PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI KONFLIK PERKEBUNAN DI INDONESIA OLEH : KOMBES POL.DRS. TAVIP YULIANTO M.SI. (KABAGMITRA DIVHUMAS POLRI) ACARA DISKUSI DENGAN TEMA “KONFLIK PERKEBUNAN: KONSISTENSI BISNIS DAN HAM”
JAKARTA, 28 JUNI 2012
PENDAHULUAN SEBAGAI NEGARA HUKUM, TUJUAN KEMERDEKAAN SEJAK BERDIRINYA
NKRI DLM PEMBUKAAN UUD 45 ALINEA KEDUA l KEMERDEKAAN, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR. DIJABARKAN DALAM PASAL 33 AYAT (3) UUD 45 YG MENEGASKAN PENGUASAAN SUMBER DAYA AGRARIA TERMASUK DIDALAMNYA TANAH, MENCAKUP BUMI,AIR, KEKAYAAN ALAM YG TERKADUNG DIDALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARAYG DITUJUKAN UNTUK KEMAKMURAN SELURUH RAKYAT INDONESIA. BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH SUDAH ADA NAMUN KONFLIK/ SENGKETA PERTANAHAN (PERKEBUNAN) MASIHTERJADI DI MASYARAKAT. POLRI SEBAGAI APARAT PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DITUNTUT IKUT BERPERAN MENGATASI KONFLIK/ SENGKETA PERTANAHAN AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS, APALAGI MENIMBULKAN KORBAN BAIK MATERIIL MAUPUN KORBAN JIWA.
SUMBER KONFLIK MUNCULNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN
SECARA SEKTORAL PASCA DIBERLAKUKANNYA UUPA ( UU NO.5/1960) ANTARA LAIN : UU KEHUTANAN, UU SUMBERDAYA AIR, UU PERKEBUNAN, UU PERTAMBANGAN DLL.
UU NO.32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK MEMASUKAN BIDANG
PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN, SEDANGKAN UU NO.18/2004 TTG PERKEBUNAN SUDAH ADA MENIMBULKAN KERANCUAN KEWENANGAN DI DAERAH. PELUANG DAERAH DALAM HAL PENGELOLAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN PADA PASAL 7 UU NO.8/2004 (PERENCANAAN).
BELUM DILAKS. PENDAFTARAN TANAH DI SELURUH INDONESIA SHG. BELUM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM THD PEMEGANG HAK ATAS TANAH.
PERUSAHAAN HANYA MEMLIKI IJIN LOKASI DAN IJIN USAHA TANPA ADA
HGU, MOTIVNYA UTK CARI PINJAMAN DI BANK DIPAKAI USAHA DITEMPAT LAIN
KURANGNYA KOORDINASI PEMDA, INSTANSI TERKAIT DAN APARAT
KEAMANAN.
PERSOALAN YG MUNCUL SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN THN. 2011
SELUAS 472.084,44 HEKTAR MELIBATKAN 69.975 KK THN 2012 TERJADI 163 KASUS 97 KASUS PERKEBUNAN 36 KASUS KEHUTANAN 21KASUS 8 KASUS PERTAMBANGAN 1 KASUS TAMBAK UNJUK RASA ANARKHIS BENTROKAN DENGAN APARAT PELANGGARAN HAM
PERAN DAN TUGAS POLRI UU NO.2 TAHUN 2002 PASAL 5 “ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MERUPAKAN ALAT NEGARA YANG BERPERAN DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN , PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KEAMANAN DALAM NEGERI.” TUGAS POKOK POLRI ( DALAM PASAL 13) DISEBUTKAN : “ TUGAS POKOK POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH : A. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT B. MENEGAKKAN HUKUM, DAN C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN,PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK PERKEBUNAN PENINGKATAN DETEKSI DINI UTAMAKAN PENCEGAHAN (PRE-EMTIF) BANGUN KEMITRAAN KEDEPANKAN INSTANSI BERWENANG (PEMDA, BPN) TINDAKAN REPRESIF DLM RANGKA GAKKUM JUNJUNG TINGGI HAM
UPAYA-UPAYA POLRI MENANGANI SENGKETA PERKEBUNAN
PRE-EMTIF : - DETEKSI SUMBER KONFLIK (MAPING)
- KEMITRAAN /POLMAS DLM RANGKA PROBLEM SOLVING - KOORD. LINTAS INSTANSI
PREVENTIF : - PENGAMANAN LOKASI
- PATROLI - PENGGALANGAN, CEGAH BENTROKAN FISIK REPRESIF : - PENEGAKKAN HUKUM , BERLANDASKAN HAM
PENUTUP MASALAH AGRARIA/PERKEBUNAN TIDAK AKAN
TERJADI KONFLIK BILA ADA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS AKAN MENURUNKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT HARUS DICEGAH SECARA DINI PERAN POLRI SEBAGAI APARAT PEMERINTAH YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KAMTIBMAS DITUNTUT UNUTK LEBIH PROAKTIF MENANGANI POTENSI KONFLIK DI DAERAH PERLUNYA KERJASAMA SEMUA PIHAK DALAM PENANGANAN KONFLIK PERKEBUNAN.
