PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KABUPATEN LEBAK. Oleh: NURMALINA

PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KABUPATEN LEBAK

Oleh: NURMALINA 106045201537

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010M

KATA PENGANTAR

Salah satu kebahagian didunia ini adalah meliahat orang tua tersenyum, ketika melihat buah hatinya mengenakan toga kesuksesan, dan salah satu keindahan yang akan selalu dikenang adalah ketika bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan, bagi penulis skripsi ini adalah kebahagian dan keindahan itu. Terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga terucapkan kepada Allah SWT sang Maha Pemurah, Maha segalannya, yang telah memberikan cinta dan nikmat yang tak berujung. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam hingga akhir zaman. Terima kasih kepada yang tercinta kedua orang tua Ayahanda Maulana. AR, Ibunda Nurhakiyah dan kakanda Supriono, SH, Nila Agustina, Ita Mahgarita, S.PdI, Imron dan semua abang/adik sepupu juga seluruh keluarga besar di Lampung dan di Rangkasbitung dengan rasa kasih sayang dari semuannya yang terus mendoakan, menasehati, membimbing dan memberikan dukungan moral, dan materil. Tanpa mereka penulis tidak dapat merampungkan skripsi ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan membukakan pintu rahmat dan kelak menjadikan mereka penghuni surga firdaus-Nya, Amin ya rabbal ‘alamin… 1. Prof.Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Asmawi, M.Ag dan Sri Hidayati, M.Ag masing-masing selaku Ketua Program dan Studi dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah yang telah banyak membantu penulis selama masih dalam masa kuliah.

i

3. Bapak Dr. Asep Saepuddin Jahar, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan Ilmu yang berharga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak megurangi rasa hormat dan terimaksih penulis semoga dapat balasan setimpal dari-Nya. 5. Kepada seluruh staf Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini. 6. Ucapan terimaksih kepada Bapak Tedi, Bapak Dian Wahyudi, ST serta pengurus partai keadilan sejahtera (PKS) yang ada di Ramgkasbitung, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam memberikankan data untuk penyelesaian skripsi ini. Akhirnya, Penulis berharap skripsi ini menjadi salah satu pengabdian penulis kepada Allah SWT, kontribusi penulis terhadap bangsa Indonesia, dan pelayanan penulis kepada sesama manusia. Jakarta, 7 Mei 2010 Nurmalina

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................

i

DAFTAR ISI................................................................................................

iii

BAB I

BAB II

PENDAHULAN A. Latar Belakang Masalah……………………………….......

1

B. Batasan dan Rumusan Masalah……………………………

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………….

4

D. Metode Penelitian………………………………………….

5

E. Telaah Penelitian Terdahulu……………………………….

8

F. Sistematika Penulisan……………………………………....

11

KAJIAN TEORITIS A. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi…….

13

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat………………………..

17

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan model-model pemberdayan masyarakat dilihat dari segi:………………..

23

1. Politik………………………………………………….

24

2. Ekonomi………………………………………………

26

3. Sosial…………………………………………………

27

iii

BAB III

SEKILAS TENTANG PKS SECARA UMUM DAN PKS LEBAK A. Partai Keadilan Sejahtera (PKS

BAB IV

a. Sejarah PKS………….……………………………….

29

b. Visi dan Misi ………………………………………….

31

c. Ideologi dan Plat Form PKS……………………..……

33

d. Strategi Pemberdayaan PKS..........................................

37

EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI LEBAK A. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Masyarakat di bidang (politik, ekonomi, sosial)........................

40

B. Respon Masyarakat Lebak Terhadap PKS dalam Pemberdayaan Masyarakat …………………………………………………..

48

B. Tantangan PKS dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Lebak…………………………. BAB V

50

PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………......

53

B. Saran-saran…………………………………………………

54

iv

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................

55

LAMPIRAN- LAMPIRAN.........................................................................

59

1. Lampiran Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi 2. Lampiran Surat Keterangan Mohon data/wawancara 3. Pedoman Wawancara 4. Lampiran Surat Pernyataan Wawancara 5. Lampiran Transkip hasil wawanca

v

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Islam adalah agama sekaligus Negara. Islam dianggap sebagai satu-satunya agama yang memiliki ajaran yang paling utuh, serba lengkap, dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, paradigma ini kerap menggiring umat Islam untuk menampilkan agamanya dalam bentuk formal, yakni dengan menampilkan wajah literatur bangunan politik Islam waktu silam, tanpa upaya modifikasi dan kontekstualisasi dengan kebutuhan realitas. 1 Agama Islam menganjurkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, amanah dan musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan Negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan “bahwa pada dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan sosial termasuk demokrasi”. 2 Demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas elit, sebut saja tokoh masyarakat, politisi, mahasiwa, cendikiawan, dan seterusnya. Lebih dari itu, demokrasi diyakini sebagai salah satu alternatif sistem nilai yang berkembang dalam sendi kehidupan manusia dan masyarakat, bahkan Negara. 3

1

Khamami Zada dan Arif Arafah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta: LSIP, 2004), cet. Ke-1 h. 24. Matori Abdul Jalil, “Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi”, Dalam Agama dan Demokrasi. (Jakarta: P3M, 1994), cet. Ke-2, h.122. 3 Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 161. 2

2 Demokrasi merupakan salah satu aliran filsafat yakni suatu aliran yang meninjau asal usul kekuasaan politik suatu Negara yang didasarkan kepada keinginan umum rakyat. Dalam hal ini rakyat dapat digambarkan sebagai suatu aturan hukum yang melahirkan keinginan umum dan mengilhami isi paham demokrasi. Kekuasaan yang menganut sistem demokrasi dalam suatu Negara berada ditangan rakyat itu sendiri, pada hakikatnya demokrasi berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 4 Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pendapat lain menyebutkan bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas, prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 5 Dalam masyarakat yang besar, rakyat hanya bisa memberikan pengaruh yang kecil sebagai individu, tetapi pengaruh itu bisa besar jika mereka bergabung dengan membentuk suatu perkumpulan. Partai politik menjalankan berbagai macam peran dan fungsi. Keberadaan partaipartai politik yang merupakan bagian dari suatu mekanisme penting dalam kehidupan demokrasi. 6 Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, ketika masyarakat dianggap apatis atau masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pemimpin mereka, atau karena alasanalasan yang pada akhirnnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan berpolitik dalam sistem penyelenggaraan Negara. Ketika demokrasi itu secara sederhana

4

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 141. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, ( Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8. 6 David Betham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 24. 5

3 diartikan “ dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”, maka keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijaksanaan publik menjadi prasyarat. Sebab, jika tidak ada partisipasi rakyat, tidak akan ada “dari dan oleh rakyat”. Akan tetapi, rakyat tidak mungkin dapat terlibat dalam proses kebijaksanaan publik, ketika rakyat sangat apatis, masa bodoh, terpinggirkan, hanya sebagai pelengkap dalam sistem kenegaraan. 7 Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan, kedudukan politik biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 8 Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bagi PKS kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama insan dan semua golongan, guna mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bermartabat. 9 PKS sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Betapa tidak, hanya sekitar satu tahun setelah dideklarasikan (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999. Dalam pemilu 2004 sampai dengan 2009, PKS mampu meningkatkan jumlah suara yang sangat signifikan. Partai yang karena alasan electoral threshold berganti nama menjadi Partai Keadialan Sejahtera. 10 Dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis, menemui jawaban atas permaslahan tersebut dengan meneliti tentang peran partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan kehidupan berdemokrasi dalam 7

Ahmad Azizi Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia, (Jakarta: Lemhannas, 2003), h. 11. 8 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 159-161. 9 Herdi Sahrasad, PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan, (Jakarta: Psik Paramadina, 2008), h. 35. 10 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gudang Parlemen, (Yogyakarta: Lkis 2008), h. 1

4 bidang politik, ekonomi, sosial, di Kabupaten Lebak dan ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KABUPATEN LEBAK” B. Batasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis terfokus pada peranan Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, di Kabupaten Lebak. 2. Perumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sejauhmana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak? 2. Apa strategi yang di lakukan Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lebak? 3. Apa tantangan yang dihadapi PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan diantaranya : 1. Untuk mengetahui sejauhmana peran keberadaan serta kondisi masyarakat khususnya

5 di Kabupaten Lebak, setelah adanya pemberdayaan masyarakat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2. Untuk mengetahui apa strategi – strategi yang di lakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak, 3. Untuk dapat mengetahui tantangan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat itu merupakan usaha untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. 2. Dapat mengetahui secara mendalam mengenai peranan Partai Kedilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi. 3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengembangan keilmuan dibidang politik. D. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunkan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang

6 pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan adalah studi lapangan (field research), yaitu suatu cara pendekatan dengan jalan terjun langsung ke lapangan

untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan sumber data, yaitu: a.

Data Primer

Data Primer antara lain: data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks kehidupan berdemokrasi. b.

Data Sekunder

Data Sekunder antara lain: data yang diperoleh melalui data-data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah maupun melalui media internet. 3. Tehnik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjukkan suatu data yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: wawancara, pengamatan, dan lainnya. Dan peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

7 a.

Wawancara Yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ada di Kabupaten Lebak, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat berkaitan dengan hal yang diteliti. 11

b.

Observasi ( Penelitian Lapangan) Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan, hal ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

c.

Dokumentasi Pengumpulan data-data sekunder didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, foto, data statistik dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan sacara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah abstrkaksi-abstraksi teoritis terhadap informas di lapangan, dengan mempertimbangkan, menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan yang dianggap mendasar dan universal. 12

11

Metedologi Penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h. .39

8 5. Teknik Penulisan Skripsi Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. F. Telaah Penelitian Terdahulu Penulis menemukan beberapa judul yang pernah ditulis oleh mahasiwa-mahasiwi sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantarannya sebagai berikut: Jaenal Abidin, dalam skripsinya yang berjudul “Islam Politik Dalam Realitas: Studi Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang (2009)”, meneliti tentang Agama sebagai sebuah sistem ini dapat dipahami sebagai “fenomena mental” dan “fenomena sosial” fenomena mental berhubungan dengan masalah keyakinan dan yang kedua dengan masalah kepemelukan. Sedangkan sebagai fenomena sosial, agama berisi keyakinan dasar, ide, norma, dan simbol yang berhubungan dengan tradisi agama termasuk apa yang disebut dengan teologi atau sistem keyakinan. Unsur agama (Islam) berkolerasi positif dan signifikan dengan hampir semua dimensi partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik antara lain sinisme, alienasi, anomie, pemain (gladiators), penonton (spectatours). Para ahli partisipasi politik tidak sepakat mengenai ukuran, item, dan unsur aktivitas politik antara lain: petisi, protes, minat, atau ketertarikan pada politik, informasi politik, kedekatan dengan partai tertentu.

12

Burhan Bagin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet. Ke-3, h. 101

9 Hulwatul Fauziyah, meneliti tentang

“Respon Partai Golkar dan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) Terhadap Perda Kota Bandar Lampung No. 15 tahun 2002 Tentang Larangan Prostitusi dan Perbuatan Tuna Susila, (2009). Secara global Golkar dan PKS merespon positif keberadaan perda ini, tetapi dalam tataran implementasi kedua partai ini terkesan kurang serius dalam menindak lanjuti perda ini, hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya mereka melakukan sosialisasi perda ini, yang mereka lakukan hanyalah bersifat penyuluhan yang itu pun tidak spesifik tentang perda ini, tetapi lebih kepada masalah-masalah moral yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya perda ini berpotensi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sehingga dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Namun di sisi lain pembuatan perda ini tidak dapat terlepas dari segi moral politis karena tujuan perda ini masih sebatas untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya, misalnya saja pada waktu pilkada, partai-partai ini mengharapkan dapat memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Burhanuddin, meneliti tentang “Kedudukan Partai Politik Islam Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tinjauan Terhadap Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (2008). Pasca disahkannya UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, tidak ada lagi dikotomi antara parpol beraliran nasional ideologis ataupun agamis. Kedudukan parpol Islam justru bisa dilihat sebagai suatu respon positif bagi demokratisasi yang tengah berlangsung. Fraksi PKS sejak awal menyerukan dan memperjuagkan pentingnya perwujudan partai kader di negeri ini, guna mengimplementasi fungsi parpol dalam hal pendidikan politik, rekrutmen pemimpin, manajemen konflik, dan agregasi kepentingan. Fungsi-fungsi itu harus dijalankan sepanjang waktu. Parpol harus hadir sepanjang waktu melakukan pendidikan politik, menyerap aspirasi, melakukan rekrutmen pemimpin dan yang tak kalah penting, tentunya saja

10 turut mengentaskna berbagai persoalan-persoalan yang menghimpit masyarakat. Ria Rizki Amalia, meneliti tentang “ Konsep Demokrasi Dalam Perspektif PKS dan PDI Perjuangan (Kajian Perbandingan)”, (2009). Perbedaan konsep demokrasi antara PKS dan PDI perjuangan, bahwa PKS melihat demokrasi sebagiannya bisa dimanfaatakan untuk dakwah. Akan tetapi tentunya bukan demokrasi dalam arti menghalalkan segala cara yang tidak ada rambu-rambu syari’atnya, dan PDI Perjuangan permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu politiek economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, demokrasi menurut PDI Perjuangan pun harus sesuai yang dalam sila-sila pancasila. Persamaan konsep demokrasi antar PKS dan PDI Perjuanga sangat mencolok dimana PKS tidak berpandangan bahwa apa pun yang baerbau demokrasi adalah jahiliyah karena demokrasi yang bermakna mendengarkan, menghargai pendapat orang, serta kebebasan menyampaikan pendapat adalah tidak bertentangan dengan Islam. Adapun PDI Perjuangan demokrasi merupakan hak masyarakat yang harus di dengarkan aspirasi rakyat. PKS dan PDI Perjuangan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia serta menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat. Muhammad Faiz Bin Awang, meneliti tentang “ Nasionalisme Dalam Pandangan Partai Islam Se-Malaysia (PAS)”, (2010). Pandngan partai Islam se-malaysia (PAS) yang berbasiskan Islam terhadap ideologi atau gagasan nasionalisme ini tampak sedikit berbeda dengan para tokoh, menurut pandangan PAS, Islam tidak membenarkan dan menerima nasionalisme ini sebagai pegangan hidup tetapi juga semangat perjuangan kebangsaan ini diniatkan karena Allah SWT, PAS menerimanya hanya sebagai suatu alat dan bukan tujuan. Nasionalisme hanya mengambil tempat yang sederhana dan bukan sebagai suatu lambang yang boleh menarik dan

11 menyatakan suatu bagian tenaga untuk mancapai cita-cita mulia yang benar-benar abadi (menegaskan agama yaitu, Islam), sebagaimana Islam memandnag dunia bukan tujuan tetapi hanya satu alat atau tanggungan yang menyiapkan ke akhirat. Adapun jika nasionalisme ini nasionalisme sekuler atau bersifat ashabiyah PAS menentang dan menolaknya dengan tegas yang diterima PAS sebagai alatnya ialah nasionalisme yang berdasarkan Islam. G. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

Merupakan Pendahula yang mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah penelitian terdahulu, dan sistematiak penulisan.

BAB II

Kajian Teoritis mencakup, pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi, strategi pemberdayaan masyarakat, pengertian pemberdayaan masyarakat dan model-model pemberdayaan masyarakat dari segi, (politik, ekonomi, sosial).

BAB III

Sekilas Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencakup, sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejarah PKS Lebak, plat form PKS, Strategi pemberdayaan PKS.

BAB IV

Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Lebak, mencakup, peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat di

12 bidang (politik, ekonomi, sosial), respon masyarakat Lebak terhadap peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat, tantangan PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak. BAB V

Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

13 BAB II KAJIAN TEORITIS A. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi Negara dijamin hingga saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering dipakai beberapa Negara termasuk juga Negara-negara di dunia muslim. Namun pakar ilmu politik belum sepakat, apakah demokrasi itu sekedar alat atau untuk mencapai tujuan, ataukah menjadi tujuan itu sendiri. 1

Secara etimologis, demokrasi dari kata Yunani, yang asal katanya, rakyat berkuasa dan terbagi dalam dua kata “demos” dan “cratos” demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. 2 Yang juga memiliki arti kekuasaan ada ditangan rakyat secara penuh, dan juga berarti bahwa dalam suatu pemerintahan suatu individu dan individu yang lain memiliki kesamaan hak dalam segi politik, mereka pun sama-sama berdaulat. 3

Secara terminologis, demokrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. 4 Istilah demokrasi saat ini telah diterima oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia. Bahakan pemerintahan otoriter pun menggunakan demokrasi istilah “demokrasi” untuk mengkarakteristikan rezim dan aspirasi mereka. Istilah 1

Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais, ( Jakarta: Teraju, 2005), h. 17. 2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 50 3 Zaenal Muthaqiní, “Doktrin Demokrasi Amerika Relevansinya Terhadap Hukum Islami”, (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2006) 4 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet, ke-1, h. 220.

14 demokrasi ini, mempunyai berbagai pengertian dalam pandangan kontemporer, sebagaimana dapat dilihat dalam definisi berikut ini:

1. Menurut Josep A. Schmeter , demokrasi merupakan suatau perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 2. Sidney Hook berpendapat bahwa, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 3. Philippe C. Smitter dan Yenny Lynn Karl, mendifinisikan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang terpilih. 5 4. Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik. 6

Pendapat para tokoh tentang pengertian demokrasi di atas dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu, bahwa dalam demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat, penentu keputusan dan pemegang kebijakan tertinggi dalam penelenggara Negara dan pemerintahan serta

5

Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpanagan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi, h. 73-74 6 A. Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, h. 163.

15 pengontrol terhadap pelaksanaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga perwakilan yang merupakan wadah yang mewakilinya. 7

Demokrasi juga menyangkut kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang relatif mapan, sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal itu, masalahnya bukan saja menyangkut produkproduk hukum berupa perundang-undangan, kebijakan administrasi atau putusan hakim, tetapi menyangkut pula kesadaran hukum dan struktur sosial yang menopangnya. Hal ini berkaitan dengan proses demokratisasi yang menyangkut transformasi sosial yang lebih luas. 8

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya. Tetapi tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. 9

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan kekuatan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang deselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakayat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

7

Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 68 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 76 9 www.undiksha.ac.id, diaksesn 8 Juli 2010 8

16 2. Prinsip-Prinsip Demokrasi Demokrasi yang merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara tanpa terkecuali adalah benar-benar merupakan cita-cita yang luhur. Cita-cita ini akan terwujud jika adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakt serta kemauan kuat dari pemerintah (Political Will). 10 Suatau pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan terwujud prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan definisi di atas diambil pengertian bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab. 11 Dalam mengembangkan demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi harus selalu dipegang, karena hal ini merupakan “roh” dari demokrasi itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip demokrasi itu antara lain, yaitu: 1. Prinsip Persamaan, prinsip ini mengandung dua makna, yaitu kesamaan (The Semeness) dn kesesuaian (The Fitness). Kesamaan disini diartikan sama rasa dan sama rata, jadi setiap warga masyarakat akan merasa diberi hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan kesesuaian dapat diartikan proporsional, bahwa setiap anggota masyarakat diberi hak sesuai dengan kemampuannya. 12 2. Prinsip Kebebasan individu yang satu tidak mengganggu kebebasan yang lainnya, artinya semua orang mempunyai kebebasan, tetapi karena setiap orang mempunyai 10

Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 69. J. Soedjati Djiwandono, Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, (The RI DEPISTITUTE,2003), h. 7. 12 Ismail dan Abdul Mukti, (ed), Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet ke-1, h. 61. 11

17 kebebasan, maka akan menjadi benturan kebebasan dengan orang lain. Bila ini dibiarkan, akan terjadi anarki. Padahal demokrasi berbeda dengan anarki. Demokrasi yang tanpa aturan akan menjadi anarki, karena kekuatan yang besar bisa menjadi ancaman bagi keadilan dan hak orang lain. Karena demokrasi sangat menganjurkan pentingnya aturan hukum maupun bentuk pengaturan yang lain, agar berbeda dengan anarkisme. 3. Prinsip keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan pemerintah, keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan sangatlah penting, karena disitulah intinya. 13 4. Prinsip Pluralisme, prinsip ini memberikan penegasan dan pengakuan terhadap adanya perbedaan, keragaman budaya, agama, bahasa, etnis, pemikiran dan lain-lain merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakkan. 14 5. Prinsip Pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi ini menegaskan bahwa keberadaan manusia dengan segala macam potensinya harus diakui sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kesamaan derajat dengan sesama manusia lainnya. Pada hakekatnya semua manusia adalah sama, karena perbedaan perlakuan atas manusia yang didasarkan oleh kemajuan itu tidak dibenarkan. 15 B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalem relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klein, hal ini bukanlah strategi utama

13

J. Soedjati Djiwandono, Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, h. 7-8 A. Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, h. 167. 15 Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, h. 71. 14

18 pemberdayaan.namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas , dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro. 1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klein secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klein dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan mengunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (large system strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan

kebijakan,

perencanaan

sosial,

kampanye,

aksi

sosial,

lobbying,

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi system besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta

19 menentukan strategi-strategi yang tepat untuk bertindak. 16 Pendekatan dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. 1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat. 2. Penguatan: merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadnya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 16

66-67.

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), h.

20 5. Pemeilharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 17 Teknik atau cara yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat: 1.

Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klein menentukan nasibnya sendiri (self determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien (client partnerships).

2. Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien. 3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang, memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangantantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social melalui, ketaatan terhadap kode etik profesi, ketertiban dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan,

penerjemahan

kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik,

penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial yaitu: 17

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 69-70

21

1. Pemeberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja social dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. 2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. 3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. 4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut. 5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. 6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara, hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. 7. Tingkat kesadaran merupak kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobalisasi tindakan bagi perubahan. 8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. 9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi

22 secara pararel. 18 Tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja social yaitu: 1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka. 2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka. 3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak memiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka. 4. Membagi visi kepada masyarakat, harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial. 5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi kontrak kerja yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakt dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing. 19

18 19

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 72 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 74

23 C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan secara konseptual, berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 20 Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yan sama. Ada beberapa fungsi msyarakat: keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama, atau gotong royong, control sosial, organisasi dan partisipasi politik 21

20 21

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 57. Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 60.

24 Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Di sini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau obyek saja. 22 2. Model-Model Pemberdayaan Model-model pemberdayaan ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan sosial yakni: 1. Politik Demokratisasi adalah perubahan politik dari rezim otoritarian ke rezim demokratis, dan sekaligus sebagai tindakan atau gerakan bersama membangun demokrasi. Dalam konteks ini,

22

www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf, diakses pada tanggal 2 juni 2010

25 pemberdayaan politik sangat terkait dengan demokratisasi sebagai sebuah gerakan atau tindakan membangun demokrasi. Yaitu melambangkan demokrasi prosedural (kelembagaan dan aturan main) dan membangun demokrasi substantif baik budaya demokrasi (civic culture) maupun civil society sebagai sebuah idea. Demokrasi prosedural terkait dengan hubungan antara legislatif, esekutif dan yudikatif; pola-pola penyelesaian ekstra parlementer; pemilihan umum, kepartaian, mekanisme pembuatan kebijakan, konstitusi dan lain-lain. Demokrasi substantif terkait dengan sikap dan perilaku demokrasi seperti toleransi, kebersamaan, partisipasi, kompetensi, civic engagement, solidaritas, trust, keterbukaan, kemitraan, anti diskriminasi. 23 Politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaaan dan penegakkan keputusan untuk kepentingan umum. Kata “Politik” mengandung pengertian publik. Secara historis, politik diartikan sebagai usaha membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi para warga Negara yang hidup dalam polis selain itu, di kemukakan politik merupakan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat. Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orentasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikut sertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut 23

Arief Budiman , Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta:Rajawali, 1985), hal. 124.

26 atau mempengaruhi hidupnya. 24 Pemberdayaan masyarakat dan demokrasi sangat bergantung satu sama yang lain, karena dengan pemberdayaan masyarakat demokrasi dapat berjalan dengan baik, pemberdayaan baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, yang membawa masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang di gunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

25

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 26 2. Ekonomi Setiap individu dan masyarakat berupaya mendapatkan sumber-sumber guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat hidup secara layak sebagai manusia. Dalam hal ini, terdapat kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi individu dan memenuhi kebutuhan nasional bagi masyarakat Negara. Kegiatan ekonomi pada dasarnya berkisar pada kegiatan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. 27

24

Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 118 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik h. 116 26 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik h. 159 27 Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, h. 206 25

27 Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka pendekatan Friedman, sebenarnya pendekatan keluarga. Friedman memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedmann ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya. 28 3. Sosial Pemberdayaan sosial adalah penguatan kapasitas (capacity building) para penerima pelayanan sosial sehingga memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau pelayanan sosial, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat secara mandiri. Partisipasi sosial adalah penguatan kepedulian, inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segenap proses pembangunan kesejahteraan sosial beserta hasil-hasil yang dicapai. Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai

28

Ahmad Azizi Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia h. 30-40

28 dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliknya. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumbersumber yang ada disekitar dirinya. 29

29

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 147

29 BAB III SEKILAS TENTANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) A. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atau langkah antisipasi yang diambil para aktivis dakwah yang ada di Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikanperbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. 1 Perolehan pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electoral therashold membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama “Partai Keadilan Sejahtera” (PKS) yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan. Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut. 2

1 2

www. Pk_sejahtera.org DPP PKS, Sekilas Partai Keadilan, h. 25-26

30 Partai ini berlambangkan dua bulan berwarana kuning emas, dengan garis lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna kuning emas. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada dalam suatu kotak berwarna hitam dan dibawahnya terdapat tulisan “SEJAHTERA”. Diatas kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnnya sama dengan kotak dibawahnya, tetapi dengan ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi panjang itu mensimbolkan Ka’bah, kiblat suci kaum muslimin yang melambangkan kesatuan umat. Partai ini memiliki karekteristik moralis, professional, patriotik demokrat, reformasi dan independen. Sedangkan prinsip dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan nasional, kemajuan, khidmatul ummah demi persatuan dan kerjasama Internasional. 3 Adapun landasan partai ini adalah al-Qur’an yang meliputi surat al-Syura: 13, al-Nur: 55, al-Shaf: 10-13 dan al-An’am: 153. 4 Dasar pemikiran partai ini adalah syumuliyat al-Islam (kesempurnaan Islam; Islam agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang merefleksi ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya. 3

DPP PKS Sekilas Partai Keadilan, h 40-46 Landasan al_Quran tersebut adalah; “Dia telah mensyari’atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepadalah Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadanya dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkan agama dan jangnlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya yang kembali (kepada-Nya).”(QS, al-Syura: 13), “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS, al-Nur: 55), “Hai orang-orang yang beriman, kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sunga, dan (memasukkan kamu) ke tmpat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.” (QS, al-Shaff: 10-13), “Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS, al-An’am: 153)

4

31 Para kader tersebut mempunyai militansi serta kesolidan yang tinggi baik itu secara personal, struktural maupun konsepsional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui para kadernya mampu melakukan fungsinya sebagai partai politik yang jarang dilakukan oleh para politik lainnya, seperti memberikan pendidikan serta pemberdayaan politik terhadap rakyat malalui aktivitas-aktivitas serta program-program yang digulirkan. Sehingga rakyat memahami hak serta kewajibannya sebagai warga Negara dan menyadari wewenang dan kewajiban pemerintahannya. 5 2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setelah berganti nama dari Partai Keadialn (PK) menjadi Partia Keadilan Sejahtera (PKS), maka visi dan misi-nya pun mengalami perubahan redaksi sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak merubah maknanya. 6 Dan dengan visi dan misi baru ini nampaknya PKS lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia secara universal.

5

Satria hadi lubis, yang nyata dari partai keadilan sejahtera 35 manfaat dan alasan mengapa kita perlu mendukung partai keadilan sejahtera. ( Jakarta: masyarakat publication, 2003) h. v-vi 6 Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), partai menjabarkan visi misinya dalam 10 poin yang terdiri dari; Visi PK 1. Menjadi unsur pertekat dan pengarah kesatuan bangsa. 2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumunya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional. 3. Menjadi pelopor pengembnagan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia. 4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia. 5. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Misi PK 1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. 2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia. 3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesias. 4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembngan dan kemajuan peradaban dunia.

32 Visi Umum:

“Sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.” 7

Visi Khusus:

“Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. 7

Untung Wahono, dkk, Profil Singkat Partai Keadilan Sejahtera, h. 26

33 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah,

dan

dengan

berbagai

komponen

bangsa

lainnya

untuk

memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. 8

B. Ideologi dan Plat Form PKS 1. Ideologi PKS Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai ini merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, PK lahir untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam. Hal yang sama terjadi ketika PK berubah menjadi PKS pada 2002, PKS merupakan konstinuitas ideologi, pemikiran, serta manhaj perjuangan PK. Bahkan ketika telah menjadi

8

Untung Wahyono, dkk., Profil Singkat Partai Keadilan, h. 28

34 PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata dan artikulatif. 9 Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya. Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari ridha ALLAh SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”. 11 2. Plat Form PKS 1. Bidang Politik a. Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. b. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa 9

M. Imdadun Rahmat, Ideologi PKS, h. 114. Anggaran Dasar PKS pasal 5 11 MPP PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Plat Foam PKS, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke-1, h. 32-33. 10

35 dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, keperibadian, dan intelektualitas (bersih, peduli, dan professional). c. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar menjadi proses saling mengawasi, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil. d. Memperbaiki sistem rekruitmen dan pemberian sanksi penghargan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. e. Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan alat penegagnya dari perilaku bermasalah dan konflik, serta penguatan kapasitas kelembagaan. f. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan Negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing dengan meningkatkan kesadaran bela Negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semanagat kebangsaan baru. g. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan politik selaku penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. h. Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaan. 12

12

45.

MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h.

36 2. Bidang Ekonomi a. Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rante ekonomi. b. Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilitas nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor rill dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. c. Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan otonomi nasional. d. Ekonomi syariah merencanakan peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional, dengan membangun sistem dan instansi zakat dan wakaf yang kokoh sebagaimana bagian integral dri sistem fiskal nasional. 13 3. Bidang Sosial Budaya a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional. b. Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan perlibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka pembangunan kelanjutan. c. Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan 13

34

MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h.

37 mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa. d. Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, dan berdaya melalui pemantapan peran disektor domestik dan publik 14 . D. Strategi Pemberdayaan PKS Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth’aridhah) dalam transformasi bangsa, adalah gerakan kultural (Strategi Mobilisasi Horizontal/ta’biah al-afaqiyah) dan gerakan struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/ta’biah al-amudiyah). Mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islam. Sedangkan mobilisasi Vertikal adalah penyebaran kader dakwah keberbagai lembaga yang menjadi mashidirulqarar (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilainilai Islam kedalam kebijakan-kebijakan publik.15 PKS adalah menyebut dirinya sebagai partai dakwah karena politik adalah salah satu bagian dari dakwah meskipun dakwah Islam bisa saja didiversifikasikan kedalam kegiatan politik, apa yang dilakukan kalangan aktivis dakwah kampus, yang melahirkan PKS. PKS juga hendak dilihat sebagai suatu eksperimen tentu, dalam hal pandangan bahwa politik termasuk bagian dari dakwah Islam PKS, tidak bisa disebut pemula. 16 Gerakan kultural, (Strategi Mobilisasi Horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, kader secara individual maupun 14

MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h.

15

Majelis Pertimbnagan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, h. 37

15-20. 16

Aay Muhammad Furqon. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju 2004), h. 67

38 melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan, ormas, dan berbagai organisasi lainnya, melaksanakan pelayaran, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara bottom-up. Kader PKS akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat, sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang di berikan masyarakat kepada partai dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat. Gerakan Struktural, adalah penyebaran kader kedalam lembaga legeslatif, eksekutif, yudikatif, dan sektor-sektor dalam kerangka melayani, membangun dan memimpin bangsa, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tugasnya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan secara struktur dan top-down di gunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa. PKS dalam menjalankan gerakan struktural dengan dasar kesamaan falsafah atau plat form, dimungkinkan terbangunnya strategi partnership anatara partai dakwah dengan lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan, sehingga terbangun suatu lapisan pemikiran yang menghalalkan kebijakan yang membela rakyat. 17

17

Majelis Pertimbnagan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, h. 40.

39 Grand strategi, transformasi bangsa yang disusun PKS ini tidak lain dari kombinasi antara perubahan yang bersifat bottom up dengan bottom down yang merupakan ciri khas PKS sebagai partai dakwah. Grand strategi transformasi bangsa PKS ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan (sektor publik, sektor swasta, dan LSM/sektor lain), yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi , dengan kekuatan integritas moral religius dan kualitas professional. PKS sebagai partai dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang, berfungsi mendukung, memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa. 18

18

Alai said Danamik, Fenomena PKS: Transformasi 20 tahun Gerakan arbiyah di Indonesia, h. xxix.

40

40 BAB IV EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI LEBAK A. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, ketika masyarakat dianggap apatis atau masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pemimpin mereka, atau karena alasanalasan yang pada akhirnnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan berpolitik dalam sistem penyelenggaraan Negara. Sikap apatis ini muncul ketika penyelenggara Negara tidak memahami dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup mereka. 1 Program PKS setelah menata diri menjadi partai politik dan dakwah, sejak tahun 2004 semakin meningkat, kini dengan program kerja yang baru diharapkan dapat mencapai cita-cita partai yakni memimpin dan melayani bangsa Indonesia beberapa intisari program itu adalah sebagai berikut: 2 1. Bidang Pembinaan Kader Bidang ini bertujuan untuk menumbuhkan kader yang mampu menjadi pemimpin yang kuat untuk masa depan. Pemuda hari ini adalah pemuda masa depan, mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, keperibadian dan intektualitas, bersih peduli dan professional.

1

Ahmad Azizi Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia h. 11 2 Majelis Pertimbangan Pusat PKS (MPP-PKS), Platform Kebijakan Pembnagunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2007), halaman pendahuluan xvii-xxii

41 2. Bidang Pembinaan Wilayah Bidang ini dimaksudkan untuk mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan profesionalitas melalui masyarakat dalam lembaga-lembaga kenegaraan ditingkat pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu dalam desain otonomi daerah, pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, masyarakat luas dengan membangun sistem yang efektif untuk pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan antar daerah. 3. Bidang Kewanitaan Pada bidang ini, PKS ingin mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas dan berdaya melalui pemantapan peran di sektor domestik maupun publik dalam bingkai ketakwaan. 4. Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang ini secara khusus bertujuan untuk membangun sektor riil yang kuat dan berdayaa demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, melalui pengembangan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariat sebagai alternatif solusi. 5. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang ini bertujan untuk memelopori reformasi sistem politik birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, penegakan hukum yang di awali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku yang bermasalah serta kapasitas kelembagaan. Selain itu juga menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar

42 keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan polisi sebagai penegak hukum yang mengayomi masyarakat. 6. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi Bidang ini, merupakan bidang utama dalam mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dengan basis ekonomi syariah. Hal ini kemudian diperkuat dengan peningkatan industri nasional berbasis hemat SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya mausia) yang unggul, melalui transfer kebijakan teknologi dan pengembangan riset yang diikuti pembangunan pada sektor perbaikan serta finansial demi menjaga stabilitas ekonomi. 7. Bidang Pembinaaan Pemuda Sebagai partai kader, 3 Bidang pembinaan pemuda adalah bidang yang mengerti posisi strategi, bidang ini bertujuan untuk membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa. Program PKS diatas berpararel dengan yang di pusat, dalam program kerja itu ada beberapa yang sudah dilaksanakan dan ada juga yang baru akan dilaksanakan. Program yang sudah dilaksanakan yaitu dalam bidang politik yang topang oleh bidang kader yakni, melakukan penyuluhan dan tata cara pemilihan yang baik, agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka yang benar-benar amanah, dan jujur, melakukan pembekalan tentang kepemimpinan yang memegang moral dan terhindar dari korupsi, dan lainnya. Membuat suatu majelis ta’lim yang bukan saja berdakwah namun dibentuk suatu kelompok untuk melakukan

3

Partai Kader adalah partai yang mengutamakan pengkaderan, ketaatan anggota dan disiplin kerja dari anggota. Pimpinan parpol biasanya menjaga ketat kemurnian doktrin politik dengan berbagai cara termasuk mengadakan seleksi calon anggota dan pemecatan anggota jika menyimpang dari garis partai. (Lihat Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 166

43 kajian-kajian Islam, pelaksanaan penyuluhan dan pembekalan dilakukan disetiap desa yang ada di kabupaten Lebak. 4 Dalam bidang ekonomi PKS melakukan kegiatan pemberdayaan seperti yang dilakukan di Kp. Catihan Ds. Rangkasbitung Timur dan Kp. Cipancur Ds. Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung yang kekurangan pangan, bahkan banyak diantaranya hanya makan sekali dalam sehari membuat DPD PKS Lebak dan Fraksi PKS di DPRD Lebak bergerak cepat dengan mensurvei dan memberikan santunan pada Rabu, tanggal 6 Februari 2008 berupa paket kebutuhan pokok kepada 33 warga Catihan dan 22 warga Cipancur. Kondisi warga yang sangat sangat memprihatinkan, sangat miskin, sulit air bersih, tidak memiliki MCK (dolbon) serta daya beli masyarakat sangat rendah. Paket bantuan kebutuhan pokok yang diberikan diantaranya berisi beras, ikan asin, garam, mie instan. Paket diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Lebak H. Feri Cahyadi kepada warga di Catihan. Pada Jum'at 4 Februari 2009, DPW PKS Banten dan DPD PKS Lebak menyampaikan santunan untuk korban banjir di Ds Cipedang Kec Wanasalam Kab Lebak akibat meluapnya sungai didaerah tersebut, berupa 24 karung beras @25 kg, 24 dus mie instan, kecap dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi kepada Kepala Desa Cipedang Syahroni, disaksikan oleh Ketua DPD PKS Lebak H. Feri Cahyadi dan bagian kesra Kecamatan Wanasalam.

Pemberian santunan kepada 12 korban longsor pada Kamis 3 Januari 2010 di Kp. Tanjung Sari Desa Leuwi Coo Kec Muncang Kab Lebak oleh Ketua DPD PKS Lebak H. Feri Cahyadi kepada Kepala Desa Leuwi Coo, Begitu banyak rumah yang hancur menyatu dengan tanah, banyak masyarakat yang panik karena lokasi begitu jauh dari keramaian sehingga para 4

DPC PKS Kabupaten Lebak.

44 masyarakat sulit mendapatkan bantuan, Belasan warga korban musibah kebakaran di kampung Malangnengah Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Rabu 20 November 2009, mendapatkan bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berupa 3 karung pakaian layak pakai, 15 dus mie instan, serta paket santunan berupa; gula, teh, minuman mineral dan uang yang diserahkan langsung oleh Anggota DPRD Lebak dari FPKS asal DP II (Cipanas, Maja, Curugbitung, Sajira) kepada Kepala Desa Sukasari Ibu Diah Sa’diah selaku koordinator posko musibah kebakaran, disaksikan oleh Camat Cipanas Tb. Saepudin dan Dian Wahyudi Sekretaris Umum PKS Lebak.5

Musibah kebakaran yang terjadi pada Selasa siang itu menghanguskan sedikitnya 15 rumah, serta membuat panik seluruh warga di kampung padat penduduk tersebut. Sebagian besar harta benda milik warga tidak dapat diselamatkan karena cepatnya api menjalar. Petugas pemadam kebakaran Lebak terlambat melakukan penanganan karena jauhnya tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun dipastikan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sabtu 3 November 2008, memberikan bantuan bagi korban kebakaran di kampung Bunihiyeum Rt. 08 Rw. 03 Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana. Bantuan diantaranya berupa pakaian layak pakai serta 60 mushaf al Qur’an, dan pada Rabu 31 Oktober 2009, musibah kebakaran melanda sebuah pondok pesantren dan lima rumah milik warga di kampung Bunihiyeum. Rt. 08 Rw. 03 Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, kerugian diperkirakan mencapai Rp 160 juta.

5

www. PKS Lebak. Co.id

45 PKS di Kabupaten Lebak, Selain memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di seluruh desa yang ada di Kabupaten Lebak juga mengadakan pemberdayaan yang selalu dapat mensejahterakan mereka yaitu, membuat suatu koperasi unit desa yang mana mengelola bahan pangan dan bahan baku pertanian dan peternakan, koperasi itu dikelola oleh PKS bersama-sama dengan masyarakat sifatnya simpan pinjam, membuat unit usaha kecil di desa-desa seperti di desa pasir sukarakyat membuat kerupuk yang kemudain dipasarkan kepedagang-pedagang kecil dan warung makan, di desa malingping membuat gula aren dan emping, secara keseluruhan dana dan yang mengelola adalah PKS bersama dengan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bidang sosial yakni, memberikan lahan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan, membangun madrasah dari mulai diniyah sampai dengan MTS di tiga desa yaitu cileles, kolelet, dan ngancen. Tiga desa itu sangat terpencil dan sangat layak untuk dibantu pendidikan anak-anaknya. Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan perlibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka meningkatkan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa yang bersih dan selalu berakhlak mulia. Kaitannya dalam sektor sosial juga di topang oleh bidang Kesra dan Pembinaan Pemuda seperti, PKS selalu turun untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat semampunya, selalu siap siaga terhadap bencana-bencana yang merugikan masyarakat seperti misalnya ada banjir bandang, tsunami, longsor, dll, dalam sektor ekonomi melalui Pos Wanita Keadilan,

46 memberikan bantuan modal usaha, memberikan kompos dengan gratis untuk pertanian, dll, dalam sektor

politik melalui Pemilhan Kader dan PolHuKam, yang selalu memberikan

pembinaan dan rambu-rambu untuk selalu jujur dan menghindarkan korupsi karena korupsi itu membawa dampak yang luas, dan itu yang selalu dijaga oleh PKS. 6 Semua bidang-bidang itu membawa masyarakat Lebak berpastisipasi aktif dalam berdemokrasi, contoh secara internal saja dari pelatihan kader yang membuat workshop tentang pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemuda, mereka membuat majelis ta’lim, majelis ta’lim ini tidak hanya berbicara persoalaan keagamaan, tetapi juga membicarakan kondisi sosial juga keluh-kesah masyarakat dalam menyerap aspirasi masyarakat, di bidang kewanitaan, ada yang membuat namanya Pos Wanita Keadilan, pos ini memberdayakan wanita-wanita ibu rumah tangga dalam memberikan modal usaha, seperti pembutan keripik singkong, emping, dll, dalam sektor pertanian wanita, memberikan kompos secara gratis. 7 Program-program PKS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Berdemokrasi yaitu, Pelatihan sosial politik, informasi parlemen/pembangunan, bahwa memilih politisi jujur dan amanah adalah ibadah. Model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKS, Pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan (advokasi kebutuhan suatu desa, kerukunan masyarakat, majelis ta’lim, baksos: pengobatan geratis, sunatan masal, sembako geratis/murah, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pengadaan sarana air bersih, rehab mushola/masjid, beasiswa pendidikan, penghargaan siswa berprestasi, beasiswa ke luar negeri, umroh, olah raga masal, lomba marhaban, pelestarian budaya positif di masyarakat, menjaga kodisi kondusif politik lokal, mendorong partisipasi politik dan pembangunan masyarakat melalui temu peduli pembangunan, penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah, mendorong masyarakat untuk aktif memantau kondisi pembangunan. 8 Pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang

6

Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

7

Wawancara Pribadi Dengan Tedi Sukmana, Anggota Bidang Polhukam DPC-Lebak Wawancara Pribadi Dengan Erlin Tristanti, Amggota Bidang Kewanitaan DPC-Lebak

8

47 berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri. 9 Memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian “kemampuan”, “kekuatan” ataupun ,“kekuasaan”), serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (interlinking factors) antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu, dengan dikotonomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai) yang meliputi kayamiskin, laki-laki-perempuan, guru-murid, pemerinah-warganya, antar agen pembangunan dan si miskin dan lain sebagainya. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau break-down dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya ‘pengakuan’ subyek akan “kemampuan” atau “daya” (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya (flow of power) dari subyek ke obyek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan harapannya dengan diberinya “pengakuan” oleh subyek merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. Dengan kata lain, mengalirnya daya ini dapat

9

Harry Hikmat. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. (Humaniora Utama: Press Bandung. 2001) h. 24

48 berwujud suatu upaya dari obyek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki subyek. 10 B. Respon Masyarakat Lebak Terhadap PKS dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi

Keberadaan PKS di Kabupaten Lebak mendapat respon yang sangat positif. Hal ini nampaknya terkait dengan program-program yang dikelola oleh PKS dalam memberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebak, lebih berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi, pandangan serupa ternyata diutarakn juga oleh Dian Wahyudi, seketariat umum PKS Kabupaten Lebak, PKS di Kabupaten Lebak ini, mendapatkan respon yang sangat positif, karena mereka sudah bisa melihat dan menilai partai yang bersih untuk mereka jadikan sebagai pemimpin mereka, dan partai yang benar-benar bisa membantu kelangsungan hidup mereka, karena itu terbukti dari pemilu 2009 kemarin, PKS merupakan partai yang naik presentasenya. 11

Respon masyarakat yang positif terhadap dakwah baru sebatas potensi, ketika dikelola dengan baik maka ia akan menjadi kekuatan. Seluruh potensi harus dikembangkan dan dikelola sedemikian rupa, sehingga potensi tersebut menjadi sarana yang dapat digunakan sesuai petunjuk Islam, yakni istikhlaf fil ardh, dan menegakkan sistem Islam di seluruh sektor kehidupan.

Partai dakwah dituntut mampu mengatur berbagai potensi dan mengikatnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kekuatan partai dakwah terlihat dari kemampuannya merebut hati sekaligus menguasai semua lapisan massa dan mendistribusikan potensi yang dimiliki para anggota ke dalam satu program, dan satu garis.Yakni dengan menempatkan mereka sesuai pada tempatnya. PKS sebagai partai dakwah dan partai kader, meskipun menjadi wadah amal jama’i 10 11

komunitas.wikispaces.com/file/view/peran+social+capital.pdf Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

49 (kerja kolektif) tetap saja berputar dan bergerak melalui individu yang ada di dalamnya. Artinya, seluruh individu menjadi ujung tombak partai. Mereka juga menjadi inti manuver dalam memenuhi sasaran dan tujuan yang diinginkan partai dakwah. Tingkat kemampuan individu kader partai dakwah, sejalan dengan kemampuan gerak partai dalam mengembangkan potensi para anggotanya. Dalam organisasi manapun ketika salah satu anggotanya merasa tidak puas dengan peran yang ia hasilkan dalam organisasi tersebut, atau lambat dari yang seharusnya, maka orang tersebut akan mulai mengarahkan sisa potensinya untuk hal lain. Jika ketidak puasan itu berlangsung dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan berhenti dari memberikan peranperannya terhadap organisasi. 12

Respon masyarakay yang baik terlihat karena lewat kesra, disamping ada baksos yang menjadi program rutin, minimal diadakan di enam dapil, sunatan masal, penanaman bibit ikan, penghijauan, dll, dari sisi ekonomi, agama, dan politik, PKS banyak berperan aktif sehingga masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PKS di Lebak.

Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth’aridhah) dalam transformasi bangsa, adalah gerakan kultural (Strategi Mobilisasi Horizontal/ta’biah al-afaqiyah) dan gerakan struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/ta’biah al-amudiyah). Mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islam. Sedangkan mobilisasi Vertikal adalah penyebaran kader dakwah keberbagai lembaga yang menjadi mashidirulqarar (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilainilai Islam kedalam kebijakan-kebijakan publik, PKS selalu terjun langsung kelapangan, melakukan observasi kedesa yang sangat kecil sekalipun, semua itu dilakukan selain untuk 12

www. jatimprov.go.id/index.php?ption=com_content.

50 menarik massa sebanyak-banyaknya dalam pemilihan mendatang dan untuk membantu memberdayaakan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. PKS selalu perperinsip dengan motonya “Bersih, Peduli, dan Profesional”. PKS selalu berperan aktif dengan turun kemasyarakat langsung untuk memantau/melihat kondisi, situasi dilapangan yang sedanag di inginkan oleh masyarakat. C. Tantangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Lebak Sebuah pemerintahan dianggap sehat jika kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif hidup dan berjalan normal. Ketiganya berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika salah satunya tidak berjalan dengan normal, maka akan terjadi ketimpangan. Kehadiran mereka menjadi penting, manakala mereka yang mengisi pos-pos legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan munculnya partai-partai politik yang menjalankan fungsinya dan komitmen dengan misinya menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan, itu berarti akan mempengaruhi wajah legislatif, eksekutif dan yudikatif yang ada. Jika partai-partai politik yang lahir adalah partai politik yang sama sekali tidak komitmen dengan visi dan misinya, maka yang akan lahir caleg parpol yang korupsi dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Akan melahirkan birokrat yang memperkaya diri sendiri, diatas penderitaan rakyat. demokrasi yang saat ini berjalan akan menjadi demokrasi yang kondusif dan sehat dengan masyarakat yang sudah dewasa dan komitmen dengan norma dan keadilan. Seperti yang dijalankan oleh PKS saat ini. 13 Dalam melakukan program-program yang telah direncanakan dari uraian tersebut di atas, disamping peluang dan respon yang sekaligus menjadi faktor pendukung terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kehidupan berdemokrasi, ada faktor yang

13

Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

51 menjadi kendala dan merupakan tantangan yang menghambat jalannya pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor itu adalah: 1. Tantangan yang dihadapi PKS dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi ini sebenarnya sedikit, salah satunya yang mendasar adalah hanya terbentur pada masalah dana, karena PKS memiliki begitu banyak program kerja pemberdayaan dan hanya memiliki dana yang minimum, walaupun demikian semangat juang PKS demi masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak ini tidak rapuh seperti kerupuk, karena mereka juga memiliki anggaran yang dikumpulkan berdasarkan iuran/kas anggota, itulah yang membantu berjalannya program-program PKS. 2. Sikap dan perilaku masyarakat kita yang sudah terbiasa dalam kehidupan yang tidak demokratis dan tidak pula egalitarian untuk pemberdayaan masyarakat.

Sistem

pendidikan baik formal, non formal maupun informal yang selama ini dipraktekkan kurang kondusif terhadap pemberdyaan masyarakat dan demokratisasi sehingga ini juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh PKS dalam pemberdayaan masyarakat. 3. Ekses negatif dari pengaruh global. Artinya, ideology internasional yang meliputi demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup ketika sampai di sini dipahami oleh masyarakat ekses negatifnya. Umpamanya, demokrasi dipahami sebagai kebebasan tanpa aturan dan tanpa etika, HAM dipahami sebagai kebebasan tanpa aturan dan tanpa etika, HAM dipahami sebagai egoisme mutlak yang mengakibatkan perampasan hak orang lain dan anarkisme. Contoh lain mengenai ekses negatif ini adalah kemewahan orang Barat dipahami sebagai glamour yang menyebabkan jalan pintas dengan cara KKN, bukan dipahami sebagai hasil kerja keras. 4. faktor internal bangsa kita, baik nilai-nilai atau tradisi dan budaya lokal, etnis, atau

52 mungkin juga pemahaman agama yang dipeluk dan dipraktekkan oleh pemeluknya di Negara kita. Tradisi dan budaya Jawa umpamanya tidak seluruhnya mendukung pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi, namun tidak sedikit yang justru menjadi kendala terhadapnya. 14

14

Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

53

54

55

56

57

58

59

53 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan diskusi dan interprestasi yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya yang diangkat dalam skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu: Pemberdayaan masyarakat dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan publik sudah dilaksanakan dan berhasil dijalankan oleh DPC PKS Lebak. Partisipasi tersebut dapat terwujud secara alami setelah kehadiran PKS ditengah-tengan masyarakat di Kabupaten Lebak, yang sudah didukung oleh masyarakat yang berdaya: yaitu, masyarakat yang penuh tanggung jawab terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penuh dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara. PKS telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, yang topang oleh bidang kader yakni, melakukan penyuluhan dan tata cara pemilihan yang baik, agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka yang benar-benar amanah, dan jujur, melakukan pembekalan tentang kepemimpinan yang memegang moral dan terhindar dari korupsi, dalam bidang ekonomi membuat namanya Pos Wanita Keadilan, pos ini memberdayakan wanita-wanita ibu rumah tangga dalam memberikan modal usaha, seperti pembutan keripik singkong, emping, dll, dalam sektor pertanian wanita, memberikan kompos secara gratis, dalam bidang sosial PKS selalu turun untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat semampunya, selalu siap siaga terhadap bencana-bencana yang merugikan masyarakat seperti misalnya ada banjir bandang, tsunami, longsor. Strategi yang dilakukan oleh PKS yakni selalu siap siaga turun

54 langsung kelapangan, melakuakan observasi, dan lainnya, kehadiran PKS di Kabupaten Lebak dapat meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia B. Saran-saran Penulis bersyukur atas selesainya skripsi ini mudah-mudahan tulisan yang sangat sederhana ini bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat dengan harapan sedikit lebih menambah pengertian dan ilmu dalam memahami demokrsai dan pemberdayaan masyarakt, karena dua kunci itu dapat membawa masyarakat lebih berguna bagi bangsa dan Negara. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi khususnya di Kabupaten Lebak merupakan keharusan untuk diupayakan, dengan segala bentuk dan jenis kebijaksanaan dan strategi serta program atau kegiatan nyata berupa konsepsi dan upaya yang dilakukan oleh semua lapisan yang ada di Kabupaten Lebak

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Asikkin, Zainal. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004. Amos, Abraham. Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2005. Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Bagin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodolodis ke Arah Ragam Variam Kontemporer), Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004. Betham, David dan Boyle, Kevin. Demokrasi: 80 Tanya Jawab, Yogyakarta: Kanisius, 2004, cet, ke-1. Budiarjo, Mariam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004. Budiman, Arief. Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1985. Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet, ke-1 Djalal, Abdoel. Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Lemhans, 2001. Djiwandono, J. Soedjati. Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, (The RI DEPISTITUTE, 2003.

55

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009. Furqon, Aay Muhammad. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Jakarta: Teraju 2004. Herdi, Sahrasad. PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan,mJakarta: Psik Paramadina, 2008. Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2005. Ismail dan Mukti, Abdul (ed). Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet ke-1. Thaha, Idris. Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais, Jakarta: Teraju, 2005. Khallaf, Abdul Wahhab. Politik Hukum Islam, Jakarta: LSPI, 2004. Leo, Agus. Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2007. Mariam, Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. MD, Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gema Media, 1999). Matori, Abdul Jalil. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi, Dalam Agama dan Demokrasi. Jakarta: P3M, 1994, cet. Ke-2. Metodelogi Penelitian Sosial, Penerapan dan Kebijakasanaan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000. 56

Nata, Abuddin. Metode Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1998. Qodri, Ahmad Azizi. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia, Jakarta: Lemhannas 2003. Rahmat, M. Imdadun. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gudang Parlemen, Yogyakarta: Lkis 2008. Rusli, Muhammad Karim. dkk. Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Yokyakarta: CV. Rajawali-Jakarata, 1983. Sanit,

Arbi.

Sistem

Politik

Indonesia

(Kestabilan,

Peta

Kekuatan,

dan

Pembangunan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Surbekti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992. Taimiyah, Ibnu. Kebijaksanaan Politik Nabi SAW, Dunia Ilmu, 1997. Thontowi, Jawahir. Islam Politik

dan Hukum, Yogyakarta: Madyan Press

Yogyakarta, 2002. Ubaidillah. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000. Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992. Zada, Khamami dan Arafah, Arif. Diskursus Politik Islam, Jakarta: LSIP, 2004, cet. Ke-1. Zaenal Muthaqiní, “Doktrin Demokrasi Amerika Relevansinya Terhadap Hukum Islami”, (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2006) 57

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, Bandung: Citra Umbara, 2008. MPP PKS. Plat Form Kebijakan Pembangunan PKS, Jakarta: MAP PKS, 2008. Wawancara: Wawancara Pribadi dengan Dian Wahyudi, ST Sekertaris Umum Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lebak, pada tanggal 8 Februari 2010. Wawancara Pribadi dengan Tedi Sukmana, Anggota Bidang PolHuKam, Pada tanggal 27 Mei 2010. Wawancara Pribadi dengan Erlin Tristanti, Anggota Bidang Pemberdayaan Wanita, Pada Tanggal 27 Mei 2010.

Artikel dari Internet Http://www.pks_banten.or.id, diakses pada tanggal 8 februari 2010. Http://www.lebakkab.go.id, diakeses pada tgl 8 februari 2010. www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf, diakses pada tanggal 2 juni 2010

58

Lampiran I HASIL WAWANCARA

Informan

: Dian Wahyudi

Pekerjaan

: Sekretaris umum DPD PKS Lebak

Tempat

: Kantor Dewan Perwakilan Daerah PKS Lebak

Waktu/Tgl

: Pukul 13.00 s.d 14.30/ 8 Februari 2010

T.

Sejauhmana peran partai keadilan sejahtera (PKS) di Lebak dalam pemberdayaan masyarakat?

J.

Peranan PKS di Lebak begitu luas itu semua tercermin dalam bidang-bidangnya, yang semua itu pararel dengan yang dipusat.

T.

Contoh Bidang-bidangnya apa saja?

J.

Banyak sekali bidang-bidang yang bekerja dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS guna menarik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi seperti: 1. Pemilihan Kader 2. Pembinaan Pemuda 3. Kewanitaan 4. PolHuKam 5. Kersa Semua bidang-bidang itu membawa masyarakat Lebak berpastisipasi aktif dalam berdemokrasi, contoh secara internal saja dari pelatihan kader yang membuat workshop tentang pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemuda, mereka membuat majelis ta’lim, 61

majelis ta’lim ini tidak hanya berbicara persoalaan keagamaan, tetai juga membicarakan kondisi sosial juga keluh-kesah masyarakat dan menyera aspirasi masyarakat, di bidang kewanitaan, ada membuat namanya Pos Wanita Keadilan, pos ini memberdayakan wanita-wanita ibu rumah tangga dalam memberikan modal usaha, seperti pembutan keripik singkong, emping, dll, dalam sector pertanian wanita, memberikan kompos secara gratis. T.

Bagaimana keberadaan PKS sendiri di Lebak?

J.

Cukup diterima dimasyarakat, karena masyarakat sudah bisa melihat dan menilai partai yang bersih untuk mereka jadikan sebagai pemimpin mereka, dan partai yang benar-benar bisa membantu kelangsungan hidup mereka, karena itu terbukti dari pemilu 2009 kemarin, PKS merupakan partai yang naik presentasenya walau cuman sedikit.

T.

Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS kaitannya dalam bidang sosial, budaya, politik?

J.

Kaitannya dalam sektor sosial di topang oleh bidang Kesra dan Pembinaan Pemuda seperti, PKS selalu turun untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat semampunya, selalu siap siaga terhadap bencana-bencana yang merugikan masyarakat seperti misalnya ada banjir bandang, tsunami, longsor, dll, dalam sektor ekonomi melalui Pos Wanita Keadilan, memberikan bantuan modal usaha, memberikan kompos dengan gratis untuk pertanian, dll, dalam sektor politik melalui Pemilhan Kader dan PolHuKam, yang selalu memberikan pembinaan dan rambu-rambu untuk selalu jujur dan menghindarkan korupsi karena korupsi itu membawa dampak yang luas, dan itu yang selalu dijaga oleh PKS.

T.

Apakah menurut bapa masyarakat di Lebak ini acuh terhadap demokrasi?

62

J.

Menurut pribadi saya tidak, sudah bagus itu terbukti dari partisipasi masyarakatnya itu sendiri karena masyarakat di Lebak ini beragam tidak pro dengan satu partai saja, dan sekarang ini masyarakat di Lebak sudah pandai memilih.

T.

Apakah ada hambatan dari PKS sendiri dalam pemberdayaan masyarakat di Lebak?

J.

Hambatan sih ada tapi bisa diatasi

T.

Dalam segi apa hambatan yang menonjol?

J.

Sumber dana yang terbatas

T.

Dari manakah sumber dana PKS?

J.

Sumber dana yang didapatkan dari PKS beragam, dari iuran anggota PKS sendiri, Iuran anggota dewan, bantuan dari pemda, dan bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat.

T.

Apakah PKS mempunyai strategi yang jitu untuk pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi?

J.

Ya, PKS selalu perperinsip dengan motonya “Bersih, Peduli, dan Profesional” PKS selalu berperan aktif dengan turun kemasyarakat langsung untum memantau/melihat kondisi, situasi dilapangan yang sedanag di inginkan oleh masyarakat.

T.

Bagaimana Prospek PKS di Lebak dari awal sampai sekarang ini?

J.

Bagus, Semakin meningkat itu terbukti dari pemilu 2009 kemarin, PKS mendapatkan 6 kursi.

T.

Bagaimana kondisi masyarakat setelah kehadiran PKS dalam pemberdayaan masyarakat?

J.

Relatif, cukup baik karena lewat kesra, disamping ada baksos yang menjadi program rutin, minimal diadakan di enam dapil, sunatan masal, penanaman bibit ikan , penghijauan, dll, dari sisi ekonomi, agama, dan politik, PKS banyak berperan aktif sehingga masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PKS di Lebak.

63

T.

Sejauhmana eksistensi PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak?

J.

Keeksisan PKS di Lebak cukup baik, di parlemen jadi wakil, eksekutif pun lancar, karena bagian dari kualisi ada enam dapil yang eksis, tentunya dalam berbagai sektor, dan bidang-bidangnya pun diterima dan mendapatkan samputan yang bagus dari masyarakat Lebak ini.

64

65 Lampiran II HASIL WAWANCARA

Informan

: Tedi Sukmana

Pekerjaan

: Guru SMA Negeri 2 Rangkasbitung

Tempat

: DPC PKS Kab.Lebak

Waktu/Tgl

: Pukul 16.00 s.d 17.30/ 27 Mei 2010

T. Bagaimana keberadaan PKS di Lebak? J. Eksis 6 kursi DPRD Lebak, 1 Kursi DPRD Banten (dari 11 Kursi Fraksi PKS DPRD Banten) T. Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKS dalam kaitannya dengan sosial, budaya, politik? J. Pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan (advokasi kebutuhan suatu desa, kerukunan masyarakat, majelis ta’lim, baksos : pengobatan geratis, sunatan masal, sembako geratis/ murah, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pengadaan sarana air bersih, rehab mushola/ masjid, beasiswa pendidikan, penghargaan siswa berprestasi, beasiswa ke luarnegeri, umroh, olah raga masal), lomba marhaba, pelestarian budaya positif di masyarakat, menjaga kodisi kondusif politik lokal, mendorong partisipasi politik dan pembangunan masyarakat melalui temu peduli pembangunan, penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah, mendorong masyarakat untuk aktif memantau kondisi pembangunan.

T. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS dalam meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Lebak?

66 J. Penyadaran masyarakat jangan pilih politikus busuk (KKN, asusila), sosialisasi peran DPRD, mendorong forum lintas partai secara informal. T. Apa program-program PKS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Berdemokrasi? J. Pelatihan sosial politik, informasi parlemen/ pembangunan, bahwa memilih politisi jujur dan amanah adalah ibadah.

67 Lampiran III HASIL WAWANCARA

Informan

: Erlin Tristanti

Pekerjaan

: Guru SMK Negeri 1 Rangkasbitung

Tempat

: DPC PKS Kab. Lebak

Waktu/Tgl

: Pukul 13.00 s.d 15.30/ 27 Mei 2010

T. Apa strategi PKS dalam menarik masyarakat untuk berdemokrasi aktif? J. Undangan terlibat aktif di partai melalui pelatihan dan training kader rutin, melibatkan untuk mengawasi dan mengusulkan pembangunan daerah (melalui kecamatan, desa : dengan forum musrendes atau musrenbang) T. Apakah ada hambatan? J. Banyak dipengaruhi moneypolitik dan materi pragmatis. T. Bagaimana penyelesaiannya? J. Penyuluhan dan pertemuan rutin. T. Bagaimana PKS dan gerakan dakwah? J. Pembinaan ruhani rutin kader (pertemuan pekanan), training/ pelatihan keagamaan, pelibatan pemuka agama untuk memberikan pembinaan dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik sebagai bagian dari penyadaran bahwa politik menyangkut kehidupan bernegara dan bermasyarakat (keputusan politik akan berdampak terhadap mereka)

68 T. Apa makna demokrasi menurut pandangan PKS? J. PKS berbuat sebaik-baik untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat (demokrasi adalah berkompetisi kebaikan dan keburukan), PKS harus memenangkan kompetisi untuk kebaikan negara dan masyarakat. Berhimpun dan berorganisasi, bermusyawarah menuju negara bermartabat. T. Apa upaya-upaya PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak? J. Mendorong pilkada, pemilu jujur dan demokratis, mendorong memilih pemimpin jujur dan amanah. T. Siapa yang terlibat didalam proses pemberdayaan masyarakat di PKS? J. seluruh pengurus, kader dan simpatisan PKS

Lampiran I

Hal

Jakarta, 8 Februari 2010

: Permohonan Wawancara Kepada Yth, Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Tempat

Assalmau’alaikum. Wr. Wb Saya yang bertanda tangan dibawah ini? Nama : Nurmalina NIM : 106045201537 Fakultas : Syariah dan Hukum Jurusan : Ketatanegaraan Islam Prodi : Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Bersama ini saya mahasiswa Universitas Islma Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengadakan penelitian tentang “Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Rangkasbitung” untuk skripsi sebagai persyaratan kelulusan SI di program studi siyasah syar;iyyah fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta. Untuk melengkapin data yang dibutuhkan, saya mohon kesedian bapak/ibu sebagai pengurus partai keadilan sejahtera (PKS) yang ada di Rangkasbitung sebagai informan. Guna mendapatkan hasil data yang akurat dan benar, bersama ini saya pula mohon bapak/ibu menjawab dengan benar dan tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan pengetahuan keilmuan Bapak/Ibu. Semua data/jawaban Bapak/Ibu, merupakan rahasia yang akan selalu saya jaga. Atas waktu, jawaban, bantuan dan kerja sama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb Hormat saya,

NURMALINA NIM: 106045201537

PEDOMAN WAWANCARA

Kebutuhan Data Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kampung Pasir Sukarakyat Kabupaten Lebak.

ƒ ƒ 1. 2.

3.

4. 5.

Bagaimana strategi dan kebijaksanaan Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) di Lebak?

Bagaimana prospek dan tantangan demokrasi di Lebak?

Item Pertanyaan Tidak, mengapa? Ya Sejauhmana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Lebak dalam pemberdayaan masyarakat? Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKS dalam kaitannya dengan sosial, budaya, politik? Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS dalam meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Lebak? Apa penyebab masyarakat di Lebak acuh terhadap demokrasi? Apa program-program PKS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Berdemokrasi?

ƒ Tidak, mengapa? ƒ Ya 6. Apa strategi PKS dalam menarik masyarakat untuk berdemokrasi aktif? 7. Apakah ada hambatan? 8. Bagaimana penyelesaiannya? 9. Bagaimana PKS dan gerakan dakwah? 10. Apa makna demokrasi menurut pandangan PKS? 11. Apa upaya-upaya PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak? 12. Siapa yang terlibat didalam proses pemberdayaan masyarakat di PKS ƒ ƒ

Tidak, mengapa? Ya

13. Ada kendala atau hambatan/tantanagan apa yang dihadapi PKS dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam berdemokrasi? 14. Bentuknya seperti apa kendala itu?

59

15. Bagaimana penyelesaiannya? 16. Bagaimana sosialisasi kebijakan pemberdayaan berdemokrasi Kepada Masyarakat? 17. Siapa yang terlibat didalam sosialisasi? 18. Ada kendala atau hambatan apa dalam memberikan kebijakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak? 19. Bentuknya saeperti apa hambatan tersebut? 20. Bagaimana penyelesaiannya kendala tersebut dalam sosialisasi? 21. Siapa yang terlibat dalam penyelesaian hambatan atau kendala dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut? 22. Bagaimana prospek PKS di Lebak dari awal sampai sekarang ini? 23. Apasaja kendala yang dihadapi? 24. Penyelesaiannya?

60