PERANAN INTERNATIONAL NON GOVERNMENT ORGANIZATION (INGO) TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS: INTERNATIONAL CATHOLIC MGRATION COMMISSION)
Oleh:
KHAIRUN NISA’ E 131 09 257 Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013
KATA PENGANTAR Bismillahirahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Menguasai, dengan karunia dan pertolongan-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pengemban risalah suci, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orangtua penulis, dua orang yang paling berarti bagi penulis, Anab T Malinda dan Nurlyn Husain, untuk semua doa, dorongan, motivasi, waktu, dan kesabaran, yang diberikan kepada penulis serta selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah. Meskipun ucapan terimakasih mungkin tak akan setara dengan apa yang telah kalian berikan. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua. Untuk Adik dan Kakak penulis, Aqil Munawwar, Rifa’atul Mahmudah, Ni’matuzzuhrah, even we are staying in different places, terimakasih untuk semua dorongan dan semangatnya. Sangat sedikit waktu yang kita habiskan bersama, tapi takkan pernah menggantikan bahwa kalian partner terbaik yang pernah ada. Untuk Adekku satu-satunya, Aqil, sekolah yang benar, jangan takut dengan rintangan yang ada dan jangan selalu lupa untuk bersyukur. Jangan galau ya. :p Untuk Kimuk, bahkan meskipun sifat kita bertolak belakang, i always love you my oldest sist, cepatlah menikah. Hehe.. Untuk Kipuk, the best partner gosip. Hehehe. Terimakasih sudah mengantarkan saya pergi penelitian. Ingat umur, posisimu terancam. Haha. Bersyukur punya saudara seperti kalian. Sahabat-sahabat Penulis, Dini Apriani, terimakasih untuk selalu siap siaga 24jam menjadi tempat curhat, entahlah bagaimana jadinya hari-hariku tanpamu. :* Intan Permatasari, teman sebangku terbaik yang pernah ada, dan ternyata dirimulah yang pertama menikah diantara kita, selamat untuk pernikahannya sist, sakinah, mawaddah, warahmah, berbahagialah! Yulis Sukania, dibalik semua keluhan-keluhanmu, yulis yang paling kuat sebenarnya. Eka Mustikawati, Ukhtiiiii,, kita ketemu di baruga yaaaa!! Untuk Dosen Pembimbing I dan II Penulis, Pak Munjin Syafik Asy’ari dan Muh. Ashry Sallatu, terimakasih untuk semua bimbingannya Pak. Untuk selalu bisa meluangkan waktu diskusi dengan penulis, kapanpun dan dimanapun. Tak lupa untuk semua dosen HI UNHAS, untuk semua ilmu yang telah diajarkan dan menjadi teman diskusi, Pak Patrice Lumumba, untuk kesediaannya meminjamkan buku-buku HI, Pak Aspiannor Masrie dan Bu Pusparida Syahdan, untuk kesediannya menjadi teman diskusi skripsi, Prof. Mappa Nasrun, Prof. Salusu, Pak Burhanuddin, Pak Adi Suryadi, Pak Nasir Badu, Bu Isdah, Pak Husain Abdullah, dan Pak Ishaq Rahman. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Bunda dan Kak Rahma, yang telah berepot-repot ria mengatur jadwal seminar dan ujian kami, serta kesediannya menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait urusan administrasi jurusan.
Untuk Angkatan “Rapuh” HI 2009, Takdir menjadi salah satu bagian dari angkatan rapuh ini adalah rezki yang patut disyukuri. Entahlah jadi apa saya tanpa kalian semua. Sama seperti entah bagaimana memulai menuliskan namanama kalian satu persatu di kata pengantar ini. Bismillah. Hutriana “Wanita 001” teman pertamaku waktu Maba sekaligus juga pemegang 001nya HI 09, 001 dalam absen, 001 juga dalam menikah. Kosanmu yang penuh becek ketika hujan itu menjadi saksi bisu jam-jam kosong Maba tanpa Perkaderan. Cepatlah dapat momongan, kami memerlukan ponakan dan generasi selanjutnya utuk meneruskan angkatan rapuh. Rahmat Hidayat “Ustadz dari Bajeng” diantara semua anak2, Rahmat yang paling konsisten dari Maba hingga Sarjana, (konsisten alimnya). pertahankan Bro! Semangat untuk mewujudkan cita-citamu. Insyaallah ada Jalan. Faisal Nursalin Pahar “Taurus Boy” (Bersikapko!!) ini kata-kata andalanmu is, kata-kata yang diucapkan harus sejalan dengan tindakan is, Bersikapko. hahaha :P. Dita Herdiyanti Sukoco “Wanita idaman” hal pertama yang terlintas ketika ingat Dita adalah Bakso buatannnya dan mamanya yang paling Top Markotop, entah kapan diriku bisa mencicipinya lagi. Sukses terus dengan karirnya Dit, Tetap semangat. Aldy M Zulfikar “Ketua Angkatanjiii” sebentar lagi akan berakhir masa jabatanmu sebagai ketua angkatan bro, kesibukan dengan karir membuatmu melupakan kami, hehehe.. Sukses terus Aldyjiiii!! Sukses Skripsinya juga. Claudia Amarilis Naro “Wanita Berawan” sama seperti arti namanya “berawan”, dirinya pun meneduhkan seperti awan ahh, kangeen sama claudy banget. Wanita bertalenta ini memang selalu dirindukan. Semangat terus claud, kami yakin beribu talentamu akan membawamu pada kesuksesan. Abdullah Fikri Ashri “Bulubabi” terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama ini, maaf terlalu sering merepotkan dirimu, maaf juga belum bisa balas semua kebaikanmu bro, entah bagaimana cara membalasnya, sukses ya dengan semua impian dan cita2mu. Mungkin suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan kita kembali sebagai partner kerja seperti saat kita Maba. Hehe. Langgeng sama Nu ya. Ayu Rezki Wulandary “Ayubob” hey, wanita, dirimu lebih muda tapi engkau lebih besar dariku, ingat malam2 penuh ketegangan di hari menjelang ujian meja, hehe. Terlalu banyak moment yang kita lewati bersama, jadikan semua yang telah terlewati menjadi sebuah pelajaran, Yubob, jangan lari ketika tidak bisa menyesuaikan ritme. Terimakasih sudah menjadi teman yang paling pengertian. Jalan kita berbeda, tetapi hati kita tetap satu. (apasih??!) Semangat yub, Ingat, Dunia Tidak sesempit Lemari di saat engkau tidur. :p Ahmad Tarikhul Haq “Papa Bear” terimakasih untuk pinjaman BB selama 3 bulan lebih. Berkat BB itu, skripsi ini dapat selesai. Terimakasih juga untuk selalu sedia mengantar pulang ketika malam hari, Riri Jjang!! M. Ardi Rezki Pratama “Ben-jiiis” pria dengan 1001 alasan, cepatlah engkau sarjana. Lamanyami itu proposalmu terendap. Sukses terus bro, dalam asmara dan juga dalam urusan skripsi. M. Nurckhalik Djirimu “Nihao” dari semua kosan yang pernah saya kunjungi, kosannya khaliq yang paling bersih (na kalah2 kosan ceweknya 09). Hehe.. semangat dan sukses terus mengejar cita2 hingga ke negeri China. Muspida Haspa “Van Vespa” The Legend of HI 2009 akan selalu
menjadi milikmu Pid, tak ada yang sehebat, seekstrem, dan selugas dirimu. Saluutt. Tetaplah menjadi Legenda, Pid, dimanapun dirimu berada. Nurul Fajri Husain “mirip-mirip Margareth Thatcher” ingat peristiwa ketemu afgan itu Nu? Hehe.. demi dirinya engkau rela kembali ke hotel subuh2 buta dan meninggalkanku dikosanmu. Hehe. Semangat terus Nu, tetap langgeng bersama Ikki. Satkar Ulama “Satky-calon Antek CIMB” hmm.. gosipmu sewaktu kita maba berhasil mengubah jalan hidup Mabaku yang tenang dan bahagia, tetapi tidak akan mengubah bahwa dirimu adalah partner cerita paaling asyik yang pernah ada. Terutama cerita2 malam hari di kosan Nani. Dwi Purnama Kasmad “Mommy”, Mom, terimakasih untuk bersedia menjadi AngkotHI pertama di Angkatan Rapuh dan selalu menyediakan kami makan gratis disaat kami tak bisa pulang ke rumah, coto Mom yang paling enak yang pernah ada, cepatlah dapatkan Papa Baru. Doa dan restu anakmu menyertai. Andi Fitryana B.K.S.R “tante cantipp” tanteeee,, ini ponakan lain kalimu. Hehe. Sukses selalu tante fitri, dimanapun engkau berada. Michael Junanda Ludong “Mika” setahun di Dept. Yang sama denganmu membuatku sedikit mengerti sifatmu Mika, haha. Belajar lebih teratur Bos Kord. DPK 2011-2012, teratur memanage diri, teratur memanage kuliah. Ishaq Muqaddas Hasim “Icak” 11:12nya Syukran ini. sering-sering ngumpul dan komunikasi sama anak2 Shaq, jangan larut dalam rutinitasmu sendiri ya. , Syukran “Anak Hilang” dimana kam fren? Kenapa kam nda pernah muncul fren? Kami khawatir sama kuliah kam, fren *ala Chris, Dissa Julia Paputungan “Duta Pariwisata” kalau yang ini betulan Duta Pariwisata, hehe. Diam-diam banyak fansnya Dissa di adek-adek angkatan. Hehe. Afif Muhammad “BigHead Boy-109cm” ingatkah engkau saat kita mengukur ketinggian di samping himpunan? Sayang, bukti otentik bahwa tinggimu tidak seberapa berbeda dariku itu telah dikaburkan dengan Cat Cream FISIP, hehehe. Terimakasih untuk satu tahun di departemen Pip, untuk semua bantuan, antarjemput, dan saran-saranmu. Untuk semua pengalaman aneh bin ajaib saat diantar pulang sama apip. Zulfikar Dilahwangsa “Duta Kepribadian Ganda” kadang apa yang tampak diluar belum tentu sama dengan yang didalam, sama seperti kepribadiannya Fikar, hehe. Peace Bro. Sukses skripsimu. Percepatlah itu sarjananya. Hehe. M. Rizky Prawira “Liverpudlian” partnerku nonton Harry Potter. Hehe. Someday, kita pasti akan pergi ke studio Harry Potter Riz. Oh ya, thanks untuk traktiran dan oleh-olehnya, semangat kerja skripsinya, Baruga menunggumu. Devi Ivon Mustari “trafficking partner” ivooon, terimakasih untuk sharing2nya yang selalu saja berhasil mengurai benang kusut skripsiku. Ingat film ATM itu, akan selalu membuatku mengingatmu. hehehe Fadhilah Trya Wulandari “Bu Rika-Djenahara” Bu Rikaaa, akuuu bawa lomboknya!! berada satu scene denganmu menjadi kenangan tak terlupakan, sukses terus karir dan bisnisnya Bu Guru. Salam, Muridmu. Mutmainna Syam, Inna, maafkan untuk semua takdir yang selalu mempertemukan kita. Inna, saya dan Chida. Karena Inna yang paling kuat, Inna yang paling bisa. Setidaknya itu menurut saya dan Chida. semoga takdir mempertemukan kita lagi dengan hal yang lebih baik. Aswani Lienardo “a.k.a Lee Mei Xiang” terimakasih untuk selalu bersedia menemaniku jalan2 sist, juga mendengarkan curhatan galauku, hahaha.. Jodoh itu akan segera menghampirimu, Percayalah *alaTitiDJ. Fatma Septya “Ny.
Rahmat Wanna be” tidak terasa, sudah 6 tahun kita sekelas ya fat, hehe.. dan engkau telah lebih dulu sarjana, terimakasih untung tumpangan dikosannya, kosan terlengkap yang pernah ada (baca: ada kulkasnya). Fardillah Qurrata A’yun “DBD-bukan Penyakit” Neng Geulis dari Bandung, bagaimana kabarnya Fiqi Deb? Masihkah engkau bersamanya? Hehe. Amdya Mashfufah Hisyam “Seniorita” ini anggapan pertama ketika melihat amdy pertama kali, partner Lomba debat dan partner Indiaku di Diplomasi, takdir mempertemukan kita dua kali sebagai partner, mdy, semoga takdir juga mempertemukan kita kembali. Efrianto Trisno Panggalo partner makan ice cream sedia 24jam, maaf ef, saya duluan selesai, cepatlah menyusul. Nasriani Nawir “MybearNani” bersamamu kulewati lebih dari 1000malam, terimakasih selalu membukakanku pintu kosanmu untuk berbagai macam keperluan, mulai dari ke WC, numpang tidur, ataupun nginap karena kemalaman di kampus. Terimakasih juga untuk semua kado-kado ulangtahun itu. I LOVE YOU sist. :* Christiansen Frisilya Perangin Angin “Fren itu maksudnya teman, bukan kartu Fren” cewek dengan suara terhalus di 2009, kebalikanku. Hehe. Akan selalu ada hasil ketika kita berusaha Sist, Jangan putus asa dan tetap semangat, Fighting Chris. Ridho Wirawan “Kusut” terimakasih untuk totalitasmu sebagai OJEK-HI paling setia Dho. Untuk rela menjadi jomblo 4 tahun yang dimanfaatkan dengan baik oleh anggota Nebeng-HI, entah apa jadinya kami tanpamu. Niscaya semua pertolongan2mu akan dibalas setimpal. Bahkan lebih. HIDDUUP RIDHOOO!! Dho, ayo kapan2 ke takalar lagi makan bakso raksasa. hahaha Nurul Sajidah Rahman “Putri Minyak Tanah” berkat dirimu yang tinggal di Yosda, diriku yang tinggal di Manuruki pun punya tameng, setidaknya jalan kerumahku lebih ramai daripada kerumahmu cid, hehehe. Kita punya banyak kesamaan, sama-sama suka terjebak dalam takdir yang sama. Hehehe. Vinsensius Richard Liu thanks untuk bantuan dan sharingnya mengenai skripsi bro, Chayoo Anak2nya Pak Munjin dan Kak Gego. Purnamasari “Sarap” Rap, cerita tentang kita mungkin tak dapat kutuliskan disini, terlalu banyak kenangan, termasuk juga kenangan dengan kosanmu yang panasnya naudzubillah mirip seperti penghuninya. Hehehe. Satu yang pasti, dirimu adalah wanita terhebat yang pernah ada. Sutiono “bussinessman muda” jangan terlalu sibuk dengan bisnismu bro, pikirkanlah itu skripsi sekali-sekali, hehe. Akan selalu ada jalan ketika kita berusaha. Semangat Tyo. IB Langgam Gumilang setiap orang pasti punya keahliannya masing-masing, begitu juga dirimu Bro, tetap semangat dan jangan lupa kerja skripsinya. Amanda Fajriana “Atlet Angkatan Rapuh” satu-satuunya atlet yang dimiliki Angkatan Rapuh, ada yang bilang, seseorang yang menggeluti satu kegiatan secara konsisten minimal 5 tahun, maka niscaya dia akan sukses dibidang itu, tetaplah konsisten dijalurmu Sist. Kami percaya Manda bisa jadi Atlet Panahan Profesional Indonesia. Bama Andika Putra “Bams-Bukan Samsons” ehem.. sudah inimi the “best boy”nya Angkatan Rapuh, hehe. Kalau Rahmat konsisten dengan Alimnya, maka Bama konsisten dengan Debatnya, kami selalu bangga padamu Bro. Sukses Selalu Bams. Aprilia Fatmadini E. Pradani “Anaknya CIMB” terlalu banyak kisah yang engkau kisahkan padaku, begitu pula sebaliknya, andaikan waktu mempertemukan kita kembali, seribu cerita akan kuutarakan padamu. Hehehe. Sukses karir dan asmaranya Sist, CIMB membuka pintunya lebar-lebar untukmu.
Kangeen duet karaokean sama april. Karena setiap orang punya ceritanya sendiri. Waktunya kita melangkah menuju jalan masing-masing. Di jalan manapun itu, tetaplah menjadi diri kalian apa adanya. Akan selalu ada senyum yang terselip ketika mengenang kalian semua. Salam Angkatan Rapuh! ^_^ HIMAHI FISIP UNHAS. Rumah dengan anggota keluarga terbanyak. Selalu banyak kisah tanpa goresan pena terukir di dalamnya. Sama banyak dengan ilmu dan pengalaman yang diperoleh anggota keluarganya. Terimakasih untuk kesempatan berharga yang diberikan. Saatnya untuk mengamalkan ilmu dari semua pengalaman di “rumah”. Untuk kakak senior HI, Kak Ewing, Kak Arqam, Kak Murni yang telah banyak memberikan saran dan petuah berharga, kadang-kadang jadi tempat curhat. Kak Minha, Kak Ary, yang selalu bersedia dengar semua curhatan. Dari masalah remeh temeh sampai yang serius. Kak Zaky, teman proposal, Kak Ismi. Kak Hepta, Kak Awal, Kak Ulil, Kak Sam, Kak Jazz, Kak Mirza, Kak Arga, Kak Tamy, Kak Tika, Kak Diba, Kak Uni, Kak Sinta, untuk saran-saran dan petuah2nya. Diskusi terasa selalu menyenangkan. Kak Parman, Kak Gilang, Kak Yana, terimakasih untuk bimbingannya di Departemen. Kalian JJANG!! Kak Eka, Kak Iccang, Kak Muji, Kak Achong, Kak Arham, banyak pengalaman yang kita lewati bersama. Terimakasih untuk bantuan dalam bentuk materil dan non materil. Juga untuk Kak Ida, Kak Marwah, Kak Maya, Kak Mutia, Kak Pulu, Kak Agung, dan Kak Memet. Terimakasih untuk adik-adik junior, HI 10, Maul, Mail, Fahmi, Evan, Hendra, Juned, Ignas, Nunu, Ayu, Ami, Krisna, Iqbal, Jullyan, Radit, Eqi, Fiqih, Nana, Mega, Yaya, Didi, Budiaf, Daus. HI 11, Ade, Ida, Rindang, Anti, Wiwin, Fitrah, Tenri, Wiwi, Viko, Hedar, Noval, Edo, Basri, Adit, Nur, Agor, Aumi, Toso, Dina, Arin, Popy, Afni, Aji, Tati, Resky, Didin, Vera, Abul, Inggrid, Dewa. HI 12, Akmal, Gufron, Bayu, Dian, Sirton, Amma, Rial, Ama, Nita, Umi, Sani, Nizar, Vivi 1, Vivi 2, Winda, Siska, Amel, Ayu, Ninik, Ino, Elsa, Fahmi, untuk membuat masa-masa Mahasiswa lebih menyenangkan. Untuk Mace, Kak Sari, Kak Muly, dan keluarga besar. Terimakasih untuk selalu bersedia menjadi tempat kami berteduh dan berkumpul. Untuk keikhlasannya membiarkan kami “mengutang” disaat-saat musim paceklik. Teman-teman KKN UNHAS Gel.82 Kab. Sidrap, Kel. Rijang Pittu, Arul, Partner in Crime sepanjang masa. Entahlah apa jadinya KKN tanpamu bro. Hehe. Kak Neno, terimakasih untuk semua perhatiannya kak. Kak Neno yang terbaik. Kak Ike, masakan mie ta yang paling enak kak. Kak Eka, Partner main kartu. Fandi, Kakak Besar, Loe-Gue End. :P Kak Amrul, sudah2mi itu odo-odo cewekcewek kak. Hehehe. Kak Erwin, semangatki penelitian kak. Kak Adam, kakak antum. Terimakasih untuk 2 bulan yang penuh cerita. Terimakasih telah
menjadikan KKN terasa sangat menyenangkan. untuk Bapak Bunna Muin, Ibu, dan keluarga besar, terimakasih telah bersedia menjaga dan menampung kami. Rumah dengan 14 orang anggota keluarga. Teman-teman D’Mafias, Rickhal, Ary, Isman, Anto, Adly, dan Muthe, it is already 4 years guys. Tanpa kalian, liburan dan pulang ke rumah tidak akan menarik dan menyenangkan. Biarkanlah rahasia tetap menjadi rahasia. Hehehe.. Miss you a lot guys. Keluarga Besar Primagama Gowa-Urip, Kak Dini, Kak Yuni, Kak Muhtar, Kak Ana, Kak Anna, Kak Saleh, Kak Irma, Kak Syardah, Kak Ahmad, Kak Fuah, Kak Cica, Bapak dan Ibu Erika, terimakasih telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari kalian, menjadi yang paling muda sekaligus yang paling kecil. Terimakasih juga kepada Ibu Suarni, Bapak Gufran Kodi, dan Bapak M. Agus Bustami, dan kak Anita untuk meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian. Tanpa bantuan dan kerjasama Ibu/Bapak/kakak, skripsi ini tidak akan selesai.
Makassar, Agustus 2013 Penulis
ABSTRACT Khairun Nisa’, E13109257, in “The Roles of International Non Government Organization (INGO) in Combating Women and Child Trafficking in South Sulawesi (Case Study: International Catholic Migration Commission). Under guidance of Munjin Syafik Asy’ari as First Advisor and Muh. Ashry Sallatu as Second Advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This research aims to analyze the roles of International Non Government Organization (INGO) in Combating Women and Child Trafficking in South Sulawesi, particularly the roles of ICMC. This research also head to identify and explain the factors driving and inhibiting ICMC in Combating Women and Child Trafficking in South Sulawesi. This study is limited to five years, in 2008 – 2012. This thesis use the analytical-descriptive method of research, which is ICMC as the single case sampling. The data collection technique is library research and interview. As for analyzing data, the author used qualitative analysis technique. ICMC as an International Non Government Organization (INGO) has played an important role in combating women and child trafficking in South Sulawesi. As an INGO, ICMC can not did their programs without doing a cooperation with the government of South Sulawesi and the local NGOs as the stakeholders of that case. ICMC take the role in preventing effort, protection and law enforcements efforts, and reintegration effort in combating women and child trafficking in South Sulawesi. The implementation of ICMC programs also give the role in building capacity for stakeholders as a key role of combating women and child trafficking. Key
Word:
International Non Governmental Organization, ICMC (International Catholic Migration Commission), Women and Child Trafficking in South Sulawesi.
ABSTRAKSI Khairun Nisa’, E13109257. Dengan judul Skripsi: “Peranan International Non Government Organization (INGO) dalam Penanggulangan Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan (Studi Kasus: International Catholic Migration Commission)”. Dibawah bimbingan Munjin Syafik Asy’ari sebagai Pembimbing I dan Muh. Ashry Sallatu sebagai Pembimbing II. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan International Non Government Organization (INGO) terhadap penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan, khususnya peran ICMC. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat ICMC dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dibatasi dalam rentang waktu selama 2008-2012. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian desktriptif-analitik dengan ICMC sebagai studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka dan wawancara. Adapun untuk mengalinisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. ICMC sebagai salah satu INGO memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah INGO, ICMC tidak dapat melakukan programnya tanpa melakukan kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Selatan dan LSM yang merupakan pemangku kepentingan dalam permasalahan tersebut. ICMC memiliki peran dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum, dan upaya reintegrasi dalam penanggulangan kasus perdagangan orang di Sulawesi Selatan. Implementasi dari program ICMC juga memberikan pengaruh bagi peningkatan kapasitas para stakeholder sebagai kunci utama dalam penanggulangan kasus perdagagan wanita dan anak di Sulawesi Selatan.
Kata
Kunci:
International Non Governmental Organization, ICMC (International Catholic Migration Commission), Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN... ..................................................................
ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .......................................
iii
KATA PENGANTAR ............ ....................................................................
iv
ABSTRACT ………....................................................................................
x
ABSTRAKSI ………...... ............................................................................
xi
DAFTAR ISI ……….. ................................................................................
xii
DAFTAR TABEL ……… ..........................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN...............................................................................
xv
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................. B. Batasan dan Rumusan Masalah .................................................. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................. D. Kerangka Konseptual ................................................................. E. Metode Penelitian............................................................... ...........
1 6 9 10 16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. B. C. D.
International Non Government Organization ............................ Bantuan Luar Negeri …............................................................. Konsep Perdagangan Wanita dan Anak ..................................... Transnational Organized Crime (TOC) .....................................
19 28 34 38
BAB III. INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC) DAN PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DI SULAWESI SELATAN A. International Catholic Migration Commission (ICMC) ..............
45
A.1 Sejarah Berdirinya International Catholic Migration Commission (ICMC) ............................................................................... A.2 Kiprah Interrnational Catholic Migration Commission (ICMC) dalam Perdagangan Manusia di Indonesia ......................... A.3 International Catholic Migration Commission (ICMC) dalam Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan........... B. Perkembangan Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan ................................................................................... C. Bentuk Penanggulangan Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan ...................................................................
45 47 65 76 91
BAB IV. PERANAN INTERNATIONAL NON GOVERNMENT ORGANIZATION (INGO) TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DI SULAWESI SELATAN A. Faktor Pendukung dan Penghambat International Catholic Migration Commission (ICMC) dalam Penanggulangan Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan ................ 97 B. Peranan International Catholic Migration Commission (ICMC) dalam Penanggulangan Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan ..................................................................... 109 BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. B. Saran ....... ...............................................................................
130 132
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................
134
LAMPIRAN................................ .................................................................
139
DAFTAR TABEL Tabel 2.1: Kerangka Kerja Definisi Perdagangan Wanita dan Anak .............
37
Tabel 3.1: Jadwal Assessment Lapangan ICMC dan ACILS .......................
49
Tabel 3.2: Lokasi Penelitian Partisipatif ICMC ...........................................
54
Tabel 3.3: Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian tentang Perdagangan Orang.................................................... ..................
57
Tabel 3.4: Lokasi Lokakarya Perdagangan Orang dan Bagaimana Melakukan Liputan Korban Perdagangan Orang yang Sensitif Korban .........
58
Tabel 3.5: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ...........
77
Tabel 3.6: Kasus Perdagangan Wanita dan Anak Lintas Batas Negara di Sulawesi Selatan 2010-2012 .....................................................................
78
Tabel 3.7: Gambaran Praktik Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan.................................................... .....................................
79
Tabel 3.8: Rute Migrasi Utama dari Sulawesi Selatan ..................................
81
Tabel 3.9: Perkembangan Perdagangan Perempuan dan Anak .....................
87
Tabel 3.10: Gambaran Praktik Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan.................................................... .....................................
90
Tabel 4.1: Bantuan Dana Program Penanggulangan Perdagangan Wanita dan Anak ICMC..................................................................................
126
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I: Peta Jalur Migrasi ......................................................
140
Lampiran II: Peta Daerah Tujuan ..................................................
141
Lampiran III: Peta Daerah Pengirim .............................................
142
Lampiran IV: Peta Daerah Transit....................................................
143
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hubungan internasional dewasa ini telah berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dari masa ke masa. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pola interaksi dalam sistem internasional, dimana interaksi yang terjadi tidak hanya melibatkan negara semata, melainkan juga individu, kelompok, organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang kemudian digolongkan menjadi aktor non negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, kemudian tidak hanya memunculkan kemajuan dalam proses interaksi internasional, melainkan juga berbagai permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Salah satu permasalahan yang kemudian timbul dewasa ini adalah kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang mayoritas korbannya adalah wanita dan anak. Human trafficking merupakan salah satu dari kejahatan transnasional yang pada saat ini telah menyita banyak perhatian internasional. Menurut data yang dikeluarkan oleh UNICEF bahwa perdagangan manusia (human trafficking) menghasilkan sekitar $10 sampai $12 juta setiap tahunnya dan diperkirakan bahwa 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. 1 Sementara itu, menurut data yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO) memperkirakan bahwa 12,3 juta manusia di seluruh dunia 1
Steve Chalke, 2009, Stop The Traffik: People Shouldn’t Be Bought and Sold, Oxford: Lion Huldson Plc, hal. 14
telah dipaksa menjadi buruh atau tenaga kerja paksa. Mayoritas (65%) dari jumlah tenaga kerja paksa tersebut yang masuk dalam eksploitasi ekonomi adalah perempuan dan anak-anak gadis. 98% korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial juga merupakan perempuan dan anak-anak gadis. 20% atau sekitar 2,45 juta orang dari tenaga kerja paksa tersebut adalah korban trafficking.2 Jika dilihat dari jumlah korban trafficking tersebut, dengan jelas dapat terlihat bahwa permasalahan trafficking masih merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sebuah negara dengan mudah, tanpa adanya bantuan atau kerjasama dari berbagai elemen atau aktor internasional lainnya. Dalam hal ini keterbukaan negara untuk mau menjalin kerjasama dengan aktor internasional, baik itu kerjasama dengan negara lain, maupun juga dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, dapat memudahkan proses penyelesaian masalah trafficking tersebut. Mengingat bahwa permasalahan perdagangan manusia (human trafficking) merupakan permasalahan global yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, tidak dapat dielakkan lagi bahwa keterlibatan organisasi internasional menjadi sebuah hal yang lumrah dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Seperti halnya keterlibatan organisasi internasional yakni UNICEF, IOM, ILO, ACILS, dan ICMC (International Catholic Migration Commission) dalam proses penanganan dan penanggulangan kasus trafficking di Indonesia.
2
International Labour Organization (ILO), 2005, A Global Allance Against Forced Labour, Global Report Under the Follow Up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, hal. 10-15
Berdasarkan laporan IOM mengenai kasus perdagangan manusia, Indonesia dikategorikan sebagai negara asal korban perdagangan wanita di Asia Tenggara yang mana daerah utama korban dari perdagangan wanita Indonesia ditujukan ke Malaysia.3 Selama periode Maret 2005 hingga Maret 2010, IOM mencatat ada 3.735 orang korban tindak pidana orang. Bareskrim POLRI mencatat pada tahun 2009 ada 142 kasus tindak pidana perdagangan manusia, 275 orang korban yang terdiri dari 208 orang wanita dan 67 orang anak-anak di Indonesia.4 Letak geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang terpisah satu sama lain menjadi salah satu faktor maraknya kasus perdagangan orang. Berbagai faktor lain yang juga menjadi penyebab utama tingginya perdagangan manusia di Indonesia khususnya perdagangan wanita dan anak, antara lain disebabkan karena masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, adanya perkembangan modus perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait, dan kurangnya sosialisasi dan kebijakan pemerintah yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan wanita dan anak tersebut. Sebagai sebuah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia selayaknya patut untuk mawas diri terhadap ancaman perdagangan manusia. Mengingat bahwa fenomena perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak dipandang oleh pemerintah dan masyarakat internasional sebagai masalah besar yang melanggar hak asasi manusia dan harus segera diselesaikan. 3
4
Muhammad Rahardiyanto, 2008, Upaya Indonesia dalam Menangani Perdagangan Perempuan dari Indonesia ke Malaysia, Jurnal Dinamika HAM Vol. 8, Surabaya: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, No 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010, Laporan Pertemuan Penyusunan Renstra Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta.
Dengan jumlah penduduk yang banyak, menjadi sebuah alasan kasus perdagangan manusia juga semakin berkembang di daerah-daerah di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah kasus perdagangan manusia cukup tinggi ialah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama dalam kasus perdagangan manusia (human trafficking) dibanding lima provinsi lainnya di Sulawesi. Dari Maret 2005 hingga Desember 2010, korban trafficking di wilayah Sulawesi Selatan mencapai 61 orang. Berdasarkan data IOM, jumlah korban perdagangan manusia di wilayah Sulawesi mencapai 118 orang. Di bawah Sulawesi Selatan, tercatat korban trafficking di Sulawesi Tengah sebanyak 24 orang, Sulawesi Tenggara 12 orang, Sulawesi Barat 11 orang, Sulawesi Utara 8 orang, dan Gorontalo sebanyak 2 orang. 5 Korban mayoritas perdagangan manusia yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan adalah wanita dan anak. Dengan pertimbangan perbaikan ekonomi, wanita dan anak di Sulawesi Selatan kemudian banyak melakukan kegiatan migrasi untuk bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah wanita dan anak yang menjadi buruh migran di Malaysia. Maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan telah menjadi sebuah ancaman besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta pencederaan terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi terhadap penghormatan hak asasi manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak yang cukup tinggi, melakukan kerjasama dengan organisasi nasional dan 5
Seputar Indonesia, Rabu, 19 Januari 2011, Sulsel Peringkat Pertama Trafficking
internasional lainnya khususnya International Non Government Organization (INGO), yang secara signifikan dalam menangani kasus perdagangan manusia untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia di wilayah NKRI salah satunya adalah Sulawesi Selatan. IGO maupun INGO telah menjadi mitra kerja aktif Indonesia dalam rangka upaya menangani masalah perdagangan wanita dan anak di beberapa wilayah Indonesia. Terdapat beberapa organisasi internasional pemerintah (IGO) dan organisasi internasional non pemerintah (INGO) yang terlibat dan bekerja dalam penanggulangan kasus perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak di Indonesia. Organisasi internasional pemerintah tersebut antara lain UNICEF, ILO, dan IOM. Sementara untuk organisasi internasional non pemerintah yakni ICMC, ACILS, dan Terre des Hommes Netherlands (Tdh-NL). INGO yang kemudian melakukan serangkaian kegiatan dan program kerja di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah ICMC dan ACILS, sedangkan TdH-NL lebih memfokuskan pada kegiatan penanggulangan di pulau Jawa. ACILS sendiri memiliki peranan yang tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan ICMC yang telah hadir di Sulawesi Selatan sejak tahun 2007. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil ICMC sebagai studi kasus penelitian, mengingat kehadiran dan keterlibatan ICMC dalam aksi penanggulangan perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan lebih signifikan jika dibandingkan dengan kedua mitra INGOnya yang lain. Atas penjelasan dan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul “Peranan International Non Government
Organization
(INGO)
terhadap
Penanggulangan
Kasus
Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan (Studi Kasus: International Catholic Migration Commission (ICMC)”. B. Batasan dan Rumusan Masalah Kasus perdagangan manusia dewasa ini telah menjadi perhatian dunia internasional.
Hampir
setiap
kawasan
dan
negara
berbondong-bondong
membicarakan fenomena perdagangan manusia di berbagai Konferensi Tingkat Tinggi, membuat organisasi ataupun komisi yang khusus menangani tindak pelanggaran HAM dalam rangka pemberantasan kasus perdagangan manusia, hingga pada upaya membuat peraturan-peraturan internasional maupun peraturan nasional yang berkaitan dengan HAM yang dimaksudkan untuk memerangi kasus perdagangan orang. Seperti halnya Indonesia yang saat ini telah memiliki kebijakan nasional anti trafficking yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Gugus tugas juga telah dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan UU PTPPO tersebut hingga pada berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang mencakup arahan pencegahan dan penanganan trafficking juga sudah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Anti Trafficking di berbagai daerah di Indonesia. Daerah tersebut antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berbagai upaya penanggulangan kasus perdagangan manusia tersebut menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memberikan perhatian lebih untuk
menanggulangi dan memberantas kasus perdagangan manusia di wilayahnya. Salah satu upaya yang juga dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama antarnegara maupun dengan organisasi internasional. Kerjasama yang terjalin antara berbagai organisasi internasional dan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak yang menjadi mayoritas korbannya, sangat diharapkan dapat menjaga perlindungan hak-hak asasi wanita dan anak di Indonesia. Melihat perkembangan kasus perdagangan manusia khususnya wanita dan anak di Sulawesi Selatan cukup tinggi, maka penulis mejadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah sampel penelitian. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup rentan akan kasus perdagangan manusia dalam hal ini wanita dan anak. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tingkat perdagangan wanita dan anak di wilayah Sulawesi Selatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain yang menempati urutan pertama kasus perdagangan manusia (human trafficking) di wilayah Sulawesi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dalam upaya menangani kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan antara lain dengan melibatkan berbagai LSM, organisasi nasional, maupun organisasi internasional dalam menangani kasus perdagangan wanita dan anak. Organisasi internasional khususnya, menjadi mitra kerja dari pemerintah Sulawesi Selatan dalam upaya penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian menganggap penting untuk membahas peranan organisasi internasional yakni International Non Government
Organization (INGO) dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Dari dua INGO yang menangani kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan, penulis kemudian menjadikan International Catholic Migration Commission (ICMC) sebagai studi kasus dan fokus analisa. Sehingga yang menjadi titik analisis dari penelitian ini adalah peranan INGO dalam hal ini ICMC dalam upaya penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak lintas batas negara, atau wanita dan anak yang diperdagangkan ke luar negeri dalam tiga hal, yaitu pencegahan, perlindungan dan bantuan hukum, serta reintegrasi. Adapun data yang digunakan, penulis membatasi rentang waktu yaitu antara tahun 2008-2012. Rentang waktu tersebut diambil sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak. Sementara data-data untuk periode lainnya digunakan sebagai data penunjang untuk lebih menggambarkan dan memahami topik penelitian. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam menguraikan dan mendapatkan penjelasan yang didasarkan pada permasalahannya, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apa faktor pendorong dan penghambat International Catholic Migration
Commission
(ICMC)
dalam
penanggulangan
perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan?
kasus
2. Bagaimana peranan International Catholic Migration Commission (ICMC) dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.
Untuk
mengetahui
faktor
pendorong
International
Catholic
Migration Commission (ICMC) dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan b.
Untuk
mengetahui
peranan
International
Non
Government
Organization (INGO) dalam hal ini peranan International Catholic Migration Commission (ICMC) terhadap penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian adalah: a.
Memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pengemban Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi mereka yang memiliki perhatian terhadap wanita dan anak.
b.
Memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dan informasi bagi peminat dan pemerhati organisasi internasional, khususnya mengenai keberadaan International Non Government Organzation (INGO) dalam hal ini International Catholic Migration Commission (ICMC) sebagai organisasi yang bertujuan untuk membantu negara-negara di
dunia dalam menangani dan memberantas kasus perdagangan manusia. c.
Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait kasus perdagangan anak dan wanita yang semakin marak.
d.
Sebagai referensi bagi yang ingin melanjutkan penelitian terkait dengan topik ini.
D. Kerangka Konseptual Terdapat satu fokus utama yang menjadi agenda pembahasan dalam tulisan ini ialah peranan organisasi internasional dalam hal ini International Catholic Migration Commission (ICMC) yang dijadikan sebagai subjek studi kasus penelitian terhadap penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan . International Catholic Migration Commission (ICMC) merupakan organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di berbagai negara yang menjadi mitra kerjanya. Oleh karena itu, ICMC sebagai sebuah organisasi internasional bersama-sama dengan pemerintah Indonesia bekerjasama dalam menangani dan menanggulangi kasus perdagangan wanita dan anak. Organisasi tersebut menjadi mitra dalam proses pencegahan dan penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi sampel penelitian. Menurut T. May Rudy definisi organisasi Internasional adalah :
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.”6 Berdasarkan pengertian diatas, Teuku May Rudy secara tidak langsung membagi organisasi internasional ke dalam dua pembagian besar, yakni organisasi internasional pemerintah (IGO) dan organisasi internasional non pemerintah (INGO). Adapun perbedaan antara INGO dan IGO adalah terletak dari anggotanya. Dimana anggota dari INGO adalah individu atau asosiasi tertentu yang kemudian bersama-sama membentuk organisasi atas dasar kepedulian akan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara untuk IGO, merupakan organisasi yang anggotanya adalah Negara-negara ataupun pemerintah negara. Tidak berbeda dengan IGO, INGO yang juga termasuk dalam klasifikasi organisasi internasional memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Seperti secara umum dijelaskan bahwa: “Suatu organisasi internasional memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya, yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.”7 Dengan semakin maraknya kasus perdagangan wanita dan anak di Indonesia, sudah sewajarnya Indonesia membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan organisasi internasional baik itu IGO maupun INGO, serta melakukan
6 7
Teuku May Rudy, 2002, Hukum Internasional 2, Bandung: Refika Aditama, hal. 93 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 97
kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka menanggulangi kasus perdagangan wanita dan anak tersebut. Sejalan dengan pembagian tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan kepada INGO yang menjadi objek penelitian. INGO atau biasa juga disebut dengan OINP (Organisasi Internasional Non Pemerintah) didefinisikan oleh PBB, yaitu: “those private organizations which commonly gain financial support from international agencies and which devote themselves to the design, study and execution of program and projects in developing country”.8 Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa INGO merupakan sebuah organisasi privat atau swasta yang dalam kegiatannya mendapatkan dukungan keuangan atau donor dari agensi
internasional
yang berutjuan untuk
merencanakan, mempelajari serta melakukan berbagai program dan proyeknya sesuai dengan tujuan organsiasi di negara-negara berkembang. Sehubungan dengan peranan INGO/OINP tersebut, Olena P. Maslyukivska, ahli lingkungan hidup dari Ukraina, membuat enam kategori kegiatan INGO/OINP, yaitu: 9 1. Development and operation of infrastructure; 2. Supporting innovation, demonstration and pilot projects; 3. Facilitating communications; 4. Technical assistance and training; 5. Research, monitoring and evaluations; 6. Advocacy for and with the poor. 8
Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri 2011, Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, hal. 2 9 Ibid.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Mochtar Mas’oed dalam bahwa peranan adalah: “perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Jadi, peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Dapat pula diartikan bahwa peranan adalah tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggungjawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi”.10
Seperti yang telah disebutkan dalam definisi INGO/OINP diatas, INGO/OINP dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan dukungan dalam pendanaan program-programnya yang berasal dari agensi internasional, baik itu pendonor yang merupakan negara-negara internasional, lembaga atau asosiasi tertentu, maupun juga individu. Bantuan keuangan tersebutlah yang kemudian disalurkan INGO/OINP di wilayah negara-negara yang menjadi mitra kerjanya. Secara tidak langsung para pendonor melalui INGO/OINP memberikan bantuannya kepada Negara-negara tersebut. Bantuan ini lebih dikenal dengan istilah bantuan luar negeri atau bantuan asing. Menurut Yanuar Ikbar bantuan luar negeri adalah: “Bantuan luar negeri adalah segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara tertentu terhadap negara lainnya yang memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian, dan penanaman modal asing. Bantuan luar negeri (foreign aid) diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembagalembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu”.11
10 11
Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, opcit, hal 29-30 Yanuar Ikbar, 2007, Ekonomi Politik Internasional 2, Bandung: Refika Aditama, hal. 188-189.
Dari definisi diatas, dapat dtarik kesimpulan bahwa bantuan luar negeri (foreign aid) dapat diberikan oleh negara ke negara atau pemerintah ke pemerintah,
negara
ke
lembaga/organisasi
ataupun
sebaliknya
dari
lembaga/organisasi ke negara/pemerintah, dan atau dari lembaga/organisasi ke lembaga/organisasi lainnya. ICMC sebagai salah satu INGO/OINP juga mendapatkan bantuan luar negeri dari para pendonornya yang kemudian dijadikan sebagai alat pendanaan bagi seluruh program-programnya di negara-negara mitranya khususnya Indonesia dalam upaya penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak. Secara etimologis, trafficking dapat diartikan sebagai perpindahan. Jadi, artinya adalah perpindahan atau migrasi, yang berarti korban dibawa ke luar dari kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan dikerjapaksakan. Adanya unsur “dipaksa” inilah yang menjadikan kasus perdagangan wanita dan anak-anak menjadi berbeda dengan kejahatan lainnya. Resolusi mengenai trafficking perempuan dan anak-anak juga diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994. Dalam resolusi ini disebutkan bahwa trafficking adalah: “Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi teropresi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundup, dan sindikat kriminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait
dengan perdagangan (trafficking) misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu.” 12 Sementara itu definisi perdagangan wanita dan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak adalah: “Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (trafficker) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan – perempuan dan anak - dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.13 Kasus perdagangan wanita dan anak merupakan salah satu kejahatan transnasional yang digolongkan menjadi transnational organized crime (TOC) atau kejahatan transnasional teorganisir. Menurut United Nation Covention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), definisi TOC/kejahatan transnasional terorganisir adalah: “Kejahatan transnasional terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang melintasi dua atau lebih batas negara yang kemudian membawa dampak serius bagi negara-negara yang terlibat. Adapun karakteristik dari kejahatan transnasional terorganisir antara lain memiliki struktur grup, anggotanya terdiri dari 3 orang atau lebih, dibentuk untuk jangka waktu tertentu, tujuan kejahatan adalah 12
13
Global Alliances Against Trafficking in Women, 1999, Human Rights In Practise: A Guide To Assist Trafficked Women and Children, Bangkok: Global Alliances Against Trafficking in Women, hal.12 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perempuan dan Anak
melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional dan bertujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya”.14 Beberapa contoh transnational organized crime ialah terorisme, money laundry, korupsi, perdagangan senjata gelap, perdagangan manusia, perdagangan gelap narkoba, dan perdagangan organ tubuh manusia. Hal yang perlu menjadi catatan, jenis transnational organized crime dalam penerapannya mendapat dukungan dari berbagai pihak misalnya akuntan, ahli hukum, penasehat keuangan, banker, ahli kimia, politisi korup, hakim, pejabat, pemerintah daerah, pengusaha, dan anggota militer. Sesuai dengan pengklasifikasiannya, perdagangan wanita dan anak yang termasuk dalam transnational organized crime, merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM. E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptifanalitik yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai dengan argumen yang relevan. Tipe penelitian ini memberikan gambaran bagaimana situasi dan perkembangan perdagangan wanita dan anak di Sulawesi
Selatan
disertai
denganbentuk-bentuk
penanggulangan
kasus
perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan secara khusus, yang dikaitkan dengan peranan organisasi internasional dalam hal ini peranan International Catholic Migration Commission sebagai salah satu INGO dalam menangani kasus 14
UN Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, Art. 3a
perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai daerah sampel penelitian. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu telaah pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang mendukung dan wawancara yang dilakukan di tiga tempat yakni wawancara dengan Program Officer for Counter Trafficking Project ICMC, Suarni DC, M.Si, wawancara dengan Kepala BP3TKI Makassar, M. Agus Bustami, SE, MM dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, M Ghufran H, Kordi K. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi penulis untuk mendapatkan Informasi dan data ialah : 1. Perpustakaan FISIP UNHAS 2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 3. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Indonesia 4. Kantor International Catholic Migration Commission (ICMC) Jakarta 5. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 6. Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar 3. Jenis Data Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah gabungan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah, website, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kasus perdagangan anak
dan wanita di Indonesia. Sedangkan data primer merupakan data penunjang yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak International Catholic Migration Commission (ICMC), BP3TKI Makassar dan Lembaga Perlindungan Anak Makassar yang berhubungan dengan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yakni permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis juga menyediakan dan menggunakan data kuantitatif yang merupakan data penunjang dalam mengkaji fakta-fakta utama. Dengan menggunakan teknik ini, maka teknik analisa menggunakan pola induktif , dalam hal ini International Catholic Migration Commission yang dijadikan sebagai studi kasus menjadi sebuah gambaran peranan International Non Government Organization (INGO) dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Kesimpulan dari studi kasus dalam penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur peranan INGO dan pemerintah dalam menanggulangi kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. International Non Government Organization (INGO) International Non Government Organization (INGO) merupakan salah satu bentuk klasifikasi umum dari organisasi internasional. Untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan International Non Governement Organization (INGO) atau dalam istilah bahasa Indonesia
dikenal dengan
Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP), terlebih dahulu kita perlu memahami organisasi internasional itu sendiri. Organisasi internasional merupakan salah satu dari aktor non negara yang memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional. Keterlibatan organisasi internasional dewasa kini, berkembang hingga menyentuh seluruh bidang kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan HAM. Organisasi internasional sendiri telah menunjukkan peranan, eksistensi, dan status yang eksklusif, serta personalitas hukum bahkan hak-hak khusus seperti adanya imunitas bagi staf organisasi internasional, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di negara-negara anggota. Kerjasama yang kemudian timbul antara organisasi internasional dan negara, menjadikan negara harus bersedia membuka diri atas kedaulatannya. Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung. Namun, untuk dapat mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, para ahli cenderung memberikan ilustrasi yang substansinya mengarah pada kriteria-kriteria tertentu atau unsur minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas
bernama organisasi internasional. Menurut T. Sugeng Istanto dalam bukunya “Hukum Internasional” menjelaskan: “yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara. 15 Dalam melakukan kerja-kerjanya, organisasi internasional mempunyai unsur-unsur tersendiri yang membangunnya. Unsur-unsur yang membentuk suatu organisasi internasional, yaitu kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non pemerintah, terdapat struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan
fungsi
secara
berkesinambungan. 16
Unsur-unsur
tersebut
merupakan hal yang mutlak yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional. Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional
mengindikasikan
semakin
signifikannya
peran
organisasi
internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja, namum telah diakui pula keberadaan organisasi-organisasi non pemerintah yang dalam segi jumlahnya mengalami peningkatan. Organisasi non pemerintah (NGO) atau
juga
dikenal
dengan
INGO
menjadi
mitra
pemerintah
dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan dan memposisikan diri sebagai media kontrol yang memiliki posisi yang menentukan. Meskipun demikian, tidak dapat 15 16
T. Sugeng Istantanto, 1994, Hukum Internasional, Jogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, hal 123. Teuku May Rudy, 1993, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: PT. ERESCO, hal. 3.
dipungkiri bahwa negara tetap merupakan faktor paling dominan di dalam bentukbentuk kerja sama internasional. 17Adanya perbedaan anggota organisasi internasional mengakibatkan terjadinya pengklasifikasian organisasi internasional berdasarkan ciri-ciri tertentu. Pengklasifikasian ini dapat diartikan sebagai pengelompokkan atas suatu objek atau populasi berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh pembedaan antarobjek atau populasi tersebut. Demikian halnya dengan organisasi internasional yang jumlahnya mencapai ratusan, memiliki karakteristik tersendiri. Secara garis besar, organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua, yakni organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi internasional non pemerintah. Lebih lanjut Teuku May Rudy mengemukakan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut: 18 1.) Kegiatan
administrasi:
organisasi
internasional
antarpemerintah
(intergovernmental organization/IGO) dan organisasi internasional nonpemerintah (nongovernmental organization/NGO). 2.) Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional. 3.) Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai dan perdagangan internasional, dan lain-lain.
17 18
ibid. ibid.
4.) Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus. 5.) Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum, globalkhusus, regional-umum, dan regional-khusus. 6.) Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (supranational organization) dan organisasi kerjasama (cooperative organization). 7.) Bentuk dan pola kerjasama: kerjasama pertahanan keamanan (collective security) yang biasanya disebut “institutionalized alliance” dan kerjasama fungsional (functional cooperation). 8.) Fungsi organisasi: organisasi politik (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara adminsitratif; dan organisasi peradilan (judicial organization), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional). Suatu organisasi internasional dapat masuk dalam dua atau lebih bentuk pengklasifikasian,
bergantung
pada
segi
yang
ditinjau
dalam
pengklasifikasiannya. Klasifikasi ini menjadi sebuah gambaran bagi suatu organisasi internasional terkait dengan kerja-kerjanya dalam mencapai suatu
tujuan tertentu yang disepakati bersama. Adanya keinginan untuk bekerjasama inilah yang menjadi pokok penting dalam pendirian organisasi internasional. Berdasarkan klasifikasi diatas, ICMC masuk ke dalam beberapa klasifikasi sekaligus. Dimana ICMC tergolong sebagai organisasi internasional non pemerintah (INGO) dan berdasarkan ruang lingkupnya, ICMC termasuk dalam organsiasi internasional global yang ditandai dengan jumlah negara yang menjadi mitra kerjanya di seluruh belahan dunia. Selain itu berdasarkan tujuannya, ICMC termasuk dalam klasifikasi organisasi internasional khusus dengan ditandai oleh kegiatannya yang berpusat pada kegiatan kemanusiaan dalam hal ini penanganan masalah migrasi, pengungsi dan perdagangan manusia. Dalam konsep organisasi internasional ini, penulis merujuk pada organisasi internasional non pemerintah (INGO) yang menjadi subjek pembahasan. INGO/OINP menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2008 adalah: “Suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara lembaga internasional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan”. 19 Beberapa ahli hubungan internasional dalam mendefinisikan INGO seringkali merujuk pada definisi NGO. Seperti halnya definisi Berridge G. R dan Alam James mengenai definisi NGO yakni: “…is a private, non-profit-making body which has an international membership. Such bodies, especially when granted observer status, are often active in international organizations and major conferences…NGOs 19
Pasal 1 (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
are sometimes referred to as international nongovernmental organizations (INGOs)” 20 Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa INGO adalah salah satu dari penggolongan atau varietas dari NGO. INGO sesuai dengan definisi diatas, adalah organisasi non pemerintah yang bersifat internasional. Sementara untuk cara kerja dan fungsinya memiliki kesamaan dengan NGO. Yang kemudian membedakan antara NGO dan INGO adalah hanya pada keanggotaan organisasi mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. Dalam skripsi ini penulis mengambil INGO sebagai rujukan konseptual, dimana ICMC yang menjadi studi kasus penelitian adalah salah satu dari INGO. Menurut The Union of International Association, terdapat beberapa criteria persyaratan bagi organisasi internasional non pemerintah (OINP/INGO), yakni: 21 1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat/berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekedar hubungan bilateral (antara dua negara), atau sekurang-kurangnya mencakup kepentingan organisasi pada tiap negara; 2. Keanggotaan harus terbuka, mencakup individu-individu serta kelompok-kelompok di wilayah/negara yang termasuk ruang lingkup organisasi itu, dengan sekurang-kurangnya mencakup individu atau kelompok dari tiga negara;
20
Berridge, G.R. dan Alan James. 2003, A Dictionary of Diplomacy. New York: Palgrave MacMillan, hal. 187
21
Warner Fled, dalam David McLellan, 1980, Marx Before Marxism, Second Edtion, London:: Macmillan Press.ltd, hal. 192
3. Anggaran Dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan/pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala/periodik, dengan tata cara pemilihan yang disusun sedemikian rupa guna menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi hanya oleh orang-orang dari suatu negara saja; 4. Pendanaan/pembiayaan pokok (substansial) bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara. INGO/OINP adalah organisasi privat atau swasta yang mempunyai status sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan seringkali aktif di berbagai organisasi internasional dan konferensi-konferensi tingkat tinggi. Sekitar tahun 1980an, INGO mulai berfokus pada kelompok atau organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, lingkungan hidup, dan HAM. Organisasi internasional non pemerintah pada umumnya bergerak dalam bidang kemanusiaan. Dimana INGO memberikan perhatian secara penuh untuk menangani berbagai permasalahan hak asasi manusia, lingkungan, perdamaian, bencana alam, bantuan kemanusiaan bagi korban perang dan konflik yang terjadi di seluruh belahan dunia. Secara lebih eksplisit, kegiatan INGO digolongkan oleh Olena P. Maslyukivska, yaitu:22 1. Development and operation of infrastructure; 2. Supporting innovation, demonstration and pilot projects; 3. Facilitating communications;
22
Olena P. Maslyukivska, dalam Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri, op.cit. hal. 2
4. Technical assistance and training; 5. Research, monitoring and evaluations; 6. Advocacy for and with the poor. Keenam kegiatan tersebut dilaksanakan oleh INGO dalam hal ini ICMC untuk mencapai tujuan dari berbagai program-program yang direncanakan dalam hal penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. ICMC tergolong merupakan INGO yang bersifat operasional. Dimana ICMC secara langsung memobilisasi resources, dalam bentuk financial donations, yang didapatkan dari beberapa pendonor tetap. ICMC sendiri dalam menjalankan kegiatan dan program-programnya didukung penuh oleh European Commission (Uni Eropa) yang secara langsung memberikan bantuan dana kepada ICMC untuk melakukan programnya di Indonesia. selain itu, ICMC juga mendapatkan bantuan dana dari Ford Foundation dan US Office for Trafficking in Persons untuk menjalankan program penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan utama bagi proses masuknya OINP/INGO di Indonesia. OINP/INGO yang akan melakukan kegiatan di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:23 1. Berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia; 2. Tidak melakukan kegiatan politik di Indonesia;
23
ibid
3. Tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan di Indonesia; 4. Tidak melakukan kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan; 5. Tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (fund raising) di Indonesia. INGO merupakan organisasi-organisasi swasta yang terdiri dari individuindividu dari berbagai negara, yang menyebar dan melintasi batas-batas negara dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara atas isu-isu yang menjadi program mereka. INGO sering disebut sebagai sektor ketiga setelah negara atau pemerintah dan swasta yang beroperasi di luar pemerintah dan pasar. INGO merupakan organisasi non-profit yang tujuan utamanya adalah melayani orang banyak tanpa motivasi laba. Kemandirian dan independensi dari INGO berarti seluruh aktivitasnya berpijak atas dasar kebebasan dan otonomi yang dimiliki secara kelembagaan dan mempunyai personal untuk mengatur, memutuskan dan menggerakkan roda organisasinya (self governing). INGO bukan bagian dari perpanjangan tangan pemerintah seperti halnya IGO. Bukan underbow partai tertentu dan bukan investasi bagi sektor bisnis. Dalam hal finansial, INGO bersandar pada kedermawanan dari pihak lain melalui donasi dan dana untuk menutup biaya-biaya aktivitas mereka. Namun, seringkali INGO juga bisa dikatakan dapat berpihak pada pendonor mereka. Dalam pergaulan masyarakat internasional, peran INGO semakin signifikan dalam melakukan loby bahkan pengambilan keputusan suatu konferensi internasional. ICMC sebagai salah satu INGO advokasi bidang kemanusiaan, juga secara langsung memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya
penanggulangan kasus perdagagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan. Mengingat, hanya ada dua INGO yang pernah melakukan upaya penanggulangan tesebut di wilayah Sulawesi Selatan, yakni ICMC. kehadiran lembaga internasional di bidang kemanusiaan seperti ICMC ini tidak lepas dari realitas masyarakat internasional yang selalu sarat konflik dan kriminal dengan berbagai motif atau sebab tertentu untuk membela kepentingannya sendiri-sendiri. Apalagi mengingat bahwa dewasa ini isu HAM merupakan isu yang kini dianggap penting dan krusial untuk bisa dijaga keterjaminannya. 2. Bantuan Luar Negeri a. Definisi dan motif Dalam konteks penelitian ini, untuk melihat peranan ICMC dalam penanggulangan kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan, perlu kiranya untuk melihat konsep bantuan luar negeri. konsep bantuan luar negeri ini akan membantu menjelaskan bagaimana alur bantuan yang diberikan oleh para pendonor kepada ICMC untuk kemudian diimplementasikan melalui programprogram ICMC di Indonesia. Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum, bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana. Menurut Rix Alam dalam buku “Pengantar Hubungan Internasional” karangan Perwita
dan Yani, ada empat motivasi dari negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya:24 1. Motivasi kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi; 2. Motivasi politik yang merumuskan tujuan untuk meningkatkan image negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan dari luar negeri baik baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri negara donor; 3. Motivasi keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motivasi keamanan memiliki sisi ekonomi; 4. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. Menurut Stephen D. Krasner, istilah bantuan luar negeri (foreign aid) diartikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu di luar negeri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberi hibah atau penanaman modal mereka kepada pihak tertentu di negara.25 Dari definsi tersebut, dapat dilihat bahwa pemberi bantuan tidak berarti selalu berupa negara/pemerintah, melainkan juga lembaga,
24
Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Graha Ilmu, Hal. 84 25 Stephen D. Krasner dalam Yanuar Ikbar, Op cit, hal.188.
organisasi, asosiasi, perusahaan, maupun masyarakat dalam hal ini individu. Hal ini sejalan dengan konsep pendonor yang berlaku pada INGO khususnya ICMC yang menjadi studi kasus penelitian ini. ICMC mendapatkan bantuan dana dari tiga sumber yaitu pemerintah Amerika Serikat melalui US. Office for Trafficking in Persons, European Commission (Uni Eropa) dan Ford Foundation dalam pembiayaan program-program penanggulangan perdagangan wanita dan anak di Indonesia secara umum, dan secara khusus Sulawesi Selatan. b. Klasifikasi bantuan luar negeri Sebagai sebuah instrumen kepentingan, bantuan luar negeri dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis bantuan. Sebelumnya, kita perlu membedakan dulu secara mendasar antara pinjaman bilateral dan multilateral dalam kelompok pinjaman luar negeri 26. Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang diberikan secara langsung dari suatu pemerintah (umumnya negara maju) kepada suatu pemerintah negara berkembang, sehingga sering juga disebut G to G (Government to Government Aid). Sedangkan pinjaman multilateral adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti: Kelompok Bank Dunia (World Bank Group), International Monetary Fund (IMF), PBB, dan lain-lain. Dari segi jenis bantuan luar negeri, menurut Michael Todaro, bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi: 27 1. Bantuan berupa pinjaman atau hibah (grant); 26 27
Jelly Leviza, 2009, Tanggung Jawab bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum Internasional, Jakarta: Sofimedia, hal. 2. Michael. P. Todaro, 1987, Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang I, terj. Akademi Jakarta: Presindo, hal 90-91.
2. Bantuan pinjaman (utang luar negeri); 3. Investasi (penanaman modal) asing. Menurut Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, dalam buku Penatausahaan dan Pengelolaan Hibah Luar Negeri, pengertian pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.28 Dalam prakteknya, ICMC memberikan bantuan luar negeri berupa hibah kepada Indonesia secara khusus Sulawesi Selatan dalam penanggulangan perdagangan wanita dan anak. Berdasarkan hal tersebut, bantuan luar negeri yang difokuskan adalah mengenai masalah hibah luar negeri. c. Indikator Pemberian Dana Hibah Ada beberapa indikator dalam pemberiah dana hibah, indikator tersebut dikelompokkan menjadi:29 1. Hibah Menurut Skema dan Bentuknya
28
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, 2003, Penatausahaan dan Pengelolaan Hibah Luar Negeri, Bappenas: Jakarta. 29 ibid
a. Hibah dalam bentuk cash, hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada
negara-negara
perkapita/tahun
kurang
yang dari
sangat USD
miskin
200).
(pendapatan
Tujuannya
untuk
memperbaiki neraca pembayaran negara-negara tersebut; b. Hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek (project assistance) atau kerjasama keuangan (financial cooperation). Hibah seperti ini berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemberi hibah sementara penerima hibah hanya menerima barang dan jasa; c. Hibah dalam rangka bantuan teknik (technical assistance) atau kerjasama teknik (technical cooperation). Pertama, proyek-proyek yang dibiayai hibah ini umumnya berupa studi untuk persiapan, appraisal atau pun monitoring proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi, appraisal dan monitoring. Kedua, hibah dama rangka technical assistance yang berdiri sendiri. Hibah dalam skema ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Semua pembayaran/pembiayaan tenaga ahli dilakukan sepenuhnya oleh pihak donor. Penerima hibah umumnya hanya
menyediakan fasilitas pendukung (in-kind) seperti ruang kantor, personalia pendamping, kendaraan agar tenaga ahli tersebut dapat bekerja dengan baik. Ketiga, beasiswa dan pelatihan; d. Hibah dalam rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian aids). Hibah ini sifatnya lebih merupakan bantuan darurat. Hibah yang diberikan biasanya berupa bahan esensial yang sangat diperlukan seperti pangan, obat-obatan atau selimut serta ada kalanya uang tunai. 2. Hibah menurut peruntukan dan penyalurannya a. Hibah untuk pemerintah (government to government). Hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema diatas yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pemerintah atau kegiatan-kegiatan dalam rangka proyek pemerintah dan umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan (semi) pemerintah. Hibah ini diberikan donor atas dasar usulan pemerintah penerima hibah dan dalam kerangka kerjasama dengan lembaga multilateral/internasional yang bersangkutan. b. Hibah untuk non pemerintah (government to private). Hibah ini diberikan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah.
3. Perdagangan Wanita dan Anak Perdagangan manusia (human trafficking) telah berlangsung sejak lama hingga pada abad 21 ini. Di Indonesia sendiri, perdagangan manusia telah berlangsung sejak zaman kerajaan Jawa yang membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan perempuan khususnya, dengan menempatkan mereka sebagai barang atau komoditas perdagangan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kegiatan ini berkembang menjadi lebih teroganisir pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan hingga kini, dalam era kemerdekaan, kegiatan tersebut tidak semakin berkurang. Perdagangan manusia (Human Trafficking) merupakan salah satu isu internasional yang menempati urutan kedua setelah Drug Trafficking dalam jumlah kasusnya. Hal tersebut disebabkan karena perdagangan manusia membawa keuntungan yang sangat besar bagi sindikat ataupun mafia yang melakukan kejahatan perdagangan manusia ini. Perdagangan manusia secara sederhana didefinisikan sebagai pemindahan seseorang secara paksa melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi. pemindahan ini bias berarti perpindahan dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di hampir setiap Negara di dunia, maka dibentuk sebuah kerangka hukum internasional yang menetapkan standar penanganan dan pemenuhan hak korban trafficking, yaitu UN Trafficking Protocol atau yang lebih dikenal dengan Protokol Palermo.
Berdasarkan protokol ini, definisi perdagangan manusia (human trafficking) adalah: “…the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control of another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or service, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal organs.”30 Dalam jumlah kasusnya, korban human trafficking yang paling dominan ialah wanita dan anak. Hal ini disebabkan karena kondisi kebudayaan masyarakat yang hingga saat ini masih memarjinalkan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan pada zaman dahulu hingga saat ini, seringkali dijadikan salah satu objek perdagangan yakni melalui prostitusi. Namun, seiring dengan perkembangannya, perempuan dan anak gadis, kini tidak hanya dijadikan objek untuk dijadikan pekerja seks saja, melainkan juga mereka diperdagangakan untuk tujuan eksplotasi lainnya seperti menjadi pekerja domestik maupun sebagai buruh pertanian dan perkebunan. Berbagai konvensi internasional telah menjabarkan mengenai pengertian perdagangan wanita dan anak yang menjadi konsentrasi dalam kasus perdagangan manusia. Seiring dengan disepakatinya konvensi internasional tersebut, Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki jumlah kasus perdagangan wanita dan
30
UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, (2000), pasal 3.A
anak yang tinggi telah membuat sebuah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Berdasarkan UU PTPPO tersebut. secara garis besar, perdagangan wanita dan anak memiliki pengertian yaitu pemindahan wanita dan anak secara paksa tanpa adanya persetujuan dari wanita dan anak tersebut, melalui cara-cara tertentu seperti penipuan ataupun kekerasan dengan tujuan eksploitasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk kategori anak sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dalam UU PTPPO, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga dengan anak yang masih dalam kandungan. Sementara eksploitasi diartikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi,
atau
secara
melawan
hukum
memindahkan
atau
mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga dan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.31 Untuk memahami definisi perdagangan wanita dan anak, ada tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan wanita dan anak tersebut dapat dikatakan terjadi, yaitu adanya unsur proses, cara, dan tujuan. Dengan kata lain, kegiatan dalam hal ini proses harus terjadi dengan suatu cara tertentu dan keduanya (proses dan cara) ini harus saling
31
R. Valentina Sagala, 2010, Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam Jurnal Perempuan 68: Trafficking dan Kebijakan, Jakarta Selatan : Yayasan Jurnal Perempuan, hal. 90-91
terkait guna mencapai tujuan eksplotatif. Secara lebih sederhana, dijelaskan melalui kerangka kerja definisi perdagangan wanita dan anak sebagai berikut: Tabel 2.1 Kerangka Kerja Definsi Perdagangan Wanita dan Anak Proses Perekrutan atau Pemindahan atau Pemindahtanganan atau Penampungan atau Penerimaan
+
Dan
Cara Ancaman atau Kecurangan atau Penculikan atau Pemalsuan atau Penipuan atau Jeratan hutang atau Penyalahgunaan kekuasaan
+
Dan
Tujuan Pelacuran atau Pornografi atau Kekerasan/Eksploitasi Seksual atau Kerja paksa atau Praktik-praktik Serupa Perbudakan atau Diambil Organ Tubuhnya
Sumber: Diolah berdasarkan laporan ICMC dan ACILS. 2006. “Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia”. Jakarta: ICMC & ACILS. Berdasarkan kerangka kerja definisi perdagangan wanita dan anak di atas, jika satu kondisi dari masing-masing ketiga kategori di atas ada dan bertemu, maka hasilnya adalah praktik perdagangan orang. Seorang wanita ataupun anak yang dieksploitasi melalui salah satu cara dari berbagai cara yang telah disebutkan diatas, dapat dikategorikan sebagai “korban perdagangan orang” meskipun ia memberikan persetujuannya atau tidak terhadap eksploitasi yang dimaksudkan. Untuk kasus perdagangan anak, menurut Protokol Palermo, Pasal 3 sub ayat C, Protokol ini mengakui situasi khusus anak, dimana menghilangkan adanya unsur “cara” sebagai syarat keharusan untuk terjadinya perdagangan orang. Protokol ini menegaskan bahwa sepanjang kasus yang terjadi berkaitan dengan
anak-anak sebagai korbannya, tidak satupun dari cara-cara pemaksaan atau penipuan perlu digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya perdagangan orang. Dengan kata lain, seorang anak yang telah direkrut, dikirim, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi haruslah dikategorikan sebagai seorang “korban perdagangan orang” meskipun anak tersebut tidak diancam, dipaksa, diculik, ditipu, dianiaya, dijual ataupun disewakan.32 Adapun berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan manusia khususnya wanita dan anak ialah tingkat kemiskinan yang tinggi, tingginya jumlah pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, migrasi besarbesaran, kondisi keluarga yang tidak mendukung, fakor sosial budaya yang masih memarjinalkan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat pedesaan, dan media massa yang membawa dampak terhadap peningkatan jumlah kasus perdagangan wanita dan anak. 3. Transnational Organized Crime (TOC) Pada masa Perang Dunia II, isu keamanan yang menjadi pusat perhatian dan konsentrasi internasional hanyalah berputar pada isu keamanan militer dan penyebaran ideologi dua negara adidaya. Kedua isu ini dianggap sebagai isu krusial yang mengancam keselamatan negara dan warga negaranya. Sementara di lain pihak, isu-isu kejahatan atau kriminal, hanya dianggap sebagai isu minoritas
32
ibid
yang dinilai tidak akan membahayakan negara. Transnational crimes atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni: 33 1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturanaturan yang ada atau hukum yang berlaku; 2. Kejahatan transnasional adalah lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan tersebut telah melewati batas-batas negara atau lintas negara. Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) kemudian berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II. Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep keamanan manusia (human security) yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman Transnational Organized Crime (TOC) sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru keamanan manusia yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. 34 Isu Transnational Organized Crime (TOC) diidentifikasi sebagai salah satu isu baru yang kemudian membahayakan kesejahteraan negara khususnya pada tataran kesejahteraan individu (warga negara). Dalam konteks Indonesia sendiri, Transnational Organized Crime merupakan ancaman keamanan yang nyata. Hal ini disebabkan oleh kondisi Indonesia yang berada dalam situasi 33
Muzadi Hasyi, 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung:: Rafika Aditama, hal. 52 34 Philips Jusario Vermonte, 2002, Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya, dalam Analisis CSIS Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan, Jakarta: CSIS, hal. 44
transisi politik, dimana kewenangan negara berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Selain faktor politis, faktor geografi juga menjadi salah satu faktor penting dalam berkembangnya Transnational Organized Crime (TOC) di Indonesia. Letak Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, menyebabkan garis batas Indonesia panjang dan terbuka. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya sindikat atau mafia Transnational Organized Crime (TOC) yang memanfaatkan Indonesia sebagai lahan kegiatannya. Kejahatan transnasional terorganisir secara umum didefinisikan sebagai bentuk kejahatan lintas batas negara yang menyediakan barang atau jasa secara illegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Bunbongkarn, seperti yang dikutip oleh Philips Jusario Vormonte, kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:35 1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat kriminal, buronan, atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obatan terlarang); atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer, di mana perintah yang dikeluarkan di Negara A ditransmisikan di Negara B). 35
Ibid
2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan anti-sosial baru bisa dikatakan sebuah tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Sementara, pada tataran internasional, sebuah tindakan dianggap tindak kriminal apabila dianggap demikian oleh minimal dua Negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya. Dalam
kejahatan
transnasional
terorganisir,
kejahatan
tersebut
digolongkan sebagai salah satu tindak kejahatan transnasional terorganisir apabila memenuhi elemen-elemen diatas dan apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh tiga orang atau lebih, atau sekelompok orang yang melakukan tindak kejahatan secara terorganisir. Berkembangnya kelompok-kelompok kejahatan teroganisir tersebut menjadi berkarakter transnasional terutama didorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional, dan juga situasi geopolitik setelah Perang Dunia.36 Sebelum Perang Dunia usai, fenomena kejahatan terorganisir masih dianggap sebagai fenomena domestik, yang hanya digadapi oleh beberapa negara saja. Perubahan situasi geopolitik setelah Perang Dunia, menjadikan TOC sebagai salah satu ancaman baru bagi keamanan negara. Teknologi yang berkembang pesat menyebabkan juga akses dalam dunia internasional menjadi tidak terbatas. Globalisasi tentu membawa pengaruh dalam hal perkembangan ini. Dimana jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghambat 36
Philips Jusario Vermonte, op-cit, hal. 45
pergerakan sebuah usaha ekonomi semenjak berkembangnya teknologi. Konsumerisme dan komersialisme Barat yang diterjemahkan sebagai sebuah gaya hidup, merupakan faktor penunjang berkembangnya Transnational Organized Crime (TOC) ini. Dimana gaya hidup barat yang disalurkan melalui media-media hasil ciptaan teknologi seperti televisi, internet, dan media lainnya, mendorong orang untuk memperolehnya melalui cara termudah, yakni melakukan kejahatan, melalui kelompok-kelompok terorganisir tertentu yang mencari keuntungan. Di lain pihak, ekonomi negara-negara di dunia yang terkait satu sama lain, dengan mudahnya memberikan keleluasaan bagi para sindikat atau kelompok kejahatan terorganisir dalam melakukan aksinya. Definsi TOC menurut Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) yaitu melalui United Nation Convention Agains Transnational Organized Crime di Palermo tahun 2000 atau lebih dikenal dengan Konvensi Palermo adalah: “Transnational Organized Crime (TOC) adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius dalam rangka memperoleh secara langsung, keuntungan financial atau material lainnya.”37 Berdasarkan Konvensi Palermo, TOC adalah kejahatan yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:38 a. Kejahatan ini terkait lebih dari satu negara 37
Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UnitedNations,2000 .http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_documents_2/ convention_%20traff_eng.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2013 38 Ibid.
b. Kejahatan ini dalam satu negara tapi substansinya menjadi sebagian dari persiapan, perencanaan, kelangsungan, atau dikontrol dari negara lain. c. Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi juga terkait dengan kelompok-kelompok criminal yang berhubungan dengan aktifitas criminal yang ada di berbagai negara. d. Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi hal ini dapat menjadi efek untuk seluruh dunia. Kriteria lain yang menjelaskan penggolongan sebuah tindak kejahatan Transnasional Organized Crime (TOC) ialah bahwa tindak kejahatan tersebut selain dilaksanakan oleh sekelompok orang atau grup yang terstruktur dan terorganisir, kejahatan tersebut juga memberikan dampak yang signifikan terhadap orang-orang dalam suatu tempat atau daerah tertentu atau dalam suatu negara secara keseluruhan. Hal inilah yang menjadi alasan untuk kejahatan transnasional terorganisir menjadi sebuah ancaman bagi sebuah keamanan negara. Berbagai bentuk kejahatan yang kemudian dikategorikan sebagai Transnational Organized Crime (TOC) antara lain: Penyelundupan migran (migrant smuggling), Pencucian uang (money laundering), Perdagangan manusia (human trafficking), Memproduksi dan memperjualbelikan senjata api secara ilegal (licit production and trafficking in fire arm), Penipuan melalui kartu kredit (credit cards fraunds), Kejahatan yang berkenaan dengan perbankan (bank related crimes), Perdagangan narkotika dan psikotropika serta obat terlarang lainnya (drug
trafficking),
dan
pelacuran
serta
pronografi
(prostitution
and
phornography).39 Walaupun bentuk kejahatan transnasional terorganisir telah ada sejak lama, berkembangnya fenomena kejahatan transnasional teorganisir ini menjadi
fenomena
yang
kemudian
banyak
diperbincangkan.
Fenomena
transnational organized crime (TOC) berubah dari sekedar fenomena domestik belaka hingga menjadi fenomena internasional yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Pada dasarnya, tidak ada satupun negara yang terbebas dari ancaman Transnational Organized Crime (TOC). Negara yang sedang berada dalam situasi transisi politik, dimana kewenangan negara terbatas dan penegakan hukum yang yang lemah, berpeluang besar menjadi sasaran utama bagi pelaku Transnational Organized Crime (TOC). Ditambah lagi, pada kenyataannya, negara-negara seperti ini memiliki jumlah kasus korupsi yang besar, yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pelaku kejahatan untuk dapat melanggengkan tindak kejahatannya di negara tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara kuat, dengan situasi politik yang stabil, mendapatkan ancaman dari berkembangnya Transnational Organized Crime (TOC). Negara yang bahkan memiliki kewenangan yang besar sekalipun memiliki celah tertentu untuk dimasuki oleh para pelaku kejahatan, apabila dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukumnya, tidak ada check and balances antara pemerintah dan masyarakat umum. Tidak adanya transparansi publik menjadi sebuah titik lemah bagi sebuah negara adidaya sekalipun bagi ancaman pelaku transnational organized crime (TOC). 39
Philips Jusario Vermonte, op-cit
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Banyu Perwita, Anak Agung dan Mochamad Yani, Yanyan, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. Berridge, G.R. & Alan James. A Dictionary of Diplomacy. New York: Palgrave MacMillan. 2003 Chalke, Steve, Stop The Traffik: People Shouldn’t Be Bought and Sold, Oxford: Lion Huldson Plc, 2009. Gerung, Rocky, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum dan Kasus, Jakarta: Filsafat UI Press. 2006 Hasyi, Muzadi, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : Rafika Aditama. 2004 Ikbar, Yanuar, Ekonomi Politik Internasional 2, Bandung: Refika Aditama. 2007 International Labour Organization (ILO), A Global Alliance Against Forced Labour, Global Report Under the Follow Up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, 2005 Istanto, T Sugeng, Hukum Internasional, Jogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya. 1994 Irianto, Sulistyowati, dkk, Perdagangan Perempuan dalam Pengedaran Narkotika, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005
Jaringan
Karnis, Margaret P & Karen A. M, International Organizations: the politics and processesof global governance. London: Lynne Rienner Publsiher Inc. 2004 Kementerian Luar Negeri, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Direktorat Jenderal Multilateral, Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, Jakarta: Kementerian Luar Negeri. 2011
Kementerian Luar Negeri, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Penatausahaan dan Pengelolaan Hibah Luar Negeri, Jakarta: Bappenas. 2003 Leviza, Jelly, Tanggung Jawab bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum Internasional, Sofimedia: Jakarta. 2009 McLellan, David, Marx Before Marxism, Second Edtion, London: Macmillan Press.ltd. 1980 May Rudy, Teuku, Hukum Internasional 2, Bandung: PT. Refika Aditama. 2002. May Rudy, Teuku, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: PT. ERESCO. 1993 Suherman, Ade Maman, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2003 Suseno, Franz Magnis, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999. Todaro, Michael P, Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang I, terj. Akademi Jakarta: Presindo. 1987 Jurnal : Amiruddin, Mariana, Wilayah Tertinggal, Migrasi dan Perdagangan Manusia, dalam Jurnal Perempuan 59: Perempuan dan Anak di Wilayah Tertinggal, Jakarta Selatan: Yayaasan Jurnal Perempuan. 2008 Djelantik, Sukawarsini, Globalisasi, dalam Jurnal Hubungan Internasional: Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan anak-anak, vol. 6. Jakarta: Univeristas Jayabaya Press. 2010 Rahardiyanto, Muhammad, Upaya Indonesia dalam Menangani Perdagangan Perempuan dari Indonesia ke Malaysia, Jurnal Dinamika HAM, Vol. 8, No 1, Januari-April. Surabaya: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, 2008 Sagala, R Valentina, Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam Jurnal Perempuan 68: Trafficking dan Kebijakan, Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan. 2010.
Vermonte, Philips Jusario, Transnational Organized Crime : Isu dan Permasalahannya, dalam Analisis CSIS Isu-isu Non Tradisional : Bentuk Baru Ancaman Keamanan, Jakarta: CSIS. 2003. Zulbahary, Thaufiek, Menilai Dampak Kebijakan Anti Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam Jurnal Perempuan 68: Trafficking dan Kebijakan, Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan. 2010. Laporan : Global Alliances Against Trafficking in Women, Human Rights In Practise: A Guide To Assist Trafficked Women and Children, Bangkok: Global Alliances Against Trafficking in Women, 1999. ICMC dan ACILS, Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesai. Jakarta: ICMC & ACILS. 2006 International Organization for Migration Annual Report 2009. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Pertemuan Penyusunan Renstra Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, 2010 Laporan Tahunan Internantional Catholic Migration Commission Indonesia 2008 Laporan Tahunan International Catholic Migration Commission Indonesia 2009 Laporan Tahunan International Catholic Migration Commission Indonesia 2010 Laporan Tahunan International Catholic Migration Commission Indonesia 2011 Laporan Tahunan International Catholic Migration Commission Indonesia 2012 Pusat Studi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia UNHAS, Situasi Perdagangan Orang dan Jeratan Hutang di Kawasan Timur Indonesia, Makassar: ICMC & PUSHAM UNHAS. 2009. Dokumen :
Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perempuan dan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886. UN Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (2000), Art. 3a Surat Kabar : Seputar Indonesia, Rabu, 19 Januari 2011, Sulsel Peringkat Pertama Trafficking Website: “Governing Committee” diakses melalui http://www.icmc.net/governing/committee.html pada tanggal 30 Mei 2013 “History” diakses melalui http://www.icmc.net/history.html pada 30 tanggal Mei 2013 “Lokakarya Renstra Pembentukan Gugus Tugas PPTPPO Kota Makassar” diakses melalui http://www.menkokesra.go.id/content/lokakarya-renstrapembentukan-gugus-tugas-pptppo-kota-makassar.html pada 1 juli 2013 “Members” diakses melalui http://www.icmc.net/members.html pada 30 Mei 2013 “Pare-Pare Berencana Terbitkan Perda “Trafficking” diakses melalui http://www.antaranews.com/Parepare/berencana/terbitkan/perda/traffickin g.html pada tanggal 20 Juni 2013
“Profil Provinsi Sulawesi Selatan” diakses melalui http://www.sulsel.go.id/profil-provinsi-sulawesi-selatan.html pada tanggal 27 April 2013 “Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, United Nations,2000” diakses melaluihttp://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_docum ents_2/ convention_%20traff_eng.pdf pada tanggal 10 Maret 2013 “Soal Derita TKI Toraja di Malaysia Kaum Gerejawi Tak Tinggal Diam 1” diakses melalui http://kabar-toraja.com/news/970-soal-derita-tki-toraja-dimalaysia-kaum-gerejawi-tak-tinggal-diam-1.html pada 1 Juli 2013 “Sulsel Pintu Migrasi ke Malaysia” diakses http://www/antarasulsel.com/print/4972/sulsel-pintu-migrasi-ke malaysia.html pada 1 Juli 2013
melalui
Wawancara: M. Agus Bustami, Kepala Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar, wawancara pada tanggal 10 Juni 2013 M. Ghufran Kodi, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, wawancara pada tanggal 1 Mei 2013 Suarni, D.C, Project Manager Trafficking ICMC, wawancara pada tanggal 4 Juli 2013
IIALAMAN PENGESAHAN PERA}IAN INTERNATIONAL NO}T
JUDI]L
GOVERNMENT
}RGANTZAruON (tr\rc0) TERr,{ABAP PEN1NCGULANGAN KASUS PERDAGA}IGAN WANMA DAl{ A}{AI( DI SIILAWESI SELATAJiT (STUDx KASUS
:
INTEKNAffiONAL CAITIAIIC
NAMA
NIM JIJRUSAN
FAK{JLTAS
Agustus 2013
njin
S
ikAsy'*ri, M.Si 4 199103 I 002
Ashry Sallatu, S.IP, M.Si NIP. 19790622200801 1 00q
NIP. 196302t7 199202 r 00r
IIALAMAN PENERIMAAN TIM EYALUASI PERANAN INTERNATIONAL NTOff
J{'DUL
GOYERNMEI,{T
(rNGO) TERTXAnAF pENANGGT]LANGAN ^RGAMZATTAN KASUS PERDAGANGA}I WANfTA DAN ANAK DI SULAWESI
SELATAI.I (STIJDX KASUS
:
INTERNATIANAL CATTTAITC
MIGMTION
NAMA
NIM JT]RUSAN
FAKULTAS Sosial dan llmu Politik
gura manperoleh hari Jum'a{ 2 Agustus
gelar sarjana pada
2Ala
Ketua
: Iks. Muqiin
Sekretaris
:
Muh" Ashry Sdlatu, S.IP, M.Si
Anggota
:
l-
Xh.
SyafikAs!.'ari" M.Si
MuharmdNasirBadu
2. Drs. Aspiannor Masrie
3. Bwhanuddin, S.IP, M.Si
