Peran World Islamic Economic Forum (WIEF) Pada Negara-Negara Islam di Dunia Oleh : Faridi
Pendahuluan WIEF adalah konferensi global yang bertindak sebagai platform bisnis internasional dimana sektor usaha bagi dunia Muslim bertemu untuk peluang bisnis dan bersama dengan para pemimpin pemerintah, pengusaha, pembuat kebijakan dan akademisi, bertindak sebagai pusat dimana kebijakan usulan pembangunan ekonomi dapat dirumuskan.1 WIEF pada bulan Maret 2006 resmi dilembagakan. WIEF adalah sebuah organisasi internasional independen yang tidak berorientasi pada keuntungan yang mengurus dan mengorganisir forum regional dan global tahunan, seperti juga program-programnya yang terkait dengan tujuan utama yaitu untuk mengembangkan kemitraan di antara pengusaha Muslim dan pengusaha Muslim dan non-Muslim.2 Menurut Tun Musa Hitam, selaku ketua WIFE mengatakan, ―The objective of the WIEF is to facilitate business among the Muslim World, promoting and encouraging profits that would eventually flow down to the much neglected peoples‖3. Pernyataan ketua WIEF tersebut menunjukkan bahwa tujuan didirikannya WIEF adalah untuk memberikan fasilitas kepada dunia Islam, mempromosikan dan mendorong keuntungan 1
Invitiation untuk bergabung dengan delegasi untuk menghadiri 7 Forum Ekonomi Islam Dunia, di: http://www.mcb.org.uk/article_detail.php?article=features-228 diakses: 15 Mei 2012 2 History of World Islamic Economic Forum (WIEF), di: http://wief.org/history/ diakses : 5 September 2012 3 Bridge Building di: http://www.Wief.org di akses: 06 april 2012 1
yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat orang-orang yang terabaikan. Karena dengan kekuatan ekonomi, ketangguhan sistem finansial, dunia akan lebih menghargai dunia Islam. WIEF bukanlah forum eksklusif yang membatasi anggotanya dari negara Muslim saja. WIEF juga bercita-cita untuk merangkul semua lapisan masyarakat, dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Hubungan World Islamic Economic Forum (WIEF) dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Deklarasi WIEF pertama di Malaysia telah menyatakan BAHWA, Forum Bisnis OKI ke -1 dan 2 yang diselenggarakan pada tahun 2003 dan 2004, kemudian berkembang menjadi World Islamic Economic Forum (WIEF), selanjutnya pertemuan perdana diadakan di Malaysia dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2005. 4 Dimana hal ini diarahkan untuk memperkuat kerjasama atau kolaborasi bisnis antar para pelaku bisnis Muslim di seluruh dunia, termasuk yang berada di Barat. Untuk menemukan solusi ini, WIEF menyediakan sebuah platform yang tepat untuk interaksi bisnis dan jaringan kerjasama dimana gagasan dan peluang bisnis dapat dipertukarkan. Alhasil, pada deklarasi Forum Bisnis OKI ini merekomendasikan perubahan nama menjadi ―World Islamic Economic Forum‖.Agenda perdana ini diselenggarakan atas kerjasama Islamic Centre For Development of Trade (ICDT), Islamic Chamber of Commerce And Industry (ICCI), Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI), serta kementerian luar negeri Malaysia. WIEF sendiri merupakan organisasi Internasional yang ingin melebarkan kemitraan dengan melibatkan peran semua negara Islam dan negara non-Islam untuk menjalin hubungan kerjasama ekonomi yang lebih menguntungkan. karena selama ini dalam forum kerjasama ekonomi negara Islam dalam format OKI hanya 4
http://wief.org/past-forums/8/ 2
melibatkan negara-negara anggota saja, dimana hal ini hanya akan mempersempit kerjasama ekonomi sebatas negara-negara anggota. Dengan mempersempit kerjasa ekonomi tersebut akan berdampak pada perdagangan internasional yang kurang efektif, karena seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara OKI didominasi oleh negaranegara berkembang maupun negara-negara dunia ketiga. Ketika WIEF dimulai pada tahun 2005, perdagangan antar anggotanya hanya sebesar 4%. Namun pada tahun 2009 perdagangan meningkat dua kali lipat dalam empat tahun menjadi 8%, hal ini menunjukkan perkembamgan yang signifikan bagi organisasi yang baru memulai dan OKI berharap dengan adanya WIEF ini perdagangan terus meningkat hingga 25%.5 Peran WIEF dalam Mensosialisasikan Sistem Ekonomi Islam pada Dunia Internasional Thahir Abdul Muhsin menyebut bahwa ―Krisis ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah bersifat siklik‖. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanyalah putaran menuju puncak untuk kemudian jatuh ke lembah krisis kembali. Hal tersebut terus beulang-ulang dan terjadi di seluruh dunia. Hanya saja, kurun waktu dan siklusnya berbeda-beda. Untuk ukuran negara-negara maju seperti Jepang, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, siklusnya sekitar 25 tahun, bagi negara-negara berkembang siklusnya sekitar 7 tahun. 6 Selain siklik, sistem ini juga bersifat menular. Seperti krisis Thailand ketika nilai tukar mata uang Bath turun drastis pada tahun 1997
5
Terry Lacey, Keungan Islam dan Keamanan Global, di: http://www.hidayatullah.com/index.php/opini/8897-keuangan-islam-dankeamanan-global diakses : 9 November 2012 6 H. Veithzal Rivai, Op.Cit, hal 47 3
hingga menular ke Indonesia, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara lain.7 Kondisi krisis ekonomi global seperti diatas yang dialami Amerika Serikat dan selanjutnya kemudian meluas ke negara-negara lain tersebut merupakan akibat dari sistem ekonomi kapitalisme, sebab dalam sistem ekonomi kapitalisme terdapat 3 jalur transmisi (bagi pengaruh krisis utang) yaitu, jalur perdagangan atau trade channel, jalur pasar keuangan, dan jalur imported inflation.8 Deklarasi yang dihasilkan pada pertemuan WIEF yang ke-5 ini, mencerminkan bahwa WIEF telah mensosialisasikan dan mendorong pengembangan pembangunan ekonomi dunia Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Dorongan WIEF ini secara tidak langsung, memberikan tugas kepada negara-negara Islam agar menciptakan peraturan keuangan dan perbankan syari‘ah dalam undang-undang negara-negara Islam. Poin penting dari deklarasi diatas yang intinya adalah untuk menjadikan sistem keuangan Islam sebagai sistem pengganti dari sistem keuangan konvensional. Pasca adanya deklarasi tersebut akan memberikan suatu keharusan bagi negara-negara Islam untuk mengembangkan sistem keuangan dan perbankan yang berazaskan Islam. Sebab, perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan di negara yang bersangkutan, industri perbankan yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Karena itu, perbankan merupakan unsur yang memegang 7
Market Failure Kapitalisme, Krisis Eropa dan Jalan Baru Islam, di : http://www.Fiqh Islam.com diakses : 5 Agustus 2012 8 Ali Mustofa, Problematik Kapitalisme Dalam Krisis Finansial Global http://news.detik.com/read/2012/01/11/112959/1812439/471/problematikkapitalisme-dalam-krisis-finansial-global?nd771108bcjdiakses16 Oktober 2012 4
peran sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.9 Dengan cara mengembangkan sistem keuangan dan perbankan Islam tersebut di setiap negara anggota, maka akan lebih mudah untuk menarik investasi dari negara-negara Islam yang mempunyai kelebihan dana. Sebab, sistem keuangan dan perbankan Islam tidak rentan terhadap krisis. Peran WIEF dalam Menarik Investasi dari Negara-negara Kaya Timur-Tengah untuk Negara-negara Islam. Melambungnya harga minyak sejak 1998 telah menjadikan kawasan Timur-tengah sebagai tempat berlimpahnya likuiditas. Pada tahun 2009 diperkirakan terdapat USD 1,5 triliun dana nganggur yang akan dialokasikan untuk pengembangan proyek infrastruktur dan bsinis perumahan dan nilai investasi berbasis syari‘ah akan mencapai lebih dari USD 1 triliun pada tahun 2013. 10 Pada pertemuan-pertemuan yang telah diselenggarakan oleh WIEF hingga saat ini telah terjadi sejumlah transaksi dan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama perdagangan diantara negara-negara peserta konferensi tersebut. Seperti, investasi yang dikucurkan oleh negara-negara Timur-tengah kepada beberapa negara Islam diantaranya adalah Indonesia. Pada pertemuan WIEF ke V di Jakarta, pertemuan tersebut mendatangkan kerja sama dengan negara Timur Tengah senilai US$ 5 Miliar 11
9
Muhammad, 2009, Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam, Malang: Empat Dua Media 10 Lili Hemawan, 2008, Keluar dari Krisis Global, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, hal 102 11 Indonesia Targetkan Kerja Sama Dunia Islam US$ 5 Miliar, di: http://www.tempo.co/read/news/2009/03/02/056162797/IndonesiaTargetkan-Kerja-Sama-Dunia-Islam-US-5-Miliar diakses : 2 Agustus 2012 5
Peningkatan investasi ini juga dialami oleh negara-negara Islam lainnya yang bersumber dari negara-negara kaya Timur-tengah, sejak tahun 2005-2011 terus mengalami peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) pasca berdirinya WIEF. Peningkatan FDI tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: Pertumbuhan FDI di beberapa negara Islam 2005-2011 (dalam juta dollar AS) 12
Sumber: Data diolah dari The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRTCIC)
Kondisi diatas membuktikan bahwa peranan World Islamic Economic Forum (WIEF) telah mencerminkan sebuah keberhasilannya dalam memainkan peranannya dalam menarik dana dari Timurtengah untuk diinvestasikan di negara-negara Islam. Hal ini sekaligus dapat menjadikan barometer adanya peningkatan kesejahteraan umat Islam. Peran WIEF dalam Menciptakan Aliasi Ekonomi di Dunia Islam Negara-negara yang tergabung dalam OKI, secara kuantitas memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan aliansi perdangangan intenasional, dimana organisasi ini memiliki 57 negara anggota dan termasuk organisasi terbesar di dunia setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan total penduduk sekitar 1,5 12
www.sesrtcic.org/oic-member-countries.php 6
miliyar.13 Pada tahun 2006, populasi total negara-negara anggota OKI adalah sekitar 1,5 milyar (22,2% dari total populasi dunia) dan angka ini melebihi dari populasi total negara-negara anggota Orgasation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Uni Afrika, ASEAN, dan EU.14 Dari persebaran negara Islam yang terletak diberbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, hingga Afrika. Hal ini akan memberikan suatu dampak positif bagi perkembangan perekonomian negara-neagara Islam apabila bersatu menajdi sebuah aliansi ekonomi. WIEF sebagai organisasi internasional yang membahas permasalahan ekonomi dunia Islam, telah menyediakan solusi kepada negara-nagara Islam yang mengikuti setiap agenda pertemuan untuk saling bertemu dan membicarakan permasalahan ekonomi dunia Islam. Pertemuan tersebut merupakan ajang untuk menghasilkan ide-ide baru dalam mencari titik terang untuk menyoroti perkembangan kemajuan dunia Islam, sehingga terjadi sebuah aliansi ekonomi baru dalam dunia Islam. Pada pertemuan WIEF pertama pada tanggal 1-3 Oktober 2005 di Malaysia, telah mendeklarasikan bahwa forum ini sebagai sebuah forum yang dapat mendorong kemajuan ekonomi dalam dunia Islam. Selanjutnya, dua bulan kemudian pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI di Mekkah pada 7-8 Desember 2005 telah menghasilkan Mecca Declaration, guna melakukan antisipasi terhadap globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Intinya dari deklarasi Mekkah adalah peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang akan berlanjut dengan upaya pembentukan pasar bersama
13
Kadin Fasilitasi 600 Pebisnis, di: http://ekbis.rmol.co/read/2012/09/11/77583/Kadin-Fasilitasi-600-PebisnisMuslim- diakses: 19 September 2012 14 http://www.sesrtcic.org/, diakses tanggal 17 September 2012 7
(common market) dalam kerangka OKI.15Hal ini telah menunjukkan keberhasilan peranan WIEF dalam menginisiasi aliansi baru dalam kerjasama ekonomi dan perdangan dalam format OKI. Peran WIEF dalam Inisiasi Produk Halal Global Populasi Muslim secara global kini ada sekitar 1,5 miliyar, dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlahnya menjadi 1,9 miliyar jiwa. Seiring dengan adanya peningkatan populasi Muslim di dunia akan mempengaruhi pada kebutuhan komsumsi produk berlabel halal. Peningkatan konsumsi produk halal di dunia diketahui mencapai US$580 miliar atau naik tujuh persen tiap tahun. Sementara potensi perdagangan produk halal dunia mencapai 2,7triliun dolar AS.16 Pada pertemuan WIEF ke-7 tahun 2011, di Astana, Kazakstan, telah membahas berbagai topik permasalahan, salah satu diantara topik tersebut adalah ―halal global‖. 17Adapun inisiasi produk halal, maksud dan tujuannya untuk menjadikan produk halal sebagai trend dikalangan masyarakat Muslim maupun non Muslim, sehingga, masyarakat Muslim tidak perlu khawatir karena tidak menjumpai produk halal dimanapun mereka berada. Dengan mengangkat tema tersebut, WIEF telah memainkan perananya untuk mengglobalkan produk halal tersebut dengan mendorong negara-negara Islam untuk mengembangkan sertifikasi produk halal dalam negeri maupun produk halal yang akan diekspor, baik diekspor terhadap negaranegara Islam sendiri maupun kepada negara-negara non-Muslim. 15
T. May Rudy, 2007, Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi, Nuansa: Bandung, hal.110-111 16 Permintaan Produk Halal Dunia Meningkat, di: http://batamtoday.com/berita19370-Pemintaan-Produk-Halal-DuniaMeningkat.html diakses: 6 oktober 2012 17 Lihat di Bab II, hal 53 8
Sehingga, dari dukungan tersebut berakibat pada penyebaran akan ketersediaan produk halal di dunia. Argumentasi diatas tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya pameran-pameran produk halal Internasional di berbagai negara, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim pasca pertemuan WIEF di khazakstan tahun 2011. Pada tahun 2012 saja, berbagai pameran telah di selenggarakan di Eropa seperti Halal Euro Market di Tour&Taxis, Brussel, Belgia, yang menjadi pameran perdagangan produk halal terbesar di Eropa. 18 Selanjutnya, juga sukses menyelenggarakan Moscow International Halal Expo (MIHEX) yang diselenggarakan di All Russian Exhibition Centre. Acara tahunan Rusia ini berhasil menarik sekitar 25 juta warga Rusia, bahkan termasuk di dalamnya adalah konsumen non muslim.19 Pameran-pameran serupa juga telah di selenggarakan di negara-negara non-Muslim di Asia. Seperi China 20dan India21, dimana kedua negara tersebut telah menjadi negara kekuatan ekonomi baru di dunia dan memiliki pendududuk terbesar di dunia serta terdapat komunitas Muslim yang jumlahnya tidak sedikit. Selanjutnya, pameran produk halal juga akan diselenggarakan di Jepang, pada bulan februari 2013 oleh Nippon Asia Halal Assocition.22 18
Produk Bercap Halal Sudah Jadi Trend Dunia, di: http://food.detik.com/read/2012/05/24/085916/1923424/901/produk-bercaphalal-sudah-jadi-trend-duniadiakses : 9 November 2012 19 Ibid 20 Ibid 21 Bisnis Halal Menjanjikan, Produk-Produk India Merangkul Sertifikat Halal, di: http://arrahmah.com/read/2012/05/21/20359-bisnis-halal-menjanjikanproduk-produk-india-merangkul-sertifikat-halal.html diakse: 9 November 2012 22 Tahun Depan, Fukuoka Gelar Festival Makanan Halal, di:http://food.detik.com/read/2012/11/07/165643/2085077/901/tahun-depanfukuoka-gelar-festival-makanan-halal diakse: 9 November 2012 9
Kesimpulan Berdasarkan pada temuan-temuan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa, World Islamic Economic forum (WIEF) merupakan organisasi yang di kembangkan dari forum bisnis OKI pada KTT OKI ke 10 di Malysia, pada tahun 2003 dan 2004, yang organisir oleh Asian Strategy and Leadership Institute (ASLI), kemudian mengadakan pertemuan forum pertama di Malaysia, pada tahun 2005, dan forum ini resmi di lembagakan pada tahun 2006. Tujuan dari forum ini adalah sebagai support system yang dapat mendorong pembangunan ekonomi negaranegara Islam dari luar OKI. Peranan yang dilakukan oleh WIEF terhadap pembangunan negara-negara Islam dapat dilihat pada beberapa hal yaitu; pertama, WIEF mensosialisasikan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dari kegagalan sistem ekonomi liberal, dimana sistem ekonomi liberal memiliki sisi negatif, yang disebut dengan ―siklik‖ arinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanyalah putaran menuju puncak untuk kemudian jatuh ke lembah krisis kembali. Kedua, yaitu; menarik investor negara-negara Timur-tengah untuk menanamkan modalnya di negara-negara Islam, dimana sebelumnya investor Timur-timur lebih mengutamakan berinvestasi di barat, karena menganggap barat sebagai potensi yang baik dalam berinvestasi. Pasca krisis keuangan tahun 2008, akhirnya kepercayaan negaranegara Timur-tengah mulai mengalami penurunan yang signifikan, dan kemudian mengalihkan investasinya kepada sistem yang lebih aman yaitu perbankan syariah. Alasan tersebut sebenarnya yang menginisiasi WIEF untuk mendorong negara-negara Islam untuk mengembangkan perekonomian Islam. Ketiga, WIEF juga mendorong terciptannya aliansi ekonomi baru di negara-negara Islam. Hal ini merupakan proyek jangka panjang yang akan terus dikedepankan oleh WIEF, walaupun hingga 10
saat ini masih belum terlihat di permukaan. Keempat, yaitu WIEF menginisiasi produk halal global, dimana produk halal global ini diproyeksikan akan menjadi mega trend dalam sistem perdagangan internasional, sehingga WIEF mendorong negara-negara Islam untuk mengembangkan lembaga sertifikasi halal. Daftar Pustaka Buku Ahmad, Yusuf Abu, 2009, Menyongsong Sistem Ekonomi Anti Krisis, Bogor: Tariqul Izzah An-Nabhani, Taqyuddin, 2009, Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Redaksi Al-Azhar Press Cipto, Bambang, 2011, Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhmmadyah Yogyakarta. Hemawan, Lili, 2008, Keluar dari Krisis Global, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu Muhammad, 2009, Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam, Malang: Empat Dua Media Rivai, Veithzal, dkk, 2009, Ekonomi Syari‘ah, Konsep, praktek, dan penguatan Kelembagaannya, Semarang: Pustaka Rizki Putra Saeed, Abdullah, 2006, Menyoal Bank Syari‘ah, Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Jakarta: Para Madina Setyo Hartono, Joko, 2011, Ekonomi Islam Sebagai solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa, Semarang: Universitas Muhammadyah Semarang Internet Bisnis Halal Menjanjikan, Produk-Produk India Merangkul Sertifikat Halal, di: http://arrahmah.com/read/2012/05/21/20359-bisnis-halal11
menjanjikan-produk-produk-india-merangkul-sertifikathalal.html diakse: 9 November 2012 Achmad Daniri, Kiat Menarik Investasi Timur Tengah, Perlu Pembenahan Di Lima Bidang, di: http://www.madani-ri.com/2009/01/10/kiatmenarik-investasi-timur-tengah-perlu-pembenahan-di-limabidang/ diakses 10 Agustus 2012 Deklarasi Jakarta, Hasil Forum Ekonomi Islam, di http://sport.news.viva.co.id/news/read/35778deklarasi_jak arta__hasil_forum_ekonomi_islam diakses : 3 Maret 2012 Flora Febrianindya, CCIM Meksiko Meminta Pengakuan Dari LPPOM MUI, di: http://food.detik.com/read/2012/09/25/143717/2035231/901/cc im-meksiko-meminta-pengakuan-dari-lppom-mui diakses: 9 November 2012 Indonesia Targetkan Kerja Sama Dunia Islam US$ 5 Miliar, di: http://www.tempo.co/read/news/2009/03/02/056162797/Ind onesia-Targetkan-Kerja-Sama-Dunia-Islam-US-5-Miliar diakses : 2 Agustus 2012 Invitiation untuk bergabung dengan delegasi untuk menghadiri 7 Forum Ekonomi Islam Dunia, di: http://www.mcb.org.uk/article_detail.php?article=features228 diakses: 15 Mei 2012 Shamsul Ismin, 6th World Islamic Economic Forum Kuala Lumpr Malaysia, di: http://www.demotix.com/news/334003/6th-worldislamic-economic-forum-kuala-lumpur-malaysia#media333958 diakses :18 Mei 2012 Kadin Fasilitasi 600 Pebisnis, di: http://ekbis.rmol.co/read/2012/09/11/77583/Kadin-Fasilitasi600-Pebisnis-Muslim- diakses: 19 September 2012
12
Umi Kalsum, dan Agus Dwi Darmawan, Usulan Bank Sentral Islam Muncul di WIFE, di http://dunia.news.viva.co.id/news/read/35352usulan_bank_se ntral_islam_muncul_di_wief diakses : 2 September 2012 Yusuf Karim, Saatnya Membidik Ekonomi Islam, di: http://m.inilah.com/read/detail/56286/saatnya-membidikekonomi-islam di akse : 21 Oktober 2008 Terry Lacey, Keungan Islam dan Keamanan Global, di: http://www.hidayatullah.com/index.php/opini/8897keuangan-islam-dan-keamanan-global diakses : 9 November 2012 Lembaga Halal Asal Belanda Mendapat Pengakuan dari MUI, di: http://food.detik.com/read/2012/10/30/165121/2076580/901/le mbaga-halal-asal-belanda-mendapat-pengakuan-dari-mui diakses : 9 November 2012 Market Failure Kapitalisme, Krisis Eropa dan Jalan Baru Islam, di :http://www.Fiqh Islam.com diakses : 5 Agustus 2012 Ali Mustofa, Problematik Kapitalisme Dalam Krisis Finansial Globaldi: http://news.detik.com/read/2012/01/11/112959/1812439/471/pr oblematik-kapitalisme-dalam-krisis-finansialglobal?nd771108bcjdiakses16 Oktober 2012 Pasar Bebas Dideklarasikan, kliping ekonomi syari‘ah comment, di http://www.salahketik.com/artikelekonomi/index.htm diakses: 04 Mei 2012 pengertian system ekonomi islam, di: http://www.ekonomikabisnis.com/1733/pengertian-sistemekonomi-islam.html diakses: 11 September 2012 Permintaan Produk Halal Dunia Meningkat, di: http://batamtoday.com/berita19370-Pemintaan-ProdukHalal-Dunia-Meningkat.html diakses: 6 oktober 2012 13
Permintaan Produk Halal Meningkat di AS, di: http://www.voaindonesia.com/content/permintaan-produkhalal-meningkat-di-as/1442621.html diakses : 6 november 2012 Produk Bercap Halal Sudah Jadi Trend Dunia, di: http://food.detik.com/read/2012/05/24/085916/1923424/901/p roduk-bercap-halal-sudah-jadi-trend-duniadiakses : 9 November 2012 Novia Syafrawi Umar, Perkembangan Kondisi ACFTA di Indonesia, di: http://www.gudangmateri.com/2010/10/perkembangankondisi-acfta-di-indonesia.html, diakses diakses 21 Oktober 2011 Tahun Depan, Fukuoka Gelar Festival Makanan Halal, di: http://food.detik.com/read/2012/11/07/165643/2085077/901/ta hun-depan-fukuoka-gelar-festival-makanan-halal diakse: 9 November 2012 Muhammad Taufiqqurahman, Boediono: Banyak Negara Penduduknya Mayoritas Islam Tertinggal Ekonominya, di: http://finance.detik.com/read/2012/09/13/105339/2016959/4/b oediono-banyak-negara-penduduknya-mayoritas-islamtertinggal-ekonominya?f9911023 diakses : 13 September 2012 WIEF Serukan IFTA, di: http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AVUNA1ECXl VX diakses : 9 September 2012
14
Kelemahan Liga Arab Sebagai Organisasi Regional Dalam Menangani Konflik-Konflik Di Timur Tengah Oleh : Wisnu Ario Windra Pratama
Pendahuluan Sudah sejak lama negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun bertetangga letaknya, seringkali melakukan kerjasama kawasan untuk saling membantu demi memenuhi kepentingannya yang tidak mampu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Kerjasama kawasan pada masa sebelum berakhirnya Perang Dunia ke-2, didominasi oleh isu keamanan, dimana negara-negara sekawasan berusaha saling membantu untuk menjaga keamanan masing-masing negara. Salah satu kerjasama serupa yang terbentuk di wilayah Timur Tengah ialah Liga Arab. Liga Arab ialah organisasi atau asosiasi negara-negara Timur Tengah yang terbentuk pada tanggal 22 Maret 1945 berdasarkan proposal Raja Faruk dari Mesir.23 Sejak berakhirnya Perang Dunia I wilayah Timur Tengah sering kali dilanda konflik, Alasan perebutan wilayah di Timur Tengah ini sangat kompleks sekali, mulai penyebaran ideologi politik, penguasaan sumber daya alam, sampai perebutan wilayah kekuasaan, khususnya pasca Perang Dunia II wilayah Timur Tengah menjadi hegemoni militer Amerika Serikat dan Inggris. 24 Timur Tengah walaupun sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir, tetapi kaya akan minyak bumi yang sangat diperlukan oleh negeranegara di dunia ini, terutama oleh negara maju untuk menjalankan 23
Nuraeni S, dkk. 2010. Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 306 24 Ibid. hal. 306 15
industrinya. Pada masa awal pembentukan Liga Arab ini, awal kerjasama mereka selain memajukan sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara anggota adalah untuk pembebasan tanah Arab dari penjajahan bangsa asing, apalagi setelah berdirinya negara Israel ditanah Palestina membuat negara-negara Arab semakin bersatu untuk memperkuat keamanan, guna melawan dan mengusir Israel dari tanah Palestina. Semenjak Israel berdiri di Timur Tengah, Liga Arab terbagi menjadi dua dalam penanganan masalah Israel, yaitu kubu radikal dan kubu konservatif.25 Berbagai usaha dilakukan oleh Liga ini untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi Israel di tanah Palestina, dimana Israel juga mendapat dukungan dari Amerika dan sekutunya. Ada 2 perang yang sangat besar dan menjadi puncak yang perubahan di Liga Arab ini, yang pertama ketika terjadi perang 6 hari pada tahun 1967, ketika itu Israel menyerang Mesir dan negara-negara Arab lainnya, hingga kekalahanlah yang diterima oleh negara-negara Liga Arab ini. Kemudian pada tahun 1973, ketika Mesir bersama negara-negara Arab lainnya menyerang Israel pada hari raya Yom Kippur, dan dikenal sebagai perang Yom Kippur. Pada perang ini Mesir dan negara-negara Arab yang tergabung pada Liga Arab ini hampir mendapat kemenangan, dimana Mesir dan negara-negara Arab lainnya dibantu oleh Uni Soviet, tetapi Israel mendapat bantuan dari Amerika Serikat sehingga tentara Mesir serta koalisi negara-negara Arab dapat dipukul mundur. Semenjak dua perang terakhir antara Israel dan negara-negara Arab itulah, terjadi perubahan di tubuh Liga Arab. Pada tanggal 26 Maret 1979, Mesir melakukan perjanjian damai dengan Israel dan mengakui kedaulatan Israel menjadi negara yang merdeka, akibat dari sikap Mesir yang demikian, Liga Arab 25
Nuraeni S, dkk. Op.Cit. hal. 307 16
mengeluarkan Mesir dari keanggotaan dan memindahkan kantor pusat Liga Arab dari Kairo ke Tunis yang merupakan ibukota dari Tunisia.26 Akan tetapi, pada tahun 1989 Liga Arab menerima Mesir masuk kembali pada organisasi ini, dan kantor pusat Liga Arab dikembalikan ke Kairo pada tahun 1990. 27 Sikap Liga Arab yang kembali menerima Mesir sebagai anggota Liga Arab, padahal ketika itu Mesir telah menjalin kerjasama terhadap Israel dan mayoritas anggota Liga Arab menolak Israel, memperlihatkan telah terjadinya perubahan didalam tubuh Liga Arab. Terlebih sejak terjadinya perjanjian damai antara Mesir dan Israel, banyak konflik-konflik di wilayah Timur Tengah yang tidak mampu diselesaikan oleh Liga Arab. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak terjadinya perang 6 hari dan perang Yom Kippur telah terjadi perubahan di Liga Arab yang menyebabkan Liga Arab lemah dalam menangani konflik-konflik di wilayah itu. Liga Arab; Profil dan Mekanisme Organisasi Kelahiran Liga Arab dari beberapa literatur mengatakan, didasarkan oleh munculnya kesadaran para pemimpin bangsa Arab sejak abad ke-19 bahwa bangsa Arab pernah menjadi bangsa yang besar dan berpengaruh di dunia. Selain itu, kelahiran Liga Arab sebagai organisasi regional negara-negara di Timur Tengah berdasarkan semangat dan rasa nasionalisme bangsa Arab yang menginginkan kemajuan dan pembangunan tanah Arab secara bersama mulai dari sekitar Afrika Utara sampai Timur Tengah atas rasa kesamaan antar negara-negara di Timur Tengah yang besar,
26
Ibid. hal. 307 Ibid. hal. 308 17 27
mulai dari bahasa, dan budaya.28 Kemudian berkembangnya Pan Arabisme29 juga melatar belakangi munculnya organisasi ini. 30 Pakta Liga Arab yang merupakan cikal bakal terbentuknya Liga Arab merupakan hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Irak, Transyordania, Arab Saudi, Suriah, Lebanon, Yaman, dan Mesir, di Kota Iskandaria pada tanggal 25 September 1944, yang menghasilkan Pakta Iskandaria. Pada konferensi ini masalah utama yang dibahas adalah bentuk organisasi yang akan didirikan menyangkut kedaulatan, cara penanganan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah, dan bentuk hubungan negara anggota dan organisasi yang akan dibentuk kelak 31. Akhirnya, setelah terbentuknya Pakta Iskandaria terbentuklah Pakta Liga Arab yang digunakan menjadi rancangan terbentuknya Liga Arab pada tanggal 22 Maret 1945 dengan keanggotaan awal adalah ketujuh negara tersebut di atas.32 Pada tahun 1953 keanggotaan Liga Arab bertambah, selain anggota awal organisasi Liga Arab yang berasal 28
T. May Rudy. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: PT. Refika Aditama. hal. 123 29 Pan Arabisme merupakan paham yang menyerukan penyatuan bangsabangsa arab yang umumnya berbahasa arab dan berada dari Samudera Atlantik sampai Laut Arab untuk bersama-sama bersatu saling membantu demi kemajuan bersama bangsa Arab. Pan Arabisme muncul pada saat kerajaan Usmani diambang kehancuran sebagai akibat disintegrasi dan desakan-desakan negara Eropa/Barat, tetapi paham Pan Arabisme Era kerajaan Usmani ini bersifat kultural saja, namun paham ini dipopulerkan kembali oleh Gamal Abdul Nasser ketika menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir dan menjadikannya sebagai dasar politik pemerintahan Mesir, lihat Samsul Hady. 2010. Politik Islam Nasserisme Dalam Pergulatan Politik Timur Tengah. Malang: UIN-Maliki Press. hal. 51 30 Nuraeni S, dkk. Op.Cit. hal. 307 31 Riza Sihbudi. 2007. Menyandera Timur Tengah. Jakarta: PT. Mizan Publika. hal. 111 32 Ibid. hal. 110 18
dari negara-negara yang menghadiri konferensi Iskandaria bertambah dengan bergabungnya negara Libya pada tahun 1953, yang kemudian diikuti bergabungnya Sudan pada tahun 1956, Tunisia dan Maroko tahun 1958, Kuwait tahun 1961, Alzazair tahun 1962, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab yang sama-sama bergabung tahun 1971, yang kemudian disusul negara Mauritania (1973), Somalia (1974), Palestina (1976), Djibaouti (1977), Comoros (1993). Pada tahun 1978 Mesir dikeluarkan oleh Liga Arab dan bergabung kembali pada tahun 1989. 33 Selain memiliki anggota tetap, Liga Arab juga memiliki negara pemantau yang mengawasi kegiatan negara-negara Arab ini, antara lain negara Eritrea (sejak 2003), Brazil, Venezuela (sejak 2006), dan India (sejak 2007).34 Tujuan didirikannya atau dibentuknya Liga Arab ini adalah untuk memajukan kerjasama politik antar negara-negara anggota, bersama-sama menjaga kemerdekaan dan kedaulatan sesama negaranegara Arab, menyelesaikan sengketa antar negara Arab, membangun dan mengawasi kerja sama antar negara Arab dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.35 Liga Arab juga memiliki prinsip collective security, dimana prinsip ini memiliki arti bahwa apabila terjadi ancaman pada salah satu anggota Liga Arab, maka hal tersebut merupakan ancaman bagi semua negara dan wajib untuk bersama-sama melawan ancaman tersebut36. Sedangkan mekanisme organisasinya, Liga Arab memiliki badan tertinggi organisasi yang disebut Dewan Liga, merupakan perwakilan dari masing-masing negara anggota Liga Arab dan 33 Ibid. hal. 111 34 Arab League, dalam http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/arab-league- , 7 Juni 2012 35 T. May Rudy. Op.Cit. hal.123 36 Nuraeni S, dkk. Op.Cit. hal. 308 19
mempunyai hak satu suara, serta Dewan liga ini biasanya mengadakan sidang dua kali setahun yaitu pada bulan Maret dan September tetapi dapat melakukan sidang luar biasa diluar sidang wajib apabila ada dua negara atau lebih yang memintanya. 37 Berkaitan dengan hasil suara yang telah diambil Liga Arab dalam sidang-sidangnya yang merupakan kesepakatan bersama berlaku bulat bagi seluruh negara anggota, sedangkan keputusan yang diambil atas asas mayoritas atau berdasarkan pendukung terbesar tidak berlaku bagi negara-negara yang tidak menerima keputusan sidang tersebut, serta keputusan tentang agresi atau serangan militer tidak bisa diambil dengan cara suara mayoritas, tetapi harus melalui pengambilan keputusan suara bulat yang disetujui oleh semua negara.38 Dibawah Dewan Liga terdapat Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, para pejabat-pejabat, dan asisten lainnya. Tugas Sekjen adalah memimpin jalannya organisasi Liga Arab, menyusun dan mempersiapkan anggaran organisasi, dan memimpin rapat-rapat Liga Arab. Sekjen dipilih atau ditunjuk oleh Dewan Liga.39 Dewan Liga dan Sekretaris Jenderal dibantu oleh beberapa komisi-komisi khusus, dan badan-badan organisasi khusus yang membantu dalam menjalankan organisasi ini. Konflik-Konflik Penting Di Timur Tengah Dan Kelemahan Liga Arab Dalam Menanganinya Di wilayah Timur Tengah kerap kali dilanda konflik yang berkepanjangan dan sangat kompleks. Secara garis besar konflik di wilayah Timur Tengah dapat dibagi menjadi empat (4), yaitu: perang
37 T. May Rudy. Op.Cit. hal. 124 38 Riza Sihbudi. Op.Cit. hal. 113 39 Ibid. hal. 113 20
Arab-Israel, perang antar bangsa Arab, perang yang melibatkan negara barat, revolusi yang terjadi di Timur Tengah. Konflik-konflik penting yang terjadi di Timur Tengah sejak tahun 1967 hingga 2011 dan hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Konflik-Konflik Penting Timur Tengah Dan Hasilnya
No. 1.
21
Konflik Hasil Akhir Perang Arab-Israel Perang Enam Hari Perang ini berakhir dengan (1967) kemenangan di pihak Israel, dimana Israel berhasil menguasai seluruh wilayah Palestina, Dataran Tinggi Golan dari Syria, Semenanjung Sinai dari Mesir, dan Jerusalem Timur dari Arab. Perang Atrisi 1969- Perang ini berakhir dengan 1970 kemenangan di pihak Israel, walaupun ada beberapa petinggi Israel yang mengatakan bahwa peperangan ini merupakan peperangan yang dimana Israel mengalami kekalahan melawan bangsa Arab untuk pertama kalinya. Dalam peperangan ini juga, Israel berhasil menguasai beberapa wilayah Mesir Perang Yom Kippur Hasil akhir dari peperangan ini pihak 1973 dan Perjanjian Israel mendapatkan kemenangan, Camp David walaupun pada peperangan ini untuk pertama kalinya pasukan koalisi bangsa Arab dapat memukul mundur pasukan Israel dari wilayah yang
2.
dikuasainya. Dan setelah perang Yom Kippur inilah awal mula Mesir menuju perundingan Camp David. Gerakan Intifadha Gerakan Intifadha bangsa Israel sejak Pertama 9 Desember tahun 1987 terus berlangsung hingga 1987 dan Perang saat ini, sedangkan perang Gaza pada Gaza (2008-2009) tahun 2008-2009 hasil akhirnya dilakukan dengan melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 2009 oleh tentara Israel dan 18 Januari 2009 oleh pasukan Hamas, walaupun perang Gaza terus berlangsung hingga saat ini. Perang Libanon Perang Libanon merupakan perang berkepanjangan antara pihak Israel dan pejuang Palestina diwilayah Libanon selatan. Akan tetapi, pada perang besar tahun 2009 antara Israel dan pasukan pejuang Palestina di wilayah itu, disepakati gencatan senjata melalui upaya yang dilakukan PBB. Perang Antar Bangsa Arab Perang iran-Irak Hasil akhir dari peperangan ini adalah Tahun 1980-1988 terwujudnya gencatan senjata antara kedua belah pihak melalui Resolusi 598 Dewan Keamanan PBB Perang Mesir-Libya Perang berakhir dengan gencatan 1977 antara kedua pihak melalui upaya damai bangsa-bangsa Arab lainnya, 22
3.
23
dan mengakibatkan Mesir semakin dekat dengan bangsa barat dan menuju perundingan damai Camp David dengan Israel. Konflik Syiah dan Konflik antara Syiah Irak dan Kurdi Pemberontakan Irak melawan pemerintahan Saddam Etnis Kurdi di Irak Hussein pasca Perang Teluk Kedua berhasil diredamkan oleh Saddam Hussein melalui kekuatan militernya, tetapi pasca digulingkannya Saddam Hussein oleh pasukan Amerika Serikat, Syiah Irak dan Kurdi Irak mendapatkan kepemimpinan dan politik di pemerintahan Irak yang baru. Akan tetapi, tetap terjadi konflik ketegangan antara etnis Kurdi Irak dan pemerintahan Irak yang baru, diakibatkan rasa curiga dan trauma atas perlakuan yang diterima oleh etnis Kurdi Irak pada masa Saddam Hussein, dan akibat semakin banyaknya populasi Kurdi di wilayah Irak dipandang sebagai ancaman untuk memisahkan diri dari pemerintahan baru Irak. Perang di Timur Tengah yang melibatkan bangsa barat Perang Teluk Kedua Hasil akhir Perang Teluk Kedua ini, (1990-1991) kemenangan didapatkan oleh pihak sekutu, dan Irak mendapatkan sanksi ekonomi serta perdagangan dari dunia luar, persenjataan Irak dilucuti oleh
4.
PBB, zona larangan terbang bagi Irak terhadap wilayah-wilayah tertentu yang telah ditentukan dewan keamanan PBB. Perang Teluk Ketiga Hasil akhir dari peperangan ini adalah (2003) kemenangan didapatkan oleh pihak koalisi dibawah pimpinan Amerika Serikat dan berhasil menumbangkan Saddam Husein, serta dibentuknya pemerintahan baru Irak atas bantuan Amerika Serikat. Perang Libya 2011 Akhir dari perang Libya 2011 adalah jatuhnya Khadafi dari kursi presiden Libya dan terbunuhnya ia dalam serangan yang dilakukan oleh pihak oposisi Libya dan NATO. Serta, berdirinya pemerintahan Libya baru. Revolusi di Timur Tengah Revolusi Islam Iran Hasil akhir dari revolusi Iran ini ialah Tahun 1979 berhasilnya kaum Syiah Iran dalam melakukan revolusi, dan berdirinya Republik Islam Iran yang baru. Revolusi Mesir 2011 Akhir Revolusi Mesir pada tahun 2011 ini adalah lengsernya Hosni Mubarak dari kursi keprisidenan Mesir yang telah didudukinya selama 30 tahun, dan ia pergi meninggalkan Mesir. Revolusi Libya 2011 Akhir dari Revolusi Libya adalah lengsernya Khadafi dari kursi kepresidenan Libya, dan ia tertembak 24
mati oleh pihak memberontaknya. Revolusi Suriah 2011
oposisi
yang
Revolusi di Suriah yang dimulai pada tahun 2011 lalu itu hingga kini terus berlangsung dan belum menemui titik terang akhir revolusi yang berubah menjadi konflik dalam negeri di wilayah Suriah tersebut.
Sedangkan Liga Arab sebagai organisasi regional wilayah Timur Tengah dalam menangani konflik-konflik tersebut seringkali tidak mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Hal ini terbukti ketika menujunya Mesir ke dalam perundingan Camp David, dan terbaginya anggota-anggota Liga Arab menjadi dua kubu dalam penanganan permasalahan Israel. Kelemahan-kelemahan Liga Arab dalam penanganan konflik-konflik tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2. Kelemahan-Kelamahan Liga Arab Dalam Menangani KonflikKonflik Di Timur Tengah
No. 1.
25
Dalam Konflik/Perang Perang Arab-Israel
Kelemahan Liga Arab dalam menangani konflik-konflik tersebut Dalam konflik Arab-Israel ini kelemahan Liga Arab terlihat dari perubahan arah kebijakan Liga Arab sebelum dan sesudah terjadinya perundingan Camp David dalam menyikapi berdirinya Israel di tanah Palestina. Ketika Mesir masih tergabung dalam Liga Arab, organisasi ini sangat menentang keras berdirinya
2.
Israel, dan masih mampu menggunakan legitimasinya untuk menyatukan bangsa-bangsa Arab guna menentang berdirinya Israel ditanah Arab, dan memiliki peraturan serta sanksi yang kuat mengenai negaranegara Arab yang menjalin kerjasama dengan Israel. Akan tetapi, semenjak keluarnya Mesir akibat perundingan Camp David dengan Israel, Liga Arab menjadi organisasi yang lebih lunak dalam menangani permasalahan konflik Arab-Israel ini, terlihat dari opsi penawaran damai dan pengakuan kedaulatan untuk Israel dari negaranegara Arab, serta penolakan terhadap Israel dan tindakannya kepada warga Palestina hanya terdengar dalam forum-forum pertemuan antar petinggi negara-negara Arab saja, tidak ada tindakan nyata untuk menghentikan kejadian tersebut, seperti yang dilakukan bangsa Arab pada peperangan 1967, Atrisi, dan Yom Kippur. Perang antar bangsa Kelemahan Liga Arab dalam Arab menangani konflik antar bangsa Arab, terlihat dari ketika terjadinya konflik antara Irak dan Kuwait. Pada saat itu terlihat mayoritas bangsa Arab mendukung Kuwait dalam upayanya 26
3.
27
melawan agresi Irak, padahal beberapa waktu sebelumnya mayoritas bangsa Arab mendukung Irak dalam berperang melawan Iran, hal ini menandakan bahwa perubahan politik kepentingan di negara-negara Timur Tengah mudah sekali terjadi, terlebih Liga Arab bukan berupaya menengahi permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, Liga Arab justru mendukung Kuwait untuk membebaskan wilayahnya dari agresi Irak melalui persetujuan membentuk pasukan koalisi Arab di wilayah Teluk guna membantu pasukan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Liga Arab tidak menjalankan perannya secara benar yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung negaranegara Arab. Selain itu, terlihat dalam kasus Syiah dan Kurdi Irak, Liga Arab baru memberi perhatian dan mendirikan kantornya di Irak untuk menangani konflik ini pada tahun 2006. Dimana sebenarnya konflik ini telah terjadi sejak Saddam Hussein berkuasa pertama kali di Irak. Konflik di Timur Kelemahan Liga Arab dalam Tengah yang menangani konflik yang melibatkan melibatkan negara negara barat sebagai aktor langsung
barat
yang berperan dalam konflik di Timur Tengah adalah tidak adanya peraturan yang kuat dan legitimasi yang kuat dari Liga Arab untuk mengatur negaranegara Arab agar dapat menyelesaikan konflik yang ada di wilayah Timur Tengah secara sendiri, tanpa adanya campur tangan pihak asing yang akan semakin memperparah konflik tersebut. Hal ini terlihat ketika terjadi konflik Irak-Kuwait, Liga Arab tidak berusaha mendamaikan kedua negara yang berkonflik, melainkan Liga Arab justru mendukung Kuwait dan membuat konflik berkepanjangan yang mengakibatkan pihak barat ikut serta dalam konflik tersebut. Pada kasus agresi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, Liga Arab menolak upaya invasi AS ke Irak, akan tetapi Liga Arab tidak dapat mencegah dan melarang beberapa negara Arab yang menawarkan negaranya untuk digunakan sebagai pangkalan militer AS dan sekutunya. Pada konflik Libya, Liga Arab hanya dapat mendukung upaya PBB untuk menghukum Libya akibat aksi kekerasannya tanpa mampu menyelesaikan permasalahan Libya itu sendiri, yang berakibat masuknya NATO ke Libya dan 28
4.
memperburuk konflik yang terjadi. Revolusi di Timur Kelemahan Liga Arab dalam mengatasi Tengah revolusi yang berakibat konflik pada negara-negara Timur Tengah adalah Liga Arab seakan tidak mempunyai legitimasi yang kuat dalam memberi himbauan hingga sanksi untuk meredakan konflik yang terjadi akibat revolusi itu. Terbukti dimana sejak pertama kali revolusi-revolusi itu terjadi, Liga Arab telah melakukan upaya untuk mengehentikan konflik itu, seperti berupaya menjadi mediator, melakukan tekanan politik kepada negara yang sedang terjadi revolusi di dalamnya, hingga pembekuan keanggotaan dari Liga Arab, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik-konflik itu hingga akhirnya adanya keterlibatan pihak militer asing pada revolusi itu terjadi, dan menyebabkan konflik-konflik itu semakin memanas.
Secara garis besar kelemahan Liga Arab dalam menangani permasalahan konflik di Timur Tengah dimulai ketika terjadi konflik Arab-Israel. Pada konflik Arab-Israel ini Liga Arab mengalami dua fase kebijakan politik dalam memandang keberadaan Israel. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, sebelum menujunya Mesir ke perundingan Camp David, Liga Arab sangat menentang keberadaan Israel dan menghindari untuk berkompromi dengan Israel. Akan 29
tetapi, setelah menujunya Mesir dalam perundingan Camp David dan dikeluarkannya Mesir dari keanggotaan Liga Arab membuat organisasi ini menjadi lebih lunak dalam memandang keberadaan Israel di tanah Arab, terbukti dari penawaran perdamaian dan penawaran pengakuan kedaulatan dari seluruh anggota Liga Arab terhadap Israel dengan syarat Israel mundur dari wilayah yang dikuasainya sejak perang tahun 1967. Setelah itu terlihat sekali Liga Arab lemah dalam menangani permasalahan konflik di wilayah Timur Tengah, seperti yang terlihat pada tabel kelemahan Liga Arab. Kompleksitas Permasalahan Di Internal Liga Arab Dan Wilayah Timur Tengah, Serta Pengaruhnya Terhadap Organisasi Liga Arab Permasalahan internal dalam Liga Arab telah ada sejak Liga Arab dirumuskan dan berdiri sebagai organisasi regional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Liga Arab terbentuk atas pertemuan yang dilakukan sebelumnya dan menghasilkan Pakta Iskandaria yang salah satu isinya membahas tentang hubungan antar negara dan organisasi yang akan dibentuk kelak. Akan tetapi, pada pembentukan Liga Arab di Kairo pada tanggal 22 Maret 1945, organisasi ini menjadi lebih longgar dimana rancangan peraturan yang telah disetujui di Iskandaraia, yaitu pelarangan pengambilan kebijakan oleh negara anggota yang dapat mengganggu organisasi Liga Arab dihapuskan, dan kedaulatan setiap bangsa untuk menentukan kebijakan dalam negerinya menjadi hal yang ditekankan secara penuh.40 Selain itu, kesepakatan awal pada Konferensi Iskandaria menyepakati bentuk organisasi regional yang akan dibentuk kelak berbentuk union.41 Akan tetapi, setelah pakta Liga Arab terbentuk, organisasi ini berbentuk bukan union penuh, dimana 40 41
Arab League. Loc.Cit. Juni 2012 Nuraeni S, dkk. Op.Cit. hal. 307 30
organisasi Liga Arab tidak mempunyai kekuatan untuk bisa memaksakan secara penuh hasil-hasil sidang yang telah disetujui kepada negara-negara anggotanya.42 Dapat dilihat dua permasalahan pada awal terbentuknya Liga Arab ini merupakan persoalan pokok yang melemahkan Liga Arab sebagai organisasi kawasan Timur Tengah dari dasar pembentukan organisasi ini. Sehingga organisasi Liga Arab dari awal pembentukan tidak mempunyai legitimasi kuat dalam menerapkan kebijakannya sebagai organisasi regional. Hal ini semakin memperlemah Liga Arab, dikarenakan Liga Arab di mata dunia internasional terutama PBB juga hanya dipandang sebagai sebuah ―blok‖ negara-negara Arab yang memiliki satu suara bulat yang sama dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Arab Timur Tengah ditengah dunia internasional, dengan kata lain Liga Arab hanya menjadi ―forum‖ untuk memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa Arab di PBB43, sehingga Liga Arab tidak mempunyai legal personality yang kuat dalam memperjuangkan kebijakannya di dunia internasional. Kedua hal ini saling berkaitan, yaitu antara dasar pembentukan Liga Arab yang lemah dan pandangan dunia internasional terutama PBB dengan Liga Arab. Hal ini disebabkan karena Liga Arab di dunia internasional terutama PBB hanya dipandang sebagai ―blok‖ atau ―forum‖ yang tidak mempunyai kekuatan dalam memperjuangkan hak-hak Timur Tengah, maka seharusnya di dalam organisasi Liga Arab ini wajib memiliki peraturan yang mengikat anggota-anggotanya untuk menerima dan mematuhi kebijakan-kebijakan Liga Arab, agar ketika Liga Arab memperjuangkan hasil kebijakan-kebijakannya di PBB atau forum 42
T. May Rudy. Op.Cit. hal. 124 D.W. Bowett Q.C.LL.D.1992. Hukum Organisasi internasional, OrganisasiOrganisasi Global dan Regional. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 295 31 43
dunia internasional lainnya, Liga Arab akan menjadi sebuah ―blok‖ atau kesatuan suara yang satu dan kuat serta mampu memperjuangkan kepentingan Timur Tengah. Selain itu, terdapat pula pasal-pasal di dalam pakta Liga Arab yang membuat organisasi ini menjadi lemah. Salah satu contohnya adalah pada pasal VI Liga Arab yang berbunyi dalam kasus agresi atau ancaman agresi oleh suatu negara terhadap suatu negara anggota Liga Arab, negara yang diserang atau terancam dapat meminta pertemuan dengan Dewan Liga Arab segera. Dewan Liga akan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi agresi ini. Keputusan harus diambil dengan suara bulat bukan suara mayoritas. Jika agresi ini dilakukan oleh negara anggota Liga Arab terhadap anggota lainnya, maka suara dari negara agresor tersebut tidak akan dihitung dalam menentukan kebulatan suara.44 Pasal ini secara garis besar mengatakan bahwa Liga Arab dalam menentukan tindakan untuk mengatasi suatu agresi atau invasi negara lain harus menggunakan suara bulat, yang berarti harus ada kesepakatan dari semua anggota Liga Arab, bukan suara mayoritas, dan apabila agresi itu berasal dari negara anggota Liga Arab terhadap negara anggota Liga Arab lainnya, maka suara negara agresor itu tidak diperlukan untuk menentukan kebulatan suara. Pasal ini membuat Liga Arab menjadi lemah dalam menangani permasalahan di Timur Tengah, terutama permasalahan konflik Israel-Arab yang merupakan permasalahan utama Timur Tengah. Liga Arab tidak bisa mengambil suara bulat dari anggota-anggota Liga Arab dikarenakan perpecahan didalam keanggotaan Liga Arab dalam memandang Israel, sehingga Liga Arab tidak bisa menentukan langkah kuat untuk mengatasi konflik itu.
44
The Avalon Project, ―Pact Of The League Of Arab States, March 22, 1945‖, dalam http://avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp#art20, 29 Mei 2012 32
Sukarnya Liga Arab dalam mengambil keputusan bulat dalam permasalahan konflik di Timur Tengah terutama persoalan konflik Arab-Israel disebabkan negara anggota Liga Arab mengalami perpecahan di dalam kebijakan politiknya memandang berdirinya Israel di tanah Arab. Negara-negara anggota Liga Arab dalam memandang berdirinya Israel dan mengatasi persoalan Palestina terbagi menjadi dua kubu, kubu yang pertama lebih moderat, dimana kubu ini mengutamakan upaya damai seperti resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan mengakui hak hidup Israel dengan beberapa syarat, sedangkan kubu yang kedua lebih radikal, dimana kubu ini menginginkan pelenyapan Israel dari tanah Arab.45 Sehingga korelasi atau hubungan antara fenomena yang terjadi dewasa ini terhadap keadaan organisasi Liga Arab dimana terjadi perbedaan pandangan dalam memandang keberadaan Israel antar anggotanya dan pasal VI Liga Arab, membuat pasal VI ini tidak sesuai untuk mengatasi keadaan di wilayah Timur Tengah sekarang ini. Permasalahan di dalam internal Liga Arab lainnya adalah adanya kepemimpinan dari satu negara kuat saja, sehingga ketika terjadi perubahan kebijakan politik dari negara kuat itu terhadap organisasi Liga Arab, membuat organisasi Liga Arab ini terpengaruh secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Mesir, ketika Mesir melakukan perjanjian damai Camp David dengan Israel, maka terjadi perubahan dari arah kebijakan Liga Arab yang semula menetang Israel menjadi lebih lunak. Kepemimpinan Mesir sebagai negara paling kuat di Timur Tengah dan Liga Arab terlihat dari prinsip Pan Arabisme yang mendasari terbentuknya Liga Arab diadopsi oleh Nasser yang merupakan Presiden Mesir sejak tahun 1956-1970 sebagai dasar politik pemerintahan Mesir, sehingga ketika 45
T. May Rudy. Op.Cit. hal. 125 33
itu Mesir dengan kepemimpinan Nasser dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab.46 Pada perang Enam hari tahun 1967, perang Atrisi, dan perang Yom Kippur, peran serta Mesir didalam ketiga peperangan itu sangat dominan, dimana Mesir menjadi aktor utama dalam konflik perlawanan melawan Israel. Selain itu, dapat dilihat bahwa sejak Liga Arab berdiri hingga hingga saat ini Sekretaris Jenderal Liga Arab dijabat oleh pejabat dari Mesir, terkecuali ketika Mesir dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab, Sekjen Liga Arab dijabat oleh pejabat dari Tunisia. Hal ini dapat membuktikan dan menggambarkan bahwa peran Mesir di Liga Arab serta Timur Tengah sangat dominan dan kuat, sehingga tidak mengagetkan ketika Mesir dikeluarkan dari Liga Arab pasca menuju perundingan damai dengan Israel, membuat perubahan ditubuh Liga Arab dalam pengambilan kebijakan politiknya terutama yang berkaitan dengan Israel. Pan Arabisme yang menjadi dasar dari pembentukan organisasi ini juga merupakan salah satu faktor yang melemahkan Liga Arab, hal ini dikarenakan Pan Arabisme yang merupakan seruan penyatuan dan pembangunan bagi bangsa-bangsa Arab Timur Tengah tidak bisa memfasilitasi perkembangan sosial yang pesat di Timur Tengah, hal ini terlihat ketika munculnya Iran dengan Syiah nya yang terkuat di wilayah Timur Tengah melalui Revolusi Islam Iran tahun 197947, membuat kebangkitan Syiah di negara-negara Arab Timur Tengah, dan muncul pula kebangkitan etnis Kurdi yang bukan merupakan etnis Arab Timur Tengah menyebabkan organisasi Liga Arab melalui Pan Arabisme nya tidak mampu menangani permasalahan ini. Salah satu contoh ketika terjadi konflik pemberontakan Syiah dan Kurdi Irak pasca Perang Teluk kedua, Liga Arab tidak mampu berbuat maksimal untuk menghentikannya, yang 46
Samsul Hady. Op.Cit. hal. 39. 1979 Iranian Revolution, dalam http://novaonline.nvcc.edu/eli/evans/his135/Events/Iran79.htm, 5 Juli 2012 47
34
pada akhirnya menyebabkan konflik itu menelan banyak korban sipil warga Irak. Karena ideologi Pan Arabisme ini hanya terfokus terhadap penyatuan bangsa Arab dan mengatasi permasalahan antar Arab saja, padahal saat ini sedang terjadi kebangkitan dari Kurdi dan Syiah yang non-Arab. Maka hal ini juga menyebabkan Liga Arab melalui ideologi Pan Arabisme nya ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang semakin berkembang di Timur Tengah. Selain permasalahan dari dalam internal organisasi Liga Arab sendiri yang melemahkan organisasi ini, faktor yang berasal dari eksternal organisasi Liga Arab juga menyebabkan organisasi ini semakin lemah dalam menangani permasalahan di wilayah Timur Tengah. Faktor-faktor eksternal organisasi Liga Arab yang melemahkannya adalah: (1) Permasalahan etnis, budaya, dan sosial, (2) Permasalahan ideologi keagamaan dan ideologi poltik, (3) Permasalahan sumber daya alam, (4) Permasalahan perbatasan, (5) Permasalahan perlombaan senjata, (6) Terbentuknya organisasiorganisasi lain yang serupa dengan Liga Arab. Permasalahanpermasalahan dari wilayah Timur Tengah sendiri yang sangat kompleks semakin memperlemah Liga Arab untuk menjalankan perannya sebagai sebuah organisasi regional, karena tingginya intensitas konflik yang disebabkan oleh faktor-faktor dari wilayah Timur Tengah yang sangat kompleks. Permasalahan dari wilayah Timur Tengah yang sangat beragam itu semakin diperparah dengan masuknya intrusive system (Amerika Serikat dan Uni Soviet) kedalam wilayah Timur Tengah dan ikut didalam hubungan internasional kawasan tersebut. Keikutsertaan intrusive system diwilayah Timur Tengah tidak terlepas dari kekayaan alam dan potensi wilayah Timur Tengah yang sangat tinggi di dunia internasional. Hal ini, tentu tidak mengejutkan bila intrusive system semakin memperparah keadaan Timur Tengah, dan melemahkan Liga Arab dalam melaksanakan tugasnya sebagai 35
organisasi regional karena kehilangan legitimasi di mata negaranegara Arab, dan anggota Liga Arab terpecah belah. Kesimpulan Kelemahan Liga Arab sebagai organisasi kawasan Timur Tengah dalam menangani konflik-konflik bangsa Arab sejak tahun 1967 hingga tahun 2011 dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berasal dari internal dan eksternal organisasi Liga Arab. Kelemahan Liga Arab yang berasal dari internal Liga Arab sejak Liga Arab pertama kali dibentuk adalah kelemahan institusional, konstitusional, dan politik Liga Arab. Kelemahan institusional Liga Arab berupa perjanjian dasar pembentukan Liga Arab yang tidak terlalu mengikat negara-negara Arab agar mengikuti kebijakan Liga Arab yang telah disepakati, adanya perubahan dari kesepakatan awal hasil Konferensi Iskandaria tentang bentuk organisasi Liga Arab nantinya, sehingga Liga Arab menjadi lebih longgar. Kelemahan konstitusional Liga Arab adalah terdapatnya pasal dalam organisasi Liga Arab yang melemahkan organisasi ini sendiri dalam mengambil keputusan tentang kebijakannya, dikarenakan pasal tersebut tidak sesuai atau relevan dengan keadaan politik diwilayah Timur Tengah saat ini, sehingga legitimasi untuk mengatur dan menyatukan wilayah Timur Tengah menjadi lemah, dan seringnya negara-negara anggota Liga Arab melanggar pasal-pasal tersebut. Faktor kelemahan internal lainnya dan berasal dari segi politik Liga Arab adalah adanya kepemimpinan dari satu negara saja, yaitu Mesir di dalam organisasi ini, sehingga ketika terjadi perubahan atas kebijakan negara ini, berpengaruh luas terhadap kondisi Liga Arab dan Timur Tengah. Selain itu, akibat semakin tumbuh berkembangnya keberagaman politik negara-negara Arab anggota Liga Arab, membuat Pan Arabisme yang menjadi ideologi 36
pembentuk organisasi ini tidak mampu atau cocok lagi sebagai dasar ideologi politik Liga Arab. Selain faktor dari internal Liga Arab tersebut, terdapat pula faktor yang berasal dari eksternal organisasi Liga Arab, yaitu kawasan Timur Tengah. Faktor yang berasal dari kawasan Timur Tengah dan melemahkan Liga Arab adalah akibat dari konflik etnis, budaya, sosial, ideologi keagamaan, ideologi politik, sumber daya alam, permasalahan perbatasan, permasalahan perlombaan senjata, terbentuknya organsiasi-organisasi lain yang serupa dengan Liga Arab, serta adanya intrusive system berupa negara-negara barat yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang ikut serta di dalam hubungan internasional bangsa Timur Tengah dengan tujuan utama penguasaan ekonominya. Daftar Pustaka Buku: Hady, Samsul. 2010. Politik Islam Nasserisme Dalam Pergulatan Politik Timur Tengah. Malang: UIN-Maliki Press Rudy, T. May. 2005. Administrasi Dan Organisasi Internasional. Bandung: PT Refika Aditama S, Nuraeni, dkk. 2010. Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah. Jakarta: PT. Mizan Publika Q.C.LL.D, D.W. Bowett. 1992. Hukum Organisasi internasional, Organisasi-Organisasi Global dan Regional. Jakarta: Sinar Grafika
37
Internet: Arab League, di: http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/ara b-league-. diakses tanggal 7 Juni 2012 The Avalon Project, ―Pact Of The League Of Arab States, March 22, 1945‖, dalam http://avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp#art20, 29 Mei 2012 1979 Iranian Revolution, di: http://novaonline.nvcc.edu/eli/evans/his135/Events/Iran79.ht m, diakses 5 Juli 2012
38
Penggunaan PMC (Private Military Company) Dalam Invasi Amerika Serikat Ke Irak Pada Tahun 2003 Oleh : Achmad Muflichin
Pendahuluan Pasca perang dingin perkembangan Ilmu Hubungan Internasional semakin pesat, dimana ditandai dengan luasnya interaksi antar aktor-aktor, baik aktor Negara dan non Negara. Dengan berkembangnya politik global, aktor-aktor non negara menjadi semakin beragam yaitu hadirnya aktor kelompok-kelompok maupun individu lintas batas Negara seperti kelompok teroris internasional dan Transnational Organized Crimes (TOC) 48 yang dapat mempengaruhi dinamika Hubungan Internasional dan politik global dewasa ini. Perkembangan politik global dewasa ini juga diwarnai dengan kemunculan korporasi bisnis militer yang lebih akrab dikenal dengan Privat Military Company (PMC) yang menyediakan jasa pelayanan tentara bayaran atau tentara swasta, pengawalan, keamanan hingga membangun infrastruktur disebuah Negara atau wilayah tertentu, yang banyak digunakan oleh Negara-negara, utamanya Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis sebagai sarana pencapaian politik luar negerinya. Aktifitas-aktifitas PMC ini banyak dijumpai pada daerah-daerah yang menjadi ladang konflik seperti Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah.
48
Bentuk-bentuk kejahatan transnasional antara lain: smuggling, human trafficking, money laundering, piracy, kejahatan dunia maya (cyber crime) seperti hacker, cracker, carding, dan lain sebagainya 39
Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang dipenuhi oleh kekayaan alam yang berlimpah dan terutama minyak bumi banyak Negara yang menginginkan kekeyaan alam yang dimiliki oleh Negara-negara di Timur tengah. Kawasan yang terkenal dengan sumber daya energi minyak dan gas ini merupakan tempat operasi militer yang banyak dijumpai aktifitas para tentara bayaran khususnya dari Amerika Serikat, terutama Afganistan.Pasca serangan 11/9 Afganistan menjadi musuh utama Amerika Serikat karena diduga menyembunyikan aktor utama penyerangan ke AS pada 11/9. Selain Afganistan juga terdapat Irak yang juga menjadi tempat beroperasinya tentara bayaran dalam rangka agresi militer Amerika Serikat di Irak.Hingga pada tahun 2003 PMC mulai mendapatkan sorotan dunia yang ditandai dengan peristiwa terbunuhnya empat orang tentara bayaran Amerika Serikat dibawah perusahaan militer swasta Blackwater di Fallujah Irak. Peristiwa digantungnaya tentara bayaran AS di Fallujah yang diekspos secara besar-besaran oleh media massa internasional ini menjadi titik awal mencuatnya isu penggunaan tentara swasta dalam politik luar negeri AS di Timur Tengah. Agresi militer Amerika terhadap Irak, membuat sejarah perang akan bertambah karena agresi ini jelas menimbulkan korban baik sipil maupun militer. Melihat perkembangan mengenai sengketa bersenjata dengan menggunakan jasa tentara bayaran yang digunakan oleh Amerika untuk melakukan invasi Amerika ke Irak. Invasi AS Ke Irak Ketegangan politik di kawasan Timur Tengah semakin meningkat diawali oleh ketegangan di Afganistan yang dilatar belakangi oleh penyerangan AS ke Negara tersebut dengan bermodalkan isu terorisme pasca tragedi 11 september 2001, hal ini tidak dapat terlepas dari Pidato kenegaraan Presiden Amerika 40
Serikat (AS) George W Bush pada tanggal 29 Januari 2002 telah merubah pola hubungan AS-Irak ke dalam tingkatan yang baru. Dalam pidatonya tersebut Presiden AS George W bush menyebut Irak bersama-sama dengan Iran dan Korea Utara sebagai Axis of Evil (poros kejahatan) yang mendukung aksi terorisme, yang mengancam perdamaian dunia. Pelabelan tersebut diberikan kepada ketiga Negara tersebut karena bagi AS, ketiga negara tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman nyata yang dapat mengancam demokratisasi di dunia dan juga sebagai negara-negara yang memproduksi Weapon of Mass Destruction (WMD) yang dapat mengancam kepentingankepentingan AS sebagai hegemoni.49 Invasi terhadap Irak benar-benar melaui tahapan dan persiapan yang benar-benar terencana dan menjadi prioritas utama, hal ini jelas terlihat dari persiapan di tahun 2002, dimulai dari munculnya proyek masa depan Irak yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, rencana awal pasca perang ini muncul ketika berlangsungnya Deputies Lunches di gedung putih yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, pejabat senior dari Pentagon, Departemen Luar Negeri, CIA dan instansi lainnya, kemudian di tahun yang sama pula kongres AS memberikan mandat kepada Bush untuk mengerahkan pasukan ke Irak, pada tanggal 11 September 2002 pentagon memberikan kontrak kepada Kellog Brown & Root yang merupakan anak perusahaan Halliburton Company untuk merencanakan perbaikan industri minyak di Irak pasca perang. 50 Akhirnya pada 19 maret 2003 AS melancarkan invasi ke Irak dengan menyerang lokasi yang dicurigai sebagai tempat 49
http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html diakses pada 27 Desember 2012 50 T. Cristian Miller, 2007, Blood Money Membuang Jutaan Dolar Menewaskan Ribuan Jiwa & Perusahaan Rakus di Irak, Jakarta, Ufuk Press, hal 11 41
persembunyian Saddam Husain, kedua putra Saddam, Uday dan Qusay terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan AS di Mosul, pada pertengahan bulan desember 2012 akhirnya Saddam Hussein tertangkap diwilayah pertanian dekat Tikrit oleh tentara AS, dengan tertangkapnya Saddam, Irak memasuki masa rekonstruksi, namun ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan begitu saja, aksi terror dan pemberontakan tetap berlanjut aksi bom masih mewarnai rekonstruksi Irak, 31 Maret 2004 4 anggota Blackwater tewas secara mengenaskan setelah diserang oleh pejuang perlawanan Irak, sepuluh hari kemudian dua tentara AS terbunuh dalam konvoi bahan bakar Halliburton, seorang tentara hilang dan dianggap mati, enam sopir truk tebunuh dan satu hilang dan dianggap mati setelah diserang di Baghdad, Agustus 2004 tentara AS bertempur dengan pasukan bersenjata Mahdi yang bersembunyi di masjid Imam Ali di Najaf dan di Sadr City, pada 7 November 2004 kota Fallujah melakukan serangan guna merebut Fallujah dari tangan pemberontak, namun pada akhirnya kurang lebih selama delapan setengah tahun perang AS-Irak ini akhirnya berakhir, namun bukan berarti dalam melakukan rekonstriksi Irak kondisi menjadi aman, banyak sekali penyerangan-penyerangan yang dilakukan para pemberontak guna melawan pasukan AS. Invasi AS ke irak mendapatkan prediksi bahwa perang ini adalah perang yang tidak seimbang dan AS akan dengan mudah menduduki Irak, dikarenakan dari teknoligi militer yang dimiliki oleh AS tidak seimbang dengan apa yang dimiliki oleh Irak, dan prediksi ini benar-benar terbukti tidak kurang dari satu bulan AS berhasil merebut kekuasaan atas ibu kota Irak, Baghdad. Alasan AS Menginvasi Irak Alasan invasi AS ke irak tidak terlepas dari rezim George Bush senior, dan Irak memiliki permasalahan dengan rezim Bush 42
senior dan terbawa hingga putra Bush senior berkuasa di AS, permasalahan Irak diantaranya adalah: pertama, Irak dipimpin oleh diktator besar yang otoriter dan represif, yaitu Saddam Hussein, kedua, Irak merupakan Negara yang memiliki masalah untuk rakyatnya dan Negara di sekitarnya serta membahayakan rakyatnya sendiri, terutama suku Kurdi di Irak Utara dan kaum Syiah di Irak Selatan, ketiga, Irak dianggap memiliki senjata pemusnah massal baik itu senjata kimia dan maupun senjata biologi. Selain alasan diatas Amerika juga memiliki beberapa misi dalam invasi ke Irak yang dianggap sebagai misi mulia AS yaitu: 51 1. Mengakhiri rezim Saddam Hussein. 2. Mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengeliminasi senjata pemusnah massal. 3. Mencari, menangkap, dan membawa keluar para teroris dari Negara itu. 4. Mengumpulkan data intelejen yang terkait bisa digunakan dalam jaringan pemberantasan terorisme internasional. 5. Mengumpulkan data intelejen yang terkait dengan jaringan global di psara gelap perdagangan senjata pemusnah massal 6. Mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuka memenuhi kebutuhan rakyat Irak. 7. Mengamankan sumber-sumber ladang minyak Irak yang menjadi milik rakyat. 8. AS akan menjadi penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah peerintahan yang representative. Selain motif-motif diatas dari segi ekonomi juga memiliki tujuan tertentu dari invasi AS ke Irak yaitu: Pertama, kekayaan alam Irak yaitu kekayaan alam berupa cadangan minyak yang terbesar 51
Wirawan Sukarwo, 2009.Tentara Bayaran AS Di Irak : Sebuah Konspirasi Neoliberal AS Untuk Memimpin Dunia, Jakarta: Gagasmedia. Hal. 190 43
setelah Arab Saudi. Kedua, AS ingin menciptakan tatanan dunia baru yang lebih aman dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik.Ketiga, rekonstruksi pasca perang di Irak merupakan bisnis terbesar AS karena memerlukan dana yang besar dan melahirkan proyek-proyek untuk meraup keuntungan yang besar pasca perang.52 Selain misi AS yang terselubung dan memliki tujuan tertentu terhadap invasi ke Irak, George W. Bush juga memiliki motifasi dan ambisi tersendiri dalam misi perang ke Irak yaitu: 53 Pertama, Bush menggunakan isu perang terhadap Irak untuk menutupi ketidakberhasilannya dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi di Amerika Serikat. Kedua, pelampiasan dendam keluarga Bush yaitu upaya Bush senior dalam usaha perang melawan Saddam Hussein pada tahun 1990-1991 yang berusaha membunuhnya, yang pada saat itu Bush senior berhasil menggagalkan Irak untuk menguasai Kuwait dan berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, akan tetapi Bush senior tidak berhasil menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. Ketiga, Bush ingin menutupi kegagalannya dalam memburu Osama bin Laden dan Mulah Umar di Afganistan.Keempat, melanjutkan misi setelah menjatuhkan Afganistan, Bush berusaha menjatuhkan rezim Saddam Husein di Irak dan mendirikan rezim boneka di Irak setelah keberhasilannya membuat rezim boneka di Afganistan.Kelima, kekuasaan Amerika dipenuhi oleh kelompok neokonservatif yang di dalam benak mereka hanyalah perang dan perang seperti Wapres Dick Cheney, Menhan Donald Rumshfel, Deputi Menhan Paul Wolfowitz, dan penasehat keamanan nasional (NSC) Condoleezza Rice.Keenam, selain memiliki watak yang militeristis AS dikenal sebagai pro Israel, yang mana Irak merupakan Negara Arab satu52
Ibid. hal. 192-193 Riza Sihbudi. 2007. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara Muslim, Jakarta: Mizan. Hal. 149-151 44 53
satunya yang berani mengirimkan rudal Scud ke Israel pada waktu perang teluk 1991. Perkembangan Private Military Company (PMC) Perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam jasa militer swasta sering disebut korporasi militer swasta atau KMS dan lebih di kenal sebagai Private Military Company (PMC), Perusahaan Militer Swasta (PMFs) atau Perusahaan Keamanan Swasta (PSC). Penggunaan istilah kadang-kadang bervariasi dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan sifat layanan yang diberikan atau jenis permintaan pelanggan. Salah satu definisi korporasi milter swasta adalah perusahaan sipil yang terdaftar dan mengkhususkan diri pada pelatihan militer kontrak ( program instruksi dan simulasi), operasi dukungan para militer (dukungan logistik), kemampuan operasional (penasihat angkatan khususnya, komando dan kontrol, komunikasi dan fungsi intelejen) dan perlengkapan militer, untuk meligitimasi entitas domstik dan luar negeri. 54 Dalam perkembangan PMC tidak hanya menyediakan jasa pengawalan atau tentara bayaran saja melainkan jasa rekonstruksi, perbaikan infrastruktur seperti; jalan, jaringan telfon yang terputus, penyedia atau penyuplai logistik, penyuplai senjata canggih, penjualan senjata dan transportasi seperti pesawat, tank, maupun mobil lapis baja dan anti peluru sehingga industri militer swasta atau PMC ini terus berkembang dan terus beroprasi hingga memperoleh keuntungan. Banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan tentara swasta (PMC) tidak hanya di Amerika di berbagai Negara 54
Veronica Sintha Saraswati. 2009. Imperium Militer Swasta: Neoliberalisme, Korporasi Bisnis Keamanan Kontemporer. Yogyakarta : Resist Book. Hal. 75 45
juga memiliki PMC diantaranya adalah; Inggris, Perancis, Canada, Israel, Belgia, Australia, Angola, Afrika Selatan yang telah beroperasi di berbagai Negara termasuk di Irak. Profil Private Military Company (PMC) di Irak PMC yang beroperasi di Irak tidak semuanya berasa dari AS, seperti Sandline Internasional, Global Risk Strategies, Aegis Defence Services dari Inggris. PMC ini beroperasi di Irak dengan membawa surat kontrak atara PMC dengan pihak pemerintah Amerika Serikat, khususnya Departemen Pertahanan. Dalam penggunaan PMC di Irak merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah AS dengan pengusaha PMC, disatu sisi pemerintah AS mengharapkan dengan adanya PMC, kondisi di Irak dapat stabil dan aman dalam upaya mengeksplorasi kekayaan minyak di Irak, sementara PMC membutuhkan kontrak ini demi kelangsungan bisnis dalam pelayanan jasa keamanan. Praktik inilah merupakan dua kepentingan yang tewujud dalam bisnis tentara bayaran. Halliburton Company Halliburton merupakan sebuah nama seseorang yang berasal dari Oklahoma yaitu Erle P.Halliburton yang mendirikan perusahaaan bernama New Method Oil Well, namun setelah satu tahu perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi Halliburton Oil Well Comenting Company, pada tahun 1957 Erle P.Halliburton meninggal dunia dengan meninggalkan asset 201 kantor perwakilan di 22 negara bagian AS dan 20 di Negara asing. Pada tahun 1957 Halliburton menggabungkan diri dengan Brown & Root perusahaan umum yang didirikan oleh Herman Brown, George Brown, serta Dan Root.Pada tahun 1998 Halliburton merger dengan Dresser Industries perusahaan yang bergerak di 46
bidang pelayanan energi yang didirikan oleh Solomon R.Dresserdari penggabungan itu maka mendapatkan perusahaan M.W. Kelog dalam bidang pengelolaan minyak dan pembuatan pipa minyak.Pada 2002, Halliburton mengumumkan diversifikasi usahanya dalam dua sektor bisnis yaitu Halliburton Energy Servis Group dan Kellog Brown& Root (KBR).55 Halliburton memiliki hubungan dekat dengan pejabat di pemerintahan AS, Goerge W. Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney merupakan dua nama besar yang sekaligus mantan CEO Halliburton. Dick Cheney memimpin Halliburton sejak tahun 1995 sampai tahun 2000, dibawah kepemimpinan Dick Cheney Halliburton semakin maju dan kuat tidak mengherankan jika Halliburton dengan mudah mendapatkan kontrak dalam bisnis-bisnis militer yang diberikan oleh pemerintah AS.56 Perkembangan Halliburton tidak terlepas dari peranan Dick Cheney, hal ini tidak terlepas dari kontribusi Halliburton pada kampanye Partai Republik, dikarenakan pengaruh Dick Cheney sebagai mantan menteri pertahanan AS di masa Bush senior dan Dick Cheney merupakan orang kepercayaan Bush senior, dengan begabungnya Dick Cheney perusahaan ini mengalami peningkatan dari 1.2 miliar US$ menjadi 2,3 miliar US$ dimana kontrak yang didapatkan Halliburton berasal dari Departemen Pertahanan, dimana Cheney sebelumnya berkarir. Perkembangan Halliburton tidak dapat terlepas dari peranan Dick Cheney bahkan ada yang menyebutukan keberhasilan Dick Cheney memimpin Halliburton yang akhirnya membawa pada posisi sebagai Wakil Presiden AS di akhir tahun 2000.
55
Wirawan Sukarwo, Op.cit. hal244 Ibid, hal.245 47 56
Blackwater USA Blackwater USA atau Balckwater Worldwide atau yang biasa disebut Blackwater adalah salah satu yang paling cepat berkembang (dan kontroversial) perusahaan keamanan di dunia. Perusahaan yang didirikan oleh sayap kanan Kristen dan mantan Navy SEAL bernama Erik Prince, anak dari pengusaha milyuner Edgar D. Prince pada tahun 1997, yang bermarkas di Carolina Utara, dan perusahaan ini melatih sebanyak 40.000 orang tiap tahunnya, dan mampu menawarkan 20.000 tentara, 20 armada pesawat. Namun setalah tragedi Pada tahun 2004, empat karyawan Blackwater disergap dan dibunuh oleh massa Sunni di Fallujah, Irak menganti namanya menajadi Xe Service LLC dan Gary Jackson adalah presiden perusahaan ini. Dan perubahan nama ini diumumkan pada bulan Februari 2009 dan tanggal 2 Maret 2009 Erick Prince mengundurkan diri sebagai CEO namun ia tetap menjadi Chairman of the Board (ketua dewan pimpinan) dan hanya saja tidak terlibat langsung dalam operasi yang dilakukan Blackwater atau Xe Service LLC. Blackwater memiliki keunggulan dalam pasukan tempur maupun taktis karena Blackwater memiliki anggota dari para veteran militer dan mantan anggota pasukan khusus, namun Blackwater memiliki keunikan dari PMC yang lainnya yaitu bahwa anggota Blackwater tidak semuanya adalah orang Amerika Serikat, anggotanya ada mantan pasukan elite Inggris SAS, dan ada juga yang berasal dari pasukan Apartheid di Afrika Selatan. Dengan kualifikasi tersebut Blackwater pantas menyandang status sebagai tentara bayaran.57 Blackwater memiliki berbagai unit bisnis diantaranya adalah:
57
Ibid. hal. 251. 48
1. pelatihan senjata, taktik, dan kursus terbuka secara periodic yaitu beladiri tangan kosong, kursus menembak jitu, kursus mengemudi off-road kepada militer, agensi-agensi pemerintah dan bantuan hukum lainnya. 2. Menawarkan fasilitas menembak dengan target tembak baja dan system simulasi. 3. Menawarkan keamanan atau pengawalan keamanan, pelatihan terhadap militer dan kepolisian, jasa bantuan bencana. 4. Pelatihan untuk anjing, sebagai anjing perang, pendeteksi bahan peledak danobat-obat terlarang, dan peran lainnya dalam kemiliteran. 5. Membuat pesawat terbang yang dipiloti jarak jauh ( Remotely Piloted Airship Vehicle/ RPAV). 6. Menawarkan kendaraan lapis baja Armored Personnel Carrier yang dibuat sendiri, Grizzly APC. 7. Menawarkan pelatihan teknis pasukan perlindungan maritim. 8. Menawarkan managemen dan desain pembangunan Blackwater. Selain menawarkan berbagai jenis pelatihan Blackwater juga memproduksi berbagai senjata dan aksesoris senjata yang di jual dan mudah untuk didapatkan. DynCorp DynCorp merupakan perusahaan penyedia tentara bayaran yang memiliki kantor pusat berada di Virginia, AS. DynCorp didirikan pada tahun 1946 pasca perang dunia kedua, yang pada saat itu DynCorp merupakan solusi dari banyaknya veteran perang dunia kedua dan banyaknya senjata yang masih dimiliki atas dasar itulah maka didirikan DynCorp, dengan keberhasilan DynCorp
49
mempekerjakan ribuan para veteran perang dunia kedua, DynCorp mendapatkan dukungan dari Presiden AS Henry S. Truman. 58 DynCorp didirikan oleh oleh para mantan pilot perang dunia kedua, akibat dari berakhirnya perang, maka kesempatan mereka untuk berkarir juga semakin sempit dan menghilang oleh karena itulah mereka membuka jasa pengangkut (kargo) yang bernama California Eastern Airways.Dengan latar belakang sebagai mantan pilot perang, maka mereka memiliki koneksi dengan pihak militer, dengan demikian mereka berusaha mendapatkan proyek pengangkutan kargo bagi militer, dan saat itu mereka banyak menerima proyek besar. DynCorp juga membuka bidang bisnis lainnya yaitu, pengawalan pribadi, pelatihan militer dan lain-lain.Dan dalam pengambangan bisnis ini DynCorp tidak jauh dari dunia militer, dikarenakan sebagian klien mereka paling besar dalah dari kalangan militer.DynCorp memiliki komitmen untuk menghindari pertempuran terbuka layaknya militer resmi, DynCorp lebih baik berada di belakang dalam pertempuran terbuka, dengan kata lain DynCorp merupakan tentara bayaran yang dikenal low profile. DynCorp mengalami peningkatan ketika dipimpin oleh Paul V. Lombardi, dengan keberhasilan Lombardi dalam menjadikan DynCorp sebagai perusahaan jasa keamana yang besar membawa Lombardi menempati posisi sebagai wakli presiden perusahaan pada tahun 1994. Dengan jabatan sebagai wakil presiden perusahaan DynCorp meraup keuntungan yang besar, keuntungan DynCorp pada masa Lombardi mencapai 1 miliar dolar pertahun, dan sebagian pengamat ekonomi banyak yang berpendapat bahwa 80% dari pendapatan DynCorp merupakan kerja keras dari Lombardi. 59
58
Ibid. hal. 251 Ibid. hal. 264
59
50
Selama masa kepemimpinan Lombardi, yang berhasil menggabungkan kekuatan jaringan dan kreativitas bisnis DynCorp telah mempunyai kontrak bisnis dengan 30 lembaga pemerintahan AS, antara lain: Departemen Pertahanan, FBI. DEA, Sekretariat Negara, serta Lembaga Permasyarakatan. Sebagian besar proyek DynCorp merupakan kontrak dari pemerintah AS, sehingga DynCorp merupakan rekan bisnis yang penting bagi AS terutama dalam bidang asistensi militer, dan berbagai macam jasa keamanan pejabat Negara pun berhasil dilakukan oleh DynCorp. Kemajuan DynCorp semakin maju dan meningkat setelah bergabung dengan perusahaan CSC (Computer Sciences Corporation) yaitu perusahaan computer dari California sehingga DynCorp menjadi terkenal sebagai perusahaan jasa keamanan dan bisnis teknologi militer yang berbasis computer. 60 PMC Saat Invasi Dalam invasi militer ke Irak, Amerika Serikat secara resmi memiliki beberapa alasan dalam penggunaan jasa PMC untuk beberapa misi dan tugas yaitu hanya sebagai jasa pengawalan dan jasa keamanan. Namun, berdasarkan data yang ada, penulis menyimpulkan bahwa tugas PMC selain jasa pengawalan dan keamanan juga sebagai garda terdepan serta pengatur rencana strategis dalam upaya invasi militer terhadap Irak. Menurut David Isenberg, dalam jasa pengawalan, PMC seperti DynCorp, Blackwater, dan Triple Canopy dan sebagainya mengemban tugas dalam beberapa jasa pelayanan yaitu untuk pengawal pribadi khususnya untuk pejabat senior, pengamanan non militer seperti pembangunan infrastruktur, pengamanan konvoi non militer. Kemudian secara langsung bertanggung jawab secara 60
Ibid. 51
langsung pada pemerintahan AS atau pemerintahan koalisi dan menyediakan perlindungan terhadap pejabat perusahaan kontaktor.61 Selain itu layanan jasa yang disedikan oleh PMC adalah jasa perlindungan untuk Kepala Negara, pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk anggota kongres, diplomat negara dibawah otoritas kepala staf misi di Irak. Selain aspek perlindungan dan pengamanan tersebut di atas, David Isenbergmengatakan bahwa PMC juga berfungsi sebagai mengatur taktis (strategi) dalam perang di Irak. 62 Halliburton Company dalam invasi ke Irak ada di manamana, namun dalam halpenjelasan keterlibatan Halliburton merupakan upaya perbaikan ladang-ladang minyak yang terbakar, invasi ke Irak merupakan upaya melimpahkan kerja ke pihak lain (outsourching) dan didukung oleh 50.000 kontraktor dan 130.000 tentara maka ada satu pekerja sipil untuk 2,6 serdadu Amerika di Irak. Namun dalam invasi ke Irak ini PMC tidak hanya menyuplai persenjataan perang, melainkan berada di tengah-tengah, bertempur dan mati bersama-sama dengan para tentara, hal ini terlihat bahwa dua hari pasca serangan pertama Amerika Serikat ke Irak Halliburton mulai masuk ke Irak.63 Pada saat invasi berlangsung tentara Amerika Serikat termasuk PMC melakukan penyerbuan terhadap wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Saddam Hussein dan pendukungan militannya.Dalam proses penyerangan tersebut banyak yang menilai bahwa tidak hanya dilakukan oleh tentara reguler 61
David Isenberg, A Fistful of Contraktors: The Case for a Pragmatic Assessment of Private Military Companies in Iraq,Research Report 2004.4 September 2004, Basic Research Report, British American Security Information Council , hal. 8 62 David Isenberg, Shadow Force, Private Security Contraktors in Iraq, USA: Green Wood Publishing Group, hal. 30 63 T. Cristian Miller, Op, cit, hal. xviii dan 97 52
Amerika, namun juga dengan bantuan PMC yang bersenjata lengkap.64Namun hal ini tidak mendapatkan sorotan secara khusus tentang keterlibatan PMC pada saat invasi ke Irak berlangsung. Akan tetapi melihat dari jasa pelayanan yang diberikan oleh PMC, jelas pasukan tentara PMC terlibat langsung dalam garis depan dalam pertempuran.65 PMC Pasca Invasi Pasukan AS berhasil merebut kekuasaan Irak pada 9April 2003, hal ini membuat warga Irak bersuka cita dengan aksi merobohkan patung Saddam Hussein di lapangan Firdos bersama pasukan Marinir AS.Pasca invasi dan diumumkannya kuasaan Irak telah jatuh ketangan AS membuat kondisi Irak semakin tak menentu, kerusuhan dan kericuhan akhirnya pecah di Irak. 66 Upaya rekonstrusi Irak tidak mudah dilakukan oleh AS, karena tidak seluruhnya warga Irak mendukung kegiatan rekonstruksi Irak oleh AS, bahkan keadaan semakin memburuk dengan banyaknya perlawanan dari kelompok-kelompok yang masih melakukan perlawanan terhadap kependudukan pasukan AS di Irak. Kondisi semakin memburuk ditambah dengan adanya konflik internal di Irak yang semakin meruncing yaitu mayoritas Syiah bersama etnik minoritas Kurdi cukup tertekan secara politik.Selama 23 tahun berkuasa, Saddam secara otoriter memelopori kaum Sunni Irak dengan memberikan berbagai pos pemerintahan dan politik.Persaingan politik disertai tekanan rezim Saddam yang kemudian dilanjutkan dengan kekuasaan Syiah, pimpinan PM Maliki, tentu membuka luka lama. Misalnya, menimbulkan tekanan persaingan politik masing-masing 64
Lihat Ibid., hal. 105-121. Lihat Dario AzzelinidanBoris Kanzleiter Op. cit. 66 T. Cristian Miller, Op, cit, hal. xviii 53 65
pihak.Sunni yang leluasa berkuasa di era Saddam, sebagian memilih berkonfrontasi secara politik maupun militer.Jadi, mayoritas Syiah yang tertekan dan terpencilkan pada masa Saddam, kini tampil berkuasa pada masa pendudukan tentara AS serta demokratisasi melalui dua pemilu.Tokoh-tokohnya menguasai Dewan Tertinggi Nasional dan mengembalikan kepemimpinan Syiah pada masa Irak modern.Dampaknya, kini muncul perlawanan diberbagai tempat berupa serangan fisik dan terror. Rekonstruksi Irak mendapat perlawanan dari kelompok anti pendudukan Irak, banyak pertempuran yang terjadi pasca invasi, terror bom masih sering mengancam keamanan Irak, inilah yang menyulitkan AS dalam upaya merekonstruksi Irak sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. PMC dan Rekonstruksi Irak Dalam rekonstruksi ini tentunya mendapatkan perlawanan dari kelompok anti pendudukan sehingga konflik dan pertempuran sering kali masih berlangsungdi Irak.Beberapa pertempuran terjadi di Irak pasca invasi dan yang paling mendapatkan sorotan dunia internasional dan memunculkan nama Blackwater sebagai perusahaan tentara bayaran menjadi terkenal adalah tragedi 31 Maret 2004, yaitu terbunuhnya empat orang kontraktor Blackwater di Fallujah, dan beberapa aksi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ati pendudukan terus dilakukan pertempuran di Sadr City yang melibatkan pasukan koalisi dan PMC atau keamanan swasta dan pertempuran di kota-kota selatan Irak yang dilancarkan oleh pasukan Mahdi, dan pasukan Sunny terlibat pertempuran dengan pasukan Amerika di Fallujah dan Ramadi, berbagai penyerangan pun
54
terjadi tidak hanya kepada pasukan Amerika, PMC pun mendapatkan perlawanan.67 Aktifitas PMC di Irak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh PMC dengan pemerintah AS terutama Departemen Pertahanan, mulai dari pengawalan, pembangunan, perbaikan infrastruktur, hingga kontak senjata langsung terhadap pemberontak dan anti pendudukan yang memakan korban baik dari pihak PMC dan warga sipil baik wanita dan anak-anak. Kontrak Private Military Company di Irak Dalam misi di Irak, setiap kontaraktor swasta dalam jasa militer memiliki tugas dan beban yang berbeda-beda tergantung dari kontrak yang di sepakati. a. Penyedia Jasa Konsultan Berkaitan dengan pekerjaannya di Irak, PMC memberikan advis mengenai bagaimana menjalankan sebuah operasi di Irak dengan dukungannya. PMC juga mendampingi pihak terkait untuk membangun kebijakan, prosedur, pembuatan keputusan perencanaan pertahanan juga pada level perencanaan taktis atau operasional dan strategis. Konsultasi yang diberikan oleh PMC bersifat alternatif kebijakan dan dilakukan melalui rapat konsultasi yang dilakukan oleh otoritas proyek rekonstruksi di Irak.Contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah Millitary Profesional Resource Incorporated (MPRI). 68 b. Penyedia Jasa Pelatihan Bidang Keamanan Sebagai sebuah lembaga yang menyediakan jasa professional terlatih dalam bidang kemiliteran, personel PMC juga dibekali kemampuan sebagai trainer dan tutor. PMC sering dilibatkan dalam melakukan pelatihan-pelatihan kepada para militer. Latihan yang 67
Ibid, hal. xxi Veronica Sintha Saraswati,Op.cit, hal. 89. 55 68
dimaksud termasuk pelatihan-pelatihan dasar sampai dengan pelatihan khusus, seperti penanganan program anti terorisme. Contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan ini adalah Aegis Defense Services(UK) yang telah memiliki kontrak untuk mengamankan dan melindungi Zona Hijau, empat mil persegi markas daerah di Baghdad dan menyediakan 75 tim dari delapan orang untuk memberikan keamanan pada semua proyek pemerintah utama Irak setelah penyerahan kedaulatan, Vinnel Corporations, Parsons Corporation dan Blackwater USA.69 c. Penyediaan Jasa Dukungan Logistik Jasa dukungan logistic merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh PMC di Irak, pekerjaan ini meliputi distribusi logistik militer maupun non-militer sampai dengan penyaluran bantuan kepada warga Irak yang juga terkadang diserahkan kepada PMC. Penyediaan dukungan logistik juga mencakup suplai kebutuhan pokok seperti air, pengelolaan air, membangun dan memperbaiki jaringan listrik, dan lain-lain. Contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang ini atau yang mempunyai sub kegiatan dalam bidang penyediaan logistik adalah. Halliburton dan dibantu anak perusahaannya Kellog Brown & Root, Blackwater USA, DynCorp 70, Kellog Brown & Root mendapatkan kontrak untuk membangun 24 kamp dan menyediakan makanan bagi 120.000 tentara angkatan bersenjata. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Pemeliharaan yang dimaksud disini adalah mengenai pemeliharaan yang berhubungan dengan peralatan baik peralatan militer maupun peralatan non-militer.Personel PMC yang bertugas untuk melakukan perawatan biasanya mendapatkan pelatihan terlebih dahulu mengenai peralatan-peralatan militer atau biasanya 69
Ibid. hal. 90 Ibid. hal, 91
70
56
diserahkan kepada mantan anggota militer yang bergabung dengan PMC.contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah, Raytheon Aerospase LLC.71 e. Penyedia Jasa Pengamanan Lokasi Penting dan Markas PMC dalam melakukan kegiatan di Irak cenderung bersifat defensif walaupun mereka mempunyai izin memegang senjata, hal tersebut membuat PMC menjadi aktor penting dalam menjaga infrastruktur-infrastruktur penting AS di Irak, seperti Kedutaan, Kantor perwakilan AS di Irak, maupun kantor-kantor institusi penting Irak. Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah anak perusahaan Halliburton Kellog Brown & Root.72 f. Penyedia Jasa Intelijen, Pengintaian, Pengawasan, dan Monitoring Sebagai sebuah perusahaan yang mempunyai kualifikai personel yang sama dengan kualifikasi seorang tentara, PMC juga menyediakn tenaga-tenaga ahli dalam bidang intelijen, pengintaian, pengawasan, dan monitoring. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi di Irak yang sangat rawan, sehingga diperlukan assist bagi pihak militer dalam melakukan peran strategis selain perang. PMC juga dilibatkan dalam melakukan patroli dalam menjaga keamanan Irak.Contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah Dilligence LLC. g. Pembangunan infrastruktur minyak Irak Dalam keadaan yang semakin memburuk akibat invasi ladang minyak di Irak banyak yang rusak sumur-sumur pengeboran minyak banyak yang terbakar dan perusahaan yang memperoleh kontrak untuk memadamkan sumur-sumur minyak di Irak ini adalah Halliburton.73
71
Ibid. hal, 92 Ibid, hal. 94 73 Andhini Op.cit., hal. 87. 57 72
h. Penyedia jasa keamanan personil untuk VIP dan pejabat senior Dalam keadaan yang tidak aman pada masa rekonstruksi Irak banyak pejabat penting AS yang memerlukan pengawalan khusus, seperti Duta Besar John Negroponte sampai Duta Besar Ryan Crecker serta mengawal kaki tangan Bush di Irak, Paul Bremer.Dan perusahaan yang mendapatkan kontrak pengawalan ini adalah Blackwater USA.74 i. Perbaikan infrastruktur pembangkit listrik Bechtel Corporation mendapatkan kontrak untuk membangun jembatan, jalan, pembangkit listrik, jaringan kabel listrik, system pengairan dan selokan, serta fasilitas bandara.Kontrak untuk pembangkit dan perbaikan jaringan listrik juga di peroleh Flour Corporation yaitu memperbaiki Infrastruktur listrik di Irak tengah dan selatan.75 j. Pemasok senjata dan tekhnoogi canggih. DynCorp mendapatkan kontrak yaitu penyedia dan pemasok senjata dengan teknologi canggih dan mendapatkan kontrak untuk melatih polisi dan personel keamanan di Irak. 76 k. Membangun jaringan media massa Science Application International Corporation (SAIC) mendapatkan kontrak untuk bertanggung jawab membangun kembali media massa Irak dan diawasi oleh Departemen Operasi Psikologi Pentagon.77
74
Ibid, hal. 114. Lihat juga Jeremy Scahill, Op.cit., hal. 122 Amy Goodman & David Goodman.Perang Demi Uang : Kebusukan Media, Politikus, dan Pebisnis Perang. (Profetik : Jakarta. 2004). Hal. 61dan 69 76 Ibid. hal 63 77 Ibid. hal. 59 75
58
Whasington Group International mendapatkan kontrak untuk pemulihan listrik, pembangunan jalan, dan penghancuran terhadap senjata dan infrastruktur senjata di Irak. 78 PMC Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam invasi Amerika Serikat ke Irak, tidak terlepas dari peranan PMC yang menjadi aktor dalam invasi maupun rekonstruksi, hal inilah yang memberikan pandangan bahwa pada masa kekuasaan George W. Bush dipenuhi oleh bisnis dan di kuasai oleh korporasi bisnis militer. Peranan PMC dan kontraktor swasta dalam penyusunan kebijakan penggunaan PMC dan kontraktor swasta dalam invasi AS ke Irak jelas tidak terlibat secara langsung.PMC dan kontraktor swasta yang menempatkan diri dan memanfaatkan dirinya untuk berperan sebagai kelompok kepentingan yang menjadikan PMC dan kontraktor swasta sebagai instrumen. Oleh Amy Goodman dan David Goodman, rezim pemerintahan Bush disebut sebagai ―oligarki korporasi‖. Para pejabat yang termasuk dalam oligarki korporasi tersebut adalah 79: 1. George Bush (Presiden). Merupakan pengusaha minyak yang gagal 2. Richard Bruce Cheney (Wakil Presiden) Mantan CEO Halliburton, peruahaan minyak dunia, pada 1995-2000 3. Condoleeza Rice (penasihat keamanan nasional dan Menteri Luar Negeri). Mantan anggota direksi Chevron selama satu dasawarsa. Ada tanker minyak yang dinamai sesuai namanya, 4. Spencer Abraham (Menteri Energi). Mantan penerima sumbangan kampanye terbesar dari industri otomotif selagi menjadi senator selama satu periode, 78
Ibid. hal. 71 Amy Goodman& David Goodman.Op. cit. hal. 39 59 79
5. Donald L. Evans (Menteri Perdagangan). Mantan CEO dan direktur Tom Browns Inc. Perusahaan minyak dan gas senilai miliaran Dollar. 6. Gale Norton (Menteri Sumber Daya). Mantan pengacara untuk Delta Petroleum. 7. Andrew Card (Kepala Staf). Mantan kepala pelobi General Motors. Kelompok kepentingan yang terdiri dari kontraktor Swata dan PMC pada masa Bush dan pada invasi AS ke Irak jelas memperlihatkan pola hubungan yang erat, terlihat pada pemberian kontrak terhadap kontraktor swasta dan PMC berikut ini adalah beberapa kontrak oleh kontraktor swasta dan PMC. 80 1. Science Application International Corporation (SAIC) untuk kontrak di Irak dan Afganistan memiliki kontrak sebesar 38 juta dolar. 2. Flour Corporation untuk kontrak di Irak dan Afganistan, nilai kontrak sebesar 500 juta dolar. 3. Dyn Corp memiliki kontrak untuk Irak dan Afganistan pada tahun 2002-2003, nilai kontrak 50,1 juta dolar. 4. Vinnell Corporation memiliki kontrak di Irak dan Afganistan 2002-2003, nilai kontrak sebesar 48 juta dolar. 5. Bechtel Group memiliki kontrak untuk di Irak dan Afganistan 2002-2003, nilai kontrak sebesar satu miliar dolar.Washington Group International memiliki kontrak untuk di Irak dan Afganistan 2002-2003 nilai kontrak sebesar 500 juta dolar. Dalam pembagian kontrak diatasHalliburton Company mendapatkan tempat yang khusus dalam kontrak di Irak. Hal ini disebabkankarena selain memiliki kedekatan dengan Bush melalui wakilnya yaitu Dick Cheney, Kotraktor swasta dan PMC jelas 80
Ibid. hal. 58-70 60
memiliki keuntungan yang berlipat dari hubungan yang telah terjalin ini, kepentingan-kepentingan yang diinginkan pun memiliki hasil yang jelas dengan adanya keuntungan yang diperoleh setelah mendapatkan berbagai kontrak yang telah disepakati.Kekuatan uang dan juga jaringan koneksi yang kuat di kalangan PMCs, dapat memberikan tekanan terhadap proses pengambilan kebijakan dan juga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi para kandidat yang melakukan kampanye, baik pada pemilihan anggota kongres maupun Presiden. Dengan munculnya kelompok kepentingan dibalik bisnis militer ini jelas memperlihatkan wajah kapitalisme AS dan bisnis merupakan wajah dari Amerika Serikat dan menyinggung bisnis yang menjadi pokok utama AS, Presiden Coolidge memberikan rangkuman tentang bisnis di AS ―the business of America is business‖.81 PMC dan Pendanaan Kampanye Politik Kepada Partai Republik Sebagai kelompok kepentingan yang mendapatkan kontrak terhadap invasi AS ke Irak PMC juga memiliki kontribusi terhadap kampanye politik pada tahun 1999-2002, dan kontribusi tersebut berupa pendanaan kampanye terhadap kemenangan Bush melalui Partai Republik beberapa kontribusi PMC terhadap pendanaan kampanye Partai Republik yaitu: 1. Science Application International Corporation (SAIC) memberikan donasi pada kampanye 1999-2002 sebesar 4,7 juta dolar. 2. Flour Corporationmemberikan donasi pada kampanye pada tahun 1999-2002 untuk golongan Republik sebesar 3,6 juta dolar. 3. Dyn Corpmemberikan donasi untuk kampanye pada tahun 19992002 sebesar 1,2 juta dolar. Dyn Corp mengalami peningkatan saham sebelum invasi pada 13 Maret 2003 nilai saham 28,25 dolar 81
Andhini Op.cit., hal. 20. 61
dan saham sesudah invasi menjadi 44,95 dolar mengalami peningkatan sebesar 60%. 4. Vinnell Corporation memberikan donasi kampanye pada tahun 19992002 untuk golongan Republik sebesar 8,5 juta dolar dan donasi ini diperuntukkan untuk perusahaan induk Northrop Grumman, dan mengalami peningkatan saham sebesar 23%. 5. Bechtel Group memberikan donasi untuk kampanye 1999-2002 sebesar 3,3 juta dolar untuk golongan Republik. 6. Washington Group International memberikan donasi untuk kampanye 1999-2002 sebesar 1,2 juta dolar, untuk golongan Republik. 82 Menurut David Isenberg, koneksi politik menjadi hal penting bagi PMC untuk mendapatkan kontrak. Beberapa perusahaan PMC termasuk Diligence LLC, The Steele Foundation dan CACI, sebagai direktur senior atau penasehat dengan tingkat pengalaman yang tinggi berpengaruh dalam beberapa posisi formal dalam pemerintahan AS. PMCs juga secara ekstensif menyumbang dalam kampenye politik dan proses lobi politik untuk mempengaruhi pejabat pemerintah. Pada tahun 2001, sepuluh perusahaan PMC menghabiskan lebih dari $32 milyarAS untuk melobi pemerintah. Sementara itu beberapa perusahaan menginvestasikan lebih dari $12 milyar AS sebagai sumbangan kampanye politik. Beberapa PMC tersebut seperti Halliburton yang menyumbang lebioh dari $700,000 USsemenjak tahun 1999 hingga tahun 2002 atau sebesar 95 persendana kampanye untuk partai republik. Semantara DynCorp Copmpany menyumbang dana kampanye sebasar $500,000 US lebih atau 72 persenuntuk Partai Republik.83
82
Dalam Amy Goodman & David Goodman.Op.cit., hal.58-70. Penjelasan yang serupa juga dijelaskan oleh David Isenberg. LihatDavid Isenberg, Op.Cit., hal. 8 83 Ibid, hal. 8. 62
Halliburton Company Lobbying Keterlibatan Halliburton Company dalam kebijakan AS utuk menginvasi Irak tidak terlepas dari hubungan segitiga emas antara Halliburton Company, Dick Cheney dan George W. Bush. Hubungan ini tentunya sudah terjalin sejak lama karena AS begitu bergantung pada Halliburton dalam berbagai kontrak, mulai dari menyuplai makanan, membangun rumah, memfasilitasi serdadu di Irak, membangun kota yang lengkap, hingga mengirimkan bahan bakar yang memastikan bahan bakar AS tetap mengalir. Halliburton melalui anak perusahaannya Kellogg Brown & Root yang sahamnya dibeli Halliburton pada tahun 1962 juga memiliki peran penting dalam politik pertamanya yaitu melalui kedekatannya dengan seorang Demokrat Lyndon Johnson yang berhasil menduduki kursi senat pada tahun 1948. 84Halliburton juga berperan dalam pembangunan landasan darurat, rumah sakit dan sejumlah pangkalan militer melalui konsorsium yang terdiri dari empat perusahaan di Vietnam pada tahun 1965-1972 dan nilai kontrak keseluruhannya adalah sekitar 2 miliar dolar.85 Kontribusi Halliburton pada usaha pemenangan pemilihan presiden AS pada bulan November 2000 cukup signifikan sekali dengan memberi bantuan sumbangan kampanye terhadap kemenangan partai Republik, Halliburton mengirimkan Dave Gribbin yaitu kepala staff Cheney di Departemen Pertahanan untuk melobi yang seluruh dananya ditanggung oleh Haliburton, dibawah pengawasan Cheney usaha melobi yang dilakukan Haliiburton meningkat pada tahun 1996 Halliburton menghabiskan dana sebesar $ 280.000, pada tahun 1997 meningkat lagi menjadi $ 360.000, dan $ 540.000 pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 usaha lobi Halliburton meninggkat menjadi $ 600.000. Hal inilah yang membuat 84
T. Christian Miller, Op,cit hal. 91 Ibid, hal. 99 63 85
Halliburton mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan dana pinjaman dari Overseas Private investment Corporation (OPIC) dan US Export Import Bank (ExIm) sebesar 1,5 miliar dolar.86 Keterkaitan Halliburton dengan kebijakan AS tidak terlepas dari peran Dick Cheney karena Cheney pernah menjabat sebagai CEO Halliburton dari tahun 1995 hingga 2000, Dick Cheney dan Haliburton sudah melekat satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Dick Cheney juga mengikutsertakan temannya Davis Gribbin, yaitu deputi Cheney ketika menjabat sebagai menteri pertahanan untuk bergabung dengan Halliburton, Dick Cheney berhasil membangun bisnis Halliburton dan menjalin hubungan dengan Pentagon.87 Tokoh penting Halliburton yaitu Dick Cheney, Richard Bruce Cheney dalam birokrasi pemerintahan AS lebih di kenal dengan Dick Cheney merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap bisnis Halliburton, selain itu Dick Cheney merupakan aktor politik AS, pada tahun 1975-1977 Cheney menjabat sebagai Kepala Staf Gedung Putih menggantikan Donald Rumsfeld dibawah pemerintahan Gerald, Ford. Dan juga pernah menjabat sebagai anggota anggota kongres mewakili Wyoming pada tahun 1978-1989, pada masa George H. W. Bush 1989-1993, Cheney menjabat sebagai menteri pertahanan AS, selain itu Cheney juga tergabung dalam Council of Foreign Relation, American Enterprise Institute (AEI), Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA), yang semua itu berkoneksi dengan PNAC (Project for New American Century), yaitu sebuah lembaga think thank neokonservatif yang didirikan Cheney pada penganut 86
Knut Royce, Nathaniel Heller, Cheney led Halliburton to feast at federal trough, State Department Questioned Deal With Firm Linked to Russian Mob. Dipublikasikan http://www.publicintegrity.org/2000/08/02/3279/cheney-led-halliburtonfeast-federal-trough diakses pada 16 Januari 2013. 87 Wirawan Sukarwo, Op.cit.,hal. 245 64
neokonservatif lainnya pada tahun 1997, Cheney juga berusaha mendesak CIA agar segera membuktikan kepemilikan senjata pemusnah massal Irak serta keterlibatan Al Qaeda dalam serangan 11 September 2001.88 Halliburton telah mendapatkan kontrak yang begitu besar oleh pentagon mulai dari saat Dick cheney menjabat sebagai menteri pertahanan, Dick Cheney memangkas belanja militer 10 miliar dolar dan memotong anggaran militer 2,2 juta menjadi 1,6 juta, dan pemangkasan ini Cheney mengembangkan gagasan Outsourcing ke sektor swasta, dan melakukan penelitian apakah militer dapat membiarkan perusahaan swasta menangani fungsi dukungannya, dan kontrak penelitian ini jatuh kepada Kellogg Brown & Root. Dari studi penelitian inilah yang memicu terbentuknya Logistic Civilian Augmentation Program (LOGCAP), dan LOGCAP ini mengalihkan fungsi intendans militer ke perusahaan swasta. 89Dan pada tahun 1992 Halliburton melalui anak perusahaannya Kellogg Brown & Root, atau (KBR) mendapatkan kontrak sebesar $ 3.900.000 untuk menghasilkan sebuah laporan rahasia yang merinci bagaimana perusahaan swasta dapat membantu menyediakan logistik untuk pasukan Amerika di zona perang yang potensial. Kemudian Pentagon memberi Kellogg Brown & Root tambahan $ 5 juta untuk memperbarui laporan. Pada tahun 1995 dan 1997 Kellogg Brown & Root mendapatkan kontrak untuk memberikan dukungan logistik di Balkan, di mana militer AS telah menegakkan kesepakatan Dayton tahun 1995 yaitu perdamaian yang mengakhiri perang di Yugoslavia.90 88
Abdullah faiz, Op.cit.,hal. 85 T. Christian Miller, Op,cit hal. 99 90 Laura Peterson, Privatizing combat, the new world order di publikasikan di http://www.publicintegrity.org/2002/10/28/5678/privatizing-combat-newworld-order, di akses pada 16 Januari 2013. 65 89
Dalam invasi ke Irak Kellogg Brown & Root mendapatkan kontrak yang begitu besar yaitu $ 4,3 miliar untuk kontrak pertahanan di tahun 2003 dan sekitar setengah dari kontrak tersebut di berikan memalui penawaran yang kompetitif, kontrak sebesar $ 1,9 miliar diberikan atas dasar ―urgensi‖ tanpa tender dan tidak kepada kontraktor perusahaan lain kecuali Halliburton. 91 Halliburton memiliki tempat yang istimewa dari pada kontaktor-kontraktor lainnya karena jelas terlindungi dibalik Cheney, untuk invasi di Irak saja Halliburton memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan peranannya yaitu memberi makan kepada 200.000 pasukan AS dan koalisi, dan memperbaiki infrastruktur minyak, oleh karena itu AS tidak mampu untuk mengabaikan Halliburton karena peranannya terlalu besar, penting dan sangat vital inilah yang membuat Halliburton menjadi kontraktor yang memiliki tempat khusus bagi AS, tidak melihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh Halliburton melainkan AS tidak akan bisa meraup keuntungan di Irak tanpa Halliburton. 92 Tidak selamanya untuk mendapatkan kontrak Haliburton selalu mendapatkannya dengan mudah hal ini terlihat pada rapat di Pentagon untuk membahas rekonstruksi Irak yang diikuti oleh Departemen Luar Negeri, Pentagon dan USAID, namun dalam hal ini Halliburton mendapatkan tantangan dari Bunnatine Greenhouse staf senior urusan kontrak dengan U.S Army Corps hingga pada saat rapat perwakilan dari KBR (Kellogg Brown & Root) turut hadir yang menurut Greenhouse, kontrak yang diajukan oleh KBR ini tampak tidak wajar, namun sikap atasan Greenhouse sendiri yaitu Jendral 91
Larry Makinson, Outsourcing the Pentagon, Who benefits from the politics and economics of national security? Di publikasikan http://www.publicintegrity.org/2004/09/29/6620/outsourcing-pentagon diakses pada 16 Januari 2013. 92 T. Christian Miller, Op,cit hal. 94 66
Carl Stock pimpinan rapat terus bersikeras agar kontrak ini tetap jatuh pada KBR dan Greenhouse sendiri tidak tahu bahwa sikap yang diambil Jendral Carl Stock tentunya atas perintah menteri pertahanan Donald Rumsfeld, tentunya dengan mudah bagi Haliburton untuk melewatinya hadangan untuk mendapatkan kontrak di Irak.93 Pelobi Haliburton lainnya adalah Donald Deline yang merupakan penasehat Legislatif untuk Cheney ketika menjabat sebagai menteri pertahanan dan kemudian menjadi penasehat Komite Senat Angkatan Bersenjata, Halliburton memberikan $ 376.952 dalam kontribusi selama pemilu presiden pada tahun 2000 dan untuk pemilu yang akan datang pemberian bantuan melihat lonjakan kontribusi dari banyaknya kontraktor swasta lainnya. Halliburton telah memberikan kontribusi sebesar $ 1,1 juta sejak tahun 1995, Halliburton‘s Political Action Committee (PAC) memberikan kontribusi sebesar $ 700.000 terhadap pemilihan kandidat federal selama lima kali pemilihan, dan Halliburton memberikan dana tambahan kontribusi sebesar $ 432.375 dimulai pada tahun 1995, dan sejak tahun 1998 Halliburton telah mengeluarkan dana sebesar $ 2.600.000 untuk melobi pejabat politik dalam Departemen Pertahanan dan Komite pengawasan. 94 93
Ibid, hal 110-112 Houston, We have a Problem An Alternative annual report on Halliburton, April 2004, A Corpwatch report (www.corporatch.org) with Golbal Exchange (www.globalexchange.org) in collaboration with Center for Corporate policy (www.corporatepolicy.org) common cause (www.commoncause.org) Institute for policy Studies, Institute for Southern Studies (www.shouthernstudies.org), and Taxpayers for Common Sense (www.taxpayer.net). contributing author are Andrea Buffa, Pratap Chaterjee, Charlie Cray, Raina Masri, Tara Schubert, Mike Surrusco, and Jim Vallette. Edited by Pratap Chaterjee and Eva Dienel.Inkworks Press hal 20. 67 94
Blackwater USA Lobbying Perusahaan yang didirikan oleh sayap kanan Kristen dan mantan Navy SEAL Erik Prince, anak dari pengusaha milyuner Edgar D. Prince pada tahun 1997 yang bermarkas di Carolina Utara. Keberhasilan Blacwater mendapatkan kontrak atas kebijakan menginvasi Irak tidak terlepas dari peranan keluarga besar pemilik Blackwater Erik Prince, bermula dari keluarga Princelah Blacwater memiliki hubungan erat dengan sektor keamanan nasional seperti Pentagon, Departemen Luar Negeri dan agen-agen intelejen. Walaupun bisa dikatakan bahwa Blackwater merupakan perusahaan PMC yang baru dan belum lama berdiri namun koneksi yang telah ada ini tidak terlepas dari posisi keluarga Prince yaitu ayah Erick Prince, Edgar Prince yang merupakan pengusaha dari Prince Corporation, pada tahun 1980an kakak wanita Erik Prince Betsy menikah dengan Dick DeVos putra Richard pendiri perusahaan Mulitilevel marketing Amway dari keluarga Konservatif yang paling dihormati AS, keluarga DeVos merupakan keluarga yang memiliki pengaruh yaitu sebagai penyedia dana terbesar bagi tujuan-tujuan sayap kanan dalam sejarah AS. 95 Pada tahun 1988 Gary Bauer dan James Dodbson pendiri Focus on the Family membangun Family Research Council (FRC) sebuah organisasi yag setia kepada ajaran Nasrani konservatif, namun dalam hal ini FRC membutuhkan pendanaan dan mereka meminta bantuan kepada Edgar Prince, dan lalu Erik Prince menjadi pemegang pertama bagi FRC. FRC merupakan agenda sayap kanan yang didanai oleh keluarga Prince dan DeVos dan hal ini mulai berkembang kearah Revolusi Partai Republik pada tahun 1994, yang membawa Newt Gingrich dan agenda sayap kanan ke kekuasaan di kongres yang
95
Jeremy Scahill, Op.cit.,hal. 37-46 68
dikenal sebagai Contract With America yang mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat untuk pertama kalinya. Untuk mendukung Revolusi tersebut, Amway milik DeVos memberikan dana sekitar $ 2,5 juta kepada Partai Republik, dan ini merupakan jumlah dana sumbangan terbesar dari donasi tunggal bagi partai politik manapun yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada Tahun 1996 Amway memberikan donasi sebesar $ 1,3 juta bagi Konvensi San Diego dan Visitor Bereau. Kemudian kakak Prince, Betsy DeVos berhasil menjadi ketua Partai Republik di Michigan dari 19962000 dan 2003 sampai 2005. DeVos juga menjadi pelopor penggalangan dana bagi George W. Bush dan berhasil mengumpulkan dana $ 100.000 bagi kampanye Bush. 96 Sejak awal keluarga Prince memiliki hubungan yang erat dengan partai Republik. Kelahiran Blackwater tidak terlepas dari masa lalu keluarga Prince yang memiliki hubungan degan tangan politis dan religius dari banyak pemimpin religius yang berkuasa. Blackwater memiliki hubungan yang erat dengan pasukan mariner dikarenakan Prince pernah bergabung dengan Navy Seal berpangkat letnan, dan pendiri Blackwater lainnya adalah Al Clark yang merupakan salah satu mentornya di unit SEAL. 97 Blackwater memiliki pelobi yang handal yaitu Paul Behrends, mitra dari perusahaan pelobi Partai Republik. Alexander Strategy Group bersama Paul Behrends ini Prince mampu terlibat dalam bidang-bidang yang relevan seperti kebijakan luar negeri AS yang menjadi garis terdepan dalam usaha melawan terorisme serta areaarea penghasilan lain yang menjadi penghasilan bagi Blackwater. 98 Paul Behrends bergabung dengan Blackwater pada bulan Mei 1998, Behrends sangat rajin mengajak Dana Rochrabacher, seorang 96
Ibid, hal, 46-47 Andhini Op.cit., hal. 96. 98 Jeremy Scahill, Op.cit.,hal. 247 69 97
anggota DPR Partai Republik dan pernah menjabat sebagai pembantu bagi Presiden Reagan untuk berkunjung ketempat Blackwater, seperti pada saat peresmian Blackwater. Paul Behrends juga orang yang berjasa mengumpulkan dana besar bagi Partai Republik dengan meyakinkan kliennya bahwa Partai Republik tetap menjadi mayoritas di DPR. Pada bulan Mei juga Behrends mengajak Rochrabacher dan seorang pembela amandemen kedua, anggota DPR John Doolittle ke komplek Blackwater dalam rangkaian peresmian Blackwater.Untuk aktivitasnya ini, para pemimpin Partai Republik di DPR memberikan para pelobi akses ke para pembuat keputusan dan menyediakan dukungan legislaif bagi para klien mereka.99 Jelas Blackwater memiliki koneksi dengan pemerintah yang kuat yaitu adanya hubungan dengan empat anggota senior Senate Armed of Services Commite yang di ketuai oleh John Warner seorang mantan anggota Navy SEAL, yang menjadi eksekutif Blackwater.dan seminggu setelah penyerangan di Fallujah para pelobi Blackwater mengadakan pertemuan dengan DPR dan Senator Rick Santorum yang erencanakan pertemuan tersebut yang mengikut sertakan Warner dan dua senator utama Partai Republik, ketua Appropriations (Komite Anggaran) Ted Stevens dan Senator George Allen dari Virginia, dari pertemuan ini menyusul sebuah rangkaian pertemuan dengan anggota DPR dari Partai Republik yang berkuasa mengawasi kontrak-kontrak militer. Diantara mereka adalah, Tom DeLay, pemimpin mayoritas DPR dan pelindung Alexander Strategy; Porter Gross, Ketua Komite Dinas Rahasia DPR (dan calon direktur CIA) Duncan Hunter, pemimpin rapat Komite Pelayanan Angkatan Bersenjata dan anggota DPR Bill Young, pemimpin rapat Komite
99
Ibid. 70
Anggaran DPR dan pertemuan ini tetap menjadi rahasia dan tidak pernah mendiskusikannya didepan publik. 100 Selain untuk melobi pemerintah mengenai dukungan kebijakan maupun memberikan dukungan kampanye.PMC juga memperkerjakan para konsultan dan juga pelobi untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus hukum.Koneksi yang cukup dekat dengan pemerintah membuat PMC dapat dengan mudah mendapat pelobi handal untuk membela kepentingannya. Blackwater bekerjasama denganAlexander Strategy Group (ASG) dan mengirimkan utusan Chris Bertelli untuk membantu membentuk opini publik terhadap kejadian di Fallujah yang mengakibatkan 4 personel Blackwater terbunuh secara mengenaskan oleh massa masyarakat pada bulan Maret. Alexander Group mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan mantan ketua mayoritas DPR AS Tom Delay, yang merupakan rekan dari Chairman Alexander Group Ed Buckham, mantan kepala staff Tom Delay, yang juga merekrut Tony Rudy dan Karl Gallant dari tim Delay.101 Blakcwater memiliki banyak pelobi yang memiliki hubungan dengan pentagon maupun CIA dan di Depatemen pertahanan.Joseph Schmitz direktur operasional dan penasihat umum yang mengawasi kontrak militer pentagon dan Departemen Pertahanan, Schimtz memiliki hubungan yang erat dengan pendiri partai Republik, ayahnya John G. Schmitz menjadi anggota kongres selama dua periode dari partai Republik, saudaranya Patrick Schmitz merupakan wakil penasehat di era GeorgeH. W. bush 1985-1993, Schimtz mengundurkan diri pada tahun 2005 dikarenakan mendapatkan tekanan dari senator Demokrat dan republik dan bergabung dengan Blackwater pada 26 Agustus 2005. Pada tahun 2004 J. Cover Black yang telah 28 tahun di CIA, bergabung dengan 100
Ibid, hal, 249 Ibid.hal, 250-252. 71 101
Blackwater, dan pada 2003 Black berhasil melobi Departemen Luar Negeri dan berhasil memberikan kontrak untuk melatih tim keamanan Olimpiade 2004 di Yunani, Black juga bergabung dengan kampanye kandidat Presiden AS dari Partai Republik Mitt Romney, pada 2007 sebagai penasihat senior kontraterorisme dan keamanan nasional, Rob Richer, wakil presiden untuk intelijen CIA dan wakil direktur asosiasi di Direktorat Operasi CIA, bergabung dengan Blackwater pada musim gugur 2005 yang memiliki hubungan erat dengan raja Abdullah dari Jordania dan raja Abdullah menyewa devisi Intelejen untuk melatih pelatihan mata-mata.102 Blackwater juga mendapatkan kontrak dari departemen pertahanan di bawah Counter-Narcoterrorism Technology Program Office (CNTPO) bersama lima kontrkator swasta lainnya, Nilai dari kontrak ini adalah sekitar $15 miliar, kontrak ini di berikan dengan menyediakan peralatan kontraktor swasta tersebut diantaranya adalah;103 1. Blackwater USA 2. Raytheon Technical Services Co., yang merupakan anak perusahaan dari Raytheon Co. 3. Lockheed Martin Corp. 4. Northrop Grumman Corp. 5. Arinc Inc. Pada tahun 2010 pentagon memberikan kontrak sebesar $ 1 miliar untuk melatih polisi Afganistan dan kontrak ini juga di bawah CNTPO namun kontrak ini tidak ada hubungannya dengan 102
Ben Van Heuvelen, The Bush administration‘s ties to Blackwater. http://www.salon.com/2007/10/02/blackwater_bush/ diakses pada 1 februari 2013 103 Michael Hardy, Five to vie for counter-narcoterrorism work. http://washingtontechnology.com/articles/2007/09/10/five-to-vie-forcounternarcoterrorism-work.aspx diakses pada 16 januari 2013. 72
perlawanan terhadap perang narkoba dan teknologi kontrak ini hanya melatih keterampilan dasar polisi dalam menggunakan senjata dan teknik mengontrol kerusuhan.104 Keberadaan Elit Politik di dalam PMC Penggunaan PMC dalam Invasi AS ke Irak tidak dapat terlepas dari kekuatan kelompok elit politik AS, kekuatan elit inilah yang memberikan dukungan serta kontrak-kontrak yang diterima PMC untuk menjalankan bisnis-bisnis militer yang di perlukan AS dalam melakukan Invasi dan rekonstruksi di Irak. Tokoh elit politik yang begitu sering terdengar dalam invasi dan proyek rekonstruksi Irak yang telah memberikan kontribusi besar terhadap korporasi militer swasta Halliburton yang lebih diketahui memliki hubungan erat dengan Halliburton dan memiliki posisi strategis di pemerintahan sebagai wakil presiden, yaitu Dick Cheney, peran Cheney lah yang membuat Halliburton memiliki tempat yang istimewa dihadapan para petinggi miiliter dan pentagon. Halliburton membayar Cheney sekitar 165.000 dolar pertahun dan memiliki saham senilai lebih dari 400.000 dolar dan inilah kepentingan finansial Cheney terhadap Halliburton. Cheney menganggap bahwa gaji sebesar 60 juta dolar yang didapatkan dari Halliburton ini adalah sebagai kompensasi yang adil terhadap jam kerjanya yang panjang oleh karena itu Halliburton juga turut andil
104
Sharon Weinberger, Windfalls of war: Pentagon's competition for contracts abysmal compared to other agencies, Other federal departments put most of their contracts out for competition. Why can't Defense? http://www.publicintegrity.org/2011/09/02/6021/windfalls-war-pentagonscompetition-contracts-abysmal-compared-other-agencies diakses pada 16 Januari 2013 73
dalam dana kampanye antara tahun 1999 dan 2002 sebesar 708.770 dolar, 95% masuk ke Partai Republik.105 Konflik di Irak merupakan ladang keuntungan oleh Cheney sejak Cheney memimpin pentagon mulai dari tahun 1991 dan setelah konflik itu Cheney mengutus Kellog Brown & Root untuk mempelajari pencarian kontrak militer, yang nantinya menjadikan Pentagon mulai mencari PMC untuk dikontrak dan menjalankan tugas dari Pentagon.106 Selain Dick Cheney dengan Halliburton, George W. Bush juga memiliki peran terhadap penggunaan Halliburton, di karenakan Cheney dan Bush memiliki hubungan yang erat selain hubungan antara presiden dan wakil, karena keduanya merupakan pengusaha dibidang minyak dan keduanya adalah sama-sama pernah kuliah di Yale University, hubungan ini adalah hubungan kemitraan strategis. Hubungan Cheney-Bush merupakan hubungan yang erat sehingga memiliki kekuatan untuk mendesak kebijakan, mereka memiliki akses yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain dalam kabinet. Karena pandangan yang mengenai pendapat dan saran yang di berikan kepada Bush merupakan pandangan Cheney dan bukan paandangan dari Departemen Pertahanan atau Departemen luar Negeri. 107 Cheney tidah hanya memiliki kedekatan dengan Bush tetapi juga memiliki kedekatan dengan ayahnya Bush, karena pada saat ayahnya Bush menjabat sebagai Presiden, Cheney mendapatkan posisi sebagai menteri pertahan. Menteri Pertahanan AS,Donald Rumsfeld tidak setenar Dick Cheney dalam keterkaitannya dengan PMC namun dalam hal invasi ke Irak Donald Rumsfeld hanya membantu Becthel Group dalam
105
Amy Goodman & David Goodman.Op.cit., hal. 73-74 Ibid hal. 75 107 Abdullah faiz, Op.cit.hal 86 106
74
rencana pembangunan pipa minyak yang pernah di bahas oleh Rumshfeld pada awal tahun 1980 bersama Partai Ba‘ath.108 Tiap- tiap PMC memiliki elit yang berada di belakang mereka karena dan menjadi anggota bahkan menjadi pemilik PMC yang dipimpinnya, dengan memiliki hubungan dengan kelompok elit dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan kontrak militer yang di keluarkan oleh Departemen Pertahanan, Pentagon, maupun Departemen Luar Negeri AS. 1) Blackwater Tokoh elit yang berada di balik blackwater jelas memliki pengaruh terhadap kontrak yang diperoleh Blackwater, Blackwater memiliki: a. Garry Jackson Presiden Blackwater yang merupakan mantan dari angkatan laut USA SEAL. b. keluarga DeVos merupakan keluarga yang memiliki pengaruh yaitu sebagai penyedia dana terbesar bagi tujuantujuan sayap kanan dalam sejarah AS. c. Paul Behrends memiliki kedekatan dengan Dana Rochrabacher, Anggota DPR partai republik dan pernah menjabat sebagai pembantu bagi Presiden Reagan. d. John Warner seorang mantan anggota Navy SEAL. e. Joseph Schmitz direktur operasional dan penasihat umum yang mengawasi kontrak militer Pentagon dan Departemen Pertahanan. f. J. Cover Black yang telah menghabiskan selama 28 tahun di CIA.
108
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/rumsfeld_donald di akses pada 12 Januari 2013. 75
Science Application International Corporation (SAIC) Kelompok elit yang berada di belakang SAIC sehingga mampu mendapatkan kontrak sebesar 38 juta dolar dalam invasi AS ke Irak adalah sebagai berikut: 1. David Kay wakil presiden SAIC, mantan mantan pengawas persenjataan PBB yang disewa oleh CIA untuk mencari sejata pemusnah massal di IRak. 2. Laksamana Booby Inman, anggota dewan SAIC 1982 sampai 2003, yaitu mantan deputi direktur CIA dan sekaligus mantan direktur Badan Keamanan Nasional. 3. Jendral W. A Downing merupakan anggota dewan Komisi Pembebasan Irak bersama mantan menteri pertahanan, George Shultz. Dan pada Oktober 2001 hingga July 2002 Downing menjadi asisten direktur untuk badan inisiatif kontra terorisme internasional pada Dewan Keamanan Nasional. 4. Wiiliam Owens, yang memiliki tugas dalam Dewan Kebijakan Pertahanan Bush.109 3) Flor Corporation Sebagai perusahaan perancang dan rekonstruksi internasional merupakan kontraktor Amerika yang beruntung mendapatkan kontrak untuk rekonstruksi Irak seluruhnya dan mereka harus segera melaksanakan jasa rancangan yang harus sesuai dengan kebutuhan bagi pusat komando militer AS. Floor corporation memiliki elit yang mendukung di balik tender kontrak di Irak, Laksamana Bobby Inman yang juga termasuk dalam anggota anggota dewan SAIC 1982 sampai 2003, dan Khenneth Oscar mantan asisten menteri di kemiliteran AS sebelum 2)
109
Amy Goodman & David Goodman.Op.cit., hal. 62 76
bergabung dengan Flour sebagai Presiden Flour di bidang strategi dan layanan pemerintah.110 4) DynCorp Merupakan anak perusahaan Computer Science Corporation, elit yang berada dalam DynCorp ini adalah; Van Honeycutt yang merupakan CEO Computer Corporation dan merupakan ketua Komisi Penasihat Telekomunikasi Keamanan Nasional (NSTAC) pada masa presiden Bush di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Ronald L. Dick manatan direktur Pusat Perlindungan Infrastruktur Nasional FBI dari devisi kontraterorisme FBI, Hayward D. Fisk pernah bertugas di dewan penasehat Komisi Komunikasi Federal.111 5) Vinnel Corporation Merupakan anak perusahaan dari Northrop Grumman yang menyediakan jasa keamanan dan polisi global dan mendapatkan kontrak untuk melatih tentara irak yang baru. Vinnel Corporation memiliki hubungan erat Bush senior, hubungan dengan para Elit politik adalah Vic fazio anggota kongres kubu Demokrat yang mengepalai panitia demokrasi danjuga merupaka direksi Northrop Grumman, Philip A. Odeen, merupakan mantan wakil Kepala Dewan Ilmu Pengetahuan, dan William Studeman mantan deputi direktur CIA.112 6) Becthel Group Perusahaan yang berbasis di San Fransisco ini telah menerima lebih dari dua ribu kontrak dari pemerintah dari sejak 1990, dan memasok persenjataan ke Irak sepanjang tahun 80‘an.Di Irak setelah enam bulan invasi Becthel mendapatkan kontrak sebesar satu miliyar dolar. Becthel memiliki hubungan yang erat dengan 110
Ibid. Ibid, hal. 64 112 Ibid. hal. 68 77 111
golongan Republik diantaranya; George Shultz,mantan Menteri Luar Negeri Reagan-Bush dan juga mantan presiden Becthel, Menteri pertahanan Reagan-bush, Caspar Weinberger, mantan penasihat umum Becthel, Deputi Menteri Energy Reagan-Bush W. Kenneth Davis, mantan wakil presiden Becthel, Jenderal Jack Sheehan sebagai wakil presiden senior Becthel dan juga anggota Dewan Kebijakan Pertahanan Pentagon, Andrew Natsios, Administraror USAID pada masa Bush Junior, yang mengawasi jalannya penawaran kontrak pasca perang.113Becthel Group juga diisi oleh tokoh kelasa atas Washington yaitu mantan menteri sekretaris Reagan yaitu George Shultz, sehingga Becthel Group mendapatkan kontrak dari USAID bernilai 680 juta dolar dengan proses yang rahasia. 7) Washington Group International (WGI) Washington Group International memiliki pintu penghubung atara kontraktor-kontraktor pertahanan tingkat atas dan ini membantu bagaimana WGI ini bisa menjadi subkontraktor bagi satu sama lainnya dikarenakan memiliki akses dan elit didalamWGI yakni; George H. Juetten yaitu mantan wakil presiden senior di CFO Dresser yang merupakan anak perusahaan Halliburton Company, Steve Johnson mantan anggota Flour Corporation yang telah bekerja selama 27 tahun, dan Gary Boughman juga mantan anggota Flour Corporation yang pernah bekerja selama 4 tahun. 114 Dalam PMC terdapat nama-nama penting dan berpengaruh di pemerintahan maupun dalam militer AS, Pensiunan Jenderal Jack Sheehan bergabung Bechtel pada tahun 1998 setelah 35 tahun di Marinir AS,Sheehan saat ini menjadi wakil presiden senior dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan strategi untuk wilayah
113
Ibid. hal. 70 Ibid. hal. 72
114
78
Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia Barat Daya, sehingga memiliki pengaruh dalam mendapatkan kotrak dalam rekonstruksi Irak.115 Tidak hanya Pensiunan Jenderal Jack Sheehan saja yang merupakan mantan dari militer yang bergabung dengan PMC nama lain adalah William Owens, seorang mantan perwira tingkat tinggi militer AS, William Owens, seorang mantan perwira tingkat tinggi militer AS, yang juga pernah menjadi presiden SAIC yang merupakan salah satu kontraktor pertahanan terbesar, sebelum bergabung dengan SAIC Owens merupakan dia adalah seorang arsitek dalam Revolution in Military Affairs (RMA), yaitu bergerak dalam bidang system teknologi yang canggih dalam pendekatan operasi militer AS sejak Perang Dunia II , dan anggaran militer. Owens juga pernah menjadi anggota dewan redaksi dalam beberapa perusahaan teknologi yaitu Nortel Networks, ViaSat and Polycom.116 Ini merupakan sebagian kecil dari elit politik AS yang bergabung dengan kontraktor militer swasta, dengan melihat potensi konflik dan keuntungan yang besar menjadikan para elit lebih baik bergabung dengan PMC dan mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang di bentuk dengan PMC, dan di era Bush inilah perkembangan PMC begitu pesat dan kontrak-kontrak militer yang diperoleh oleh PMC berlipat ganda dibanding dengan kontribusi yang telah diberikan PMC dalam kampanye pada tahun 1999-2002. Dengan demikian hubungan antara elit politik yang berada di dalam pemerintahan dan di dalam PMC ini merupakan tiket untuk mendapatkan kontrak dalam invasi ke Irak serta memuluskan lobi perusahaan sehingga mampu mempengaruhi kebijakan penggunaan PMC dalam invasi Amerika Serikat ke Irak.
115
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/34719.html diakses pada 20 Januari 2013. 116 Ibid. 79
Keterlibatan PMC dalam invasi ke Irak jelas tidak terlepas dari peranan dua tokoh penting yaitu George W. Bush dan sang wakil Dick Cheney yang memiliki hubungan erat dan saling menguntungkan juga tidak bisa terlepas dari hubungan dengan Halliburton sebagai salah satu PMC yang memberikan kotribusi dana kampanye dalam keberhasilan Bush untuk menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Oleh karena itu korporasi militer swasta atau Private Military Company (PMC) dengan elit politik AS merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi kebijakan penggunaan PMC dalam invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Efisiensi Military Budget Situasi ekonomi AS sebelum melakukan invasi ke Irak jelas tidak menguntungkan, perekonomian AS mengalami resesi yang serius dan sejak Bush menjabat sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari 2001. Setelah tumbuh sekitar 4% pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi AS langsung anjlok menjadi 1,2% pada tahun 2001. Tragedi 9/11 membuat perekonomian AS makin mengalami penurunan. Menurut penulis, agenda Invasi AS ke Irak sangat berbeda dengan Perang Teluk I. apabila dalam Perang Teluk I AS tidak sendirian dalam melawan Irak dimana AS dibantu oleh 27 sekutunya.117Meski telah dibantu 27 negara, AS tetap mengeluarkan sedikitnya 20% dari seluruh biaya perang118 dan hal ini berbeda dengan kondisi pada rencana invasi ke Irak atau yang disebut perang teluk II. 117
Sekutu AS dalam perang teluk I diantaranya adalah Inggris, Arab Saudi, Perancis, Jerman, India, Korea Selatan, dan Niger. 118 Minyak di balik 'Krisis Irak', REPUBLIKA tanggal 13-Maret-03 diakses melalui http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/ 80
Invasi AS ke Irak (perang teluk II) merupakan kesalahan (miss calculate), dimana pemerintah AS yang seharusnya memperhitungkan keuntungan dari segi ekonomi untuk melakukan invasi tersebut. Kenyataannya AS banyak biaya dalam operasi militer tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan AS mengalami kesalahan kalkulasi dalam perang teluk II119, salah satunya dikarenakan pasca Perang Teluk AS telah menghabiskan dana 4,3 miliar dolar setiap tahunnya dengan membelanjakan anggaran tersebut guna membayar kompensasi, pensiunan,dan tunjangan cacat untuk 200 ribu veteran Perang Teluk.120 Saat ini jumlah veteran perang AS berjumlah 24 juta yang masih hidup di AS dan mendapatkan tunjangan cacat, hingga total pengeluaran yang dikeluarkan oleh AS hingga tahun 2005 mencapai 34,5 miliar dolar untuk pembayaran klaim cacat setiap tahunnya termasuk dari perang-perang terdahulu, yaitu 211.729 dari Perang teluk I, 916.220dari Perang Vietnam, 161.512 dari Perang Korea, dan 356.190 dari Perang Dunia II dan 3 dari Perang Dunia I. 121 Para veteran perang ini diurus oleh Departemen Urusan Veteran yang di bagi menjadi Administrasi Tunjangan Veteran (VBA) 119
Dalam skripsi Khoirul Anwar ― Perbandingan Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Irak Iran Dalam Dugaan Kepemilikan Senjata Pemusnah Massal Pada Masa George W. Bush‖ Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiya Malang 2012. Kesalahan Amerika dalam kalkulasi tersebut adalah rencana awal Amerika adalah berusaha untuk mengkondusifkan system pemerintahan di Irak namun keadaan tersebut semakin rumit dengan munculnya perang sekterian antara Sunny dan Syiah, penyerangan terhadap Afganistan menyebabkan perekonomian AS menjadi semakin memburuk ditambah dengan krisis moneter AS, invasi AS ke irak membuat budget militer AS semakin membengkak. 120 Joseph E. Stiglitz dan Linda J. Bilmes. 2008. Perang Tiga Triliun Dolar, Bencana Ekonomi Di Balik Invasi Amerika Ke Irak. Bandung.PT Mizan Pustaka.hal. 97 121 Ibid. hal. 97 81
yang mengatur apakah meraka memenuhi syarat untuk, serta mengatur berbagai jenis dan program terkait cacat, Administrasi Kesehatan Veteran (VHA) yang bertanggung jawab terhadap rumah sakit, klinik, dan fasilitas-fasilitas medis lainnya.122 Kompensasi cacat yang diberikan pemerintah AS diberikan menurut tingkat cacat yang diderita, yaitu akibat dari penyakit, keadaan sakit, atau cidera yang diakaibatkan atau diperburuk selama yang bersangkutan menjalai dinas kemiliteran aktif, dan para veteran perang ini tidak diharuskan untuk mencari pekerjaan. Tunjangan tahunan berkisar antara 1.380 dolar pertahun dan untuk peringkat cacat 10 persen hingga 45.000 dolar bagi mereka yang benar-benar cacat.Tunjangan yang diberikan juga beragam, yang rata-rata adalah 8.890 dolar. Seperti veteran Vietnam rata-rata mendapatkan 11.670 dolar, dan veteran yang menyandang ―cacat terkait dinas‖ sebesar 30 persen dapat mengajukan tunjangan tambahan misalnya rehabilitasi kejuruan, renovasi tempat tinggal, transportasi, dukungan tanggungan, perawatan rumah, dan pembuatan organ tubuh palsu, dan veteran perang yang bersangkutan akan menerima pembayaran kompensasi sebagai klaim wajib selama hidup, dan jika veteran tersebut meninggal maka ahli waris menjadi berhak atas tunjangan tersebut.123 Pada best case scenario, biaya perawatan untuk veteran perang berkisar 3.500 dolar untuk per veteran perang, dengan diasumsikan sekitar 1,8 juta tentara yang dikirim ke daerah konflik hingga 2012 maka AS harus membayar 121 miliar dolar untuk veteran medical care, 277 miliar dolar disability benefits, dan 25 miliar dolar untuk pembayaran social security disability Compensations. Dan pada realisticmoderate scenario biaya perawatan veteran sebesar 5.765 dolar dan 122
Ibid. hal. 94 Ibid. hal. 98
123
82
sekenario ini mengansumsikan 2,1 juta tentara Amerika serikat sampai tahun 2017 maka biaya yang harus dikeluarkan untuk medical care adalah sebesar 285 miliar dolar, 388 miliar untuk disability benefits dan 44 miliar dolar social security Compensations.124 Biaya perawatan veteran ini memakan dana yang cukup besar sehingga tidak heran jika pemerintah AS berupaya untuk memangkas dan menghindari menggelembungnya biaya- biaya yang dikeluarkan untuk para veteran perang, dan pilihan yang dilakukan oleh AS adalah menggunakan PMC, dikarenakan dengan menggunakan PMC pemerintah AS tidak perlu untuk memperhatikan korban dari PMC karena sudah termasuk dalam kontrak perjanjian dan mengenai korban di pihak PMC akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan militer swasta itu sendiri, sehingga penggunaan PMC mampu untuk mengurangi biaya perawatan dan tunjangan unutk veteran perang yang semakin meingkat pasca perang-perang sebelumnya dan invasi AS ke Irak sehingga tiap tahun dana yang dikeluarkan untuk veteran perang tidak semakin meingkat. Selain mempertimbangkan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan untuk veteran perang, Amerika Serikat juga menghindari adanya tuntutan moral jika tentara regular yang dikirim ke Irak mengalami kematian dan cacat saat bertugas, dengan menggunakan PMC maka Amerika tidak mendapatkan tuntutan tersebut karena PMC dibayar secara professional untuk menghadapi resiko tinggi dan siap menerima resiko apapun.
124
83
Andhini Op.cit., hal. 157-158
Bisnis Militer Korporasi Militer Swasta (Military Industrial
Complex) Dari bisnis yang dilakukan oleh korporasi militer swasta, merupakan sebuah perkembangan dari sistem awal di Amerika Serikat yaitu konsep MIC (Military Industrial Complex) yang dibuat untuk menegakkan demokrasi dengan cara memisahkan ruang lingkup militer dan sipil agar militer tidak ikut campur dalam dalam segala aktifitas yang merupakan domain kehidupan sipil, demi keselarasan hubungan sipil dan militer di AS. Selai itu MIC dibuat agar militer bisa berkembang dengan memanfaatkan ruang yang telah diberikan oleh sistem tanpa harus bergantung sepenuhnya terhadap Negara dan menjadi profesional dalam bidangnya seperti melakukan research-research militer pengembangan teknologi persenjataan hingga pengembangan ekonomi sendiri dari industri militer. Perkembangan MIC akhirnya berkembang dengan menyediakan jasa tentara bayaran yang kemudian berkembang dan menjamur, bisnis-bisnis militer berkembang merupakan akibat dari sistem ekonomi kapitalis liberalis (kapitalisme militer) dan kondisi ini memunculkan persaingan didalam korporasi bisnis militer, sehingga mereka bersaing dalam lobi-lobi militer ke pemerintah dan termasuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri perkembangan tersebut melahirkan istilah kapitalisasi militer dan memunculkan kerajaan-kerajaan bisnis militer yang mengakibatkan pelebaran dan perluasan fungsi maupun aktor yang terlibat didalam bisnis militer sampai pada terlibatnya elit politik maupun militer yang terlibat aktif dalam industri tersebut. Industri militer swasta merupakan bisnis yang disediakan oleh sistem untuk industri militer non Negara untuk ikut berperan seperti komplek industri militer yang memang tujuan awalnya adalah untuk memisahkan antara sipil dan militer, dalam pengertian militer tidak ikut campur dalam ranah politik dan 84
tidak masuk dalam ranah militer. Karena AS adalah Negara yang demokratis, dalam kajian demokratis militer harus dipisahkan dari ranah sipil oleh karena itu Sistem MICdi buat sebagai ―pemisah‖ namun dalam perkembangannya MIC berkembang dengan menyediakan tentara bayaran yang digunakan untuk jasa pengawalan profesional sampai pada kebutuhan perang. MIC juga menciptakan atau memproduksi dan meriset mengenai teknologi persenjataan atau teknologi militer. Gagasan Military Industrial Complex (MIC) ini muncul dan diutarakan oleh Dwigh Eisenhower pada tahun 1961 mantan seorang militer dan presiden AS semakin berkembang dengan kebutuhan membangun militer lebih maju dan berkembang dalam kerangka industrialisasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menangkap tantangan kemanan di masa depan. MIC merupakan industri perang dingin yang spesifik, terstruktur dan penekanan terhadap perdagangan ini di tentukan oleh kebijakan pemerintah dengan aturan yang rumit mengenai peraturan kontrak, adanya hubungan dekat antara kontraktor dan eksekutif pengadaan senjata militer. Perkembangan industri militer swasta mulai berkembang pesat setelah Departemen Pertahanan AS pada tahun 1947 diperkenankannya warga sipil dalam birokrasi pertahanan dan mengubah fokus perhatian dari militer murni terhadap dampak ekonomi dari anggaran pertahanan kepada industri pertahanan atau industri militer swasta. Manajemen Departemen Pertahanan tidak hanya ditangan personil militer tetapi juga dari perusahaan militer swasta dan hal ini menjadikan Departemen Pertahanan sebagai ―circle door‖ bekerja di Departemen Pertahanan atau Pentagon sebelum kemudian kembali ke perusahaan mereka untuk mengembangkan bisnis militer melalui hubungan dengan Departemen Pertahanan. Pada tahun 1961 McNamara meninggalkan kepresidenan Ford Motor 85
Company untuk menjadi Menteri Pertahanan, agar dapat membawa perusahaan pada teknik modern untuk pelaksanaan urusan militer.125 Peningkatan anggaran pengeluaran AS yang dimulai setelah tragedi 9/11 terus berlanjut sepanjang tahun 2000-an. Angaran dasar Pentagon ditambah pengeluaran pada perang di Irak dan Afghanistan mendorong jumlah pengeluaran militer lebih dari $ 700 miliar per tahun, tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II. 126 Ada tiga jenis utama dari kontraktor yang telah memperoleh manfaat dari keamanan setelah 9/11, yaitu: kontraktor untuk membangun kembali (rebuilding and support contractors), kontraktor keamanan swasta ( private military company), dan kontraktor pembuat senjata.127 MIC telah memperkenalkan beberapa wajah baru yaitu perluasan industri jasa militer sejak akhir perang dingin dan ini merupakan hasil dari outsourcing.Penggunaan PMC di Irak merupakan fungsi yang pernah diberikan oleh kekuatan militer atau kementerian pertahanan kepada perusahaan swasta dan sangat diperluas. Pelayanan militer yang disediakan oleh industri swasta tidak hanya mencakup penyediaan keamanan bersenjata, aktivitas yang paling dipublikasikan dari industri ini, namun berbagai layanan 125
J Paul Dunne, Elisabeth Sköns, The Military Industrial Complex, Department of Economic, British University In Egyp, Cairo and University of The West Of Enggland, Bristol, dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Hal. 5 diakses melalui http://carecon.org.uk/DPs/0907.pdf pada 23September 2012. 126 William D. Hartung, The Military-Industrial Complex Revisited: Shifting Patterns of Military Contracting in the Post-9/11 Period, hal 1, diakses melalui http://costsofwar.org/sites/default/files/articles/40/attachments/Hartung%2 0Military%20Industrial%20Complex.pdf pada 28 Januari 2013. 127 Ibid. hal. 2 86
lainnya. Ini termasuk penelitian dan analisis, berbagai jenis layanan teknis seperti teknologi informasi, sistem dukungan, dan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul peralatan militer dan operasional dukungan, termasuk logistik dan intelijen. Sementara beberapa layanan, seperti pemeliharaan peralatan telah menjadi bagian integral dari lengan industri untuk waktu yang lebih lama, ekspansi telah melihat pertumbuhan jumlah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pelayanan militer. Hal ini menunjukan telah terjadi perubahan signifikan dalam baik struktur Defence Industrial Base (DIB), dengan perusahaan baru, seperti KBR, sebelumnya dimiliki oleh Halliburton, menjadi kontraktor Departemen Pertahanan utama untuk penyediaan pembangunan di zona Konflik dan dalam sifat MIC, sebagai perusahaan yang menyediakan jasa militer sering terlibat secara langsung di daerah konflik.128 Kontrak yang diperoleh PMC di Irak, PMC telah mendapatkan keuntungan yang besar Halliburton Company selama tahun 2005 mendapatkan pendapatan sebesar 20,994 juta dolar meningkat 2,6% dari tahun sebelumnya dan profit yang berhasil diperoleh adalah sebesar 2,358 juta dolar. 129DynCorp yang mendapatkan kontrak untuk menangani masalah keamanan, teknologi computer sampai dengan penasihat militer di Irak total bayaran yang diterima oleh DynCorp di Irak pasca invasi adalah sebesar 226,865 miliar dolar setahun. 130 Halliburton dan dibantu oleh anak perusahaannya Kellog Brown& Root, juga mendapatkan kontrak dari U.S Army Corps of Engeneers senilai 7 miliar dolar untuk mengatasi kebakaran di sumur minyak Irak dan membangun kembali infrastruktur minyak Irak, 128
J Paul Dunne, Elisabeth Sköns, Op.cit., hal. 10 Wirawan Sukarwo, Op.cit.,hal. 248 130 Ibid. hal. 266 87 129
yang kemudian kontrak ini semakin meningkat yaitu sebesar 22 miliar dolar yaitu untuk menyuplai makanan, membuatkan rumah sebagian serdadu Irak.131 Kotrak yang diperoleh Bechtel Corporation pada april 2003 sebesar 680 juta dolar dari USAID untuk membangun jembatan jalan, pembangkit listrik dan sekolah. Parson Corporation mendaptkan kontrak sebesar 2,8 miliar dolar, kontrak yang diberikan kepada Parson itu berkaitan dengan kesehatan dan keamanan. 132 Bisnis militer selain nilai kontrak untuk PMC di Irak dapat kita lihat di Blackwater USA, Blackwater USA menyediakan pembuatan senjata dan menjual berbagai jenis senjata api, serta memberikan pelayanan servis senjata, pembersihan alat, perbaikan alat mengukir atau mengetsa logo dan sebagainya. Dan customer dapat menghubungi
[email protected] Bisnis korporasi militer swasta benar-benar maju dan berkembang di Amerika Serikat, sehingga keahlian dan kecanggihan yang dimiliki oleh PMC inilah yang mengundang daya tarik untuk menyewa jasa dari PMC ini sehingga dapat dipastikan kesuksesannya karena didukung oleh peralatan yang canggih dan keahlian yang khusus sehingga kontrak yang diperoleh juga tidak sedikit. Perkembangan PMC yang semakin maju inilah sehingga Peter W. Singer menyimpulkan bahwa dalam perkembangan keamanan yang dianggap sebagai inti kenegaraan dan negara merupakan bukan satu-satunya aktor utama, sehingga membuat negara semakin bergantung pada PMC bahkan negara yang kuat
131
Andhini Op.cit., hal. 87 Ibid. hal 88 133 Ibid. hal. 108 132
88
sekali pun dalam melaksanakan tugas militernya masih bergantung pada PMC.134 Kesimpulan Berdasarkan penjelasan dan analisa data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ―Penggunaan PMC (Private Military Company) dalam Invansi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003‖ adalah sebagai berikut: Melihat dari keadaan politik dalam negeri Amerika Serikat, PMC merupakan kelompok kepentingan dalam invasi Amerika Serikat ke Irak hal ini terlihat dalam kontribusi PMC dalam mendukung Partai Republik dalam kampanye dan memberikan dukungan materi untuk dana kampanye, tiap-tiap PMC yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Republik jelas memiliki kepentingan dengan adanya kontribusi dana kampanye yang diberikan ke Partai Republik jelas tidak sedikit, Science Application International Corporation (SAIC) untuk kontrak di Irak dan Afganistan memiliki kontrak sebesar 38 juta dolar dan memberikan donasi pada kampanye 1999-2002 sebesar 4,7 juta dolar. Flour memberikan donasi pada kampanye pada tahun 1999-2002 untuk golongan Republik sebesar 3,6 juta dolar, DynCorp memberikan donasi untuk kampanye pada tahun 1999-2002 sebesar 1,2 juta dolar, Vinnell Corporation memberikan donasi kampanye pada tahun 1999-2002 untuk golongan Republik sebesar 8,5 juta dolar dan donasi ini diperuntukkan untuk perusahaan induk Northrop Grumman, Bechtel Group memberikan donasi untuk kampanye 1999-2002 sebesar 3,3 juta dolar untuk golongan Republik, Washington Group International memberikan donasi untuk kampanye 1999-2002 sebesar 1,2 juta 134
Peer Schouten. 2012. Theory Talks Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori Hubungan Internasional Abad Ke-21, LP3M UMY&PPSK. hal. 200 89
dolar, untuk golongan Republik. Dan semua PMC yang ikut serta mendukung partai Republik mendapatkan kontrak di Irak dan Afganistan. Dengan adanya kedekatan dan kontribusi terhadap Partai Republik, PMC mendapatkan kontrak dan mengembangkan bisnis militer, sehingga bisnis militer dapat terus berjalan dan hubungan dengan pemerintahan semakin kuat. Dengan adanya kontrak ini maka bisnis militer tidak hanya meliputi penyediaan jasa keamanan namun berbagai kontrak lainnya seperti penelitian dan analisis, berbagai jenis kontrak layanan teknis seperti teknologi informasi, sistem pendukung militer serta pemeliharaan perbaikan peralatan militer, pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional, termasuk logistik dan intelejen. Selain memberikan kontribusi terhadap kampanye Partai Republik, PMC sebagai kelompok kepentingan yang tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari policy influencer yang lainnya yaitu dukungan dari Bureaucratic influencer oleh karena itu PMC melakukan lobi-lobi politik agar mendapatkan dukungan dan kontrak dari Departemen Pertahanan maupun dari Departemen Luar Negeri oleh karena itu PMC menyedikan para pelobi yang handal dan memiliki pengaruh dan kedekatan dengan elit politik yang ada di pemerintahan. Keterlibatan PMC dalam invasi Amerika Serikat ke Irak tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh penting yang berada di dalam PMC, tokoh-tokoh penting ini sebagian besar merupakan aktor pengambilan kebijakan AS, sehingga PMC dapat dengan mudah mendapatkan kontrak dalam invasi AS ke Irak. dan PMC tidak hanya mengandalkan tokoh penting yang berada di dalam PMC maupun elit politik yang memiliki kedekatan dengan PMC melainkan dengan menggunakan lobi-lobi politik yang sehingga menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan maka tidak 90
heran jika elit politik jika pensiun maka dengan mudah bergabung dengan salah satu PMC yang memiliki kedekatan dengan elit tersebut. Dalam mendapatkan kontrak dalam invasi ke Irak, PMC memiliki relasi dan hubungan dengan Elit politik yang berada di dalam pemerintahan Bush dengan demikian PMC dapat dengan mudah untuk mendapatkan kontrak dalam invasi Amerika Serikat ke Irak yang merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan hubungan pola hubungan yang terjalin antara PMC dan elit politik jelas pola hubungan yang saling menguntungkan dan hubungan yang terjalin hanya semata-mata hubungan bisnis. Situasi ekonomi dan milter domestik AS juga mempengaruhi penggunaan PMC, biaya veteran perang yang harus ditanggung oleh pemerintah AS akan semakin meningkat melihat veteran pada perang-perang sebelumnya masih berjumlah sangat banyak yaitu 211.729 dari Perang teluk I, 916.220 dari Perang Vietnam, 161.512 dari Perang Korea, dan 356.190 dari Perang Dunia II dan 3 dari Perang Dunia I dan biaya untuk veteran perang ini adalah 4,3 miliar tiap tahunnya. Pada best case scenario yang mengasumsikan sekitar 1,8 tentara yang dikirim ke daerah konflik hingga 2012, total biaya yang dikeluarkan oleh AS untuk veteran perang adalah sebesar 423 miliar dolar sedangkan pada realistic-moderate scenario mengansumsikan 2,1 juta tentara Amerika serikat sampai tahun 2017, biaya yang dikeluarkan AS sebesar 717 miliar dolar. Bisnis militer yang dilakukan oleh PMC merupakan perkembangan dari Military Industrial Complex (MIC), yang saat ini mulai berkembang tidak hanya mencakup penyediaan keamanan bersenjata, aktivitas yang paling dipublikasikan dari industri ini, namun berbagai layanan lainnya. Ini termasuk penelitian dan analisis, berbagai jenis layanan teknis seperti teknologi informasi, sistem dukungan, dan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul peralatan 91
militer dan operasional dukungan, termasuk logistik dan intelijen dan mendapatkan tempat yang khusus dalam Departemen Pertahanan AS, sehingga PMC akan semakin berkembang dengan adanya dukungan dan dari elit politik dan kontrak-kotrak yang disediakan oleh Departemen Pertahanan dan pentagon dalam upaya penyerangan terhadap aksi teroris yang menyerang AS pasca tragedi 9/11. Dari kesimpulan diatas penulis lebih memfokuskan terhadap penggunaan PMC dalam invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 merupakan tindakan efisiensi dari segi budget maupun efisiensi dari jumlah pengiriman tentara regular, sehingga dengan biaya yang murah, juga menjadi lahan bagi industri militer yang menghasilkan keuntungan dari jasa militer maupun produk militer yang dibuat oleh PMC. Daftar Pustaka Amy Goodman & David Goodman.Perang Demi Uang : Kebusukan Media, Politikus, dan Pebisnis Perang. (Profetik : Jakarta. 2004). Ben Van Heuvelen, The Bush administration‘s ties to Blackwater. http://www.salon.com/2007/10/02/blackwater_bush/ diakses pada 1 februari 2013 Cristian T. Miller, 2007, Blood Money Membuang Jutaan Dolar Menewaskan Ribuan Jiwa & Perusahaan Rakus di Irak, Jakarta, Ufuk Press David Isenberg, Shadow Force, Private Security Contraktors in Iraq, USA: Green Wood Publishing Group http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/2 0020129-11.html diakses pada 27 Desember 2012 http://www.publicintegrity.org/2011/09/02/6021/windfalls-warpentagons-competition-contracts-abysmal-compared-otheragencies diakses pada 16 Januari 2013 92
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/rumsfeld_donald di akses pada 12 Januari 2013. http://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/34719.ht ml diakses pada 20 Januari 2013. Isenberg, David A Fistful of Contraktors: The Case for a Pragmatic Assessment of Private Military Companies in Iraq,Research Report 2004.4 September 2004, Basic Research Report, British American Security Information Council Joseph E. Stiglitz dan Linda J. Bilmes. 2008. Perang Tiga Triliun Dolar, Bencana Ekonomi Di Balik Invasi Amerika Ke Irak. Bandung.PT Mizan Pustaka. J Paul Dunne, Elisabeth Sköns, The Military Industrial Complex, Department of Economic, British University In Egyp, Cairo and University of The West Of Enggland, Bristol, dan Sukarwo, Wirawan 2009.Tentara Bayaran AS Di Irak : Sebuah Konspirasi Neoliberal AS Untuk Memimpin Dunia, Jakarta: Gagasmedia. Khoirul Anwar ― Perbandingan Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Irak Iran Dalam Dugaan Kepemilikan Senjata Pemusnah Massal Pada Masa George W. Bush‖ Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiya Malang 2012. Knut Royce, Nathaniel Heller, Cheney led Halliburton to feast at federal trough, State Department Questioned Deal With Firm Linked to Russian Mob. Dipublikasikan http://www.publicintegrity.org/2000/08/02/3279/cheneyled-halliburton-feast-federal-trough diakses pada 16 Januari 2013. Laura Peterson, Privatizing combat, the new world order di publikasikan di http://www.publicintegrity.org/2002/10/28/5678/privatizingcombat-new-world-order, di akses pada 16 Januari 2013. 93
Michael Hardy, Five to vie for counter-narcoterrorism work. http://washingtontechnology.com/articles/2007/09/10/fiveto-vie-for-counternarcoterrorism-work.aspx diakses pada 16 januari 2013. Minyak di balik 'Krisis Irak', REPUBLIKA tanggal 13-Maret-03 diakses melalui http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bap penas4 Peer Schouten. 2012. Theory Talks Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori Hubungan Internasional Abad Ke-21, LP3M UMY&PPSK. hal. 200 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Hal. 5 diakses melalui http://carecon.org.uk/DPs/0907.pdf pada 23September 2012. Sharon Weinberger, Windfalls of war: Pentagon's competition for contracts abysmal compared to other agencies, Other federal departments put most of their contracts out for competition. Why can't Defense? Sihbudi. , Riza 2007. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara Muslim, Jakarta: Mizan. Veronica Sintha Saraswati. 2009. Imperium Militer Swasta: Neoliberalisme, Korporasi Bisnis Keamanan Kontemporer. Yogyakarta : Resist Book. William D. Hartung, The Military-Industrial Complex Revisited: Shifting Patterns of Military Contracting in the Post-9/11 Period, hal 1, diakses melalui http://costsofwar.org/sites/default/files/articles/40/attachme nts/Hartung%20Military%20Industrial%20Complex.pdf pada 28 Januari 2013.
94
Pengaruh Pemberitaan CNN terhadap Legitimasi Masyarakat Atas Kebijakan AS dalam Invasi Irak Tahun 2003 Oleh : Tri Jayanthi Purbasari
Pendahuluan Media massa di dunia merupakan suatu komudite penting didunia terlebih di Negara Amerika Serikat, media massa membuat suatu peristiwa menjadi penting untuk diketahui, karena peristiwa atau berita jika melalui media massa akan tampak lebih menarik dan membangkitkan opini masyarakat. Media mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu fenomena politik didalam negaranya. Media akan dapat mempengaruhi masyarakat dari seberapa besar masyarakat percaya pada media tersebut, dan CNN merupakan media terpercaya dalam masyarakat dunia terlebih masyarakat asal media ini berada (Amerika Serikat). CNN (cable news network) mejadi media yang banyak mempengaruhi masyarakat dalam bidang politik, dimana menjadi sangat terpercaya setelah Perang Teluk (Gulf War) 1991 yang menunjukkan invasi Amerika pertama terhadap Irak untuk memukul mundur atau tidak melakukan invasinya terhadap Kuwait, yang juga menjadi invasi pertama Amerika terhadap Irak yang membentuk opini masyarakat Amerika terhadap Irak. Setelah peristiwa 11 september merupakan salah satu peristiwa yang mendapat perhatian sangat besar masyarkat Amerika, dan berita berkaitan dengan serangan tersebut juga tidak kalah mendapat perhatian dari masyarakat dari terorisme, negara yang mempunyai kaitan dengan peristiwa tersebut hingga kebijakan luar negara yang diambil dikaitan dengan peristiwa tersebut bahkan 95
kebijakan yang diambil untuk menginvasi Irak merupakan keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Hal ini tidak luput dari keikutsertaan media untuk merangkai peristiwa tersebut salahsatunya CNN, karena media ini memiliki rating penontonya paling konsatan mengikuti peristiwa tersebut. untuk memastikan opini masyarakat sama dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga membentuk legitimasi masyarakat mendukung kebijakan AS terhadap invasi Irak 2003. Dengan katalain bagaimana pemberitaan CNN terhadap Legitimasi masyarakat atas kebijakan Amerika Serikat dalam invasi Irak tahun 2003. Popularitas CNN Mengagendakan Peristiwa Irak Berita-berita berkaitan tentang Irak dalam masyarakat Amerika serikat sudah dimulai jauh sebelum tragedi runtuhnya World Tread Center pada 11 september 2001, namun tragedi inilah yang memunculkan kembali berita-berita tentang Irak. Berita tentang Irak dimulai saat 1991 yang menjadi berita live report pertama tentang perang melalui media pertelevisian dan itu adalah CNN. CNN membuat isu-isu Irak menjadi penting dengan menayangkan rudal yang melesat dari atas ibukota Irak, peluru pelacak dilangit malam, sirene yang meraung-raung yang ditayangkan di saluran televise di dunia. Karena keunggulan teknologi yang dimiliki CNN dimana wartawan yang dilengkapi kamera ringan, fasilitas editing digital, dan satelit telepon bergerak.135 Kelebihan yang terlihat itulah membuat CNN mendapat perhatian lebih masyarakat Amerika tentang keadaan perang di Irak 135
Tarek cherkaoui, 2010, Orientalism, Pan-Arabism, and Military-Media Warfare: a Comparison between CNN and Aljazeera Coverage of The Iraq War, AUT university, hlm 122 http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/1028/CherkaouiT. pdf;jsessionid=317B3C46462217BFBCDE9F194A91C48B?sequence=3 96
dan menanfaatkan para penonon di negaranya yang memiliki hubungan dengan pasukan, sehingga simpati keluarga militer dan masyarakat yang akhirnya menjadi bagian penting dari membangun dukungan masyarakat untuk kebijakan AS. 136 Disini CNN menampikkan isu-isu yang kuat seperti keamanan nasional, dan penyelamatan, dimana saat itu Saddam sebagai ancaman bagi Amerika, dan penyiaran yang menyatakan Irak sebagai musuh. 137 Inilah yang menjadi popularitas CNN dalam masyarakat Amerika, CNN mampu membuat persitiwa Perang Teluk menjadi penting dan Irak merupakan ancaman besar, karena publik percaya dengan laporan yang ditayangkan oleh CNN. Seperti survey rating Nielsen rating service pada 17 january 1991 mengalami lonjakan sebesar 27.1% dalam siaran live dalam tayangan serangan pertama perang teluk, 138 juga dapat dlihat dalam jajak pendapat yang dilakukan The People, Press and Politics, 30 Maret 1991, Setelah Perang Teluk, 61% masyarakat mengatakan CNN melakukan peliputan konflik terbaik.139 Menjadikan CNN menjadi sumber berita yang pertama dicari untuk mengetahui peristiwa / berita internasional terbaru, salah satunya mengenai Irak.
Masyarakat memandang CNN CNN sebagai media massa internasional dapat dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dimata masyarakat Amerika. Hal ini terbukti pada tabel di dimana pemberitaannya lebih 136
Douglas Kellner, 1992, The Persian Gulf TV War, hlm 86-88 ISBN: 0-81331615-4 137 http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/1028/Cherkaoui T.pdf;, hlm121-123 138 Op.Cid Dogulas Kellner hlm 141 139 Michael J. robinson, two decade of American news preverence, hlm 3 http://pewresearch.org/assets/pdf/NewsInterest1986-2007Part2.pdf 97
banyak mendapat kepercayaan dibandingkan 4 media besar lainnya di Amerika. Tabel 1 : Tingkat Kepercayaan Pertahun (%)140
Kabel CNN C-SPAN MSNBC CBS News Fox News
1996 38 30 32 -
1998 42 32 28 -
2000 39 33 28 29 26
2002 37 30 28 26 24
Tahun-tahun saat berita Irak menjadi berita terpopuler di Amerika tahun 2002-2003, CNN juga menjadi media yang menjadi peringkat pertama yang dipilih masyarkat untuk mendapat berita baik nasional maupun Internasional seperti pada grafik berikut: Grafik 2.1 : CNN merupakan Chennel peringakat pertama, untuk mendapat berita Nasional dan Internasional 141
persentase responden
Dimana masyarakat pergi untuk mendapat berita, saluran khusus 30 25 20
CNN
15
Fox News
10
MNSBC
5
0 Jan.2002
140
Jul.2003 Agust.2003 Oct.2003 Waktu
News Audiences Increasingly politicized: Choice of President Matters More in 2004, rilis 8 juni 2004 http://www.people-press.org/2004/06/08/iwhere-americans-go-for-news/ 141 http://stateofthemedia.org/2004/cable-tv-intro/audience/ 98
Sumber : Pew Research Center for the People and the Press, ―President‘s Criticism of Media Resonates, But Iraq Unease Grows,‖ www.peoplepress.org
CNN dalam Sistem Politik Media massa di amerika tidak sepenuhnya bebas selau ada aturan dan semua media di Amerika diharapkan untuk mematuhi undang-undang tersebut. Badan yang mengatur penyiaran di Amerika yaitu Federal Communication Commission (FCC)142, memlalui badan ini pemerintah mencoba mengatur peliputan tentang perang salah satunya pengaturan tentang Invasi Irak, yaitu embedded 143 reporter disepanjang perang Irak. Dimana untuk mendapat embedded ini masyarakat melakukan bias untuk mendapatkan izin akses meliput perang kegaris depan, dan CNN menjadi media utama yang menyiarkan liputan siaran tersebut dan banyak masyarakat yang menotnonya.144 Untuk mendapat akses esklusisf tersebut media memiliki politik news untuk mempertahankan rating media melakukan bias pada sensasi, terutama pada peristiwa yang melibatkan peperangan, dengan menampilkan kekerasan, konflik, dan politik. Dalam isu Invasi Irak untuk mendapatkan akses perang tersebut media memerlukan pendapat masyarakat yang sama dengan agenda pemerintah untuk mendapat sumber berita baru, melalui peliputan invasi tersebut. CNN yang merupakan salah satu media televise
142
Shirley Biagi, 2010, Media/ Impact: an introduction to mass media, edisi 9, penerjemah; mochammad irfan dan wulung wira mahendra, Jakarta; Salemba humanika, hlm 376 143 Jurnalis yang diizinkan meliput perang pada garis depan perang dalam pengawasan militer AS. 144 Ibid hlm 318 99
memiliki kredibilitas tinggi yang memiliki effek yang besar terhadap opini massa.145 Bingkai Berita Irak dalam CNN News CNN yang meliputkan setiap perkembangan mengenai peristiwa serangan 11 September yang merupakan tindakan dari terorisme. Pesawat komersial yang telah dibajak oleh teroris ini telah menghantam World Trade Center dan Pentagon. CNN breaking news menyebutkan 11 September merupakan a day of terror, karena saat itu merupakan runtutan serangan terorisme terbesar yang dialami Amerika.146 Pemberitaan CNN kemudian makin berkembang beberapa hari setelah serangan, diamana CNN berhasil mendapatkan 18 namanama yang diyakini sebagai pembajak pesawat dalam serangan terorisme 11 September 2001. Salah satu nama yang ditemukan yaitu Mohammed Atta.147 Isiu ini terus berkembang dimulai dengan Isu perang melawan terror kemudian terkait dengan Irak, seperti yang disiarkan CNN pada 18 September 2001 dengan judul berita Investigation Continues Into Terrorist Network, yang dinyatakan adanya pertemuan pelaku teroris dengan intelejen Irak diawal tahun penyerangan 11 september. Berita tentang laporan ini digunakan untuk menimbulkan pertanyaan atau prasangka publik Amerika tentang aktivitas intelejen Irak dengan jaringan terorisme mengenai penyerangan 11 September. Irak dianggap penting untuk diperhatikan masyarakat 145
http://wps.prenhall.com/hss_dye_politics_5/6/1740/445516.cw/index.html CNN breaking news, A Day of Terror, 11 sep 2001- 17:50 waktu setempat http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0109/11/bn.58.html 147 CNN breaking news, America Under Attack: List of Name of 18 Suspected Hijackers, 14 sep 2001- 10:11 waktu setempat http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0109/14/bn.01.html 100 146
sebagai ancaman, karena kemungkinan adanya senjata tersebut masih ada dan daerah yang digunakan teroris untuk pangkalan dan tempat produksi senjata tersebut adalah Irak. Yang terlihat pada laporan CNN, dengan menelusuri tempat persembunyian Al Qaeda yang telah ditinggalkan, menemukan 64 rekaman video dalam CNN special investigation: Terror on Tape 148 yang mendapat fakta bahwa jaringan teroris memiliki sarana untuk memproduksi dan menggunakan senjata pemusnah massal. 149 Berita tentang video dan kaitanya dengan Irak diperkuat dengan laporan dari para ahli pada 2 September 2002 bahwa Irak memiliki berton-ton senjata kimia, dan meyakini bahwa Irak mungkin telah menimbun 600 materik bahan tersebut. dalam berita Experts: Iraq has tons of chemical weapons 150. Berita ini yang kemudian menimbulkan kontroversi akankah Amerika Serikat menyerang Irak, dimana isu penyerangan tentang Irak dibuat sedemikian rupa, untuk menjadikan serangan tersebut sebagai Bentuk pembelaan atau antisipasi yang dilakukan Amerika, yaitu dengan melakukan investigasi sendiri tentang keberadaan Sejata Pemusnah Massal dan percaya bahwa masih adanya senjata tersebut di Irak. Untuk menangani kasus Irak, pemerintah memiliki stategi keamanan yang kemudian dibahas dalam CNN Dissecting the case against Iraq151 pada 3 febuari 2003 berita ini terlihat bahwa ingin 148
CNN live event,/special, terror on tape, inside al qaeda, 25 agst 2002, wkt 22:00 http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0208/25/se.01.html 149 ―Cheney cites 'risks of inaction' with Iraq‖ 27 agust 2002, CNN.com http://archives.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/08/26/cheney.iraq/ 150 Experts: Iraq has tons of chemical weapons, 4 sept 2002 CNN. http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/09/02/iraq.weapons/index.htm l 151 CNN inside politics, The administration's rationale for war with Iraq is based on new and old evidence—as well as passionate conviction. 3 febuari 2003 101
menyampaikan metode keamanan yang dilakukan Bush yaitu preemtive merupakan sesuatu yang tepat, karena tindakan ini untuk mencegah atau menghentikan negara-negara yang bermusuhan dan bagi teroris untuk mendapat senjata pemusnah massal. Membuat masyarakat yakin tindakan ini untuk menghentikan Sadam yang memiliki senjata pemusnah karena membahayakan keamanan AS dan bahkan Global. Agar masyarakat memberikan legitimasinya yang berupa dukungan CNN terhadap invasi Irak pada 19 Maret 2003, CNN memberitakan bagaimana dukungan dari dunia internasional seperti dukungan militer dari Australia dan Inggris, berupa pasukan untuk berada di Irak setelah ultimatum Bush pada Sadam Hussein 17 Maret.152 Namun jajak pendapat yang ditayangkan CNN dalam CNN Live On location, Polls Show Majority of American Public Support Bush's Ultimatum mengatakan bahwa, survey yang dilakuakan pada 780 orang dalam satu setengah jam saja memperlihatkan adanya dukungan, lebih dari dua pertiganya mengatakan mereka mendukung perang, dan mayoritas juga mengatakan apa yang dilakukan Presiden akan membuat Amerika lebih aman. Padahal sudah jelas bahwa masih belum adanya dukungan dari PBB untuk melakuakan invasi sebagai pre-emptive untuk menghindari serangan senjata pemusnah massal.153 Dukungan publik inilah merupakan hasil dari upaya-upaya pemberitaan/ informasi yang dilaporkan CNN. http://www.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/02/03/timep.evidence.iraq.tm/in dex.html?iref=allsearch 152 CNN Inside Politics, Iraqis Show Defiance As Saddam Rejects President Bush's Deadline; Are Countries Turning Against America Or Just President Bush?, 18 mart 2003, 16;00 ET http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0303/18/ip.00.html 153 CNN Live On location, Polls Show Majority of American Public Support Bush's Ultimatum, 18 mart 2003, 14;54 ET http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0303/18/lol.12.html 102
Konten berita berkaitan dengan Irak sepanjang pra-invasi seperti berita diatas kemungkinan besar masyarakat untuk melegitimasi kebijakan Invasi Irak sebagai tanda dukungan mereka. Opini yang terbentuk tentang Irak Opini publik Amerika tentang timur tengah khususnya Irak telah dimulai lama sebelum serangan 11 September 2001. Saat Perang Teluk opini masyarakat Amerika telah menggap Irak sebagai ancaman. Terlihat tentang berita yang berkembang selama 1990/1991 Perang Teluk Persia, merupukan kontroversi atas pendudukan Kuwait oleh Irak, dimana dalam cerita tersebut adanya penggunaan senjata kimia oleh Saddam Hussein.154 Melihat apa yang ada, opini publik saat itu berpihak untuk mendukung pemerintah menyerang Irak agar mundur dari Kuwait.155Melalui berita yang menyerukan penarikan Irak keluar dari Kuwait dorongan publik untuk upaya perang melonjak. Pada 16 januari 1991 keputusan Bush senior untuk meluncurkan serangan udara, membuat opini publik sebesar 80% menyatakan dukungannya untuk perang denga tujuan mengusir Irak dari Kuwait, dan presiden mendapat rating persetujuan yang tinggi atas kebijakan luar negerinya.156 Namun dalam invasi Irak 2003 opini publik yang muncul dimulai saat serangan 11 september 2001, bermula pada opini 154
J lewis , the gulf war : a study of the media, public opinion and public knowledge, di posting phil taylor, the institute of communication studies, university of leeds, UK http://icswww.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=30&paper=738 155 Ibid 156 David W. Moore, Americans Believe U.S. Participation in Gulf War a Decade Ago Worthwhile, 26-2-2001, http://www.gallup.com/poll/1963/Americans-BelieveUS-Participation-Gulf-War-Decade-Ago-Worthwhile.aspx 103
masyarakat yang berkembang mengenai jaringan terorisme. Mengamati hasil survei yang dilakukan oleh PEW pada akhir-akhir September 2001 tentang menyatakan bahwa mayoritas (57%) percaya terlibat dalam aksi militer untuk menghentikan perang di masa depan, dan kekuatan militer menjadi penting untuk melawan terorisme.157 Opini publik Amerika tentang perang melawan teroris semakin meluas, dan kepercayaan untuk melakukan aksi militer/ invasi bahkan ketika perang diperluas ke beberapa Negara yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan terorisme. Opini publik untuk melakukan aksi militer terhadap teroris mendapat persetujuan di akhir tahun 2001 untuk melanjutkan aksi tersebut, opini masyarakat untuk melakukan tindakan militer di Irak lebih besar dari pada Negara lain yang disebutkan dalam survey Gallup 25 januari 2002. (mendukung tindakan militer, 77% di Irak, 71% Iran, 62% Somalia). 158 Tidak hanya kaitanya dengan terorisme, opini yang berkembang di masyarakat juga mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak. Namun isu tersebut menjadi isu yang penting setelah buktiyang diberitakan oleh CNN tentang FBI yang menelusuri pelaku terror 11 September pernah menemui inteljen Irak awal tahun 2001. Keterkaitan Al Qaeda dengan senjata pemusnah massal setelah bin Laden menyatakan kepemilikan senjata nuklir, dan jaringan yang mendukung berkembangnya senjata tersebut 157
Military Action A Higher Priority Than Homeland Defense, rilis 27 september 2001, www.people-press.org,http://www.peoplepress.org/2001/09/27/military-action-a-higher-priority-than-homelanddefense/ 158 Public Optimistic on Progress of War on Terrorism, Gallup/CNN/USA Today,rilis 25 januari 2002, gallup.com , http://www.gallup.com/poll/5227/Public-Optimistic-Progress-WarTerrorism.aspx 104
dengan memiliki pangkalan. Dengan opini publik ini masyarakat menjadi mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan tindakan militernya terhadap Irak sebagai tindakan pre- emtive atas apa yang dimiliki Irak dan yang akan dilakukan dengan kepemilikan tersebut terhadap Amerika. yang terlihat pada grafik berikut : Grafik 2.2 : Dukungan perang karena, percaya Irak ditemukan fasilitas untuk membuat senjata pemusnah massal 159
Kepercayaan atas perang tersebut juga didukung karena opini publik yang percaya bahwa militer perlu karena adanya kekawatiran tentang serangan yang akan dilakukan Irak dengan senjata pemusnah massalnya dengan prosentase 79%. 160 Opini publik yang berkembang sebagian besar dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka mengikuti berita tentang suatu peristiwa. Orang Amerika menyetujui perang/ invasi karena mereka mengikuti berita tersebut. Ini terlihat pada pendukungan atas perang Irak. Mereka yang 159
Steven Kull, 2003, Mispreceptions, The Media and The Iraq War, The Pipa/ Knowledge Network Poll, hlm 9 www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqMedia.../IraqMedia_Oct03_rpt.pdf , hlm 10 160 Steven Kull, American on the Conflict With Iraq, 2002, THE PIPA/KNOWLEDGE NETWORKS POLL, www.pipa.org/.../Iraq/IraqConflict_Oct02/IraqConflict%20Oct02%20rpt.p df 105
mendukung Bush karena mengikuti berita sebesar 86% dari pada mereka yang tidak mengikuti berita. 161 Beberapa yang menyebabkan invasi Amerika ke Irak karena berbagai alasan yang dimiliki di massa lalu. Beberapa yang mendasari invasi Irak menjadi legitimasi dimulai di akhir perang dingin dengan munculnya campur tangan kemanusiaan, dimana kekuatan luar dapat bertindak atas nama hak asasi manusia dan legitimasi demokrasi, tidak hanya mempunyai hak namun memiliki kewajiban untuk melakukan. Namun dalam Negara demokrasi legitimasi merupakan persetujuan yang besar dari apa yang berkembang dimasyarakat, terlihat adanya dukungan publik atas keputusan untuk melancarkan serangan, dimana keyakinan atas perang melonjak setelah siaran CNN 17 Maret tersebut yang mengalami lonjakan sebesar 21%, 162 bahkan persetujuan terus meningkat kepada Bush atas perang melawan Irak sebanyak 72% pada tanggal 24 Maret 2003. 163 Berita Pembentuk Opini Publik dasar legitimasi Masyarkat CNN merupakan media internasional yang sudah dikenal masyarakat dunia sejak lama. Pemberitaan-pemberitaan pada media ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia internasional. 161
Steven Kull, 2003, Mispreception, the Media and the Iraq War, THE PIPA/KNOWLEDGE NETWORKS POLL, hlm 20, http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqMedia_Oct03/IraqMedia_Oct 03_rpt.pdf 162 David W moore, Americans Express Strong Support for War, rilis 21 maret 2003 http://www.gallup.com/poll/8035/Americans-Express-StrongSupport-War.aspx, 163 Frank Newport, Seventy- two Precent of Americans Support War Against Iraq, rilis 24 maret 2003, http://www.gallup.com/poll/8038/SeventyTwo-Percent-AmericansSupport-War-Against-Iraq.aspx#1 106
CNN menjadi media yang diperlukan untuk mendapatkan informasi, berita-berita yang ditayangkan media besar seperti CNN ini menjadi peristiwa penting bagi masyarakat AS maupun dunia. Dalam penerapannya pemberitaan CNN memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini public Amerika, termasuk dalam berita-berita terkait invasi Irak. Berita-berita terkait Irak akan lebih mudah tertanam dalam opini masyarakat jika media yang menyiarkan atau meliput merupakan media yang besar dan merupakan media yang dipercaya yaitu CNN. Ini terlihat pada kampanye pemerintah mengenai war on terror, yang mengaitkan Irak yaitu sepanjang 2002 CNN juga menjadi sumber berita bagi masyarakat untuk mendapat berita baik nasional maupun internasional, ditambah lagi sepanjang 2002-2003 berita mengenai perdebatan mengenai perang Irak juga menjadi top berita yang banyak menarik perhatian masyarakat dibanding dengan berita yang lain.164 Opini publik dalam suatu isu akan bersifat laten atau terpendam, opini ini akan aktif jika ada isu yang memiliki konflik didalamnya dalam suatu lingkungan yang menimbulkan rasa gelisah dalam lingkungan masyarakat tersebut, dan isu perang Irak merupakan salah satunya. Opini masyarakat yang dianggap sebagai sumber terbesar dari kekuasaan termasuk dalam isu perang dengan Irak. Legitimasi terhadap kebijakan invasi Irak 2003 ini merupakan hasil dari opini kolektif masyarakat Amerika dan bukan dari paksaan penguasa melainkan dari rasa kewajiban untuk meneggakkan hukum, yang timbul dari keyakinan bahwa tindakan 164
Public Wants Proof of Iraqi Weapons Programs Majority Says Bush Has Yet to Make the Case; Iraq, Economy Top News Interests, relis : 16 januari 2003, Pew Research Center, http://www.people-press.org/2003/01/16/publicwants-proof-of-iraqi-weapons-programs/ 107
invasi bukanlah pelanggaran. Keyakinan masyarakat dalam kebijakan ini merupakan konstruksi berita yang dilakukan CNN dan kepercayaan masyarakat terhadap CNN untuk mendapatkan berita yang mereka butuhkan bahkan dalam berita yang berkaitan dengan Irak, terlihat pendukung perang tersebut kebanyakan mengikuti berita berkaitan Irak, dari dukungan masyarakat yang terlihat dari indicator opini masyarakat yaitu organisasi survey ini yang membuat invasi terlegitimasi, karena sebagai indicator yang dipikirkan sebagian besar masyarakat yang terlihat dalam survey yang dilakukan sebagian besar lembaga survey yang menunjukkan banyaknya dukungan atas tindakan invasi. Kesimpulan Sebagai bukti bahwa berita-berita berkaitan dengan Irak memiliki pengaruh dengan melihat kaitan berita dengan opini publik yang muncul pada saat itu, dan media apa yang dipercaya untuk mendapat berita. Berita-berita irak merupakan topik berita yang menarik sepanjang 2002 dan awal 2003, Berita tersebut memperlihatkan keterkaitan Irak dengan serangan 11 september dengan persentase 58%,165 berita tentang adanya senjata pemusnah massal di Irak, dengan persentase kepercayaan 73%. 166 Dari berita yang ada sepanjang menjelang invasi Irak, sebagian besar rakyat yang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan invasi Irak. Pendukung terbesar perang adalah mereka yang mengikuti berita, dan sepanjang 2002 hingga 2003. CNNlah 165
Steven Kull, 2003, Mispreceptions, The Media and The Iraq War, The Pipa/ Knowledge Network Poll, hlm 9 www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqMedia.../IraqMedia_Oct03_rpt.pdf 166 Steven Kull, 2003, Mispreceptions, The Media and The Iraq War, The Pipa/ Knowledge Network Poll, hlm 9 www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqMedia.../IraqMedia_Oct03_rpt.pdf , hlm 10 108
media yang menjadi media diperingkat pertama untuk mendapat berita baik nasional dan internasional. Dapat disimpulkan berita tentang Irak sebelum invasi yang dikeluarkan oleh CNN dengan dikonstruksi seperti penelitian diatas mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat untuk invasi Irak, dukungan yang besar inilah seperti yang menjadi dasar legitimasi kebijakan invasi Irak, karena keyakinan legitimasi invasi ini merupakan cerminan dari dukungan masyarkat Amerika untuk menyerang Irak. Daftar Pustaka Biagi, Shirley 2010, Media/ Impact: an introduction to mass media, edisi 9, penerjemah; mochammad irfan dan wulung wira mahendra, Jakarta; Salemba humanika Cherkaoui, Tarek 2010, Orientalism, Pan-Arabism, and Military-Media Warfare: a Comparison between CNN and Aljazeera Coverage of The Iraq War, AUT university CNN breaking news, A Day of Terror, 11 sep 2001- 17:50 waktu setempat http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0109/11/bn.58.ht ml CNN breaking news, America Under Attack: List of Name of 18 Suspected Hijackers, 14 sep 2001- 10:11 waktu setempat http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0109/14/bn.01.ht ml CNN live event,/special, terror on tape, inside al qaeda, 25 agst 2002, wkt 22:00 http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0208/25/se.01.ht ml
109
Cheney cites 'risks of inaction' with Iraq‖ 27 agust 2002, CNN.com http://archives.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/08/26/cheney.ir aq/ Experts: Iraq has tons of chemical weapons, 4 sept 2002 CNN. http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/09/02/iraq.wea pons/index.html CNN inside politics, The administration's rationale for war with Iraq is based on new and old evidence—as well as passionate conviction. 3 febuari 2003 http://www.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/02/03/timep.evide nce.iraq.tm/index.html?iref=allsearch CNN Inside Politics, Iraqis Show Defiance As Saddam Rejects President Bush's Deadline; Are Countries Turning Against America Or Just President Bush?, 18 mart 2003, 16;00 ET http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0303/18/ip.00.ht ml CNN Live On location, Polls Show Majority of American Public Support Bush's Ultimatum, 18 mart 2003, 14;54 ET http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0303/18/lol.12.ht ml David W. Moore, Americans Believe U.S. Participation in Gulf War a Decade Ago Worthwhile, 26-2-2001, http://www.gallup.com/poll/1963/Americans-Believe-USParticipation-Gulf-War-Decade-Ago-Worthwhile.aspx David W moore, Americans Express Strong Support for War, rilis 21 maret 2003 http://www.gallup.com/poll/8035/AmericansExpress-Strong-Support-War.aspx Public Optimistic on Progress of War on Terrorism, Gallup/CNN/USA Today,rilis 25 januari 2002, gallup.com ,
110
http://www.gallup.com/poll/5227/Public-OptimisticProgress-War-Terrorism.aspx Frank Newport, Seventy- two Precent of Americans Support War Against Iraq, rilis 24 maret 2003, http://www.gallup.com/poll/8038/SeventyTwo-PercentAmericans-Support-War-Against-Iraq.aspx#1 Kellner, Douglas.1992, The Persian Gulf TV War, hlm 86-88 ISBN: 08133-1615-4 Kull, Steven. American on the Conflict With Iraq, 2002, THE PIPA/KNOWLEDGE NETWORKS POLL, www.pipa.org/.../Iraq/IraqConflict_Oct02/IraqConflict%20O ct02%20rpt.pdf Kull, Steven. 2003, Mispreceptions, The Media and The Iraq War, The Pipa/ Knowledge Network Poll, hlm 9 www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqMedia.../IraqMedia _Oct03_rpt.pdf Lewis, J. the gulf war : a study of the media, public opinion and public knowledge, di posting phil taylor, the institute of communication studies, university of leeds, UK http://icswww.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&fold er=30&paper=738 Military Action A Higher Priority Than Homeland Defense, rilis 27 september 2001, www.people-press.org,http://www.peoplepress.org/2001/09/27/military-action-a-higher-priority-thanhomeland-defense/ News Audiences Increasingly politicized: Choice of President Matters More in 2004, rilis 8 juni 2004 http://www.peoplepress.org/2004/06/08/i-where-americans-go-for-news/ Public Wants Proof of Iraqi Weapons Programs Majority Says Bush Has Yet to Make the Case; Iraq, Economy Top News Interests, relis : 16 januari 2003, Pew Research Center, http://www.people111
press.org/2003/01/16/public-wants-proof-of-iraqi-weaponsprograms/ Robinson, Michael J. two decade of American news preverence, http://pewresearch.org/assets/pdf/NewsInterest19862007Part2.pdf http://stateofthemedia.org/2004/cable-tv-intro/audience/ http://wps.prenhall.com/hss_dye_politics_5/6/1740/445516.cw/index. html
112
Ancaman Keamanan Manusia Dalam Rekonstruksi Amerika Serikat Melalui Intervensi Kemanusiaan Di Irak Oleh : Puspita Imani
Pendahuluan Invasi Amerika Serikat atas Irak pada 20 Maret 2003, membuat dunia terkejut. Amerika Serikat melakukan penyerangan ke Irak meskipun ia tidak mendapat persetujuan dari PBB dan 3 anggota DK PBB dan pada saat itu Amerika Serikat hanya didukung oleh Inggris dan koalisinya.empat badan pemeriksa senjata internasional PBB (UNSCOM (United Nations Special Commision), IAEA (International Atomic Energy Agency), IISS (International Institute of Strategic Studies), dan UNMOVIC (United Nation Monitoring, Verification, and Inspection Commision))telah melakukan pemeriksaan di Irak untuk membuktikan tuduhan Amerika Serikat bahwa pemerintah Irak memiliki senjata pemusnah massal (weapon mass destruction), namun hal tersebut tidak terbukti. Amerika Serikat tetap melanjutkan keputusannya menyerang Irak setelah memberikan peringatan kepada Saddam Hussein untuk segera meninggalkan Irak dalam waktu empat puluh delapan jam, jika tidak Amerika Serikat akan menyerang Irak 167. Amerika Serikat akhirnya menyerang Irak karena Saddam Husein menolak untuk meninggalkan Irak. Amerika Serikatberhasil menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein, yang telah berkuasa di Irak selama 24 tahun lamanya dan dominasi partai Ba‘ath selama 35 tahun.Irak mulai dipimpin oleh Saddam Husein pada tahun 1979. 167
T.Christian Miller,2006.Membuang Jutaan Dolar, Menewaskan Ribuan Jiwa, & Perusahaan Rakus di Irak.Ufuk:Jakarta 113
Pada masa kepemimpinan Saddam, Irak dipimpin secara otoriter dan sering mengalami peperangan. Akibatnya Irak menderita kerugian yang besar dan kerugian tersebut berdampak langsung pada kondisi ekonomi rakyat Irak. Ekonomi Irak semakin menurun setelah terjadi perang dengan Kuwait. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan jatuhnya sanksi PBB ke Irak. Pendapatan Irak menurun sekitar 95 persen, penyakit menyebar, dan tidak ada obat yang dapat menghentikannya. Lebih dari dua ratus ribu anak-anak meninggal karena sanksi tersebut. Hanya para elite partai Ba‘ath dan Saddam Husein yang tidak merasakan penderitaan rakyat Irak 168. Pasca tumbangnya pemerintahan Saddam, Irak berada di bawah pemerintahan sementara pendudukan Amerika Serikat selama 2 tahun. Selama 2 tahun tersebut tidak ada perkembangan yang berarti bagi Irak bahkan setelah diserahkannya kembali pemeritahan Irak kepada rakyatnya , Irak tidak mengalami perubahan dan kondisi Irak pasca intervensi tidak menjadi normal dan lebih baik. Irak masih sangat membutuhkan peran Amerika Serikat untuk mengembalikan kondisi Irak seperti semula karena Irak masih harus menjalani sanksi PBB akibat serangan Irak ke Kuwait, dengan membayar sebesar 5% hasil penjualan minyak untuk mengganti biaya kerugian perang IrakKuwait pada lembaga khusus yang ditunjuk oleh PBB 169 dan Irak juga masih membutuhkan bantuan dari tentara AS untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah Irak.Pasca invasi kondisi Irak menjadi kacau, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Ketidakstabilan inilah yang membuat kondisi Irak menjadi semakin parah. Tidak ada perdamaian yang dijanjikan oleh Amerika Serikat, 168
Tamim Ansary, 2009, Dari Puncak Baghdad: Sejarah Dunia Versi Islam,Jakarta:Zaman hlm 547 169 Kedaulatan Irak Masih Tergadai, dapat di akseshttp://international.okezone.com/read/2010/09/05/18/370243/kedaulat an-irak-masih-tergadai di akses 02 November 2010 114
yang ada hanyalah kekacauan. Pemerintah Irak yang baru harus berjuang membangun kembali negara mereka yang telah porak poranda karena invasi Amerika Serikat. Selama 7 tahun (2003 – 2010) pendudukan Amerika Serikat di Irak telah banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kehadiran pasukan pendudukan Amerika Serikat di Irak banyak yang tidak menginginkannya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya seranganserangan yang ditujukkan kepada pasukan pendudukan. Meskipun begitu Irak masih membutuhkan bantuan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan. Pemerintah Irak pernah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk tetap menempatkan 5.000 personil pasukan AS di Irak yang ditugaskan melatih pasukan militer Irak. Kehadiran Amerika Serikat di Irak hanya memperparah kondisi negara tersebut yang sebelumnya pada masa Saddam Hussein, Irak merupakan negara yang aman dan damai karena semuanya berada dibawah kendali pemimpin negara tersebut meskipun saat itu Irak mengalami krisis. Tetapi ketika masa kepemimpinan Saddam Hussein berakhir dan digantikan oleh pemerintahan yang ditunjuk oleh pemerintah pendudukan Amerika Serikat dan saat itu juga kondisi Irak menjadi tidak stabil. Perpecahan terjadi di Irak, mereka (Sunni, Syiah dan Kurdi) yang sejak dulu selalu mengalami perbedaan pendapat pada masa pemerintahan Saddam, pasca invasi Amerika Serikat, saling berebut kekuasaan. Etnis yang dulu pada masa Saddam tersingkir kini berusaha menduduki kursi pemerintahan. Kini Irak menjadi sebuah negara gagal karena pemerintah Irak yang baru tidak dapat mengendalikan negaranya yang berakibat timbulnya konflik yang berkepanjangan didalam negeri. Pasca terjadinya invasi Amerika Serikat ke Irak yang menyebabkan kehancuran di negeri tersebut, pemerintah Amerika 115
Serikat bersiap untuk melanjutkan rencana selanjutnya, yaitu melaksanakan program–program rekonstruksi yang telah dibuat sebelum invasi dilakukan. Program–program tersebut dirancang dan ditujukan untuk masyarakat Irak yang pada saat itu membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup ditengah–tengah pertempuran dan setelah pertempuran. Selain bantuan bahan makanan, pemerintah Amerika Serikat juga telah merancang program–program yang diperlukan untuk membangun Irak. Pemerintah Amerika Serikat berencana mengubah struktur di Irak yang dianggap memiliki banyak kekurangan dan banyak terjadinya korupsi didalam struktur tersebut pada masa kepemimpinan Saddam Husein. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat lebih merupakan bentuk sebuah pertanggungjawaban negara tersebut karena telah menyerang dan menghancurkan Irak. Selain itu, Amerika Serikat juga ingin menepati janjinya bahwa setelah jatuhnya pemerintahan Saddam Husein Irak akan menjadi sebuah negara yang memiliki masa depan yang cerah dan rakyat Irak kembali mendapatkan kebebasannya dengan membangun kembali negeri tersebut dengan pemerintahan yang baru yang demokrasi. Pembangunan Irak tidak banyak memberikan keuntungan dan manfaat bagi rakyat Irak tetapi lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan–perusahaan besar yang ikut serta dalam proyek pembangunan Irak. Fasilitas–fasilitas umum yang sudah ada dan hanya memerlukan perbaikan tetapi tidak digunakan kembali malah mereka membangun lagi yang baru dengan peralatan yang lebih canggih sehingga kebanyakan rakyat ketika Amerika Serikat sudah pergi mereka tidak dapat menggunakan alat tersebut karena mereka sendiri tidak mendapatkan pelatihan dari pihak AmerikaSerikat. Dan ada akhirnya alat-alat yang telah diberikan oleh Amerika Serikat tidak digunakan. Apa yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda dari yang telah tertulis direncana. Rencana 116
pembangunan kembali negara Irak tidak disusun dan dilakukan secara matang, pemerintah AS merencanakannya hanya dalam waktu yang singkat. Meskipun dalam penyusunan rencana pembangunan Irak tersebut, mereka170 melibatkan orang Irak yang ―terbuang‖ pada masa Saddam Husein untuk meminta pendapat, ide dan gambaran tentang Irak, tetapi didalam rencana yang dibuat, mereka mengacuhkan pendapat dari orang–orang Irak tersebut. Penyusunan dilakukan sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka alami di lapangan. Banyaknya badan–badan yang dibentuk oleh pemerintah AS untuk menyusun rencana pembangunan Irak tidak membuat rencana yang telah tersusun merupakan rencana yang matang karena badan-badan tersebut terpecah dan tidak memiliki kerjasama yang seharusnya dilakukan untuk menyatukan rencana–rencana yang telahtersusun. Batas ruang lingkup penelitian yaitu pada rekonstruksi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Dan diharapkan agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang rekonstruksi Irak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pelaksanaan Program Rekonstruksi Pada 9 April 2002, departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengundang tokoh-tokoh Irak yang telah dibuang oleh Saddam Husein untuk melakukan rapat membahas tentang proyek Masa Depan Irak171. Setelah rapat tersebut, para tokoh Irak sering mengadakan pertemun dengan beberapa lembaga Amerika Serikat 170
Dalam penyusunan rencana pembangunan Irak, pemerintah AS melibatkan Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA), U.S Agency for International Development (USAID), U.S Army Corps of Engineers, CENTCOM, Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri AS,. 171 T.Christian Miller,2007,Blood Money:Membuang Jutaan Dolar,Menewaskan Ribuan Jiwa,& Perusahaan Rakus di Irak,Jakarta:Ufuk hlm 21 117
untuk merencanakan pembangunan Irak pasca tumbangnya Saddam. Sekitar 30 orng staf ditugaskan untuk menyusun rencana untuk mencegah bencana kemanusiaan,seperti kekurangan bahan pangan dan merebaknya penyakit setelah invasi 172. Departemen militer Amerika Serikat juga telah membuat rencana yang berisi periode setelah jatuhnya Baghdad. Selain itu, militer Amerika Serikat juga membentuk lembaga Joint Chiefs of Staff yang bertugas membuat rencana menyangkut pemerintahan militer Irak. Mereka mengantisipasi munculnya suatu pusat pemerintahan di Irak yang akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga Amerika Serikat, sebelum menyerahkan wewenang ke duta besar Amerika Serikat 173. Komando angkatan darat Amerika Serikat juga membuat rencana yang dinamakan Eclipse II. Rencana tersebut akan mendorong terbentuknya pasukan koalisi untuk mendukung pemerintahan militer ataupun sipil selama dua bulan dengan tugas mengamankan infrastuktur, membantu memulihkan fasilitas dasar, dan menjaga keamanan masyarakat174. Pelaksanaan program rekonstruksi tersebut dilakukan secara bertahap dan memiliki jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut program rekonstruksi harus selesai dilaksanakan sesuai dengan target yang harus dicapai. Sepanjang tahun 2003 sampai 2006, Irak menjalani proses rekonstruksi yang telah disiapkan oleh Amerika Serikat dan dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi biaya yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat hanyalah untuk pembangunan awal dan sisa biaya pembangunan harus ditanggung sendiri oleh Irak dengan menjual minyak. Dalam rekonstruksi pasca invasi, AS mulai membangun kembali ladang–ladang minyak yang hancur untuk menghidupkan 172
Ibid hlm 22 Ibid 24 174 Ibid 25 173
118
kembali perekonomian Irak agar negara tersebut dapat membangun kembali negaranya yang hancur akibat invasi secara mandiri dengan menggunakan uang dari hasil penjualan minyak. Seperti yang dikatakan oleh Paul Wolfowitz kepada Kongres AS bahwa dengan bangkitnya kembali industri perminyakan Irak maka Irak dapat mengganti dan melanjutkan pembangunan negaranya dengan hasil penjualan minyak175. Pembangunan dimulai dengan menghidupkan kembali industri minyak di negara tersebut yangtelah hancur. Karena perekomian Irak sebagian besar bergantung pada minyak. Untuk pembangunan kembali industri perminyakan Irak, pemerintah Amerika Serikat mengucurkan dana sebesar $ 1,7 miliar 176. Pembangunan kembali industri perminyakan Irak dimulai dengan membangun kembali pipa – pipa dan kilang – kilang minyak yang hancur akibat dari sanksi PBB, perang serta pemboman yang dilakukan oleh para gerilyawan yang menentang kependudukan Amerika Serikat di Irak. Untuk pembangunan pipa dan kilang minyak, pemerintah telah menyerahkannya kepada Halliburton dan anak perusahaannya KBR (Kellogg, Brown & Root). Mereka ditugaskan untuk membuat minyak mengalir kembali di pipa-pipa kilang-kilang minyak Irak. Sehingga industri peminyakan Irak mampu menghasilkan kembali minyak dan menjualnya untuk membiayai rekonstruksi negara secara mandiri. Seperti yang telah di katakan oleh Presiden Amerika Serikat George W.Bush bahwa tujuan dari negara tersebut setelah melakukan invasi ke Irak adalah membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Presiden Saddam Husein dengan mengubah pemerintahan Irak menjadi pemerintahan yang demokratis. Hal 175
T.Christian Miller, Op.cit hlm 46 Amy Myers Jaffe, Iraq‘s Oil Sector: Issues and Opportunities, dalamhttp://www.bakerinstitute.org/publications/Iraq_s_Oil_Sector.pdf di akses pada 10 Januari 2012 119 176
tersebutlah yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah AS ketika mengintervensi politik di Irak yakni memulai membentuk pemerintahan yang demokratis. Pemerintah Amerika Serikat telah membentuk Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) 2 bulan sebelum invasi dilakukan. Lembaga inilah yang akan bertugas untuk mengurus proses administrasi dan mengawasi rekonstruksi sebelum pemerintahan yang demokrasi terbentuk di Irak pasca invasi. Selain itu, ORHA juga terbentuk untuk menyatukan rencana–rencana rekonstruksi yang telah dibuat oleh berbagai lembaga kemudian mewujudkannya di lapangan 177. Sebulan setelah invasi, ORHA tiba Irak dan melihat kondisi Irak yang hancur. Pimpinan ORHA, Jay Garner, berkeliling untuk melihat kondisi Irak dan menentukkan lokasi untuk mendirikan kantor ORHA untuk mengawasi proses rekonstruksi Irak. Tetapi, sebelum proses rekonstruksi selesai, ORHA dibubarkan178 dan kemudian digantikan oleh Coalition Provisional Authority (CPA) yang ditugaskan untuk mengawasi proses rekonstruksi dan mengambil alih sementara pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif sampai terbentuknya pemerintahan yang baru yang demokratis. Untuk pembentukkan pemerintahan daerah, pemerintah pusat Amerika Serikat menyerahkannya kepada USAID. Dalam pembentukkannya USAID bekerja sama dengan Research Triangle Institute International (RTI International)179. Selain membentuk 177
T.Christian Miller,2007,Blood Money:Membuang Jutaan Dolar,Menewaskan Ribuan Jiwa,& Perusahaan Rakus di Irak,Jakarta:Ufuk hlm 29 178 Alasan dibubarkannya ORHA oleh pemerintahan AS adalah karena pimpinan ORHA, Jay Garner,berusaha mempercepat pengembalian kekuasaan kembali ke rakyat Irak 179 RTI International merupakan salah satu lembaga penelitian terkemuka di dunia, yang berdedikasi untuk memperbaiki kondisi manusia dengan mengubah pengetahuan ke dalam praktek. Staf kami lebih dari 2.800 120
pemerintahan daerah RTI International juga memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang demokrasi. Pembentukkan pemerintah daerah yang demokratis akan dilaksanakan ketika pemerintahan pusat yang baru telah selesai terbentuk. Dalam pelaksanaan program rekonstruksi tersebut mengalami keterlambatan yang disebabkan beberapa faktor. Namun meskipun begitu hampir seluruh program yang telah dirancang AS mengalami keberhasilan jika dilihat berdasarkan pada laporan– laporan yang telah dibuat oleh USAID yang dibantu oleh perusahaan yang dikontrak untuk membangun kembali Irak. Tetapi beberapa media Amerika Serikat mengatakan program-program tersebut gagal karena program tersebut berjalan hanya ketika Amerika Serikat menduduki Irak tetapi ketika Amerika Serikat sudah meninggalkan Irak, kebanyakan program-program tersebut tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Rakyat Irak banyak yang mengeluhkan hal tersebut terutama mereka yang bekerja sebagai operator. Yang mereka keluhkan adalah alat-alat yang telah disediakan oleh Amerika Serikat merupakan alat-alat yang berteknologi canggih dan kebanyakan dari pekerja Irak tersebut tidak dapat mengoperasikannya karena sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan apapun dari Amerika Serikat 180 sehingga menyebabkan alat-alat tersebut menjadi sia-sia. Ditengah perjalanan proses rekonstruksi tersebut berbagai macamkendala dialami oleh Amerika Serikat. Mulai dari dana yang dikeluarkan sudah melampaui batas dari rencana anggaran yang penelitian dan menyediakan keahlian teknis untuk pemerintah dan bisnis di lebih dari 40 negara di bidang kesehatan dan farmasi, pendidikan dan pelatihan, survei dan statistik, teknologi canggih, pembangunan internasional, kebijakan ekonomi dan sosial, energi dan lingkungan, dan laboratorium kimia dan jasa. ( www.rti.org ) 180 T.Christian Miller,2006, Blood Money: Membuang Jutaan Dolar, Menewaskan Ribuan Jiwa,& Perusahaan Rakus di Irak, Jakarta:Ufuk Press 121
telah disiapkan, ditambah dengan tenaga profesional yang di kirim ke Irak mengalami kesulitan karena medan yang mereka hadapi jauh berbeda sehingga rencana–rencana yang telah disiapkan harus mengalami perubahan yang mengakibatkan hasilnya tidak sesuai dengan target atau bahkan mengalami kegagalan. Belum lagi teror yang selalu mengancam keselamatan mereka membuat mereka tidak bisa fokus dan maksimal dalam mengerjakan kewajiban mereka. Tidak hanya itu saja, didalam lembaga pemerintahan Amerika Serikat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap proses rekonstruksi Irak, yaitu Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri, tidak bisa bekerjasama dengan baik dan terkesan terpecah dan saling memusuhi. Keadaan yang seperti itulah yang mewarnai proses rekonstruksi di Irak dan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan proses rekonstruksi Irak. Pembangunan kembali Irak yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya menyebabkan Amerika Serikat kehilangan kepercayaan dari rakyat Irak karena mereka merasa bahwa Amerika Serikat-lah yang memegang tanggungjawab semua rekonstruksi di Irak. Namun, keterlambatan tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketidak kompakan para departemen pemerintahan Amerika Serikat yang ditunjuk untuk melaksanakan proses rekonstruksi tersebut 181. Dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kontrak kerja dari Amerika Serikat mengambil keuntungan yang besar dan tidak menyelesaikan pekerjaan mereka yang tercantum di kontrak yang telah disepakati.
181
T. Christian Miller,2006,Blood Money:Membuang Jutaan Dolar, Menewaskan Ribuan Jiwa, & Perusahaan Rakus di Irak, Jakarta: Ufuk Press hlm.27 122
Ancaman Keamanan Manusia dalam Rekonstruksi Amerika Serikat Jika Presiden Bush dengan bangga mengatakan bahwa rakyat Irak akan mendapatkan kembali masa depan mereka yang cerah 182 setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, tetapi pada kenyataannya masa depan cerah Irak hanya berada di angan-angan Bush. Kepergian Amerika Serikat dari negara itu meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintahan saat ini. Kegagalan yang terjadi dalam proses rekonstruksi Irak dapat terlihat jelas dari perkembangan negara Irak sampai saat ini. Meskipun Amerika sempat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap Irak tetapi pertanggungjawaban itu tidak membawa hasil yang banyak untuk mengembalikan kondisi Irak lebih baik dari sebelum terjadinya invasi bahkan dapat dikatakan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Seperti yang sering diberitakan bahwa teror bom hampir terjadi setiap hari di Irak, gelombang imigran dari Irak juga banyak yang ditangkap ketika melarikan diri dari negara mereka menuju negara lain untuk mencari perlindungan karena kondisi dinegara mereka tidak stabil. Bahkan UNHCR mengatakan bahwa Irak merupakan negara dengan kondisi keamanan yang buruk 183 dan human security warga negara tidak terjamin. Meskipun pembangunan kembali sebuah negara membutuhkan proses yang lama, tetapi sudah 10 tahun berlalu sejak invasi Amerika Serikat ke Irak tetapi negara tersebut masih tetap mengalami masalah dengan keamanan. Banyak rakyat Irak yang 182
Bush vows bright future for Iraqisdapat di akseshttp://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/04/16/sprj.nilaw.bush/ind ex.html 23 Juli 2011 183 Tolong, JanganPulangkan Kami!,dapatdiakses di http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/tolong-jangan-pulangkankamidiakses 08 Desember 2011 123
berharap kedatangan Amerika Serikat ke Irak akan membawa kemajuan dan perbaikkan bagi kehidupan mereka karena itulah mereka menyambut kedatangan Amerika Serikat ke negara Irak. Namun yang terjadi setelah invasi berakhir dan dilanjutkan dengan intervensi melalui rekonstruksi Irak, rakyat Irak mulai merasa bahwa kehadiran Amerika Serikat dinegara mereka hanya membawa bencana yang selama masa Saddam tidak pernah mereka alami meskipun buruknya pemerintahan saat itu. Tetapi untuk masalah keamanan dan memenuhi kebutuhan mereka saat itu tidak sesulit saat Amerika Serikat datang dan mengintervensi negara mereka. Masyarakat bebas untuk keluar rumah tanpa dibayangi rasa takut akan tindakan kriminal diperjalanan mereka. Amerika Serikatmenjadikan Irak sebuah negara gagal, pemerintahan yang ada tidak dapat mengendalikan kondisi negaranya. Ambisi Bush menciptakan demokarasi dinegara tersebut membawa kesengsaraan bagi rakyat Irak. Demokrasi memang telah terbentuk di Irak tetapi pelanggaran human security masih tetap berlanjut sampai saat ini. Kegagalan rekonstruksi di Irak disebabkan karena kurangnya pemahaman Amerika Serikat sendiri terhadap Irak 184. Tidak hanya itu, kegagalan ini juga disebabkan oleh kontraktorkontraktor yang disewa oleh Amerika Serikat untuk melakukan rekonstruksi yang lebih memikirkan keuntungan pribadi mereka, sedangkan departemen-departemen negara Amerika Serikat sendiri lebih mempertahankan kebijakan mereka dan tidak mau mendengarkan saran-saran yang telah diberikan oleh orang-orang Irak185 yang diusir dari negaranya pada saat Saddam berkuasa. 184
Amerika Serikat Ngaku Salah, dapat di akses di http://www.wartanews.com/read/Internasional/01965bee-7cc7-4b19-918597445779af5c/Amerika-Akui-Lakukan-Kesalahan di akses 22 Oktober 2011 185 T. Christian Miller,2006,Blood Money:Membuang Jutaan Dolar, Menewaskan Ribuan Jiwa, & Perusahaan Rakus di Irak, Jakarta: Ufuk Press hlm.27 124
Mereka seperti meremehkan saran-saran dari orang-orang yang telah paham dan mengerti seluk beluk negara Irak. Rekonstruksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak merupakan tindakan intervensi. Berdasarkan pada tiga proses yang dilakukan dalam intervensi yang dijelaskan oleh Galtung yakni peace keeping, peace making, dan peace building, dan dalam proses ini rekonstruksi Irak berada pada proses peace building dengan kerangka kerja long-term measures pada bidang politik dan medium-term measures pada bidang ekonomi. Pada kerangka kerja long-term measures bidang politikpembangunan perdamaian dilakukan dengan menetapkan tradisi pemerintahan yang baik, termasuk penghormatan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, pengembangan masyarakat sipil dalam komunitas politik sejati186 dan dalam rekonstruksi di bidang politik Amerika Serikat membangun/ membentuk pemerintahan yang demokrasi dan dalam konstitusi Irak yang didasarkan pada Transitional Administrative Law (TAL) juga negara Irak menjamin hak asasi manusia, supremasi hukum dan kekebasan berpolitik bagi masyarakat umum. Sedangkan pada bidang ekonomi berada pada medium-term measures pembangunan perdamaian dilakukan dengan melakukan rehabilitasi pemukiman penduduk, memobilisasi tentara, dan melakukan pembangunan kembali infrastruktur187. Dari dua kerangka kerja pada proses peace building tersebut human security rakyat Irak terancam pada kerangka kerja middle-term measures pada bidang ekonomi. Karena pada proses pembangunan kembali infrastrukstur terjadi keterlambatan sehingga menyebabkan penderitaan rakyat Irak. Dan karena keterlambatan tersebut rakyat Irak mulai kehilangan kepercayaan kepada 186
Aleksius Jemadu, 2008,Politik Global dalam Teori dan Praktik,Yogyakarta:Graha Ilmu hlm 220 187 Ibid hlm 220 125
pemerintah pendudukan Amerika Serikat sehingga mereka melakukan perlawanan dan menyebabkan beberapa program rekonstruksi mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan target yang seharusnya dicapai. Pelanggaran terhadap human security tidak hanya terkait dengan masalah keamanan saja. Terjadinya pelanggaran human security jika manusia merasa terancam terhadap sesuatu yang dapatmengancam keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan tujuh permasalahan yang dapat mengancam keamanan manusia menurut United Nation Trust Fund of Human Security, penulis dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaranhuman security rakyat Irak oleh Amerika Serikat selama terjadinya intervensi kemanusiaan. Seperti pada masalah ekonomi, kemiskinan yang melanda rakyat Irak sebelum terjadinya invasi menjadi semakin parah setelah terjadinya invasi dan jumlah pengangguran semakin bertambah meskipun pada saat rekonstruksi berlangsung tercipta lapangan kerja yang luas yang seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran di Irak tetapi perusahaan-perusahaan kontraktor Amerika Serikat lebih memilih menggunakan tenaga kerja asing dengan upah yang rendah agar menghasilkan keuntungan yang banyak188. Masalah pangan dan kesehatan mengalami peningkatan pasca terjadinya invasi Amerika Serikat di Irak. Gizi buruk di Irak meningkat sebesar 7,7 persen setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya air bersih dan sanitasi yang memadai189. Kekurangan pangan mengalami 188
. Christian Miller,2006,Blood Money:MembuangJutaanDolar, MenewaskanRibuanJiwa, & Perusahaan Rakus di Irak, Jakarta: Ufuk Press hlm.351352 189 Childhunger in Iraq said about double di akses http://www.boston.com/news/world/articles/2005/03/31/child_hunger_in_ir aq_said_about_double/ di akses pada 5 Mei 2013 126
peningkatan berdasarkan laporan dari British Charity Oxfam 28 persen anak-anak Irak mengalami gizi buruk, 15 persen warga Irak kekurangan pangan dan 70 persen rakyat kekurangan air bersih 190. Pasca invasi kerusakan lingkungan juga menjadi permasalahan bagi Irak. Air sungai Eufrat yang menjadi sumber air bersih untuk dikonsumsi rakyat Irak tercemar oleh klorin. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak bagi kesehatan rakyat Irak, seperti dehidrasi, diare dan penyakit kulit 191. Selain air yang tercemar, udara di Irak juga mengalami pencemaran. Kekeringan menyebabkan debu beterbangan ketika kendaraan militer Amerika Serikat melintas. Akibatnya banyak rakyat Irak dan serdadu Amerika Serikat mengalami gangguan pernafasan 192. Pencemaran tanah juga terjadi di Irak pasca invasi Amerika Serikat. Pencemaran tanah terjadi akibat dari serangan senjata rudal Amerika Serikat yang mengandung uranium 193. Akibat yang timbul dari masalah politik, personalitas, dan komunitas dapat terlihat dari kondisi stabilitas keamanan di Irak. Kurang terjaminnya keamanan bagi rakyat Irak dinegara mereka sendiri menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Pelanggaran terhada phuman security rakyat Irak sudah terjadi sejak masa Saddam Hussein dan terus berlanjut ketika terjadi serangan Amerika Serikat ke Irak pada 20 Maret 2003, serangan tersebut tidak mempedulikan keberadaan rakyat sipil yang 190
Hunger, disease spread in Iraq - Oxfam reportdapat di akses http://in.reuters.com/article/2007/07/30/idINIndia-28727320070730 di akses 5 Mei 2013 191 Water In Iraq Factsheet dapatdiakses dihttp://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WaterFactsheet.pdfdiaksespada 5 Mei 2013 192 Environmental Cost dapat di akses di http://costsofwar.org/article/environmental-costsdiaksespada 5 Mei 201 193 Ibid, http://costsofwar.org/article/environmental-costs 127
seharusnya tidak menjadi sasaran tembakan tetapi pada akhirnya rakyat Irak ikut menjadi korban dalam serangan tersebut. Karena lingkungan tempat tinggal juga menjadi sasaran bom bardir tentara Amerika Serikat. Human security kembali terlanggar ketika Amerika Serikat melakukan intervensi di Irak. Namun kali ini, human security rakyat Irak terlanggar oleh bangsa Irak sendiri dan tentara Amerika Serikat. Karena teror-teror bom yang menyebabkan semakin memburuknya keamanan rakyat Irak dilakukan oleh militan yang merupakan bangsa Irak sendiri dan merupakan anggota rakyat Irak yang tidak menginginkan keberadaan Amerika Serikat di Irak dan juga mereka yang marah akibat tidak adanya kemajuan yang diperoleh setelah invasi dan dilaksanakannya rekonstruksi. Sedangkan tentara Amerika Serikat yang merasa nyawa mereka terancam oleh teror bom yang menjadikan mereka sasaran akan melakukan tembakan yang membabi buta ketika mereka merasa curiga terhadap seseorang ataupun mobil yang melintas mendekati mereka. Dan karena hal tersebut itulah sering jatuh korban sipil yang tidak tahu apa-apa bahkan tidak jarang anak-anak dan perempuan ikut menjadi korban. Ketidakamanan inilah yang menyebabkan gelombang pengungsi Irak terus menerus berdatangan ke negaranegara lain yang mereka anggap dapat menjamin keamanan mereka. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak menyebakan terancamnya keamanan manusia di Irak. Rekonstruksi yang ditujukan untuk menciptakan kembali perdamaian di Irak ternyata malah menjadi ancaman bagi rakyat Irak. Lambatnya proses rekonstruksi tersebut membuat rakyat Irak kehilangan kepercayaannya kepada Amerika Serikat yang mereka harapkan 128
dapat membawa perubahan pada kehidupan mereka ternyata Amerika Serikat hanya menambahkan penderitaan bagi mereka. Peristiwa yang terjadi pasca invasi Amerika Serikat di Irak yang akan menjadi sebuah pelajaran bagi Amerika Serikat maupun negara lain bahwa peperangan tidak akan selalu membawa kemajuan, kemakmuran dan perdamaian seperti apa yang ditujukan ketika akan memulai sebuah peperangan. Peperangan hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi mereka yang tidak tahu menahu mengapa perang ini terjadi. Rakyat Irak menjadi salah satu contoh korban perang yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat negara mereka dilanda peperangan. Pada masa Saddam Husein,rakyat Irak harus merasakan tiga kali perang, yakni perang Irak-Iran, Irak-Kuwait dan serangan tidak terduga dari Amerika Serikat dan Inggris akibat insiden pengusiran utusan PBB terkait pemeriksaan dugaan kepemilikikan WMD, yang menewaskan banyak warga sipil Irak yang seharusnya dilindungi dan bukan menjadi sasaran serangan pesawat jet tempur dan bom. Belum selesai penderitaan akibat peperangan tersebut, Irak diinvasi kembali oleh Amerika Serikat. Invasi ditujukan untuk misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian dunia karena berdasarkan penyelidikan intelejen Amerika Serikat di Irak, Saddam Hussein telah memiliki senjata pemusnah massal dan telah mengaya uranium untuk dijadikan senjata, tetapi ketika perang telah terjadi dan jatuh banyak korban kebenaran yang sesungguhnya telah terungkap bahwa Irak memang tidak pernah memiliki senjata tersebut dan tidak terbukti mengaya uranium untuk persenjataan. Untuk menutupi kesalahan tersebut Amerika Serikat mengubah tujuan misi invasi mereka Irak, yakni membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam Hussein. Tujuan yang berlandaskan kemanusiaan kembali digunakan oleh Amerika Serikat untuk melegalkan invasi yang telah dilakukannya. 129
Pasca invasi, Amerika Serikat melakukan intervensi kemanusiaan yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan membawa perubahan bagi Irak melalui rekonstruksi Irak. Bahkan mantan Presiden Bush mengatakan bahwa Irak akan meraih masa depan yang cerah dan untuk itu rakyat Irak akan berterima kasih kepada Amerika Serikat. Tapi ucapan Presiden Bush saat itu terlalu jauh memandang bahwa setelah invasi Irak akan baik-baik saja dan berubah menjadi lebih baik. Ternyata yang terjadi, kondisi Irak menjadi semakin terpuruk dan menjadi jauh lebih buruk daripada masa Saddam. Upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak membawa hasil yang memuaskan seperti harapan bahkan jauh dari harapan bahwa rekonstruksi tersebut akan berhasil. Bagaimana bisa rekonstruksi tersebut berhasil jika perancang program dan pelaksana rekonstruksi tidak mengenal medan yang akan dibangun kembali. Kesalahan inilah yang menjadikan rekonstruksi ini gagal. Keengganan mendengarkan pendapat dari orang-orang Irak yang telah dibuang pada masa Saddam menjadikan rencana yang telah disusun menjadi tidak berguna dan sia-sia. Para pejabat yang ditunjuk oleh negara, hanya menggunakan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami ketika merekonstruksi negara-negara lain. Tetapi pengalaman tersebut menjadi tidak berguna ketika yang mereka rekonstruksi adalah negara seperti Irak dengan sanksi ekonomi dari PBB yang menyebabkan guncangan besar bagi perekonomian Irak. Dengan melihat kondisi seperti itu seharusnya Amerika Serikat dapat berpikir dua kali untuk melakukan serangan kemudian membangun kembali negara tersebut. Daftar Pustaka Al-Mudarris, ‗Alauddin .2004.Huru Hara Irak:Isyarat Akhir Zaman. Yogyakarta:Cahaya Hikmah 130
Ansary, Tamim.2009. Dari Puncak Baghdad: Sejarah Dunia versiIslam.Jakarta:Zaman Holzgrefe, J.L.2003.Humanitarian Intervention : Ethical, Legal and Political Dillemas. United Kingdom : Cambridge University Press Kuncahyo, Trias.2005. Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish. Jakarta: Kompas Kuncahyo,Trias.2005. Bulan Sabit di Atas Baghdad.Jakarta: Kompas MacLean, Sandra Jean, David Ross Black and Timoty M.Shaw.2006. A Decade of Human Security: Global Governance and New Multilateralism (Global Security in a Changing World).Great Britain:TJ International Ltd. Malanczuk, Peter.1993.Humanitarian Intervention and The Legitimacy of the Use of Force.Netherland:Het Spinhuis Mas‘oed, Mochtar.1990.Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi. Jakarta:LP3ES Mauna, Boer.2005.Hukum Internasional:Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung:Alumni Miller, T.Christian.2007.Blood Money:Membuang Jutaan Dolar, Menewaskan Ribuan Jiwa,& Perusahaan Rakus di Irak.Jakarta:Ufuk Seybolt, Taylor B.2007.Humanitarian Military Intervention: The Condition for Success and Failure. United Kingdom:Oxford Press Silalahi, Ulber.2009.Metode Penelitian Sosial.Bandung: Refika Aditama Internet Amerika Serikat Ngaku Salah, http://www.wartanews.com/read/Internasional/01965bee131
7cc7-4b19-9185-97445779af5c/Amerika-Akui-LakukanKesalahan AS Kembali Bunuh Warga Sipil Irak, dapat di akses di http://www.tempointeractive.com/harian/fokus/2006/2,1,99,i d.html BBC News – Iraq: Key facts and figures,http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east11095920 Bush vows bright future for Iraqis, http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/04/16/sprj.nilaw. bush/index.html Iraq's most powerful coalitions, www.aljazeera.com/focus/iraqelection2010/2010/03/2010349 3048404203.html Kedaulatan Irak Masih Tergadai, http://international.okezone.com/read/2010/09/05/18/370243/ kedaulatan-irak-masih-tergadai Militer AS Akui Lebih Banyak Warga Sipil Irak yang Tewas Ketimbang Tentaranya , http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/internasional/10/10/16/140639-militer-as-akui-lebihbanyak-warga-sipil-irak-yang-tewas-ketimbang-tentaranya Penyerangan Jemaat Gerejadi Irak, 58 tewas, http://international.okezone.com/read/2010/11/02/18/388990/ penyerangan-jemaat-gereja-di-irak-58-tewas Rebuilding Iraq‘s Electrical Network In A Warzone 2003-2005 , http://www.aknews.com/en/aknews/8/327675 Tolong, Jangan Pulangkan Kami!, http://www.rnw.nl/bahasaindonesia/article/tolong-jangan-pulangkan-kami
132
U.S.
Water Project in W. Iraq Plagued by Problems, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/10/26/AR2008102602377.html War in Iraq, www.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/ www.unidir.org/html/en/human_security.html Amy Myers Jaffe, Iraq‘s Oil Sector: Issues and Opportunities, dalam http://www.bakerinstitute.org/publications/Iraq_s_Oil_Secto r.pdf Christopher Foote, Economy Policy and Prospects in Iraq, dalam http://www.bostonfed.org/economic/ppdp/2004/ppdp0401.p df David A Grigorian & Udo Kock ,Inflation and Conflict in Iraq : The Economics of Shortages Revisited dalam http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10159 Gal Luft, How Much Oil Does Iraq Have?, dalam http://www.brookings.edu/research/papers/2003/05/12global environment-luft Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, dalam http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbook_2009.pdf Kennent Kaztman, ―Iraq : Elections, Government, and Constitution‖, dalam http://www.adelaide.edu.au/anzca2006/conf_proceedings/isa khan_benjamin_iraqs_december_el Kennent Kaztman, Iraq : Politics, Elections and Benchmark dalam http://fpc.state.gov/documents/organization/145562.pdf Nathan J Brown, ―Post Election Iraq: Facing the Constitutional Challenge‖, dalam 133
http://www.carnegieendowment.org/files/PO10.brown.final. pdfection.pdf Robert Looney, Banking On Baghdad : Financial Change in Postwar Iraq dalam http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA524587 Steve H. Hanke and Matt Sekerke, Monetary Options for Postwar Iraq, dalam http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/fpb80.pdf Child hunger in Iraq said about double , dalam http://www.boston.com/news/world/articles/2005/03/31/chil d_hunger_in_iraq_said_about_double/ Environmental Cost dalam http://costsofwar.org/article/environmental-costs Fact Sheet on Iraq National Election http://www.unis.unvienna.org/pdf/factsheets/Iraq_National_ Elections_020310.pdf Hunger, disease spread in Iraq - Oxfam report , http://in.reuters.com/article/2007/07/30/idINIndia28727320070730 Water In Iraq Factsheet dalam http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WaterFactsheet.pdf
134
Strategi AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) Terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Era George Walker Bush Terkait Konflik Israel Dan Palestina Oleh : Nurlita Aprilinasari
Pendahuluan Salah satu bentuk ketidakharmonisan di dalam Hubungan Internasional adalah terjadinya konflik. Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang memakan waktu panjang yang pernah terjadi antara dunia Timur dan Barat sekitar abad ke-12. Wilayah Palestina yang sudah diwarnai gejolak sejak dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada tahun 1917 194 semakin diselimuti berbagai konflik dan pertikaian diantara masyarakatnya yang berketurunan Arab dan Kelompok Yahudi sebagai masyarakat pendatang. Konflik Israel dan Palestina telah mengundang banyak reaksi masyarakat di banyak Negara, khususnya Negara-negara Islam yang didorong oleh sensitifitas keagamaan. Dipandang dari latar belakang, konflik ini terjadi karena adanya keyakinan bangsa Yahudi terhadap tanah yang dijanjikan yang terdapat dalam kitab Taurat yang selanjutnya memicu tingkat agresivitas konflik akan aneksasi wilayah, yang pada mulanya antara warga muslim Palestina dan 194
2 November 1917, Inggris memenangkan Deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Perjanjian ini berasal dari inisiatif Arthur James Balfour (18481930) dari Partai Konservatif. Setelah Deklarasi Balfour tersebut, gerakan Zionis mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke Palestina. Dengan demikian, Inggris sangat berjasa bagi berdirinya Israel di tengah bangsa Arab. Di kutip dalam Musthafa Abd. Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifidah Al Aqsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002. Hal. xxxi 135
warga Yahudi Israel mampu hidup berdampingan secara damai. Selain itu, konflik ini juga disebabkan oleh tindakan militer Israel yang gencar melakukan invasi terhadap beberapa wilayah negara Palestina dan melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina yang dilakukan dalam rangka memperluas permukiman Yahudi di Palestina195. Teori, Model Dan Konsep a. Teori Decision Making Process Model Politik-Birokratik Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model PolitikBirokratik yaitu salah satu model pembuatan keputusan yang dipelopori oleh teoritisi Hubungan Internasional bernama Graham T. Allison196. Pada model Politik-Birokratik, politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional, tetapi politik luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. Dalam hal ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (bargaining games) diantara pelaku-pelaku dalam birokrasi dan pada perpolitikan nasional sebagai penentu prilaku politik luar negeri. Hal ini bisa dikatakan pula keputusan politik luar negeri muncul sebagai hasil proses bargaining. Model Politik-Birokratik ini bisa dikatakan bahwa politik luar negeri yang diambil berdasarkan proses sosial, bukan 195
Dikutip dalam buku Gufran, Muhammad. Perjanjian Menuju Tanah Yang Di Janjikan Dalam Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2004. Hal. 109 196 Graham T. Allison. Essence of Decision 1971. Boston: Little Brown. Dalam buku Mas‘oed, Mochtar.Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. 1990. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 234 136
proses intelektual. Dalam hal ini, masing-masing pemain adalah manusia biasa yang dalam proses pembuatan keputusan itu bukan hanya parokialis (dalam arti mempertahankan kepentingan organisasinya sendiri), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, tujuan, kepentingan dan perspektif pribadi 197. b. Model Sistem Pengaruh Kebijakan ( policy Influncers system
model ) Kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada korelasi antara pengambil keputusan (decision maker) dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan Policy Influencers (yang mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktoraktor dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut Policy Influencers System (sistem pengaruh kebijakan). Policy Influencers System negara manapun merupakan serangkaian hubungan timbal balik yang kompleks antara pengambil kebijakan dengan aktor politiknya. Aktor-aktor politik dalam negeri tersebut sering dianggap vital, karena merupakan sumber dukungan bagi para pembuat kebijakan dalam memutuskan suatu kebijakan. Terkait dengan hal itu, maka William D. Coplin kemudian membagi model Policy Influencers System ini kedalam 4 model yaitu: (1) Bureaucratic Influencers (birokrasi yang mempengaruhi), (2) Partisan Influencers (partai yang mempengaruhi), (3) Interest Influencers
197
Dikutip dalam buku Mas‘oed, Mochtar. Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi. Yogyakarta: Studi Sosial UGM. Hal. 67 137
(kepentingan yang mempengaruhi), dan (4) Mass Influencers (opini publik atau massa yang mempengaruhi) 198. 1. Bureaucratic Influencers ( birokrat yang mempengaruhi ) Salah satu tipe Policy Influencers yang ada di setiap negara modern adalah Bureaucratic Influencers (birokrat yang mempengaruhi). 2. Partisan Influencers ( partai yang mempengaruhi ) Tipe Policy Influencers kedua adalah partai-partai politik yang mempengaruhi (Partisan Influencers), yang bertujuan menyaring tuntutan-tuntutan dari masyarakat kepada para pengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. 3. Interest Influencers (kepentingan yang mempengaruhi) Interest Influencers terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk memberikan sumbersumber informasi untuk mendapatkan dukungan dari Policy Influencers atau pengambil keputusan yang lain. 4. Mass Influencers (opini publik atau massa yang mempengaruhi) Tipe Policy Influencers yang terakhir adalah opini publik atau Mass Influencers (massa yang mempengaruhi) yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massayang merupakan suatu hal yang sangat dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan dalam proses penyusunan kebijakan luar negeri.
198
Dikutip dalam buku Coplin, William D. Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis. Terjemahan : Marsedes Marbun. Bandung: CV. Sinar Baru. 1992. Hal. 81-91 138
c. Konsep Kelompok Kepentingan (Interest Group Concept) Kelompok kepentingan (Interest Group)199 adalah sekelompok individu yang menyalurkan kepentingan-kepentingannya melalui struktur dan cara yang berbeda dengan cara yang ditempuh oleh sekelompok individu yang lainnya. Sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik, kelompok kepentingan menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik. Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi 200. Alur Pemikiran Strategi AIPAC terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Era George. W. Bush terkait Konflik Israel dan Palestina
Teori : Decision Making Process (Politik-Birokratik) Model : Sistem Pengaruh Kebijakan (Policy Influencers System Model) Konsep : Kelompok Kepentingan (Interest Group)
199
Studi pustaka diperoleh dari skripsi, dari teoriteori maupun opini para ahli yang bersumber dari buku maupun internet.
Dikutip dalam bukuHaryanto, Drs. Sistem Politik: Suatu Pengantar. 1982. Yogyakarta: Liberty. Hal. 72 200 Dikutip dalam buku Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. 2010. Jakarta: Grasindo. Hal 140. 139
Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terkait Konflik Israel dan Palestina
Garis Besar Konflik Israel dan Palestina Banyak aspek yang mempengaruhi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, dari yang paling dasar seperti kepentingan politik untuk menguasai kontrol atas wilayah yang sama sampai dengan yang kompleks seperti aspek sejarah, agama, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Konflik Israel-Palestina yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dari faktor berdirinya negara Israel di atas tanah bangsa Palestina 201. Yahudi menganggap Palestina sebagai ―tanah yang dijanjikan‖ dan mereka meyakini bahwa Jerussalam harus kembali menjadi ibu kota Negara Israel sebagai intervensi Tuhan untuk mengembalikan hak bangsa Yahudi yang selama ini tertindas 202. Seperti yang dikemukakan oleh Deborah J. Gerner, yakni: 201
Palestina adalah nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Palestina terletak di titik strategis penting, karena dianggap sebagai penghubung antara benua Asia dan Afrika, disamping sebagai sentral yang mempertemukan wilayah dunia Islam. Dikutip dalam buku Shaleh, Muhsin Muhammad. 2001. Paletina : Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi. Jakarta : Cetakan I, Gema Insani Press. Hal. 13 202 Dalam beberapa pandangan, agama kerap ditempatkan sebagai salah satu variable pembentuk konflik, sebab semua agama yang dibawa oleh para utusan Tuhan pada hakikatnya berada dalam misi universal yang sama: Pertama, memberikan afirmasi terhadap kebutuhan spiritual manusia, kedua, agama diharapkan mampu mewadahi bagi terimplementasikannya 140
―Konflik Israel-Palestina merupakan konflik sepetak tanah yang diakui oleh kedua bangsa, yaitu bangsa Arab Palestina dan bangsa Yahudi Israel, masing-masing mengakui sebagai pihak yang paling berhak atas tanah itu, akibatnya mereka berjuang untuk memperoleh apa yang diakuinya sebagai pemilik kelompok. Tentunya konflik antar dua negara itu tidak dapat dihindari.‖203
Konflik inipun semakin panjang sejak dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917, yang di dalam teksnya berbunyi sebagai berikut : ―Pemerintah (Inggris) menyetujui di dirikannya sebuah tanah
air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan berusaha sebaikbaiknya untuk melancarkan pencapaian tujuan ini, setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan sesuatu yang dapat merugikan hak-hak sipil, dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di setiap negera lain‖204.
amal-amal sosial dan kemanusiaan. Dikutip dalam buku Rohadi Abdul Fatah. 2004. Sosiologi Agama. Jakarta: Titian Kencana Mandiri. Hal.114 203 Dikutip dalam ―Israel Palestine Conflict‖,http://www.jewishvirtuallibrary.com, diakses pada tanggal 4 Februari Januari 2013 204 Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917, yang diprakarsai oleh menteri luar negeri Inggris Arthur James Balfour merupakan sebuah ―pembenaran resmi‖ yang digunakan oleh bangsa Yahudi untuk mendirikan negaranya di tanah Palestina. Deklarasi Balfour sendiri merupakan sebuah surat yang dikirimkan oleh Arthur James Balfour kepada Lord Roschild. Dikutip dalam ―Deklarasi Balfour dan Pendudukan Israel terhadap Palestina‖, http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/deklarasibalfour-dan-pendudukan-israel-terhadap-tanah-palestina.html, diakses pada tanggal 4 Februari 2013 141
Dengan adanya Deklarasi Balfour ini, telah memberikan kemudahan bagi Israel untuk mencapai tujuannya dalam mendirikan Negara Israel di Palestina dan sejak saat itu Yahudi mulai secara intensif melakukan imigrasi ke Palestina. Hal ini juga disebabkan karena bangsa Yahudi telah membantu Inggris dalam memenangkan Perang Dingin I. Kebijakan Luar Negeri AS era George Walker Bush terkait konflik Israel-Palestina Kebijakan AS di Timur Tengah sejak lama didasari oleh prinsip-prinsip yang dipegang oleh bangsa AS itu sendiri dan menjadi nilai dasar bagi seluruh rakyat AS. Dalam hal ini adalah demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai pilar utama dalam menilai keberhasilan pemerintah suatu negara. Perdamaian, kesejahteraan, dan kebebasan prinsip-prinsip dasar inilah yang memotori kebijakan luar negeri AS. Adapun kebijakan AS dalam proses perdamaian IsraelPalestina pada masa Pemerintahan George W. Bush pada tahun 2003-2007. Tetapi semua usaha AS di bawah Presiden Bush tidak mampu melawan kepentingan dan pengaruh lobi Yahudi di Kongres AS yang sangat kuat mempengaruhi kebijakan AS, terutama menyangkut konflik Israel-Palestina, antara lain : a. Peta Jalan Damai(Road Map Peace) tahun 2003 Peta jalan ini didasarkan pada pidato Presiden AS George W. Bush pada tanggal 24 Juni 2002, dimana dia menganjurkan agar negara Palestina dapat hidup berdampingan dengan Israel secara damai. Konsep perundingan ini diterbitkan pada tanggal 14 November 2002 dengan teks akhirnya yang dirilis pada tanggal 30 April 2003, yang di sponsori oleh 4 sekawan yaitu AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB. Tujuannya untuk membentuk negara Palestina yang 142
merdeka pada tahun 2005. Selain itu juga perundingan ini untuk mengupayakan memberantas kelompok aktivis garis keras yang dinilai merupakan ancaman bagi kawasan Timur Tengah 205. b. Perundingan Annapolis tahun 2007 Diakhir periode masa kepemimpinan Presidennya, George W. Bush mempertemukan Israel-Palestina yaitu dengan mempertemukan Presiden Palestina Mahmod Abbas dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dalam perundingan Annapolis. Pada tanggal 20 November 2007, rencana untuk sebuah konferensi perdamaian Annapolis diumumkan negara-negara yang diundang untuk datang ke Annapolis untuk membahas proses perdamaian. Konferensi ini menandai pertama kalinya kedua belah pihak datang ke perundingan untuk menyepakati solusi dua negara, dan juga tak kalah penting melihat jumlah peserta yang muncul dan masuknya sejumlah negara-negara Arab yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam proses perdamaian sebelumnya 206. AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) Dan Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 1. Sejarah AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) merupakan sebuah organisasi kerjasama yang dibangun antara Amerika dan Israel untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Israel di Kongres dan badan perwakilan (House of Representatif) di AS (America‘s
205
Dikutip dalam buku Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah. Jakarta : PT. Mizan Publika. Hal 479 206 Dikutip dalam ―Tujuan Amerika Gagas Konferensi Annapolis - Abatasya Islamic Website‖, http://abatasya.net/2007/11/28/tujuan-amerika-gagas-konferensiannapolis/, diakses pada tanggal 14 Februari 2013 143
Pro-Israel lobby)207. Organisasi ini didirikan pada tahun 1950-an namun, aktivitasnya tidak begitu berkembang hingga dekade 1970. Akan tetapi, di sepanjang dua dekade terakhir, secara gradual AIPAC berhasil memperkuat kedudukannya di antara berbagai kelompok Zionis Amerika yang lainnya208. Menurut Michael Oren dalam bukunya yang berjudul Power, Faith, and Fastasy mengatakan bahwa : ―Meskipun didirikan pada tahun 1950-an, AIPAC baru pada pertengahan tahun 70-an, bisa mendapatkan pengaruh keuangan dan pengaruh politik yang diperlukan untuk menggoyang pendapat Kongres‖ 209.
2. Tujuan Pendirian AIPAC (American-Israel Public Affairs
Committee) Secara khusus, tujuan lobi AIPAC di Kongres AS yaitu ingin membantu dan memperkuat kedudukan negara Israel dari ancaman musuh-musuhnya (negara-negara Arab) di kawasan Timur-Tengah. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tujuan Komite Yahudi Amerika yang menyatakan : ―Meringankan akibat penindasan di manapun hal ini terjadi, dan menyalurkan bantuan bagi bencana yang menimpa orang Yahudi‖.210 207
Dikutip dalam ―AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee), America‘s Pro-Israel Lobby ―, http://www.aipac.org/en/about-aipac, diakses pada tanggal 4 Desember 2012 208 Dikutip dalam buku Herry Nurdi. Lobi Zionis dan Rezim Bush. Jakarta : Hikmah. 2006. Hal. 213 209 Dikutip dalam buku Windham, Mircea. AIPAC : Organisasi Paling Berbahaya di Dunia. Yogyakarta: Cetakan-I, Penerbit Solomon. 2010. Hal. 10-11 210 Dikutip dalam buku Henry Ford. The International JEW. 1997. Terjemahan IKAPI. The Internal JEW : Membongkar Makar Zionisme Internasional. Jakarta : Cetakan I, Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika). 2006. Hal. 114 144
Pada mulanya organisasi ini didukung dan dibiayai oleh kelompok pengusaha Yahudi. Karena pada mulanya AIPAC mempunyai tujuan yaitu melobi pemerintahan AS mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan minyak. Namun pada perang Enam Hari yang terjadi pada tanggal 5-10 Juni 1967 antara Israel dengan Negara-negara Arab, AIPAC mengubah orientasi yang awalnya cenderung dalam kegiatan perminyakan berkembang menjadi fokus pada perhatiannya kepada Israel yang menurut mereka harus dibela, terlebih lobi tersebut melihat bahwa negara Israel merupakan negara Demokrasi pertama di wilayah Timur Tengah yang dikelilingi negara-negara Arab yang dipimpin oleh diktator Arab. Sejak saat itulah, AIPAC menjadi kekutan lobi Yahudi yang bekerja untuk kepentingan Israel Raya. Selain itu, AIPAC menyatakan tujuannya yaitu untuk melobi Kongres AS dalam setiap isu dan legislasiyang berkaitan dengan Israel, seperti mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Israel dan Palestina, serta masalah perundang-undangan yang berkaitan dengan Israel 211. 3. Keanggotaan AIPAC AIPAC mengatakan bahwa kekuatannya terletak pada basis keanggotaan nasional dan kemampuan penelitian untuk memahami kepentingan negara-negara, baik Israel maupun negara-negara lain yang mempengaruhi hubungan AS-Israel diseluruh dunia212. AIPAC adalah kelompok yang berbasis massa, anggotanya berasal dari berbagai kalangan, baik berasal dari Demokrat, Republik, maupun Independen untuk memberlakukan kebijakan publik yang
211
Dikutip dalam buku Windham, Mircea. AIPAC : Organisasi Paling Berbahaya di Dunia. Yogyakarta : Cetakan-I, Penerbit Solomon. 2010. Hal.11 212 Ibid,.Hal. 14 145
meningkatkan hubungan antara AS-Israel213. AIPAC memiliki lima atau enam pelobi resmi di Kongres dengan staff berjumlah 150 orang, dengan dukungan budget tahunan sebesar US$15 juta.214 Anggota AIPAC pun tidak hanya untuk para etnis Yahudi saja, selain Yahudi pun dapat diterima sebagai anggota AIPAC dengan persyaratan mereka juga memiliki kesamaan visi yang berkaitan dengan dukungan terhadap Israel serta mengarahkan kebijakan AS demi kepentingan Israel215. 4. Lembaga-lembaga pendukung/ yang berafiliasi dengan AIPAC Didalam AIPAC bernaung lembaga-lembaga bertaraf nasional yang separuhnya berafiliasi langsung dengan Israel 216, antara lain Pertama, The American Israel Education Foundation (AIEF) adalah yayasan/lembaga pendidikan non-profit yang menggambarkan dirinya sebagai lobi Amerika pro-Israel yang paling terkemuka. Yayasan ini didirikan pada tahun 1988, dan menganggap dirinya sebagai "lembaga pendukung" AIPAC 217. Organisasi ini melakukan program pendidikan, termasuk mensponsori 213
Dikutip dalam ―AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee), America‘s Pro-Israel Lobby-Our Mission‖, http://www.aipac.org/about/our-mission, diakses pada tanggal 7 Desember 2012 214 Dikutip dalam ―Antara Obama, Isrel, dan Konflik Timur Tengah‖, http://eramuslim.com/berita/analisa/antara-obama-israel-dankonflik-timurtengah.htm, diakses pada tanggal 7 Desember 2013 215 Dikutip dalam ―AIPAC, Simbol Pengaruh Israel di AS‖, http://www.indonesian.irib.ir/telisik/asset_publisher/k0Z8/content/aipacsimbol-pengaruh-israel-di-as, diakses pada tanggal 8 Desember 2013 216 Dikutip dalam buku Herry Nurdi. Lobi Zionis dan Rezim Bush. Jakarta : Hikmah. 2006. Hal. 70 217 Dikutip dalam ―81 Anggota Kongres AS ke Israel‖, http://www.islamtimes.org/vdcc1pqo.2bqxs8f5a2.txt, diakses pada tanggal 17 April 2013 146
paralegislator AS pada perjalanan pendidikan ke Israel, serta dan kegiatan pendidikan AIPAC218. The American Israel Education Foundation (AIEF) adalah lembaga amal yang berafiliasi dengan AIPAC. AIEF membuat hibah tahunan AIPAC yang konsisten dengan status Foundation sebagai organisasi amal dan pendidikan, serta memberikan hibah untuk mendukung program pendidikan, seperti untuk melakukan penelitian di Timur Tengah, materi pendidikandan konferensi, dan program kepemimpinan bagi mahasiswa. Selain membuat hibah untuk program AIPAC, dan yayasan seminar pendidikan ke Israel untuk anggota Kongres dan tokoh masyarakat politik lainnya. AIEF juga disponsori perjalanan membantu mendidikpara pemimpin politik dan tokoh masyarakat tentang pentingnya hubungan ASIsrael melalui pengalaman langsung di Israel, briefing oleh para pakar urusan Timur Tengah, dan pertemuan dengan elit politik Israel219.
218
Yayasan Pendidikan Israel-Amerika (The American Israel Education Foundation) menghabiskan lebih dari US$ 950.000 untuk wisata Kongres dari Januari 2000 sampai pertengahan 2005, hampir semua bagi perjalanan ke Israel. Dikutip dalam ―81 Anggota Kongres AS ke Israel‖, http://www.islamtimes.org/vdcc1pqo.2bqxs8f5a2.txt, diakses pada tanggal 17 April 2013 219 Dikutip dalam ―Mission Statement‖, http://www.aiefdn.org/, diakses pada tanggal 18 April 2013 147
Proses Pembuatan Kebijakan AS (Decision Making Process) 1. Sistem Pemerintahan AS dan Aktor-aktor Resmi dalam Proses Pembuatan Kebijakan AS Sistem pemerintahan AS didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787220. Negara Amerika Serikat adalah suatu negara federasi/serikat yang memiliki 50 negara bagian yang pusatnya berada di Washington D.C dan berbentuk Republik. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan Presidensial, sehingga Presiden disamping sebagai pemegang kekuasaan yaitu sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga berperan sebagai kepala Negara. Adapun sistem politik AS dan beberapa aktor (para birokrat) yang memegang peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri AS antara lain221 a. Legislatif Badan legislatif yaitu badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. b. Eksekutif Badan Eksekutif yaitu badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Badan Eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat dan dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menterinya c. Yudikatif Kekuasaan Yudikatif bertugas untuk mengawasi jalannya UU dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar UU. dipegang dan dijalankan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) yang bebas dan
220
Dikutip dalam ―Sistem Pemerintahan Amerika Serikat - Slide Share‖, http://www.slideshare.net/diniislamiana/sistem-pemerintahan-amerikaserikat, diakses pada tanggal 1 Mei 2013 221 Dikutip dalam buku Bambang Cipto. Politik dan Pemerintahan Amerika. Yogyakarta : Lingkaran Buku. 2007. Hal. 201-216 148
merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. 2. Aktor-aktor Non Pemerintahan Yang Berperan dalam Proses Pembuatan Kebijakan AS Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula aktor lain yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka disebut sebagai aktor non-pemerintahan (non governmental participants) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat 222. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi, memberikan tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi. Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Adapun aktor-aktor tersebut antara lain : a. Media Massa Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri AS, media massa merupakan aktor penting yang berperan terkait dalam pembentukan opini publik demi mendapatkan dukungan dari publik karena opini publik memainkan peranan yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. b. Partai Politik Partai politik merupakan kendaraan utama atau salah satu aktor penting dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika. Partai politik dalam sistem dwi partai ini lebih menjalankan perannya dan lebih efektif fungsinya dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini terjadi karena dua partai yang 222
Dikutip dalam ―Perumusan Kebijakan Luar Negeri‖, http://www.slideshare.net/lailashare/perumusan-kebijakanpubliktk, diakses pada tanggal 5 Mei 2013 149
ada senantiasa berkompetisi dalam memperebutkan dukungan publik. Apabila salah satu partai berhasil memenangkan pemilihan, maka visi dan misi partai yang akan menjadi prioritas dalam menentukan arah politik luar negeri Amerika Serikat. Dengan kata lain pembuatan kebijakan luar negeri akan mengikuti gaya berpikir ataupun lebih didasarkan pada kepentingan politik partai tersebut. c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara223. LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. d. Civil Society Civil Society dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang di dalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara.
223
Dikutip dalam ―Probelamtika Civil Society Di Rohul, Butuh Kordinasi Konstruktif, LSM Harus Punya Kompas Ideologi‖,http://www.bidikkasus.com/probelamtika-civil-society-di-rohulbutuh-kordinasi-konstruktif-lsm-harus-punya-kompas-ideologi/, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 150
e. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan, serta sepakat untuk mengorganisasi diri mereka untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi mereka memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik kedalam maupun keluar organisasi 224. Strategi AIPAC Dalam Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS Era George Walker Bush Terkait Konflik Israel-Palestina Di Amerika, kelompok-kelompok kepentingan secara rutin berupaya untuk meyakinkan para legislator serta Presiden agar menerapkan kebijakan yang mereka inginkan. AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) merupakan salah satu organisasi yang berpengaruh didalam kebijakan luar negeri di AS. AIPAC dikenal memiliki kedekatan dengan para pejabat tinggi Negara AS seperti Presiden, Senat, Kongres dan media massa. Hal ini sangat memungkinkan untuk mempermudah kerja AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah AS terkait konflik Israel-Palestina. AIPAC memiliki kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan AS yang berkaitan dengan Israel, sehingga tidak heran apabila kebijakan luar negeri AS terkait konflik antara Israel dan Palestina selalu mendukung Israel. Oleh sebab itu, AIPAC memiliki strategi tertentu untuk dapat mempengaruhi kebijakan AS, antara lain225 : 224
Dikutip dalam ―Kelompok Kepentingan dan Partai Politik‖,http://www.partabelajar.web.id/2011/05/kelompok-kepentingandan-partai-politik.html, diakses pada tanggal 6 Mei 2013 225 Dikutip dalam buku Nurdi, Herry.Lobi Zionis dan Rezim Bush : Teroris Teriak Teroris. Jakarta : PT. Mizan Publika. 2006. Hal. 86 151
AIPAC melobi badan birokrasi di Amerika Serikat Dalam hal ini AIPAC berupaya untuk masuk dan menanamkan pengaruhnya di lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya dalam Kongres AS untuk mempengaruhi arah kebijakan luar negeri AS era George Walker Bush, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina dengan berbagai cara, antara lain : a. Pendistribusian anggota AIPAC kedalam badan pemerintahan AS Selama 60 tahun keberadaan AIPAC hampir semua pemerintahan AS terdorong menjadi ―sahabat dekat‖ Israel. Sejak Presiden George W. Bush resmi memasuki Gedung Putih pada Januari 2001 dan menjadi Presiden AS, hubungan AIPAC dalam pemerintahan Bush semakin kuat. Hal tersebut terlihat pada masa George W. Bush, AIPAC dengan mudah menempatkan orangorangnya kedalam badan pemerintahan AS, khususnya dalam Kongres, sehingga gagasan-gagasan atau isu-isu yang mereka sampaikan dapat langsung di dengar oleh Presiden Bush, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan Israel. AIPAC setidaknya memiliki lima atau enam pelobi resmi di Kongres 226. Dan untuk melihat kuatnya lobi tersebut, bisa dilihat dari nama-nama afiliasi neocons Zionis di dalam pemerintahan George W. Bush227seperti : 1. Dick Cheney Dick Cheney adalah wakil Presiden AS pada masa George W. Bush. Cheney dan Bush dapat dikatakan memiliki hubungan yang
226
Dikutip dari ―Yahudi - Muslim Menjawab Tantangan - Page 7‖, http://forum.muslim-menjawab.com/category/lainnya/yahudi/page/7/, diakses pada tanggal 20 Mei 2013 227 Dikutip dalam ―Zionist in the Bush Administration‖,http://www.care2.com/news/member/798880044/307663, diakses pada tanggal 20 Mei 2013 152
sangat dekat sehingga Cheney memiliki kekuatan untuk mendesak atau memaksa setiap kebijakan luar negeri AS. 2. Ari Fleischer Adalah Juru bicara White House, dan seorang yang amat berpengaruh di kalangan masyarakat Yahudi di AS, serta memiliki kewarganegaraan Israel.Ari Fleischer adalah penyokong kuat kepentingan Zionis Israel.Juru bicara White House adalah salah satu institusi yang sangat penting dan berpengaruh, karena mewakili Presiden AS dalam menjelaskan dasar kebijakan politik Gedung Putih. 3. Condoleeza Rice (Ketua NSC) Rice adalah Penasehat Keamanan Nasional AS kepada Presiden George W. Bush pada periode pertamanya. Dia wanita pertama yang mendapat jabatan sebagai Penasehat Keamanan Nasional. Pada November 2004, Bush mengangkatnya sebagai Sekretaris Negara untuk menggantikan Colin Powell. Rice menyampaikan misinya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, peningkatan kerja sama militer, perlindungan HAM, dan masalah Palestina. 4. Richard Perle Merupakan Penasihat Kebijakan Luar Negeri dan Dewan Kebijakan Pertahanan AS228. 5. Paul Wolwofitz Paul Wolfowitz adalah seorang Yahudi yang mempunyai pandangan ekstremis terhadap orang Palestina, dan menjabat sebagai Deputy Defense Secretary (Wakil Menteri Pertahanan) dalam kabinet Bush. 228
Dikutip dalam ―[UntirtaNet] FW: [keluarga-islami] Palestina vs Amerika Serikat+Israel‖ , http://www.freelists.org/post/untirtanet/FW-keluargaislamiPalestina-vs-Amerika-Serikat-Israel, diakses pada tanggal 1 Juni 2013 153
6. Douglas Feith Douglas Feith menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk masalah Kebijakan untuk Presiden Amerika Serikat George W.Bush dari Juli 2001 sampai Agustus 2005, dan juga penasihat Pentagon. Feith adalah seorang Yahudi yang menjalin hubungan dekat dengan Zionist Organization of America (ZOA), yang tugasnya adalah membantah segala bentuk usaha damai dengan Palestina dan juga menyerang orang Yahudi yang menganjurkan perdamaian dengan Palestina. 7. Elliot Abrams Abrams menjabat sebagai Asisten Khusus Presiden untuk urusan Hubungan Afrika Utara dan Timur Tengah pada masa kepemimpinan Bush pada tahun 2001-2005, yang fokus terhadap kebijakan AS di Timur Tengah, masalah Israel-Palestina, promosi demokrasi, kebijakan HAM, kebijakan luar negeri AS 229. Tokoh-tokoh ini merupakan orang nomor satu di AS, sehingga tidak mengherankan mengapa lobi yang dilakukan oleh AIPAC dapat dengan mudah menjadi kebijakan di AS. Mereka dikenal luas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan AIPAC 230 terlebih melihat kewenangan masing-masing tokoh yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Hubungan mutualisme antara neocons dan AIPAC didekatkan dengan adanya hubungan uang dan keturunan Yahudi, sehingga dapat dengan mudah terjalin adanya kepentingan bersama dan musuh bersama karena ancaman Timur Tengah, khususnya di Palestina yang tentu akan menjadi ancaman bagi eksistensi Negara Israel. 229
Dikutip dalam ―Elliott Abrams - Council on Foreign Relations‖, http://www.cfr.org/experts/middle-east-israel-human-rights/elliottabrams/b1567, diakses pada tanggal 1 juni 2013 230 Dikutip dalam buku Khomeini, Imam. 2004. Palestina dalam pandangan Imam Khomeini. Jakarta : Cetakan I, Pustaka Zahra. Hal. xviii 154
Melihat nama-nama tersebut, AIPAC memiliki pijakan yang hampir tak tertandingi di Kongres, dimana Kongres merupakan tempat pembuatan dan pengesahan kebijakan luar negeri AS, dimana orang-orang tersebut nantinya dituntut untuk mampu berkomunikasi dan mengolah informasi dengan baik sehingga memudahkan AIPAC dalam mempengaruhi pandangan Presiden George W.Bush. Disini AIPAC ikut ambil bagian secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan, seperti membantu para staff membuatkan draft untuk legislasi, dan memasok mereka dengan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan oleh Legislator di depan umum, serta mengedarkan surat terbuka yang dirancang untuk menyampaikan tekanan Kongres kepada lembaga Eksekutif (Presiden)231. Dengan kata lain, AIPAC menyusup secara langsung kedalam proses Legislatif dan pengambilan kebijakan dengan frekuensi yang tidak kecil232. Artinya, birokrasi merupakan senjata andalan AIPAC dalam memberikan pengaruh karena dalam jalur birokrasi ini cukup dominan dan strategis, dimana birokrasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sebuah pengambilan keputusan karena dalam praktiknya, seorang Presiden selalu mendengar masukan dari para menteri-menterinya terdahulu sebelum menentukan sikap dalam sebuah kebijakan yang akan di ambil. Menurut Douglas Bloomfield (mantan anggota staff AIPAC) mengatakan : ―Sudah biasa kalau anggota-anggota Kongres dan para staff mereka berpaling ke AIPAC dahulu, sewaktu mereka 231
Dikutip dalam buku John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt. Dahsyatnya Lobi Israel. Terjemahan : Alex Tri Kantjono Widodo. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010. Hal. 242 232 Ibid,.Hal. 254-255 155
memerlukan informasi, sebelum menghubungi Library of Congress, Congressional Research Service, staff committe, atau pakar administrasi‖.233
The New York Times, menyebut hal tersebut sebagai super lobi karena pengaruhnya yang sangat besar dan dapat dirasakan bukan hanya di Capitol Hill, tetapi juga di Gedung Putih, Pentagon, Kementerian Luar Negeri, dan kantor Pembendaharaan negara. Dan akhirnya, AS dewasa ini telah menjadi pusat kekuatan Zionisme Internasional karena AIPAC juga telah mampu melakukan pendistribusian pengaruhnya di Capitol Hill234. Upaya inilah yang kemudian dilihat oleh penulis dalam AIPAC, dimana AIPAC berupaya untuk menanamkan pengaruhnya dilembaga-lembaga pemerintahan yang vital di AS seperti Kongres, Pentagon hingga White House melalui pendistribusian anggotanya dan kedekatannya dengan orang-orang di dalam pemerintahan AS karena dianggap sebagai jalan pintas dan cepat dalam mengeluarkan hukum dan undang-undang yang menentang dunia Arab dan mendukung Israel. Adapun strategi lain yang digunakan AIPAC untuk mendukung atau memperlancar pengaruhnya terhadap Kongres yaitu dengan :
233
Ibid,.Hal. 254 Gedung Capitol Hill merupakan kantor dari kongres AS. Di AS sendiri AS memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan LN. Kongres AS menerapkan sistem 2 kamar yang merupakan gabungan dari Senate dan House of Representative atau biasa yang disebut sebagai House. Baca dalam Bambang, Cipto. 2007. Politik dan Pemeritahan Amerika. Yogyakarta: Lingkaran Buku. Hal. 114-115 156 234
1. Mengirim memo (Press Release) dan perwakilan AIPAC kedalam Kongres atau Senat AIPAC melakukan lobi dengan mengirimkan memo terhadap para anggota Senatataupun Kongres. Hal ini dilakukan agar para pengambil kebijakan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan AS di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan konflik IsraelPalestina akan selalu berpihak pada Israel. 2. AIPAC melancarkan pengaruhnya dalam hal pembiayaan dan pemberian bantuan materi kepada para anggota Kongres dan Senat. Pada tanggal 11 Mei 2006, perwakilan dari AIPAC bertemu dengan anggota Kongres dalam sebuah sidang dalam rangka mempromosikan suatu rancangan undang-undang Anti-Terrorisme Palestina yang akan menghentikan hubungan dagang dengan Palestina dan penghentian bantuan ke Palestina235. Dan untuk memperlancar dukungan Kongres, AIPAC melakukan pembiayaan kepada para anggota Kongres demi disahkannya RUU Anti-Hamas (Anti-Terrorisme) tersebut. Berikut ini adalah daftar beberapa anggota Kongres yang menerima dana langsung dari AIPAC 236 : (Data dapat dilihat pada lampiran tabel). 3. AIPAC mengadakan kontak-kontak pribadi dengan anggota Kongres dan Senat Setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden AS haruslah mendapatkan dukungan atau pengesahan dari Kongres, baik Senat maupun House of Representative, maka otoritas 235
Dikutip dalam ―AIPAC‘s Anti Hamas Bill Falters in Congress‖, http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2006/03/20, diakses pada tanggal 19 Juli 2013 236 Dikutip dalam ―AIPAC Financial Contributions to Members Congress‖, http://www.aljazeerah.info/Editorials/2002/April%202002.htm, diakses pada tanggal 19 Juli 2013 157
Kongres jelas terlihat dalam proses pembuatan kebijakan LN serta keamanan nasional sangatlah besar. Sehingga dalam melancarkan lobinya, AIPAC melakukan kontak-kontak pribadi dengan para pejabat terkait pembuat kebijakan, khususnya dalam Kongres. AIPAC menggunakan Media Massa untuk mempengaruhi (mengatur) Opini Publik Pada strategi terakhir, lobi yang dilakukan AIPAC yaitu dengan cara menggunakan media massa untuk mempengaruhi opini publik mengenai Israel agar selalu dalam pihak yang dirugikan. Opini publik adalah hal yang penting di tengah masyarakat. Arah dan kecenderungan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh opini publik yang ada. Dan media massa adalah salah satu faktor penting dalam membentuk opini publik di dunia ini. Caranya dengan menguasai berbagai media massa yang berskala Internasional 237. Dengan melihat strategi AIPAC yang begitu terorganisir, maka tidak heran jika kelompok ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Sebagai dampaknya adalah kelompok ini mampu mengontrol proses pembuatan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah yang berkaitan dengan Israel melalui media. Adapun banyaknya media massa Amerika yang dikuasai oleh Yahudi, antara lain 238 :
a. The New York Times New York Times adalah salah satu koran terkenal di Amerika.
b. The Wall Street Journal The Wall Street Journal adalah surat kabar harian Internasional yang berpengaruh yang diterbitkan di New York City, dengan 237
Dikutip dalam ―Langkah Yahudi Menguasai Dunia‖, http://www.akhirzaman.info/yahudi/zionis/2069-langkah-yahudimenguasai-dunia-.html, diakses pada tanggal 22 April 2013 238 Dikutip dalam Alex Sobur dalam Jurnal ―Membaca Kebohongan Media Amerika‖, Mediator Vol. 7 No.2, Desember 2006.Hal. 229-230. 158
peredaran di dunia sekitar 2,6 juta eksemplar setiap hari pada tahun 2005239.
c. The Washington Post The Washington Post menempati urutan berikutnya setelah New York Time dalam cengkeraman Yahudi Zionis. Joseph Crapht mengatakan bahwa : ―Islam adalah agama terbelakang. Ajarannya membuat masyarakat Islam tidak mampu mengimbangi kemajuan masyarakat Barat modern‖240.
Kesimpulan Berdasarkan pemaparan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah AIPAC memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan kebijakan di AS, terutama yang berkaitan langsung dengan konflik Israel-Palestina. AIPAC sebagai suatu kelompok kepentingan di AS terbukti mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri AS dalam rangka mengakomodasi kepentingan AIPAC dalam mendukung Israel untuk menjaga kepentingan politiknya di bidang pertahanan-keamanan dan ekonomi. AIPAC memiliki kekuatan dan pengaruh politik yang sangat besar di AS sehingga dapat dengan mudah melakukan lobi politik terhadap pemerintahan AS.AIPAC melakukan lobi terhadap Kongres, bahkan Presiden.Hal ini bertujuan agar kepentingan AIPAC dalam suatu kebijakan yang menguntungkan Israel mampu dirumuskan 239
Dikutip dalam ―Dow Jones & Company, Inc History‖,http://www.dowjones.com/TheCompany/History/History.htm, diakses pada tanggal 22 April 2013 240 Dikutip dalam ―Dominasi Zionisme dalam Dunia PersAlslamu.com‖,http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=1033&Itemid=10, diakses pada tanggal 23 April 2013 159
sesuai tujuan yang ada. AIPAC menjadi kelompok lobi yang cukup aktif dalam memperjuangkan kepentingan dalam pemerintahan di AS, terbukti dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS yang dampak dari kebijakan itu sangat mendukung usaha kelompok pro-Israel ini dalam mencapai kepentingannya. Kuatnya peran AIPAC di AS juga disebabkan karena banyaknya tokoh penting yang berada dibelakangnya.Banyaknya anggota dari AIPAC yang berhasil menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, utamanya dibidang-bidang yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan kebijakan luar negeri AS, serta memiliki kedekatan dengan para aktor pembuat kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari AIPAC dapat mengadakan kontak-kontak pribadi dengan anggota Kongres dan Senat, dimana hal ini disebabkan karena kuatnyaAIPAC dalam melancarkan pengaruhnya dalam hal pembiayaan dan pemberian bantuan materi kepada para anggota Kongres dan Senat, dan lain sebagainya.Selain itu, AIPAC juga mengambil peranan penting dalam hal pembentukan opini publik melalui berbagai media Internasional yang dikelola.AIPAC bergerak membentuk wacana publik tentang Israel dan Timur Tengah khususnya di Palestina, sehingga publik Amerika pada umumnya mendukung orientasi pro Israel dan tidak mempersoalkan manfaat dukungan AS yang tak bersyarat terhadap Palestina.Hal ini memperlihatkan bahwasanya AIPAC telah berhasil melakukan pendistribusian pengaruhnya dengan baik. Daftar Pustaka Buku : Budiarjo, Miriam. 2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 160
Cipto, Bambang. 2007. Politik Dan Pemerintahan Amerika. Yogyakarta: Cetakan II, Lingkaran Buku. Coplin, D. William D. 1992.Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoretis. Terjemahan: Marsedes Marbun. Bandung: CV. Sinar Baru. Fayazmanesh, Susan. 2008. The United States And Iran : Sanctions, Wars And The Policy Of Dual Containment. New York: Routledge Studies Fatkurrohman. 2010. Isu dan Realita Konflik Kawasan.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Garaudy, Roger, Khiatuddin. Maulida. 2000. Mitos dan Politik Israel. Jakarta : Cetakan I, Gema Insani Press. Gufran, Muhammad. 2004. Perjanjian Menuju Tanah Yang Di Janjikan Dalam Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Haryanto, Drs. 1982. Sistem Politik : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hermawan, Aksan. 2008. Jangan Bunuh Obama!. Bandung: Mizan. IKAPI. 2006. TheInternal JEW : Membongkar Makar Zionisme Internasional. Jakarta: Cetakan I, Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika). John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.Terjemahan Tri Kantjono Widodo, Alex. 2010. Dahsyatnya Lobi Israel.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Khomeini, Imam. 2004. Palestina dalam Pandangan Imam Khomeini.Jakarta : Cetakan I, Pustaka Zahra Mas‘oed, Mochtar.1997.Perbandingan Sistem Politik. Cetakan ke-14. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Mas‘oed, Mochtar. 1990.Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia. 161
Mas‘oed, Mochtar.Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis Dan Teorisasi. Yogyakarta: Studi Sosial UGM Maulani, Z.A. 2002.ZIONISME : Gerakan Menaklukan Dunia. Jakarta: Penerbit Daseta. Musthafa, Abd. Rahman. 2002. Jejak-jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifidah Al Aqsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Nurdi, Herry. 2006. Lobi Zionis dan Rezim Bush : Teroris Teriak Teroris. Jakarta: Hikmah. Petras, James. 2008. The Power Of Israel In USA : Zionis Mencengkram Amerika & Dunia. Jakarta: Pustaka Zahra Rahmani, Astuti. 2006. Diplomasi Munafik Zionis Israel : Mengungkap Fakta Hubungan AS - Israel.Bandung: PT. Mizan Pustaka. Rohadi, Abdul Fatah. 2004. Sosiologi Agama. Jakarta: Titian Kencana Mandiri. Safril Mubah, Ahmad. 2007. Menguak Ulah Neokons: Menyikap Agenda Terselubung Amerika Dalam Memerangi Terrorisme. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Shaleh, Muhsin Muhammad. 2001. Palestina : Sejarah, Perkembangan Dan Konspirasi. Jakarta: Cetakan I, Gema Insani Press. Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah. Jakarta: Cetakan I, PT.Mizan Publika. Subakti, Ramlan. 2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta: Grasindo Sulaeman, Dina Y. 2009. Obama Revelved-Realitas Di Balik Pencitraan. Jakarta: ALIYA Publishing. Sobur, Alex. Membaca Kebohongan Media Amerika.Mediator Vol. 7 No. 2, Desember 2006. Takruri, Dr. Nawwaf. 2007. Dahsyatnya Jihat Harta. Jakarta: Gema Insani Press.
162
Windham, Mircea. 2010. AIPAC : Organisasi Paling Berbahaya Di Dunia. Yogyakarta: Cetakan I, Penerbit Solomon. Skripsi : Delinda Azaria, Azarine. 2012. PNAC Dalam Kebijakan Luar Negeri ―WAR on TERRORISM‖ Amerika Serikat Pada Era Presiden George W. Bush. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. Elsyahputra, Fajrin. 2012. Pengaruh Neokonservatif Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Terkait Konfik Israel-Palestina Dalam Dua Periode Pemerintahan Yang Berbeda Di Masa Pemerintahan Bill Clinton Dan George Walker Bush. Malang Universitas Muhammadiyah Malang
Website : ―About
Morris J. Amitay Morris J. Amitay, PC‖, http://morrisjamitay.com/about_morris_j_amitay.htm, diakses pada tanggal 10 Maret 2013 ―About Us - The Washington Institute for Near East Policy‖,http://www.washingtoninstitute.org/about, diakses pada tanggal 18 April 2013 ―Agenda Setting dan Kebohongan Media : Romeltea Magazine, july 23, 2012 oleh ASM. ROMLI‖, http://romeltea.com/agendasetting-dan-kebohongan-media/, diakses pada tanggal 10 Maret 2013 ―AIPAC, Sumber Malapetaka Di Palestina - Sabili, Penulis : Abu Ikram, Dipublish Opini Senin, 02 Juli 2012 00:00‖, http://www.sabili.co.id/opini/item/403-aipac-sumbermalapetaka-di-palestina.html, diakses pada tanggal 7 Desember 2012 163
―AIPAC Officers and Board members Breaking News November 26, 2012, Special Notes by Stew Webb Federal Whistleblower‖, http://www.stewwebb.com/AIPAC_Officers_and_Board_me mbers_20121127.htm, diakses pada tanggal 10 Maret 2013 ―AIPAC Lobbies Congress to Bring Hamas to Its Knees While Tying Bush‘s Hands by Richard Silverstein on February 24, 2006‖,http://www.richardsilverstein.com/2006/02/24/aipaclobbies-congress-to-bring-hamas-to-its-knees-while-tyingbushs-hands/, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 ―American Israel Educantion Foundation : AIEF - Mission Statement‖, http://www.aiefdn.org/, diakses pada tanggal 18 April 2013 ―Antara Obama, Israel, dan Konflik Timur Tengah - Era Muslim oleh Al Furqan, Senin 6 Safar 1430H / 2 Februari 2009 10:01 WIB‖,http://www.eramuslim.com/berita/analisa/antaraobama-israel-dan-konflik-timurtengah.htm#.UZXLb0ptZrM, diakses pada tanggal 22 April 2013 ―ANTI ZIONIS ISRAEL AMERIKA (ANTIZIA)‖, http://antizia.multiply.com/guestbook, diakses pada tanggal 15 Januari 2013 ―Akar Terrorisme Zionis (Bagian 1), Iran Indonesian Radio, IRIB World Service, Kamis 19 Juli 2012, 12:10‖, http://indonesian.irib.ir/sosialita//asset_publisher/QqB7/content/id/5137564, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 ―Arab Gateway : Palestinian Organisations (1) - Al-Bab.com, 18 June 2009‖, http://www.albab.com/arab/countries/palestine/orgs1.htm#PLO, diakses pada tanggal 6 Februari 2013 164
―American Association of Retired Person‖,http://www.olderpeopleright.org/older/index.php?o ption=com_content&view=article&id=62:americanassociation-of-retired persons&catid=29:other-relatedorganizations&Itemid=53, diakses pada tanggal 10 Desember 2013 ―Beginilah Yahudi Memperbudak Amerika, by Anon, Friday November 23, 2001 2:11 pm‖, http://groups.yahoo.com/group/D3MITS/message/20, diakses pada tanggal 18 Desember 2012 ―Bush Janjikan Bantuan AS Bagi Pembentukan Negara Palestina New York Wartaterkini.com‖, http://www.wartaterkini.com/01/06/42/bush-janjikanbantuan-as-bagi-pembentukan-negara palestina.htm, diakses pada tanggal 14 Februari 2013 ―California Homebuilding Foundation - Lawrence Weinberg (Founder Americal Management Company, Inc., Columbia Group & Larwin Group Companies‖, http://www.mychf.org/go/hall-of-fame/pasthonorees/weinberg-lawrence/, diakses pada tanggal 13 Maret 201 ―Contemporary Global Anti-Semitism - Report - US Department of State, March 13, 2008‖, http://www.state.gov/j/drl/rls/102406.htm#defining, diakses pada tanggal 24 April 2013 ―Dajjal Itu Zionisme Berwajah Amerika - Hidayatullah.com, Senin 14 April 2003 18:42 WIB ‖, http://www.hidayatullah.com/read/223/14/04/2003/dajjalitu-zionisme-berwajah-amerika.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2013 165
―Deklarasi Balfour Dan Pendudukan Israel Terhadap Tanah Palestina - Era Muslim (Media Islam Rujukan) oleh Al-Furqan, Selasa 4 Jumadil Akhir 1431 H/ 18 Mei 2010 09:14 WIB‖, http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemudamahasiswa/deklarasi-balfour-dan-pendudukan-israilterhadap-tanah-palestina.htm#.Uc2gydj-v0c, diakses pada tanggal 19 Januari 2013 ―Dinasti Rothschild dan Kekejaman Zionisme - Akhirzaman.info‖, http://www.akhirzaman.info/secret-societies/13bloodlines/keluarga-rothshchild/2140-dinasti-rothschilddan-kekejaman-zionisme.html, diakses pada tanggal 16 April 2013 ―Diplomasi Munafik Ala Yahudi Mengungkap Fakta Hubungan AS Israel (Paul Findley, mantan anggota Kongres AS)‖, http://media.isnet.org/antar/Munafik/Lobi.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2013 ―Dow Jones & Company, Inc. Retrieved 19 August 2006‖, http://indo.wsj.com/home-page, diakses pada tanggal 23 April 2013 ―Dominasi Zionisme dalam Dunia Pers‖,http://alislamu.com/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=1033&Itemid=10, diakses pada tanggal 23 April 2013 ―Elliott Abrams - Council on Foreign Relations, January 2013‖, http://www.cfr.org/experts/middle-east-israel-humanrights/elliott-abrams/b1567, diakses pada tanggal 1 juni 2013 ―Foreign Aid - AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) American‘s pro Israel Lobby‖, http://www.aipac.org/en/issues/issuedisplay?issueid={EAE428C3-B769-4C36-80B449B62E955179}, diakses pada tanggal 21 Mei 2013 166
―Gaza, Kejahatan Perang Terakhir Bush - Inilah.com oleh Zulfirman, Rabu 7 Januari 2009 19:44 WIB ‖,http://m.inilah.com/read/detail/73982/gaza-kejahatanperang-terakhir-bush, diakses pada tanggal 21 Mei 2013 ―Haynes and Boone, LLP, Professionals, Dow. Melvin. A.‖, http://www.haynesboone.com/melvin_dow/, diakses pada tanggal 15 Maret 2013 ―Hill Staff - Legislative Agenda AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) American‘s pro Israel Lobby‖,http://www.aipac.org/hill-staff, diakses pada tanggal 21 Mei 2013 ―Israeli PM announces 30 billion US dollar US defence aid‖, http://www.forbes.com/business/feeds/afx/2007/07/29/afx39 63706.htmldiakses pada tanggal 21 Mei 2013 ―Infiltrasi Zionisme di AS (Bagian Ketiga, Habis) - Terkini – indonesian, 17 Agustus 2012, 12:06‖,http://indonesian.irib.ir/hidden-2/ /asset_publisher/yzR7/content/id/5171534/pop_up?_101_INST ANCE_yzR7_viewMode=print, diakses pada tanggal 27 Januari 2013 ―Islam Times - 81 Anggota Kongres AS ke Israel, 9 Aug 2011 13:43‖, http://www.islamtimes.org/vdcc1pqo.2bqxs8f5a2.txt, diakses pada tanggal 17 April 2013 ―Islamic Jihad --A profile of Palestinian Islamic Jihad - Terrorism Issues, From Amy Zalman, Ph.D., former About.com Guide‖, http://terrorism.about.com/od/groupsleader1/p/IslamicJIhad. htm, diakses pada tanggal 8 Februari 2013 ―Jewish National Fund: Our History‖, http://www.jnf.org/aboutjnf/history/, diakses pada tanggal 18 Januari 2013 ―Jeremy R. Hammond, US Senate Endorses Israel‘s War on Gaza World News Daily by Jeremy R. 167
Hammond‖,http://www.informationclearinghouse.info/articl e21696.htm, di akses pada tanggal 30 Mei 2013 ―John Mearsheimer And Stephen M. Walt. The Israel Lobby. London Review Of Books, Vol. 28 No. 6, 23 March 2006‖,http://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/theisrael-lobby.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2012 ―John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt. The Israel Lobby and U.S Foreign Policy‖,http://drew3000.net, diakses pada tanggal 6 Januari 2013 ―Kultwit Soal Lembaga Lobi Yahudi AIPAC - Chirpstory, by Zulhammubarak 20/Jul/2012 06:03:21 AM PDT‖, http://chirpstory.com/li/13993, diakses pada tanggal 5 Januari 2013 ―Kongres Amerika Dukung Serangan Israel - Temo.co, Rabu 09 Juni 2010 16:08 WIB‖,http://www.tempo.co/read/news/2010/06/09/11525395 7/Kongres-Amerika-Dukung-Serangan-Israel, diakses pada tanggal 30 Mei 2013 ―Kelompok Kepentingan dan Partai Politik - Parta Belajar by Parta Winata‖,http://www.partabelajar.web.id/2011/05/kelompokkepentingan-dan-partai-politik.html, diakses pada tanggal 6 Mei 2013 ―Kekalahan Saddam, Kemengangan Zionis dalam Harian Umum Suara Merdeka oleh Riza Sihbudi, Jum‘at 26 Desember 2003‖, http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/26/kha1.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 ―Mengkritisi Mitos Penyebab Konflik Palestina - Israel, Kompasiana, OPINI 27 November 2012 09:14‖, http://luarnegeri.kompasiana.com/2012/11/27/sejarahd-511444.html, diakses pada tanggal 5 Februari 2013 168
―Mission & History - The Washington Institute for Near East Policy‖, http://www.washingtoninstitute.org/about/missionand-history, diakses pada tanggal 20 April 2013 ―Mengurai Lobi Yahudi di Amerika (2- Habis), Amerika dalam Kendali Israel - Inilah.com Oleh Nusantara HK Mulkam, Kamis 29 Januari 2009 14:29 WIB‖, http://www.inilah.com/read/detail/79532/amerika-dalamkendali-israel, diakses pada tanggal 22 April 2013 ―Nathan Abrams assesses the changing fortunes - Jewish Quarterly, Speaking to Power : Nathan Abrams assesses the changing fortunes of Commentary magazine,Jewish Quarterly, Nathan Abrams Spring 2006 - Number 201‖, http://www.jewishquarterly.org/article.asp?articleid=170, diakses pada tanggal 25 April 2013 ―Norman Brownstein Brownstein Hyatt Farber Schreck‖,http://www.bhfs.com/People/nbrownstein, diakses pada tanggal 27 Januari 2013 ―National Security Council The White House‖, http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc, diakses pada tanggal 5 Mei 2013 ―Obout Us - AIPAC (American - Israel Public Affairs Committee), America‘s Pro-Israel Lobby‖, http://www.aipac.org/en/aboutaipac, diakses pada tanggal 4 Desember 2012 ―Our Mission - AIPAC (American - Israel Public Affairs Committee), America‘s Pro-Israel Lobby‖, http://www.aipac.org/about/our-mission, diakses pada tanggal 7 Desember 2012 ―Probelamtika Civil Society Di Rohul, Butuh Kordinasi Konstruktif, LSM Harus Punya Kompas Ideologi - Bidikkasus.com, Catatan E. Rambe, S.Sos (Direktur Eksekutif TOPAN-RI), March 11, 2013 5:27 169
pm‖,http://www.bidikkasus.com/probelamtika-civil-societydi-rohul-butuh-kordinasi-konstruktif-lsm-harus-punyakompas-ideologi/, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 ―Peran News Corporations dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2013)‖, http://journal.unair.ac.id/filerPDF/global105%20retnachrista. pdf/ ―Perumusan Kebijakan Publiktk - SlideShare, Perumusan Kebijakan Publik : Sumbang Saran Pemikiran dari Berbagai Perspektif Teori Yang ada oleh Teguh Kurniawan (Universitas Indonesia)‖, diakses pada tanggal 5 Mei 2013 ―Politik Luar Negeri Amerika Scribd‖,http://www.scribd.com/doc/87588892/Politik-LuarNegri-Amerika, diakses pada tanggal 6 Mei 2013 ―Sejarah Panjang Konflik Palestina (10), Dari Camp David Hingga Perjanjian Oslo - Kompas.com - Nasional, Ervan Hardoko, Jumat 30 November 2012 06:45 WIB‖,http://nasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/D ari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo, diakses pada tanggal 6 Februari 2013 ―Skenario Sumbang Sharon - Gaulislam.com, 12 Desember 2008‖, http://www.gaulislam.com/skenario-sumbang-sharon, diakses pada tanggal 15 Februari 2013 ―Thomas A. Dine : Biography - Jewish Community Federation Biography‖, http://www.sfjcf.org/aboutjcf/press/general/tomdinebio.asp, diakses pada tanggal 10 Maret 2013 ―The Map Road, BBC NEWS, Wednesday 30 April 2003‖, http://news.bbc.co.uk/2/hi/2989783.stm, diakses pada tanggal 18 Februari 2013 170
―The Israel Lobby - London Review of Books Vol. 28 No. 6, 23 March 2006‖,http://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/theisrael-lobby, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 ―Tujuan Amerika Gagas Konferensi Annapolis - Abatasya Islamic Website dalam Berita Wednesday 28 November 2007‖,http://abatasya.net/2007/11/28/tujuan-amerika-gagaskonferensi-annapolis/, diakses pada tanggal 14 Februari 2013 ―US : The Pro-Sharon thinktank - Le Monde diplomatique – English by Joel Beinin‖,http://mondediplo.com/2003/07/06beinin, diakses pada tanggal 18 April 2013 ―Zionist in The Bush Administration - Care2 make a different, Wednesday February 21, 2007 8:41am‖,http:/www.care2.com/news/member/798880044/307 663, diakses pada tanggal 20 Mei 2013
171
The Significanceof AIPAC InfluencesinU.S Foreign Policy Toward Iranian Nuclear Program Oleh : Waidatun Khasanah
Introduction Iran's nuclear program is one of the most polarizing issues in one of the world's. The Iranian reason for development its nuclear not necessarily accepted in International, there some support this programme, but also want to stop it. Israel is one of country, that always provoke to stop Iranian nuclear program, its predictable, because in fact, Israel have less good relation toward Iran. Israel views the possibility of an Iranian nuclear weapon as a threat to its existence due to repeated warnings by Iran that would destroy Israel. Israel officials indicate that their patience with Iran regarding openness about its nuclear program is limited. The American Israel Public Affair Committee (AIPAC) is a group which advocates pro Israeli policies to the Congress and the executive branch of the United states.241 This group It has managed to infiltrate the vital part of decision making process of United State foreign policy and successfully obtained themselves to government elite. In this case, AIPAC also supports to spread the extreme views242 within the group. In other word, through AIPAC tried to get support from American politicians for the benefit of the organization. AIPAC tried created a good political atmosphere in order to maintain 241
Windham, Mircea, 2010, AIPAC Organisasi berbahaya di Dunia, Pustaka Solomon, Yogyakarta,,page 7 242 who we mean by ―extrem views‖ the ide to spread hight tread directed to toward, iranian, Iraqi. Palestinian, and other the nation that enact the anti semitic. 172
support for Jewish agenda. Every policy of United States toward Israel will be always under the control of AIPAC. AIPAC moreover succeeded in creating an unwritten rule, even the smallest protest against Zionist regime would be considered as a form of insulting Jews and culprit could be accused of anti-Jewish or antiSemitic.243These view embeden are the United States foreign policy. Under the AIPAC Influence, the United State led the international public opinion to halt Iranian nuclear program. This was done through various of ways, bureaucraticly and through the mass media. At the times U.S sponsored United Nations, European countries and Israel to impose sanctions on Iran related to its nuclear program. First, by Resolution No.1737 (December 2006), the United Nations issued to halt the nuclear activities but Tehran ignored it and the second Resolution No.1747 came after Tehran resist the first call. American and Persia Relation: When the Goliath Assault “Axis of Evil” Iran‘s first nuclear program began in the 1960s under the shah. It made little progress, On March 3, 1975, Iran and the US signed an agreement worth about $15 billion, according to which the US was, among other things, to build EIGHT NPPs in Iran with a total capacity of about 8,000 MW. The agreement was signed by the US Secretary of State Henry A. Kissinger, and Iran's Finance Minister Mr. Houshang Ansari. 244 243
Obama- Israel and AIPAC Two Dueling Video, http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/obama-israeland-aipac-two-dueling-videos/2012/03/04/gIQAqn1irR_blog.html acces again at 13:10 date, 21 of juny 2013 244 Iran Primer, Iran Nuclear, http://iranprimer.usip.org/resource/timelineirans-nuclear-activities 173
In August 2005, Mr. Khatami, a relative moderate, was succeeded as president by Mr. Ahmadinejad, a hard-line conservative. The following January, Iran announced that it would resume enrichment work, leading the three European nations to break off their long-running talks. Under the Non-Proliferation Treaty, Iran has the right to enrich uranium, but the atomic energy association called for the program to be halted until questions about the earlier, secret program were resolved 245. Possession of a nuclear weapon would radically shift the strategic calculus in the region. If Iran gets a nuclear weapon, a nuclear arms race in the Middle East could result, with several countries seeking that capability. If Iran has it, Turkey, Egypt, Saudi Arabia, and Syria may all feel the necessity to get it. That could lead to the end of our decades-long global efforts to stop the spread of nuclear weapons. Iran might also choose to sell or give the technology to other countries. Imagine one nuclear weapon in the hands of a suicide bomber. In sum, Iran‘s influence and freedom of action would increase, and the U.S. and its allies would have their influence diminished. America is a good partner for Israel, and AIPAC by looking at the opportunities AIPAC try to push America to wage political action in ―the pretext of aid‖. Under AIPAC pressure America, impose sanctions on Iran by various way. The U.S promote Iranofobia in international and regional (Middle East), Israeli & U.S introduce Iran as a threat to regional peace and security globally as well, if Iran continues to improve its nuclear progress then it would mean an end to nuclear peace that has been nurtured for decades. When the Iranian started to announce the development of its nuclear 245
Iran‘s Nuclear Program, http://kcjohnson.files.wordpress.com/2011/11/iransnuclear-program.pdf on May, 02,2013 174
program immediately the U.S. embrace back UN resolution drop to Persian state. In October 2007 U.S announces important new sanctions against Iran. The sanctions imposed on Iran since 2007 are painful. The Iranian regime, the economic institutions, and the ordinary citizen cannot ignore the burden of the sanctions in various spheres. Nevertheless, thus far the sanctions have yet to achieve their main purpose to alter the regime‘s behaviour on the nuclear question, and impel Iran to accept an arrangement that will ensure that it does not obtain nuclear weapons. It appears that the regime still hopes that its nuclear program will reach the decisive point before the sanctions do.246 The Bush administration was aware of Clinton administration efforts to engage the Iranian regime and improve relations. But the lack of a sustained positive response from President Mohammad Khatami was taken by the Bush administration as evidence that he was either unable or unwilling to deliver. Despite skepticism engendered by this history, the Bush administration engaged the Iranian regime after the 9/11 attacks. Tehran had long backed the Northern Alliance, the main Afghan opposition force, which Washington also supported to help oust the Taliban. 247 President George W. Bush, in a press conference held after his meeting with German Chancellor, Engele Merkel, on 13 January 2006, made it clear that Iranian possession of nuclear weapons ‗would be unacceptable‘. The president explained that ‗the reason for 246
Sanctions against Iran: Not Painful Enough, Ephraim Kam and Shmuel Even, Strategic Assessment, volume 15, no 4, January 2013 page 69 http://www.inss.org.il/research.php?cat=3&incat=&read=10994 accesed June, 3 2013 247 George Bush administration, http://iranprimer.usip.org/resource/george-wbush-administration Accessed 09082013 175
this is that a nuclear armed Iran would present a grave threat to the security of the world‘.248 ‗The possession of nuclear weapons by Iran will advance it towards the realization of its aim to destroy the State of Israel. The Iranian President has already said that the destruction of Israel is an important part of his agenda, and this is simply inconceivable‘, On 11 April 2006, President Ahmadinejad declared in a televised speech that Iran had mastered the uranium enrichment process: using 164 centrifuges at its Natanz facility.249 The White House also extended its own offer. In May 2006, Secretary of State Condoleezza Rice announced that the United States would join the EU-3‘s talks with Iran once Tehran suspended all enrichment-related activities. The next month, the so-called P5+1 offered additional incentives. In one of the proposed plan to the White House by the Pentagon in late 2006, the American in fatherly advise using nuclear bombs that could penetrative underground bunkers Iran. One target is Iran's nuclear facilities at Natanz, which is at a distance of about 210 km from Tehran, why Natanz, because at that time the Natanz basement for uranium enrichment, laboratory and workspace.250 Bythe destruction of nuclear facilities, it was intended will hinder Iran's nuclear infrastructure.
248
The White House, Office of the Press Secretary, ‗Transcript: Bush, Germany‘s Merkel in Full Agreement on Iran‘, accesed June, 3 2013 249 Iran succeeded in enriching uranium to 3.5%, within the 3–5% range required for a civilian nuclear project and far short of the 80–90% enrichment level required for nuclear weapons, ‗Iran defies UN with nuclear breakthrough,‘ AFP accesed June, 3 2013 www.politicalnews.org/breaking/25056/iran-defies-un-with -nuclear-breakthrough.html 250 Musa, Khazim, 2007, Iran skenario penghabisan ,ufuk press, Jakarta, page.138. 176
The United Nations Security Council voted in December 2006 to impose sanctions on Iran for failing to heed calls for a suspension. The situation was muddied in December 2007 when American intelligence agencies issued a new National Intelligence Estimate that concluded that the weapons portion of the Iranian nuclear program remained on hold. 11 January 2009 The New York Times reports that President Bush denied Israel's covert request last year for bunker-busting bombs it sought for an attack against Iran's nuclear complex at Natanz.251 During the administration of President George W. Bush, the United States refused to negotiate until Iran ceased all enrichment activities in accordance with Security Council Resolution 1696 252. In 2009, President Obama opened the door to negotiations with Iran about its nuclear program.253 The Obama administration pressure on Iran by sanctioning key assets of Iran‘s leadership, including a network of 37254 front companies that the regime has used to shield its investments from
251
According to The New York Times. Israel Nuclear Chronology,. accesed May, 23 2013 252 Resolution 1969 calling on Iran to suspend its uranium enrichment program, as well as undertake several confidence-building measures outlined in a February International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors resolution. Fourteen countries voted in favor of the Security Council resolution; only Qatar voted against it. Read more http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8792.doc.htm 253 Iran‘s Neclear Program, Energy or Weapon http://www.cengagesites.com/academic/assets/sites/4004/049599863X_Iran s_Nuclear_Program.pdf accesed June, 10, 2013 254 read more U.S and Iranian strategic Competition, http://csis.org/files/publication/120124_Iran_Sanctions.pdf acceseed August, 08 2013 177
the Iranian public and Western penalties. 255 Event in Obama administration make some sanction but U.S not use military action, as a purpose AIPAC pressure.It can be see when on April 2009256, The Obama administration and its European allies are preparing proposal that would shift strategy toward Iran. It means they try to open diplomacy. Actually President Obama has been unequivocal in his commitment to preventing an Iranian nuclear weapon, but time is not on the US side. On 23 Octber 2012, Obama opens door to bilateral negotiations with Iran. In this year also New York Daily News write that Obama was breaks with Israel on response to Iranian nuclear program. It because Obama made a fateful choice in becoming the first American Commander in Chief who unwilling to stand with Israel at a time when the Country faces an existential peril. 257 AIPAC and the U.S Foreign Policies AIPAC possesses advantages in those key areas that are considered essential for an effective interest group. AIPAC has focused leadership; a large number of members who are wealthy and highly regarded in their communities; a grass roots organization that is large and vocal; significant access to political leaders; an issues
255
US Hit Iran with Tougher Sanctions, http://www.aipac.org/en/in-thenews?newsid={AAE6C492-1891-4CC0-845A-37BE6C09A006} accccesd may, 23 2013 256 U.S May Drop Key Condition for Talks with Iran, http://www.nytimes.com/2009/04/14/world/middleeast/14diplo.html 257 Miller, Elisa, 2012, Obama breaks Israeli Response Iran , Sepetember 3 2012 http://www.nydailynews.com/opinion/obama-breaks-israel-responseiran-nuclear-program-article-1.1158073 accessed September 09 2013 178
oriented electorate that consistently votes; an effective training program to lobby legislators; and general public support. 258 In 1987, The New York Times reported that AIPAC has become a major in formulating United States policy in the Middle East. It has gained the power to influence the selection of presidential candidates, blocking arms sales to Arabian states and catalyst for the Close military ties between the Pentagon and the Israeli army259. AIPAC has become good partner in theU.S and arranging wisdom and infiltrated in the White House and the Congress also making. The new phase has begun to pen opportunities for AIPAC ―spread of wings‖ in the next era of the government and continuing to present, Obama period. The role of AIPAC as apro-Israel transmission network organization is unbelievably clear, at which time the AIPAC condemn the deal an opportunity for Russia to negotiate a plan to allows Iran provide uranium under International supervision. AIPAC refusal to negotiate and demands to immediately based on the argumentthat the confrontation with allowed Iran to conduct uranium enrichment, it will pose a threat. With their covert movement in the name "U.S interests" which is basically just a manipulation of U.S foreign policy for order in favor of AIPAC. So at that time AIPAC began to accuse the Bush administration would give Iran an opportunity to manipulate the international community and pose great danger to the United States. Not in doubt that behind all these plans actually AIPAC has its own reasons to handle this case, due to the presence of uranium development will give unfavourable impact for AIPAC.
258
AIPAC, http://info.publicintelligence.net/AIPAC.pdf Accessed May, 10, 2013 259 Findley,Paul, 1995,Diplomasi Munafik ala Yahudi,Mizan, Bandung, hal 146 179
For that AIPAC pushing U.S. to confront Iran through economic sanctions and military attacks. AIPAC is very confident that the Islamic republic is a major threat to the supremacy of Israel in the Middle East. AIPAC gathering people to congress opposes what they describe as "safe search" on Iran. The action was in line with the development policy of coercion U.S. confrontation with Iran. According to the Jewish times, "if it is a political battle, the signs are AIPAC can exert strong support in Congress to pressure the White House to demand sanctions against Iran" The AIPAC gathering is clearly not a meeting of just another lobby, it is the lunch pad used by Israel‘s top political and military leaders to drag the U.S into another major war in the Middle Eastthis time against Iran. Highly disciplined and organized, AIPAC lobbyst invade the office of every congressperson armed with legislative script carefully prepared by and for the state of Israel. They have secured the full commitment of most members of congress for Israeli‘s agenda waving both dollar signs and stars (of David). The political existence of the U.S can not detach of the mass media presence, its because publicity through the mass media related to the U.S. political interest. In other hand the mass media also need all of new and U.S. political information. Its becomes a ‘comodity‘ because the media news is the income source. Is that make AIPAC precisely choose the mass media to be channel or way to achieve interest goal. The mass media is effective means of persuasion and efficiently to reach civil society with a fast time and relative cost. With managed the mass media it‘s easy to AIPAC to control and recover public opinion.AIPAC has list American columnist critical of Isreal, and make them a black list names. AIPAC also capable of writing a protest letter to the media or article that caught Israeli skewed. 180
U.S mass media blow up the deterrent of Iranian nuclear weapon. From the television, the radio, news paper, are construct public opinion to hamper Iranian nuclear program. The mass media is a key political resource, which the pro-Israel power configuration exploit to the full. Not single major print, television, film, or radio outlet is willing to provide a balanced account Iranian nuclear program, the hundred of nuclear weapons is Israel‘s arsenal are never mentioned while the Jewish state hysterical claim‘s that non-nuclear Iran represents an existential threat are repeated and magnified and nauseam260 Influencing Congress Long before American get chance to elect their members of congress, every congressional aspirant must pass the lotalty test: pay homage to Israel. Candidates, whether running for the House of representatives or the Senate, receive a letter from AIPAC demanding to know their position on issuees affecting Isreal. Most questions have to do with aid to Isreal or with aggressive pilicies the Isreal state is pursuing against other caountries such as Iran. If candidates are not 10% in support of Israel or the position outlined by AIPAC they are targeted and vilified through a dirty smear campaign often leading to their defeat.261 As Mearshaimer and Stephen Walt write on their books, The Israel Lobby and U.S Foreign Policythat the lobby pursues two broads 260
Willing Executer AIPAC invades Washington, file:///H:/dari%20lab/The%20Official%20James%20Petras%20website%20 %C2%BB%20Israel%E2%80%99s%20Willing%20Executioners%20%20AI PAC%20Invades%20Washington.htm accesd on 01102013. 261 Mahmoud, Taher, How AIPAC control and rules America, August 2013, http://www.crescent-online.net/2013/08/how-aipac-controls-and-rulesamerica-tahir-mahmoud-3941-articles.html, Access, 20,Ocotber 2013 181
strategies to promote U.S support Israel. The fist is, it wields significant influence in Washington, by pressuring both congress and executive branch to support Israel down the line. The second, the lobby‘s rives to ensure that public discourse about Israel portrays it in a positive light, by repeating myths about Israel and its founding and by publicizing Israel‘s side in the policy debates of the day. 262 A key pillar of the lobby‘s effectiveness is its influences in the U.S. congress, where Israel is virtually immune from criticism. This is because congress almost never shies away from contentious issues. As the one reason for the lobby‘s success with congress is that some key member who agencies on congress. AIPAC member distribution on congress as senator and congressial staffers are another source of the lobby‘s power. They work to make U.S foreign policy Support Israel‘s interest. It is AIPAC its self, however, that forms the core of the lobby‘s influences in congress.263 AIPAC‘s success is due to its ability to reward legislators and congressional candidates who support its agenda and to punish those who challenge it. Money as one factor for candidate and member dutifully, and AIPAC always makes sure that its friends get financial support from the parent pro Israel political action committees. AIPAC choose to embark on legislative strategy, they must complete with other forces for legislator‘s support. Several factor weigh promenently into legislator‘s choices of policy position. Money is one of the AIPAC power. As we know that AIPAC undirectly spend lot of money. AIPAC use many acces. For example with PAC‘s, 262
J Mearshaimer, John and Stephen Walt, The Israel Lobby and U.S Foreign Policy, Middle East Policy, vol.XIII, NO 3 Fall 2006. Acces . http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/IsraelLobby.pdf August 07, 2013 263 see The Storm Over the Israel Lobby, the New York Review of Books. http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/jun/08/the-storm-overthe-israel-lobby/ 182
IAEF264 etc. The donor come from individual, organization, and congress. That includede several sector. Actually, the rule was that individuals making campaign contribution were limited to legal maximum donation of $2,500. But the Supreme Court ruled the corporations, Unions and other group spend unlimited amounts of money on advertisements that favoured the election of candidates. Its mean, the Super PACs are the independent political committees that support a candidate with unlimited, often anonymous, donation for campaign, Unions, or individuals. Super PACs can‘t contribute directly to a candidate, but they run favourable ads about candidate. The people running the PACs are typically closely connected to the candidate the PAC support. Some of candidate get PACs support. Super PAC unlimited amounts of money to influences rederal elections, is essentially defined by its ability to be funded by a select group of millionaire mega donors.265 Super PACs supporting various candidates and causes have already spent a combined $ 270 million during Campaign 2012, that according to the Center for Responsive Politics and the Sunlight Foundation, two non-profit research organization tracking the money flow266. Other source claim that In election 2008, the top PACs spent a total of $25,794,807 (directly, and via their affiliates and subsidiaries). PAC contribution on Bush, in the 2004 election $
264
Israel-America Education Foundation Top super PAC donor List, http://www.businessinsider.com/top-super-pacdonors-list-2012-9?op=1 Sepetember 08 2013 266 Top Super Donor Giving Multimillions in 2012, http://www.cbsnews.com/8301-250_162-57519344/top-super-pac-donorsgiving-multimillions-in-2012/ September 08 2013 183 265
2,917,017267. PAC contribution on Obama, in the 2008 election $ 1,830268 PAC contribution on Obama , in the 2012 election, $ 0 AIPAC Interest When the U.S respond on Iranian nuclear, AIPAC uses this opportunity to press government blindly. AIPAC pressing on Bush and Obama reign, through their members AIPAC urgued to halt Program by military strikes. But Obama was rejected, because it is viewed from other considerations, if they use military attack will not give benefit, and it will increase spend of money, and some of poeple under Iraq war shadow. The AIPAC‘s agenda is to pursue on provoked war. Iran is targeted today because the other opponent of Israel‘s colonization of Palestine have been destroyed in previous Zionist-banked U.S, namely Iraq, Afganistan and Libya and the ongoing proxy war against thes assed regime in Syria, in this will give effect to Iran. AIPAC interest its mean Israeli interest. AIPAC are the willing executioners promoting an aggressive, provoked military attack againts the Iranian. Netanyahu gave the command to the AIPAC delegates to invade the U.S Congress and secrett war commitment on the basis of Iran‘s capacity (for uranium enrichment), there was no debate and no dissention among the shock troops. 269 AIPAC has served as an enabler of the military option in two other ways. First, AIPAC helps keep this option on the table by continuously depicting a nuclear Iran as an ‗urgent threat‘, AIPAC 267
http://www.opensecrets.org/pres04/summary.php?cid=N00008072&cycl e=2004, access 05092013 268 Open Secret, Summary, http://www.opensecrets.org/pres08/summary.php?cycle=2008&cid=N00009 638, access 05092013 269 ibid 184
repeatedly insisting that the time is running out to stop the Iranian regime before it achieves full nuclear capacity. 270 The second, AIPAC plays a key role in keeping the military option on the table by providing a prominent public platform on which elected officials and presidential aspirants all but compete with each other in making bellicose anti-Iran statement. AIPAC interest is Israel interest,‖save Israel‖. The AIPAC whistling the tune, AIPAC‘s widely publicized push for the authorization vote in Congress drew criticism from the same country it aim to support-Israel. Israeli Newspaper Haaretz blared ― in case you were wondering, AIPAC is not Israel‖ AIPAC is not authorized to express Israeli policy, editorial append taht Israelis and Israeli decision- makers should give up any preteens of Intervening‖ In American military decisions. The Haaretz editorial write that AIPAC is harming Israeli interest. 271The lobby‘s influence has ben bad for Israel, its ability to persuade Washington to support an expansionist agenda has discouraged Israel from seizing opportunities.272 AIPAC a influential pro Isreal groups urged U.S. law makers to authorize President Barack Obama to launch an attack on Syiria, signaling a stepped-up lobbying effort for American military action. The groups want to debate to focus on U.S national security rather than how decision to attack Syiria might help Israel a reflection of their sensitivity to being seen as rooting for the U.S to go war. The Secretary of state John Kerry and other administration officials had emphasized that a mission to degrade Assad‘s chemical weapons stockpiles would reduce his ability to use them in Syria‘s 270
See more at Mershaimer and Walzt‖ Israeli Lobby.., AIPAC Syiria http://www.huffingtonpost.com/2013/09/14/aipacsyria_n_3923483.html, access 05092013 272 Mearshaimer and Walt, The Israel lobby .Op. cit page 231 185 271
civil and beyond the country‘s borders. They also argued that if the U.S took a stand against chemical weapons in Syiria, it would be a warning to Iran and others that might threaten the Jewish state. They also argued, would endanger Israel allowing instability on its borders and emboldening Iran, which they believes is developing nuclear weapons. In its statement, AIPAC called on Congress to support the president‘s efort to protect American security interests and dissuade the Syirian regime‘s further use of unconventional weapons. The AIPAC official also said America must also send a forceful message of resolve to Iran.273 Its, one of AIPAC agenda. As the Support Syrian War to go Iran War Later. 274 Here can we see the real, behind the U.S policies a lot of favor to Israel, this is political advantage. Economic benefits, also here. The presence of American intervention on certain issues will help the Israeli policies, especially in the military budget. On 2007, the Congress tried to insert an additional requirement into the Pentagon budget plan. Barbara Opal assert on Defense News. Write that Israeli seeks Increase in annual U.S aid.275In 2007, Bush Administration and the Israeli government agrees to a 10 years, $30 billion military aid package.276
273
Zengerle, Particia, US Syria Crisis, Sept, 3, 2013 http://www.reuters.com/article/2013/09/03/us-syria-crisis-usa-israelidUSBRE98213V20130903 accessed 21 oct 2013 274 Jewish Orgnization line Support Syrian http://mjayrosenberg.com/2013/09/03/jewish-organizations-line-upsupport-syrian-war-to-get-iran-war-later/ accessed November 21.2013 275 Opall, Barbara, Israel seek Annual aid, http://www.defensenews.com/article/20130815/DEFREG04/308150008/ accessed October 10, 2013 276 U.S Bilateral Military Aid, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf accessed October 21, 2013 186
James Petras write in his book, that Israeli it‘s not independent economic state and dependent on foreign aid, but at the time Israel has managed to become rich country with many billions dollars on the girder of various Jewish institutions scattered in the word. He also added, basically the U.S is supporter base on economic, ideology and politics. Jew Diaspora in U.S is wealthy. Israel has received more than $90 billion dollars in U.S aid $75 billion in 2007, $15 million in cash and many other aid.277 It was be a Israel to reason‘s to seek money land by partnership. AIPAC Pressure in A Changing U.S FP For several years now, Israeli leaders have considered Iran and report that Iranian nuclear threat Israeli security, with the AIPAC helping Israeli persuading U.S to shut down Its Iranian nuclear program. Strong bilateral relation have fuelled and reinforced significant U.S.-Israel cooperation on defence, including military aid, arms sales, joint exercises, and information sharing. The balance of power on Capitol is currently shifted in favour of sanctions on Iran but against military action. AIPAC continues to seek both military strikes against Iran and draconian sanctions and has benefited from the absence of active lobbying by pro-trade groups. The coalition purpose the hamper Iranian nuclear program and effort Congress to impose new sanctions on Iran. What has they do its because Congressional sanctions are far more difficult to undo than those imposed by the Executive Branch. They AIPAC also managed the politician to whom support their agenda. The role of AIPAC is so large. It also determines that the elected officials should show its commitment and support to the 277
Petras, james, The Power Of Israael in USA, Zionis Mencengkram Amerika dan Dunia, Zahra, Jakarta 187
existence of Israel. As we know, most economists and businessmen who are in the United States comes from Jews. They control a variety of sectors ranging from banking, mass media to a variety of other vital sectors that exist in the U.S. This makes the pulse of life in the U.S. economy relies heavily on the Jewish people. They contributed a lot to the development in the U.S. both financially and politically. This makes the position of Jews in the U.S. are so respected. Strongly influence of AIPAC makes officials have one vote ―no for Iranian Nuclear Program‖. Bush declared that the US will not tolerate the construction of a nuclear weapon in Iranian, Iran‘s pursuit of nuclear weapons could put the Middle East under the Shadow of a nuclear hollocaust. During his presidential campaign, Obama similarly stated that they cannot allow Iran to get nuclear weapon. It would be a game changer region. Other twitter from Mrs. Clinton, she was reaffirming Bush and Obama perception. Newspapers, and magazines funded by AIPAC made this topic as a major theme in the front cover of their magazine. The role of AIPAC as a transmission network war plan is very clear in this regard, AIPAC refused to negotiate278 and immediately demanded that the immediate confrontation. Actually, AIPAC just represent the interests of the U.S. and manipulate the U.S policy the interests of their own group. Government knows that attitude to the problems of the Middle East Hillary more aggressive than Obama.279 Not surprisingly, 278
Previously they had agreed that Russia had given the opportunity to negotiatea planto allow Iran to develop its uranium under the super vision Intrenasional, this meant that it produced uranium is notused fatherly common good of the military 279 In some cases, for example, is the case against Clinton syria conflict was so keen to defend Israel, the Palestinian-Israeli conflict he had also filed a fatherly advice to the U.S.government vetoed aUN resolution that is considered detrimental to Israel 188
the happiest Israel with the election of Hillary Clinton as a ministerial Foreign Affairs in the Obama first cabinet, and she was as one of the people who will continue the special relationship better between Israel and the U.S. AIPAC strength. Once of deal worked out with the Iranian in Geneva in october 2009 collapsed, hillary‘s preference for the alternative diplomatic track, that to tightening up economic sanctions againt Iran its become more sync with actual U.S policy. On any fair chance, she was promoted to tightening sanction on Iran, but she was disagree to use military option. The conclusion here that during Obama administration, Hillary was not advocated a military strake action against Iran. Hillary not actively promotes the military option although AIPAC always force miltary option. The single fact remain that diplomacy has more potencial to dissolve the Iranian nuclear crisis than military confrontation. Under the best-case scenario, an attack would only slow down Iran‘s nuclear program, while at the same time boosting the regime‘s determination to succeed. Short sighted plans ensure short term gain. By contrast, The US works toward more long term of diplomatic goals. President Obama knows that. Starting a shooting war with Iran is simply not on America‘s to do list on the foreign policy. Much depends on how the U.S sanctions effort is handled in the future, the Obama administration and Congress are steadily tightening sanctions, but it Obama doing so carefully and in ways that focus on multilateral, rather than unilateral U.S action. Obama administration may be proven during the open diplomacy. . Conclution The AIPAC influences invade the Bush and Obama administration for several years. But in Obama administration it was decline, although many demand of AIPAC at the time Obama period, 189
but the AIPAC demand for military action was not done by Obama. However we can see the U.S foreign policies during the Bush and Obama administration. During the Bush administration, AIPAC more significance, it can be seen from the policies and respond toward Iran nuclera program.In Obama administration for first periode its also more significance than the second period. Dissatisfaction of AIPAC on US foreign policy on Obama can see on donation for second election during Obama administration was decreased. Stance with sightings diplomacy taken by Obama and try trestore good relations. AIPAC and its allied always pushing for Obama‘s war resolution, just they constitute the only lobby that promotes Iran sanction and War, they always win anyway. But may be not this time. Bibliography Books: Aheon, Sir Weal. 2009. Skenario Kemenangan Terakhir Israel Raya 2012. Yogyakarta: Pustaka Solomon. Budiarjo,Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Kompas Gramedia, Jakarta Parasilti, Andrew, 2009, Iran: Diplomacy and Deterrence, Windham, Mircea, 2010, AIPAC Organisasi berbahaya di Dunia, Pustaka Solomon, Yogyakarta,page 7 Wright, John, Interest Group and Congress; Lobbyng, Contributions and Influence, Longman Classics Series,______________, page 68 Yochi Dreazan, ―Panetta: Pentagon Planning for Potential Strikes, The National Journal, March 8, 2012. Internet AIPAC, http://info.publicintelligence.net/AIPAC.pdf Accessed May, 09 2013
190
AIPAC traitor, http://www.nsalp.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/aipac _traitors.pdf, accssed on September 07, 2013 Barack H. Obama, ―Remarks by the President at AIPAC Policy Conference‖ (speech, Washington DC, March 4, 2012), The White House, http://www.whitehouse.gov/photos-andvideo/video/2012/03/04/ president-obama -2012-aipac-policyconference#transcript (accessed June, 22, 2013) Dangerous Tension with Iran, http://www.nytimes.com/2012/01/13/opinion/dangeroustension-with-iran.html?_r=0 accessed November 01 2013 Daniel, Poneman, Nuclear Power in the Developing World, (London: Diplomatic Break Between Iran U.S http://www.irdc.ir/en/calendar/377/default.aspx accesed August 092013 Findley,Paul, 1995,Diplomasi Munafik ala Yahudi,Mizan, Bandung, hal 146 Friend on the Hill, http://usc.news21.com/madeline-friendsonthehill May, 8, 2013 George Bush administration, http://iranprimer.usip.org/resource/georgew-bush-administration Accessed 09082013 Iran defies UN with nuclear breakthrough,‘ AFP www.politicalnews.org/breaking/25056/iran-defies-un-with -nuclearbreakthrough.html accesed June, 3 2013 Iran‘s Nuclear Program, http://kcjohnson.files.wordpress.com/2011/11/iransnuclearprog ram.pdf on May, 02,2013 Iran,‘sNeclear Program, Energy or Weapon http://www.cengagesites.com/academic/assets/sites/4004/049 599863X_Irans_Nuclear_Program.pdf accesed June, 10, 2013 191
Iranian strategic Competition, http://csis.org/files/publication/120124_Iran_Sanctions.pdf acceseed August, 08 2013 ObamaIsrael and AIPAC Two Dueling Video, http://www.washingtonpost.com/blogs/factchecker/post/obama-israel-and-aipac-two-dueling videos/2012/03/04/gIQAqn1irR_blog. html acces again at 13:10 date, 21 of juny 2013 J Mearshaimer, John and Stephen Walt, The Israel Lobby and U.S Foreign Policy, Middle East Policy, vol.XIII, NO 3 Fall 2006. Acces . http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/IsraelLobby.pdf 08072013 George Allen & Unwin, 1982), page, 84 Jeffery Goldberg, ― Obama's Crystal-Clear Promise to Stop Iran From Getting a Nuclear Weapon, The Atlantic, October 2, 2012. http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/10/oba mas-crystal-clear-promise-to-stop-iran-from-getting-anuclear-weapon/262951/ Jewish Orgnization line Support Syrian http://mjayrosenberg.com/2013/09/03/jewish-organizationsline-up-support-syrian-war-to-get-iran-war-later/ accessed November 21.2013 Mahmoud, Taher, How AIPAC control aadn rules America, August 2013, http://www.crescent-online.net/2013/08/how-aipac-controlsand-rules-america-tahir-mahmoud-3941-articles.html, Access, 20,Ocotber 2013 Money Behind Election, http://www.opensecrets.org/bigpicture/index.php?display=P accessed Sepetember 082013
192
Miller, Elisa, 2012, Obama breaks Israeli Response Iran , September 3 2012 http://www.nydailynews.com/opinion/obama-breaks-israelresponse-iran-nuclear-program-article-1.1158073 accessed September 09 2013 Musa, Khazim, 2007, Iran skenario penghabisan, ufuk press, Jakarta, page.138. Opall, Barbara, Israel seek Annual aid, http://www.defensenews.com/article/20130815/DEFREG04/30 8150008/ accessed October 10, 2013 http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/20095f8e/survival--global-politics-and-strategy-october-november2009-ce61/51-5-02-parasiliti-f6ee accesed 3 june 2013 Sanctions against Iran, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf access June, 8, 2013 Sanctions against Iran: Not Painful Enough, Ephraim Kam and Samuel Even, Strategic Assessment, volume 15, no 4, January 2013 page 69 http://www.inss.org.il/research.php?cat=3&incat=&read=1099 4 accesed June, 3 2013 US Department of State, "Atoms for Peace Agreement with Iran," Department of State Bulletin 36,15 April 2013, page, 629 U.S May Drop Key Condition for Talks with Iran, http://www.nytimes.com/2009/04/14/world/middleeast/14dipl o.html US Hit Iran with Tougher Sanctions, http://www.aipac.org/en/in-thenews?newsid={AAE6C492-1891-4CC0-845A-37BE6C09A006} accccesd may, 23 2013 U.S Bilateral Military Aid, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf accessed October 21, 2013 193
The White House, Office of the Press Secretary, ‗Transcript: Bush, Germany‘s Merkel in Full Agreement on Iran‘, accesed June, 3 2013 Willing Executer AIPAC invades Washington, file:///H:/dari%20lab/The%20Official%20James%20Petras%20 website%20%C2%BB%20Israel%E2%80%99s%20Willing%2 0Executioners%20%20AIPAC%20Invades%20Washington.ht m accesd on 01102013. The Storm Over the Israel Lobby, the New York Review of Books. http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/jun/08/thestorm-over-the-israel-lobby/ Top super PAC donor List, http://www.businessinsider.com/top-superpac-donors-list-2012-9?op=1 Sepetember 08 2013 Top Super Donor Giving Multimillions in 2012, http://www.cbsnews.com/8301-250_162-57519344/top-superpac-donors-giving-multimillions-in-2012/ September 08 2013 Willing Executioner, file:///H:/dari%20lab/The%20Official%20James%20Petras%20 website%20%C2%BB%20Israel%E2%80%99s%20Willing%2 0Executioners%20%20AIPAC%20Invades%20Washington.ht m http://www.huffingtonpost.com/2013/09/14/aipacsyria_n_3923483.html, access 05092013 Zengerle, Particia, US Syria Crisis, Sept, 3, 2013 http://www.reuters.com/article/2013/09/03/us-syria-crisis-usaisrael-idUSBRE98213V20130903 accessed 21 oct 2013
194
Pengaruh Isu Nuklir Iran Terhadap Kebijakan Politik dan Keamanan Amerika Serikat Atas Iran di Timur Tengah Oleh : Arif Adi Bachtiar
Pendahuluan Politik Luar Negeri suatu negara dipastikan mengarah kepada promosi kepentingan nasional suatu negara termasuk juga negara Amerika Serikat. Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi280. Namun pada dasarnya politik luar negeri tidak pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional. Amerika yang notabene memiliki kekuatan ekonomi, politik dan tentunya hegemoni yang kuat dalam dunia internasional tentunya dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan nasionalnya dan keamanan nasional Amerika. Hal ini terlihat dari keikutsertaanya dalam perpolitikan di Timur Tengah khususnya Iran yang saat ini masih berseteru dengan AS perihal pengembangan teknologi nuklirnya. Obama dan pemerintahanya menjadikan diplomasi sebagai garda terdepan dalam politik luar negeri Amerika saat ini. Ini bertujuan untuk mengembalikan citra AS di mata dunia setelah pemerintahan Bush. Timur Tengah menjadi kawasan yang menjadi 280
Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana sistem ini berasaskan kebebasan publik, kebebasan dalam bersuara, serta mempunyai hak asasi manusia dalam segala aktivitas kehidupanya. 195
perhatian Amerika saat ini, seperti diketahui Timur Tengah memiliki posisi geografis yang sangat penting bagi dunia karena kawasan ini poros dari jalur dunia antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Selain memiliki posisi geografis yang menarik, keunggulan Timur Tengah terletak pada cadangan minyak yang mencapai 70% cadangan minyak dunia.281 Kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi yang mendasarinya. Jika melihat masalah yang dihadapi Amerika faktor ekonomi sangat dominan dalam kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, kawasan yang memiliki 70% cadangan minyak dunia282. Mengingat Amerika adalah negara konsumen terbesar di dunia, AS membutuhkan sumber minyak untuk mengembangkan industri dalam negeri Amerika dan teknologi yang tentunya membutuhkan minyak yang tidak sedikit. Selain daripada itu keterlibatan Amerika dalam urusan di Timur Tengah yaitu untuk menjaga lancarnya suplai minyak di kawasan Timur Tengah dan terjaganya hak-hak eksplorasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di kawasan itu. Ada satu negara yang menentang dominasi AS di Wilayah Timur Tengah seperti yang diketahui negara itu adalah negara yang juga mempunyai cadangan minyak terbesar. Iran adalah negara yang sangat menentang dominasi AS di wilayah kawasan Timur Tengah, 281
Dr Kurtubi, ―Apakah Perang Memang untuk Minyak?‖, diperoleh dari : http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1406&coid=2&caid=19&g id=4, [Internet], diakses tanggal 14 November 2012 282 Negara-negara yang memiliki cadangan minyak terbanyak adalah diantaranya, Saudi Arabia mencapai 262,6 miliar barel, Iran mencapai 137 miliar, Irak mencapai 115 miliar, Kuwait mencapai 104 miliar, Uni Emirat Arab 97,8 miliar, Qatar 25,38 miliar. Widi Agustian ―Ini 15 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar di Dunia‖, diperoleh dari : http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/213/587905/ini-15-negaradengan-cadangan-minyak-terbesar-di-dunia, [Internet], diakses tanggal 14 November 2012. 196
semenjak dipimpin oleh Mahmoed Ahmadinejad yang anti dominasi Barat, AS menjadi terbatas untuk mengakses Iran yang mempunyai cadangan minyak terbesar itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika yang dinasionalisasi AS283. Hal ini membuat AS membuat kebijakan politik luar negeri yang keras terdahap Iran. Kebijakan Politik AS yang cenderung represif kepada Iran seperti embargo senjata dan embargo ekonomi. AS mulai menciptakan opini dunia internasional dan menganggap Iran sebagai ancaman dunia bahwa Iran akan menciptakan weapon nuklir state. Isu yang berkembang selama ini adalah isu nuklir Iran semenjak dipimpin oleh Mahmoed Ahmadinejad. Iran berkeyakinan bahwa, Nuklir ini adalah hanya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik mengingat kebutuhan listrik dalam negeri iran sangat penting bagi kepentingan nasional. AS mulai mengumpulkan negara-negara yang sebagian besar dari anggota NPT dan juga anggota OKI yang turut diundang untuk merundingkan sanksi yang akan diberikan ke Iran terkait pengembangan nuklir Iran.284 KTT Keamanan Nuklir diselenggarakan tanggal 12-13 April 2010 di Washington. KTT Keamanan Nuklir ini dihadiri 47 pemimpin negara dan menjadi KTT internasional terbesar yang digelar AS sejak 1945.Pemimpin dunia yang hadir antara lain Presiden China Hu Jintao, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama. Presiden Obama pun menggelar pertemuan bilateral 283
―Sejarah Nasionalisasi Minyak Iran (Bagian Kedua)‖, diperoleh dari : http://indonesian.irib.ir/equilibrium/-/asset_publisher/yB7o/content/sejarahnasionalisasi-minyak-iran-bagian-kedua, [Internet], diakses tanggal 26 November 2012 284 ―merubah wajah dunia melalui konferensi perlucutan nuklir‖, diperoleh dari : http://politik.kompasiana.com/2010/04/18/merubah-wajah-duniamelalui-konferensi-perlucutan-nuklir/, [Internet], diakses tanggal 26 November 2012 197
dengan para pemimpin dunia tersebut. Tujuan Barrack Obama mengadakan pertemuan ini yakni membuat dunia bebas senjata nuklir untuk mencegah jatuhnya material nuklir ke tangan yang salah, seperti kelompok teroris. Namun inti sebenarnya dari KTT ini, adalah aksi obama untuk melobi para pemimpin dunia. Hanya satu keinginan Obama, yakni meminta dukungan atas sanksi baru terhadap iran.285 Dinamika Politik Iran Dan Hubungan Amerika Serikat Dengan Iran Struktur pemerintah Iran adalah dibangun atas pondasi yang membagi antara reformis dan landasan islam. Menurut konstitusi Iran, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memegang sebagian besar kekuasaan atas Iran sebagai pengganti dari pemimpin revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pemimpin terpilih, termasuk Presiden Mahmoed Ahmadinejad dan anggota parlemen, memegang otoritas kekuasaan jauh lebih sedikit. Badan pengawas termasuk Dewan Kebijaksanaan dan Dewan Wali juga membawa tanggung jawab yang luas untuk memantau pemerintah dan memastikan bahwa undang-undang mengikuti Konstitusi dan hukum Islam. Konstitusi Islam Iran dirancang pada tahun 1979 setelah runtuhnya Reza Pahlevi dan diamandemenkan pada tahun 1989.286 Presiden adalah pemegang otoritas penuh kedua setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Presiden dipilih oleh 285
Diperoleh dari : http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/317554/, [Internet], diakses tanggal 27 Oktober 2012 286 ― Government Profile: Iran‖, diperoleh dari: http://www.pbs.org/newshour/indepth_coverage/middle_east/iran/structur e.html, [Internet], diakses tanggal 21 Maret 2013 198
suara rakyat untuk masa jabatan empat tahun, mereka terbatas pada dua kali periode menjabat. Presiden menunjuk dan mengawasi kabinet, kebijakan pemerintah dipertimbangkan oleh Parlemen. Di atas Presiden adalah pemimpin tertinggi Iran, yang memiliki kewenangan dan kontrol atas militer, peradilan dan kebijakan yang bersifat kritis, baik itu domestik maupun mancanegara. Presiden menetapkan kebijakan ekonomi negara dan memiliki otorisasi atas kebijakan keamanan. Presiden dibantu oleh 14 wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing. Secara umum prioritas kebijakan luar negeri Iran adalah perdamaian dan keamanan, tidak hanya di kawasan tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran dalam sambutanya berjudul ―Peran Iran dalam Perdamaian Regional dan Keseimbangan Kekuatan‖ dalam acara pertemuan dengan 240 analis politik, media editor internasional, para pejabat dari pusat penelitian, duta besar Jerman dan diplomat Dewan Hubungan Luar Negeri jerman.287 Tahun 2005 tepatnya pada tanggal 24 Juni, pemilu presiden dimenangkan oleh Mahmoed Ahmadinejad secara demokratis. Pemilihan umum ini menandakan bahwa Iran membutuhkan perubahan setelah beberapa dekade dilanda kisruh politik dan pemerintahan terkait kebijakan politik luar negeri yang pro terhadap asing. Iran adalah salah satu dari anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)288, Organisasi Konferensi Islam (OKI) 289, dan 287
―Salehi: Kebijakan Luar Negeri Iran, Perdamaian & Keamanan‖, diperoleh dari : http://www.islamtimes.org/vdcau0nuw49ney1.h8k4.html, [Internet], diakses pada tanggal 31 Maret 2013 288 PBB adalah Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Organisasi ini didirikan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, 199
juga Gerakan Non-Blok (GNB).290 Sistem politik di Iran berasaskan konstitusi yang dinamakan Qanun-e Asasi (Undang-Undang Dasar). Saat ini, Ayatullah Ali Khamenei menduduki posisi sebagai Pemimpin Tertinggi Iran. Pemimpin Tertinggi Iran bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran juga mengomandoi angkatan bersenjata dan badan intelijen Iran, serta memegang wewenang untuk menyatakan perang. Kepala kehakiman, stasiun radio dan jaringan televisi, kepala polisi dan tentara, serta enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Tertinggi. Majelis Ahli bertanggung jawab untuk memilih dan juga memecat Pemimpin Tertinggi. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan tugas Pemimpin Tertinggi. Orang kedua dalam pemerintahan Iran adalah presiden. Sikap presiden dipilih dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden juga harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilihan diadakan agar mereka selaras dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden selain membentuk kebijakan ekonomi dan keamanan, juga memastikan konstitusi negara diikuti dan juga menjalankan kekuasaan eksekutif. pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia. 289 Organisasi kerjasama islam ( oki ) sebelumnya organisasi konferensi islam adalah organisasi terbesar kedua setelah pbb yang memiliki keanggotaan 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini adalah kumpulan suara dari dunia muslim yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan menciptakan harmoni dengan berbagai rakyat dunia. Pengertian diperoleh dari : http://www.oicoci.org/page_detail.asp?p_id=52, [Internet], diakses tanggal 20 Februari 2013 290 GNB adalah suatu organisasi internasional yang kebanyakan terdiri dari negara-negara yang berhaluan dengan negara ideologi hegemoni Amerika Serikat. Tujuan dari GNB adalah menjamin kemerdekaan, teritorial dan keamanan negara anggota. 200
Presiden melantik kabinet dan berwenang membuat keputusan mengenai administrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan 21 menteri yang ikut serta membantu presiden dalam pemerintahan. Tidak seperti negara-negara lain, pihak eksekutif Iran tidak mengomandoi angkatan bersenjata.291 Revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979 adalah kebangkitan rakyat yang berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Pasca kemenangan Revolusi, pemerintah bersama rakyat Iran bergotong-royong membangun kembali negeri Iran di berbagai bidang. Islam sebagai agama yang sempurna dan komprehensif, selalu menekankan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan taraf hidup umat. Sepanjang 29 tahun sejak kemenangan Revolusi Islam, Republik Islam Iran berhasil mencapai kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Menguatnya peran politik Iran akhir-akhir ini di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas dan penajaman kemampuan militer dan membangun kekuatan pertahanannya. Belum lagi Iran mendukung Palestina untuk memerdekakan diri dan mendukung militerisasi Hamas dalam serangkaian militernya. Tentu hal ini menunjukkan posisi Iran semakin diperhitungkan untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina, dan itu menjadi bukti bahwa Iran menjadi sangat berpengaruh di lingkungan kawasan Timur Tengah. Pengaruh Iran pun juga tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang memiliki penganut aliran Syiah seperti Irak dan Lebanon, namun negaranegara Arab Sunni juga saat ini banyak yang berhubungan dengan Iran seperti Suriah dan Hamas Palestina. Disamping kemampuan dalam bidang militernya yang sanggup merubah kasta hegemoni di 291
Muhammad Alcaff ―Perang Nuklir? Militer Iran‖ hal 15 201
daerah kawasan Timur Tengah, menguatnya Iran di Timur Tengah tidak terlepas dari disiplin dan konsolidasi yang sangat kuat dari bangsa dan pemerintahan Iran. Bangsa Iran dikenal memiliki ketegaran dalam mempertahankan prinsip dan ideologinya. Bertahannya Iran dari serbuan Irak yang dibantu AS dan Arab Saudi pada 1980-1988 membuktikan bangsa Iran memiliki jaringan yang sangat kuat. Kekuatan militer Iran seolah olah membayang bayangi kepentingan AS di Timur Tengah mengingat kemajuan yang signifikan di bidang militer. Iran memasok Hamas dengan misil-misil jarak jauh yang membuat konfrontasi dengan Israel menjadi semakin serius. Iran pula yang mendorong para pemimpin Hamas maupun kelompok radikal Palestina lain yang sebetulnya juga menembakkan banyak roket untuk meluncurkan serangan misil yang memicu respon militer Israel. Disamping berbagai macam teknologi dikembangkan, militer pun tidak lepas dari kemajuannya dengan tujuan sebagai kekuatan pertahanan agar mampu menciptakan perdamaian dunia sesuai paham perimbangan kekuatan. Terbukti bahwa Iran berhasil meraih kejayaan yang tidak pernah diduga sebelumnya di bidang persenjataan modern. Angkatan bersenjata Iran saat ini berhasil membuat dan mengembangkan berbagai bentuk roket, seperti roket darat ke darat, darat ke laut, dan darat ke udara. Sejumlah pesawat tempur berteknologi tinggi, baik berjenis tanpa awak maupun standar, berhasil dibuat oleh Iran. Angkatan darat Iran juga berhasil membuat peralatan perang modern seperti tank, panser, meriam dan beragam bentuk senjata personal. Aktivitas nuklir Iran berawal sejak masa pra-revolusi Islam. Tahun 1956, negeri Persia ini mengesahkan pendirian Pusat Atom Universitas Teheran yang kemudian disusul dengan terjalinya perdana antara Iran dan AS untuk kerja sama nuklir. Sebelas tahun 202
kemudian, AS mengoperasikan sebuah reaktor berkapasitas 5 megawatt untuk riset dan kegiatan akademi Universitas Teheran. Dalam lima tahun berikutnya, Iran mengumpulkan beberapa teknologi nuklir dengan memakai jasa kontrak dengan pemasok asing dan diinvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. Pada tahun 1976, Iran dibayar satu miliar dolar untuk sepuluh persen saham di Pabrik pengayaan uranium Eurodif'sTricastin di Prancis dan lima belas persen saham di RTZ uranium tambang di Rossing, Namibia. Teheran menandatangani kontrak $700 juta untuk membeli yellowcake uranium dari Afrika Selatan, dan mengirimkan teknisi Iran di luar negeri untuk pelatihan nuklir. Pada saat revolusi 1979, Iran telah mengembangkan kemampuan dasar mengesankan dalam teknologi nuklir. Hubungan mesra antara Amerika Serikat terhadap Iran dimulai disaat pemerintahaan Shah Mohammad Reza Pahlevi dimana AS memberikan bantuan dan fasilitas untuk membangun riset dan pengembangan nuklir. Sedangkan proyek nuklir Iran sendiri memiliki riwayat sangat panjang, yang dimulai tak lama setelah Shah Reza Pahlevi, atas sponsor badan intelijen Amerika CIA , berhasil menggulingkan Perdana Menteri Dr Mohammed Mossaddegh pada tahun 1953. Alasan penggulingan ini karena Mossaddegh melakukan nasionalisasi industri perminyakan, yang merugikan kepentingan Amerika. Proyek nuklir Iran jelas didukung penuh Amerika, karena rezim Shah Reza Pahlevi dianggap sudah stabil, dapat dikendalikan dan telah menjadi sahabat sejati sang adikuasa. Setelah yakin Shah Iran menjadi sekutu, Amerika menjamin bahwa proliferasi nuklir di negara ini tidak akan menjadi ancaman. Amerika Serikat kemudian memberi bantuan teknis melalui kerja sama bertajuk : The US Atoms for Peace Program, yang diikuti dengan pembentukan Tehran Nuclear Research Center (TNCR) tahun 1959 dan pembangunan sejumlah fasilitas serta reaktor nuklir. 203
Hubungan Amerika Serikat dengan Iran mula-mula berjalan harmonis ketika pemerintahan Shah sedang berjalan mengingat saling ketergantungan dan menjadi mitra sahabat Amerika Serikat. Masa pemerintahan Reza Pahlevi, dapat dibagi dalam dua periode, yaitu periode 1941-1962 dan periode 1963-1978. Periode pertama Shah berusaha sekuat tenaga dan berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya. Untuk itu Shah mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintahan AS. Pada 1957 AS membantu Iran dalam membentuk polisi rahasia SAVAK. Pada 1959 Shah menandatangi persetujuan bilateral di bidang militer dengan pemerintahan AS sehingga Iran menjadi sangat terintegrasi ke dalam sistem militer dan politik Barat. Hal ini sangat membantu posisi kekuasaan Shah. Namun kejadian berubah menjadi sebaliknya ketika revolusi islam terjadi yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini untuk menggerakkan rakyat ditengah keterpurukan ekonomi akibat ulah pemerintahan Shah yang dinilai tidak pro rakyat dan lebih pro kepada asing khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Dimulai dengan penyerbuan Kedubes AS beserta 52 diplomat Amerika yang tersisa merupakan sebuah momen menentukan dalam sejarah hubungan AS-Iran, terutama dalam cara rakyat Amerika memandang Iran dan rakyat Iran. Berlangsung hingga 444 hari, pengalaman itu mendekam dalam benak masyarakat dan menjadi bagian dari lanskap politik. Maka pada 7 April 1980, AS secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah Dalam sejarahnya, AS yang pernah terlibat dalam perang saudara yang sangat menyakitkan dan juga sebagai negara pemenang perang dunia I dan II, sangat memperihatinkan keamanan di dalam negerinya (U.S. Homeland Security). Untuk menjaga keamanan tersebut 204
AS menerapkan politik luar negeri ekspansionis, yang merupakan perwujudan doktrin maksimalisme: Pada kenyataanya adalah bahwa maksimalisme bukan suatu pemikiran baru dalam sejarah politik Amerika. Pemikiran ini menekankan pada pencapaian tuntutan dilakukan baik secara langsung atau revolusioner, tanpa kompromi. Suatu kebijakan politik dipola mencapai terobosan strategis guna mentransformasikan suatu situasi yang mampu menopang pengaruh Amerika secara berkesinambungan.292 Pernyataan tersebut di atas dapat ditelusuri dari sejarah Amerika, bahwa politik ekspansionis ini pada dasarnya telah diterapkan sejak dari terbentuknya cikal bakal bangsa tersebut ( the city upon a hill) hingga terbentuknya negara ( declaration of independence). Dan politik ekspansionis ini nampaknya tidak akan pernah berhenti hingga detik ini dan mungkin hingga masa yang akan datang. Semangat ekspansionis bangsa Amerika yang ditunjukkan oleh John Winthrop dengan kotbahnya yang terkenal the city upon a hill tampak ketika Winthrop sebagai tokoh puritan ingin mengembangkan kebebasan menjalankan ibadah agama didunia baru. Dengan mengantongi ―charter‖ dari Raja Charles, ia melakukan pelayaran dengan kapal Arbella ke Dunia Baru sebagaimana yang tertera dalam tulisan yang dikompilasi oleh Paul Lauter (Editor): ... The charter, which granted the Massachusetts Bay Company the right to settle in New England, is unique in that no provission was made for a designated meeting place for the administration of the company, thus freeing it to establish a government in New England.
292
Alfian Muthalib, ―Politik Luar Negeri Maksimalis Amerika‖ Nation, PPSN. Vol.5. no.1 (2008): 111. 205
The Company was lucky to have been granted such a liberal charter, ...293
Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.
Balance of Security sebagai Strategi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah Mitra Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah merupakan serangkaian strategi keamanan bersifat jangka panjang yang dijalankan senada dengan kepentingan nasional Amerika mengingat teknologi dan pergerakan ekonomi AS berasal dari minyak. Beberapa negara yang ikut menjadi mitra merupakan negara yang tergolong kaya akan kandungan sumber daya alam seperti minyak. Seluruh kekuatan pun rela ditempuh oleh AS untuk memaksimalkan dan mengamankan jalur pasokan yang melewati selat Hormuz. Beberapa negara pun sudah ditempatkan markas angkatan bersenjata AS yang melibatkan unsur lokal seperti perwira dari negara itu sendiri untuk berkoalisi membina hubungan baik dengan AS. Saling membutuhkan adalah faktor dimana AS dan Timur Tengah intensif melakukan komuikasi politik, AS yang membutuhkan minyak, dan beberapa negara Timur Tengah
293
Nicholas D. Romber, Jr., ―John Winthrop 1588 – 1649, ― in The Heath Anthology of American Literature, vol.1,2 nd ed,ed. Paul Lauter (Lexington: DC. Heat and Company, 1994), 224. 206
membutuhan bantuan militer dan peralatan teknologi canggih untuk menunjang alutsista (alat utama sistem persenjataan) mereka Berat bagi kepemimpinan Barrack Obama yang diberi beban berat ketika terjadi defisit anggaran kala Bush menjabat. Defisit yang diperkiraka mencapai 1triliun dollar yang dipergunakan untuk perang AS-Irak menyebabkan dampak yang signifikan bagi kelangsungan hidup warga Amerika, alhasil atas kengototan Bush era itu menyebabkan berbagai masalah sosial yang terjadi, seperti pengangguran dan lain lain. Disisi lain langkah yang ditempuh Iran untuk pengembangan nuklir menuai hasil yang membanggakan. Namun kecaman dunia internasional terus mengalir, bahkan AS mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika diplomasi untuk merayu Iran telah gagal. Opsi diplomasi menjadi pilihan Obama saat ini untuk mengurangi daya ancaman, mengingat Iran sendiri anggota dari NPT yang seyogyanya diperbolehkan untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Ketika berbicara mengenai minyak tentu pandangan akan tertuju kepada Timur Tengah. Timur Tengah seperti yang penulis bahas pada bab I memiliki cadangan minyak yang terbesar. Amerika Serikat sebagai negara hegemoni di dunia dan di Timur Tengah mempunyai kepentingan nasional mereka untuk menguasai minyak Timur Tengah. Untuk menjamin bahwa suplay minyak dikirim dengan lancar dan sampai di bumi Amerika Serikat sesuai dengan kondisi maka Amerika Serikat tidak sedikit mengerahkan kekuatan militer di Timur Tengah untuk mengawal kapal tangki minyak. Sementara Timur Tengah saat ini sedang didera isu nuklir Iran, yang sejatinya Iran merupakan kawan mesra Amerika Serikat era pahlevi. Iran dilanda Revolusi Islam yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan raja Pahlevi ke tangan Ayatullah Ruhollah Khomeini. Ayatullah Ruhollah Khomeini merupakan aktor revolusi yang 207
menggerakkan rakyat Iran menuju perubahan yang sebelumnya pro terhadap Barat dan semenjak itu pula pemutusan hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran diberlakukan hingga saat ini. Hubungan yang tidak harmonis ini membuat Amerika Serikat geram, apalagi ketika Iran mengumumkan untuk mengembangkan teknologi nuklir yang selama ini oleh Iran vacumkan terkendala oleh tekanan dunia internasional. Kejayaan Iran pasca revolusi ini memang secara rasional membuat kecaman dunia internasional khususnya Barat yang seolah-olah kepentingan nasional di kawasan sudah terancam karena kepemimpinan sudah beralih dan tidak dapat di dekte layaknya kepemimpinan Reza Pahlevi. Di era Obama ini yang diangkat pada akhir tahun 2008 merupakan momentum dimana ada harapan akan ada perubahan kebijakan politik luar negeri seperti yang terdapat di bab II menjelaskan bahwa slogan Obama ―Change we Believe‖ sebagai senjata baru politik luar negeri Amerika Serikat setelah pemerintahan Bush telah berakhir. Seperti yang diketahui Iran merupakan garis Poros Setan dimulai ketika pemerintahan George W. Bush yang menyebabkan dunia internasional memandang image negatif kepada Iran. Pengembangan nuklir Iran sendiri seperti yang Amerika Serikat khawatirkan adalah terkait hegemoni baru Iran di kawasan mengingat di Timur Tengah hegemoni hanya dimiliki oleh Amerika Serikat dan di Timur Tengah diwakilkan oleh Israel sebagai mitra terdekat Amerika Serikat di kawasan. Sudah sejak lama sanksi diberikan terhadap Iran semenjak revolusi usai terjadi. Kejayaan Iran di berbagai bidang merupakan usaha dan kerja keras para pejuang generasi rakyat Iran yang setia kepada Iran, sehingga Iran bisa menciptakan hegemoni baru di kawasan menggantikan Israel sebagai hegemoni sebelumnya. Hal inilah yang 208
menyebabkan kekhawatiran Barat khususnya AS yang merasa terancam akan terganggunya politik dan keamanan negara-negara mitra dari AS. AS secara tegas menolak pengembangan nuklir Iran. AS mengajak negara-negara dari organisasi internasional untuk merapatkan barisan membentuk opini publik internasional dan mengisukan bahwa isu nuklir Iran menjadi sorotan penting untuk dilakukan pengawasan. Terlihat dalam KTT APEC yang diselenggarakan di Santiago, Chile pada tahun 2004 yang pada saat itu presiden masih dipegang oleh Bush. Pertemuan tingkat tinggi yang pembahasan fokusnya lebih kearah pengembangan ekonomi dari anggota APEC bergeser kearah masalah keamanan terutama ancaman nuklir Iran yang dianggap persoalan serius. Bush mengajak para sekutu AS di Asia untuk bersama-sama mendesak Iran untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari negara-negara anggota yang berjumlah sekitar 21 negara ini bahwa organisasi APEC adalah organisasi yang membahas masalah ekonomi dan perdagangan namun bergeser ke arah keamanan dan terorisme. Paska perang dunia ke II AS timbul sebagai pemenang, dampak dari kemenangan ini adalah banyak negaranegara yang merasa takut atau patuh terhadap AS yang sejatinya mempunyai kekuatan yang besar. Akibatnya APEC seperti di dekte oleh AS pada pemerintahan Bush. Kejadian ini menimbulkan perdebatan dengan negara anggota yang menginginkan APEC tidak bergeser kearah yang memang bukan semestinya, meski disadari ekonomi dan perdagangan tidak akan berjalan sempurna kecuali keamanan dalam keadaan stabil.294
294
―Fokus Pembicaraan KTT APEC Bergeser dari Ekonomi‖, di peroleh dari : http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4651&coid=2&caid=30&g id=4, diakses tanggal 22 April 2013 209
Bergeser kearah kepemimpinan Obama juga ingin merangkul negara-negara sekutu untuk bersama-sama mencegah teknologi nuklir jatuh ke tangan-tangan teroris atau pihak yang berkeinginan untuk melakukan tindak kejahatan meski Iran terus berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa teknologi nuklir mereka bertujuan untuk perdamaian serta untuk kebutuhan energi dalam negeri. Presiden Obama untuk pertama kalinya membuka KTT Keamanan Nuklir di Washington yang diikuti oleh 47 negara untuk membicarakan masalah keamanan nuklir. Obama mengajak delegasi yang hadir dalam KTT untuk membahas secara serius terkait ancaman yang mungkin bisa memicu ketegangan baru di Timur Tengah terkait isu nuklir Iran. Tentu saja menjadi masalah serius, disamping masalah nuklir Iran, kini sedang berjaya dalam masalah militer yang dikembangkan secara mandiri dan itupun pencapaian yang sangat luar biasa bagi Iran dan bagi negara Timur Tengah lainya karena dikhawatirkan akan tercipta hegemoni baru di Timur Tengah. Pembahasan yang berlangsung tanpa menemui perdebatan ini pun menuai hasil antara lain mengenai keamanan nuklir meliputi upaya menjamin keamanan efektif bahan nuklir dan fasilitasnya, serta penanggulangan ancaman terorisme nuklir. 295 K.J. Holsti membedakan menjadi dua variabel yaitu faktor eksternal dan faktor internal seperti yang penulis paparkan pada bab I mengenai teori Hubungan Internasional namun yang penulis tekankan disini adalah proses pembuatan kebijakan luar negeri berdasarkan faktor luar negara atau faktor eksternal. Dari fakor eksternal disini menyebutkan bahwa ada suatu perilaku AS yang mengindikasikan untuk membentuk opini internasional bahwa isu nuklir Iran sangatlah serius dan bisa 295
―Obama Buka KTT Keamanan Nuklir di Washington‖, diperoleh dari http://m.voaindonesia.com/a/75495.html diakses pada tanggal 22 April 2013 210
mengancam keamanan negara-negara yang termasuk dalam musuh Iran. Holsti juga menjelaskan faktor eksternal dari AS adalah masalah global yang juga masuk dalam kategori tersebut. Iran dikelompokkan menjadi masalah global mengingat pengaruhnya yang kuat di kawasan maupun internasional. Bermula ketika ada konferensi bertajuk KTT Keamanan Nuklir di Washington adalah serangkaian bentuk bagaimana dunia internasional harus membentuk suatu kebijakan bersama menanggulangi ancaman yang bisa saja timbul dari Iran bebarengan pengembangan nuklir yang selama ini vokal oleh Mahmoed Ahmadinejad. Peningkatan Kekuatan Militer Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah AS menilai secara serius ancaman yang ditimbulkan dari Iran yang secara ideologi juga bertentangan dengan AS. Fokus kajian AS dalam kepentingan nasionalnya adalah mengenai Timur Tengah dengan segala permasalahan yang kompleks di kawasan. Ancaman yang sering timbul dari Mahmoed Ahmadinejad menuai kekhawatiran mengenai kekuatan militer dari Iran sendiri. Pada bab II dijelaskan bagaimana kekuatan militer Iran yang luar biasa apalagi di kepemimpinan Ahmadijedad, kekuatan militer Iran sangat diperhitungkan di belahan kawasan Timur Tengah. AS menanggapi tidaklah dengan arogan ketika dipimpin oleh Bush yang sering menggunakan hard power. Tetapi Obama lebih memilih jalur peningkatan ancaman sebagai balasan eskalasi ancaman yang dikeluarkan oleh Iran. AS berusaha mengajak mitra-mitra kawasan untuk bekerjasama menyelesaikan hal ini. AS telah memiliki pangkalan militer yang telah ada sejak sebelum isu nuklir itu ada dengan tujuan untuk mengamankan jalur minyak yang diimpor dari Arab Saudi. Namun setelah perkembangan geo politik Timur Tengah berubah sejak isu nuklir Iran berhembus, pangkalan militer AS yang 211
semula di Timur Tengah mengalami peningkatan yang tidak sedikit, mulai dari peningkatan tentara, armada pesawat tempur, dan kapal induknya untuk bersiaga mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk. Namun banyak pengamat yang mengkhawatirkan bahwa peningkatan eskalasi militer ke Timur Tengah akan semakin meningkatkan kecaman dan ancaman dari golongan-golongan yang menolak imperialisme Barat. Iran pun juga berusaha mengambil simpati negara-negara Arab lainya, seperti kunjungan Mahmoed Ahmadinejad ke Irak paska rekonstruksi akibat perang yang berkepanjangan dengan militer sekutu. Tujuan dari kunjungan yaitu kerjasama bilateral mengingat kedekatan secara geografis dan memiliki sosial dan budaya yang sama.296 Peta Militer Amerika Serikat Masalah semakin kontemporer ketika dihadapkan dengan masalah perang sipil yang dihadapi Suriah, seperti yang diketahui Suriah adalah mitra terdekat Iran di kawasan Timur Tengah. Jadi Iran secara diplomatik dan militer membantu mitra kawasan secara politik Iran dan Suriah memiliki perasaan yang sama yaitu menolak segala imperialisme dan hegemoni AS di Timur Tengah. Otomatis di negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Iraq, dan Israel merasa khawatir bila menjadi imbas baik secara militer contohnya terkena roket yang tiba-tiba menyasar ke kedaulatan negara tetangga ini secara terbuka bisa menimbulkan konflik baru di kawasan seperti Israel membela pemberontak Suriah yang beralasan bahwa roket yang ditembakkan ke kedaulatan Israel adalah roket dari 296
Hafidz Muftisany,―Presiden Iran-PM Irak Perkuat Dominasi Timur Tengah‖, diperoleh dari : http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/04/23/m2wvrrpresiden-iranpm-irak-perkuat-dominasi-timur-tengah, diakses tanggal 12 Februari 2013 212
pemerintahan Suriah. Jika keadaan memburuk maka bisa menjadi perang yang bisa semakin besar. Di Turki juga mengalami hal serupa, maka Turki meminta bantuan dari AS sebagai mitra yang kuat. Gelombang pertama dari sebanyak 400 tentara Amerika Serikat diberangkatkan menuju Turki dekat perbatasan Suriah,. Mereka adalah bagian dari pasukan AS yang akan mengawaki sistem rudal Patriot untuk menjaga Turki dari kemungkinan serangan udara dan rudal Suriah.297 Semua personel angkatan darat tersebut di tempatkan di pangkalan udara Incirclik di Turki Selatan. Personel tersebut berasal dari batalyon ke-3 dari kesatuan artileri Pertahanan Udara ke-2 yang bermarkas di Fort Sill, Oklahoma, AS. 298 Gambar 4.2 Peta Angkatan Militer Amerika Serikat di Timur Tengah
297
―How Patriot Missiles Work‖ Pengertian diperoleh dari : http://science.howstuffworks.com/patriot-missile.htm, diakses tanggal 12 Februari 2013 298 Egidius Patnistik,―Pasukan AS Mulai Tiba di Turki‖, diperoleh dari : http://internasional.kompas.com/read/2013/01/06/10170678/Pasukan.AS.Mul ai.Tiba.di.Turki, diakses tanggal 23 Februari 2013 213
Dari kekuatan Amerika Serikat yang aktif bertugas sekitar 1,4 juta tentara, AS telah mengerahkan 350.000 pasukan di beberapa tempat setidaknya di 130 negara di seluruh dunia. Instalasi yang telah ada era perang dingin, tapi lebih banyak dekat di zona tempur Timur Tengah. Dilebih dari 750 pangkalan internasional, kontraktor swasta dan warga negara ketiga juga membentuk persentase yang besar sebagai conoh adalah pangkalan militer di Turki yang dijaga oleh staf militer dari Turki itu sendiri.299 Penumpukan kekuatan militer itu diduga kuat dilakukan, agar AS selalu siap dengan berbagai pilihan respons jika sewaktuwaktu ketegangan soal program nuklir Iran bereskalasi menjadi konflik terbuka. Berikut tabel untuk menjelaskan jumlah armada yang dikerahkan di kawasan Timur Tengah : Tabel 4.3 Jumlah Kekuatan Angkatan Bersenjata AS di Timur Tengah
Negara Kuwait
Jumlah Tentara AS yang Bertugas Sekitar 15.000 tentara belum termasuk armada tempur lainya Turki Kurang lebih 400 tentara belum termasuk pesawat tempur dan armada lainya yang tidak diketahui jumlahnya Bahrain Jumlah tentara tidak diketahui jumlahnya namun menempatkan dua gugus tempur UEA Tidak diketahui namun terdapat pangkalan militer AS dengan perlengkapan militer siap tempur Qatar Kurang lebih 8.000 personel Negara Timur Kurang lebih berjumlah 20.000 tentara 299
―US bases encircle iran‖, diperoleh dari : http://www.antarchia.org/en/content/us-bases-encircle-iran, diakses tanggal 15 April 2013 214
Tengah lain
yang sebelumnya dipindahtugaskan dari Irak
Amerika Serikat berencana mendorong kehadiran militernya di Teluk setelah penarikan tentaranya dari Irak, yang diumumkan oleh Presiden Barack Obama. Obama pada Oktober mengumumkan semua tentara akan meninggalkan Irak paling lambat pada penghujung tahun 2011, sehingga mengakhiri perang lama yang menciptakan perpecahan politik mendalam dan menjauhkan Amerika Serikat dari sekutunya. Setelah hampir sembilan tahun, kematian lebih dari 4.400 prajurit AS, puluhan ribu orang Irak dan biaya ratusan miliar dolar AS, Obama mengatakan tentara Amerika Serikat akan pergi dengan kepala tegak. Sebagai alternatif sebanyak 20.000 tentara AS yang berada di Irak dipindah tugaskan yang sebagian ditugaskan di Kuwait dan negara lain, seperti Qatar, UEA dan Bahrain. Selain perundingan mengenai dipertahankannya kehadiran pasukan tempur darat di Kuwait, Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak kapal perang Angkatan Laut melalui perairan internasional di wilayah tersebut. Pemerintah Obama juga sedang berusaha memperluas hubungan militer dengan keenam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk – Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab serta Oman. Balance of Security yang dikemukakan oleh Rayhan Barzegar menjadi pilihan yang paling ideal bagi politik luar negeri Amerika Serikat saat ini. Finansial dan kemerosotan ekonomi AS turut berpengaruh merubah arah kebijakan luar negeri AS untuk menjadikan diplomasi menjadi garda terdepan dalam politik luar negeri. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa munculnya isu nuklir Iran dan meningkatkanya kekuatan militer secara besarbesaran yang dilakukan oleh Iran membawa dampak yang besar 215
terhadap negara tetangga Iran yang sejatinya adalah mitra dari AS. Langkah balance of security diambil sebagai upaya untuk mengurangi kekhawatiran dari ancaman Iran di Timur Tengah. Kebijakan yang ditempuh oleh AS selayaknya sudah menjadi agenda revisi kebijakan luar negeri yang offence. AS pun juga meningkatkan kebijakan keamanan di wilayah rawan konflik yang bertujuan tidak terganggunya hubungan strabilitas antara AS dan Timur Tengah, mengingat saling ketergantungan AS dan Timur Tengah sangatlah kuat. Bagi negara-negara Timur Tengah pun senantiasa menerima koalisi militer ini dilihat dari segi anggaran militer beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Turki, Qatar dan lainya tidak memiliki anggaran yang besar sehingga dengan koalisi militer ini memberikan keuntungan tersendiri bagi negara mitra untuk mengamankan kedaulatanya. Seperti yang diketahui teknologi persenjataan di Timur Tengah masih di dominasi oleh kekuatan dari AS. Jika merujuk pada pemerintahan Bush dimana paska invasi militer ke Irak, AS menggelontorkan dana sekitar US$3 Triliun. Tentu hal itu tidak berimbang dengan keuntungan yang didapat, belum lagi isu senjata pemusnah massal yang datanya diperoleh dari data intelegen tidak dapat dibuktikan. Oleh sebab itulah di pemerintahan Obama lebih bersikap dan hati dalam politik luar negerinya. Kesimpulan Peningkatan militer dilandasi dari berbagai aspek kekhawatiran akan ancaman yang mungkin bisa ditimbulkan dari Iran atau bisa saja dari negara yang tidak suka dengan keberadaan AS di Timur Tengah, belum lagi terkait intervensi demi intervensi yang sering dilakukan AS di kawasan ini. Banyak negara yang ikut serta dalam percaturan politik dan militer di khususnya terkait program 216
nuklir Iran mengingat 2 kubu Barat dan Timur berada sama-sama kuat baik bidang politik dan keamanan. Terlihat dari kekayaan yang dimiliki Iran maka muncul syarat kepentingan nasional sebagai tujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional dan kesejahteraan. Pangkalan militer yang sejak dini sudah ditempatkan di belahan Timur Tengah bertujuan untuk melancarkan dan mengamankan minyak yang penyuplay tersebut berasal dari Arab Saudi yang melewati Selat Hormuz. Menurut kajian K.J. Holsti faktor penentu kebijakan luar negeri Amerika Serikat di latar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor eksternal yaitu untuk membentuk opinsi publik internasional bahwa Iran akan menjadi ancaman nyata jika Iran berhasil mengembangkan teknologi nuklir yang lebih tinggi, tentu akan mempengaruhi hegemoni AS juga di kawasan Timur Tengah. Dikombinasikan dengan konsep Balance of Security, AS berusaha Meningkatkan keamanan di wilayah kepentingan strategis Timur Tengah untuk melemahkan perpolitikan Iran. Konsep ini pun sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rayhan Barzegar dalam artikelnya berjudul Balance of Power in the Persian Gulf mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan saat ini adalah dimana ada negara yang secara geografis ada suatu kepentingan milik AS maka, AS akan berusaha mengamankan wilayah yang menjadi barisan kekayaan yang melimpah. Balance of Security menjadi pilihan Mengingat memori perang berkepanjangan Mengingat memori perang berkepanjangan melawan Irak yang menghabiskan dana hingga 3 triliun dollar AS menyebabkan dampak yang signifikan bagi perekonomian AS itu sendiri. Jutaan pengangguran akibat pengangguran baru merupakan akibat dari jatuhnya ekonomi AS. Peran Obama dalam pemerintahan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menghadapi dan menyelesaikan krisis ekonomi paska era Bush yang suka dengan nada 217
perang. Banyak analisis yang menyebutkan bahwa jika perang terjadi maka biaya yang akan ditimbulkan akan menyebabkan jatuhnya ekonomi yang jauh lebih besar. Tindakan selanjutnya dari AS selain dari diplomasi adalah menunggu bergantinya kepemimpinan di Iran mengingat di Iran sekarang adalah periode kedua kepemimpinan Ahmadinejad. Disamping peningkatan kekuatan militer sebagai ancaman AS di Iran, AS pun dapat dikategorikan wait and see apakah kebijakan setelah Ahmadinejad akan berubah. Namun yang jelas adalah perang menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi perekonomian AS, jadi diplomasi menjadi andalan Obama untuk saat ini. Daftar Pustaka Buku : Alfian Muthalib, ―Politik Luar Negeri Maksimalis Amerika‖ Nation, PPSN. Vol.5. no.1 (2008): 111. Web : Dr Kurtubi, ―Apakah Perang Memang untuk Minyak?‖, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1406&coid =2&caid=19&gid=4 Widi Agustian ―Ini 15 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar di Dunia‖, http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/213/587905/ini -15-negara-dengan-cadangan-minyak-terbesar-di-dunia ―Sejarah Nasionalisasi Minyak Iran (Bagian Kedua)‖, http://indonesian.irib.ir/equilibrium//asset_publisher/yB7o/content/sejarah-nasionalisasi-minyakiran-bagian-kedua ―Organisation of Islamic Cooperation‖, http://www.oicoci.org/page_detail.asp?p_id=52, 218
Nicholas D. Romber, Jr., ―John Winthrop 1588 – 1649, ― in The Heath Anthology of American Literature, vol.1,2nd ed,ed. Paul Lauter (Lexington: DC. Heat and Company, 1994), 224. ―merubah wajah dunia melalui konferensi perlucutan nuklir‖, http://politik.kompasiana.com/2010/04/18/merubah-wajahdunia-melalui-konferensi-perlucutan-nuklir/, http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/317554/, diakses tanggal 27 Oktober 2012 ― Government Profile: Iran‖, http://www.pbs.org/newshour/indepth_coverage/middle_eas t/iran/structure.html, ―Salehi: Kebijakan Luar Negeri Iran, Perdamaian & Keamanan‖, http://www.islamtimes.org/vdcau0nuw49ney1.h8k4.html, ―Fokus Pembicaraan KTT APEC Bergeser dari Ekonomi‖, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4651&coid =2&caid=30&gid=4, ―Obama Buka KTT Keamanan Nuklir di Washington‖, http://m.voaindonesia.com/a/75495.html Hafidz Muftisany,―Presiden Iran-PM Irak Perkuat Dominasi Timur Tengah‖, http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/04 /23/m2wvrr-presiden-iranpm-irak-perkuat-dominasi-timurtengah, [Internet], diakses tanggal 12 Februari 2013 ―How Patriot Missiles Work‖, http://science.howstuffworks.com/patriot-missile.htm, Egidius Patnistik,―Pasukan AS Mulai Tiba di Turki‖, http://internasional.kompas.com/read/2013/01/06/10170678/P asukan.AS.Mulai.Tiba.di.Turki, ―US bases encircle iran‖, diperoleh dari : http://www.antarchia.org/en/content/us-bases-encircle-iran, 219
Rasionalitas Iran dalam Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dengan China di Tengah Embargo Ekonomi AS pada Era Mahmud Ahmadinejad Oleh : Ramzatul Widat
Pendahuluan Semenjak berakhirnya perang dunia II, isu pengembangan nuklir tetap menjadi salah satu terma utama dalam percaturan politik internasional. Peningkatan regulasi-regulasi yang semakin ketat ditujukan kepada negara-negara pemilik nuklir. Hal tersebut membuktikan bahwa nuklir masih menjadi terma yang penting dalam konstelasi global. Dewasa ini pengembangan nuklir yang dilakukan oleh suatu negara memicu reaksi dari berbagai kalangan. Kecaman yang datang dari negara-negara besar layaknya Amerika Serikat yang merasa pengembangan nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan global tidak dapat dielakkan. Hal serupa juga terjadi kepada Iran, hingga saat ini Iran masih menjadi perhatian dunia Internasional perihal aktifitas nuklir yang tengah dilakukannya. Sorotan paling gencar datang dari Amerika Serikat dan sekutunya yang mencurigai program nuklir Iran bertujuan untuk memproduksi senjata pemusnah massal yang dapat mengancam stabilitas keamanan global. Meskipun disisi yang berbeda Iran selalu mengklaim dan meyakinkan dunia internasional bahwa program nuklirnya sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik tenaga nuklirsehingga tidak mengancam negara manapun. Uraian tersebut senada dengan pidato presiden Mahmoud Ahmadinejad yang disiarkan di televisi: ―Bagaimana bisa fasilitas 220
produksi nuklir mereka bekerja 24 jam sehari, tetapi merasa terancam oleh pembangunan kami yang sangat baru‖ 300 Pernyataan di atas sekaligus menjadi bantahan Iran atas kecurigaan yang selama ini dilakukan Amerika Serikat terhadap program nuklir Teheran yang tergolong masih relatif baru sehingga mustahil akan mengancam keamanan stabilitas dunia. Kebijakan Iran untuk kembali melanjutkan program nuklirnya sebagai energi alternatif dibawah pemerintahan Ahmadinejad semakin mendapat tantangan serius dari Amerika Serikat. Sebelumnya pada era pemerintahan Mohammad Khatami , Iran secara suka rela telah menghentikan proses pengayaan uranium sementara sebagai hasil dari persetujuan negosiasi dengan Prancis, Jerman dan Inggris dibawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).301 namun bukan berarti Iran tidak akan melanjutkan kebijakan nuklirnya.Sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tersebut hanya penghentian aktifitas nuklirnya bersifat sementara bukan selamanya. Amerika Serikat semakin menekan Iran bahkan berusaha mengisolasinya dari dunia internasional. Embargo ekonomi digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat diplomasi untuk menekan Iran.Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga mendorongDK PBB untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Dampak sanksi PBB dan embargo ekonomi ASsemakin menyulitkan Iran ketika negara-negara yang menjadi mitra ekonominya juga mulai meninggalkan Iran.Embargo ekonomi telah membuat hubungan kerjasama ekonomi Iran dengan negara-negara lain terganggu. 300
Dikutip dari Iran Akan Hentikan jika Barat Melakukannya juga dalam Koran Kompas, Rabu, 21 Februari 2007hal : 8 301 Baca : Iran-EU Agreement on Nuclear Programme dalam http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml (diakses 21 April 2013) 221
Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat menghadapkan Iran pada pilihan yang terbatas dan sulit yakni antara melunakkan sikap dengan mengikuti kemauan Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan nuklir atau mempertahankan kebijakannya tetap mengembangkan nuklir dengan konsekuensi akan mendapatkan tekanan yang semakin massif dari Amerika Serikat. Kenyataan bahwa Iran sebagai eksportir minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi sebagai salah satu dari anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) dan cadangan gas alam yang sangat berlimpah membuat Iran menduduki posisi kedua setelah Rusia sebagai negara yang mempunyai cadangan gas terbesar didunia serta letak posisi geografis Iran yang strategis dengan adanya selat hormuz yang dilalui oleh kapal-kapal tanker sedunia, menurut U.S Energy Information Administration ada kurang lebih 15 tanker yang membawa 16,5 hingga 17 juta minyak barrel perharinya, Aliran minyak yang melewati selat ini mencapai 40% dari konsumsi perdagangan minyak dunia.302 Kenyataan tersebut sangat memungkinkan untuk melahirkan pengaruh kehadiran negaranegara besar seperti China untuk terlibat dalam konflik Iran dan Amerika Serikat. Adapun dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti rasionalitas Iran meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China di tengah embargo ekonomi AS. Terlihat Iran masih mampu meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China ditengah embargo ekonomi Amerika Serikat yang telah membuat banyak perusahaan asing khususnya perusahaan energi keluar dari Iran. Terlebih lagi China merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi strategis dengan 302
Baca, Arti Selat Hormuz bagi Dunia, dalam http://news.liputan6.com/read/372858/arti-selat-hormuz-bagi-dunia (diakses 20 Juni 2013) 222
Iran khususnya disektor energi. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China ditengah embargo ekonomi AS dan sekutunya merupakan kebijakan rasional bagi Iran untuk memperkecil dampak embargo. Embargo Ekonomi AS dan Dampaknya terhadap Kondisi Ekonomi Domestik Iran Sejak tahun 1996 senat dan DPR memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Libya yang tertuang dalam the Iran and Libya Sanctions Act of 1996 ( ILSA). Adapun ILSA bertujuan untuk menghalangi Iran mendapatkan dana untuk mengembangkan teknologi nuklir dan mendukung organisasi terorisme internasional. Kemudian pada tahun 2006 ILSA berganti menjadi the Iran Sanctions Act (ISA ).303 Adapun dalam undang-undang ISA memberikan kewenangan bagi presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asing yang dengan sengaja melakukan investasi di sektor energi Iran lebih dari 20 juta dolar AS dalam jangka waktu 1 tahun. ISA merupakan inti dari embargo Amerika Serikat yang berhubungan dengan Energy Iran yang bersifat exstra-territorial yakni menargetkan pada perusahaan asing.304 Kemudian pada Desember 2009, DPR menyetujui undangundang yang memberlakukan sanksi terhadap perusahaan asing yang menjual bensin ke Iran. Rancangan undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden Barack Obama untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan energi yang menjual bensin ke Iran, serta menyediakan asuransi dan kapal tanker 303
Baca Kenneth Katzman , The Iran sanctions Act (ISA) dalam http://fpc.state.gov/documents/organization/125939.pdf , hal : 1(diakses 21 April 2013) 304 Baca Kenneth Katzman, Ibid hal : 2 223
guna memfasilitasi pengiriman bahan bakar yang akan dikirim ke Iran.305 Kemudian pada Juli 2010 kongres mensahkan undangundang the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada presiden Barrack Obama untuk menghukum perusahaan-perusahaan non-Amerika Serikat dan lembaga keuangan non-Amerika Serikat yang terlibat dalam aktifitas di sektor energi. 306Dalam undangundang asli ISA definisi sektor energi meliputi minyak dan gas namun lebih lanjut dalam undang-undang CISADA perusahaan asing yang membantu Iran membangun proyek LNG (liquefied natural gas) termasuk juga kapal tangki untuk mengangkut gas alam cair serta produk dan pipa saluran LNG juga menjadi target pelanggaran dari undang-undang CISADA.307 Undang-undang CISADA diberlakukan untuk memperluas dan memperkuat cangkupan embargo ekonomi dibawah undangundang ISA. Undang-undang pelarangan investasi asing berskala besar dalam sektor energi Iran yang telah disahkan oleh Amerika Serikat telah berdampak pada keluarnya sebagian investor asing dari industri energi Iran. kenyataan tersebutmenghadapkan Iran pada kesulitan mendapatkan investasi asing untuk mengembangkan sektor energinya.
305
Baca Tom Doggett, House passes Iran gasoline sanctions bill, dalam http://www.reuters.com/article/2009/12/16/us-usa-iran-sanctionsidUSTRE5BE61K20091216 (diakses 1 Juli 2013) 306 Baca new U.S extraterritorial sanctions against Irandalamhttp://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/ New%20US%20extraterritorial%20sanctions%20against%20Iran.pdf , hal :1(diakses 6 Mei 2013) 307 Baca Kenneth Katzman dalam http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf hal : 3 224
Embargo telah menghambat upaya Iran dalam mengeksplorasi dan memproduksi minyak mentah dan gas alam mengingat ketergantungannya pada investasi asing karena kurangnya dana, tenaga ahli dan teknologi asing. Embargo ekonomi telah menciptakan resiko yang besar bagi perusahaan energi asing yang tetap melanjutkan investasinya di sektor energi Iran. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan energi asing yang mulai mengurangi investasi bahkan keluar dari investasi dalam mengembangkan sektor energi Iran. Berikut adalah nama-nama perusahaan yang telah mengurangi investasi bahkan keluar dari investasi di sektor energi Iran seperti perusahaanInpex asal Jepang yang mulai mengurangi sahamnya bahkan keluar dari investasinya di sektor energi Iran, dimana awalanya Inpex memilki saham sebesar 90% pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2006 menurun menjadi 10% dan di tahun 2010 Inpex mengakhiri investasinya.308 Selanjutnya pada Mei 2008, Perusahaan energi besar Inggris-Belanda Royal Dutch Shell juga telah memutuskan untuk keluar dari proyek besar ladang gas Pars Selatan tahap 13. Keputusan tersebut diambil setelah mendapat tekanan dari U.S lawmaker untuk tidak terlibat dalam partisipasi pengembangan di sektor energi Iran.309 Kemudian perusahaan minyak Repsol asal Spanyol juga memutuskan untuk keluar dari proyek pengembangan gas Pars 308
Baca UPDATE 2-Japan's Inpex quits Iran Azadegan oilfield projectdalamhttp://www.reuters.com/article/2010/10/15/japan-iran-inpexidUSTOE69E04E20101015 (diakse 29 Juni 2013) , dan Baca Iran:INPEX to quit Iran‘s Azadegan field under US pressure dalam http://www.energypedia.com/news/general/inpex-to-quit-irans-azadegan-field-under-uspressure (diakses 29 Juni 2013) 309 Baca Shell pulls out of Iran gas deal under US pressuredalam http://gulfnews.com/business/oil-gas/shell-pulls-out-of-iran-gas-dealunder-us-pressure-1.104607(diakses 8 Juli 2013) 225
Selatan tahap 13 dan 14 mengingat perusahaan Repsol memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan Amerika Serikat. 310 Perusahaan minyak Norwegia Statoil Hydro yang dikontrol oleh pemerintah menyatakan tidak melakukan investasi baru di Iran, keputusan tersebut diambil karena semakin masifnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap perusahaan yang masih aktif di industri energi Iran. hal tersebut senada dengan penyataan kepala ekskutif perusahaan statoilHydro Helge Lund sebagai berikut ―We are attentive to the situation in and around Iran, and to the applicable laws and regulations of the European Union and the United States‖311 South Korea's GS Engineering & Construction (GS E&C) membatalkan kontrak dengan Iran pada kamis 1 Juli 2010 untuk pengembangan proyek gas Pars Selatan senilai 1,42 trilyun Won atau setara dengan 1,2 miliyar dolar AS , dimana pada Oktober 2009 telah menandatangani kontrak dengan POGC (Pars Oil and Gas Company ).312 Lebih lanjut, Pengiriman bensin dari perusahaan asing ke Iran juga berada di bawah bayang-bayang target embargo AS terhadap sektor energi Iran. Berdasarkan laporan pada Juni 2010 beberapa perusahaan besar yang memasok bensin ke negaranya telah menghentikan pengiriman bensin karena kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang disahkan oleh Amerika Serikat. Adapun CISADA telah membuat Iran kesulitan dalam mengimpor bensin dari perusahaan asing. 310
Baca Spain's Repsol pulls out of Iran gas project dalam http://www.reuters.com/article/2010/06/28/iran-repsolidAFLDE65R0JE20100628 (diakses 8 Juli 2013) 311 Baca, Statoil to stop investing in Iran dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7537132.stm (diakses8 Juli 2013) 312 Baca S.Korea GS E&C says scraps $1.2 bln Iran gas deal dalam http://www.reuters.com/article/2010/07/01/gsec-iranidAFTOE66007020100701?sp=true (diakses8 Juli 2013) 226
China sebagai Alternatif Peningkatan Kerjasama Ekonomi Iran Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakantindakan aktor rasional dimana dalam pembuatan keputusannya melalui serangkaian proses intelektual. Dalam hal ini perilaku negara dianalogikan dengan perilaku individuyang rasional, bernalar dan terkoordinasi. Melalui tahapan-tahapan intelektual, individu berusaha menetapkan pilihan tunggal atas alternatif -alternatif yang ada, sehingga unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yangdiambil oleh pemerintah. 313 Pemerintah dianggap sebagai aktor utama yang meneliti seperangkat tujuan-tujuan dan mengevaluasinya berdasarkan perhitungan untung danrugi yang kemudian akan memilih alternatif tunggal yang dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar dan kerugian yang sangat sedikit.314 Adapun salah satu kajian teori pilihan rasional ditulis oleh Charles W. Kegley JR dan Shannon L. Blanton dalam bukunya world politic trend and transformation menjelaskan rasionalitas sebagai rangkaian aktifitas membuat keputusan meliputi yang langkah intelektual sebagai berikut Problem Recognation and Definition, Goal Selection, Identification of Alternatives, Choice. 315Adapun tahapan awal adalah mengidentifikasi permasalahan eksternal yaitu embargo ekonomi AS, setalah mengetahui permasalahan Negara diharuskan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengurangi dan memperkecil dampak embargo AS terhadap negaranya. Kemudian tahap berikutnya adalah mengidentifikasi 313
Mohtar Mas‘oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodelogi. Jakarta.LP3ES, hal : 234 314 Baca Abu bakar Eby hara. 2011. PengantarAnalisa Politik Luar Negeri, Dari Realisme sampai Kontrativisme. Bandung: Nuansa Cendikia. Hal : 94 315 Charles W. Kegley and Shannon L. Blanton, World Politics Trend and transformation, 2010-2011 edition, The University of Memphis hal : 196 227
adanya alternatif yang bisa diambil oleh Iran, salah satu strategi yang diambil Iran adalah meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Negara yang memiliki kepentingan berlawanan dengan AS seperti China. Meskipun China adalah Negara komunis namun untuk menjamin keberlangsungan bagi negaranya, Iran tanpa ragu untuk mendekat ke China. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China merupakan keputusan rasional yang pernah diambil pemimpin Iran serta suatu kesempatan bagi Iran untuk mengurangi ketergantungannya dengan Barat. Perkembanganhubungan ekonomi secara signifikan terjadi sejak tahun 1990an ketika Beijing mulai mencari pasokan minyak mentah dengan jumlah yang banyak guna menopang pertumbuhan industri dinegaranya. Pada tahun 2009 Iran menjadi eksporter minyak mentah terbesar ketiga ke China setelah Arab Saudi dan Angola dimana Iran memasok sekitar 11% dari kebutuhan minyak mentah China.316 Lebih lanjut, China sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan juga menjalin kerjasama dengan Iran pada berbagai aspek. Selain jual beli minyak mentah, Iran juga mengimpor bensin dari China serta beberapa perusahan China melakukan investasi di Iran pada bidang energi. Kerjasama bidang energi antara Iran dan China tersebut selanjutnya diuraikan di bawah ini: 1. Investasi di Sektor Energi Perusahaan China yang terlibat di sektor industri minyak dan gas Iran seperti China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China National Petroleum Company (CNPC), dan China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).Tiga perusahaan besar China tersebut
316
Baca Bambang Cipto, op.cit , hal : 147 228
terus meningkatkan investasi dalam proyek eksplorasi dan produksi pada sumber energi Iran. CNOOC adalah perusahaan energi China yang bergerak di bidang eksplorasi ladang minyak lepas pantai. Tahun 2008 perusahaan energi China dan Iran yakni China National Offshore Oil Corp (CNOOC) dengan perusahaan minyak dan gas Iran di Pars menandatangani kesepakatan kerjasama untuk mengeksploitasi ladang gas Pars Utara.317 Tahun 2009 perusahaan Amona asal Malaysia bersama dua perusahaan China yakni COSL dan CNOOC bekerjasama dalam pengembangan ladang minyak Resalat.318 Selanjutnya China national petroleum corp (CNPC) adalah perusahaan energi China yang bergerak di bidang eksplorasi minyak di hulu termasuk juga perairanyang dangkal. CNPC merupakan salah satu dari investor asing terbesar dalam sektor energi minyak dan gas alam Iran seperti ladang minyak Mased-iSuleman, Kuhdasht, Azadegan Selatan dan Utara serta ladang gas Pars Selatan tahap 11.Pada tahun 2004 NIOC memberikan kontrak jasa kepada CNPC untuk terlibat dalam proses eksplorasi dan produksi ladang minyak Mased-iSuleman yang diperkirakan akan memproduksi 20,000 barel perhari.319 Selanjutnya, pada Mei 2005 CNPC juga terlibat dalam eksplorasi ladang minyak Kuhdasht dengan kesepakatan minimal senilai 18 juta dolar AS dan bisa naik menjadi 51 juta dolar AS, 317
Baca sanction again Iran drive up china trade tenfold in decade dalam http://www.scmp.com/article/739481/sanctions-against-iran-drive-chinatrade-tenfold-decade , diakses 21 April 2013 318 Baca , Malaysia, China to develop Iran‘s Resalat oilfield dalam http://en.trend.az/regions/iran/1496396.html , diakses 1 Juli 2010 319 Baca Chen Aizhu, Update 2- CNPC in Iran gas deal, beefs up Tehran team –source dalam http://in.reuters.com/article/2010/02/10/cnpc-iran-gasidINTOE61909U20100210(diakses 1 Juni 2013 229
Adapun luas area daripada ladang minyak Kuhdasht adalah 8,240 kilometer persegi yang terletak di provinsi Lorestan. 320 Lebih lanjut, CNPC juga terlibat dalam proses kegiatan eksplorasi dan produksi ladang minyak di Azadegan dimana pada Januari 2009,CNPC yang merupakan produsen minyak utama di China memenangkan kontrak sebesar 1.76 milyar dolar AS untuk mengembangkan ladang minyak Azadegan. 321 Selanjutnya pada Agustus 2009 CNPC bersama Naftiran intertrade company (NICO) menandatangani MoU yang menyebutkan bahwa CNPC setuju untuk membiayai sekitar 90% dari perkiraan biaya sebesar 2.5 milyar dolar AS dalam pengembangan ladang minyak Azadegan Selatan. 322 Selanjutnya Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) adalah perusahaan energi China yang bertanggung jawab pada bidang pemrosesan minyak dan distribusinya.Juni 2006, Sinopec telah mencapai kesepakatan dengan Iran‘s Oil Exploration and Service Company (OESC) untuk mengeksplorasi ladang minyak Garmsar block, selain itu Sinopec juga menawarkan untuk terlibat dalam beberapa investasi di ladang minyak Iran lainnyaseperti Khorramabad, Kuhdasht dan Saveh.323 Selanjutnya di tahun 2007 Sinopec juga telah
320
Baca, Hasshem Kalantari, Thai, Chinese firms sign deals to develop Iran oil fields dalam http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=23151(diakses 20 Juli 2013) 321 Baca Xiao Wan,CNPC to develop Azadegan oilfield, dalam http://www.chinadaily.com.cn/business/2009-01/16/content_7403699.htm (diakses 1 Juni 2013) 322 Baca, CNPC signs pact to develop South Azadegan oilfield dalam http://www.china.org.cn/business/2009-08/01/content_18247178.htm ,diakses 1 Juni 2013 323 Baca , Sinopec in deal to explore Iran oil block dalam http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-06/22/content_622958.htm (diakses 29 Juni 2013) 230
menyelesaikan perjanjian untuk mengembangkan ladang minyak Yadavaran senilai 2 milyar dolar.324 Banyaknya perusahaan energi China yang berinvestasi di sektor energi telah memberikan banyak keuntungan bagi Iran khususnya dalam menyediakan modal, teknologi dan jasa untuk mengembangkan sumber energi guna meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas alam. 2. Perdagangan Minyak Mentah Minyak merupakan faktor inti yang menopang kerjasama ekonomi China dan Iran. Bagi China, Iran merupkan mitra penting yang memasok kebutuhan minyak mentah ke China dengan jumlah besar. Harmonisasi hubungan yang terjalin antara keduanya berdampak positif pada perdagangan ekspor-impor minyak mentah dimana dari tahun 2005 sampai 2011 Iran tetap menjadi negara pengekspor minyak terbesar ketiga ke China setelah Arab Saudi dan Angola, Meskipun pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah ekspor minyak mentah ke China.325 3. Perdagangan Bensin Embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan yang tetap menjual bensin ke Iran telah memberikan dampak pada banyaknya perusahaan asing yang mulai menghentikan pengiriman bensinny ake Iran. Kenyataan diatas telah membuat Iran mulai meningkatkan pembelian bensin dari China, Teheran mengimpor bensin dari China sebesar satu pertiga dari kebutuhan
324
Baca Wang Ying dan Dinakar Sethuraman,China, Iran Sign $2 Billion Oil Production Agreement (Update2) dalam http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=akJh5.VK0p oU 325 Baca Recent Trends in Oil Supply from Iran dalam http://eneken.ieej.or.jp/data/4363.pdf hal.7 231
domestiknya,326 Banyaknya jumlah bensin yang dibeli dari China telah menjadikan Beijing sebagai pemasok minyak bumi olahan terbesar ke negaranya pada tahun 2010. Adapun Iran membeli bensin dari tiga perusahaan China seperti China oil, Unipec dan Zhuhai Zhenrong. Chinaoil adalah anak perusahaan dari CNPC yang pada April 2010 memasok 2 kargo bensin ke Iran sehingga total pengiriman sejak Januari 2009 sebesar 600.000 barrels atau senilai 55 juta dolar, sedangkan Unipec menjual bensin ke Iran sebesar 250.000 barrels pada April 2010.327 Kemudian perusahaan Zhuhai Zhenrong tetap mengirim satu atau dua kargo ke Iran setiap bulannya dengan sekurang-kurangnya dalam satu tahun.328 Hubungan harmonis antara Iran dan China tidak terlepas dari adanya polemik yang muncul dari dalam internal Iran. Memburuknya hubungan Iran-Amerika Serikat pada era Ahmadinejad membawa Iran yang secara hati-hati Iran berusaha untuk memperkuat hubungan dengan Negara-negara Timur seperti China yang diharapkan dapat menyediakan keuntungan secara ekonomi dan politik yang selama ini tidak pernah didapatkan dari
326
Baca Nikolay A. Kozhanov , U.S Economic Sanctions against Iran: Undermined by External Factors dalam http://www.mepc.org/journal/middle-east-policyarchives/us-economic-sanctions-against-iran-undermined-externalfactors?print (diakses 29 Juni 2013) 327 Baca Luke Pachymuthu dan Seng Li Peng, Exclusive:China's top oil firms sell gasoline to Iran-trade dalam http://www.reuters.com/article/2010/04/14/uschina-iran-gasoline-idUSTRE63D1CY20100414(diakses 29 Juni 2013) 328 Baca ,2009, China Firms Selling Fuel to Iran as U.S. Sanctions Loom dalam http://www.reuters.com/article/2009/09/23/us-china-iran-oilidUSTRE58M1BK20090923(diakses 1 Juli 2013) 232
Barat.329 China dan Iran memiliki hubungan ekonomi yang strategis terutama dalam perdagangan minyak. Selain itu selama ini China juga tidak mempermasalahkan Iran terkait pengembangan nuklirnya Namun disisi yang berbeda kritikan datang dari Ibrahim Yazid seorang pemimpin Gerakan Oposisi Pembebasan yang mengatakan bahwa Teheran tidak bisa berlindung dan menggantungkan diri pada kekutan besar seperti China dan Rusia untuk memveto resolusi dari Dewan Keamanan PBB terkait krisis nuklir karena kedua Negara tersebut tidak mungkin mengorbankan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. 330 Memang benar sampai saat ini China sebagai anggota tetap PBB tidak pernah menggunakan hak vetonya untuk memveto setiap resolusi yang dikeluarkan DK PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya, namun meskipun demikian atas keberatan China terhadap draf resolusi yang telah disetujui oleh barat, telah menjadikan butir-butir resolusi lebih lunak daripada sebelumnya yang jauh lebih keras. 331 Sikap China tersebut tentunya sangat menguntungkan posisi Iran di tengah usaha barat yang ingin menghukum Iran. Lebih lanjut, rangkaian peningkatan kerjasama ekonomi Iran dengan China terjadi di tengah tekanan diplomasi Amerika Serikat terhadap perusahaan asing untuk mengurangi kerjasama ekonomi dengan pemerintah Teheran di satu sisi telah memberikan banyak keuntungan bagi Iran, namun disisi berbeda juga menimbulkan dampak negative bagi Iran dimana muncul kecemasanakan terjadinya
329
Sanam Vakil, Iran : Balancing East Against West dalam http://catalogo.casd.difesa.it/GEIDEFile/vakil.PDF?Archive=191329191950& File=vakil_PDF hal :51 330 Ibid hal : 84 331 Baca Adel El-Gogary,2008, Ahmadinejad The Nuclear Savior of Tehran, Depok, Pustaka IIMAN, hal : 313 233
ketidak-seimbangan dalam hubungan ekonomi mereka dengan China. Iran terlihat semakin bergantung terhadap China melalui banyaknya kerjasama proyek besar di sektor infrastuktur Iran, kesepakatan di bidang energi serta barang komoditi China mulai mendominasi pasar-pasar di Iran.332 Lebih lanjut para pengusaha Iran semakin mengeluhkan banyaknya barang komoditi China yang murah dengan kualitas yang tidak terlalu bagus yang sudah mendominasi dan membanjiri pasar-pasar di Iran dan China juga selalu meminta diskon untuk pembelian minyak mentah Iran. 333 Rasionalitas Iran Meningkatkan Kerjasama Ekonomi dengan China Adapun rasionalitas Iran dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China di tengah embargo ekonomi Amerika Serikat terdiri dari beberapa faktor yaitu memanfaatkan sikap resistensi China terhadap AS terkait keputusan mengembargo Iran, kemajuan ekonomi China, dan China sebagai negara pengembang nuklir. Adapun penjelasan lebih mendalam akan di uraikan berikut ini : 1.
Sikap Resistensi China dalam Perspektif Iran Sikap resisten China terhadap Amerika Serikat terkait keputusan mengembargo Iran ditunjukkan dengan peran efektifnya dalam mendukung proyek nuklir Iran di saat Amerika Serikat tengah berusaha untuk menghentikan aktifitas nuklirnya. Sikap resisten yang ditunjukkan tidak hanya aktif mendukung program nuklir Iran namun selama ini Beijing tidak pernah setuju untuk mendukung
332
Baca Iran : Growing dependent on China dalam http://ukrainianweek.com/World/69796 333 Ibid 234
embargo ekonomi secara sepihak yang diberlakukan Amerika serikat terhadap Iran.334 Posisi China yang selalu menunjukkan sikap resisten untuk mengikuti kebijakan Amerika Serikat terkait embargo terhadap Iran menjadikan Beijing sangat menarik bagi Iran, oleh karenanya Iran menawarkan banyak kerjasama minyak dan gas kepada perusahaan energi China.335 Seyyed-Shamseddin Hosseini seorang mentri keuangan Iran dalam pertemuannya dengan Xie Xuren Menteri Keuangan China di konferensi Bank Dunia yang diadakan di AS mendukung China untuk mengambil kesempatan di negaranya di tengah memburuknya hubungan Iran dengan AS melalui ungkapannya : ―there are numerous fields for joint investments in the two countries and Chinese companies can invest in various projects in Iran such as refineries and petrochemical plants.‖336
Embargo ekonomi Amerika Serikat memberikan banyak kesempatan bagi Iran dan China untuk semakin meningkatkan kerjasama ekonomi kedua Negara. Iran tidak pernah ragu untuk mendekat ke China dengan meningkatkan kerjasama ekonomi khususnya di sektor energi.
334
Baca Andrew Jacobs, China Opposes Iran Sanctions Sought by U.S.dalam http://www.nytimes.com/2009/09/25/world/asia/25beijing.html?_r=0 (diakses 9 Juli 2013) 335 Baca The Nuclear Issue: The View From Beijing dalam http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/north-eastasia/b100%20The%20Iran%20Nuclear%20Issue%20The%20View%20from %20Beijing.pdf hal :7 336 China-Iran Foreign Relations dalam http://www.irantracker.org/foreignrelations/china-iran-foreign-relations (diakses 11 Desember 2013) 235
Lebih lanjut, Iran memanfaatkan sikap resisten China sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Teluk dengan memperkuat hubungan dengan ChinaSeperti laporan yang disampaikan oleh Mohammad Javad Mohammadizadeh seorang wakil presiden Iran dalam pertemuannya dengan Li Keqiang seorangwakil perdana mentri China, yang menyatakan bahwa Iran dan China: "stressed their support for the sovereignty and territorial integrity of the two countries, the peaceful resolution of differences, the avoidance of force and their opposition to unilateralism, while also emphasizing the multipolar nature of the world."337
Melalui penekanan terhadap prinsip kedaulatan dan non intervensi terhadap kedaulatan suatu Negara, Iran berharap China tidak akan mengikuti langkah Negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang menerapkan hukum domestik diatas hukum internasional seperti yang diterapkannya terhadap Iran dalam kasus nuklirnya. 2. Kemajuan Ekonomi China dalam Perspektif Iran Selain sikap resistensi China terhadap embargo ekonomi Amerika Serikat kepada Iran, kemunculan China sebagai kekuatan ekonomi baru dunia juga merupakan salah satu faktor penting dari kebijakan luar negeri Iran pada era Mahmud Ahmadinejad untuk memperluas hubungan dengan China diantaranya dengan menjadikan China sebagai mitra ekonomi yang strategis.
337
Dikutip dalam Iran and China to expand trade relations dalam http://www.payvand.com/news/12/apr/1001.html (diakses : 11 Desember 2013) 236
Hingga saat ini China merupakan tujuan pasar minyak terbesar Iran. Hal diatas senada dengan pernyataan Ali Akbar Saheli yang merupakan Menteri Luar Negeri Iran yang menyatakan bahwa hubungan Iran dan China dilandaskan pada: ―mutually complement each other. They have industry and we have energy resources‖.338
Kemajuan industri China yang pesat dan melimpahnya sumber energi minyak dan gas Iran merupakan inti kepentingan kerjasama kedua negara yang semakin meningkat. Oleh karenanya ketergantungan China akan pasokan minyak dari negaranya memberikan kesempatan bagi Iran untuk melewati embargo Amerika Serikat. Bagi Iran meningkatkan hubungan yang baik dengan China merupakan pilihan yang rasional di tengah semakin memburuknya hubungan Iran dengan negara-negara barat sebagai dampak dari kecurigaan mereka terhadap aktifitas nuklir yang tengah dikembangkannya bertujuan untuk membuat senjata nuklir. Iran berharap melalui kerjasama ekonomi yang massif antara Iran dan China dapat menjadikan embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap negaranya menjadi kurang efektif. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hossein Shariatmadari seorang editor Koran Iran Kayhan: ―Sanctions are not effective nowadays because we have many options in secondary markets, like China.‖339 338
Dikutip dari LIU jun and WU lei, 2010, Key Issues in China – Iran Relations dalam Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol 4, No 1, 2010, Institute for International Studies, Yunnan University dalam http://mideast.shisu.edu.cn/picture/article/33/f6/91/1c67de2f4f80bc2016e870 91b9f3/2eb09457-0465-4db0-9793-1609849e1087.pdf , hal :44 (diakses 4 Desember 2012) 237
Kebangkitan ekonomi China secara langsung memberikan konsekuensi pada semakin meningkatnya kebutuhan minyak mentah untuk menjalankan roda industrinya secara berkelanjutan. Keadaan tersebut dengan cepat dimanfaatkan oleh Iran untuk semakin mendekat ke China. Iran melihat China sebagai pilihan yang tepat untuk pasar minyaknya ditengah semakin meningkatnya isolasi dunia internasional terhadap negaranya. Embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran juga diikuti oleh sebagian besar sekutu barat seperti UE, Jepang, Korea selatan juga mulai memberikan hukuman terhadap Iran dengan mengakhiri atau mengurangi kerjasama ekonomi dengan negara Mullah. Iran memberikan respon dengan segera meningkatkan banyak kerjasama dengan China khususnya di sektor energi sebagaimana yang pernah disampaikan oleh menteri perminyakan Iran : ―Japan is our No. 1 energy importer due to historical reasons. . . but we would like to give preference to exports to China.‖ 340
Dalam hal ini Jepang pernah menjadi mitra dagang minyak yang penting bagi Iran namun tekanan yang terus dilakukan AS terhadap Jepang untuk ikut mendukung memberikan hukuman terhadap Iran, telah membuat Jepang mengurangi kerjasama dengan Iran. NamunIran masih memiliki pasar penting bagi minyaknya seperti China.
339
LIU jun and WU lei, Ibidhal : 46 Sino-Iran Relations Current Developments and Future Scenario dalam http://www.ips.org.pk/pakistan-and-its-neighbours/1094-sino-iranrelations-current-developments-and-future-scenario.html 238 340
3. China sebagai Negara Pengembang Nuklir dalam Perspektif Iran Sejak Iran memutuskan untuk terus mengembangkan teknologi nuklir, Iran terus aktif menjalin hubungan diplomasi nuklir terutama dengan negara-negara pengembang nuklir seperti China. Dalam upaya diplomatik tersebut Iran selalu menegaskan bahwa nuklir yang tengah dikembangkannya adalah untuk tujuan damai. Tercermin dalam pernyataan menteri luar negeri Iran Ali Akbar Salehi dalam pertemuannya dengan mentri luar negeri China Yang Jieci: ―We said we are ready to receive experts from China, nuclear experts, to come and visit our nuclear installations in Iran‖.341
Sampai saat ini China secara konsisten terus mendukung upaya Iran untuk memiliki teknologi canggih seperti teknologi Nuklir selama Teheran tetap berkomitmen pada aturan perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) dan mendorong Iran agar selalu bekerjasama dengan IAEA. Kerjasama yang baik antara Iran dan IAEA menjadi penting untuk mencegah penyebaran pengembangan senjata nuklir serta terjaminya hak secara legal untuk memiliki terknologi nuklir bertujuan damai bagi negara yang telah menandatangani kesepakatan non proliferasi nuklir (NPT).342 Upaya Iran dalam menggalang dukungan diplomasi dari China bertujuan untuk mencari perlindungan diplomatik di tengah berbagai masalah Internasional khususnya kontroversi program nuklirnya.
341
Dikutip dalam Iran Invites Big Trade Partner China to Visit Its Nuclear Sites dalam http://www.payvand.com/news/11/may/1244.html (diakses 11 Desember 2013) 342 Baca Adel El-Gogary,2008, hal : 151 239
Penutup Hingga saat ini program nuklir Iran masih menjadi sorotan internasional, Amerika Serikat dan sekutunya mencurigai Iran tengah mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan internasional. Isu kontroversial nuklirnya telah menghadapkan Iran pada 2 jenis sanksi, pertama sanksi dari Dewan Keamanan PBB melalui empat putaran resolusi sejak tahun 2006 hingga 2010, selanjutnya embargo ekonomi Amerika Serikat secara sepihak yang telah diterapkannya sejak tahun 1996 dibawah undangundang ILSA (the Iran and Libya Sanctions Act of 1996) yang kemudian diamandemen menjadi ISA (the Iran Sanctions Act) pada tahun 2006. Pada Juli 2010, Amerika Serikat kembali memperketat embargo ekonomi terhadap Iran dengan mengesahkan undangundang CISADA (the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act) yang merupakan perluasan embargo dari ISA. Embargo ekonomi telah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Iran karena banyak dari perusahaan-perusahaan barat dan Asia yang mengurangi bahkan mengakhiri kerjasama dengan Iran baik dalam hal perdagangan minyak maupun investasi di sektor energi. kenyataan ini mengharuskan Iran memainkan strateginya untuk tetap bisa bertahan di tengah embargo ekonomi Amerika Serikat salah satunya dengan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang dianggap musuh Amerika Serikat seperti China. Terdapat tiga faktor yang menjadikan Iran menetapkan pilihannya untuk mendekat dengan China sebagai upaya untuk memperlemah dampak embargo ekonomi Amerika Serikat yaitu pertama, Sikap resistensi China terhadap Amerika Serikat terkait embargo ke Iran, dalam hal ini Iran memanfaatkan sikap resistensi China terhadap Amerika Serikat dengan menolak untuk menjatuhkan embargo ekonomi sepihak kepada Teheran. Sikap 240
tersebut memberikan keuntungan bagi Iran untuk mendekat ke China sebagai upaya mendapatkan perlindungan diplomatik di tengah hubungan krisis Iran dan AS terkait kontroversi nuklir. Faktor kedua adalah kemajuan ekonomi China, pada abad ke 21 China muncul sebagai salah satu dari raksasa ekonomi Asia dengan pertumbuhan ekonominya yang begitu cepat. Disisi yang berbeda memburuknya hubungan Iran dengan barat terkait isu nuklir membuat Iran melihat kenyataan tersebut sebagai kesempatan bagi negaranya untuk bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan China terutama dalam hal ekonomi dan politik. faktor terakhir adalah China sebagai negara pengembang nuklir, Iran terus aktif menjalin hubungan diplomasi nuklir terutama dengan negaranegara pengembang nuklir seperti China sebagai bentuk upaya menggalang dukungan politik di tengah berbagai masalah Internasional khususnya kontroversi program nuklirnya. Daftar Pustaka Sumber buku, jurnal dan E-Book El-gogary, Adel.2007.Ahmadinejad The Nuclear Savior of Tehran; Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS & Zionis Depok. Pustaka IIMAN Muhammad, Ardison.2010, IRAN, Surabaya, Liris Cipto, Bambang.2011, Dunia Islam dan masa depan Hubungan Internasional di Abad 21,LP3M UMY Mas‘oed, Mohtar. 1990.Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Eby hara, Abubakar. 2011, Pengantar Analisa Politik Luar Negeri,Dari Realisme sampai Kontrativisme. Bandung, Nuansa Cendikia Annette, Freyberg-Inan.2004,What Moves Man; The Realist Theory of Internasional Relation and Its Judgment of Human Nature. Albany, State University of New York Press 241
Kegley W, Charles dan Blanton L, Shannon.2010-2011, World Politics Trend and Transformation, The University of Memphis Chow C, Gregory.2011,Memahami Dahsyatnya Ekonomi China, Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Ansari, Ali M,2008, Supremasi Iran; Poros Setan atau Superpower Baru? Edisi Terjemahan, Jakarta, Zahra Sumber dari Internet Iran-EU Agreement on Nuclear Programme dalam http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112 004.shtml Arti Selat Hormuz bagi Dunia, dalam http://news.liputan6.com/read/372858/arti-selat-hormuzbagi-dunia Kenneth Katzman, The Iran sanctions Act (ISA ) diakses dari http://fpc.state.gov/documents/organization/125939.pdf new U.S extraterritorial sanctions against Iran diakses dari http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowle dge/New%20US%20extraterritorial%20sanctions%20agains t%20Iran.pdf Tom Doggett, House passes Iran gasoline sanctions bill, dalam http://www.reuters.com/article/2009/12/16/us-usa-iransanctions-idUSTRE5BE61K20091216 UPDATE 2-Japan's Inpex quits Iran Azadegan oilfield project diakses dari http://www.reuters.com/article/2010/10/15/japan-iran-inpexidUSTOE69E04E20101015 Shell pulls out of Iran gas deal diakses dari http://royaldutchshellplc.com/2008/05/14/shell-pulls-out-ofiran-gas-deal-2/ 242
Spain's Repsol pulls out of Iran gas project diakses dari http://www.reuters.com/article/2010/06/28/iran-repsolidAFLDE65R0JE20100628 Statoil to stop investing in Iran diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7537132.stm S.Korea GS E&C says scraps $1.2 bln Iran gas deal diakses dari http://www.reuters.com/article/2010/07/01/gsec-iranidAFTOE66007020100701?sp=true Spencer Swartz, Lyondell Basell Will Quit Iran diaksesdarihttp://online.wsj.com/article/SB200014240527487 03447004575449463727514380.html Malaysia, China to develop Iran‘s Resalat oilfield diakses dari http://en.trend.az/regions/iran/1496396.html Chen Aizhu, Update 2- CNPC in Iran gas deal, beefs up Tehran team –source diakses dari http://in.reuters.com/article/2010/02/10/cnpciran-gas-idINTOE61909U20100210 Hasshem Kalantari, Thai, Chinese firms sign deals to develop Iran oil fields diakses dari http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=23151 Xiao Wan,CNPC to develop Azadegan oilfield, diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/business/200901/16/content_7403699.htm CNPC signs pact to develop South Azadegan oilfield diakses dari http://www.china.org.cn/business/200908/01/content_18247178.htm Sinopec in deal to explore Iran oil block diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/200606/22/content_622958.htm John W. Garver China‘s Iran Policies diakases dari http://www.uscc.gov/sites/default/files/4.13.11Garver.pdf 243
China-Iran Foreign Relations dalam http://www.irantracker.org/foreignrelations/china-iran-foreign-relations China‘s Growing Role In the Middle East: Implications for the Region and Beyond Gulf Research dalam http://cftni.org/full-monograph-chinasgrowing-role-in-me.pdf Iran and China to expand trade relations dalam http://www.payvand.com/news/12/apr/1001.html Iran Invites Big Trade Partner China to Visit Its Nuclear Sites dalam http://www.payvand.com/news/11/may/1244.html
244
Kebijakan Iran Mendukung Pemerintah Bashar Al-Assad Dalam Konflik Suriah Oleh : Tuniyati Pendahuluan Arab Spring menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari oleh beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Suriah. Aksi-aksi demonstrasi dan pemberontakan yang menuntut presiden Bashar alAssad mundur dari kursi kepemimpinannya bergejolak di Suriah, yang kemudian mencapai puncaknya pada Maret 2011 dan berkembang menjadi bentrokan bersenjata. 343 Sejak saat itu Suriah dipenuhi pertumpahan darah karena perselisihan antar kelompok oposisi dan pemerintah yang tidak kunjung berhenti. Tindakan keras dan represif pemerintah kepada pemberontak dan masyarakat yang terus menuntut Bashar mundur, serta serangan dan perlawanan kelompok pemberontak kepada pihak pemerintah membuat ratusan ribu jiwa menjadi korban. Dibanding negara-negara Timur Tengah lain yang terlebih dahulu mengalami badai revolusi seperti Libya, Tunisia, Irak, dan Mesir, pemerintahan Bashar menjadi rezim yang relatif lebih lama bertahan dari upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menggulingkan kepemimpinannya. Bahkan sampai saat ini, Bashar masih tetap menduduki posisi presiden Suriah. Konflik yang bertahan lama ini mensinyalir adanya keterlibatan negara lain, 343
Annan kritik dunia internasional terkait konflik Suriah, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/0 9/120914_annan_syria_shamefulepisode.shtm l, di akses pada tanggal 20 September 2012. 245
terlebih ketika adanya peningkatan persenjataan yang dimiliki pemberontak dan pemerintah. Sebagai negara yang sudah sejak lama menjalin kedekatan dengan pemerintah Suriah, Iran menunjukkan responyang berbeda dengan sebagian besar negara lain terhadap konflik Suriah. Selain itu sikap resmi Iran juga berbeda ketika merespon kasus di Mesir, Libya, dan Bahrain. Dalam kasus Mesir, Libya, dan Bahrain, Iran mendukung upaya masyarakat negara-negara tersebut yang menuntut adanya perubahan rezim otoriter, akan tetapi dalam kasus Suriah, Iran mendukung rezim otoriter Bashar Al-Assad. Dukungan-dukungan tersebut ditunjukkan dengan beberapa bantuan yang diberikan Iran termasuk dukungan ekonomi, senjata dan militer.Maka menjadi untuk menelisik alasan dukungan Iran kepada Bashar al-Assad dalam konflik Suriah. Dukungan Iran kepada Pemerintahan Bashar dalam Konflik Suriah Konflik yang berkepanjangan di Suriah tentunya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Suriah. Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang terus memburuk akibat konflik yang terus berkecamuk, Iran memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Suriah untuk mengatasi kesengsaraan ekonomi dan membantu Suriah melewati sanksi pelarangan ekspor minyak dengan membuka koridor melalui Irak yang kemudian ditransfer ke Iran.344 Pada tanggal 15 Juli 2011 Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei menyatakan dukungannya untuk sebuah proposal dari Pusat Penelitian Strategis Iran (CSR) untuk menyediakan dana
344
Ephraim Kam, The Axis of Evil in Action: Iranian Support for Syria,INSS Insight No. 372, October 10, 2012, hal. 2. 246
sebesar US $ 5.8 milliar untuk bantuan ke Suriah.345 Selain itu pada 25 Juli 2011, Iran, Irak dan Suriah menandatangani perjanjian gas alam sebesar $ 10 miliar.346 Iran juga telah beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintahan Suriah untuk menanggulangi krisis yang terjadi. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan Iran seperti yang dilansir harian berita IRNA, Iran mengirimkan bantuan obat-obatan, selimut, tenda serta peralatan medis lainnya kepada Suriah seberat 15 ton.347 Bahkan wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan Iran kepada Suriah sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Kementrian Luar Negeri dalam kelanjutan dukungan politik Iran kepada Suriah.348 Iran dan Suriah menandatangani dua nota kesepahaman dalam sektor ekonomi. Iran akan memberikan teknik listrik dan peralatan senilai 50 juta euro ke Suriah dalam waktu 20 bulan. Serta membuka batas kredit 1 miliar euro antara bank pembangunan
345
Tehran ready to give Syria $5.8 billion, Reuters, 15 Juli 2011, diakses dari http://news.yahoo.com/tehran-ready-syria-5-8-billion-report141048288.html pada tanggal 6 Mei 2013. 346 ―Iraq, Iran sign natural gas agreement,‖ AFP, 25 Juli 2011, diakses dari http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gvzWs8kqDopapq C3Tc2O2zyYttiw?docId=CNG.bdfd412c79e6299f9001bd03821c3cad.331 pada tanggal 1 Mei 2013. 347 IR Iran's 2nd aid consignment arrives in Syria, diakses dari http://old.irna.ir/News/Economic/IR-Iran_s-2nd-aid-consignment-arrivesin-Syria/80042279, pada tanggal 30 November 2012. 348 Dukungan Iran untuk Suriah tak Tergoyahkan, diakses dari http://indonesian.irib.ir/sosial/-/asset_publisher/r5EW/content/id/5035820, pada tanggal 1 Desember 2012. 247
Ekspor Iran dan bank Dagang Suriah menrut TV Nasional Iran IRIB untuk transaksi bersama.349 Ada banyak resiko yang didapatkan Iran dengan tetap mendukung Bashar.Produk-produk Iran mendapat pemboikotan dari Kuwait karena mendukung rezim Suriah. Setidaknya sembilan dari 50 serikat konsumen dari negara teluk mengumumkan bahwa mereka telah menyingkirkan produk-produk Iran sebagai protes atas dukungan Teheran kepada presiden Bashar Al-Assad. Sekitar 70 persen dari 1,2 juta penduduk Kuwait yang berfaham Sunni marah atas serangan pemerintah Suriah terhadap pihak oposisi yang juga menganut faham Sunni dan rezim Assad juga didukung oleh Iran dan Hizbullah.350 Selain itu Iran juga mendapatkan pemutusan hubungan diplomatik dari Kanada. Kanada menutup kantor kedutaannya di Iran dan meminta Iran menarik para diplomatnya dari negara tersebut. Pemerintahan Kanada menyatakan bahwa tindakan ini didasari atas penolakan terhadap sikap Iran yang terus mendukung Bashar.351 Menteri Luar Negeri Saudi Saud al-Faisal menyebut campur tangan Teheran dalam krisis yang sedang berlangsung di Suriah berbahaya dan mengatakan bahwa negaranya tidak dapat
349
Suriah dan Iran tanda tangani kerjasama ekonomi, diakses dari www.wartanews.om/timur-tengah/0d5474f-3327-e2a8-51c40f4f29fe73cd/suriah-dan-iran-tandatangani-kerjasama-ekonomi , pada tanggal 20Juli 2013. 350 Kuwait boikot produk Iran karena mendukung rezim Suriah, diakses dari http://suararepublika.co/berita-utama/kuwait- boikot-produk-iran-karenamendukung-rezim- suriah/# , pada tanggal 20 Juli 2013. 351 Kanada tutup kantor kedutaannya di Iran, diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120907_kanadatutupkeduat aniran.shtml , pada tanggal 20 Juli 2013. 248
tinggal diam. Arab Saudi telah menyuplai senjata kepada pemberontak.352 Akibat konflik, PDB Suriah telah menyusut hampir 30% dari $ 55 miliar menjadi $ 37 miliar, nilai pound Suriah juga menurun dari 47 syp menjadi 62 syp per dolar. Suriah juga menerima sanksi ekonomi dari Liga Arab sejak November 2011 yang disetujui 22 negara anggota Liga Arab.Sanksi perekenomian tersebut termasuk pemutusan hubungan dagang antara negara Arab dengan Suriah dan penghentian transaksi keuangan dengan Bank Sentral Suriah. 353 Dengan pekonomian Suriah yang terus merosot, menjalin kerjasama dengan Suriah bukanlah hal yang menguntungkan bagi Iran. Kerjasama tersebut dapat menimbulkan resiko kerugian yang besar bagi Iran, akan tetapi Iran tetap menjalin kerjasama dengan pemerintahan Suriah. Selain itu hubungan Iran dengan negara-negara Arab Teluk mengalami keterpurukan. Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Bahrain menutup kantor-kantor Kedutaan Besar mereka di Damaskus.354 Dalam dukungan militer dan senjata, awalnya, Iran memberikan bantuan teknis kepada pasukan keamanan Assad berupa sistem pengawasan elektronik, yaitu teknologi yang dirancang untuk menganggu komunikasi para demonstran melalui media sosial dan memberikan bantuan materil berbahaya yang dapat 352
Arab Saudi Kecam keterlibatan Irandan Hizbullah di Suriah, diakses dari www.voaindonesia.om/ontent/arab-saudi-keam-keterlibatan-iran-danhizbullah-di-suriah/1688831.html , pada tanggal 10Juli 2013. 353 Liga Arab Jatuhkan Sanksi Ekonomi untuk Suriah, diakses dari www.tempo.co/read/news/2011/11/28/115368701/Liga-Arab-JatuhkanSanksi-Ekonomi-untuk-Suriah , pada tanggal 20 Juli 2013. 354 Ekonomi Suriah Kian Lemah, diakses dari http://internasional.kompas.com/read/2012/03/17/03424943/Ekonomi.Suriah .Kian.Lemah , pada tanggal 25 Juli 2013. 249
digunakan untuk mengendalikan demonstrasi. 355 Setelah pertemuan antara Komandan Pasukan Qods Qassem Suleimani dan Deputi Wakil Presiden Suriah untuk Urusan Keamanan Muhammad Nasif Kheirbek yang dilaksanakan pada bulan Juni 2011, Iran setuju menyediakan $ 23.000.000 ke Syria untuk pembangunan pangkalan militer di Latakia, dalam rangka memfasilitasi pengiriman langsung senjata dari Iran ke Suriah.356 Iran menyediakan persenjataan, amunisi dan personil khusus untuk membantu Bashar.357 Pada bulan Agustus 2012 ada 48 warga Iran diculik di dekat Damaskus mengungkapkan Personil IRGC-GF telah beroperasi di Suriah.358 Iran juga mengirimkan 150 pasukan elit Garda Revolusi ke Suriah untuk membantu rezim Bassar AlAssad.Ratusan ton peralatan militer termasuk senjata dan roket melalui koridor udara yang telah ditetapkan antara Damaskus dan Teheran juga telah dikirim oleh Iran.359
355
Iran helping Assad to put down protests: officials, diakses dari http://www.reuters.com/article/2012/03/23/us-Iran-syria-crackdownidUSBRE82M18220120323 pada tanggal 6 April 2013. 356 Iran agrees to fund Syrian military base,‖ The Telegraph, 13 Augustus 2011, diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/Iran/8699077/Ira n-agrees-to-fund-Syrian-military-base.html pada tanggal 1 Mei 2013. 357 George Joffé, The Regional Implications of the Conflict in Syria, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, May 2012, hal. 2. 358 Will Fulton, Joseph Holliday and Sam Wyer, Iranian Strategy in Syria, Institute for the Study of War, Mei 2013, hal 11. 359 Iran sends elite troop to aid Bashar Al-Assad regime in Syiria, diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/Iran/9526858/Ira n-sends-elite-troops-to-aid-Bashar-al-Assad-regime-in-Syria.html, pada tanggal 30 September 2012. 250
Identitas Syiah Iran dan Syiah Pemerintahan Bashar al-Assad Kaum Syiah percaya bahwa pemerintahan yang sah untuk seluruh masyarakat Islam, bisa turun hanya melalui ahlul-bait yaitu keluarga dari Nabi Muhammad, sedangkan menurut Sunni tidak harus dari keluaga Nabi.360 Hal inilah yang mendasari perbedaan Sunni dan Syiah. Pemikiran dan ajaran-ajaran Syiah yang dianggap menyimpang, membuat kekhawatiran akan adanya penyusupan imam-imam Syiah ke dalam kekhalifahan Sunni. Kekhawatiran ini memaksa kekhalifahan Umayah dan Abasiyah memenjarakan dan membunuh imam-imam Syiah.361 Syiah dianggap sebagai sumber dari segala kejahatan. Kaum Syiah dianggap sebagai kaum pembangkang atas kebenaran. Setelah bangsa Mongol menggulingkan Bagdad dan menghancurkan kekhalifahan Abasiyah, serangan terhadap Syiah semakin menjadi-jadi. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, Syiah tumbuh dengan pandangan sempit dan tertutup. Sering menyembunyikan keyakinan aslinya dengan cara berpura-pura (taqqiya). Imam Syiah yang keenam telah menetapkan kewajiban bertaqiya bagi orang Syiah untuk menyelamatkan keyakinan mereka. 362 Pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum Syiah semakin memperdalam jurang penolakan atas otoritas Sunni. Seiring dengan tekanan dan hukuman yang dijatuhkan, selama kekuasaan dinasti Umayah dan Abasiyah banyak anggota keluarga imam melarikan diri dan mencari tempat perlindungan jauh menyebar ke setiap sudut Iran sampai India.Penderitaan para imam membekas di kalangan 360
Mehrzad Boroujerdi, Comparative Government and Politic ;Iran Briefing Paper, Syracuse University, New York ,2005, hal.11. 361 Vali Nasr, Kebangkitan Syiah: Islam Konflik dan Masa Depan, judul asli ; The Shia Revival, terjemahan M. Ide Murteza, Jakarta, Diwan Publishing, 2007, hal. 55. 362 Ibid, hal. 56-57. 251
kaum Syiah atas doktrin kesyahidan. Kaum Syiah sangat mempercayai bahwa kesyahidan adalah jalan tertinggi dalam keimanan.363 Pasca revolusi, kebijakan luar negeri Iran bertujuan untuk memajukan kepentingan nasiolnalnya dan mempromosikan agenda sektarian Syiah.364 Penekanan Ayatollah Khomeini pada Komponen Islam dan keinginan untuk mengekspor revolusi ke negara Arab menjadi prioritas. Hampir semua faksi pemerintah setuju bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri Iran adalah untuk menyebarkan pesan Islam kepada seluruh Muslim di dunia dengan harapan mereka akan menjalankan revolusi mereka sendiri. 365 Rezim Islam Iran berupaya untuk menyebarkan ideologi agama Syiah ke seluruh dunia Muslim.366 Seperti halnya Syiah Iran, Alawite yang juga meyakini Ali sebagai pemimpin yang berhak pasca wafatnya Nabi Muhammad, ditindas secara brutal oleh pemerintahan Sunni Ottoman. Karena umumnya populasi Sunni Suriah menolak Alawite sejak kelompok ini menetap di Jabal Ansariyya di sekitar Latakia pada abad kesepuluh. Pemerintah memaksa kelompok Alawite untuk keluar dari negara karena dianggap sebagai kelompok yang sering membuat kekacauan dan dianggap menyimpang. Tidak hanya menjadi minoritas, Alawite juga menjadi masyarakat yang terpinggirkan secara sosial dan budaya di Suriah.
363
Ibid, hal. 60. Moshe Ma‘oz, The ―Shi‘i Crescent‖: Myth and Reality, Number 15, The Saban Center for Middle East Policyat the Brookings Institution, November 2007,hal. 2. 365 Ely Karmon, Ph.D.,2008, op cit, hal. 12-13. 366 Ibid, hal. 5 252 364
Setelah Hafiz al-Asad berkuasa pada tahun 1970, sekte Syiah Alawite mendominasi pemerintahan Suriah. 367 Dominasi sekte Alawite yang hanya berjumlah 13 % 368 dari seluruh penduduk Suriah, memicu kecemburuan dari mayoritas masyarakat Sunni Suriah. Dampaknya, pada akhir 1970-an mayoritas Arab Sunni di Suriah melakukan penuntutan serta penolakan kepada rezim Suriah. Melihat penolakan tanpa henti dari kaum Sunni, rezim Alawite Suriah berusaha mengamankan kepemimpinan mereka. Pada tahun 1973, delapan puluh tokoh agama Alawite mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa Alawite termasuk dalam Syiah Imamiyah yang menganut ajaran Ali dan Al-Quran. Sejalan dengan para tokoh Alawite, pada tahun 1973,Imam Syiah Lebanon yang terkemuka, Musaas-Sadr, yang menjadi Dewan Tertinggi Islam Syiah Libanon, menegaskan bahwa Alawitemerupakan salah satu doktrin ajaranSyiah.369 Menyusul pernyataan Musa as-Sadr, Khomeini juga memberikan fatwa bahwa Alawite adalah Syiah. 370 Dalam menjaga keberlangsungan kekuasaannya, rezim Assad dibangun atas empat pilar yang terdiri dari; kekuasaan ditangan klan Assad, mempersatukan kaum minoritas Alawite, mengontrol seluruh aparatur militer-intelejen dan monopoli partai Ba‘ath atas sistem
367
George Friedman,Syria Iran and the Balance of Power in the Middle East , STRATFOR diakses dari, http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syriairan-and-balance-power-middle-east ,pada tanggal 10 Mei 2013. 368 Amir M. Haji-Yousefi,Whose Agenda Is Served by the Idea of a Shia Crescent? , Turkish Journal of International Relations, Volume 8, No. 1, Spring 2009,hal . 7. 369 Martin Kramer, Syria‘s Alawis and Shi‗ism, Shi‘ism, Resistance, and Revolution, Boulder Colorado, Westview Press, 1987, diakses dari http://www.geocities.com/martinkramerorg/Alawis.htm , pada tangal 10 Mei 2013. 370 Vali Nasr, 2006, op cit, hal 102. 253
politik.371 Pijakan empat pilar ini juga diperkokoh dengan diberlakukannya undang-undang darurat. Undang-undang darurat ini menjadi senjata yang digunakan untuk meredam, menekan kekuatan-kekuatan lain, terutama kekuatan politik dan partisipasi politik yang akan muncul. Pada tahun 2004, Bashar mengerahkan kekuatan militernya untuk menumpas protes etnis kurdi yang memakan korban jiwa. 372 Posisi militer Suriah berada di bawah komando Bashar dan ada di bawah hegemoni kaum alawite.Kaum alawite menguasai militer Suriah secara menyeluruh. Dari 200.000 tentara karier militer Suriah, sekitar 70% adalah Alawite. Garda Repulik dipimpin oleh adik Bashar yakni Maher Al-Assad, dan semua anggota Garda Repulik adalah Alawite.Angkatan Darat Suriah yang dibagi menjadi tiga korps, dan dua korpsnya dipimpin oleh Alawite.Intelejen angkatan udara pun juga dikuasai oleh orang-orang Alawite.373 Analisis Alasan Dukungan Iran terhadap Pemerintahan Bashar Menggunakan Asumsi Dasar Konstuktivis Iran pasca revolusi, telah merubah sistem pemerintahan negaranya berdasarkan nilai-nilai islam Syiah. Perubahan ini disepakati oleh hampir sebagian besar masyarakat Iran yang telah mengalami ketidaknyamanan dengan sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Pahlevi. Bentuk pemerintahan yang baru sebagai Republik Islam Iran dengan dasar pemikiran Syiah, merupakan pemahaman dasar yang dimiliki Iran tentang dirinya (private knowledge). Privat knowledge yang dimiliki Iran, menjadi elemen dasar untuk mendefinisikan lingkungan dan kepentingan nasionalnya 371
Ibid, hal. 78. Ibid hal. 80-81. 373 Ibid hal. 85-86. 372
254
sebelum ia terjun ke dalam proses interaksi. Sebagai sebuah negara Syiah yang berada di wilayah regional yang sebagian besar negaranegara di kawasan sekitarnya terdiri dari mayoritas dan dipimpin oleh kalangan Sunni, Iran mendefinisikan kepentingan nasionalnya untuk menyebarkan ideologi dan pengaruh Syiah di dunia muslim khususnya wilayah Timur Tengah. Pasca revolusi, Suriah yang dipimpi oleh rezim Syiah Alawite, merupakan negara Timur Tengah pertama yang mengakui kedaulatan baru pemerintahan Iran. Sebelumnya, pada saat Iran masih berada di bawah pimpinan Pahlevi dan belum berubah identitas menjadi negara Syiah, Suriah dan Iran merupakan negara yang bermusuhan. Akan tetapi hubungan tersebut berubah total pasca terjadinya revolusi. Ketika terjadi perang Irak-Iran 1980, Suriah menunjukan dukungannya kepada Iran dengan membantu Iran dalam perang tersebut. Iran dan pemerintahan Suriah yang sama-sama merupakan rezim Syiah, yang berada di tengah dominasi negara-negara Sunni saling memberikan sinyal positif yang berdasarkan definisi pandangan masing-masing negara satu sama lain. Saat Suriah memberikan dukungan kepada rezim baru Iran, Iran menunjukan aksi yang sama pula dengan mendukung Suriah pada saat Israel akan dikabarkan menyerang Suriah, Iran secara tegas menyatakan dukungannya kepada rezim Suriah. Cara di mana satu negara memandang negara-negara lain, berdasarkan perilaku masa lalu dan kondisi hubungan antara pemerintah yang bersangkutan, mempengaruhi kebijakan atau tindakan negara dalam merespon tindakan negara yang lain. Melalui beberapa interaksi yang terjadi antara Iran dan rezim Suriah, maka terciptalah apa yang dinamakan dengan role identity, yang merupakan definisi negara tentang dirinya di dasarka pada definisi negara lain. Iran melihat rezim Suriah yang dipimpin oleh 255
rezim Syiah yang sejak awal perubahan sistem pemerintahan di Iran, memberikan dukungan dan pengakuan, memperlakukan Iran sebagai temannya, membuat Iran mendefinisikan rezim Suriah sebagai temannya.Sebagai teman, Iran juga memberikan dukungan dan menunjukan hubungan positif kepada rezim Suriah. Sebagai negara Syiah mereka memiliki identitas dan kepentingan yang sama, sehingga mereka menjalin hubungan yang baik untuk saling mendukung pencapaian kepentingan mereka. Jadi kebijakan Iran untuk mendukung itu bukan semata-mata didasari oleh kepentingan material, tetapi dibentuk dan berasal dari proses interaksi yang terjadi antar keduanya. Pendefinisian Iran dan rezim Suriah terhadap satu sama lain tersebut, kemudian membuat keduanya merumuskan kepentingan dan tindakan selanjutnya. Penjelasan-penjelasan di atas lah yang kemudian menghasilkan kedekatan antara Iran dan rezim Suriah. Konstruktivis percaya bahwa hubungan antar negara bergantung pada cara bagaimana identitas dibangun;supra-state identitas atau identitas nasional. Seperti identitas Syiah yang bersaing dengan identitas negara di Timur Tengah. 374 Identitas rezim Suriah yang Syiah Alawite lebih menonjol dari pada identitas sebagai negara Suriah dalam hubungannya dengan Iran. Alexander Wendt menyatakan bahwa identitas merupakan basis atau dasar dari kepentingan. 375 Sebagai negara dengan identitas Syiah, Iran memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan pengaruh dan mempertahankan keberadaan Syiah. Iran merupakan negara 374
Raymond Hinnebusch: ‗Introduction: The Analytical Framework‘ in Hinnebusch and Ehteshami (eds.): The Foreign Policies of Middle East States. 2002, hal. 2 dalam Mari Luomi, Sectarian Identities or Geopolitics?, The Finnish Institute of International Affairs, 2008, hal. 28. 375 Alexander Wendt,.Anarchy is What State Make of It: The Social Constructruction of Power Politics. International Organization, Vol 46, No. 2 (Spring, 1992). 256
yang berhasil mendirikan negara Syiah pertama di dunia, memiliki tugas utama untuk menyebarkan, memperluas serta mempertahankan keberadaan Syiah di dunia. Identitas menentukan kepentingan dan kepentingan menentukan bentuk tindakan ataupun kebijakan dari aktor untuk merespon kondisi disekitarnya. Konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya dipandang sebagai konfik domestik oleh Iran. Lebih dari itu, konflik Suriah dimaknai sebagai perang suci antara Syiah dan Sunni. Kelompok pemberontak dan oposisi yang merupakan kaum Sunni yang mendapat dukungan dari beberapa negara Sunni Timur Tengah berusaha keras untuk menjatuhkan rezim Bashar yang Alawite. Rezim Alawite merupakan salah satu sekte Syiah mendapatkan dukungan Iran untuk mempertahankan kekuasaannya. Kondisi rezim Bashar yang merupakan sekutu Syiah Iran dan memiliki hubungan dekat yang sudah terjalin lama sejak revolusi Iran, sedang berada di ujung tanduk kekuasaannya. Iran tentu saja tidak akan tinggal diam merespon kondisi tersebut. Selain mengancam kepentingan Iran untuk menyebarkan pengaruh Syiah terutama di Timur Tengah dengan tidak mengabaikan beberapa alasan faktor material seperti ekonomi, Iran akan kehilangan sekutu Syiahnya di Suriah yang juga menghubungkan Iran dengan kelompok Syiah Hizbullah di Libanon yang merupakan kelompok yang berhasil memperluas pengaruh Syiah di Libanon. Dukungan Iran yang mencakup dukungan ekonomi, senjata dan militer kepada rezim Bashar, menjadi upaya Iran untuk mempertahankan kekuasaan Syiah di Suriah. Sejarah menjadi kelompok yang terpingirkan dengan penuh tekanan dan penindasan oleh kaum Sunni menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Syiah. Kejatuhan rezim Bashar, akan membawa kemenangan bagi kaum oposisi yang Sunni yang akan berdampak pada perubahan rezim 257
kekuasaan di Suriah. Bukan lagi rezim Alawite, melainkan rezim Sunni. Dalam kasus ini, norma-norma yang terdapat dalam ajaran Syiah menjadi salah satu dasar untuk mendukung pemerintahan Syiah Alawite Suriah yang sedang menghadapi ancaman kejatuhan. Norma tersebut muncul dari interaksi-interaksi antara aktor yang kemudian membuat kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang akan mereka jalankan. Norma yang ada dalam syiah, muncul dari hasil interaksi perjalanan masa lalu mereka yang didasari penderitaan dan penindasan oleh kaum Sunni sehingga mereka menekankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan Syiah yang sangat tinggi. Penderitaan Syiah menjadi pemersatu bagi negara-negara Syiah untuk mempertahankan keberadaan mereka. Norma kaum Syiah sebagai masyarakat yang satu yang ketika diantara mereka sedang mengalami kondisi yang sulit, terlebih mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup mereka, maka mereka harus memberikan bantuannya. Hal ini dilakukan karena Aktor akan cenderung berperilaku sesuai norma yang disepakati bersama. Sejarah perbedaan Syiah dan Sunni yang memunculkan konflik mendalam diantara keduanya, dan keyakinan akan sistem politik yang benar antara Syiah dan Sunni yang hingga saat ini masih berbeda, serta cita-cita politik Syiah untuk menciptakan kembali kepemimpinan yang sesuai menurut mereka sampai pada kehadiran Imam Mahdi yang mereka yakini pada akhir zaman akan datang untuk mengembalikan pesan kebenaran, sehingga sampai pada saat Imam Mahdi akan benar-benar datang, mereka harus menjaga keyakinannya. Syiah meyakini tujuan diturunkannya Nabi Muhammad akan terwujud melalui pemimpin imam terakhir. Dalam masa penungguan hadirnya Imamm Mahdi, kaum Syiah akan terus berusaha untuk mempertahankan ajaran dan keberadaan mereka. 258
Hidup di tengah mayoritas Sunni, membuat mereka harus mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan agar dapat menyebarkan ajaran dan keberadaan kaum Syiah. Keberlangsungan Rezim Bashar merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan keberadaan kaum Syiah khususnya di Suriah. Dengan keberadaan tersebut, mereka tetap dapat menyebarkan ajaran-ajaran Syiah. Apabila rezim jatuh dan digantikan Sunni maka akan menjadi sulit bagi kaum Syiah untuk berada di Suriah berdasarkan pada historis mereka sebelum Alawite menjadi penguasa Suriah. Konstruktivis menekankan bahwa aktor sosial bertindak bukan hanya berpijak pada kepentingannya sendiri, akan tetapi juga berdasarkan pada nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Syiah mempercayai, menyerah musuh dari rezim Syiah, baik muslim ataupun non muslim adalah tugas suci.376 Keyakinan ini menjadi acuan bagi Iran untuk mendukung rezim Bashar. Bagi kaum Syiah, perjuangan untuk tugas suci merupakan pencapaian tertinggi dalam kehidupan. Dengan identitasnya sebagai negara Islam Syiah , Iran memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelindung bagi upaya mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Syiah, termasuk di Suriah. Iran mengemban tugas sebagai titik episentrum persatuan umat Syiah.377 Oleh karena itu Iran juga harus melindungi keselamatan kaum Muslim, dalam hal ini tentu saja muslim Syiah 376
Ely Karmon, 2008, op cit, hal. 12. Said Said Amir, 2009, After Khomeini: Iran under His Successors. NewYork.Oxford University Press.Guillaume, op cit. 377
259
Suriah yang sedang menghadapi ancaman terhadap keberadaaan dan keberlangsungan hidup serta kekuasaannya, sehingga menjadi keharusan bagi Iran untuk mendukung pemerintahan Bashar dalam konflik Suriah. Kesimpulan Kebijakan Iran mendukung pemerintahan Bashar dalam konflik Suriah, tidak hanya didasari oleh kepentingan yang bersifat materil saja misalnya ekonomi, melainkan ada kepentingan yang bersifat ideasional seperti persamaan identitas Syiah. Persamaan identitas sebagai kaum Syiah dengan berbagai sejarah dan norma yang terkandung di dalamnya menjadi alasan Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad dalam konflik Suriah. Konflik Suriah dimaknai Iran tidak hanya sekedar konflik domestik Suriah, melainkan sebagai perang yang terjadi antara Sunni dan Syiah. Dalam keyakinan dan norma-norma yang ada dalam ajaran Syiah, maka Iran harus mendukung Bashar untuk tetap mempertahankan kekuasaan Syiah di Iran. Daftar Pustaka Buku Arjomand, Said Amir, 2009, After Khomeini: Iran under His Successors. NewYork.Oxford University Press. Guillaume. Chubin, S., and Tripp, C., Iran and Iraq at War, 1988, London, I.B. Tauris & Co. Ltd. Ehteshami, Anoushiravan, and Hinnebusch, Raymond A., Syria and Iran :Middle Powers in a Penetrated Regional System, 1997, London, Routledge. Husayn Tabatabai, Muhammad, Shi‘te Islam,terjemahan Seyyed Hossein Nasr, State University of New York Press, 1975. Kuncahyono, Trias, Dari Damaskus ke Baghdad, 2004, Jakarta, 260
Kuncahyono,Trias ,Musim Semi di Suriah, 2013, Jakarta, KOMPAS. Ma‘oz, Moshe, The ―Shi‘i Crescent‖: Myth and Reality,Number 15, The Saban Center for Middle East Policyat the Brookings Institution, November 2007. Nasr, Vali, Kebangkitan Syiah: Islam Konflik dan Masa Depan, judul asli ;The Shia Revival, terjemahan M. Ide Murteza, Jakarta, Diwan Publishing, 2007 Rahman, Mustafa Abd., 2003, Iran Pasca Revolusi, Kompas Media Nusantara, Jakarta. Wendt, 1999, Social Theory of International Politics, Cambrige, Cambrige University Press. Jurnal Alexander Wendt,.Anarchy is What State Make of It: The Social Constructruction of Power Politics. International Organization, Vol 46, No. 2 (Spring, 1992). Amir M. Haji-Yousefi,Whose Agenda Is Served by the Idea of a Shia Crescent? , Turkish Journal of International Relations, Volume 8, No. 1, Spring 2009. Anoushiravan Ehteshami and Raymond A. Hinnebusch, Syria and Iran :Middle Powers in a Penetrated Regional Sistem, 1997, London, Routledge, hal. 95. RobinWright and Peter Baker, ―US-Syria Tensions Escalate,‖ The Washington Post, 16 Februari 2005. Degang Sun, Brothers Indeed: Syria-Iran Quasi-alliance Revisited, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 3, No. 2, 2009. Ely Karmon, Ph.D.,Iran-Syria-Hizballah-Hamas; A Coalition Against Nature Why Doesit Work?, Volume 1, Issue 5, Mei 2008. 261
Ephraim Kam, The Axis of Evil in Action: Iranian Support for Syria,INSS Insight No. 372, October 10, 2012. George Joffé, The Regional Implications of the Conflict in Syria, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, May 2012. RobinWright and Peter Baker, ―US-Syria Tensions Escalate,‖ The Washington Post, 16 Februari 2005. Will Fulton, Joseph Holliday and Sam Wyer, Iranian Strategy in Syria, Institute for the Study of War, Mei 2013. Internet : Annan kritik dunia internasional terkait konflik Suriah,
Arab Saudi Kecam keterlibatan Irandan Hizbullah di Suriah, diakses dari <www.voaindonesia.om/ontent/arab-saudi-keamketerlibatan-iran-dan-hizbullah-di-suriah/1688831.html> Dukungan Iran untuk Suriah tak Tergoyahkan, diakses dari Ekonomi Suriah Kian Lemah, diakses dari Iran agrees to fund Syrian military base,‖ The Telegraph, 13 Augustus 2011, diakses dari Iran helping Assad to put down protests: officials, diakses dari ―Iraq, Iran sign natural gas agreement,‖ AFP, 25 Juli 2011, diakses dari
Ws8kqDopapqC3Tc2O2zyYttiw?docId=CNG.bdfd412c79e6 299f9001bd03821c3cad.331> Seperempat Penduduk Suriah Menderita Kemiskinan, diakses dari Iran sends elite troop to aid Bashar Al-Assad regime in Syiria, diakses dari Tehran ready to give Syria $5.8 billion, Reuters, 15 Juli 2011, diakses dari IR Iran's 2nd aid consignment arrives in Syria, diakses dari Kuwait boikot produk Iran karena mendukung rezim Suriah, diakses dari Liga Arab Jatuhkan Sanksi Ekonomi untuk Suriah, diakses dari <www.tempo.co/read/news/2011/11/28/115368701/Liga-ArabJatuhkan-Sanksi-Ekonomi-untuk-Suriah> Martin Kramer, Syria‘s Alawis and Shi‗ism, Shi‘ism, Resistance, and Revolution, Boulder Colorado, Westview Press, 1987, diakses dari United States Institute of Peace, Syria‘s Alliance with Iran, Washington D.C., USI Peace Briefing, May 2007, hal. 2, diakses dari
Mitos Perseteruan Iran-Amerika Oleh: Gonda Yumitro
Pendahuluan Pada akhir bulan November 2013 lalu, Amerika membuat kesepakatan rahasia dengan Iran terkait penyelesaian konflik Suriah. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk mempertahankan rejim Bashar Al Ashad dan Amerika siap mendukung program pengayaan uranium (untuk nuklir) yang dilakukan Iran378. Berita ini tentu menyakitkan bagi para pejabat Saudi. Mereka mulai menyadari bahwa persahabatan yang selama ini dibangun oleh Amerika tidak murni melainkan menyimpan berbagai kepentingan tersembunyi. Karakter asli Amerika mulai terlihat dan para pejabat Saudi bersiap-siap untuk mengambil jalan sendiri yang berbeda dengan pilihan Amerika dalam menyikapi perang Suriah dan isu nuklir Iran379. Kejadian ini menarik dibahas mengingat selama ini posisi Amerika sekan-akan berfihak kepada bangsa Arab. Bahkan tidak sedikit di antara orang Syiah yang menggunakan argumen penentangan Iran terhadap Amerika dan kedekatan Saudi dengan negara Paman Sam ini sebagai dalih untuk mencari simpati di kalangan kaum muslimin. Untuk itu paper ini akan membongkar mitos tersebut, dan membuktikan bahwa Iran dan Amerika
378
Http://Www.Haaretz.Com/News/Middle-East/1.564182 Http://Www.Telegraph.Co.Uk/News/Worldnews/Middleeast/Saudiarabi a/10524721/Saudi-Arabia-Warns-It-Will-Act-Against-Wests-Policy-InMiddle-East.Html 264 379
(termasuk Israel) ternyata mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan sejak waktu yang cukup lama. Adapun pertentangan yang selama ini mereka munculkan di berbagai media massa, tidak lebih dari upaya sistematis kedua negara untuk meraih kepentingannya di dunia Islam, terutama di kawasan Timur Tengah. Sebelum membahas hal tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang teori konspirasi sebagai fondasi untuk melakukan analisa mendalam. Selanjutnya, akan digambarkan berbagai berita tentang perseteruan Iran dan Amerika yang selama ini berkembang. Baru kemudian, tulisan ini menunjukkan berbagai bukti kedekatan antara Iran dan Amerika. Teori Konspirasi Untuk menganalisa kejadian ini, maka kita bisa menggunakan teori konspirasi. Dalam hal ini, konspirasi bukanlah sesuatu yang baru, bahkan telah di kenal luas di berbagai masyarakat. Melalui konspirasi, biasanya khalayak susah membedakan antara realita dengan imaginasi.380 Pandangan masyarakat terhadap suatu persoalan pun dapat dipengaruhi. Karena itu, teori konspirasi seringkali didefinisikan sebagai penjelasan tentang beberapa kejadian sejarah yang disebabkan oleh sekelompok orang yang melakukan tindakan rahasia untuk mencapai kepentingan mereka.381 Dengan teori ini, alasan di balik suatu kejadian ingin dijawab sebagai sebuah proses konstruksi dari pihak yang melakukan konspirasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka konspirasi paling tidak mempunyai beberapa karakter. Di antaranya indikasi bahwa pihak yang melakukan tindakan ini merupakan mereka yang mempunyai 380
Marvin Zonis and Craig M. Joseph. Conspiracy Thinking in the Middle East. Political Psychology, Vol. 15, No. 3 (Sep., 1994), page 444 381 Brian L. Keeley. Of Conspiracy Theories. The Journal of Philosophy, Vol. 96, No. 3 (Mar., 1999), pp. 109-126. Page 116 265
kekuatan yang cukup meskipun jumlah mereka sedikit. Buktinya, kelompok ini mampu untuk melakukan kontrol terhadap berbagai isu yang berkembang, terutama melalui berbagai media. Dengan cara ini, pihak yang menguasai media bisa mendefinisikan kebenaran sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa sebenarnya jumlah anggota kelompok yang melakukan konspirasi ini biasanya tidak banyak. Hanya saja mereka terlihat kuat karena gerakan mereka yang rapi dan dilakukan secara rahasia.382 Karena dilakukan dengan cara yang sistematis, kelompok konspirator mampu menampilkan data yang berbeda dengan realita yang sebenarnya. Data mereka pun sering dianggap sebagai kebenaran sebagai produk dari konspirasi tersebut. Yang tidak kalah menarik adalah bahwa mereka biasanya mampu membangun cerita dengan data yang terunifikasi antara satu dengan lainnya sehingga terlihat sebagai kebenaran yang susah dibantah. Hal ini yang membuat kita bisa mengatakan bahwa konspirasi teori mempunyai kedekatan hubungan dengan konstruktivism dalam artian bahwa konspirator mencoba membuat kebenaran baru yang berbeda dengan kebenaran yang sesungguhnya. Pihak konspirator pun menjadi mampu merencanakan dan menjalankan misi mereka dengan baik tanpa halangan yang berarti. Meskipun demikian, dari uraian di atas, ditangkap adanya indikasi untuk memunculkan pemaknaan konspirasi dengan tafsir yang berbeda. Tidak jarang mereka yang menafsirkan konspirasi di balik satu kejadian menggunakan logika yang tidak tepat, atau bahkan menggunakan istilah konspirasi untuk membentuk konspirasi yang baru. Karena itu, teori konspirasi memerlukan data ilmiah yang lengkap dan valid. Apalagi para konspirator pun selalu 382
Idem, Page 116 dan 123 266
berjuang menunjukkan kebenaran argument yang mereka bangun sehingga rahasia mereka tetap bisa tersembunyi. 383 Hal inilah yang menyebabkan teori konspirasi senantiasa secara aktif mempertanyakan kebenaran di balik suatu realita, dan tidak hanya menerima kebenaran dengan cara yang pasif, sebagaimana banyak menghiasi berbagai media massa dewasa ini. Apalagi konspirasi telah membuat banyak orang mempunyai keyakinan yang salah, bahkan membahayakan. Dengan konspirasi, pihak yang kuat mempengaruhi bahkan mengendalikan kelompok lain, termasuk dalam cara berfikir mereka. Realita yang sebenarnya pun bisa tetap dirahasiakan sehingga orang lain selalu dalam kontrol pelakunya yang sedang berbuat di luar ketentuan hukum. 384 Kebenaran pada akhirnya hanya menjadi alat justifikasi semata tanpa mengindahkan realita yang sebenarnya. 385 Karena itu pula, tidak sedikit orang yang menolak penggunaan teori konspirasi ini. Menurut mereka, teori ini hanya digunakan oleh mereka yang lemah dan mencari kambing hitam dari persoalan yang dihadapinya. Namun demikian, untuk melakukan analisa terhadap suatu kebenaran, maka selama ada bukti dan penjelasan ilmiah dari teori ini, seharusnya tidak serta merta dilakukan penolakan. Jika kita menolak teori ini secara serta merta, maka pada saat yang sama kita telah mengingkari hakikat dan sifat alami kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya tidak selalu rasional, tetapi juga mempunyai sisi irasional. Karenanya kita kita bisa overrational dalam menganalisa setiap persoalan.386 Hal ini pula yang menuntut analisa 383
Page 120 Marvin Zonis and Craig M. Joseph. Conspiracy Thinking in the Middle East. Page 447 -448 385 http://warontreason.com/wp-content/uploads/2010/01/SSRNid10845851.pdf, page 5 386 Page 126 267 384
dengan teori konspirasi perlu memperhatikan berbagai level, dan keadaan psikologi, sejarah, budaya, struktur social dan politik yang melatarbelakangi kejadian.387 Pemahaman yang kurang komprehensif bisa menyebabkan khalayak terjebak di antara poros kepentingan para konspirator. Konspirasi sering digunakan untuk memperkuat posisi seseorang atau sekelompok orang dalam politik domistik suatu Negara. Bahkan tidak jarang konspirasi digunakan untuk menghabisi lawan politik seseorang. Terkadang konspirasi juga digunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, terutama dalam mempengaruhi opini publik internasional. Sebaliknya, analisa yang mendalam dengan data-data yang lengkap akan mampu membongkar kebenaran di balik realita yang kasat mata. Artinya, konspirasi juga bukan merupakan hal mustahil untuk dibongkar, bahkan seringkali menjadi rahasia publik. Hal ini biasanya bisa dilakukan jika pihak yang mencoba menganalisa realita mencoba menggunakan cara berfikir kritis. Dimana ia mempunyai prinsip tidak ingin terpengaruh begitu saja dengan berbagai informasi yang dibawa oleh berbagai media masa. Apalagi ia menyadari bahwa kita sekarang ini hidup di era post modernism dimana mediasasi besar-besaran terjadi di tengah masyarakat. Padahal tidak jarang, informasi yang berkembang tersebut tidak lebih dari pengaruh atau alat kepentingan mereka yang menguasai media. Artinya bahwa konspirasi cenderung tidak akan bisa bertahan lama pada masyarakat yang sudah relative demokratis. Hal ini dikarenakan berbagai informasi terbuka luas dan bisa diakses oleh berbagai kalangan. Berbeda dengan kondisi masyarakat yang feudal, otoriter atau tertutup sehingga dengan mudah mereka bisa 387
Marvin Zonis and Craig M. Joseph. Conspiracy Thinking in the Middle East. Page 447 -448 268
menyimpan berbagai rahasia tanpa diketahui khalayak ramai. Kondisi ini disebabkan karena media massa tidak mempunyai keleluasan untuk menyebarkan informasi yang sebenarnya terjadi. Dan sejauh ini sudah sangat banyak konspirasi yang dilakukan dalam politik internasional, seperti peristiwa holocaust, termasuk penghancuran WTC yang dilakukan sendiri oleh pemerintah Amerika yang akhirnya terbongkar.388 Demikian juga dengan berbagai isu timur tengah. Para pakar menilai bahwa apa yang terjadi di kawasan ini sangat kompleks, dan tidak jarang berbeda dengan teori, terutama setelah berdirinya Israel di kawasan bangsa Arab. Karena itu, ada indikasi bahwa berbagai kejadian tersebut tidak terlepas dari upaya manipulasi atau konspirasi.389 Berita Konflik Iran vs Amerika Di berbagai media, Iran dan Amerika digambarkan sebagai dua negara yang saling bermusuhan. Iran digambarkan sebagai negara yang berani menghadapi hegemoni Amerika. Apalagi selama ini banyak negara Islam yang masih ―diintervensi‖ Amerika. Pertarungan kedua Negara digambarkan telah berlangsung sejak terjadi revolusi Iran 390. Apalagi Iran menyebut diri sebagai 388
http://warontreason.com/wp-content/uploads/2010/01/SSRNid10845851.pdf, page 7 389 Morton A. Kaplan. A Conspiracy Theory Of America's Mideast Policy. International Journal on World Peace, Vol. 22, No. 4 (DECEMBER 2005), pp. 77-87 390 Padahal beberapa data, seperti dalam Barry Rubin. American Relations with the Islamic Republic of Iran, 1979-1981. Iranian Studies, Vol. 13, No. 1/4, Iranian Revolution in Perspective (1980), pp 308-309, menggambarkan bahwa Amerika dalam sejarah sebelum revolusi Iran terlihat begitu dekat. Rejim Shah bahkan bisa disebut sebagai boneka Amerika. Oleh karena itu, jika terjadi revolusi pada masa rejim ini, maka Barry Rubin berargumen bahwa Amerika seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab 269
pemerintahan Republik Islam391. Waktu itu warga dan para diplomat Amerika diusir dari Iran. Kedua negara pun memutuskan hubungan diplomatik dan saling menyebut dengan penamaan yang jelek. Iran menyebut Amerika sebagai the great satan (setan besar), sementara Amerika menyebut Iran sebagai bad mullah (para mullah yang jelek)392. Bahkan sejak tahun 1995, diberitakan bahwa Amerika memberlakukan embargo ekonomi terhadap Iran 393. Kondisi ini terus berlangsung, terutama sejak Januari 2002, dimana Presiden Bush menyebut Iran sebagai salah satu Axis of Evil bersama beberapa negara pemilik senjata kimia lainnya (Irak dan Korea Utara). Bagi Amerika, Iran dinilai sebagai ancaman karena terlibat dalam kegiatan terorisme394. Pada tahun 2005, ketika Ahmadenejad terpilih menjadi presiden Iran, tensi konflik kedua negara semakin meningkat. Hal ini terjadi karena sejak itu pengembangan nuklir Iran semakin intensif dilakukan. Ahmadenejad pun semakin populer karena keberaniannya menentang Amerika. Bahkan di berbagai forum, Ahmadenejad menyatakan bahwa rejim yang sedang menguasai Al Quds (Yerusalem) harus dihapuskan dari catatan sejarah 395. Tidak hanya atas kejadian tersebut. Bahkan dijelaskan bahwa pada awal tahun 1979, Amerika pernah menyatakan bahwa rejim Shah sudah selesai. Hal ini mengindikasikan keterlibatan Amerika dan revolusi 1979 sebagai bagian dari konspirasi mereka dengan rejim Syiah. 391 Konsep Republik Islam Ini Pun Sebenarnya Bermasalah Karena Republik Menunjukkan Kekuasaan Pada Rakyat, Sementara Islam Meletakkan Kekuasaan Sesuai Dengan Hukum Allah. 392 Http://English.Alarabiya.Net/En/Views/News/Middle-East/2013/10/11/Death-To-America-The-Great-Satan-.Html 393 Http://Www.Iranchamber.Com/History/Islamic_Revolution/Islamic_Rev olution.Php 394 Http://Ireport.Cnn.Com/Docs/Doc-1027760 395 Page 1. Tapi Pernyataan Ini Perlu Dicermati Karena Yang Ia Sebut Adalah Rejim Yang Menguasai. Jadi Tidak Mesti Pernyataan Ini Bermakna Bahwa 270
itu, Ahmadenejad pun mulai mempertanyakan keabsahan holocoust. Menurutnya peristiwa tersebut tidak lebih dari akal-akalan orang Yahudi untuk datang ke tanah Palestina396. Pada tahun 2006, juga diberitakan bahwa Amerika mulai memikirkan option untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Bahkan diberitakan bahwa Amerika menuduh dalam banyak media bahwa jika terjadi serangan teroris di Amerika, maka Iran merupakan pihak yang wajib bertanggungjawab. Sampai-sampai presiden G.W Bush dengan keras menyatakan bahwa Amerika tidak akan pernah membiarkan Iran mempunyai senjata nuklir, termasuk meskipun hanya dalam hal kapasitas dan pengetahuan. 397 Suatu drama yang banyak menarik simpati masyarakat terhadap Iran karena gerakan mereka yang juga terkesan sangat menentang Amerika. Masih banyak cerita lainnya tentang permusuhan Iran dan Amerika (termasuk Israel). Hanya saja para pemimpin Iran selalu digambarkan sebagai sosok yang pemberani dan sederhana. Mereka dianggap sebagai antitesis pemerintahan Saudi Arabia yang diberitakan sebagai teman setia Amerika dan hidup glamor. Berbagai media memberitakan kesederhanaan pernikahan anak Ahmadenejad dan atau tidurnya Ahmadenejad yang hanya beralaskan karpet. Berbagai berita yang dibuat tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap opini publik. Banyak orang yang percaya begitu saja tanpa melakukan analisa mendalam. Akibatnya tidak sedikit di Israel Yang Harus Dihancurkan Sebagaimana Akan Dilihat Dalam Pembahasan Selanjutnya Tentang Berbagai Kesepakatan Rahasia Yang Iran Dan Israel Buat. 396 Page 2. Pernyataan Ini Pun Sangat Politis Karena Akan Mampu Menampilkan Iran Sebagai Pembela Palestina, Bahkan Hamas Pun Sempat Bekerjasama Dengan Iran Karena ―Taqiyah‖ Yang Dilakukan Pemerintah Iran. 397 Zia Mian. America, Iran and the Nuclear Option. Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 18 (May 6-12, 2006). Page 1738-1739 271
antara umat Islam yang ikut simpati dan kagum dengan kebijakan pemerintahan Iran tersebut dan mulai membenci pemerintahan Saudi. Ternyata Mereka Bersahabat Akrab Meskipun banyak bukti kuatnya persahabatan Iran dan Amerika, tetapi porsinya belum sebanyak berita yang menceritakan permusuhan Iran dan Amerika. Untuk itu, pada bagian ini akan disampaikan beberapa fakta persahabatan ―rahasia‖ Iran-Amerika. Di antaranya adalah: Pertama, Berbagai bukti sejarah menunjukkan bahwa hubungan kerjasama Iran dan Amerika sudah berlangsung sejak lama. Kerjasama ini pun berlangsung dalam berbagai bidang, baik budaya, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Hubungan tersebut sempat mencapai punjak kedekatan pada masa Iran dipimpin oleh rejim Shah Pahlevi. Bahkan diceritakan bahwa penyebaran agama Kristen di Iran pun tidak terlepas dari peran para pendeta Amerika yang sejak tahun 1829 telah menyebarkan ajaran Kristen dan membangun berbagai gereja di Iran. 398. Iran pun merasa senang dengan kerjasama ini karena Iran juga punya kepentingan untuk belajar sistem pendidikan Amerika yang pada waktu itu dinilai lebih maju. Untuk itu, sejak masa tersebut sangat banyak mahasiswa Iran yang melanjutkan pendidikan di Amerika. Ketika pulang ke Iran pun, secara berbondong-bondong mereka mendirikan sekolah dan universitas dengan model pendidikan Amerika. Kedua, Iran dan Amerika sama-sama mendukung eksistensi Israel. Dukungan ini terlihat dari komunikasi intens antara elite Iran, 398
Rouhollah K. Ramazani, Iran and the United States: An Experiment in Enduring Friendship, Middle East Journal, Vol. 30, No. 3, Bicentennial Issue (Summer, 1976). Page 322-323 272
Amerika dan Israel yang menyusun ―aliansi rahasia‖ sejak 1948. Menurut mereka, kerjasama ini strategis guna kepentingan geopolitik ketiga negara di kawasan 399. Apalagi Iran merasa senasib dengan Israel yang terancam karena berada di sekeliling negara Arab. Untuk itu, mereka membangun kerjasama yang akrab. Secara de facto Iran mengakui keberadaan Israel, tetapi tidak secara de jure. Hubungan kedua negara pun tidak dijalin dalam bentuk yang lazim dengan membuat kedutaan atau mengirim duta besar misalnya, tetapi fungsi-fungsi mereka tetap dijalankan melalui misi khusus. Pesawat dari Israel juga sering datang ke Taheran. Namun mereka mempunyai landasan terbang khusus untuk pesawat-pesawat Israel. Israel tidak ingin bangsa Arab tahu jika mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Israel 400. Hal ini penting untuk mengamankan kepentingan politik mereka. Aliansi rahasia ini dilatarbelakangi oleh kondisi politik masing-masing Negara. Apalagi beberapa pakar menulis bagaimana strategisnya posisi kelompok yahudi dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika. Dalam bukunya London Review of Books (April 2006), Professors John Mearsheimer dari University of Chicago dan Stephen Walt dari Harvard University menulis bahwa berbagai kebijakan Amerika di kawasan Timur Tengah berada di bawa kontrol kelompok intelektual pro-Israel.401 Sementara Amerika sendiri juga mendapatkan keuntungan pragmatis dari upaya untuk mempertahankan eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah tersebut. 399
Http://Journals.Hil.Unb.Ca/Index.Php/Jcs/Article/View/15245/19642 Http://Www.Democracynow.Org/2007/9/25/The_Secret_Dealings_Of_Isr ael_Iran 401 Morton A. Kaplan. A Conspiracy Theory Of America's Mideast Policy. International Journal on World Peace, Vol. 22, No. 4 (DECEMBER 2005), pp. 77 273 400
Paling tidak, dengan keberadaan Israel di kawasan yang strategis baik secara geopolitik, budaya, ekonomi ini, maka Amerika dapat meraih berbagai keuntungan tanpa upaya maksimal. Selama Israel ada di kawasan Timur Tengah, maka wilayah ini tidak akan pernah aman karena penolakan bangsa Arab terhadap Israel akan terus berlangsung. Situasi ini justru akan menguntungkan bagi Amerika karena ia akan bisa mengembangkan industri senjatanya untuk dijual di kawasan yang sedang berperang tersebut. Belum lagi situasi konflik ini memungkinkan Amerika untuk melakukan intervensi atasnama humanitarian intervention. Padahal dalam realitanya justru Amerika sedang memperjuangkan kepentingannya, terutama menjamin ketersediaan minyak dari Timur Tengah untuk keperluan industri domistik mereka. Selain itu, Amerika masih mendapatkan banyak keuntungan lainnya. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa dukungan Amerika terhadap Israel merupakan suatu bentuk kerjasama mutualisme kedua negara. Ketiga, Persahabatan Iran dan Amerika semakin akrab dengan keberadaan bangsa Yahudi di kedua negara. Berbagai kebijakan luar negeri Amerika banyak terpengaruh oleh lobby Yahudi. Karenanya kebijakan luar negeri Amerika akan selalu mendukung dan mengamankan posisi Israel di kawasan Timur Tengah. Apalagi orang-orang Yahudi mempunyai kekuatan dalam politik, ekonomi, militer dan budaya di Amerika. Bahkan gerakan freemansory memberikan pengaruh yang besar dalam pencalonan dan pemilihan presiden Amerika. Demikian juga di Iran, posisi masyarakat Yahudi cukup terhormat, kondisi yang mereka rasakan sejak masa kerajaan Persia. Mereka mempunyai kebebasan melaksanakan ajaran agama Yahudi pada berbagai aspek kehidupan. Bahkan khomeini pernah mengeluarkan fatwa bahwa bangsa Yahudi wajib untuk 274
dilindungi.402 Karena itu, jumlah bangsa Yahudi di Iran paling banyak di bandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Demikian sebaliknya, lebih dua ratus ribu orang Iran berkeyakinan Yahudi tinggal di Israel. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi elite politik Israel. Bahkan mantan presiden ke-delapan Israel, Moshe Katsave, dan mantan Deputi Perdana Menteri dan Kepala Staff pertahanan dan menteri pertahanan Israel, Shaul Mofaz, keduanya lahir di Iran.403 Hal inilah yang membuat orang Yahudi di Iran merasa aman dan tidak menganggap serius retorika Ahmadejad yang menentang Israel. Mereka menilai bahwa hal ini hanyalah kepentingan politik Ahmadenejad untuk memperkuat pencitraannya di tengah kaum muslimin, terutama masyarakat sunni. Apalagi jika dilihat dalam hal hubungan kedua negara, persahabatan Iran dan Israel sangat akrab. Mereka terikat dengan garis keturunan, ajaran dan budaya yang saling sama. Sejak abad ke-8 sebelum Masehi, raja Asyiria, TiglathPiliser III membawa ribuan orang Yahudi untuk tinggal di daerah barat laut Iran.404 Kedua bangsa ini pun menjadi semakin dekat ketika seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba‘, membawa ajaran Syiah. Kedekatan ini pun bahwa bisa dilihat dari banyaknya kesamaan karakter yang mereka miliki. Di antaranya adalah kebiasaan Iran dan Israel yang suka menggambarkan diri sebagai pihak yang terdholimi. Kedua negara juga mempunyai tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap pihak luar, terutama bangsa Arab. Iran dan Israel merasa bahwa mereka bernasib sama di kawasan Timur Tengah karena bukan tergolong bangsa Arab.
402
Trita Parsi. Page 7-8 Idem, Page 7-8 404 Idem, Page 7 275 403
Karena itu, bangsa Yahudi seringkali menampilkan diri sebagai korban Holocaust yang patut didukung. Demikian juga Iran yang menampilkan diri sebagai korban kekejaman sunni, kolonialisme, dan intervensi asing. Untuk itu Iran (baca Syiah) selalu memperingati 10 Asyura dan menunjukkan penentangan terhadap asing terutama Amerika. Kedekatan Iran dan Israel ini pada akhirnya memberikan pengaruh besar bagi akrabnya hubungan Iran dan Amerika. Dengan tegas, presiden Israel, Shimon Peres menyatakan bahwa posisi Israel dalam berhubungan dengan Iran, sama halnya dengan posisi Amerika. Mereka tidak bermusuhan satu dengan lainnya, melainkan merupakan satu keluarga. 405 Keempat, Dukungan Iran kepada Amerika dalam invasi ke Irak. Fakta ini menunjukkan bahwa Iran dan Amerika tidak bermusuhan sama sekali. Bahkan proposal penyerangan Amerika ke Irak tahun 2003 disusun oleh Iran. Bagi Iran, keberadaan Saddam Hussein yang cukup kuat di Irak dianggap sebagai ancaman. Apalagi Saddam Hussein merupakan seorang pemimpin yang berasal dari kalangan Sunni. Maka kehancuran kekuasaan Saddam merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Iran. Amerika yang memang punya kepentingan terhadap Irak sebagai negara kaya minyak dan masih mempunyai peninggalan berbagai kitab pada masa kejayaan Abbasia pun setuju dengan proposal tersebut. Sebagai konsekuensinya, Iran diminta untuk mendekatkan diri dengan Hamas. Harapannya Hamas bisa fokus pada proses politik dibandingkan dengan melakukan serangan militer dalam berhubungan dengan Israel406. Adapun sebagian umat Islam salah dalam memahami realita ini menganggap Iran membantu Hamas
405
Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Asia-WeAustralia/2013/12/08/189152.Html#2 406 Http://Www.Informationclearinghouse.Info/Article18476.Htm 276
karena kebenciannya dengan Israel. Padahal hal ini tidak lebih dari taktik politik belaka. Akhirnya, atas nama demokratisasi, perang melawan teroris dan upaya menghancurkan senjata pemusnah massal, Amerika menginvasi Irak tahun 2003. Akibatnya, sampai sekarang Irak terjebak dalam konflik sipil berkepanjangan. Korban yang berjatuhan semakin banyak, bahkan telah mencapai angka jutaan orang 407. Bagi Iran hal tersebut tentu menguntungkan. Paling tidak satu ancaman dari negara tetangga yang kuat dan dikuasai pemerintahan sunni Saddam Hussein bisa ditumbangkan. Hal ini membuka kesempatan Iran untuk melakukan perluasan dan penguatan penyebaran Syiah di Irak. Keempat, perdagangan Iran-Amerika terus berlangsung bahkan meningkat. Hal ini jauh berbeda dengan berita yang mengatakan bahwa Amerika melakukan embargo ekonomi kepada Iran. Menurut cerita teman yang pernah datang ke Iran, maka dimana-mana dengan mudah kita bisa membeli berbagai produk Amerika. Bahkan pada bulan November 2013, Iran dan Amerika bersepakat untuk mendirikan komisi perdagangan kedua negara. Melalui lembaga ini diharapkan volume perdagangan mereka semakin meningkat. Mereka juga berencana membuka penerbangan langsung Iran- Amerika.408 Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerjasama kedua Negara cukup istimewa. Iran bahkan disebut sebagai aliansi Amerika, anggota OPEC yang membantu kepentingan minyak Amerika, dan merupakan konsumen utama penjualan senjata
407
Baca Gonda Yumitro. 2006. Pergolakan Kekuatan-Kekuatan Politik Irak Pasca Saddam Hussein. Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 408 Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Arab/2013/11/27/188289.Html 277
Amerika di kawasan teluk.409 Data perdagangan kedua Negara pun juga cukup mencengangkan dengan berbagai bantua ekonomi yang juga diberikan Amerika kepada Iran. Jumlah ini pun semakin meningkat ketika Amerika diberitakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam industry minyak Iran. 410 Kelima, Amerika mendukung pengembangan senjata nuklir Iran. Meskipun di berbagai media diceritakan bahwa pengembangan nuklir Iran merupakan penyebab kemelut kedua negara, tetapi dalam faktanya Amerika justru mendukung pengembangan nuklir Iran. 411 Hal ini bisa dipahami karena sejak awal, pengembangan senjata nuklir Iran sebenarnya dibantu oleh Amerika 412. Tanpa transfer teknologi yang dilakukan oleh Amerika, maka Iran tidak akan pernah mengenal nuklir. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Barack Obama telah melakukan beberapa kali komunikasi intensif yang mengarah kepada dukungan ―terang-terangan‖ bagi Iran untuk mengembangkan nuklir. Pada bulan November 2013, Iran dan Amerika bertemu untuk menyepakati sikap berkaitan dengan isu Suriah dan isu nuklir. Dalam pertemuan tersebut, Amerika menyatakan dukungannya terhadap posisi Iran. 413 Kedua negara juga bersepakat mempertahankan pemerintahan Bashar Al Ashad. Hal ini membuat isu Suriah menjadi semakin kompleks. Kedua negara membangun kerjasama yang sulit 409
Rouhollah K. Ramazani. Iran and the United States: An Experiment in Enduring Friendship. Middle East Journal, Vol. 30, No. 3, Bicentennial Issue (Summer, 1976). Page 322 410 Rouhollah K. Ramazani. Iran and the United States: An Experiment in Enduring Friendship. Page.327 411 Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Arab/2013/11/26/188130.Html#2 412 Http://Www.Iranwatch.Org/Our-Publications/History-Irans-NuclearProgram 413 Http://Www.Haaretz.Com/News/Middle-East/1.564182 278
dipahami khlayak yang tidak berfikir politis. Mereka membuat peta politik, dimana seakan-akan Amerika bersekutu dengan negaranegara Sunni di kawasan Timur Tengah, sementara Iran beraliansi dengan Suriah, Libanon, Yaman dan Bahrain. 414 Padahal peta ini tidak lebih dari sekedar alat untuk keuntungan Iran dan Amerika saja. Kedua negara sangat benci dengan kaum sunni, terutama Saudi Arabia. Bagi Amerika, Saudi tidak lebih dari negara pengekspor teroris karena ajaran Salafi yang berkembang pesat di sana. Demikian juga dengan Iran yang menganggap Saudi hanya melahirkan orang-orang yang membenci ajaran Syiah. Namun karena mereka tahu bahwa Makkah dan Madinah merupakan dua kota suci umat Islam di Saudi, permusuhan ini pun tidak dilakukan secara frontal. Amerika seakan menunjukkan persahabatan hangat dengan Saudi. Meskipun demikian, pelan-pelan pemerintah Saudi mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu Amerika. Hal ini misalnya bisa terlihat dari pernyataan Nawaf Obaid, Duta Besar Saudi untuk Inggris yang menyatakan bahwa Amerika tidak jujur. Menurutnya kesepakatan Geneva yang dilakukan oleh Amerika dan Iran bersama beberapa Negara besar lainnya pada bulan November yang lalu telah menunjukkan kebohongan mereka selama ini.415 Sayang, Saudi masih mempunyai ketergantungan dengan Amerika, terutama dalam hal eksplorasi minyak dan kekuatan militer. Bahkan dengan jumlah personel militer yang hanya 75.000 saja, maka kekuatan militer Saudi masih jauh di bawah kekuatan 414
Http://Elshaab.Org/Thread.Php?Id=84152 Http://Www.Telegraph.Co.Uk/News/Worldnews/Middleeast/Iran/10474 143/Iran-Nuclear-Deal-Changes-Middle-East-Alliances-As-Saudi-ArabiaRebels-Against-Us.Html 279 415
Iran.416 Namun demikian, dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu sains dan teknologi di Saudi, diharapkan pelan-pelan mereka akan bisa lepas dari pengaruh Amerika. Konspirasi Dalam Konflik Iran-Amerika Berdasarkan gambaran di atas, tampak bahwa politik tidak bisa dipahami hanya berdasarkan pada apa yang terlihat dan terdengar saja, melainkan membutuhkan analisa mendalam. Demikian juga dalam kaitannya dengan hubungan Iran dan Amerika. Seharusnya kita tidak dibodohi oleh berbagai media yang menunjukkan permusuhan mereka yang berkepanjangan.417 Berbagai fakta di atas kiranya cukup menjadi bukti kedekatan kedua Negara. Adapun pemberitaan yang berbeda dengan realita yang sebenarnya tidak terlepas dari berbagai kepentingan mereka. Apalagi dalam kaitannya dengan kawasan Timur Tengah yang mempunyai posisi strategis, kaya minyak, dan merupakan pusat peradaban agama samawi. Penguasaan terhadap kawasan ini sangat menguntungkan bagi Iran dan Amerika. Lihat kebijakan yang diambil Amerika ketika menduga bahwa Irak mempunyai senjata kimia. Hanya dalam hitungan hari, Amerika segera memutuskan untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Kondisi yang tidak terjadi ketika kasus yang sama terjadi pada Iran. Bahkan sudah sepuluh tahun isu nuklir Iran berlangsung, nyatanya tidak ada tindakan tegas yang diambil Amerika. Bahkan secara rahasia Amerika memberikan dukungan terhadap Iran. Dalam hal ini, mungkin sebagian orang berargumen bahwa bukankah Amerika berada di pihak Saudi, sementara Iran berada 416
Idem http://Www.Iranfocus.Com/En/Index.Php?Option=Com_Content&View= Article&Id=28039:Are-Us-And-Iran-In-A-Secret-Alliance&Catid=33:IranIn-The-World-Press&Itemid=32 280 417
dalam dukungan China dan Rusia. Maka kita tidak perlu bingung memahami peta ini, karena kenyataannya negara-negara kuat sering mengambil konsensus di balik layar untuk melanggengkan kepentingan mereka. Dengan cara ini, mereka berharap peran Iran menjadi semakin strategis dan kuat di kawasan Timur Tengah, dan Negara kuat lainnya pun mendapatkan keuntungan. Kerjasama rahasia ini dinilai paling rasional untuk memperkuat posisi Iran. Dengan isu permusuhan terhadap Amerika, Iran punya justifikasi untuk memperkuat militernya melalui pengembangan nuklir. Penolakan dari kalangan umat Islam akan berkurang terhadap Iran, bahkan simpati pun berdatangan, karena mereka menganggap Amerika adalah penjajah dan Iran adalah pahlawan dunia Islam. Bahkan tidak sedikit di antara umat Islam yang mulai melupakan pertentangan antara Sunni dan Syiah. Muncul pendapat bahwa kelemahan umat Islam karena perpecahan yang terjadi antara satu dengan lainnya, termasuk antara Sunni dengan Syiah. Maka mulai ada gerakan yang mencoba untuk melupakan perbedaan yang sebenarnya masuk pada ranah akidah ini. Maklum, kebanyakan khalayak mudah termakan dengan opini persatuan (meskipun tidak pada tempatnya). Jika hal ini terus berlangsung dan tidak mendapatkan informasi valid yang berimbang, tidak mustahil Iran akan merasa berada di atas angin. Iran sangat ingin menampilkan diri sebagai pemimpin umat Islam di dunia. Terutama di kawasan Timur Tengah, Iran ingin menjadi kekuatan hegemon.418 Sebagian masyarakat yang belum memahami realita ini mulai menunjukkan dukungan terhadap Iran. Terutama di kalangan muda, banyak yang sudah bergabung menjadi aktivis Syiah. Semangat 418
Http://Journals.Hil.Unb.Ca/Index.Php/Jcs/Article/View/15245/19642 281
mereka dibakar dengan kebencian terhadap Amerika, serta kekaguman terhadap sosok pemimpin Iran yang dianggap bersahaja. Apalagi pemerintah Iran juga memberikan berbagai program beasiswa. Belum termasuk hukum bolehnya kawin mut‘ah yang menipu para pemuda yang tergiur syahwat. Di kala umat Islam lengah, Iran terus memperkuat militernya tanpa kendala berarti. Secara terang-terangan, presiden baru Iran, Rouhani menyatakan bahwa pengembangan nuklir bagi Iran penting untuk menjadikan Iran dikenal dan mulai diperhitungkan dalam politik kawasan.419 Adapun, bagi Amerika, kerjasama terselubung ini bukan tidak menguntungkan. Dengan cara ini Amerika bisa memetakan posisi umat islam secara lebih jelas. Bahkan pelan-pelan mampu mengurangi musuh Amerika karena semakin banyak orang yang menerima rasionalitas posisi Iran. Bahkan dukungan Iran terhadap Hizbullah, yang katanya sedang memerangi Israel – sebenarnya tidak lebih dari upaya untuk membuat kaum Yahudi dari berbagai tempat bisa datang dan berkumpul di Israel sehingga kedudukan mereka menjadi semakin kuat.420 Dengan demikian, Amerika Serikat pun bisa tetap menunjukkan komitmennya terhadap eksistensi Israel. Hal ini sebenarnya bukan hanya sekedar alasan ideologis, tetapi dengan keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah, maka kawasan ini akan senantiasa berkonflik. Dan kondisi seperti inilah yang memungkinkan Amerika untuk melakukan intervensi, dalam upaya meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Paling tidak Amerika bisa menjual senjata yang diproduksinya dan memperoleh
419 420
Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Arab/2013/11/30/188496.Html#2 Http://Www.Meforum.Org/1914/Treacherous-Alliance 282
kesempatan menguasai kawasan kaya minyak di Timur Tengah serta kepentingan pragmatis dan strategis lainnya 421. Oleh karena itu, melihat kompleksitas perseteruan Iran dan Amerika, perlu kiranya kita memahami peta masalah dengan baik dan berucap serta bertindak atas dasar ilmu. Selain itu, kita mohon kepada Allah ta‘ala supaya selamat dari makar dan persekongkolan orang-orang yang membenci Islam, serta mampu untuk senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa telah terjadi konspirasi yang luar biasa hebat berkaitan dengan hubungan Iran dan Amerika. Selama ini banyak khalayak yang menilai bahwa kedua Negara bermusuhan satu dengan lainnya. Namun berbagai data menunjukkan bahwa kedua Negara telah menyusun strategi rahasia untuk ―bermusuhan‖ satu dengan lainnya di balik hubungan akrab dan hangat yang mereka jalin. Kedua kelompok punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut karena penguasaan mereka terhadap media massa yang bisa mengendalikan opini publik Internasional. Hal ini mereka lakukan karena baik Iran maupun Amerika merasa bahwa pola ini memberikan keuntungan mutualisme bagi kedua pihak. Iran merasa bahwa sikap permusuhan yang ditunjukkannya selama ini akan menarik simpati umat Islam untuk mendukung mereka. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kesempatan kepada minoritas bangsa Persia dan kaum Syiah untuk semakin menguatkan kedudukannya. Sementara bagi Amerika, alasan permusuhan terhadap Iran bisa menjadi alasan untuk memperkuat dukungannya terhadap Israel, sebagai media untuk meraih berbagai kepentingan lainnya. 421
http://Www.Democracynow.Org/2007/9/25/The_Secret_Dealings_Of_Isra el_Iran 283
Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan berbagai penelitian lanjutan yang bisa membuka tabir dari kerjasama rahasia kedua Negara ini. Dengannya, pemahaman yang objektif dan terlepas dari kerangka pikir kelompok konspirator bisa berkembang luas di tengah masyarakat, utamanya kalangan intelektual. Hanya melalui cara inilah nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan akan bisa diwujudkan dan diperjuangkan secara nyata. Daftar Pustaka Kaplan, Morton A. A Conspiracy Theory Of America's Mideast Policy. International Journal on World Peace, Vol. 22, No. 4 (DECEMBER 2005), L. Keeley, Brian. Of Conspiracy Theories. The Journal of Philosophy, Vol. 96, No. 3 (Mar., 1999), pp. 109-126. K. Ramazani, Rouhollah, Iran and the United States: An Experiment in Enduring Friendship, Middle East Journal, Vol. 30, No. 3, Bicentennial Issue (Summer, 1976). Mian, Zia. America, Iran and the Nuclear Option. Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 18 (May 6-12, 2006). Rubin, Barry. American Relations with the Islamic Republic of Iran, 1979-1981. Iranian Studies, Vol. 13, No. 1/4, Iranian Revolution in Perspective (1980 Parsi, Trita. ………… Yumitro, Gonda. 2006. Pergolakan Kekuatan-Kekuatan Politik Irak Pasca Saddam Hussein. Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Zonis, Marvin and Craig M. Joseph. Conspiracy Thinking in the Middle East. Political Psychology, Vol. 15, No. 3 (Sep., 1994) Http://Www.Haaretz.Com/News/Middle-East/1.564182
284
Http://Www.Telegraph.Co.Uk/News/Worldnews/Middleeast/Saudi arabia/10524721/Saudi-Arabia-Warns-It-Will-Act-AgainstWests-Policy-In-Middle-East.Html http://warontreason.com/wp-content/uploads/2010/01/SSRNid10845851.pdf http://warontreason.com/wp-content/uploads/2010/01/SSRNid10845851.pdf, Http://English.Alarabiya.Net/En/Views/News/MiddleEast/2013/10/11/-Death-To-America-The-Great-Satan-.Html Http://Www.Iranchamber.Com/History/Islamic_Revolution/Islamic _Revolution.Php Http://Ireport.Cnn.Com/Docs/Doc-1027760 Http://Journals.Hil.Unb.Ca/Index.Php/Jcs/Article/View/15245/19642 Http://Www.Democracynow.Org/2007/9/25/The_Secret_Dealings_O f_Israel_Iran Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Asia-WeAustralia/2013/12/08/189152.Html#2 Http://Www.Informationclearinghouse.Info/Article18476.Htm Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Arab/2013/11/27/188289.Html Http://Www.Iranwatch.Org/Our-Publications/History-IransNuclear-Program Http://Www.Haaretz.Com/News/Middle-East/1.564182 Http://Elshaab.Org/Thread.Php?Id=84152 Http://Www.Telegraph.Co.Uk/News/Worldnews/Middleeast/Iran/1 0474143/Iran-Nuclear-Deal-Changes-Middle-East-AlliancesAs-Saudi-Arabia-Rebels-Against-Us.Html Http://Www.Iranfocus.Com/En/Index.Php?Option=Com_Content& View=Article&Id=28039:Are-Us-And-Iran-In-A-SecretAlliance&Catid=33:Iran-In-The-World-Press&Itemid=32 Http://Journals.Hil.Unb.Ca/Index.Php/Jcs/Article/View/15245/19642 285
Http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Arab/2013/11/30/188496.Html# 2 Http://Www.Meforum.Org/1914/Treacherous-Alliance Http://Www.Democracynow.Org/2007/9/25/The_Secret_Dealings_O f_Israel_Ira
286
Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin Dalam Melawan Rezim Husni Mubarak Tahun 2011 Oleh : M. Afdaluddin Effendi
Pendahuluan Ikhwanul Mulimin merupakan organisasi massa yang sangat berpengaruh di Mesir. Organisasi yang dibentuk oleh Hasan Al Banna ini terbukti mampu menjadi kelompok independent yang menjadi oposisi bagi pemerintahan Husni Mubarak. Dalam pergerakannya Ikhwanul Muslimin cenderung bergerak di dalam ruang lingkup sosial dan lingkup politik (melalui parlemen) berfungsi memberikan informasi dan penggerakan massa ketika isu dan pemerintah mengalami delegitimasi dari rakyat dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah secara tidak langsung menjadikan momentum pergerakan sosial. Dalam hal ini, Ikhwanul Muslimin memberikan informasi terhadap massa dan menggerakkan massa untuk melakukan social movement (tahapan dari fungsi sosial) yang dimana pemberian informasi ini melalui sarana media dakwah dan pendidikan, sedang dalam penggerakkan massa akan muncul secara spontan apabila masyarakat sudah faham tentang hak yang mereka miliki dalam negara. Dan pada parlemen, pergerakan IM ini lebih condong pada penggunaan fungsi legislative untuk dapat memposisikan diri sebagai oposisi dari pemerintah, sehingga mampu menjadi perimbangan, controlling, bahkan menciptakan momentum delegitimasi terhadap pemerintah melalui parlemen ini. Pada perjalanannya, gerakan organisasi ini selalu dicurigai oleh pihak penguasa yang disini oleh pemerintahan Husni Mubarak, hingga pergerakannya menjadi gerakan bawah tanah. Dalam situasi 287
yang demikian, organisasi ini berhasil melakukan manuver hingga berperan di pemerintahan melalui kursi parlemen. Dan akhirnya pada pemilu tahun 2005 lalu, organisasi ini sukses menjadi oposisi terbesar dalam pemilu legislatif di Mesir berhasil meraih 88 kursi di parlemen.422 Padahal pada pemilu sebelumnya pada tahun 2000, Ikhwanul Muslimin hanya memperoleh 17 kursi dan pernah menjadi organisasi yang dilarang di Mesir.423 Peningkatan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin pada pemilu 2005 menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki kekuatan nyata di tengah masyarakat. Dan ini disadari oleh seluruh elemen politik di baik di dalam maupun luar negeri, misalnya oleh pemerintah Inggris. Majalah The Newstatesman yang terbit di Inggris 424 memberitakan bahwa kementerian luar negeri Inggris menjajaki untuk membuka dialog dengan Ikhwanul Muslimin. Dialog ini diharapkan akan meningkatkan pengertian terhadap politik Islam dalam rangka menentukan strategi dunia Islam. Hasil inilah yang dijadikan pegangan oleh pemerintah Inggris dalam melakukan komunikasi dengan Ikhwanul Muslimin. Dan dalam hubungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan bilateral Inggris dengan pemerintah Husni Mubarak. 425 422
In order for a stable future, the Brotherhood needs to maintain the success found within the 2005 parliamentary election, which brandished 75 percent of the candidates set forth by the Brotherhood as selected officials, despite the amount of tempering by the governing body, Michelle Paison, The History of the Muslim Brotherhood, The Political, Social and Economic Transformation of the Arab Republic of Egypt. 423 In 1948, with civil strife looming, the Egyptian government dissolved the Brotherhood. Robert S. Leiken and Steven Brooke, The Moderate Muslim Brotherhood, foreign affairs. Volume 86 No. 2, hlm. 108. 424 Seperti dikutip dalam Fajar Kebangkitan di Tengah Awan Penghalang, Saksi, No. 13 Tahun VIII, 9 Maret 2006, hlm. 50-51. 425 Ibid. 288
Selain itu, keberpihakan mulai ditunjukkan masyarakat kepada Ikhwanul Muslimin. Pressure pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin ternyata memberikan empati tersendiri di hati publik Mesir. Menurut Mahmud Ghazlan, salah seorang anggota Maktab Irsyad (Dewan Pimpinan Pusat) IM, pemberitaan mengenai penangkapan aktivis, pembredelan media, sabotase kegiatankegiatan sosial Ikhwanul Muslimin malah menjadi sebab keberhasilan IM di pemilu 2005. 426 Dilihat bagaimana konteks pengaruh pergerakan IM dalam menghadapi tindakan–tindakan dari pemerintahan, mengumpulkan dukungan, kesempatan untuk melakukan perubahan sehingga tantangan–tantangan utama dari pergerakan dapat di challenge hingga mencari momentum pergerakan dalam situasi dan klimaksnya pada aksi kolektif yang menjadi ciri khas dari kelompok. Dikarenakan kelompok dapat dijadikan target maupun perantara perubahan dibandingkan individu jika dilihat dari pergerakan politik melawan pemerintah. Terlihat jelas dari Ikhwanul Muslimin yang menjadi kelompok yang perubahan dalam pergolakan politik di Mesir, yang tercipta dari komposisi kalangan masyarakat yang berbeda dan memiliki tujuan yang sama. Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan Neo Revivalisme Islam Hasan Al-Banna memulai pergerakan pembaharuannya di kota Isma`iliyah (terletak dibagian timur Mesir selatan Port Said), tempat dimana ia mendirikan kantor pertama IM bersama beberapa pengikutnya. Dalam waktu relatif singkat, gerakan dakwah IM telah memiliki cabang di hampir seluruh penjuru Mesir. Gerakan dakwah al-Banna tidak hanya pada kaum pria saja, namun juga menyentuh
426
www.eramuslim.com. 23 Desember 2005. 289
kalangan kaum wanita. Bahkan di Isma‘iliyah, Al Banna mendirikan Ma`had Ummahat al-Muslimin.427 Pada awalnya, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Al Banna sama seperti gerakan lain, yakni pemfokusan pada pembinaan masyarakat untuk kembali kepada Islam melalui mimbar mesjid dan sarana dakwah lainnya. Akan tetapi gerakan ini memiliki keunikan tersendiri, mereka melakukan dakwah tidak hanya di mesjid mesjid saja, akan tetapi meluas ke tempat–tempat umum, seperti sekolah– sekolah, pasar–pasar, pabrik–pabrik, kantor–kantor, bahkan di warung kopi. Aspek yang disampaikan hanya menyerukan pemikiran kepada masyarakat Mesir untuk kembali kepada Al Qur‘an dan Hadist sebagai pedoman hidup dengan cara yang lebih moderat. Lalu pengaruh dakwah al-Banna ini sangat kuat, sehingga mampu menarik simpati puluhan ribu seluruh golongan masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga pedagang. Akhirnya mereka banyak bergabung ke dalam jamaah yang dibentuk al-Banna bernama "Ikhwanul Muslimin". Kebangkitan gerakan IM ini juga tak lepas dari faktor eksternal. Ini menunjukkan kepiawaian gerakan ini dalam merespon momen yang berkembang dan ini juga menjelaskan apa yang menjadi opini dari Rashwan, bahwa IM telah mampu beradaptasi, baik dalam pengelolaan strategi, metode, konsep dan idenya. 428
427
Mahad ini dibangub Al Banna sebagai tempat pendidikan Islam khusus bagi para muslimah. Lihat Jum`ah Amin Abdul Aziz, 2005. Tarikh al-Ikhwan al-Muslimun 1: Masa Pertumbuhan dan Profil Sang Pendiri (Imam Syahid Hasan alBanna), Penerjemah Bobby Herwibowo, judul asli Auraq min Tarikh al-Ikhwan al-Muslimin: Dhuruf an-Nasy`ah wa Syakhshiyah al-Imam al-Mu`assis, Solo: Era Intermedia, hlm. 18. 428 ‖The Muslim Brothers has undergone comprehensive reconsiderations regarding methods, strategies, concepts and ideas to the conventional Islamic thought‖, Diaa 290
Ini dapat dilihat gerakan IM ini mencakup semua sisi mulai dari akidah, syari`ah, dan gaya hidup Islami, sebelumnya hal-hal itu dianggap hilang dalam masyarakat. Gerakan ini juga mengambil bagian dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan perekonomian, sehingga para pengikutnya memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Dan program itu tetap dilakukan terus menerus hingga saat ini, ini dikarenakan menurut IM program revival ini mampu mengubah sudut pandang dan posisi masyarakat di bidang sosial dan politik. 429 IM telah memiliki lebih dari 300 cabang yang menyebarluaskan gagasannya dan juga telah mendirikan pabrik, perusahaan bahkan rumah sakit sendiri.430 Sedangkan di dunia pendidikan mereka medirikan beberapa lembaga pendidikan. 431 Bahkan dalam dunia pers, mereka mulai menerbitkan surat kabar harian, yaitu An Nadzir pada tahun 1938 lalu As Syihab pada tahun 1967 hingga majalah bulanan Ad-Dakwah yang diterbitkan dari London. Selain majalah, saat ini IM telah memiliki dua sarana media sosial sebagai pelebaran media dakwah dan sarana informasinya yaitu, www.ikhwanonline.com yang dimana web ini popular dikawasan timur tengah (dikarenakan berbentuk Arabic webpage) dan www.ikhwanweb.com adalah web yang dikeluarkan IM dalam versi English sehingga mampu diakses dan dimengerti di khalayak Rashwan, Dalam thesis Guro Sørnes, The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007. Op. cit., hlm. 43. 429 Ikhwanweb: ―The Muslim Brotherhood‘s Program.‖ http://www.ikhwanweb.com/Home.asp?zPage=Systems&System=PressR& Press=Show&Lang=E&ID=4447 430 John L. Esposito, 2001, (ed) Ensiklopedi Oxford ―Dunia Modern Islam‖ jilid 2, diterjemahkan dari the Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World oleh Eva Y. N. dkk. Bandung:Mizan. hlm. 271 – 272. 431 Hasan Al-Banna. 2006. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Penerjemah Anis Matta dkk, judul asli Majmu`ah Rasail al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna, Surakarta : Era Intermedia, hlm. 96 – 126. 291
internasional, ini juga yang menjadi salah satu strategi IM dalam pemilu 2005.432 Hal ini menunjukkan bahwa gerakan IM berkembang menyesuaikan jaman dengan pemanfaatan media teknologi dan komunikasi modern. Selain itu para pemain kunci di dalam tubuh IM sebagian memiliki akun social media seperti facebook dan twitter.433 Dan ini juga diperkuat dari thesis Sounes, yang mengatakan bahwa pembuatan dari web tersebut adalah upaya dari IM untuk mengcover segala aktifitas politik mereka.434 Lalu pada tataran anggota IM sendiri, mereka melakukan sosialisasi baik dalam permasalahan ummat maupun permasalahan politik yang terjadi di Mesir, IM menggunakan pendekatan dengan menggunakan peran masjid–masjid yang ada di Mesir sebagai basis perkumpulan anggota untuk melakukan berbagai aktivitas gerakan IM ini. Selain itu, pemanfaatan pamflet dan pemaksimalan peran pemuda adalah salah satu strategi IM dalam menanamkan ideologinya.435 Selain itu, hubungan sosial ini selalu digunakan oleh kader IM dalam pemerintahan untuk berdiskusi dan memberi 432
Guro Sørnes, The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007. Op. cit. hlm., 84 – 85. Lihat juga dalam www.ikhwanweb.com, disana dapat ditemukan beberapa tulisan dan kampanye – kampanye IM pada pemilu tahun 2005 juga media massa yang bekerja sama dengan IM. Lihat http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=5344&ref=search.php Swasiyyah: An Eye on General Elections 2005 dan http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=5395&ref=search.php To what extent have Egypt‘s parliamentary elections lived up to expectations. http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=5149&ref=search.php.PARLIA MENTARY ELECTIONS 2005, Al-Ahram Weekly 433 Lihat Who's Who in Egypt's Muslim Brotherhood, 2012, The Washington Institute for Near East Policy. 434 thesis Guro Sørnes yang berjudul The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007, hlm. 85. 435 Michelle Paison, The History of the Muslim Brotherhood …, Op. Cit. 292
informasi kepada anggota IM secara khusus dan masyarakat luas ataupun organisasi sipil lainnya pada distriknya masing–masing.436 Sehingga dapat dilihat dari perbaikan di berbagai bidang yang diusulkan IM memberikan indikasi bahwa gerakan neorevivalisme ini menghendaki adanya perbaikan yang bermanfaat bagi seluruh kalangan, terutama kalangan rakyat kecil yang selama ini hidupnya termarjinalkan dan secara tidak langsung mampu menaikkan pengaruh dan menjadi salah satu strategi dari Ikhwanul Muslimin melalui pergerakan informal dalam ruang lingkup sosial. Posisi Gerakan Ikhwanul Muslimin dalam Dinamika Politik Pemerintahan era Mubarak 1. Politik Pemerintahan Mesir era Husni Mubarak Paska kematian Sadat, Mubarak langsung melakukan perpanjangan UU Daraurat No.162 Tahun 1958 yang dimana didalamnya berisi, kekuasaan polisi diperpanjang, hak konstitusional ditangguhkan, sensor disahkan, dan pemerintah dapat memenjarakan individu tanpa batas waktu dan tanpa alasan (security act).437 Selain itu modernisasi bergaya barat dilakukan oleh Mubarak, seperti contoh usulan pelarangan pemakaian cadar penuh di area kampus dan ini yang menjadi momentum maraknya kemunculan kelompok Islam dan semakin kuatnya kelompok Islam yang sudah ada.438 Pengenalan akan nilai–nilai demokrasi juga dekenalkan pada era Mubarak, dikarenakan nilai ini merupakan bukan nilai asli dari 436
Thesis Natalie Darlene Eft, B.A. Advocating For Greater Political Participation: Feminisms in Egypt and The Muslim Brotherhood, hlm. 20. 437 Apriyadi Tamburaka, 2011. Revolusi Timur Tengah. Jakarta : PT. Buku Seru, hlm. 105 – 106. 438 Jeff Haynes, 1997. Democracy and Civil Society in the Third World Politics & New Political Movement, Trans. P. Soemitro, 2000. Demokrasi dan Masyarakat Sipil DI Dunia Ketiga. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 268. 293
Mesir itu sendiri melainkan dari negara Barat, maka penerapan ini membutuhkan waktu untuk warga Mesir untuk mengaplikasikan nilai ini secara sempurna.439 Implementasi dari kebijakan ini pada dinamika politik di Mesir terlihat dengan pemerintah tidak melarang legalitas Partai Wafd sebgai oposisi dan pada 1984 Mubarak mengizinkan berdirinya Ikhwanul Muslimin yang pada masa Sadat sempat dibubarkan dikarenakan dianggap sebagai organisasi terlarang.440 Pada Masa Mubarak pula IM diizinkan mengikuti pemilihan termasuk pemilihan anggota parlemen di bawah partai–partai politik yang diakui pemerintah.441 Ini dilakukan untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa nilai–nilai demokrasi telah diterapkan dimulai dari tahapan kebebasan dan pengakuan partai di kancah perpolitikan Mesir. Akan tetapi kenyataan pada pelaksanaan, masih banyak kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh NDP sebagai partainya penguasa dan hasilnya sudah pasti dalam setiap pemilihan, NDP selalu meraih dua pertiga suara nasional. Akibatnya pada setiap penyelenggaraan pemilihan, kepastian pemenang telah diprediksi menjadi kemenangan dari NDP. Hal ini membuat adanya desakan dari eksternal Mesir untuk membuat pemilihan lebih terbuka, dan desakan George W. Bush kepada Mubarak, membuat pemilihan pada tahun 2005 lebih terbuka dan transparan. Hingga pada pemilu tersebut, tataran parlemen dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin dan untuk tataran presiden masih dimenangkan oleh Husni Mubarak 439
Dam Syamsumar & Agus R. Rahman, 2001. Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 72. 440 Robert S. Leiken and Steven Brooke, The Moderate Muslim Brotherhood…, Op. Cit., hlm. 108. 441 Dam Syamsumar & Agus R. Rahman, Militer dan Demokratisasi …,Op. Cit., hlm. 94. 294
―dengan caranya‖ (ini dikarenakan masih adanya kecurangan dari 88.6% suara yang diperoleh Husni Mubarak). Bahkan, Ayman Nour kandidat presiden lainnya harus dipenjara selama lima tahun. 442 Tidak hanya sampai disitu, Mubarak kembali membubarkan IM akibat dari kemenangan dalam pemilihan parlemen tahun 2005. 443 2. Ikhwanul Muslimin dalam Dinamika Politik Mesir era Husni Mubarak Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok pergerakan yang tidak memiliki eksistensi yang diakui secara formal kurang lebih selama enam dekade444, tetapi menjadi salah satu pergerakan sosial dan politik yang paling sukses dalam sejarah Arab modern. Dengan mempertahankan struktur dan visi melalui beberapa periode yang sulit, namun merebut peluang yang muncul di kancah perpolitikan Mesir yang tertutup tatanan politiknya. Banyak pengamat Mesir dan internasional telah meneliti pergerakan ini dari segi struktural maupun attitude mereka.445 Secara politik, Ikhwanul Muslimin 442
Larry Diamond, Why Are There No Arab Democracies ? Journal of Democracy, January 2010, Vol. 21 no. 1, hlm. 100. 443 ―Revolusi Tweeps‖ Tempo, 13 Februari 2011, hlm. 101. 444 Ikhwanul Muslimin telah mendapatkan tekanan mulai dari periode awal republic Nasser, Sadat hingga Husni Mubarak (1953 – 2011). Lihat Abdel Monem Said Aly, State and Revolution in Egypt: The Paradox of Change and Politics, Brandeis University Crown Center for Middle East Studies Essay 2 January 2012, hlm. 28. Lihat juga thesis Natalie Darlene Eft, B.A. Advocating For Greater Political Participation: Feminisms in Egypt and The Muslim Brotherhood, hlm. 12. 445 Nathan J. Brown, Amr Hamzawy, and Marina Ottaway, Islamist Movements and the Democratic Process in the Arab World: Exploring Gray Zones, Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Paper no. 67, March 2006, http://www.carnegieendowment.org/files/cp_67_grayzones_final.pdf ; Amr Hamzawy, Marina Ottaway, and Nathan J. Brown, What Islamists Need to Be Clear About: The Case of the Egyptian Muslim Brotherhood, Carnegie Endowment 295
merupakan sebuah kekuatan oposisi yang cukup kuat dan sangat efektif. Bahkan seorang penulis di mesir mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi kelompok alternative Islamis yang berpengaruh tetapi anti kekerasan.446 Memang, jika dilihat dari perkembangannya Ikhwanul Muslimin didirikan untuk pencapaian agenda yang luas, yang dari waktu ke waktu agenda yang diciptakan telah dikaji baik dari aspek sosial, religius, maupun politik. Namun kali ini, beberapa dekade terakhir, gerakan ini dipusatkan untuk menekankan partisipasi politik di Mesir. Pemilu Mesir pada Masa Mubarak belum adanya prospek perpindahan kekuasaan politik berbasis pada hasil pemilu. Ini dikarenakan sistem perpolitikan Mesir yang bisa dikatakan berkarakteristik ―semi authoritarian‖.447 Selain itu peraturan yang mengatur Pemilu Mesir juga terus–menerus berubah dikarenakan dibentuk oleh berbagai kombinasi mulai intrik dari rezim yang berkuasa, keputusan pengadilan, ketentuan konstitusi, ancaman oposisi, hingga tekanan internasional. Ikhwanul Muslimin secara tidak langsung mulai memasuki ranah politik dengan diawali diterbitkannya bulletin mingguan An– for International Peace, Policy Outlook, February 2007, http://www.carnegieendowment.org/files/ottaway_brown_hamzawy_islami sts_final.pdf. 446 Fawaz A. Gerges. 2002. Amerika dan Islam Politik. Trans. Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib. Jakarta: AlvaBet. Trans. Of America and Political Islam : Clash of Civilization or clash of Interest ?, 2002, hlm. 226. 447 Egypt‘s current political environment can be characterized as ―semiauthoritarian‖ in that it bars any meaningful contestation over political authority, but still leaves some room for opposition to be expressed and, to a lesser extent, organized. Nathan J. Brown, and Amr Hamzawy, The Egyptian Muslim Brotherhood: Islamist Participation in a Closing Political Environment, Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Paper no. 19, March 2010, hlm. 4. 296
Nadzir yang terkadang mengeluarkan ancaman akan ‗melawan politisi atau organisasi yang tidak mendukung Islam dan memulihkan kejayaan Islam‘.448 Dari perspektif IM, pemilu legislatif atau parlemen dipusatkan sebagai kesempatan untuk mengejar kemenangan dalam bidang politik meskipun jangka pendek setidaknya dapat menempatkan salah satu dari calon mereka berada dalam lingkungan politik formal. Dan juga, salah satu petinggi IM mengatakan, bahwa IM berpartisipasi dikarenakan juga untuk menghentikan dominasi pemerintah dalam perpolitikan di Mesir. ―The priority is therefore to revitalize political life so that citizens can join a real debate about the solutions to Egypt‘s chronic problems and the sort of future we want for our country. We believe that the domination of political life by a single political part or group, whether the ruling party, The Muslim Brotherhood or any other, is not desirable: the only result of such monopoly is the alienation of the majority of the people. Our aim in seeking to win a limited number of seats in parliament is to create an effective parliamentary bloc that, in conjunction with others, can energize an inclusive debate about the priorities of reform and development. Not a single political, religious, social or cultural group should be excluded from Egypt‘s political life. The objective must be to end the monopoly of government by a single party and boost popular engagement in political activity.‖449
Tujuan sebenarnya dalam aktifitas politik untuk menciptakan sebuah blok parlemen yang efektif, dalam hubungannya dengan yang lain, bisa memberi kekuatan untuk debat secara inklusif mengenai prioritas dari reformasi dan pembangunan. Bukan hanya satu kelompok politik, agama, sosial atau budaya harus dikeluarkan dari dinamika politik Mesir. Lalu objektifitas harus 448
John L. Esposito, Jilid 2, (2001)… Op. Cit., hlm. 268. Statement Khaerat Al Shater dalam thesis Guro Sørnes yang berjudul The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007. Op. Cit., hlm. 55. 297 449
mengakhiri monopoli pemerintah dengan partai tunggal dan meningkatkan keterlibatan lainnya didalam kegiatan politik. Dan ini diwujudkan melalui Parliament Kitchen pada tahun 2000, dimana sebagai perpanjangan bentuk penelitian untuk anggota parlemen dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi, meneliti isu – isu terkini dan menginformasi anggota IM lainnya dengan membawa isu ini kepada pimpinan organisasi sipil lainnya dan akademisi sebagai pembicara dan mendapatkan secara utuh opini tentang isu di parlemen di kalangan organisasi masyarakat sipil. 450 IM juga menanggapi setiap perubahan dalam aturan pemilihan dengan taktik memboikot pemilu, memasang informasi tentang kandidat mereka, hingga membentuk aliansi. Ini membuktikan bahwa IM seringkali menyesuaikan strategi sesuai dengan angin politik yang berhembus.451 Pada pemilu parlemen tahun 2005, di mana Ikhwanul Muslimin memenangkan 88 dari 444 kursi terpilih, Sementara National Democratic Party (NDP) sebagai pemenang pemilu mendapatkan 311 kursi (setelah calon independen bergabung) atau sekitar 70 persen dari seluruh jatah kursi yang diperebutkan.452 IM sendiri belum diberikan status hukum yang jelas oleh pemerintah Mesir. Bahkan pada tahun 2007, secara konstitusional IM dilarang membentuk sebuah partai politik.453 450
Lihat thesis Natalie Darlene Eft, B.A. Advocating For Greater Political Participation: Feminisms in Egypt and The Muslim Brotherhood, hlm. 18, lihat juga Samer Shehata and Joshua Stacher, ―The Brotherhood Goes to Parliament,‖ 2006, Middle East Report 240, hlm. 33. 451 Dale F. Eickelman dan James Piscatori. 1996. Ekspresi Politik Mesir. Trans. Rofik Suhud. Bandung : Mizan, hlm. 226 452 Michelle Paison, The History of the Muslim Brotherhood …, Op. Cit. 453 The Brotherhood itself has never been granted any legal status. It has been discouraged—and in 2007, even constitutionally barred—from forming a political party. Nathan J. Brown, and Amr Hamzawy, The Egyptian 298
Tabel 1. Partisipasi Ikhwanul Muslimin dalam Pemilu di Mesir 454
Election Years 1976 1979 1984 1987
1990 1995 2000 2005
Seats Contested 1 (as independents) 2 (as independents) 18 (under New Wafd party list) 40 (as part of the Islamic Alliance, with the Socialist Labour Party and Socialist Liberal Party) 0 160 (as independents) 70 (as independents) 150 (as independents)
Seats Won 0 0 8 38
0 1 17 88
Melonjaknya suara Ikhwanul Muslimin dalam pemilu 2005 menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki kekuatan riil di tengah masyarakat. Hasil pemilu di Mesir tahun 2005 yang mencatat keberhasilan besar bagi Ikhwanul Muslimin, yaitu meraih 88 kursi di parlemen, menimbulkan kejutan tersendiri bagi sebagian kalangan yang sejak lama berkeyakinan bahwa Islam tidak memiliki tempat dalam mekanisme politik dari suatu negara modern. Sampai di sini, hasil pemilihan umum itu telah menjadi satu kenyataan yang mengejutkan, bahkan bagi kalangan aktivis dan politisi Muslim, karena hasil yang demikian itu merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh mereka.455
Muslim Brotherhood: Islamist Participation in a Closing Political Environment…, Op. Cit., hlm. 5. 454 Ibid, Appendix Table., hlm. 34. 455 Fathi Osman, 2005, Ikhwan and Democracy; Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi, Yogyakarta, Titian Wacana, hal. 116 299
Selanjutnya, blok IM dalam parlemen telah mengembangkan proposal sendiri untuk mereformasi tatanan konstitusional Mesir, dan memberikan kritik terhadap amandemen konstitusi yang diusulkan oleh rezim. dikarenakan isu amandemen konstitusi telah menempati posisi penting dalam perdebatan dari berbagai aktor politik di Mesir sejak tahun 2002. Pada tahun 2004, IM memiliki posisi dalam pembentukan ini, dan merilis bentuknya dengan konsep "Initiative for Reform," dan itu terus dikembangkan pada tahun 2005 pemilihan platformnya yang walaupun secara tidak langsung dikatakan tidak merubah platform konstitusi tersebut.456 3. Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu ‗jiwa‘ dalam proses melawan Rezim Husni Mubarak di Mesir, dikarenakan IM ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam masyarakat Mesir. Ini dimulai dari awal mula pergerakan IM yang diawali dari organisasi yang lebih banyak berkecimpung dalam urusan sosial di masyarakat (Neo Revivalisme Islam) hingga menjadi kelompok oposisi di Mesir era Mubarak, menjadi ciri seperti yang dijelaskan dalam teori gerakan sosial (social movement) telah ada dalam organisasi Ikhwanul 456
Disana dijelaskan dengan contoh, the 2004 Initiative for Reform expressed a need for ―Canceling ill-reputed laws, especially the Emergency Law, Political Parties Law, Public Prosecutor‘s Law of Practicing Political Rights, Press Law, Syndicates Law and others.‖ Untuk latar belakang secara umum tentang inisiative ini lihat Gamal Essam El-Din, ―Brotherhood Steps Into the Fray,‖ Al-Ahram Weekly, no. 681, March 11–17, 2004, http://weekly.ahram.org.eg/2004/681/eg3.htm; dan Dr. Sayed Mahmoud alQumni, ―The Muslim Brotherhood‘s Initiative as a Reform Program: A Critical Review,‖ paper dari Brookings Institution Conference on Islamic Reform, Washington, D.C., October 5–6, 2004. Lihat juga Noha Antar, ―The Muslim Brotherhood‘s Success in the Legislative Elections in Egypt 2005: Reasons and Implications‖ Euromesco Paper 51, Oktober, 2006. 300
Muslimin. Hal ini dikarenakan konsistensi IM dalam melakukan pergerakan mulai dari unit yang terkecil (fungsi sosial) hingga pergerakan dalam pemerintahan yang berkuasa (oposisi di parlemen) sebagai penyediaan sarana untuk melakukan suatu tindakan kolektif. Mengenai fungsi sosial IM ini dipertegas pula oleh Paison bahwa kegiatan Ikhwanul Muslimin juga bergerak di wilayah sosial.457 Kemudian Natalie Darlene dalam tesisnya menjelaskan bagaimana IM mengelola aktivitas mereka melalui social network-nya dalam menanamkan ideologinya melalui madrasah-madrasah.458 Penegasan fungsi sosial IM yang lain adalah diversifikasi gerakan (divers Social Movement) dalam rangka perluasan jaringan yang dimulai dari lingkungan tingkat parlemen hingga lingkungan masyarakat luas. Strategi diversikasi gerakan IM ini dikemas dalam bentuk diskusi dan pengajian yang dipusatkan di Masjid-Masjid. Selain menggunakan media dakwah dan pengajian, untuk mempermudah strategi pergerakannya, IM pun melakukan sosialisasi politik dengan menggunakan media literer seperti penyebaran pamflet (bulletin) dan memanfaatkan media komunikasi modern seperti pemanfaatan layanan internet social media. Dalam sosialisasi melalui media sosial, IM memperluas jaringan kerjasama dengan media-media lain baik media local maupun media internasional dengan menggunakan bahasa Arab untuk media local dan bahasa Inggris untuk media internasional. 459
457
Michelle Paison, The History of the Muslim Brotherhood, The Political, Social and Economic Transformation of the Arab Republic of Egypt. 458 Thesis Natalie Darlene Eft, B.A. Advocating For Greater Political Participation: Feminisms in Egypt and The Muslim Brotherhood, hlm. 20. 459 Pejelasan media-media local dan internasional yang bekerja sama lihat di Bab II hlm. 4, lebih lengkapnya lihat di situs resmi Ikhwanul Muslimin, www.ikhwanweb.com. 301
Penggunaan masjid dan diskusi pengajian, media literer dan media sosial internet merupakan cara IM untuk ―mengelabui‖ perhatian pemerintahan rezim Mubarak, karena semenjak awal IM telah diidentifikasi sebagai ancaman bagi rezim pemerintahan Mubarak. Salama itu pula IM selalu berada dalam control dan pengawalan aktifitas yang ketat dari pemerintah yang sedang berkuasa. Anggota IM mengambil peran sebagai penyedia dan penyebar informasi (sosialisasi politik) secara langsung kepada masyarakat secara umum, organisasi sipil lainnya maupun anggota IM secara khusus tentang isu-isu dan permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Mesir melalui tingkat distrik masing–masing. Dilanjutkan bahwa IM telah mampu menjangkau bahkan mengakomodir melalui fungsinya dalam lingkup sosial maupun melalui politik. Ini bisa dilihat dari hubungan antara IM dan Kristen Koptik,460 lembaga dan media yang dikelola IM serta mengakomodir beberapa kelompok yang termarjinalkan di Mesir dan memperjuangkan haknya yang membuat kelompok tersebut mampu berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif dalam masyarakat Mesir. Mendukung argument penulis, Wickham menegaskan pergerakan IM sebagai salah satu bagian dari social movement dijelaskan dengan dua alasan; pertama, dari jenis gerakan. Pergerakan 460
Koptik merupakan kelompok umat Kristen yang berada di Mesir, ini berasal dari bahasa yunani yang ditranslasikan ke bahasa mesir kuno. Aigyptos (bahasa Yunani) translasi bahasa mesir kuno ―Ha-ka-Ptah/Het ka Ptah‖ yang berarti rumah dari ruh Ptah. Yang dapat diartikan menjadi suksesor dari orang-orang Mesir kuno yang dianggap sebagai anak dari Pharaoh atau Fir‘aun. Lihat Fr. Tadros Y. Malaty, 1993, ― Introduction To The Coptic Orthodox Church‖, St.George's Coptic Orthodox Church Sporting – Alexandria, hlm. 8, lihat juga Insurgent Notes : Journal of Communist Theory and Practice Issue 4, on Egypt – movement communist Kpk, Editors: S. Artesian, J. Garvey, L. Goldner August 2011, hlm. 38. 302
IM melingkupi wilayah sosial, dimana gerakan yang berorientasi terhadap perubahan yang sistematis, sebagai lawan untuk membuat gerakan ―berdasarkan isu yang ada‖. Kedua, Manufer Gerakan. Manuver IM selanjutnya merupakan gerakan dalam sistem politik otoriter yaitu pada rezim Husni Mubarak, di mana kegiatan politik independen di negara Mesir dalam era Mubarak dibatasi oleh hak kebebasan berbicara dan berserikat secara terbatas. 461 Manuver politik IM dengan memanfaatkan isu–isu seputar yang terjadi di dalam pemerintahan Mubarak seperti isu krisis ekonomi, otoritarianisme Mubarak hingga isu korupsi yang dilakukan para elite di Mesir. Proses melawan rezim dan penguasaan di parlemen dengan cara memanfaatkan isu yang kemudian disosialisasikan ke masyarakat dengan tujuan mendelegitimasi rezim dengan oposisi lainnya untuk mendukung Revolusi dari masyarakat. Alasan kedua adalah strategi divers IM melebarkan sayap pergerakan karena mendapat hambatan akibat fis a fis dengan ‗kekuasaan mutlak‘ Mubarak. Untuk dapat melanjutkan pergeraknnya IM harus bergerak secara ―laten‖ dengan membawa isu-isu tersebut kedalam lingkup masyarakat melalui pergerakan cabang-cabang organisasi dakwahnya yang tersebar di Mesir, hingga melalui sarana media yang dimiliki IM. Disini, IM memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Mubarak yang mengekang kebebasan masyarakat Mesir.
461
Wickham dalam thesis Guro Sørnes yang berjudul The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007, hlm. 29. 303
4. Strategi Ikhwanul Muslimin dalam Melawan Rezim Husni Mubarak Kejatuhan rezim Husni Mubarak pada awal tahun 2011 determinan sekali dengan pengaruh dari gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin. Pendekatan Teori Gerakan Sosial dan Teori Mobilisasi Sumber Daya dapat menjelaskan posisi IM dalam proses melawan Mubarak. Teori Mobilisasi Sumber Daya menjelaskan menyatakan bahwa gerakan sosial muncul karena tersedianya faktor-faktor pendukungnya, seperti adanya sumber-sumber dukungan untuk melakukan gerakan, tersedianya kelompok koalisi dan adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif serta sumber daya yang penting berupa ideology. 462 Juga bahwa organisasi, kepemimpinan, sumber daya dan jaringan adalah factor yang dapat menentukan sukses tidaknya sebuah gerakan sosial, dikarenakan dalam teori ini juga dikatakan tanpa adanya sumber daya tersebut gerakan sosial tidak akan mampu menciptakan perubahan sosial.463 melalui teori ini dapat dijelaskan bahwa IM memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan momentum hingga dengan pengeksekusian momentum tersebut. Ini dikarenakan IM telah memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang dibutuhkan dalam mewujudkan suatu gerakan yang massive untuk peruntuhan suatu rezim otoriter. Pertama IM sendiri termasuk pada pergerakan masyarakat Mesir yang membentuk suatu tataran kelompok dan memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai dasar dari pergerakan masyarakat. 462
Mansoer Fakih, 2002, Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu Strategi Dan Dampak Gerakan, Yogyakarta : Insist Press, hlm xxvii. 463 Helen Rose Ebaugh, 2010, The Fethullah Gülen : A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderated Islam. New York : Springer, hlm. 7. 304
Kemudian dilihat dari bentuk kegiatan wajib IM yang panjang tersebut diartikan sebagai strategi dalam bentuk Formal dan Informal untuk menciptakan serangkaian aksi kolektif dengan fokus konfliktual yang eksplisit terhadap lawan sosial dan politik tertentu. Ini dilakukan dalam lingkup jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Disini, aksi kolektif diwujudkan dalam bentuk perlawanan di parlemen bersama anggota oposisi lain dan didukung oleh masyarakat Mesir. Dalam parlemen, mereka memiliki kesamaan visi dalam memposisikan diri sebagai pengawas dari kinerja pemerintah dan juga dalam beberapa pemilu di Mesir IM selalu menjadi koalisi dari partai-partai yang ada di Mesir.464 Menggunakan dasar yang sama dari Paison, mengatakan SMOs mampu menyediakan sumber daya kelembagaan formal untuk melakukan tindakan kolektif dan protes, juga mampu menghubungkan antar anggota melalui struktur organisasi.465 Dalam masyarakat, perkembangan gerakan dimulai, dengan menjangkau lingkungan sekitar, lalu mengacu pada kelompok-kelompok sosial, budaya, dan ekonomi, serta lembaga dan jaringan, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aplikasi dari paison diwujudkan oleh anggota IM yang berada di parlemen dengan turun langsung dan
464
Contoh dalam pemilu 1987 IM berkoalisi dengan partai buruh sosialis dan partai liberal. Lihat Michelle Paison, The History of the Muslim Brotherhood …, Op. Cit. 465 Ibid. 305
berdiskusi dengan masyarakat dan organisasi sipil yang berada di distrik anggota parlemen tersebut.466 Dalam hal ini, IM telah menggunakan pengaruh yang dimilikinya dalam memainkan peranan dari ―kegiatan wajib‖ ini pada tataran parlemen di Mesir (Formal Strtegy). Ini sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh salah satu petinggi IM yaitu Khaerat Al Shater yang secara tidak langsung memposisikan IM sebagai pemecah monopoli dari pemerintah. Al Shater mengatakan: ―…Our aim in seeking to win a limited number of seats in parliament is to create an effective parliamentary bloc that, in conjunction with others, can energize an inclusive debate about the priorities of reform and development. Not a single political, religious, social or cultural group should be excluded from Egypt‘s political life…‖467
IM mempengaruhi oposisi lainnya untuk dapat bersatu dalam menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mubarak hingga pada puncaknya pengaruh dari IM ini mampu meruntuhkan rezim Mubarak dengan adanya legitimasi dari parlemen dengan banyaknya dukungan dari oposisi lainnya. Kedua, untuk prosesnya IM mampu melakukan perlawanan secara konsisten terhadap rezim Mubarak. Di Mesir sendiri, IM termasuk kelompok yang sering dirugikan oleh Mubarak. Dimulai dari tidak pernah mendapatnya pengakuan secara sah dari negara hingga pelarangan untuk membentuk suatu partai politik. Akan tetapi ini tidak membuat IM surut dalam melakukan pergerakan secara terus menerus. 466
Thesis Natalie Darlene Eft, B.A. Advocating For Greater Political Participation: Feminisms in Egypt and The Muslim Brotherhood, hlm. 20. 467 Statement Khaerat Al Shater dalam thesis Guro Sørnes yang berjudul The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007. Op. Cit., hlm. 55. 306
Pergerakan IM sendiri selalu mengatasnamakan kelompok independent dalam ranah politik dan strategi yang mampu memainkan momen dan isu yang berkembang (Informal Strategy), membuat IM selalu mendapat tempat di ‗hati‘ masyarakat dan partai lainnya. Ini terlihat dari beberapa pemilu yang ada di Mesir, IM sering menempatkan perwakilannya di parlemen Mesir. Selain itu, keberpihakan mulai ditunjukkan masyarakat kepada Ikhwanul Muslimin dikarenakan pergerakan moderatnya di tataran masyarakat (Neo Revivalisme Islam). Pressure pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin ternyata memberikan empati tersendiri di hati publik Mesir. Ketiga, posisi IM yang direpresentasikan oleh anggotaanggotanya yang terpilih dalam parlemen mampu menyuarakan hak– hak masyarakat dengan kapasitasnya mampu melawan kebijakan– kebijakan pemerintah dengan cara–cara formal, ini terbukti dengan banyaknya kebijakan–kebijakan dari Mubarak diserang oleh blok IM di parlemen bahkan mampu membongkar kasus korupsi yang terjadi di tubuh pemerintah, bekerja sama dengan media di Mesir yang mengalami tekanan sehingga mampu untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dalam melawan rezim Husni Mubarak pada awal Januari 2011 lalu berupa gerakan massive selama 18 hari dan yang didalamnya terdapat juga anggota–anggota IM berpartisipasi dalam revolusi tersebut, ini terbukti dari statement dari anggota IM yang mengatakan bahwa IM tidak membuat gerakan revolusi ini, akan tetapi berada dalam gerakan ini, 468 ini diperkuat dengan ajakan IM pada web resminya, lalu penggerakan organisasi
468
Steven Brooke and Shadi Hamid, ― The Muslim Brotherhood‘s Role in the Egyptian Revolution‖ http://www.ctc.usma.edu/posts/the-muslimbrotherhood%E2%80%99s-role-in-the-egyptian-revolution. 307
kepemudaannya, 469 hingga turunnya Husni Mubarak pada tanggal 11 February 2011.470 5. Skema Posisi Ikhwanul Muslimin dalam Gerakan Melawan Husni Mubarak Formal (sumber daya)
Posisi Ikhwanul Muslimin dalam gerakan melawan
Informal (sumber daya)
Media (jaringan)
Organisasi Sipil
IM Melalui Parlemen menjadi oposisi (Delegitimasi Parlemen) Membentuk opini di Masyarakat dan media tentang Kebobrokan Rezim (delegitimasi Rakyat)
Rezim Husni Mubarak
Rezim Husni Mubarak Lengser
469
Gerakan Melawan puncak pada akhir Januari hingga awal February 2011
Sarah A. Topol, Voicing Opossition, 7 Februari 2011. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/2011/02/voicin g_opposition.html 470 Lihat pada sub bab di awal bab ini ―Proses Melawan Husni Mubarak‖. 308
Kesimpulan Pengaruh Ikhwanul Muslimin sangat besar di dalam masyarakat Mesir disebabkan dengan proses panjang yang dialami oleh organisasi tersebut dan IM mampu menghadapi dan bahkan beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik yang ada di Mesir. Strategi IM yang moderat yaitu menjadi gerakan sosial politik dalam melawan rezim Husni Mubarak mampu menarik perhatian masyarakat Mesir dan memperkuat pengaruh dari IM itu sendiri, dikarenakan selain berdakwah, organisasi ini mampu mengakomodir aspek– aspek lain yang dibutuhkan masyarakat Mesir yang pada waktu itu memang terkekang akibat dari Rezim Husni Mubarak. Tahun 2011 merupakan puncak dari pemerintahan Mubarak, walaupun adanya factor dari eksternal negara yang menjadi pemicunya, tidak dapat dipungkiri IM mempunyai pengaruh yang besar dalam melawan Rezim Mubarak. Berdasarkan dari Teori Gerakan Sosial dan Teori Mobilisasi Sumber Daya, pergerakan dari IM di Mesir dapat dikatakan sebagai Gerakan Sosial. Melalui analisa dari dua teori diatas, IM telah memenuhi karakteristik dari suatu gerakan sosial, dimulai dari mengorganisir masyarakat di Mesir, pembentukan opini di dalam masyarakat melalui fungsinya sebagai organisasi massa, memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui parlemen, hingga memobilisasi massa untuk melakukan suatu perubahan dan menyerang lembaga sentral sebagai target dari gerakan. Selain itu, IM mampu memanfaatkan faktor-faktor pendukung dari terciptanya Gerakan Sosial, seperti adanya koalisi, tekanan, hingga ideology sudah tercerminkan dari strategi yang digunakan oleh IM dalam kehidupan sosial politik di Mesir. Dan Gerakan Sosial dari IM ini mencirikan dari Gerakan Sosial Baru dikarenakan menjadi actor intelektual dalam melawan dan gerakan 309
ini tidak bertujuan dalam aspek ekonomi dan kelas seperti pada ciri Gerakan Sosial lama. Daftar Pustaka Buku : Al-Banna, Hasan. 2006. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Penerjemah Anis Matta dkk, judul asli Majmu`ah Rasail alImam asy-Syahid Hasan al-Banna, Surakarta : Era Intermedia. Aziz , Jum`ah Amin Abdul. 2005. Tarikh al-Ikhwan al-Muslimun 1: Masa Pertumbuhan dan Profil Sang Pendiri (Imam Syahid Hasan al-Banna), Penerjemah Bobby Herwibowo, judul asli Auraq min Tarikh alIkhwan al-Muslimin: Dhuruf an-Nasy`ah wa Syakhshiyah al-Imam alMu`assis, Solo: Era Intermedia. Ebaugh, Helen Rose. 2010, The Fethullah Gülen : A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderated Islam. New York : Springer. Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. 1996. Ekspresi Politik Mesir. Trans. Rofik Suhud. Bandung : Mizan. Fakih, Mansoer. 2002, Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu Strategi Dan Dampak Gerakan, Yogyakarta : Insist Press. Gerges, Fawaz A.. 2002. Amerika dan Islam Politik. Trans. Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib. Jakarta: AlvaBet. Trans. Of America and Political Islam : Clash of Civilization or clash of Interest ?, 2002. Haynes, Jeff. 1997. Democracy and Civil Society in the Third World Politics & New Political Movement, Trans. P. Soemitro, 2000. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 310
John L. Esposito, 2001, (ed) Ensiklopedi Oxford ―Dunia Modern Islam‖ jilid 2, diterjemahkan dari the Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World oleh Eva Y. N. dkk. Bandung:Mizan. Malaty, Fr. Tadros Y. 1993, ― Introduction To The Coptic Orthodox Church‖, St.George's Coptic Orthodox Church Sporting – Alexandria. Osman, Fathi, 2005, Ikhwan and Democracy; Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi, Yogyakarta, Titian Wacana. Syamsumar, Dam & Agus R. Rahman, 2001. Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tamburaka, Apriyadi. 2011. Revolusi Timur Tengah. Jakarta : PT. Buku Seru. Thesis : Guro Sørnes, The Political Capacities of the Muslim Brothers in Egypt : Goals, Opportunities & Strategies, Maret 2007. Natalie Darlene Eft, B.A. Advocating For Greater Political Participation: Feminisms in Egypt and The Muslim Brotherhood. Jurnal : Michelle Paison, The History of the Muslim Brotherhood, The Political, Social and Economic Transformation of the Arab Republic of Egypt. Abdel Monem Said Aly, State and Revolution in Egypt: The Paradox of Change and Politics, Brandeis University Crown Center for Middle East Studies Essay 2 January 2012. Amr Hamzawy, Marina Ottaway, and Nathan J. Brown, What Islamists Need to Be Clear About: The Case of the Egyptian Muslim Brotherhood, Carnegie Endowment for International Peace, Policy 311
Outlook, February 2007, http://www.carnegieendowment.org/files/ottaway_brown_h amzawy_islamists_final.pdf Dr. Sayed Mahmoud al-Qumni, ―The Muslim Brotherhood‘s Initiative as a Reform Program: A Critical Review,‖ paper dari Brookings Institution Conference on Islamic Reform, Washington, D.C., October 5–6, 2004. Gamal Essam El-Din, ―Brotherhood Steps Into the Fray,‖ Al-Ahram Weekly, no. 681, March 11–17, 2004, http://weekly.ahram.org.eg/2004/681/eg3.htm; Insurgent Notes : Journal of Communist Theory and Practice Issue 4, on Egypt – movement communist Kpk, Editors: S. Artesian, J. Garvey, L. Goldner August 2011. Larry Diamond, Why Are There No Arab Democracies ? Journal of Democracy, January 2010, Vol. 21 no. 1. Nathan J. Brown, Amr Hamzawy, and Marina Ottaway, Islamist Movements and the Democratic Process in the Arab World: Exploring Gray Zones, Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Paper no. 67, March 2006, http://www.carnegieendowment.org/files/cp_67_grayzones_f inal.pdf ; Nathan J. Brown, and Amr Hamzawy, The Egyptian Muslim Brotherhood: Islamist Participation in a Closing Political Environment, Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Paper no. 19, March 2010. Noha Antar, ―The Muslim Brotherhood‘s Success in the Legislative Elections in Egypt 2005: Reasons and Implications‖ Euromesco Paper 51, Oktober, 2006. Robert S. Leiken and Steven Brooke, The Moderate Muslim Brotherhood, foreign affairs. Volume 86 No. 2. 312
Samer Shehata and Joshua Stacher, ―The Brotherhood Goes to Parliament,‖ 2006, Middle East Report 240. Steven Brooke and Shadi Hamid, ― The Muslim Brotherhood‘s Role in the Egyptian Revolution‖ http://www.ctc.usma.edu/posts/themuslim-brotherhood%E2%80%99s-role-in-the-egyptianrevolution. Who's Who in Egypt's Muslim Brotherhood, 2012, The Washington Institute for Near East Policy. Majalah : Fajar Kebangkitan di Tengah Awan Penghalang, Saksi, No. 13 Tahun VIII, 9 Maret 2006. ―Revolusi Tweeps‖ Tempo, 13 Februari 2011. Web : http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=5344&ref=search.php Swasiyyah: An Eye on General Elections 2005 dan http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=5395&ref=searc h.php To what extent have Egypt‘s parliamentary elections lived up to expectations. http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=5149&ref=search .php.PARLIAMENTARY ELECTIONS 2005, Al-Ahram Weekl Ikhwanweb: ―The Muslim Brotherhood‘s Program.‖ http://www.ikhwanweb.com/Home.asp?zPage=Systems&Sy stem=PressR&Press=Show&Lang=E&ID=4447 Sarah A. Topol, Voicing Opossition, 7 Februari 2011. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches /2011/02/voicing_opposition.html www.eramuslim.com. 23 Desember 2005. 313
Perbandingan Keterlibatan Militer dalam Transisi Demokrasi di Tunisia dan Mesir Tahun 2011 Oleh : Najamuddin Khairurrijal
Pendahuluan Sepanjang tahun 2011 terjadi gelombang perlawanan rakyat (people power) yang melanda beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang dikenal dengan Arab Spring itu terjadi akibat kejenuhan dan kemuakan rakyat atas kekuasaan rezim otoriter. Hal itu sebab negara-negara di Timur Tengah masih memiliki sistem dan budaya politik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Akumulasi dari berbagai dampak atas eksistensi pemerintahan otoriter tersebut memuncak dengan lahirnya gejolak perlawanan rakyat untuk menggulingkan rezim berkuasa. Perlawanan rakyat tersebut berawal dari Tunisia yang berhasil menggulingkan Ben Ali pada 14 Januari 2011. Pemicunya adalah Mohamed Bouazizi, seorang yang bekerja sebagai pedagang sayur membakar diri pada 17 Desember 2010 karena dagangannya disita. Tindakan heroik ini memunculkan duka yang selanjutnya memicu gerakan protes yang terus meluas. Gerakan rakyat itu selanjutnya menginspirasi gerakan serupa yang terjadi di Mesir untuk menggulingkan rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa sejak tahun 1981. Secara umum, Revolusi Melati di Tunisia dan Revolusi 25 Januari di Mesir disebabkan oleh faktor atau latar belakang yang sama, yaitu kondisi sosial, ekonomi, serta politik di bawah rezim otoriter. Berlangsungnya kedua revolusi itu juga berasal dari bawah (bottom up), yakni perlawanan rakyat. Selanjutnya, baik Ben Ali maupun Mubarak berupaya menggunakan kekuatan militer untuk 314
menghentikan aksi rakyat. Namun, militer justru menunjukkan dukungan terhadap perlawanan rakyat. Lebih lanjut, pasca lengsernya Ben Ali dan Mubarak, Tunisia dan Mesir memasuki upaya demokratisasi. Upaya membangun rezim demokratis di kedua negara ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu di Tunisia berlangsung pada 23 Oktober 2011. Sementara di Mesir, pemilu berlangsung antara November 2011 hingga Januari 2012. Penelitian ini merupakan studi perbandingan politik (comparative politic) guna membandingkan keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir. Keterlibatan militer tersebut terlihat dalam perjuangan menumbangkan rezim melalui revolusi, ketika rezim tumbang, serta perjuangan setelah tumbangnya rezim. Adapun kriteria perbandingan dalam penelitian ini adalah keterlibatan militer dengan indikator sikap, posisi, dan perannya pada setiap fase transisi demokrasi. Alasan mengapa Tunisia dan Mesir menjadi objek kajian adalah karena keduanya merupakan dua negara yang mengawali gelombang Arab Spring. Lebih dari itu, Tunisia dan Mesir relatif lebih sukses memasuki upaya demokratisasi pasca revolusi dibandingkan dengan negara lain di Timur Tengah yang juga bergejolak selama Arab Spring. Transisi Demokrasi, Pretorianisme, dan Hubungan Sipil-Militer Guna membandingkan keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir, kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pretorianisme dan hubungan sipilmiliter. Pretorianisme digunakan untuk menganalisis sikap, posisi, dan peran militer pasca revolusi. Sementara, hubungan sipil-militer digunakan untuk melihat posisi militer pasca pemilu. Transisi demokrasi dipahami sebagai sebuah perubahan dari rezim nondemokrasi menuju rezim demokrasi. Samuel P. Huntington 315
mengemukakan tiga pola atau jalur transisi demokrasi. 471 Pertama adalah transformasi, di mana transisi berasal dari atas atau dipelopori oleh rezim. Kedua, replacement (pergantian), di mana demokrasi merupakan inisiatif yang berasal dari bawah atau tekanan rakyat. Ketiga, transplacement, yaitu demokratisasi merupakan hasil aksi bersama antara rezim berkuasa dan kelompok oposisi. Berdasarkan ketiga pola di atas, transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir berpola replacement (pergantian). Proses replacement, menurut Huntington, terdiri dari tiga fase, yakni (a) perjuangan untuk menumbangkan rezim; (b) tumbangnya rezim; dan (c) perjuangan setelah tumbangnya rezim. 472 Pola replacement dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk menunjukkan jalur terjadinya transisi rezim di kedua negara. Militer menjadi objek analisis dalam penelitian ini karena kesuksesan revolusi dan setelahnya tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan militer. Dalam kaitannya dengan itu, keterlibatan atau campur tangan militer tersebut disebut sebagai pretorianisme. Eric A. Nordlinger membagi pretorianisme ke dalam tiga kategori peran, yaitu moderator, guardian dan ruler.473 Militer berkarakter moderator bertindak sebagai kelompok yang berpengaruh dan terlibat dalam politik. Militer bertipe moderator menghindari diri untuk menguasai pemerintahan. Adapun guardian mengacu pada peran militer sebagai pengawal dan pengawas jalannya pemerintahan. Setelah menggulingkan sebuah pemerintahan sipil umumnya militer akan memegang tampuk pemerintahan untuk 471
Samuel P. Huntington, 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga (edisi terjemahan), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 146-205. 472 Ibid., hal. 180. 473 Eric A. Nordlinger, 1990, Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan (edisi terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta, hal. 6. 316
periode tertentu. Sedangkan, kategori ruler adalah ketika militer menguasai semua bidang kehidupan, terutama bidang politik. Perbedaan tipe pretorianisme itu selanjutnya mempengaruhi bagaimana hubungan antara sipil dan militer. 474 Morris Janowitz membagi model hubungan sipil-militer menjadi lima tipe.475 Pertama, authoritarian-personal, di mana pemegang kendali politik nasional mendasarkan kekuasaannya kepada kekuasaan tradisional dan individu pemimpin. Kedua, authoritarian-mass party apabila terdapat partai tunggal dengan kepemimpinan pribadi pemimpin yang kuat (strong personal leadership), tanpa adanya institusi parlemen. Ketiga, democratic-competitive apabila ada lembaga kompetisi yang demokratis dan pola hubungan sipil-militer berdasarkan kontrol sipil atau militer di bawah kontrol sipil. Tipe keempat, adalah civil-military coalition jika militer memainkan peranan politik yang luas dan menjadi suatu blok politik. Sementara politisi sipil hanya masih bisa memegang kekuasaan atas dukungan pasif dari militer. Kelima, tipe military oligarchy apabila pola koalisi dan careteker (pejabat) di atas menghasilkan sistem politik
474
Hubungan sipil-militer merujuk pada luasnya interaksi antara kekuatan bersenjata (militer) sebagai institusi dengan berbagai sektor masyarakat (sipil). Hubungan sipil-militer fokus pada adanya distribusi kekuasaan antara pemerintah (sipil) dengan militer dalam sebuah negara. Lebih lanjut baca dalam Johanna Mendelson Forman and Claude Welch, 2008, CivilMilitary Relations: USAID‘S Role, Washington: Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development, hal. 7-8. Diakses dari http://transition.usaid.gov/policy/ads/200/200sbf.pdf (Diakses pada 26/11/2012). 475 Morris Janowitz, 1977, Military Institutions and Coercion in the Developing Nations: Expanded Edition of The Military in the Political Development of New Nations, Chicago: the University of Chicago Press, hal. 81-83. 317
yang tidak stabil. Sehingga, mendorong militer untuk meningkatkan aktivitas politiknya sampai menjadi sebuah kekuatan politik utama. Latar Belakang dan Proses Revolusi di Tunisia dan Mesir Revolusi Tunisia Zine Al-Abidine Ben Ali selama 24 tahun menjalankan kekuasaan di Tunisia dengan cara-cara otoriter. Ben Ali sempat mengubah konstitusi Tunisia sebanyak dua kali untuk memungkinkan dirinya dapat menjadi presiden selama mungkin melalui cara-cara yang tidak demokratis. Ben Ali juga banyak dikritik karena menekan kebebasan politik dan hak-hak sipil masyarakat. Selain itu, pengangguran di kalangan rakyat Tunisia terus tinggi dan sebagian besar rakyat Tunisia miskin. Menurut uraian Christopher Alexander, sepanjang kekuasaannya, Ben Ali memerintah dengan kombinasi kooptasi dan represi. 476 Berbagai kondisi dalam beberapa aspek kehidupan di Tunisia selanjutnya melatarbelakangi aksi protes rakyat Tunisia. Adapun pemicu lahirnya aksi protes rakyat berawal dari aksi nekat Mohamed Bouazizi yang melakukan aksi bakar diri pada 17 Desember 2010. Tindakan itu dilakukan akibat frustrasi yang dialami setelah polisi menyita gerobak jualannya karena tidak mengantongi izin. Sesaat kemudian, aksi nekat itu menjadi katalisator kemarahan rakyat Tunisia. Aksi protes meluas ke berbagai wilayah untuk menuntut tanggung jawab pemerintah dan tuntutan agar Ben Ali mundur dari kursi kepresidenan. Pemerintah berupaya mengontrol keadaan dengan menangkap beberapa demonstran, bahkan melepaskan tembakan. Namun, aksi justru terus meluas dibarengi dengan tindakan brutal 476
Lihat Christopher Alexander, A Month Made for Drama, dalam Marc Lynch, Susan B. Glasser, dan Blake Hounshell, 2011, Revolution in the Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of An Era, Washington: Slate Group, hal. 45. 318
massa yang membakar berbagai gedung milik negara. Selain itu, perlawanan rakyat yang terus meluas juga tidak dapat dilepaskan oleh adanya kontribusi media sosial seperti Facebook dan Twitter. Kepercayaan diri rakyat semakin meningkat setelah pihak militer yang diterjunkan menolak perintah Ben Ali untuk menembak demonstran. Akhirnya, ketika pemerintah tidak lagi berdaya, Ben Ali kemudian menyatakan mundur. Perlawanan rakyat Tunisia selama 28 hari itu dilaporkan menelan korban sedikitnya 300 orang tewas dan lebih dari 700 orang lainnya mengalami luka-luka.477 Adapun kerugian yang dialami Tunisia selama revolusi ditaksir sekitar 2 miliar dolar AS. 478 Revolusi Mesir Kajian geopolitik Timur Tengah menempatkan Mesir menjadi salah satu negara dengan kekuatan yang cukup berpengaruh di bawah kepemimpinan Mubarak selama 30 tahun. Namun selama memerintah, Mubarak selalu berjanji untuk melakukan reformasi ekonomi, tetapi tidak pada urusan politik. 479 Pemerintah Mesir kerap kali memaksakan kebijakannya dengan cara-cara represif. Mubarak tidak segan-segan melakukan tindakan represif terhadap gerakan politik Islam.480 Selain itu, pemerintah memegang kontrol mutlak atas partai politik serta membatasi hak-hak sipil masyarakat, termasuk mengontrol media. Kehidupan ekonomi di Mesir diwarnai 477
Baca UN Rights Expert: 300 Died During Tunisia Uprising, dalam http://jurist.org/paperchase/2011/05/un-rights-expert-300-died-duringtunisia-uprising.php (Diakses pada 09/02/2013). 478 Baca Cerita Revolusi Dari La Kasba (Tunisia), dalam http://www.submitbookmarker.com/2011/01/cerita-revolusi-dari-la-kasbatunisia.html (Diakses pada 09/02/2013). 479 Zainuddin Djafar, 2012, Profil dan Perkembangan Ekonomi Politik Afrika, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 191. 480 Riza Sihbudi, 2007, Menyandera Timur Tengah, Jakarta: Mizan, hal. 30. 319
oleh kesenjangan sosial di mana relasi ekonomi-politik hanya menguntungkan segelintir kelompok elit. Selama berkuasa, Mubarak juga memberlakukan hukum darurat militer yang membatasi semua aktivitas politik rakyat. Kekuasaan yang bertahan selama 30 tahun ditandai dengan penindasan politik yang dibenarkan sebagai harga dari sebuah kestabilan negara. Atas nama kestabilan negara, kebebasan politik ditekan, dibatasi, dan diintimidasi serta seluruh aspek kehidupan publik dan sarana ekspresi politik dikontrol oleh negara. 481 Akumulasi dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan di Mesir kemudian mendorong lahirnya gerakan perlawanan rakyat. Akumulasi tersebut paralel dengan krisis politik yang terjadi di Tunisia. Gerakan perlawanan rakyat itu kemudian menemui momentumnya pada 25 Januari 2011. Terinspirasi dari gerakan rakyat yang berhasil melengserkan Ben Ali, ribuan orang mulai turun ke jalan untuk memprotes kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan pemerintahan otokratis Mubarak. Aksi demonstrasi yang berpusat di Alun-alun Tahrir Kairo tersebut disebut sebagai Day of Anger (Hari Kemarahan). Beberapa kalangan menyebut aksi di Mesir dipicu atas kematian Khaled Said. Pemuda Mesir berusia 28 tahun tersebut meninggal pada 6 Juni 2010 di dalam penjara setelah disiksa oleh aparat kepolisian.482 Alasan penyiksaannya adalah karena diduga menyebarkan video yang memperlihatkan polisi membagi-bagi 481
Ahmad Shokr, 2011, The Price of Stability: Egypt‘s Democratic Uprising. Dalam Economic and Political Weekly Vol. XLVI No. 7, 12 Februari 2011, hal. 10. Diakses dari http://www.epw.in/egypt-understand-uprising/price-stability-egyptsdemocratic-uprising.html (Diakses pada 15/12/2011). 482 Baca Ihsan Zainuddin, 2011, Mesir Pasca Revolusi, dalam www.koranmandar.com/opini/mesir-pasca-revolusi/ (Diakses pada 17/12/2011). 320
narkotika hasil sitaan. Kematian yang dinilai penuh dengan intrik politik tersebut tidak dapat diterima rakyat Mesir hingga kemudian melahirkan aksi demonstrasi. Lebih lanjut, selama terjadinya aksi protes, pemerintah menggunakan tindakan kekerasan dan represi untuk membubarkan massa. Namun, tindakan represif yang dilakukan rezim Mubarak tetap tidak menyurutkan gerakan rakyat. Kekuatan rakyat semakin membesar dan kepercayaan diri demonstran semakin meningkat setelah pihak militer yang awalnya pro status quo berbalik arah menyokong gerakan kaum revolusioner. Setelah aksi protes berlangsung selama 18 hari, akhirnya Mubarak menyatakan mundur pada 11 Februari 2011 dan menunjuk Supreme Council of Armed Force (SCAF) untuk menjalankan tugas-tugas negara. Sepanjang revolusi, total kerugian diperkirakan mencapai 310 juta dolar AS. Sementara itu, berdasarkan laporan Amnesty International, revolusi Mesir menewaskan sebanyak 840 jiwa dan lebih dari 6.000 orang terluka.483 Militer Pasca Revolusi dan Pemilu di Tunisia dan Mesir Militer Pasca Revolusi di Tunisia Tumbangnya rezim Ben Ali tidak terlepas dari posisi antagonis militer yang menolak untuk melakukan kekerasan. Namun demikian, sekalipun militer berperan dalam revolusi, akan tetapi militer tidak mengambil alih kekuasaan. Hal itu ditunjukkan ketika Ben Ali mundur, militer tidak terlibat dalam tarik ulur kepentingan politik serta pengaruhnya dalam bidang politik sangat terbatas. Lebih lanjut, karena perannya dalam revolusi, maka sejak lengsernya Ben Ali peran militer lebih terlihat dengan hadir di jalan483
Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal, 2011, Ben Ali, Mubarak, Khadafi: Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21, Bandung: Medium, hal. 139. 321
jalan untuk memastikan keamanan publik. 484 Pemimpin militer bahkan secara terbuka menyatakan bahwa militer tidak tertarik pada kekuasaan politik dan bahwa mereka akan tetap mengawasi implementasi konstitusi Tunisia.485 Menurut Lutterbeck, sesuai citra militer sebagai la grande muette (a big silent one),486 militer Tunisia tidak membuat pernyataan tentang peran mereka dalam masa depan Tunisia. Pihak militer menyatakan akan tunduk pada kontrol sipil. 487 Berdasarkan kajian pretorianisme, sikap dan posisi yang ditunjukkan militer Tunisia tersebut sejalan dengan tipe moderator pretorian. Militer Pasca Revolusi di Mesir Posisi militer di Mesir kian penting setelah SCAF mengambil alih kekuasaan sementara. Sebelumnya, militer dipuji sebagai pahlawan pemberontakan rakyat yang berhasil menggulingkan Mubarak. Namun, sejak mengambil kendali Mesir pada 11 Februari 2011, militer telah memosisikan dirinya sebagai penguasa superioritas. Militer menekankan keinginannya dengan melakukan 484
Lihat Derek Lutterbeck, 2012, After the Fall: Security Sector Reform in post-Ben Ali Tunisia, Arab Reform Initiative Project, hal. 13. Diakses dari http://www.arab-reform.net/after-fall-security-sector-reform-post-ben-alitunisia (Diakses pada 26/11/2012). 485 Ibid. 486 Meminjam istilah Michael C. Desch dalam Threat Environments and Military Missions (1996), la grande muette atau the great mute, yaitu tentara menjauhkan diri dari hiruk-pikuk politik dan hanya menjalankan peran-peran nonmiliter domestik. Artinya, militer menjadi kekuatan yang ―diam‖ dalam politik dan menjadi aparatur negara sehingga tidak ada satu kata pun tentang politik dari moncong senjata. Baca dalam Nico Harjanto, 2011, Kuda Hitam dari Kubu Militer, dalam http://www.beritasatu.com/blog/nasionalinternasional/1152-kuda-hitam-dari-kubu-militer.html (Diakses pada 14/03/2013). 487 Lihat Derek Lutterbeck, Loc. Cit., hal. 14. 322
kekerasan sebagai upaya menciptakan stabilitas negara dan ekonomi.488 Sikap yang ditunjukkan militer pasca revolusi dinilai lebih pada upaya militer untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan mereka. Militer berjanji akan menyelenggarakan pemilu enam bulan setelah revolusi, namun janji itu tidak dipenuhi. Ketika massa terus melakukan demonstrasi, militer menggunakan tindakan kekerasan terhadap demonstran dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Berdasarkan kajian pretorianisme, sikap, posisi, dan peran yang dimainkan oleh militer Mesir menunjukkan tipe guardian pretorian. Pretorianisme tipe guardian merupakan tipe di mana militer memiliki campur tangan yang luas di bidang politik dengan mengambil alih kekuasaan sementara. Pemilu Pasca Revolusi di Tunisia Pemilu Tunisia digelar sembilan bulan setelah revolusi, yakni pada 23 Oktober 2011. Sebanyak 111 partai politik diakui dan secara resmi terdaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu dan sebanyak 10.937 kandidat bertarung untuk memperebutkan 217 kursi anggota parlemen.489 Adapun rakyat Tunisia yang memberikan suaranya sebanyak 4.308.888 jiwa. Berdasarkan hasil pemilu, Partai Islam Ennahda (Renaissance) berhasil keluar sebagai pemenang dengan meraih sebanyak 89 dari 217 kursi parlemen.
488
Baca Is Egypt's Military Turning Against the Revolution?, dalam http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/03/is-egyptsmilitary-turning-against-the-revolution/71859/ (Diakses pada 19/02/2013). 489 Middle East & Islamic Studies Collection Blog Cornell University, 2011, Tunisian Constituent Assembly Election 2011, dalam http://blogs.cornell.edu/mideastlibrarian/2011/08/19/constituent-assemblyelections-in-tunisia-23-october-2011/ (Diakses pada 23/02/2013). 323
Menurut analisis Arab Center for Research and Policy Studies, hasil pemilu parlemen yang dimenangkan oleh partai Islam moderat Ennahda tersebut mencerminkan realitas bahwa masyarakat Tunisia ingin perubahan. Hasil pemilu juga mencerminkan upaya rakyat untuk merebut kembali revolusi setelah muncul kekhawatiran bahwa kesuksesan revolusi telah dibajak oleh sisa-sisa mantan rezim Ben Ali.490 Proses pelaksanaan pemilu berlangsung dengan sikap netral militer. Menjelang pemilu, militer memfasilitasi distribusi logistik pemilu ke tempat pemungutan suara dan menjaga keamanannya agar pemilu dapat berjalan lancar. Setelah pemilu, militer juga memfasilitasi dan mengawasi pengiriman kotak suara pemilu ke pusat tabulasi. Militer memang semata-mata diturunkan untuk melindungi penyelenggaraan pemilu dan militer tidak diizinkan untuk memiliki hak suara dalam pemilu.491 Fakta mengenai sikap, posisi, dan peran militer Tunisia di atas oleh Loay Mudhoon kemudian dipandang menawarkan kondisi yang baik untuk memajukan demokrasi pasca revolusi di Tunisia. 492 Berdasarkan kajian hubungan sipil-militer, sikap, posisi, serta peran militer tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pihak sipil dan militer cenderung berlangsung secara sehat. Kenyataan di atas menempatkan hubungan antara sipil dan militer di Tunisia 490
Policy Analysis Unit Arab Center for Research and Policy Studies, 2011, Tunisia‘s Elections: A Milestone on the Path to Democratic Transformation, dalam http://english.dohainstitute.org/release/d6404bfb-3ebe-4bff-83d1ece5285b5a1a (Diakses pada 23/02/2013). 491 Michael Shkolnik, 2011, Tunisia‘s Renaissance, United Nation Association in Canada, hal. 2. Diakses dari www.unac.org/en/news_events/.../20111210TunisiaRenaissance.pdf (Diakses pada 27/02/2013). 492 Loay Mudhoon, 2013, Opinion: Tunisia's Democratization Under Threat, dalam http://www.dw.de/opinion-tunisias-democratization-under-threat/a16588415 (Diakses pada 02/03/2013). 324
berlangsung secara harmonis sehingga hubungan sipil-militer yang terjadi dapat disebut democratic-competitive, dengan memaksimalkan supremasi sipil dan mengurangi peran militer di luar profesionalismenya, utamanya dalam kepentingan politik. Pemilu Pasca Revolusi di Mesir Pelaksanaan pemilu di Mesir merupakan realisasi dari janji SCAF yang memegang kekuasaan sementara. Pemilu diikuti lebih dari 40 partai dan sebanyak 590 kandidat dari partai serta 6.591 kandidat independen yang memperebutkan sebanyak 489 kursi. 493 Pemilu berlangsung dalam tiga tahap, setiap tahap melibatkan pemungutan suara di 9 provinsi dari total 27 provinsi yang ada. Tahap pertama digelar pada 28-29 November 2011. Tahap kedua berlangsung pada 14-15 Desember 2011, serta tahap ketiga pada 3-4 Januari 2011. Adapun hasil pemilu dari tiga tahap tersebut dimenangkan oleh Freedom and Justice Party (FJP), sebuah partai Ikhwanul Muslimin (IM), dengan meraih 235 atau sebanyak 47,18 persen kursi di parlemen. Militer Mesir memiliki posisi dan peran penting dalam proses pemilu tersebut. Berdasarkan pernyataan militer yang berkuasa, militer akan berkuasa selama enam bulan hingga pemilu digelar. Namun kemudian, pemerintah militer menunda pemilu. Penundaan tersebut dinilai sebagai upaya militer memperpanjang kekuasaannya.494 Sikap militer tersebut kemudian menuai protes hingga berujung pada kekerasan dan penindasan. Menurut Doug 493
Lihat The Concise Idiot's Guide to the Egyptian Elections, dalam http://www.jadaliyya.com/pages/index/3192/the-concise-idiots-guide-tothe-egyptian-elections (Diakses pada 24/02/2013). 494 Doug Mataconis, 2011, Egyptian Military Expanding Power, dalam http://www.outsidethebeltway.com/egyptian-military-expanding-power/ (Diakses pada 26/02/2013). 325
Mataconis, militer berusaha memperlambat proses transisi demokrasi sampai merasa yakin bahwa posisi dan hak istimewa yang selama ini dinikmati tetap dapat dirasakan. 495 Berdasarkan sikap, posisi, dan peran militer yang demikian, Soumaya Ghannoushi dalam tulisannya memandang bahwa militer tidak hanya menganggap dirinya sebagai mitra dalam revolusi, tetapi sebagai wakil, wali, dan pembawa tunggal legitimasi dan mengelola masa transisi menurut logika disiplin militer.496 Berdasarkan kajian hubungan sipil-militer, sikap, posisi, serta peran militer di Mesir tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pihak sipil dan militer berlangsung secara tidak sehat. Hubungan sipil-militer tersebut dapat disebut bertipe military oligarchy. Pasalnya, militer terlibat secara luas dalam kehidupan politik yang sesungguhnya bukan ranah profesinya sebagai state apparatus. Perbandingan Keterlibatan Militer di Tunisia dan Mesir Persamaan Keterlibatan Militer Secara umum, hal yang sama antara militer di Tunisia dan Mesir pada revolusi (fase pertama) adalah sikap, posisi, dan peran antagonis militer dalam revolusi. Militer Tunisia menolak perintah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran. Ben Ali yang tidak meraih dukungan militer akhirnya memutuskan untuk mundur. Sementara di Mesir, militer yang awalnya pro status quo berbalik arah mendukung gerakan revolusioner. Militer kemudian menolak perintah Mubarak untuk melakukan tindakan kekerasan dan penembakan. Keputusan militer tersebut pada akhirnya 495
Ibid. Dalam Soumaya Ghannoushi, 2011, The Role of the Army in Egypt's New Politics dalam http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/2011928123423611947.ht ml (Diakses pada 26/02/2013). 326 496
memaksa Mubarak untuk mundur akibat semakin kehilangan legitimasi. Persamaan militer di Tunisia dan Mesir pasca revolusi (fase kedua) adalah pada pernyataan dan komitmen militer untuk menjalankan cita-cita revolusi. Militer di Tunisia menyatakan akan menjadi penjamin cita-cita revolusi. Komitmen itu ditunjukkan melalui pernyataan pemimpin militer Jenderal Rachid Ammar bahwa, ―Our revolution is your revolution. The revolution of the youth could be lost and exploited by those who call for a vacuum. The army will protect the revolution.‖497 Selain itu, militer juga akan mengawasi implementasi konstitusi serta memastikan proses transisi berlangsung secara demokratis. Sementara di Mesir, pihak militer juga menegaskan akan menjalankan amanah konstitusi. SCAF berjanji untuk memimpin transisi politik itu secara damai hingga terpilihnya pemerintahan sipil yang baru. Kepala SCAF Hussein Tantawi menyatakan bahwa, ―SCAF aspires to guaranteeing a peaceful transition of authority within a free and democratic system that allows for the assumption of authority by a civilian and elected authority to govern the country and the build of a democratic and free state.‖498 Adapun persamaan antara militer Tunisia dan Mesir dalam proses pemilu (fase ketiga) adalah kontribusi militer dalam proses penyelenggaraan pemilu. Berlangsungnya pemilu multipartai dan 497
Dikutip dari Tunisia‘s Military ‗Will Protect Revolution‘: Army Chief, dalam http://www.euronews.com/2011/01/24/tunisia-s-military-will-protectrevolution-army-chief/ (Diakses pada 27/02/2013). 498 Dikutip dari Egypt‘s Supreme Council of the Armed Forces: Statements and Key Leaders, 2011, dalam http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/10/world/middleeast/20110210 -egypt-supreme-council.html?ref=mohammedhusseintantawi (Diakses pada 19/06/2013). 327
multikandidat di Tunisia dan Mesir tidak terlepas dari peran militer di kedua negara. Tabel di bawah ini secara sederhana menunjukkan persamaan keterlibatan militer pada setiap fase. Tabel 1. Persamaan Keterlibatan Militer pada Setiap Fase
Fase Transisi Demokrasi Fase Pertama Fase Kedua Fase Ketiga
Tunisia Posisi antagonis Guarantor of Revolution Guarantor of Political Process
Mesir Posisi antagonis Guarantor of Revolution Guarantor of Political Process
Tabel di atas menunjukkan adanya persamaan sikap, posisi, atau peran yang ditunjukkan militer di kedua negara. Pada fase pertama, memperlihatkan adanya kesamaan sikap militer yang antagonis terhadap rezim. Posisi antagonis militer di Tunisia dapat dipahami karena memang dalam sejarah politik Tunisia, militer tidak pernah terlibat dalam politik. Sementara itu, sikap dan posisi antagonis militer di Mesir menjadi menarik sebab sepanjang kekuasaan Mubarak, militer menjadi elemen penyokong dan pendukung rezim. Sementara itu, pada fase kedua, militer di kedua negara sama-sama menyatakan untuk melanjutkan cita-cita revolusi (guarantor of revolution) dan menjalankan amanah konstitusi. Kesamaan sikap militer di kedua negara juga terlihat pada komitmennya untuk memastikan proses transisi berlangsung secara demokratis. Adapun pada fase ketiga, persamaan keterlibatan militer di kedua negara adalah keduanya memiliki peran dan kontribusi dalam proses terselenggaranya pemilu pasca revolusi. 328
Perbedaan Keterlibatan Militer Perbedaan keterlibatan militer dalam revolusi (fase pertama) terletak pada kapan dan bagaimana militer memutuskan untuk mengambil posisi antagonis dengan rezim. Sejak awal revolusi di Tunisia, militer menegaskan posisinya untuk bersikap netral, di mana pada awal revolusi Ben Ali menggunakan kekuatan polisi untuk menghadapi demonstran. Guna mempertahankan kekuasaannya, Ben Ali kemudian menerjunkan militer dan memerintahkan untuk menembak para demonstran yang semakin anarkis. Akan tetapi, militer menolak perintah itu. Jenderal Rachid Ammar selaku pemimpin militer menyatakan bahwa, ―the army will protect revolution.‖ Adapun di Mesir, militer awalnya memberikan dukungan yang sangat kuat kepada Mubarak. Sejak awal revolusi, militer menjadi instrumen kekerasan yang dilakukan oleh rezim Mubarak dengan melakukan tindakan represif terhadap demonstran. Namun, seiring semakin kuatnya desakan revolusioner serta semakin terdesaknya Mubarak, militer kemudian berbalik arah berada pada pihak kelompok revolusioner. Hal itu menunjukkan bahwa dalam revolusi, militer Mesir memainkan politik ―dua muka‖ (two face). Sementara pada fase kedua, perbedaan mencolok antara militer Tunisia dan Mesir pasca revolusi adalah pada sikap, posisi, dan peran politiknya. Pasca revolusi di Tunisia, militer tidak mengambil alih kekuasaan. Militer juga menegaskan untuk menjamin terwujudnya cita-cita revolusi melalui implementasi konstitusi. Serta, militer menarik diri dari pusaran konflik politik karena militer Tunisia tidak tertarik pada kekuasaan politik. Untuk itu, militer Tunisia tunduk pada otoritas sipil dan siap memosisikan dirinya sebagai state apparatus. Adapun militer di Mesir mengambil alih kekuasaan meskipun menurut konstitusi yang berlaku kekuasaan seharusnya 329
dipegang oleh wakil presiden atau parlemen. Sekalipun kepemimpinan militer tidak dibenarkan secara konstitusional, SCAF menyatakan akan memimpin proses transisi politik selama enam bulan hingga digelarnya pemilu dan terpilihnya pemerintahan yang baru. Lebih jauh, militer pasca revolusi lebih memosisikan dirinya sebagai superioritas dengan seolah menjadi wali revolusi. Upaya mewujudkan ketertiban dan stabilitas ditempuh militer dengan melakukan tindakan represif. Lebih lanjut, perbedaan militer Tunisia dan Mesir pada fase ketiga terletak pada bagaimana dan seberapa luas peran politik yang dimainkan militer dalam proses pelaksanaan pemilu. Militer di Tunisia menyatakan akan menjadi guarantor of revolution dengan memastikan kelancaran transisi menuju demokrasi melalui peran dan tindakan profesional. Menjelang pelaksanaan pemilu, militer membantu dan memfasilitasi distribusi logistik pemilu. Setelah pemilu, militer juga memfasilitasi, mengawasi, dan mengawal proses pengiriman hasil pemilu ke pusat tabulasi. Selama proses pemilu, militer juga berupaya untuk netral dan membatasi keterlibatannya serta tidak memiliki hak suara. Berbeda dengan militer Tunisia, militer Mesir menampilkan hal sebaliknya. Dalam proses pelaksanaan pemilu, militer (SCAF) beberapa kali mengajukan perubahan terhadap aturan pemilu serta penundaan. Penundaan pemilu itu dinilai sebagai upaya militer memperpanjang kekuasaannya. Tidak hanya itu, nuansa pemilu juga dibayangi oleh semakin masifnya gelombang protes rakyat terhadap pemerintahan militer.
330
Tabel 2. Perbedaan Keterlibatan Militer pada Setiap Fase
Fase
Fase I
Fase II
Indikator Sikap
Tunisia Apolitis
Posisi
Antagonis
Peran
Stabilisator
Sikap Posisi
Politik Pasif Political Unwilingness
Mesir Two Face Politics Pro status quo Antagonis Regime Apparatus (sebelum antagonis) Politik Aktif State Guardians
Mediator
Stabilizer by Violence
Peran Sikap Fase III
Posisi Peran
Warranted Goals of Revolution Guarantor of Peace Transition Fasilitator
Pragmatis Oportunistis Dominant Actor Political Domination
Tabel di atas menunjukkan perbedaan keterlibatan militer dalam tiga fase transisi demokrasi. Pada fase pertama, militer Tunisia bersikap apolitis sehingga menunjukkan posisi antagonis terhadap rezim. Sementara di Mesir, militer menunjukkan sikap dua wajah atau two face politics. Adapun terkait peran, militer Tunisia sematamata bertindak sebagai stabilisator di tengah situasi chaos negara. Sementara itu, militer Mesir memainkan peran sebagai regime apparatus untuk melakukan kekerasan hingga memutuskan untuk mengambil posisi antagonis. Adapun pada fase kedua, perbedaan mendasar keterlibatan militer adalah pada posisinya pasca revolusi. Militer di Mesir menunjukkan sikap politik yang aktif dengan menjalankan pemerintahan sementara melalui berbagai tindakan kekerasan. Posisi 331
tersebut, oleh penulis, disebut sebagai state guardians, di mana kekerasan digunakan untuk mewujudkan stabilitas (stabilizer by violences). Sementara di Tunisia, militer menunjukkan sikap politik yang pasif dengan tidak melibatkan diri pada day to day politics sehingga tidak memiliki hasrat politik atau political unwillingness. Oleh karena itu, militer hanya memainkan peran sebagai mediator antara berbagai kelompok kepentingan. Fase ketiga, militer di Tunisia menunjukkan sikap untuk menjamin cita-cita revolusi (warranted the goals of revolutions). Guna mewujudkan cita-cita revolusi, militer menempatkan dirinya sebagai guarantor of peace transition atau penjamin berlangsungnya transisi politik secara damai. Untuk itu, pada fase ini peran yang ditunjukkan militer yakni sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pemilu. Sementara di Mesir, karena militer menguasai pemerintahan, maka kehidupan politik dijalankan berdasarkan kepentingan politis militer yang bersikap pragmatis oportunistis. Sehingga, posisi militer adalah sebagai aktor dominan (dominant actor) yang memiliki dominasi politik (political domination). Perbandingan Keterlibatan Militer dalam Transisi Demokrasi Berdasarkan kajian pretorianisme, gambaran mengenai sikap, posisi, dan peran militer Tunisia menurut penulis dapat disebut bertipe moderator pretorian. Sementara sikap, posisi, dan peran militer Mesir bertipe guardian pretorian. Militer Tunisia dikatakan bertipe moderator pretorian karena militer tidak terlibat secara jauh dalam aktivitas politik. Sementara itu, militer di Mesir disebut bertipe guardian pretorian karena pasca revolusi, militer menyatakan untuk sementara akan memimpin negara. Tipe guardian pretorian dalam konteks Mesir dibuktikan dengan tindakan SCAF yang mengambil alih dan 332
memegang kekuasaan. Akibatnya, sebagai pemegang kekuasaan, militer Mesir mengimplementasikan cara-cara militeristik dalam kehidupan politik. Perbedaan tipe pretorianisme militer itu selanjutnya melahirkan pola hubungan sipil-militer yang berbeda pula. Berdasarkan varian hubungan sipil-militer, menurut penulis, hubungan sipil-militer yang berlangsung di Tunisia bertipe democratic competitive. Kata Janowitz, dalam democratic competitive, ―The military is limited to these functions because of the strength of competitive democratic institutions, and the pattern of civil-military relations which is based on civilian control.‖499 Sebaliknya, hubungan sipil-militer yang berlangsung di Mesir, menurut penulis, bertipe military oligarchy. Kata Janowitz, ―Where the military sets it self up as the political ruling group .... the results a military oligarchy, because for a limited time, at least, the political initiative passes to the military.‖500 Militer Mesir tidak hanya mengambil alih dan menjalankan kekuasaan tetapi juga nampak menegaskan dirinya sebagai sebuah kekuatan politik. Posisi itu menunjukkan bahwa hubungan antara sipil dan militer di Mesir tidak berlangsung secara sehat. Uraian mengenai perbedaan keterlibatan militer dengan indikator sikap, posisi, dan perannya pada setiap fase di atas dapat disederhanakan sebagai berikut.
499
Morriz Janowitz, Op. Cit., hal. 82. Ibid., hal. 83. 333 500
Bagan 1. Perbandingan Keterlibatan Militer dalam Tiga Fase Transisi Demokrasi Revolusi Tunisia
Posisi antagonis militer
Moderator Pretorian
Democratic Competitive
Revolusi Mesir Fase I: Perjuangan untuk menumbangkan rezim
Posisi antagonis militer
Fase II: Tumbangnya rezim
Guardian Pretorian
Fase III: Perjuangan setelah tumbangnya rezim
Military Oligarchy
Fase Transisi Kedua di Mesir Menurut analisis penulis, terlepas dari tiga fase transisi demokrasi pola replacement di atas, proses transisi demokrasi pola replacement di Mesir tidak berhenti hanya pada perjuangan setelah rezim tumbang yang ditandai dengan pemilu. Menurut penulis, terdapat fase lain atau bisa disebut sebagai fase keempat dalam proses transisi demokrasi di Mesir. Fase keempat itu adalah fase perjuangan pasca pemilu atau transisi kedua. Untuk kasus Mesir, transisi demokrasi tampak tidak berhenti pada digelarnya pemilu. Sebab, rakyat Mesir masih melakukan perjuangan setelah pemilu dengan berupaya menumbangkan kekuasaan pemerintahan sementara. Masalah di atas terjadi karena masyarakat Mesir masih mempersoalkan eksistensi kekuasaan militer. Kekuasaan militer dipandang menghambat prospek kemajuan demokrasi. Sekalipun 334
militer telah memenuhi janjinya untuk menggelar pemilu dan membuka kebebasan politik, kenyataannya hal itu belum menyelesaikan masalah jika militer masih memegang kekuasaan. Jadi, transisi kedua yang dimaksud adalah adanya perjuangan dan proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan sementara yang dipegang oleh militer kepada lembaga terpilih dari hasil pemilu. Proses transisi demokrasi yang dilalui Mesir dengan adanya fase keempat, oleh penulis, disebut sebagai delayed democracy. Delayed democracy oleh penulis dimaksudkan bahwa meskipun demokrasi tumbuh dan mulai dibangun, namun kemudian muncul kekecewaan terhadap demokrasi itu sendiri. Sebab, di tengah proses tumbuh dan dibangunnya demokrasi, demokrasi justru dibajak oleh kelompok kepentingan atau kekuasaan. Sederhananya, meskipun pemerintahan sementara di Mesir membuka ruang bagi terlaksananya pemilu, namun setelah pemilu terdapat keengganan militer berkuasa untuk menyerahkan atau mengembalikan kekuasaan. Pemerintahan sementara tampak menunda peralihan kekuasaan militer kepada pihak atau lembaga sipil hasil pemilu. Penundaan peralihan kekuasaan menunjukkan upaya militer mengulur-ngulur waktu hingga merasa yakin dapat tetap menikmati privileged-nya sebagaimana pengalaman mereka selama kekuasaan Mubarak. Kesimpulan Transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir menempuh pola replacemet, yakni melalui perjuangan rakyat untuk melengserkan rezim otoritarian. Pola replacement itu berlangsung dalam tiga fase, yakni perjuangan menumbangkan rezim, tumbangnya rezim, dan perjuangan setelah tumbangnya rezim. Fase pertama, perjuangan menumbangkan rezim. Perjuangan menumbangkan rezim dilakukan oleh rakyat Tunisia dan Mesir melalui revolusi. Dalam revolusi, 335
militer kedua negara menolak perintah rezim untuk melakukan kekerasan dan penembakan terhadap demonstran. Akibat posisi antagonis militer itu, pada akhirnya rezim berhasil dilengserkan. Fase kedua, tumbangnya rezim. Pasca revolusi, militer di Tunisia tidak terlibat dalam day to day politics dan meneguhkan dirinya sebagai guarantor of revolutions. Sementara di Mesir, pasca rezim tumbang, militer melalui SCAF mengambil alih kekuasaan sehingga memungkinkan militer untuk terlibat secara aktif dalam ranah politik. Perbedaan keterlibatan militer berdasarkan posisinya pasca revolusi selanjutnya dapat menunjukkan tipe pretorianisme. Pretorianisme yang terjadi di Tunisia bertipe moderator, di mana militer terlibat hanya pada tataran makro strategis. Sementara, pretorianisme di Mesir bertipe guardian. Militer mengambil alih kekuasaan untuk beberapa waktu hingga terpilihnya pemerintah baru secara demokratis. Fase ketiga, perjuangan setelah tumbangnya rezim. Indikator dari fase ini adalah digelarnya pemilu. Selama proses pelaksanaan pemilu di Tunisia, militer bertindak secara profesional dengan memainkan peran integral dalam memastikan kelancaran transisi menuju demokrasi. Berdasarkan sikap, posisi, serta peran militer itu, maka hubungan sipil-militer yang terbentuk di Tunisia bertipe democratic competitive. Sementara di Mesir, karena posisinya sebagai pemerintah dan penguasa pasca revolusi, militer melakukan banyak intervensi dalam kehidupan politik. Akibatnya, hubungan sipilmiliter yang berlangsung di Mesir bertipe military oligarchy di mana militer memiliki kekuasaan dominan. Selain itu, terlepas dari tiga fase transisi demokrasi pola replacement yang dikemukakan Huntington, penelitian ini menemukan terdapat transisi kedua di Mesir. Makna dari transisi kedua adalah perjuangan untuk menuntut mundurnya militer dari kekuasaan dengan menyerahkan pemerintahan kepada otoritas sipil. 336
Untuk itu, penulis menyebut demokrasi yang berlangsung di Mesir sebagai delayed democracy. Delayed democracy dimaknai bahwa pemerintahan sementara militer memungkinkan untuk berlangsungnya pemilu sebagai wujud demokrasi. Namun pasca pemilu, pemerintah sementara enggan menyerahkan kekuasaan dengan adanya indikasi untuk sengaja menunda proses penyerahan kekuasaan itu hingga merasa kepentingan dan privileged-nya terjamin. Daftar Pustaka Sumber Buku: Djafar, Zainuddin. 2012. Profil dan Perkembangan Ekonomi Politik Afrika. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) Huntington, Samuel P. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga (edisi terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Janowitz, Morris. 1977. Military Institutions and Coercion in the Developing Nations: Expanded Edition of The Military in the Political Development of New Nations. Chicago: the University of Chicago Press Nordlinger, Eric A. 1990. Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan (edisi terjemahan). Jakarta: Rineka Cipta Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah. Jakarta: Mizan Soyomukti, Nurani dan Muhammad Iqbal. 2011. Ben Ali, Mubarak, Khadafi: Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21. Bandung: Medium Sumber E-Book: Lynch, Marc., Susan B. Glasser, dan Blake Hounshell. 2011. Revolution in the Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of An Era. Washington: Slate Group
337
Sumber Internet: Ahmad Shokr. 2011. The Price of Stability: Egypt‘s Democratic Uprising. Dalam Economic and Political Weekly Vol. XLVI No. 7, 12 Februari 2011, hal. 10. Diakses dari http://www.epw.in/egyptunderstand-uprising/price-stability-egypts-democraticuprising.html (Diakses pada 15/12/2011) Derek Lutterbeck. 2012. After the Fall: Security Sector Reform in post-Ben Ali Tunisia, Arab Reform Initiative Project, hal. 13. Diakses dari http://www.arab-reform.net/after-fall-security-sectorreform-post-ben-ali-tunisia (Diakses pada 26/11/2012) Doug Mataconis. 2011. Egyptian Military Expanding Power, dalam http://www.outsidethebeltway.com/egyptian-militaryexpanding-power/ (Diakses pada 26/02/2013) Ihsan Zainuddin. 2011. Mesir Pasca Revolusi, dalam www.koranmandar.com/opini/mesir-pasca-revolusi/ (Diakses pada 17/12/2011) Johanna Mendelson Forman and Claude Welch. 2008. Civil-Military Relations: USAID‘S Role, Washington: Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development, hal. 7-8. Diakses dari http://transition.usaid.gov/policy/ads/200/200sbf.pdf (Diakses pada 26/11/2012) Loay Mudhoon. 2013. Opinion: Tunisia's Democratization Under Threat, dalam http://www.dw.de/opinion-tunisias-democratizationunder-threat/a-16588415 (Diakses pada 02/03/2013) Michael Shkolnik. 2011. Tunisia‘s Renaissance, United Nation Association in Canada, hal. 2. Diakses dari www.unac.org/en/news_events/.../20111210TunisiaRenaissance.pdf (Diakses pada 27/02/2013) 338
Middle East & Islamic Studies Collection Blog Cornell University. 2011. Tunisian Constituent Assembly Election 2011, dalam http://blogs.cornell.edu/mideastlibrarian/2011/08/19/constitu ent-assembly-elections-in-tunisia-23-october-2011/ (Diakses pada 23/02/2013) Nico Harjanto. 2011. Kuda Hitam dari Kubu Militer, dalam http://www.beritasatu.com/blog/nasionalinternasional/1152-kuda-hitam-dari-kubu-militer.html (Diakses pada 14/03/2013) Policy Analysis Unit Arab Center for Research and Policy Studies. 2011. Tunisia‘s Elections: A Milestone on the Path to Democratic Transformation, dalam http://english.dohainstitute.org/release/d6404bfb-3ebe-4bff83d1-ece5285b5a1a (Diakses pada 23/02/2013) Soumaya Ghannoushi. 2011. The Role of the Army in Egypt's New Politics dalam http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/20119281 23423611947.html (Diakses pada 26/02/2013) Cerita Revolusi Dari La Kasba (Tunisia), dalam http://www.submitbookmarker.com/2011/01/cerita-revolusidari-la-kasba-tunisia.html (Diakses pada 09/02/2013) Egypt‘s Supreme Council of the Armed Forces: Statements and Key Leaders, 2011, dalam http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/10/world/middl eeast/20110210-egypt-supremecouncil.html?ref=mohammedhusseintantawi (Diakses pada 19/06/2013) Is Egypt's Military Turning Against the Revolution?, dalam http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/03/is
339
-egypts-military-turning-against-the-revolution/71859/ (Diakses pada 19/02/2013) The Concise Idiot's Guide to the Egyptian Elections, dalam http://www.jadaliyya.com/pages/index/3192/the-conciseidiots-guide-to-the-egyptian-elections (Diakses pada 24/02/2013) Tunisia‘s Military ‗Will Protect Revolution‘: Army Chief, dalam http://www.euronews.com/2011/01/24/tunisia-s-militarywill-protect-revolution-army-chief/ (Diakses pada 27/02/2013) UN Rights Expert: 300 Died During Tunisia Uprising, dalam http://jurist.org/paperchase/2011/05/un-rights-expert-300died-during-tunisia-uprising.php (Diakses pada 09/02/2013)
340
Peran Politik Syiah Sebagai Kelompok Oposisi di Bahrain Pada Masa Pemerintahan Hammad Bin Isa Al Khalifa Oleh : Ade Marsid Thahara
Pendahuluan Perbedaan yang terjadi antara Syiah dan Sunni pada dasarnya terletak pada ke Khalifahan (kepemimpinan), kelompok Syiah beranggapan bahwa ke Khalifahan merupakan sesuatu yang penting dan prinsipil. Sedangkan untuk kelompok Sunni ke Khalifahan bukanlah sesuatu yang mendasar dalam Agama hanya untuk perpolitikan. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya keretakkan dalam perpolitikan Dunia Islam. Gerakan perpolitikan dunia islam lebih terfokus pada gerakan politik di Timur Tengah 501. Gerakan perpolitikan di Timur Tengah banyak di pengaruhi oleh dua kekuatan besar, yaitu Syiah dan Sunni. Syiah memiliki basis di Iran sedangkan Sunni berbasis di Arab Saudi, sunni merupakan kelompok mayoritas di Timur Tengah. Namun, hal ini tidak menjadi kendala kelompok Syiah untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, banyak gerakan perpolitikan yang dilakukan oleh kelompok Syiah tidak disukai oleh kelompok Sunni yang merupakan kelompok mayoritas di Timur Tengah. Gerakan kelompok Syiah di Timur Tengah di awali dengan Revolusi Iran yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini yang menumbangkan rezim Syah Reza Pahlevi, Ayatullah Khomeini melakukan revolusi dengan mulai mendukung milisi Islam yang pro. Sehingga pada tahun 1979 Ayatullah Khomeini mengumumkan berdirinya Republik Islam Iran, Ayatullah Khomeini 501
Abidin, Zainal. Syi'ah Dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam, Dosen Jurusan Ushuluddin, STAIN Datokarama Palu, halaman 5-7 341
berperan sebagai pemimpin tertinggi sekaligus pemimpin spiritual Iran502. Setelah revolusi yang terjadi di Iran, kelompok Syiah mulai menyebar ke berbagai penjuru di Timur Tengah yang salah satunya melalui imigrasi penduduk. Hal ini terjadi di Bahrain yang sebagian mengklaim bahwa persentasi Kelompok Syiah di Bahrain baik dari keturunan Arab ataupun Iran mencapai kisaran 60% sampai dengan 65% dari jumlah keseluruhan penduduk503. Kelompok Syiah memberi andil terhadap gerakan sporadis serta anarkis yang berujung kepada tuntutan untuk menghapus sistem monarki yang berlaku dengan model pemerintahan Iran. Kelompok Syiah lebih dikenal sebagai kelompok penekan (Pressure Group), menurut Stuart Gerry Brown menyatakan bahwa kelompok penekan merupakan kelompok yang bisa mempengeruhi, bahkan bisa membentuk kebijakan pemerintah 504. Kelompok ini memiliki banyak cara untuk melakukan aktivitas politik. Misalnya, dengan cara propaganda dan cara efektif lainnya. Kelompok Syiah melakukan penekanan pada parlemen di Bahrain, sistem pemerintahan Bahrain yaitu Monarki konstitusional yang di kepalai oleh seorang Raja sedangkan kepala pemerintahannya di pimpin oleh perdana menteri yang dikepalai oleh anggota kabinet berjumlah lima belas orang. Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu dewan perwakilan dan majelis syura yang di pilih oleh raja. Sehingga 502
1-2-1979: Khomeini Pimpin Revolusi Islam Iran, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/284532-1-2-1979--khomeini-pimpinrevolusi-islam-iran di akses tanggal 7 januari 2013 503 Eksistensi Gerakan Syi‘ah di Bahrain : al-Tajammua‘at al-Syi‘iyyah fi alBahrain‖,Syabakah Rased al-Sunniyah, http://wahdah.or.id/kajiandasar/aqidah/eksistensi-gerakan-syiah-di-bahrain.html diakses tanggal 7 Januari 2013 504 Terbentuknya masyarakat politik dan aktivitasnya http://www.anneahira.com/masyarakat-politik.htm di akses tanggal 8 januari 2013 342
kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen begitu besar bagi kelompok Syiah505. Kelompok Syiah tidak hanya melakukan penekanan di dalam parlemen tapi mereka juga memiliki partai yang merupakan oposisi dari pemerintahan yang berkuasa. Partai oposisi merupakan kelompok kekuatan yang ingin mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru atau salah. Ada pula yang mengartikannya sebagai kekuatan yang semata-mata menentang setiap kebijakan dan langkah penguasa, tanpa menimbang apakah kebijakan tersebut masih dalam suatu kewenangan atau kesewenang-wenangan. Gejolak politik yang terjadi di Bahrain mendatangkan kekhawatiran kelompok Sunni sehingga Raja Abdullah yang merupakan Raja Arab Saudi mengirimkan pasukan militer ke Bahrain untuk mempertahankan kekuasaan Monarki, namun hal ini tidak menyulutkan kelompok Syiah untuk melakukan revolusi terhadap kerajaan Bahrain. Kelompok Syiah yang merupakan gerakan oposisi mendapat dukungan dari Iran yang merupakan basis Syiah, sehingga hubungan yang terjadi antara pemerintahan Bahrain – Iran dipenuhi dengan banyak keraguan dan tanda Tanya, pemicunya adalah klaim akan kawasan Bahrain yang merupakan kawasan Iran. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah Iran tidak mengakui legalitas paspor yang dikeluarkan oleh otoritas Bahrain. Bahkan, pemerintahan Iran menyakini bahwa Bahrain merupakan salah satu wilayah dari kerajaan Persia sejak dahulu.
505
Tampuk Kepemimpinan Bahrain Mendatang http://deraplangkahbiru.multiply.com/journal/item/40?&show_interstitial=1 &u=%2Fjournal%2Fitem di akses tanggal 20 november 2012 343
Dinamika politik Negara Bahrain dan sejarah masuknya kelompok Syiah dalam perpolitikan Bahrain Bahrain adalah negara teluk yang luasnya sangat kecil tetapi rentetan kejadian besar di sana patut untuk dicermati lebih lanjut. Eksistensi kaum Syiah telah memainkan peran di kawasan ini.Sebenarnya pada masa lalu wilayah Bahrain sangat luas meliputi wilayah yang kini menjadi propinsi timur Saudi Arabia, Pulau Bahrain Sendiri, Kuwait bahkan Oman. tetapi pada tahun 1521 Setelah kedatangan Portugis, Bahrain dipisah-pisah hingga kini Bahrain berdiri sendiri. Sejak itu terjadi perebutan kekuasaan antara Portugis dan Persia. Karena sebuah alasan politik maka Sultan persia mendukung kaum mayoritas Syiah di Bahrain dan disitulah hingga kini muslim Syiah berkembang pesat di Bahrain. Kurang lebih abad 18 keluarga Al Khalifa mengambil alih kekuasaan di Bahrain dari Sultan Persia dan mengandeng Inggris Agar pulau ini tidak jatuh kembali ke tanggan Persia. Akhirnya Bahrein berada dibawah kekuasaan Inggris. Inggris mundur dari Bahrein pada Agustus 1971 dan menjadikan Bahrain sebuah negeri yang merdeka 506
506
Ibid, halaman 2 344
Gambar 2.1 Peta Wilayah Bahrain507
Geopolitik dan Ekonomi Bahrain Bahrain merupakan Negara kepulauan di teluk Persia, posisi Bahrain memisahkan Negara Qatar dan Arab Saudi sehingga Bahrain menjadi jalur transportasi yang menguntungkan selain itu Bahrain juga memiliki infrastruktur regulasi dan human capital yang lebih baik. Bahrain juga merupakan anggota GCC (Gulf Cooperation Council) yang mana Bahrain berhasil menghubungkan keuangan dengan perbankkan konvensional, sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah dan sistem regulasi yang baik, seperti pajak yang sangat rendah dan peran aktif Central Bank of Bahrain (CBB), sangat menunjang pengembangan industri keuangan dan perbankan di sana. Bahrain bahkan telah dapat memposisikan diri sebagai pusat keuangan Islam dunia. Sejumlah lembaga 507
Khadija Mendobrak Tabu Di Bahrain http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/25/wow-sex-shop-tidak-haram-dibahrain-268869.html di akses tanggal 2 november 2012 345
pendukung keuangan Islam global berkantor pusat di Bahrain, seperti Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution (AAOIFI), Liquidity Management Center (LMC), International Islamic Financial Market (IIFM), dan International Islamic Rating Agency (IIRA)508. Selain perekonomian, geopolitik Bahrain memiliki permasalah yang sangat serius. Permasalahan kelompok Sunni dan Syiah sering terjadi walaupun mayoritas penduduk Bahrain adalah kalangan Syiah namun diskriminasi begitu terlihat, ketika pemerintah dengan sengaja menetapkan peraturan bahwa kaum Syiah tidak di perbolehkan bekerja didalam beberapa sektor tertentu509. Jika dikaji lebih dalam, Bahrain menjadi penting ketika beberapa Negara Timur Tengah yang memang mencegah bangkitnya kekuasaan dari kelompok Syiah. Hal inilah yang akhirnya menjadi alasan tersendiri bagi Arab Saudi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Bahrain dan mengupayakan keadaan yang stabil, karena akan memperkecil kemungkinan adanya revolusi yang di lakukan oleh kelompok Syiah apabila hal itu terjadi kemungkinan besar Bahrain akan bersatu dengan Iran. Geopolitik Bahrain lainnya adalah energi terutama minyak karena Bahrain adalah salah satu Negara pemasok minyak dunia, apabila terjadi konflik di Bahrain dapat mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi. Untuk menjaga keamanan dan stabilisasi pemerintahan, Bahrain bekerja sama dengan Amerika dan Inggris dalam sektor keamanan 510. Permasalah besar yang terjadi dalam internal Bahrain adalah ketidak seimbangan dimana pemerintah begitu kaya namun sebagian besar raknyatnya tergolong miskin. Pengaruh Bahrain bukan hanya 508
Membidik Bahrain sebagai Pintu Masuk Timur Tengah. http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/06/08/membidik-bahrainsebagai-pintu-masuk-timur-tengah/ di akses tanggal 5 november 2012 509 Ibid, halaman 2 510 Ibid, halaman 2 346
menyangkut runtuhnya otoriter melainkan kepada ketakutan akan bangkitnya kekuatan kelompok Syiah di Timur Tengah melalui Bahrain. Penduduk Bahrain Penduduk Bahrain menurut laporan yang dikeluarkan oleh Ibn Khaldun Center for Development Studies berkaitan dengan permasalahan minoritas pada tahun 1993 menyebutkan bahwa penduduk Bahrain terbagi menjadi tiga kelompok pertama Syiah Arab berjumlah 45% dari jumlah keseluruhan penduduk, kedua Arab sunni berkisar 45 %, dan yang ketiga penduduk berdarah Iran berjumlah 8 %, sepertiganya adalah kelompok sunni dan duapertiganya adalah kelompok Syiah. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa persentasi keseluruhan pengikut Syiah yang berdarah Arab dan Iran adalah 52%, dan persentasi pengikut Sunni Arab dan keturunan Iran Balochistan berjumlah 48% . Pada tahun 1999 Ibn Khaldun Center for Development Studies meliris data terbaru yang menyebutkan pertambahan signifikan jumlah pengikut Syiah hingga 70%. Data ini patut dipertanyakan kevalidannya karena tidak mewakili realitas dan fakta hakiki dari jumlah penduduk Bahrain yang sebenarnya. Apalagi data ini tidak didukung dengan bukti-bukti kongkrit yang dapat menjelaskan faktor pertambahan tersebut dalam kurun waktu 6 tahun dari angka 52% hingga mencapai 70%, kecuali satu alasan, bertambahnya angka kelahiran di kalangan kelompok Syiah dan semakin bertambahnya jumlah lelaki dalm kelompok Syiah yang berpoligami511. Pertambahan jumlah pengikut kelompok Syiah di Bahrain lebih disebabkan oleh jumlah imigran Iran yang masuk kenegara tersebut dan juga tingginya angka kelahiran dari tiap-tiap keluarga kelompok Syiah 511
Ibid, halaman 2 347
Sejarah masuknya kelompok Syiah dalam politik Bahrain Bahrain merupakan Negara kepulauan kecil dengan posisi yang strategis, Bahrain yang berada di daerah pesisir antara Muskat dan Basrah adalah jajahan Persia sejak tahun 615 M, mayoritas pemegang pemerintahan diserahkan kepada kalangan Arab, dari bani Wail dan Tamim, sementara penduduknya terdiri dari kaum Yahudi, Majusi dan Nasrani di samping Arab Najed dari bani Abdi Qais, Wail dan Tamim yang telah disebutkan di atas. Bahrain tetap eksis dalam pemerintahan Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin, dinasti Bani Umayyah kemudian dilanjutkan oleh dinasti Bani Abbasiyah, meskipun dalam perjalanannya mengalami beberapa usaha sabotase dan makar yang diprovokasi oleh kaum Khawarij512, Shahib al-Zanj513 dan Qaramithah (sekte ekstrim syi‘ah ismailiyah)514. Pada 1521, daerah ini takluk pada penjajah Oman dan Portugal. Faktor penyebab eksisnya imperialisme barat ke Bahrain, selain dikarenakan kuatnya pengaruh kaum penjajah juga dikarenakan menurunnya kekuatan khilafah Utsmaniyah yang terlalu sibuk mengurusi permasalahan-permasalahan internal. Kelompok Syiah yang memerintah Iran pada tahun 1500M merasa khawatir dan terganggu dengan meluasnya ajaran Islam seiring dengan meluasnya wilayah kekuasan khilafah Utsmaniyah di barat 512
Khawārij (bahasa Arab: خوارجbaca Khowaarij, secara harfiah berarti "mereka yang keluar") ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya http://www.eramuslim.com/berita/gerakan-dakwah/khawarijsejarah-perkembangan-dan-prinsipi-prinsipnya.htm di akses tanggal 7 januari 2013 513 orang-orang negro yang menjadi budak dari Afrika Timur yang dipekerjakan di pertambangan di dataran rendah Efrat http://www.scribd.com/doc/22264535/Pemeintahan-Bani-Abbasiyah di akses tanggal 7 januari 2013 514 Ibid, halaman 2 348
dan timur. maka kelompok Syiah Iran melakukan perjanjian dengan penguasa Portugal yaitu Afonso de Albuquerque, pada tahun 1602 yang berintikan empat point penting 515 : 1. Angkatan laut Portugal akan membantu misi Iran untuk mengusai Bahrain dan al-Qathif. 2. Kerjasama Portugal dan Iran dalam meredam gerakan separatis di Balochistan dan Mukran (bagian tenggara Iran). 3. Bersatu dalam menghadapi Daulah Utsmaniyah. 4. Pihak Iran harus mengalihkan perhatian terhadap Selat Hormuz (selat yang memisahkan Iran dan Uni Emirat Arab, terletak di antara teluk Oman dan teluk Persia, pent) dan menyerahkan pengusaannya kepada pemerintah Portugal serta tidak mencampuri urusan internal selat ini. Pada saat inilah kelompok Syiah mulai memasuki perpolitikan di Bahrain, sampai pada tahun 1783 pemerintahan yang berkuasa digulingkan oleh kaum Arab ‗Utbah yang berasal dari kelompok Sunni merupakan asal muasal keluarga penguasa pemerintahan yang berkuasa sekarang di Bahrain, untuk mempertahankan kekuasaannya pemerintahan monarki Bahrain meminta perlindungan keamanan pada Inggris sampai deklarasi kemerdekaan pada tahun 1971 516. Sejarah Syiah Kelompok Syiah lahir karena faktor politis (kekuasaan) yang mana menyangkut siapa yang menjadi pengganti kepemimpinan setelah wafatnya Muhammad SAW. Mayoritas umat islam pada saat itu menunjuk empat sahabat Nabi secara berurutan yaitu Abu Bakar, Umah Bin Khatab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Namun, 515
Ibid, halaman 2 Kerajaan Bahrain, http://www.kemlu.go.id/manama/Pages/CountryProfile.aspx?l=id di akses tanggal 5 november 2012 349 516
pandangan kelompok Syiah yang berhak menggantikan kedudukan Nabi adalah Ali Bin Abi Thalib karena Ali merupakan keturunan dari Ahlul Bait517. Selain itu menurut pandangan kelompok Syiah Ali Bin Abi Thalib lebih baik, terdidik, saleh, dan lebih berkemampuan. Kelompok Syiah meyakini bahwa Ali dan keturunannya merupakan imam yang berhak atas kepemimpinan politis dan otoritas ke agamaan518. Pandangan kelompok Syiah mengenai masalah tersebut berakibat pada pembenaran kedudukan politik para ulama dalam komunitas Islam setelah tiadanya para Imam. Keyakinan kelompok Syiah pada konsep imamah (kepemimpinan agama dan politik) berpengaruh terhadap gagasan mereka tentang Negara dan pemerintahan Islam. Hal ini dapat kita lihat dari perpolitikan Iran setelah revolusi yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini yang gagasannya menempatkan kaum ulama 517
Ahlul Bait ialah isteri-isteri Nabi s.a.w. Para ahli ilmu telah berselisih pendapat tentang Ahlul Bait, siapakah mereka? Atau, Ikrimah dan Ibnu Abbas berpendapat mereka ialah isteri-isterinya sahaja, tidak ada sebarang lelaki bersama mereka. Mereka mengatakan bahawa maksud Al-Bait ialah tempat tinggal Nabi s.a.w berdasarkan firman Allah ―Dan ingatlah (wahai isteri-isteri nabi ) apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu‖. Sesetengah golongan seperti Al-Kalbi berkata: Mereka ialah Ali, Fatimah, Hassan dan Husin sahaja. Yang nyata dari pada ayat ini ialah umum untuk semua Ahlul Bait yang meliputi isteri-isteri dan keluarga yang lain. Adapun tentang perkataan (penggunaan jama‘ muzakkar), ialah kerana Rasulullah s.a.w, Ali, Hassan dan Husin termasuk dalam Ahlul Bait; kerana (menurut kaedah Bahasa Arab), apabila berkumpul ―muzakkar‖ (laki-laki) dan ―muannas‖ (perempuan), maka dimenangkan lelaki. Dengan demikian jelaslah ayat ini menunjukkan isteri-isteri Rasulullah adalah daripada kalangan Ahlul Bait kerana ayat ini menyentuh tentang mereka. Orang yang dihalakan cakap juga adalah mereka berasaskan urutan dan konteks percakapan. http://www.muftiwp.gov.my/v1/doc/AHLUL_BAIT_MENURUT_PANDAN GAN_SUNAH_DAN_SYIAH.pdf. Di akses tanggal 9 januari 2013 518 Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS, dan Israel Atas Negara-Negara Timur Tengah. Bandung: Mizan. Halaman 66 350
sebagai pemegang otoritas tertinggi dibidang politik dan agama. Di samping itu, Iran juga menjadi satu-satunya Negara di dunia yang sistem politiknya di bangun atas dasar ajaran Syiah, yang di kenal sebagai Vilayat-I Faqih (pemerintahan kaum ulama)519. Menurut Khomeini Negara Islam adalah Negara hukum. Pemerintahan islam adalah pemerintahan Konstitusional, namun pengertian konstitusional dan Negara hukum berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional merujuk pada hukum yang di sesuaikan dengan pendapat mayoritas, hal ini tidak di kenal dalam sistem pemerintahan Islam, karena hukum sudah ada yaitu Al-Quran. Dengan kata lain Tuhan adalah pemegang kekuasaan legislatif, di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya. Parlemen juga di perlukan guna menyusun program Negara berdasarkan ajaran Islam. Sesuai dengan tujuan dan misinya Negara islam memiliki tugas dan fungsi antara lain mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam serta membangun tatanan yang adil. Konsep Vilayat-I Faqih memang didasarkan pada prinsip imamah yang menjadi salah satu keyakinan kelompok Syiah. Berdasarkan konsep Vilayat-I Faqih, keberadaan sebuah pemerintah Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis. Konsep ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan politik selama masa gaibnya Al Mahdi. Pada masa kegaiban itu, ulama berperan sebagai wakil Imam, guna membimbing umat baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun sosial politik. Menurut Ayatullah Ni‘matullah Salihi-Najafabadi yaitu Vilayat-I Faqih merupakan suatu kontrak sosial antara rakyat dan ulama yang di percaya. Untuk mendekatkan kepentingan dan peranan rakyat dengan pemegang kekuasaan hukum, Ayatullah Salihi mencoba memadukan konsep-konsep modern seperti pemerintahan 519
Ibid, halaman 34 351
mayoritas, kontrak sosial, dan perwakilan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam 520. Salah satu perwujudan dari kontrak sosial itu adalah melalui baiat antara rakyat dan faqih. Tetapi, Ayatullah Ni‘matullah Salihi-Najafabadi menafsirkan baiat secara dua arah. Bukan hanya rakyat yang wajib mentaati pemimpin, tapi juga sebaliknya. Baiat semacam ini mengakibatkan kewajiban yang sama, baik bagi rakyat maupun pemimpin. Dalam hal konsep perwakilan, Ayatullah Ni‘matullah Salihi-Najafabadi berpendapat bahwa pemimpin dalam komunitas Islam merupakan wakil rakyat bukan wakil imam. Oleh sebab itu, pemimpin yang terpilih dapat di lengserkan kekuasaannya oleh rakyat yang memilihnya jika pimpinan tersebut kehilangan kualitas sebagai mana telah di syaratkan bagi seorang imam dalam Islam. Aliran Kelompok Syiah Syiah Zaidiyah adalah para pengikut Zaid bin Ali As-Sajjad a.s. Pada tahun 121 H. Mengadakan pemberontakan terhadap Hisyam bin Abdul Malik, salah seorang khalifah dinasti Bani Umaiyah. Sebagian masyarakat berbai‘at dengannya dan ketika terjadi peperangan di Kufah antara kelompoknya dan tentara penguasa, Zaid bin Ali AsSajjad a.s dianggap sebagai imam Syiah yang kelima oleh para pengikutnya. Setelah wafat, putranya yang bernama Yahya bin Zaid menggantikan keududukannya. Yahya bin Zaid sempat mengadakan pemberontakan terhadap Walid bin Yazid. Setelah Yahya bin Zaid meninggal dunia, Muhammad bin Abdullah dan Ibrahim bin Abdullah menggantikan kedudukannya sebagai imam Syiah. Mereka sempat mengadakan pemberontakan terhadap Manshur Dawaniqi,
520
Ahmad Kazeni Moussavi, 1992, A new Interpretation of the theory of Vilayat-I Faqih, Middle Eastern Studies, vol 28, no 1 352
salah seorang khalifah dinasti Bani Abasiyah dan terbunuh dalam sebuah peperangan521. Syiah Ismailiyah Secara global, aliran Syiah Ismailiyah Bathiniyah memiliki ajaran-ajaran filsafat yang mirip dengan filsafat para penyembah binatang dan dicampuri oleh ajaran hindu India. Dalam aliran ini meyakini bahwa hukum Islam memiliki sisi lahiriyah dan bathiniyah. Sisi lahiriyah hukum hanya dikhususkan bagi orangorang awam yang belum berhasil sampai kepada strata spiritual yang tinggi. Oleh karena itu dalam aliran ini harus melaksanakan hukum tersebut harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengikut Ismailiyah Bathiniyah menganggap halal darah orang-orang diluar ajaran ini. Atas dasar keyakininan inilah, aliran ini pernah mengadakan pembunuhan dan perampokan besar-besaran di Irak, Bahrain dan Yaman. Sering kali mereka merampok dan membunuh kafilah haji yang sedang menuju Mekah. Karena perilaku aliran ini yang dianggap asusila dan menentang agama, mayoritas pengikutnya beranggapan bahwa aliran ini keluar dari Islam. Syiah Imamiah Itsna ‗Asy‘ariyah Mayoritas mazhab ini memisahkan diri dari mayoritas muslim setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, hal ini dikarenakan dua faktor yaitu : Imamah (kepemimpinan) dan kewajiban yang merujuk pada Ahlul Bait dalam segala bidang Ilmu Pengetahuan522. Syiah Itsna Asy‘ariyah biasa dikenal dengan Imamiyah atau Ja‘fariyah, kelompok ini meyakini adanya 12 imam yang kesemuanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib ra. dan Fathimah binti Muhammad saw. Syi‘ah ini menjadi madzhab resmi pemerintahan Republik Islam Iran dan pengikutnya mayoritas tersebar luas di daerah Irak, Suriah, 521
Aliran-aliran Cabang dalam Syi‘ah http://www.alshia.org/html/id/shia/moarrefi/3.htm di akses tanggal 15 Oktober 2012 522 Fadil Su‘ud Ja‘fari, 2010, Islam Syiah : Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi. Malang : UIN Press. Halaman 62 353
Kuwait, Bahrain, India, Saudi Arabia dan beberapa daerah bekas Uni Sovyet. Karena kelompok ini mayoritas, maka pendapat dan ajaran kelompok inilah yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan hingga dewasa ini. Posisi kelompok Syiah dalam sistem perpolitikan dan pemerintahan Bahrain Bahrain merupakan negara kepulauan yang mana letaknya sangat strategis dan juga sistem politik yang dianut Negara, hal ini telah penulis jelaskan pada sub-bab tentang Negara Bahrain kemudian sejarah singkat masuknya kelompok Syiah dalam perpolitikan di Bahrain. Pembahasan tentang masuknya kelompok Syiah dalam perpolitikan di Bahrain sudah terjadi pada zaman dinasti Utsmaniyah dimana Iran yang merupakan basis kelompok Syiah berkerjasama dengan Portugal berhasil menduduki Bahrain hingga tahun 1783 dimana pemerintahannya diambil alih oleh kaum Arab ‗Utbah yang berasal dari kelompok Sunni merupakan asal muasal keluarga penguasa pemerintahan yang berkuasa sekarang di Bahrain. Perkembangan perpolitikan pun terus berlanjut sampai krisis yang terjadi di Timur Tengah, dimulai dari Tunisia kemudia hal serupa menjalar ke Mesir, yang akhirnya dapat menggulingkan pemerintahan Husni Mubarok. Pergolakan itu pun muncul di Bahrain yang mayoritas penduduknya berideologi Syiah (70%), namun dipimpin oleh Ahlussunnah yang minoritas (30%). Pergolakan ini sangat kentara keinginan Syiah untuk merebut tampuk kekuasaan. Pemerintah yang bermahdzab Ahlussunnah di Bahrain terhitung cukup berhasil menyejahterakan rakyatnya.
354
Bahrain termasuk negara yang perkembangan ekonominya terpesat di dunia523. Walaupun penduduk Bahrain mayoritas adalah kelompok Syiah tapi pemerintahan Bahrain dipimpin oleh kelompok Sunni. Dalam proses pemerintahanya banyak terjadi diskriminasi dimana kelompok Syiah sangat sulit untuk mendapatkan perkerjaan dan juga pemerintahan Bahrain berencana untuk membubarkan partai oposisi, dimana partai-partai tersebut dimiliki oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah selalu melakukan penekan terhadap pemerintahan Bahrain, beberapa kelompok Syiah bahkan ingin menggulingkan pemerintahan monarki Bahrain, hal ini dilakukan oleh kelompok Syiah dengan melakukan demonstrasi menuntut pemerintahan yang dipilih langsung, mengurangi kekuasaan untuk keluarga penguasa Al-Khalifa, dan mengakhiri diskriminasi sektarian yang mereka klaim tengah mereka hadapi. Bahrain menyangkal kebijakan pemerintahan yang sektarian, dan menggambarkan protes tersebut sebagai upaya dari kaum Syiah Iran untuk mengacaukan kekuasaan negara, yang menjadi markas Armada Kelima Amerika Serikat, dengan memanipulasi pihak-pihak yang sealiran dengan mereka524. Sistem politik dan pemerintahan Bahrain Tahun 1820, Bahrain di bawah pimpinan Shaikh Sulman dan Abdullah menandatangani perjanjian dengan Inggris yang dikenal dengan ―The General Treaty of Peace‖. Perjanjian menyebutkan bahwa penguasa Bahrain tidak dibenarkan mengatur teritorial kecuali dengan Inggris dan tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan
523
Syiah Mengulang Sejarah, http://www.konsultasisyariah.com/sejarahsyiah/#axzz2HSn9obm6 diakses tanggal 25 agustus 2012 524 Ibid, Halaman 3 355
pemerintahan asing manapun tanpa izin dari Inggris. Sementara itu Inggris berjanji akan melindungi Bahrain dari segala agresor. Pada tahun 1968 Bahrain bergabung dengan delapan negara lain (Qatar dan tujuh Trucial Shaikhdoms, yang sekarang dikenal PEA) di bawah perlindungan Inggris dalam usaha untuk membentuk Uni Arab Emirates. Karena pertentangan yang tidak terselesaikan khususnya menyangkut kekuasaan diantara kesembilan Shaikhdoms, Bahrain melepaskan diri mencari kemerdekaan dan baru pada tanggal 15 Agustus 1971, Bahrain menjadi sebuah negara yang merdeka penuh dan sekaligus secara resmi mengakhiri hubungan khusus dengan Inggris mengenai tanggung jawab atas pertahanan dan urusan luar negeri Bahrain. Konstitusi Bahrain disahkan oleh Amir Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa pada tanggal 26 Mei 1973. Pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2001 dilaksanakan referendum untuk mengamandemen beberapa pasal dalam Konstitusi525. Bertepatan dengan peringatan satu tahun pelaksanaan referendum nasional pada tanggal 14 Februari 2002, Amir Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa secara resmi mendeklarasikan perubahan nama negara dari ―Negara Bahrain‖ menjadi ―Kerajaan Bahrain‖ (Kingdom of Bahrain) yang menganut sistem Monarki Konstitusional Demokrasi dan untuk selanjutnya Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa disebut sebagai ―Raja Bahrain‖ (King of Bahrain) yang bertindak sebagai Kepala Negara526. Untuk menjalankan kekuasaannya Raja dibantu oleh para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pengangkatan Perdana 525
Khadija Mendobrak Tabu Di Bahrain http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/25/wow-sex-shop-tidak-haram-dibahrain-268869.html di akses tanggal 2 november 2012 526 Khadija Mendobrak Tabu Di Bahrain http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/25/wow-sex-shop-tidak-haram-dibahrain-268869.html di akses tanggal 2 november 2012 356
Menteri dilakukan setelah Raja melakukan serangkaian konsultasi tradisional dengan keluarga kerajaan. Sementara pengangkatan menteri dilakukan setelah Raja menerima rekomendasi dari Perdana Menteri. Perdana Menteri dijabat oleh Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa (Paman Amir) yang memangku sejak Bahrain merdeka pada tanggal 15 Agustus 1971. Lembaga Legislatif, Majelis Nasional/Parlemen Bahrain terdiri dari dua, yaitu Dewan Shura (Consultative Council/Majelis Tinggi) dan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Rendah (Chamber of Deputies). Di dalam Majelis Nasional kedua dewan ini diwakili masing-masing oleh 40 anggota. Keduanya mempunyai perbedaan yang mencolok, yaitu Dewan Shura seluruh anggotanya diangkat oleh Raja, sementara Majelis Rendah anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Bahrain melaksanakan Pemilu pertama Majelis Rendah pada tanggal 24 Oktober 2003. Pasca kerusuhan politik pada Februari dan maret 2011, Pemerintah Bahrain pada 24 September 2011 akan melakukan pemilihan tambahan untuk menggantikan 18 anggota parlemen dari kelompok oposisi Al Wefaq yang mengundurkan diri dari parlemen527. Bahrain di bawah pemerintahan Hamad bin Isa Al Khalifa Ahmad bin Muhammad bin Khalifa mengikuti ayahandanya Muhammad bin Khalifa, dari Kuwait pindah ke Qatar dan mendirikan Zubara tahun 1762 CE yang kemudian menjadi perusahaan perdagangan serta pusat kebudayaan utama di kawasan Teluk Arabia. Manakala Muhammad bin Khalifa wafat disekitar tahun 1775, kekuasaan beliau diteruskan oleh putranya yang lain, 527
Kerajaan Bahrain, http://www.kemlu.go.id/manama/Pages/CountryProfile.aspx?l=id di akses tanggal 5 november 2012 357
Shaikh khalifa, saudara dari Ahmad bin Muhammad bin Khalifa. Kala itu Zubara benar benar telah berkembang pesat. Ahmad bin Muhammad bin Khalifa yang biasa disebut sebagai Shaikh Ahmed Al-Fateh (Sang penakluk) dilahirkan di Kuwait pada sekitar paruh pertama abad ke 18 dan wafat pada sekitar tahun 1795. Kakeknya Khalifa adalah pendiri dari dinasti Khalifa yang memerintah di Bahrain. Ahmad bin Muhammad bin Khalifa merupakan Penguasa Bahrain pertama dari dinasti Al-Khalifa dan merupakan moyang garis ke delapan dari Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Bahrain saat ini. Hamad bin Isa Al Khalifa dinobatkan menjadi Raja Bahrain pada 14 Februari 2002. Raja Hamad bin Isa Al Khalifa adalah putra dari Raja Bahrain sebelumnya, Isa bin Salman Al Khalifa yang lahir di Riffa, Bahrain pada 28 Januari 1950. Hamad bin Isa Al Khalifa menyelesaikan pendidikan dasarnya di dalam negeri, diangkat sebagai Putra Mahkota Bahrain pada 27 Juni 1964, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Inggris528. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia dinyatakan Putra Mahkota Bahrain pada 27 Juni 1964. Hamad bin Isa Al Khalifa melanjutkan pendidikan di Inggris, yaitu Leys Public School di Cambridge dan lulusan dari the Mons Officer Cadet School di Aldershot pada tahun 1968. Hamad bin Isa Al Khalifa juga belajar di the Royal Military Academy di kota Sandhurst. Raja Hamad bin Isa Al Khalifa memegang peranan yang sangat penting dalam pendirian Bahrain Defence Force (BDF) yang diciptakan pada bulan Agustus 1968 melalui piagam kerajaan, dan dia menetapkan dirinya sebagai Commander In Chief sampai ia menjadi Emir pada tahun 1999. Setelah kematian ayahnya Isa bin Salman Al 528
Hamad ibn Isa Al-Khalifah, http://profil.merdeka.com/mancanegara/h/hamad-ibn-isa-al-khalifah/ diakses tanggal 30 januari 2013 358
Khalifa pada Maret 6 1999. Hamad bin Isa Al Khalifa berhasil naik takhta sebagai Emir of Bahrain. Hamad bin Isa Al Khalifa memperkenalkan reformasi sosial dan politik, termasuk pelepasan sejumlah besar tahanan politik, mengembalikan sebagian mereka ke Bahrain dari di pengasingan, pembentukan Komite Hak Asasi Manusia, dan pemberian suara untuk perempuan dan melembagakan pemilu. Raja Hamad bin Isa Al Khalifa menciptakan Piagam Aksi Nasional pada tahun 2001 untuk membawa aturan konstitusional ke Bahrain. Bertujuan untuk mengakhiri kerusuhan yang meletus secara sporadis sepanjang 1990-an, Piagam menerima dukungan penuh dalam referendum nasional. Namun Konstitusi yang diumumkan raja pada tahun 2002 tidak dianggap telah menerapkan semua janji yang dibuat dalam Piagam. Termasuk amademen yang dibuat oleh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Amendemen yang meliputi hak bertanya kepada menteri dan mosi tidak percaya kepada kabinet, adalah hasil dari sebuah dialog nasional yang diogranisir Raja Hamad bin Isa Al Khalifa setelah pemerintah yang didominasi sunni menghancurkan gerakan prodemokrasi yang didominasi kaum syiah 529. Posisi kelompok Syiah dalam pemerintahan Bahrain Umum (dalam pemerintahan Bahrain) Kelompok syiah Bahrain merasa bangga dengan peran mereka dalam merealisasikan kemerdekaan Bahrain tahun 1971 yang merupakan bukti konkrit akan loyalitas kelompok Syiah kepada negara dan bukan sebagai perluasan atau kepentingan Iran didalamnya, sebagaimana yang 529
Raja Amandemen UUD, Parlemen Bahrain Memiliki Kontrol Pengawasan Lebih Dalam atas Pemerintahan, http://www.rimanews.com/read/20120116/51681/raja-amandemen-uudparlemen-bahrain-memiliki-kontrol-pengawasan-lebih-dalam-atas diakses tanggal 30 januari 2013 359
disuarakan oleh seorang tokoh oposisi syiah Abdul Wahhab Husain. Tetapi hal yang perlu dicatat, bahwasanya sikap ini (loyalitas kepada Bahrain) lahir akibat adanya pertarungan dan permusuhan antara tokoh agama syiah (Imam) dengan para shah (penguasa/raja Iran). Maka secara logika, mereka tidak mungkin menuntut dimasukkannya Bahrain ke dalam kekuasaan Iran di bawah pemerintahan shah, sementara bersamaan dengan itu mereka berusaha untuk menggulingkan kekuasaan shah. Apalagi pelaksanaan referendum (Bahrain) dilakukan semasa Iran masih dikuasai oleh para Shah, delapan tahun sebelum terjadinya revolusi Khomeini yang di kalangan syiah di seluruh dunia dijadikan sebagai model dan panutan, yang selanjutnya (semangat revolusi) menjalar dan menyulut semangat kelompok Syiah di kawasan teluk secara umum dan di Bahrain secara khusus untuk kembali menyuarakan tuntutan agar Bahrain tunduk kepada Iran yang dijadikan sebagai kiblat gerakan syiah. Dan semangat itu, diwujudkan dalam bentuk tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Syiah Bahrain terutama di tahun 80-an dan di awal tahun 90-an. Dimana poster-poster para tokoh Syiah Iran (Khomeini) dan Hizbullah Libanon pro Iran, menjadi sesuatu yang biasa dan menjadi pemandangan rutin di setiap aktivitas dan demonstrasi kaum Syiah di Bahrain. Pada tahun 1999, setelah terjadinya beberapa peristiwa bentrokan berdarah antara kelompok Syiah dan pemerintahan yaitu kelompok minoritas Sunni, pergolakan politik yang menelan banyak korban terjadi pada tahun 1994, situasi di Bahrain menjadi relatif lebih kondusif, ditandai dengan penyerahan tampuk kekuasaan kepada Hamad bin Isa Al Khalifa sebagai pengganti pendahulunya Isa bin Salman Al Khalifa. Bahrain memasuki era baru, kondusi dalam negeri yang lebih aman, amnesti yang diberikan kepada para tahanan politik dan dibukanya kran kebebasan. Kelompok syiah 360
memanfaatkan situasi ini, yang utama adalah dengan membentuk organisasi-organisasi massa yang hakikatnya memainkan peran politik, dikarenakan adanya larangan membentuk partai politik di Bahrain530. Peranan kelompok oposisi di masyarakat Bahrain sangatlah penting, dimana kelompok oposisi membentuk sebuah gerakangerakan hak asasi manusia dan Gerakan Oposisi untuk Kebebasan dan Demokrasi bagi manyarakat Bahrain yang mayoritas bermazhab Syiah. Khusus (dalam pemerintahan hamad bin isa al khalifa) Pada masa pemerintahan Hamad bin Isa Al Khalifa keterlibatan kelompok Syiah lebih banyak didalam majelis rendah dimana majelis ini hanya memegang kekuasaan terbatas sedangkan Majelis tinggi yang semua anggotanya diangkat oleh raja, yaitu Dewan Syura, memiliki kekuasaan untuk membatalkan semua produk majelis rendah. Meskipun pemerintahan Hamad bin Isa Al Khalifa melakukan reformasi demokrasi dan sosial puluhan. Namun mayoritas kelompok Syiah mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibanding minoritas Sunni yang memimpin531. Banyak warga Syiah yang mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan menuduh pemerintah telah menaturalisasi warga Sunni asing dan memberikan mereka posisi atas di negara tersebut. Walaupun pemilu yang diselengarakan oleh pemerintahan Hamad
530
Ibid, Halaman 2 Oposisi Bahrain Rampungkan Daftar Permintaan, http://www.okefood.com/read/2011/02/21/18/426887/oposisi-bahrainrampungkan-daftar-permintaan diakses tanggal 7 januari 2013 361 531
bin Isa Al Khalifa Kelompok oposisi Syiah terbesar di Bahrain merebut 18 dari 40 kursi di majelis rendah parlemen532. Peran kelompok Syiah di Bahrain Kelompok Syiah Bahrain menganut aliran Itsna Asyariyyah yang penyebarannya tidak hanya di Bahrain melainkan terdapat pula di Iran, Irak, dan Azerbaijan. Daerah-daerah tersebut merupakan penyumbang pengikut terbesar ajaran Syiah Itsna Asyariyyah terdapat juga didaerah lainnya tapi jumlahnya tidak sebanyak di Bahrain, Iran dan Irak yaitu wilayah-wilayah disekitar teluk Persia dan di Libanon. Kelompok Syiah di Bahrain merupakan kelompok oposisi, melalui partai politik dan aksi demonstrasi kelompok Syiah terus melakukan penekanan pada pemerintahan monarki Bahrain. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu tahun 2002 pada tingkat Baladiyah (daerah) kelompok syiah berhasil meraih 25 kursi dari 50 kursi yang diperebutkan. Adapun pada tingkat parlemen, mereka berhasil meraih 13 kursi dari 40 kursi yang diperebutkan. Fakta ini dapat memberikan gambaran umum, tentang jumlah hakiki kelompok syiah di Bahrain533. Namun, walaupun mendapakan kursi di parlemen kelompok Syiah tetap masih susah untuk mendapatkan hak-hak mereka di Bahrain hingga banyak terjadi pemboikotan, salah satunya adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kelompok oposisi Syiah dari partai wefaq. Selain untuk mengisi delapan belas kursi yang kosong, pemboikotan ini juga bertujuan untuk memprotes aksi berdarah yang dilakukan oleh kelompok anti-pemerintahan.
532
Syiah Bahrain Kuat di Pemilu, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/10/101025_bahrian_syiah.shtml diakses tanggal 26 desember 2012 533 Ibid, halaman 2 362
Aksi protes tersebut dilakukan oleh kelompok oposisi Syiah yang banyak menentang terjadinya diskriminasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan berkuasa di Bahrain dan juga penekanan yang sering dilakukan oleh kelompok Syiah bertujuan untuk mendobrak kekuasaan yang kelompok minoritas Sunni. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari pergolakan politik yang terjadi di Tunisia dan Mesir534. Motif Keterlibatan Kelompok Syiah Sebagai Kelompok Oposisi Dalam Pemerintahan Bahrain. Alasan Politik Bahrain merupakan Negara yang makmur dengan tingkat kriminalitas yang kecil, namun kelompok Syiah memanfaatkan gejolak yang terjadi di Timur Tengah untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Kelompok Syiah yang merupakan kelompok oposisi terus melakukan penekanan, kelompok Syiah banyak mendapat dukungan dari Iran. Bukannya tanpa alasan Iran memberikan dukungan kepada kelompok Syiah di Bahrain, selain persamaan mazhab Iran juga mencoba membangun kekuatan politik untuk menggulingkan Negara-negara teluk lainnya di Timur Tengah. Apabila kelompok Syiah Bahrain dapat menggulingkan pemerintahan monarki Bahrain, maka kekuatan Iran yang merupakan basis dari kelompok Syiah mendapatkan banyak keuntungan untuk mengguasai Timur Tengah. Alasan Sosial-Masyarakat Pada pemerintahan Bahrain terjadi kesenjangan antara kelompok elite yang banyak dikuasai oleh kelompok minoritas Sunni, dan kelompok mayoritas Syiah merupakan kelompok yang mendapatkan diskriminasi dari 534
Demonstran Pro Demokrasi Adakan Rapat Umum di Bahrain, http://www.voaindonesia.com/content/demonstran-pro-demokrasi-adakanrapat-umum-di-bahrain-136888728/103142.html. Diakses tanggal 5 januari 2013 363
pemerintahan yang berkuasa. Berbagai pernyataan tentang konfik menunjukkan bahwa konfik senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat. Segala aktivitas atau interaksi sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak lepas dari konfik. Gerakan sosial terjadi karena kesenjangan sosial antara elite politik dan masyarakat menurut Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca yang mengatakan bahwa ada sekelompok minoritas (elite) akan selalu menguasai mayoritas. Pareto juga mengatakan, "singa" (The lions) dan "serigala‖ (The Foxs) merupakan pola konflik elite politik yang senantiasa terjadi. Sirkulasi elite akan melahirkan elite-elite baru yang akan mengisi struktur dan bentuk organisasi yang baru pula. Jatuhnya suatu rezim seringkali diikuti oleh jatuhnya seluruh kelompok yang menyertainya535. Hal ini pun terjadi di Bahrain kesenjangan yang terjadi antara kelompok penguasa dan masyarakat begitu signifikan, dari beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Bahrain guna melarang kelompok Syiah yang merupakan penduduk mayoitas untuk mendapatkan perkerjaan yang layak. Padahal pemerintahan Bahrain memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi tapi tidak memberikan kesejahtraan yang baik kepada masyarakatnya, selain itu pemerintahan Bahrain lebih mempercayakan keamanan kepada pihak asing dari pada memperkerjakan masyarakat Bahrain sebagai petugas keamanan. Kesenjangan ini dapat dilihat dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masayarakat. Para pemrotes yang mengeluhkan ketidakadilan penguasa dan kesenjangan sosial antara kelompok Sunni yang merupakan elit politik dan kelompok Syiah. Kelompok 535
Elite Politik dan Konsolidasi Demokrasi (Studi tentang Sirkulasi Kekuasaan Tiga Rezim Pasca-Soeharto), http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82018 diakses tanggal 6 Februari 2013 364
Syiah menuntut dibentuknya pemerintahan monarki konstitusional dan memilih langsung pemerintahan di Bahrain. Selain itu, kelompok Syiah juga menuntut seluruh anggota kerajaan turun semuanya dan membebaskan semua tahanan politik 536. Hal inilah yang menjadi alasan kelompok Syiah melakukan demonstrasi dan terlibat dalam perpolitikan di Bahrain. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Bahrain dalam menyelesaikan konflik Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Bahrain terus dilakukan, salah satunya adalah pembebasan sekelompok tahanan politik. Tindakan ini ditujukan untuk meredam amarah para aktivis oposisi yang telah mengadakan demonstrasi anti-pemerintah. Sebagian besar tahanan politik adalah dari golongan mayoritas Syiah di negara pulau Teluk ini, yang dikuasai oleh keluarga kerajaan Sunni yang menjadi minoritas di Bahrain. Para tahanan adalah dua puluh tiga aktivis kelompok Syiah yang sedang diadili di Bahrain karena dicurigai bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah 537. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan Bahrain untuk meredam aksi lebih meluas yaitu dengan melakukan pembicaraan perdamaian dengan kelompok oposisi. Sejumlah pemimpin oposisi sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung dalam pembicaraan dengan penguasa Bahrain, namun dari beberapa dialog yang dilakukan tak satupun terpenuhi. Sekretaris Jenderal Al-Wifaq Sheikh Ali Salman menegaskan kembali tekad 536
Anti Monarki di Bahrain Minta Dukungan AS, http://id.berita.yahoo.com/antimonarki-di-bahrain-minta-dukungan-20110307-201539-940.html diakses 12 Desember 2012 537 Raja Bahrain Perintahkan Pembebasan Tahanan Politik, http://www.voaindonesia.com/content/raja-bahrain-perintahkanpembebasan-tahanan-politik-116644334/90096.html, Diakses tanggal 27 Januari 2013 365
untuk mengadakan dialog untuk membantu mencapai kesepakatan nasional, namun kondisi perjanjian ini memiliki mekanisme yang jelas, jadwal, dan sisi lain yang akan menjamin pelaksanaannya. Penduduk Bahrain yang mayoritas Syiah menuntut perubahan politik dari pemerintah Sunni yang minoritas. Keluarga al-Khalifa yang berkuasa telah menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok oposisi. Tetapi, sebagian demonstran menuntut kekuasaan yang lebih besar untuk parlemen dan bahwa keluarga kerajaan digulingkan. Kesimpulan Kelompok oposisi Syiah di Bahrain memiliki peran yang sangat kuat sebagai bukti keterlibatan kelompok oposisi Syiah dalam melakukan aksi revolusi terhadap pemerintahan Hamad Bin Isa Al Khalifa. Terdapat beberapa bukti yang menyatakan keterlibatan kelompok Syiah dalam setiap aksi revolusi di Bahrain mulai dari Februari 2011 sampai dengan sekarang pada masa pemerintahan Hamad Bin Isa Al Khalifa. Ada pun alasan-alasan kelompok Syiah menjadi kelompok oposisi dan kelompok yang melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintahan yaitu: Alasan politik : Bahrain merupakan Negara monarki yang dipimpin oleh kelompok minoritas Sunni, namun pemerintahan Bahrain selalu mendeskriminasikan kelompok mayoritas Syiah sehingga terjadi kesenjangan sosial antara pemerintah dan masyarakat atau kelompok Syiah dan mereka melakukan penekananpenekanan melalui partai-partai oposisi dan demonstrasi untuk menuntut hak-haknya sebagai warga Negara Bahrain. Alasan Sosial-Masyarakat: Bahrain merupakan Negara kepulauan dengan pendapatan perkapita paling besar di Timur Tengah, namun kesejahtaraan yang terjadi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Hal inilah yang menyebabkan kelompok 366
Syiah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Bahrain, kelompok Syiah menuntut pemerataan perekonomian dan reformasi pemerintahan Bahrain, sehingga dapat dilakukan pemilihan kepala pemerintahan secara langsung. Berdasarkan alasan-alasan di atas dapat dilihat posisi dan peran kelompok Syiah sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintahan adalah yang melakukan penekanan dan check and balance terhadap pemerintahan Hamad Bin Isa Al Khalifa. Dalam hal tersebutlah yang mendorong kelompok Syiah ingin menggulingkan pemerintahan Hamad Bin Isa Al Khalifa. Daftar Pustaka Buku Ahmad Kazeni Moussavi, 1992, A new Interpretation of the theory of Vilayat-I Faqih, Middle Eastern Studies Fadil Su‘ud, Ja‘fari, 2010, Islam Syiah : Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi. UIN Press. Malang Jalaluddin Rakhmat, 1989, ―Ali Syariati: panggilan untuk Ulil Albab‖. Penagntar dalam Ali Syariati, Ideologi kaum intelektual: suatu wawasan Islam. Mizan. Bandung Meyer, David, dan Sidney Tarrow. 1998. The Social Movement Society. Lanham, Rowman and Littlefield. Sidney RM Sunardi, 2004, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia: Pembinaan Ketahanan Nasional, PT Kuarternita Adidharma. Jakarta Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS, dan Israel Atas Negara-Negara Timur Tengah. Mizan. Bandung Suzanna Keller, 1995, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern, Rajawali Pers. Jakarta
367
Internet Abna.ir, 2012, Bahrain Akan Dikuasai Syiah?, di: http://abna.ir/print.asp?lang=12&id=210727, di akses tanggal 13 januari 2012 Adehumaidi, 2012, Sejarah Pemikiran Islam : Aliran Syi‘ah, di: http://adehumaidi.com/islam/sejarah-pemikiran-islamaliran-syiah-oleh-masturiyah-s-fil-i, di akses tanggal 15 desember 2012 Al-shia.org, 2010, Aliran-aliran Cabang dalam Syi‘ah, di : http://www.al-shia.org/html/id/shia/moarrefi/3.htm, di akses tanggal 15 Oktober 2012 Alqoimkaltim.com, 2012, Irak Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Syiah Bahrain, di: http://www.alqoimkaltim.com/?p=1638, diakses tanggal 03 Januari 2013 Anneahira, 2012, Terbentuknya masyarakat politik dan aktivitasnya, di : http://www.anneahira.com/masyarakat-politik.htm, di akses tanggal 8 januari 2013 Aph.gov.au, 2001, Mutual Misperceptions: The Historical Context of MuslimWestern Relations, di : http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_D epartments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CI B/cib0102/02CIB07, di akses tanggal 20 november 2012 Asti Latifa, 2012, Tampuk Kepemimpinan Bahrain Mendatang, di : http://deraplangkahbiru.multiply.com/journal/item/40?&sh ow_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, di akses tanggal 20 november 2012 Bbc.co.uk, 2010, Syiah Bahrain Kuat di Pemilu, di: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/10/101025_bah rian_syiah.shtml, diakses tanggal 26 desember 2012 Biography.com, Ayatollah Ruhollah Khomeini biography, di : 368
http://www.biography.com/people/ayatollah-ruhollahkhomeini-13680544, di akses tanggal 5 Februari 2013 Bisnis.com, 2012, Krisis Bahrain : Proposal Arab Saudi Bikin Iran Meradang, di: http://www.bisnis.com/articles/krisis-bahrain-proposalarab-saudi-bikin-iran-meradang, di akses tanggal 13 januari 2013 Eramuslim.com, 2011, Aksi Protes di Bahrain Makin Besar, Raja akan Bebaskan Tahanan Politik, di: http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/aksiprotes-di-bahrain-makin-besar-raja-akan-bebaskantahanan-politik.htm, di akses tanggal 27 januari 2013 Eramuslim.com, 2013, Tiga Kelompok Syiah Garis Keras Tuntut Bahrain Menjadi Republik, di: http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/tigakelompok-syiah-garis-keras-tuntut-bahrain-menjadirepublik.htm, diakses tanggal 24 januari 2013 Kemlu.go.id, 2012, Kerajaan Bahrain, di : http://www.kemlu.go.id/manama/Pages/CountryProfile.asp x?l=id, di akses tanggal 5 november 2012 Kompasiana.com, 2010, Khadija Mendobrak Tabu Di Bahrain, di : http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/25/wow-sex-shoptidak-haram-di-bahrain-268869.html, di akses tanggal 2 november 2012 Kompasiana.com, 2012, Membidik Bahrain sebagai Pintu Masuk Timur Tengah,di:http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/06/0 8/membidik-bahrain-sebagai-pintu-masuk-timur-tengah/ di akses tanggal 5 november 2012 Konsultasisyariah.com, 2012, Syiah Mengulang Sejarah, di : http://www.konsultasisyariah.com/sejarahsyiah/#axzz2HS n9obm6, diakses tanggal 25 agustus 2012 369
Muftiwp.gov, 2011, Ahlul Bait Menurut Pandangan Sunah Dan Syiah. di : http://www.muftiwp.gov.my/v1/doc/, di akses tanggal 9 januari 2013 Nur Hamidah, Luluk. 2012, Elite Politik dan Konsolidasi Demokrasi (Studi tentang Sirkulasi Kekuasaan Tiga Rezim Pasca-Soeharto), di : http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id =82018 diakses tanggal 6 Februari 2013 Okefood.com, 2011, Oposisi Bahrain Rampungkan Daftar Permintaan, di: http://www.okefood.com/read/2011/02/21/18/426887/oposis i-bahrain-rampungkan-daftar-permintaan, diakses tanggal 7 januari 2013 Plasa.com, 2011, Keluarga Kerajaan Bahrain, di : http://berita.plasa.msn.com/photos.aspx?cpdocumentid=51 12975&page=9, di akses tanggal 21 Desember 2012 Putramalaka.net, Biography Ali Shariati, Books & Lectures, di : http://putramalaka.0fees.net/?cat=57 di akses tanggal 5 Februari 2013 Rimanews.com, 2012, Raja Amandemen UUD, Parlemen Bahrain Memiliki Kontrol Pengawasan Lebih Dalam atas Pemerintahan, di: http://www.rimanews.com/read/20120116/51681/rajaamandemen-uud-parlemen-bahrain-memiliki-kontrolpengawasan-lebih-dalam-atas, diakses tanggal 30 januari 2013 Tarrow, Sidney. 2005. The New Transnational Activism New York: Cambridge University Press, di : http://books.google.co.id/books?id=tVjNYwRcoSoC&print sec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v =onepage&q&f=false, di akses tanggal 10 desember 2012 Thinkhard.org, 2007, A really simple explanation of Sunni/Shia tension and the Middle East crisis – Part 2 The People, di : 370
http://www.thinkhard.org/2007/10/a-really-simple.html, di akses tanggal 23 november 2012 Tristayana, Meyrza Asharie, 2012, Definisi, Konsep, dan Teori Gerakan Sosial Politik, di: http://www.scribd.com/doc/69071644/Definisi-Konsepdan-Teori-Gerakan-Sosial-Politik diakses tanggal 10 desember 2012 Viva news.co.id, 2012, 1-2-1979 : Khomeini Pimpin Revolusi Islam Iran, di : http://dunia.news.viva.co.id/news/read/284532-1-2-1979-khomeini-pimpin-revolusi-islam-iran, di akses tanggal 7 januari 2013 Voaindonesia.com, 2013, Demonstran Pro Demokrasi Adakan Rapat Umum di Bahrain, di: http://www.voaindonesia.com/content/demonstranprodemokrasi-adakan-rapat-umumdibahrain136888728/103142.html. Diakses tanggal 5 januari 2013 Voaindonesia.com, 2013, Laporan HAM: Pemerintah Bahrain Gunakan Kekuatan Berlebihan, di : http://www.voaindonesia.com/content/laporan-hampemerintah-bahrain-gunakan-kekuatan-berlebihan-134413018/101105.html. Diakses tanggal 5 januari 2013 Voaindonesia.com, 2013, Raja Bahrain Perintahkan Pembebasan Tahanan Politik, di: http://www.voaindonesia.com/content/raja-bahrainperintahkan-pembebasan-tahanan-politik116644334/90096.html. Diakses tanggal 5 januari 2013 Voaislam.com, 2012, Bahrain Berencana Tutup Partai Syi'ah ''Biang Kerok'' Penentang Kerajaan, di : 371
http://www.voa-islam.com/news/worldworld/2012/06/04/19343/bahrain-berencana-tutup-partaisyiah-biang-kerok-penentang-kerajaan/, di akses tanggal 2 desember 2012 Wahdah.or.id, 2012, Eksistensi Gerakan Syi‘ah di Bahrain : al-Tajammua‘at al-Syi‘iyyah fi al-Bahrain‖, Syabakah Rased al-Sunniyah, di : http://wahdah.or.id/kajian-dasar/aqidah/eksistensigerakan-syiah-di-bahrain.html, di akses tanggal 7 Januari 2013 Yahoo.com, 2011, Anti Monarki di Bahrain Minta Dukungan AS, di: http://id.berita.yahoo.com/anti-monarki-di-bahrain-mintadukungan-20110307-201539-940.html, diakses 12 Desember 2012 JURNAL Abidin, Zainal. Syi'ah Dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam, Dosen Jurusan Ushuluddin, STAIN Datokarama. Palu http://hunafa.stain-palu.ac.id/wpcontent/uploads/2012/02/2-Zainal-Abidin.pdf Agus, Masrukhin. 1996. Syiah dan Perubahan Politik : Studi Kasus Moderinisasi Politik di Iran1963-1997. Laporan Penelitian Hubungan Internasional. Universitas Indonesia. Jakarta http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=99730
372
Tentang Penulis Gonad Yumitro, Dosen tetap Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), lahir di Tanjung Ganti II, Kaur, Bengkulu, 24 Juni 1985. Menyelesaikan S-2 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM tahun 2006, dan gelas MA. Political Science dari Jamia Millia Islamia, India 2012. Yang bersangkutan bisa dihubungi di email [email protected]. Faridi, Mahasiswa Hubungan Intenasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhmmadyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2006, lahir di Sampang, 06 April 1987, bisa dihubungi via email : [email protected]. Motto hidupnya ―Jika orang itu bersungguh-sungguh, Maka ia akan mencari-cari jalan. Jika orang itu sudah tidak bersungguh-sungguh, Maka ia akan mencari-cari alasan‖ Wisnu Ario Windra Pratama, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), lahir di Palangka Raya, 1 November 1989, bisa dihubungi via email : [email protected]. Motto hidupnya ― Seseorang yang berani tampil BEDA, memperlihatkan bahwa ia memiliki PRINSIP, KEYAKINAN, dan TANGGUNG JAWAB yang kuat terhadap jalan yang ia ambil ‖ Achmad Muflichin, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2007, lahir di Malang, 16 373
Agustus 1983, bisa dihubungi [email protected]
via
email
:
Tri Jayanti Purbasari, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2008, lahir di Malang, 11 Januari 1990. Motto hidupnya ―jika kau menginginkan sesuatu maka berusahalah karena usahalah yang membuat saya berhasil‖ kata yang menginspirasi : Percaylah apa yang dikatakan orang tuamu karena mereka tidak akan pernah menjerumuskanmu ―anak yang dicintai ― Puspita Imani, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2007, lahir di Malang, 02 Februari 1989. Nurlita Aprilinasari, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2008, lahir di Selong, 5 April 1990. Kata yang menginspirasi : Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (Nelson Mandela) Waidatun Hasanah, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2008, lahir di Batang, 3 Desember 1988, bisa dihubungi via email : [email protected]. Motto hidupnya ―You do not alive at once. You only die once and live every day, do much better.‖
374
Arif Adi Bahtiar, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2008, lahir di Dapat dihubungi melalui email [email protected] Ramzatul Widad, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2009, lahir di Bondowoso, 13 Juni 1990. Tuniyati, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2008, lahir di Kumai, 07 Juli 1990. Motto hidupnya ―Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Berbuatlah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan yang terbaik‖ {Doa + Usaha + Kerja Keras = Hasil} M. Afdaluddin Effendi, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2008, lahir di Singaraja, 29 Oktober 1990, dapat dihubungi melalui email : [email protected]. Motto hidupnya ―ALLAH selalu menemani saya dalam keadaan apapun, tinggal saya memaksimalkan KASIH SAYANG yang diberikan-NYA‖ Najamuddin Khairurrizal, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2009, lahir di Sinjai, 04 Januari 1991, penulis bisa dihubungi melalui email: 375
[email protected]. Motto hidupnya ―Hanya dengan kerja keras, Tuhan akan memberikan keberkahan‖ Ade Marsid Thahara, Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP – UMM), angkatan 2006, lahir di Curup 10 Maret 1988, bisa dihubungi via email : [email protected]. ―Bila posisi Negara terlalu kuat, maka akan terjadi Hegemoni Autroritorian. Bila posisi pasar terlalu kuat, maka akan terjadi Monopoli dan Kapitalisme. Dan bila Rakyat terlalu kuat, yang terjadi adalah Anarki dan Revolusi. Oleh karenanya ketiganya harus seimbang dalam formasi Check and Balance‖
376
