PERAN HUMAS SUBEAGIAN PEMBERITAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG KASUS DEMAM BERDARAH Oleh : H. Asmu'i. POLITIK MASYARAKAT (Studi MASYARAKAT (KIM) DALAM

OPINI MASYARAKAT

KALIMANTAN SELATAN MENGENAI HAK BADAN PUBLIK Oleh : Hj. Laila MASYARAKAT TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG PEMILUKADA 2O1O DI KALIMANTAN SELATAN Oleh : A. Misbahruddin TANGGAPAN

PERANAN KELOMPOK INFORMASI

MASYARAKAT (KIM)

DALAM

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

DI

KOTA MAKASSAR

Oleh : Christiany Juditha

PERAN HUMAS PEMBERITAAN

SUBEAGIAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG KASUS DEMAM BERDARAH Oleh : H. Asmu'i

POTENSI MEDIA MASSA TERHADAP PENINGKATAN

PENGETAHUAN

POLITIK MASYARAKAT (Studi Pelaksanaan Pemilukada 2010 da Kalsel) Oleh : Hartiningsih

Akreditasi LlPl Nomor

fSSN NO. : 1410-B2gg 1 1 6/Akred-L|PUP2MBU0G/2008

Vol. 15 No, 1. Juni 2011

Majalah Ilmiah

JUKNAT PENELITIAIII

PERS

DAIT KOMUNIITASI PEMBAIIGUNAN DAFTAR ISI

1. OPINI MASYARAKAT KALIMANTAN

SELATAN

MENGENAI HAK BADAN PUBLIK Oleh: Hj. Laila

TANGGAPAN MASYARAKAT TEBIIADAP PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG PEMILUKADA 2O1O DI KALIMANTAN SELATAN Oleh ; A. Misbahruddin 3.

PERAI\AN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

DALAM PEMBANGUNAN Oleh : Christiany

Juditha

..i.!r.r.!...r.r..,

PERAN HUMAS SUBBAGIAN PEMBERJTAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG KASUS DEMAM BDRDARA.H Oleh:H.Asmu'i 5.

POTENSI MEDIA MASSA TERIIADAP PENINGKATANI PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT (Stud i Petaksanaan Pemitukada 2010) Oleh : Hartiningsih

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume I 5 N0.

I

Juni 20t

t

ISSNNO. 1410-8283

i t i

I

PERAN HUMAS SUBBAGIAN PEMBERITAAN KABUPATEN BALANG-AN TENTANG KASUS DEMAM Oleh : H. Asmu'i *)

ABSTRACT This research aim to know the public relation role of part of the government news of Balangan sub province in information spreding, constraint to public opinion

profiting government, and public commment about information given by public ielation to dengue case happened in public descriptively qualitatif. Data collecting is

done by trough in-depth interview, observation, and documentation analysed by using model interactif Miles and Hubermen. Result of research indicates that (1) Difference the role of public relation between function and fundamental duties in governmental institution with non government is inexistence of commercial element in meaning of the government pubic

ielation is more emphasizingly public service. (2) Public relation of Balangan sub province government easier to subrnit it the information about good policy and activity of is the duty and obligation but some of public opinion expressed has not is optimal in observing and permeates public desire. (3) Is not formulation it is formally public relation activity in advising to answer to is be better if down by institution or set of the government area peripheral job activity of Balangan sub province like desired by public. (4) Has not his its optimal happened relation between public and government ofificer. (5) Enough his it intensive giving lighting and information where of has been strived by institution and our set of the government area peripheral job activity of Balangan sub province event is one it's the spreding side is veri limited. (6) Specialized task by the government public relation sub units in submitting and over spread information about dengue case

in

Balangan sub province enough effective, but

for certain public less effectively because of limitation of supporting facilities for infrastructure and public relation profesionality. (7) Ability does reciprocal communications between publics in the effort equalizing perception with purpose and institution target of institute or set of the govemment area peripheral job activity reprecented by it has not optimal. Therefore suggested to sub units of public relation of Balangan sub province government to add transportation facilities and basic falities, communication means and technologi communications, and need to be done training of communications reciprocally measured from level of creativity and effectiveness, sincerity in service of information needs defended, and shall do periodical evaluation about public opinion in Balangan sub province

Key Word : The role of public retlalionn in dengue case

r) Penulis : Dosen FISIP Unlam Banjarmasin

Jurnal Penelitian Pers danKomunikasi PembangunanVolume l5 No. I Juni

58

20ll

I

rssNNo.

1410-8283

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No, 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undaug Undang No 8 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada hakikatnya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang lebih populer dikenal dengan sebutan

OtonomiDaerah. Kesempatan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri bagi daerah, khususnya Kepala Daerah secara kontekstual diimplementasikan dalam pembuatan berbagai kebijakan publik. Esensi dari suatu kebijakan publik seperti dikatakan Dunn. W (2000) adalah memberikan atau menyediakan suatu informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, program aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Kelima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan tersebut saling berhubungan dan saling bergantung dan informasi dari suatu kebijakan publik merupakan dasar dalam pembuatan banyak macam pelayanan publik.

Dukungan implementasi dari berbagai kebijakan publik tentang akibat dari

kebijakan yang diambil merupakan dukungan dalam arti, pemantauan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak Badan, bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang secara teratur

mendukung dan atau memantau hasil dan dampak kebijakan publik dari Pemerintah Daerah dengan menggunakan indikator seperti bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan rakyat, kriminalitas dan ihnu pengetahuan. Salah satu Badan atau bagian SKPD yang mendukung implementasi suatu Kebijakan Publikyaitu Bagian Humas (Hubungan Masyarakat)' Pemantauan atau dukungan dilakukan dalan bentuk menilai tingkat kepatuhan publik, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan *"n"*uku, letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahafan kebijakan. sebagai contoh, kebijakan antisipasi dan penanggulangan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang secara teknis dikendalikan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah KabupatenBalangan.

Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

59

rssNNo.

1410-8283

Dari hasil analisis yang dipantau oleh analis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan hingga 2009 ada beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Balangan dinyatakan sebagai KLB DBD (Keadaan LuarBiasaDemam Berdarah Dengue) seperti, di Kecamatan Paringin, Batu Mandi dan Kecamatan Awayan serta Desa Mantimin yang paling banyak jumlah penderitanya. Melalui

peran Humas bagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijakan dan tindakantindakan tetrtentu serta aktivitas-aktivitas dalam antisipasi dan penanggulangan

KLB DBD di Kabupaten Balangan umumnya dan khususnya daerah atau kecamatan-kecamatan yang wilayahnya dinyatakan status KLB DBD.

Berbagai upaya atau peran Humas bagian Pemberitaan Kabupaten Balangan dalam memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat, sebagai berikut (1) Tentang kebijakan publik, khususnya kasus KLB DBD serta tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program kerja tersebut. (2) Menanamkan keyakinan dan kepercayaan publik serta mengajak masyarakat dalam berpartisipasi atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan diberbagai bidang pada umumnya dan kasus DBD pada khususnya. Sebagaimanatelah dijelaskan dalarn TUPOKSI keberadaan Humas Pemerintah yaitu bertindak sebagai komunikator, mendukung kebijakan publik (supporting of public policy) dan atau membantu mencapai tujuan dan sasaran instansi terkait (back up to goal), membangun hubungan baik dengan berbagai publik sehinggamenciptakan citra dan opini publikyang menguntungkan pemerintah.

Menurut John D. Millet (2002) dalam bukunya "Management in Public Service the Quest for F.ffective Performance" secara garis besarnya Humas mempunyai peran ganda, yaitu (1) fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijakan pemerintah paupun instansi/lembaga pemerintah kepada masyarakat sebagai publik sasaran. (2) fungsi kedalam berupa kewajiban menyerap reaksi, aspirasi atau opini publik yang diserasikan derni kepentingan instansinya atau tujuan bersama. Dengan kerangka pikir peran Humas Pemerintah dalam konteks Otonomi Derah tersebut di atas, diharapkan peran humas Kabupaten Balangan bagian pemberitaan efektif dan efisien seiring dengan gerak laju pembangunan Kabupaten hasil pemekaran

tersebut. Sebab urusan rumah tangga yang dilimpahkan oleh instansi vertikal/pemerintah pusat merupakan tanggung jawab daerah (Kabupaten/Kota) masing-masing.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume I 5 No. I Juni

50

201

I

ISSNNO. 1410-8283 Justifikasi konseptual dan fakta inilah yang menjadikan alasan dan maksud Peneliti mengadakan peneltian tentang Peran Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan mengangkat permasalahan kasus KLB DBD. Peneliti ingin menggali lebih dalam sejauh mana peran Humas Subbagian Pemberian dalam mendukung dan atau membantu Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Balangan terutama kasus terjadinya KLB DBD terjadi, dan fakktorfaktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan peran Humas salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan.

PerumusanMasalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini difokuskanpada:

1.

2. 3.

Bagaimana Humas Subbagian Pemberitaan Pemeriutah Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi? Bagaimana opini publik terhadap informasi yang dibuat Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan? Bagaimana tanggapan masyarakat tentang informasi Demam Berdarah Dengue yang disebarkan oleh Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan?

C. Tujuan dan Manfaat Tujuan penelitian ini adalah ; (l) mengetahui sejauhmana peran Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi, (2) mengetahui faktor-faktor kendala peran Humas Bagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap opini publik yang menguntungkan pemerintah, (3) mengetahui sejauhmana tanggapan masyarakat tentang informasi yang diberikan oleh Humas Subbagian terhadap kasus Demam Berdarah Dengue yang terjadi di masyarakat.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik bagi pengembangan ilmu Management Information System/Administrasi Publik, dan praktis dalam meningkatkan peran Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintahan Kabupaten Balangan, serta sebagai bahan informasi bagi pegawai dilingkungan Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan guna pembenahan dalam rangka meningkatkan peran dalam pembangunan daerah

D. Kerangka Konseptual Istilah peranan oleh sondang P, Siagian (2001, edisi revisi)'diartikan sebagai "tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu pencapaian tujuan". Atas dasar pengertian tersebut, maka bila dikaitkan dengan istilah peranan pemberitaan disini pada prinsipnya diartikan sebagai Peran lfumas Subbagian Pentberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarak (H. Asmu'i, 58 - 87)

6l

rssNNo.

1410-8283

keberadaan pemberitaan dalam mengefektifkan proses pencapaian tujuan. Untuk itu, bahwa pemberitaan atau informasi pada prinsipnya merupakan suatu keseluruhan proses pemberitahuan dari seorang kepada orang lain melalui media cetak dan elektronik demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kiranya

dapat dikatakan juga bahwa yang menjadi persoalan peran pemberitaan adalah : bagaimana proses pemberian informasi yang perlu dilakukan kepada masyarakat agar mereka dengan cepat mengetahui semua persoalan yang terjadi yang selanjutnya dapat mengantisipasi semua persoalan yang terjadi tersebut melalui

fungsiHumas. Secara umum

fungsi Humas

sesuai dengan pendapat Dr. Rex F. Harlow

dalam bukunya a Public Relatiou, 1999 (dalam buku Ruslan. R, 2003) bahwa fungsi Humas atau Public Relations dalam penyebaran informasi dikatakan efektif jika memenuhi dua kreteria, yaitu methode of communication and state of being. Dari sini dapat ditelaah fungsi pokok kehumasan Kabupaten Balangan yang berkenaan dengan kegiatan pengurnpulan dan penyebaran informasi dapat dikatakan memenuhi kreteria kedua yaitu state of being tetapi tidak untuk kreteria pertama "methode of communications". Sebab itu untuk mencapai optimalisasi penyampaian informasi oleh bagian kehumasan dalam suatu pemerintahan dapat mengacu pada konsep hubungan antar manusia dalam konteks komunikasi antar personal. Konsep tersebut dipertegas oleh Edward C. Linderman dalam bukunya yang berjudul The Democratic Way of Life

(

1

999) bahwa hubungan masyarakat itu

adalah "Komunikasi antar personal untuk membuat orang lain mengerti dan menaruh simpati". Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung (supporting) fungsi dan tujuan manajemen organisasi dengan membantu (back up) terjadinya kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama (masyarakat dan organisasi).

Dalam kehumasan organisasi apapun menurut Dunn. W (2000) sebaiknya informasi kebijakan publik dikembangkan dalam komunikasi dua arah (Two Way Flow Communication) dimana masing-masing pemberi informasi dan yang menerima informasi saling berinteraksi dalam mencari kesepahaman tindakan yang ditunjang oleh sarana prasarana alat-alat komunikasi yang memadai dan mencukupi, agar terjaminnya kecepatan dan ketepatan serta kapasitas informasi yang diterima tepat pada waktunya serta dalam keadaan yang utuh tanpa kekurangan sesuatu. Demikian pula dalam hal yang sama A. Devito; J (2000) berpendapat bahwa fungsi Humas pada prinsipnya adalah menyelenggarakan

hubungan

baik dengan publiknya berdasarkan konsep-konsep

mutual

undestanding, public siupporting, public favourable, dan good public opinion.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume I 5 No. I Juni

62

20 I

I

ISSN NO. 14t0-8283 Dengan mengacu pada konsep tersebut untuk mendapatkan citra positif kehumasan, maka suksesnya pelaksanaan fungsi manajemen kehumasan dalam mengemas opini publik tersebut diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat Humas yang bersangkutan, yaitu diantaranya (l) Kemampuan mengidentifikasi dan menaganalisis suatu opini publik atau berbagai

:

persoalan baik yang ada di dalam masyarakat, maupun lembaga yang diwakilinya; (2) Kemampuan mempengaruhi pendapat atau opini publikyang dihadapinya; (3) Kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dan saling mempercayai antara lembaga/organisasi yang diwakilinya dan publik sasaran atau sebaliknya. Lebih lanjutA. Devito, J menganjurkan agar efektif penyampaian informasi

sehingga menimbulkan opini publik yang menguntungkan pemerintah mensyaratkan adanya pendekatan faktual dan aktual yang perlu pengawasan dan

pemahaman penyampaian informasi yang benar dan berlandaskan kejujuran

informasi. Hal tesrsebut sangat relevan dengan kondisi penyelenggaraari pemerintahan era modern (reformasi) yang saat ini memasuki pasca otonomi daerah yang mengkedepankan transparansi dan keterbukaan. Suka tidak suka seseorang yang digerakkan untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai apa yang

diamanahkan sangat tergantung dari bagaimana cara sseorang atau lembaga menyampaikan informasi atau berita tersebut. Penyampaian informasi atau berita tampaknya sederhana, tetapi menurut Beckhard R (1989) prosesnya tidak semudah itu, dimana untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi atau berita harus diukur dari opini publik. Artinya kendala-kendala penyampaian informasi atau berita berkorelasi dengan opini publik yang dapat merugikan kebijakan, keputusan ataupun program kerja yang telah atau akan dikerjakan pemerintah. Situasi dan kondisi seperti ini tentu dapat dirasakan oleh setiap lembaga yang bergerak di bidang kehumasan tanpa terkecuali Bagian Humas Kabupaten Balangan yang dituntut harus mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi atau berita, seperti berikut yaitu (1) Perbedaan latar belakang, setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi, dan memang setiap orang berbeda berkaitan dengan perbedaan itu merupakan tanggung jawab pemberi berita untuk mengenal perbedaan tersebut dan menyesuaikan isi berita yang hendak disampaikan dengan kondisi penerima berita secara tepat. Perbedaan yang mungkin dapat menimbulkan

kesalahan dalam penyampaian berita antara lain : a. Perbedaan persepsi, b. Perbedaan pengalaman dan latar belakang, c. Sikap praduga. (2) Faktor Bahasa, bahasa yang digunakan seseorang maupun bahasa tubuh ikut berpengaruh dalam proses penyampaian berita : a. Perbedaan arti kata, b. Penggunaan istilah atau bahasa tertentu. (3) Sikap pada waktu penyampaian berita, bahkan sering menjadi faktor utama. Sikap-sikap seseorang yang dapat menjadi kendala dalam penyampaian kendala antara lain : a. Mendengar hanya apayang ingin kita dengar, Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H, Asmu'i, 58 -

87)

63

rssNNo.

1410-8283

b. Mengadakan penilaian terhadap pembicara, c. Sibuk mempersiapkan jawaban, d. Bukan pendengar yang baik, e. Pengaruh faktor emosi, f. Kurang pereaya diri, g. Gaya/cara bicara dan nada suara. (4) Faktor Lingkungan, lingkungan dan kondisi tempat kita dalam menyampaikan berita juga ikut mehentukan proses maupun hasil penyampaian berita tersebut, hal-hal yang berpengaruh antara lain : a. Faktor tempat, b. Faktor situasi/waktru, (5) Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana dan prasaranayang ada mempengaruhi peran fungsi kehumasan atau kesulitan dalam menyampaikan informasi sampai kepenjuru sasaran infonnasi atau berita. Tugas dan fungsi penyebaran informasi atau berita dalam kasus Kondisi Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB DBD) termasuk kategori tugas atau kegiatan khusus (special events) dalam kehumasan, sesuai dengan tugas atau kegiatan yang diperintahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan No. 443.42l77lDinkes & I
of Policy Formation (dalam buku Dunn W 2003) untuk menginformasikan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang ditetapkan instansi atau lembaga pelaksana harus dapat menciptakan pengetahuan atau pengeftian publik

dengan menciptakan sistem standar, aturan, dan prosudur dalam mengkomunikasikan kegiatan khusus tersebut secara rasional dan relevan. Untuk itu, agarpelayanan informasi publik lebih optimal dalam konteks kasus KLB DBD yang tedadi, maka sumber daya manusianya dibagian kehumasan harus terlebih dahulu mempunyai pengetahuan tentang DBD dan selanjutnya adalah kemampuan mendesain informasi yang mudah dimengerti publik serta kemampuan menentukan media informasi yang tepat

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa kesenjangap (gap)

antara

konseptualisasi kehumasan dan operasionalisasinya, juga turut mempengaruhi terhadap optimalisasi pencapaian tujuan yang diharapkan oleh suatu lembagaatau instansi pemerintah. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep humas pemerintah yaitu, bahwa humas dalam instansi pemerintahan merupakan suatu alat atau

saluran (The PR as Tools

or Chanel of

Government Publication) untuk

memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran infomasi mengenai publikasi pembangunan suatu daerah/negara melalui kerjasama dengan pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya. Demikian pula tentunya j ika mengutip pendapat Cutlip, Center dan Broom, 199 4 : 446 (dalam buku Ruslan R,2003) dapat dikemukakan bahwaterdapat dua dasarpertimbangan pentingnya status Humas Pemerintahan, pertama, sebuah pernerintah yang demokratis harus dapat menjelaskan dan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada para warga negara (publiknya), kedua, tata kelola pemerintahan yang Jurnal Penelitian Pers dan Komuniknsi Pembangunan Volume I 5 No. t Juni 201I

64

ISSNNO. 1410-8283 sehat dan atau efektif membutuhkan partisipasi dan dukungan yang

aktif dari

anggota masyarakat.

Menurut Dimock dan Koeng (1997, dalam buku De Vito, 2000) pada umumnyatugas-tugas Humas Instansi atau lembagapemerintahan yaitu antaralain (1) Upaya memberikan penerangan atau informasi kepoada masyarakat tentang pelayanan publik, kebijakan publik serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut; (2) Mengusahakan terjadinya hubungan yang memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfaction contact betwen public and government offrcial); (3) Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu instansillembaga pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what and agency is doing); Keberadaan unit/bagian kehumasan disebuah lembaga milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat kedalam, mapun kepada masyarakat luar pada umumnya. Humas dapat merupakan suatu alat atau saluran (The PR as Tools or Channels of Government Publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan suatu daerah/negara melalui kerjasama dengan pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya. Pada dasarnya aktivitas Humas atau Public Relations meliputi kegiatan

mulai dari pembenahan organisasi itu sendiri hingga kegiatan yang bersifat membangun atau menciptakan citra perusahaan atau organisasi atau lembaga yang

diwakilinya dan hubungan yang positif dimata publiknya. Hal ini dibuktikan dengan sangat menentukannya upaya Humas/Public Relations dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antar organisasi atau lembaga dengan

publiknya dalam upaya meraih cita positif. Sebagai pegawai humas yang profesional dan berintegritas tinggi, maka yang bersangkutan harus memiliki penguasaan dasar ilmu manajemen, research, psikologi dan sosiologi. Juga memiliki kemampuan melakukan komunikasi secara efektif, dan pengetahuan cara penerapan atau dapat melaksanakan/mengaplikasikan, baik menurut kemampuan dari aspek fungsi manajerial secara efisien dan efektif, maupun aspek-aspek pengetahuan teknis operasionalnya. Dengan menggunakan model GridAnalisis Citra (tanggapan publik) Philip Kotler (2000), Peran Humas sub Bagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam kasus KLB DBD dapat dinilai atau diukur sampai seberapa jauh telah melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dalam penyebaran informasi atau berita. Disampaikan pula bahwa faktor kendala atau keterbatasan sarana prasarana dan jumlah petugas lapang bagian kehumasan sangat mempengaruhi aktivitas Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Deman Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

ISSN NO. 1410-8283

fungsi kehumasan, karena itu juga diingatkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi humas disarankan perlunya untuk rnelakukan prediksi kebutuhan sarana dan prasarana serta mengevaluasi ketersediaan SDM kesehatan yang memadai dan profesional sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

E.

MetodePenelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada Humas Sub Bagian Pemberitaan Kabupaten Balangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), observasi atau pengamatan langsung pada saat proses pelaksanaan kegiatan dilakukan, dan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen tertulis. Dalam penelitian ini responden sebagai sumber informasi (informan) dipilih dari orang-orang yang dapat memberikan informasi dan mengetahui benar suatu fenomena yailg menjadi obyek penelitian, yaitu dapat berupa hal, peristiwa, manusia maupun situasi yang diobservasi'

Datayangdiperoleh dianalisa rnelalui prosedur 3 (tiga) fase sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, (1992 :20) dengan model interaktif. Untuk mendapatkan keabsahan data dipergunakan4 (empat) kriteriayaitu, derajad kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume I 5 No. I Juni

66

20 I

I

. ._rt :

,i::( r,., /,

HASILPENELITIAN

1.

Penyebaranilnfo,lpasi oteh tlurnas subbagian Pemberitaan Se$agaimina terungkap dalam observasi dan uraian TUPOKSI, Humas Subbagian Femberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam peflyebaran informasi rribiitui unit program kerja Humas tersebut bertugas menyarnpaikan informasi atau menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan atau keputusankeputusan serta aktivitas-aktivitas kepemerintahannya. Namun, dalam implementasinya dari amatan Peneliti dilapangan ketika berbicara dengan tokohtokoh masyarakat maupun LSM banyak yang tidak tahu apalagi paham dengan alasan adanyakebijakan-kebijakan sertatujuanyang akan dicapai dalam programprogram kerja dari Pemerintah Kabupaten Balangan'

Situasi

ini

ketika dikonfirmasi dengan Kepala Subbagian Humas

Kabupaten Balangan Sdr. Alive Yoesfah Love, s.Ip dikatakan, " stafbagian Humas mengetahui uraian tugas dan fungsi Humas, tetapi diakuinya bahwa dalam

peny-ampaian:informasi lebih banyak melalui papaln informasi saja, sedangkan lewatmediacetak atau brosur aiaLr selebarantergantuirg perintah atasanbahwaada berita yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dan harnbatan bagian Hrirnas daiam informasi kebijakan atar-r kegiatan Pemerintah Kabupaten Balangan karena masih kurangnya sarana yang dimiliki". Gambaran yang rnenarik ketika Peneliti melakukan penggalian tentang kemampuan Bagian Humas Kabupaten Balangan untuk memberikan layaqan

inforrnasi kegiatan pemeritttr.ahan sehingga terjadinya hubungan publik yang partisipatif dengan para aparat pemerintah ternyata masih belum optirnal, hal ini dikarenakan masih lemahnya kernauan dan atau komitmen dari para apatat perryrintah untuk secara intens inengamati dan mempelajari tentang hasrat, lein'glnan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalarn rnasyarakat tidak terstruktur dan terprogran] secara kontinyu, walaupun persepsi masyarakat Balangan rnasih positif terhadap kebij akan-kebij akan Pern erintah Konclisi ini selaras dengan hdsil amatan Penetiti bahwa adanya pendapat yang berbeda antara Kepala Bagian Humas Kabupaten Balangan dalam memberikan informasi program-program kerja dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berpendapat sudah optimal sedangkan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpendapat maslh lernah koordinasinya dengan LSM-LSM cii Kabupaten Balangan, sepefti dikatakan oleh Ardiansyah ; salafi,'satu Ketua LSM di daerah tersebut. Drs. UraiNur lskandar sebagai Kabag Humas Kabupaten Balangan, di ruang kerjanya, mengatakan : "Saya mengetahui Uraian tugas Sub Bagian Pemberitaan yaitu menyusun rsncana, mengadakan kedasama dengan unit terkait, mengumpuikan data dan informasi, memberikan layanan infonnasi kegiatan Peirerintah Daerah, melayani dan n:enjalin hubungan "

t :ll.!

1t

Peran lltntas Subbagian Pentherltaqn l{dbupate n Balangan tetilatxg Kasus l)etnam Bcrr}urdi (H. Asnru'i. 58 - 87)

67

dengan wartawan/kalangan pers dalam rangka peliputan dan pemberitaan pernerintahan. Dalam melakukan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penyampaian berita atau informasi, kami bekedasama dan koordinasi dengan *ury*ukut dan kalangan pers menyampaikan berita kepada masyarakat tergantung adanya berita yang harus segera disampaikan kepada masyarakat' lenyampaian berita kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, brosur, selebaran dan papan informasi serta media elektronik. Apa yang telah dilakukan oleh bagian pemberitaan sudah diusahakan secara optimal namun dalam implementasinya masih banyak hirnbatan yang dirasakan karena masih kurangnya

t**u#:r11iif*r"si

perkembangan informasi/pemberitaan saat ini sangat canggih, namun menurut telaah Peneliti di daerah Balangan masih minim karena bebeiapa hal yaitu karena pemahaman masyarakat terhadap pentingnya informasi dan canggihnya teknologi informasi pada saat ini masih kurang, terutama

pedesaan yang masih belum tersentuh oleh teknologi informasi tersebut. Yang lebih penting lagi adalah minimnya sarana dan prasarana yang

*ury*ukut

dibutuhkan oleh Humas Kabupaten Balangan bidang pemberitaan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat terutama di daerah pelosok dan terpencil.

Namun demikian, ternyata tidak setiap orang yang terjaring dalam observasi mengetahui peran kehumasan. Memang diakui juga oleh masyarakat bahwa peran taktis dan strategi kehumasan pemerintahan Kabupaten Balangan telah berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, akan tetapi jika ditanyakan sampai sejauhmana kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemudian memotivasi untuk menyamakan persepsi dengan tujuan dan sasaran instansilSKPD yang diwakilinya tampaknya belum optimal. Namun demikian, dalam kenyataannya harapan ideal itu bukan suatu hal yang mudah dicapai. Fakta ini terungkap ketika wawancara dengan Ardiansyah sebagai salah satu Ketua LSM di Kabupaten Balangan di ruang kerjanya, mengatakan : "Peranan Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan dalam pembangunan di daerah Balangan yang dikaitkan dengan eksistensi lembaga LSM bedalan baik dan lancar, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas khiususnya yang menyangkut masalah koordinasi dengan lembaga kami masih dirasakan sangat kurang karena dalam setiap kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat lembaga kami tidak diikutsertakan dalam kepanitiaan, sehingga tidak ada kerjasama antara bagian Humas Pemerintah Kabupaten Balangan dengan lembaga kami". walaupun Humas Pemerintahan memiliki kedudukan dan wewenang formal yang cukup memadai, kalau dicermati peran yang dilakukan para petugas HumasatauPublicRelations pada sektor pemerintahan sering kurang optimal.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume t 5 No. I Juni

68

201

I

I I

i

i

biasanya terjadi karena praktek Humas pemerintahan dalam sebuah organisasi pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan dalam lembaga pemerintah itu sendiri, profesionalisme pejabat Humas yang ada, gaya manajemen atau budaya organisasi yang ada dalam lingkungan yang dihadapi oleh organisasi kata saudaraArdiansyah. Selanjutnya saudaraArdiansyah mengatakan : "Informasi atau berita yang digampaikan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Balangan kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan saat ini masih kurang, sebab kita ketahui pada saat ini yang namanya informasi tentang pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi masyarakat Balangan, karena dengan adartya informasi atau berita yang terjadi masyarakat akan dapat mengetahuinya melalui pemberitaan tersebut. Oleh karena itu peran Humas khusus pada Subbidang Pemberitaan sangat penting dalam menyebarkan inforemasi atau berita yang berhubungan dengan pembangunan terutama kepada masyarakat terlebih lagi untuk masyarakat terpencil yang berada di pelosok-pelosok pedesaan yang sangatjarang dijangkau oleh informasi atau pemberitaan". Dengan menyimak pendapat salah satu tokoh LSM tersebut, terselip juga adanya ungkapan rasa puas selama kurun waktu 3 tahun setelah Kabupaten

Ini

Balangan resmi berpisah dengan Kabupaten Induk Hulu Sungai Utara pembangunan dikawasan Balangan cukup maju seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Balangan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang ekonomi, sosial, sarana prasarana yang dilaksanakan oleh Humas bagian pemberitaan dapat dikatakan efektif karena publik Balangan banyakjuga yang mengetahui. Perubahan-perubahan tersebut pada saat ini sudah nampak misalnya dari saxana prasarana dan infra struktur yang ada yakni dengan dibangunnya gedunggedung pemerintahan yang permanen, dibukanya jalan-jalan lingkar atau jalanjalan tembus yang dapat menghubungkan antar satu desa dengan desa yang lain, dengan dibangunnyajalan tembus tersebut makajarak antar desa satu dengan yang

lain

menjadi dekat, sehingga membuka isolasi dalam menggerakkan

perekonomian ralqyat di pedesaan, dengan lancarnya arus transportasi antara satu desa dengan yang lain maka ekonomi rakyat akan lancar pula yang pada akhimya akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Menarik untuk disimak dari kedua pernyataan tokoh LSM tersebut, bahwa kelompok-kelompok masyarakat proaktif saja yang mengamati tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah Kabupaten Balangan. Kelompok masyarakat yang tidak aktif apalagi proaktif tidak mengetahui informasi tentang perkembangan maupun perubahan pembangunan yang terjadi ili Kabupaten Balangan. Sebab itu Saudara Ardiansyah berharap terhadap peran Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan, yakni : "Peran Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah

(H.Asmu'i,s8 - 87)

69

I

I

Humas agar lebih meningkat seiring dengan gerak laju pembangunan, baik p"nyu*pr1u, berita atau informasi dari segi pendidikan, kesehatan, sumber daya yang telah man,rsiu dan hal lain yang menyangkut keberhasilan pembangunan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan"' Mengacu pada hasil observasi, kendala Humas Kabupaten Balangan yang pokok mencolok Peneliti temukan di lapangan dalam upaya memaksimalkan tugas dan fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya Subbagian pemberitaan dalam menyampaikan informasi atau pemberitaan adalah kendala yang sangat sarana dan prasarana dalam menyebarluaskan informasi atau berita di dibutuhkan tleh masyarakat khususnya yang berada di pedesaan, dimana daerah yang informasi oleh dijangkau yang sulit pedesaan di Kabupaten Balangan banyak uk* diru*paikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Sub Bagian Pemberitaan'

Kendala lairurya adalah teknologi komunikasi yang dimiliki Humas

pemerintah Kabupaten Balangan khususnya Subbagian Pemberitaan yang sangat terbatas padahal disisi lain dituntut untuk bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayarran dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan erat dengan pemberian atau-peny"barluasan informasi atau berita kepada masyarakat. Sehingga pesanpesan pembangunan, hasil-hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pembiraan kemasyarak atanyangpada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat iapat dijangkau, meskipun disana sini masih banyak kendala yang dihadapi g. terutama yang menyangkut masalah sarana dan prasarana yang mendukun

Kemudian daripada itu salah satu faktor kendala kehumasan Kabupaten Balangan yang tidak kalah pentingnya serta merupakan unsur yang dapat suatu kegiatan Humas -"nur.;"r,g dalam berhasil tidaknya dalam melakukan Kabupaten Balangan adalah faktor sumber daya manusia bagian Humas baik dari aspek kuantitas *urpun kualitas sebagai pelaksana kegiatan dan penggerak penyebarluasan informasi atau berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. i-f"irf. itu sumber daya manusia yang handal dan profesional sangat dibutuhkan dalam rangka mengupayakan terlaksananya penyampaian berita yang akurat dan terpercaya kepada semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi bagi masyarakat pedalaman yang sampai saat ini belum banyak dapat sepewnuhnya menerima berita atau informasi pembvangunan yang

sangat dibutuhkan dalam rangka untuk pembenahan terhadap hal'hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta keadilan dalam pemerataan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat daerah terpencil, sehingga masyarakat terpencil juga akan mendapatkan porsi yang sama dengan masyarakat kota dalam hal penyampaian informasi atau pemberitaan.

Jurhal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan volume I 5 No.

70

1

Juni 20 I I

I

,

.i I

sebagai contoh gejala masih kurangnya profesionalitas sumber daya manusia bagian kehumasan Kabupaten Balangan ketika Peneliti mengunjungi dan mengamati bagaimana Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, yaitu carr menginventarisasi kategori pemberitaan yang akan disampaikan kepada masyarakat nampaknya tidak tersistimatis dengan efektif dan efisien. Cara ini dimaksudkan agar informasi yang akan disampaikan dapat langsung diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka tidak ketinggalan dalam menerima informasi seputar pembangunan yang telah terjadi baik di daerah Kabupaten Balangan ataupun daerah-daerah lain, baik pembangunan yang berhubungan dengan masalah ideologi, politik sosial buadaya atau hal-hal lain yang berkaitan erat dengan masalah kemasyarakatan.

Efektivitas penyebaran informasi dan layanan informasi kehumasan Kabupaten Balangan yangjuga Peneliti amati adalah berapa lama atau waktu yang diperlukan dalam proses penyampaian berita tersebut. Rata-rata 1 (satu) bulan baru disampaikan kepada publik, padahal faktor waktu juga merupakan hal yang sangat penting dan sangat vital dalam proses penyampaian atau penyebarluasan berita atau informasi, karena keterlambatan dalam penyampaian berita atau informasi tersebut akan membawa dampak atau akan mengakibatkan terlambat pula proses penyampaian informasi pembangunan, keterlambatan penyampaian informasi akan mengakibatkan lambatnya antisipasi yang dilakukan dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiriKemudian daripada itu, Penelitijuga menelaah cara-cara atau metode yang digunakan dalam penyampaian berita adalah melalui apa berita tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Dari hasil amatan Peneliti penyebaran berita dan atau informasi kegiatan atau aktivitas pemerintah Kabupaten Balangan "tidak jelas" siapa sebagai target informasi, hanya saja Humas Subbagian pemberitaan melakukan dengan cara atan metode penyebaran selebaran-selebaran, brosur-brosur yang berisi pesan pembangunan, membuat papan pengumuman yang ditempatkan pada masing-masing desa yang ada'di Kabupaten Balangan serta dengan media elektronik. Hal ini diasumsikan oleh

kehumasan Kabupaten Balangan dalam rangka untuk mempercepat proses penyampaian berita kepada pihak-pihak yang memerlukannya sehingga dengan cepat mereka dapat menerima informasi seputar hal-hal yang telah terj adi.

2.

Opini Publikterhadap Informasi Humas Subbagian Pemberitaan Opini publik dalam penyampaian berita dan informasi yang disampaikan Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan, oleh tentu dapat disimak petikan wawancara dengan Bapak Addul Haris, S.Pd yang bekerjasebagaitenagapendidik(guru)diruangkerjanya seperti berikut, yaitu :

Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

7l

"Keberadaan Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Balangan, sebab informasi atau berita yang disampaikan kepada masyarakat sangat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi baik yang berkaitan dengan masalah ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hal-hal lainnya

yang sangat berguna dalam rangka sebagai tambahan informasi. Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Sub Bagian Pemberitaan dalam memberikan layanan berita atau informasi kepada masyarakat sudah menunjukkan perannya yakni dengan ditandai dengan adanya informasi kepadamasyarakatmelalui papan informasi yang ada pada setiap desa, adanya pemberitaan dalam media cetak/surat kabar (spirit) yang memuat tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di daerah Kabupaten B alangan"'

Namun demikian, bapakAbdul Haris menyampaikan perlunya dikaji ulang dan efisiensi dalam penyampaiannya, terutama apa yang menjadi efektivitas untuk keinginan masyarakat dalam hal-hal atau peristiwa yang akan diberitakan. Dari pernyataan tersebut Peneliti menggaris bawahi perlunya dalam penyelenggaraan layanan informasi secara timbal balik dua arah, karena hal tersebut adalah menyangkut keinginan masyarakat, maka sudah sepantasnyalah Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Sub Bagian Pemberitaan harus dapat memahami komunikasi timbal balik dua arah dalam menyelenggarakan komunikasi layanan kepada masyarakat Balangan' Disamping itu juga menurut bapak yang sudah mengabdi sebagai guru

selama 25 tahun ini, adalah kelengkapan pemberitaan dan tindak lanjut dari informasi yang diberikan, perlu ditindak lanjuti agar permasalahan yang tedadi dapat dengan segera diatasi guna dicari solusi ataujalan keluar dari permasalahan tersebut, karena dengan segera permasalahan dapat diketahui maka dengan segera pula dapat dicarikan jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak yang terkait dalam masalah pemberitaan tersebut. Opini masyarakatKabupaten Balangan terhadap peran Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan dalam menyampaikan berita atau infonnasi diyakini oleh BapakAbdul Haris positif, hal ini terlihatdari argumennya bahwa : "Peran Humas Pemerintah Kabupaten Balangan sudah menunjukkan perannya yakni dengan ditandai dengan adanya informasi kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada pada setiap desa, adanya pemberitaan dalam media cetak/surat kabar milik pemerintah Kabupaten Balangan yang bernama "SPIRIT" yang memuat tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di daerah Kabupaten Balangan yang mana informasi tersebut sangat berarti bagi warga masyarakat dalam membuka wawasan dan cara pandang khususnya dalam

menerima informasi yang terjadi di Kabupaten Balangan. Disamping itujuga Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume 15 No. I Juni 20lI

72

adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Balangan, serta adanya papan himbauan yang berisi pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, adanya spanduk-spanduk yang berisi himbauan-himbauan yang ditujukan kepada masyarakat". Dalam mengidentifikasi dan menanggapi opini publik, Peneliti juga mewancarai saudara Suryadi Atma seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, di rumahnya Jl. Paringin Barat RT. 4 Paringin

tentang opini publik terhadap informasi yang dibuat Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan, katanya bahwa : "Peran Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Sub Bagian Pemberitaan dalam menyampaikan berita atpu informasi sangat baik, hal tersebut didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut : (1) Melalui media elektronik (TV, Indosiar) yang ditayangkan oleh Humas

Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan tentang hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dapat dilihat dan dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menilai tentang keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, disamping itu juga masyarakat dapat mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) dalam rangka kunjungan kerja kedaerah-daerah untuk memamntau atau mengetahui lebih jauh tentfig kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan; (2) Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan selalu menyebarkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan pelaksanaan

hari Proklarnsi Kemerdekaan dan hari jadi Kabupaten Balangan dimana didalamnya masyarakat juga diikut sertakan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan". Dengan kata lain, menurut saudara Suryadi Atma bahwa tanggapan atau fespon masyarakat (opini publik) terhadap penyampaian berita atau informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan direspon positif oleh masyarakat Balangan dengan apayang telah dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Balangan terutama yang berkaitan dengan penyiaran berita atau informasi rnelalui media elektronik (TV, Indosiar) dengan demikian masyarakat banyak mengetahui hal-hal yang terjadi baik yang berada di perkotaan maupun yang beraadajauh di pelosok sepanjang dapat dijangkau oleh media elektronik tersebut. Disamping itu masyarakat juga merespon positif atas pemberitaan atau penyampaian informasi sepanjang informasi atau pemberitaan tersebut dapat memberikan konhibusi terhadap perkembangan dan kemajuan untuk masyarakat. Akan tetapi, Suryadi Atna juga mengkritisi apa yang harus dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan dalam memaksimalkan

kinerjanya yaitu hendaknya dalam menyampaikan berita atau informasiselalu Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

73

mengadakan konsultasi atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyampaian berita atau informasi yang akan disampaikan kepada masyarakal sehingga apa-apa yang akan disampaikan dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi kemajuan masyarakat.

3.

Peran Humas dalam Kasus KLB DBD di Kabupaten Balangan Thnggapan masyarakat tentang informasi kasus Kondisi Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebarkan oleh Humas Subbagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan, dijelaskan oleh staf Humas Kabupaten Balangan saudara Drs. Rahmadi kepada Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan kehumasan Kabupaten Balangan dari tanggal 16 sampai dengan 23 Januari2007 dalam rangka Sosialisasi Pekan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan memerintahkan Bagian Humas oleh Bupati Balangan Ir. H. Sefek Effendie, ME untuk mensosialisasikan Program PSN tersebut. Jika dikaitkan dengan frrngsi Humas, maka penjelasan saudara Rahmadi yang mengatakan bahwa informasi yang akan disosialisasikan kepada publik

dalam rangka Pekan PSN adalah informasi tentang tindakan preventif (pencegahan), promotif (penyuluhan), dan kuratif (pengobatan) terutama daerah yang diberi kode merah terhadap bahaya DBD. Lebih lanjut saudara Rahmadi

menjelaskan, salah satu tindakan preventif adalah melakukan tindakan pemberantasan sarang nayamuk aedes aegypti pembawa virus Demam Berdarah Dengue dilingkungan rumah penduduk dan tempat-tempat potensial, seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah dengan melakukan gerakan 3 M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur, ditambah dengan tindakan memberantas jentik-jentik dan menghindari gigitan nyamuk' Hasil amatan Peneliti terhadap penjelasan saudara Rahmadi tersebut di atas menunjukkan secara empirik fungsi kehumasan yang tergambar pada Saudara Rahmadi mampu memberikan penerapan dan informasi tentang apayarrg telah diupayakan oleh suatu instansi Pemerintah Balangan, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Memang, fungsi kehumasan tersebut secara garis besarnya mempunyai peran ganda, yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan t jran dan kebijakan instansillembaga Pemerintah Kabpaten Balangan kepada masyarakat, sedangkan fungsi kedalam kehumasan Kabupaten Balangan belum optimal atau sepenuhnya menyerap reaksi, aspirasi atau opini masyarakat Balangan tersebut diserasikan atau disinergiskan demi kepentingan instansilSKPD Pemerintah Kabupaten Balangan. Sehinggaterciptatujuan bersama, seperti kasus KLB DBD. Dari penj elasan saudara Rahmadi tersebut ternyata berkore lasi dengan pendapat tokoh masyarakat Kabupaten Balangan lainnya yaitu : H. Abdullah yang

bekerja sebagai pedagang yang beralamat di Jl. M' Naif RT. 1 Paringin, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume I 5 No. I Juni

74

20 I

I

inengungkapkan bahwa : "Informasi atau berita-berita penting pernah juga tidak dengan segera disampaikan kepada masyarakat Balangan seperti kasus KLB DBD di Kabupaten Balangan, sehingga masyarakat dengan tidak tepat pula mengetahui hal-hal penting dari kondisi KLB DBD yang terjadi. Informasi dari lembaga atau SKPD Kabupaten Balangan dalam kasus KLB DBD masih kurang keakuratanriya sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dalam masyarakat Balangan. Setiap ada

tanggapan atau sanggahan dari masyarakat tentang informasi seperti meningkafirya penderita DBD tidak segera ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh instansi atau SKPD yang terkait". Lebih lanjut H. Abdullah dalam menyinggung kinerja kehumashn Kabupaten Balangan mengharapkan petugas Humas lebih pro aktif dalam menanggapi sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Petugas Humas Pemerintah Kabupaten Balangan untuk lebih sering turun kelapangan sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat. Untuk Humas Pemerintah Kabupaten Balangan Subbagian Pemberitaan agar lebih mengutamakan penyampaian berita atau informasi yang ditujukan langsung atau berita yang disampaikan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi

kemajuan masyarakat Balangan khususnya berita atau informasi yarlg disampaikan hertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih bagi masyarakat Balangan yang berada di pelosok-pelosok pedesaan atau di daerah terpoenci yang sangat dijangkau oleh informasi. , Berkenaan dengan terjadinya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di

Kabupaten Balangan yakni yang terjadi di Kecamatan Lampihong, Paringin, Awayan, Juai dan Batumandi ini. Peneliti mencoba menggali kemampuan seberapa jauh kehumasan Kabupaten Balangan mendapatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat Balangan tentang terjadinya kasus tersebut yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti tersebut. Dari hasil observasi temyata masyarakat sudah cukup mengetahui informasi tentang ditetapkannya Status Kejadian Luar Biasa DBD di Kabupaten Balangan ini. Situasi ini dapat disimak pernyataan dari salah seorang masyarakat Balangan bernama Syamsul Hidayat yang pekerjaannya sebagai petani, bertempat tinggal di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kabupaten Balangan.

"Saya mengetahui adanya status KLB DBD dan dalam rangka pencegahan terhadap penyakit DBD tersebut antara lain diperoleh dari Pemerintah

(Humas dan Dinas Kesehatan) berdasarkan sosialisasi kepada masyarakat, informasi di papan pengumuman desa, selebaran-selebaran, mengerahkan tenaga medis dan para medis untuk melaksanakan penyuluhan kedesa-des4 membagi bubuk abate untuk membasmi vektor nyamuk, pengasapan (fogging) sejak Desember 2006 yang lalu dan melaksanakan Gotong Royong Pemberantasan Sarang Nyamuk (GRP SN)'. Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

7S

Selain itu untuk meyakinkan Peneliti tentang pengetahuan staf Humas Kabupaten Balangan, tentang siatuasi KLB DBD pada waktu itu, diperoleh penjeisan bahwa penanganan secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan terhadap kasus Demam Berdarah Dengue tersebut. Dari data yang dikeluarkan oleh Diunas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan terdapat I kasus untuk Kecamatan Lampihong, 13 kasus untuk Kecamatan Paringin, 13 kasus untuk Kecamatan Bafumandi, 4 kasus untuk Kecamatan Awayan dan untuk Kecamatan Juai terjadi I kasus. Dari gambaran tersebut Peneliti menggambarkan bahwa bagian kehumasan Kabupaten Balangan cukup respon dan tanggap tentang situasi-situasi yang luar biasa yang terjadi di Kabupaten Balangan.

Dari penjelasan staf Humas tersebut, Peneliti mengkomfirmasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dr. Hj. Rita M. Iriani, M.Kes diruang kerjanya, ternyata apa yang dijelaskan oleh staf humas tersebut cukup sesuai dengan apayang dijelaskan olehKepalaDinas Kesehatan, yang mengatakan bahwa data kasus DBD yang terjadi pada bulan Februari tahun2007 di Kabupaten Balangan hanya 7 orang dengan suspect, sedangkan padatahun 2007 bulan yang sama kasus DBD sudah mencapai 32 orang dengan 5l suspect. Ini berarti bahwa dua kali terjadi peningkatan kasus yang signifikan pada bulan yang sama, jadi itulah hal yang mendasar sehingga Kabupaten Balangan sebagai KLB DBD. Jumlah tersebar penderita DBD terjadi di Kecamatan Paringin dengan 14 orang, Kecamatan B afu mandi 12 ot ang, Kecam atan Aw ay an 4 oran g, Kecam atan Lampihong 1 orang dan yang terakhir Kecamatan Juai ter'dapat kasus 1 orang.

Berbagai kasus yang terjadi di atas, berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan diantaranya dengan melakukan kegiatan penyuluhan, fogging pada titik rawan dan fogging focus , pembagian abate serta melaksanakan gotong royong Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Disamping kegiatan tersebut juga dilakukan strategi dengan tujuan mengurangi penyebaran wabah dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemitraan berwawasan bebas dari penyakit Demam Bedarah Dengue, peningkatan profesionalisme pengelola program, desentralisasi dan pembangunan berwawasan kesehatan lingkungan.

itu dilakukan pula

kegiatan pokok progranr antara lain kewaspadaan dini DBD, penemuan dan pelaporan penderita, pemberantasan vector PSN dengan 3 M Plus dan PJB, Bulan Bakti Gerakan 3 M, penanggulangan kasus, penanggulangan KLB dan peningkatan profesionalisme SDM. Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan DBD tersebut diharapkan hasilnya dapat mencegah berkembangnya kasus DBD tersebut minimal upaya-upaya yang telah dilakukan tersebutdapatmembuahkanhasil yang maksimal khususnya dalam pencegahan

Disamping

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Penbangttnan Vohrme

76

l5

No.

I Jutti 201l

I

DBD telsebut. Disamping itu kesad.ra:t t^iasi'iu'lkat tentang arti pentingnya kesehatan lingkunganjuga sangat dipcrlukan dalarit rangka pencegahan penyakit

DBDtersebut.

PtrMDAIIASAN

1. Pcnyebnrnn

Irrformasi Oleh Humas Subbagim Pombcritarn Secara ulnum fuirgsi Bagian Hulas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi kepada publik bcrdasarkan hasil ternuan penelitian dikategorikan efektif. Narnun, rnenyinrali pcndapat Dr. Rex F. Harlow dalarn bukturya a Public Relation, 1999 (drlarn buku Ruslan. R, 2003) balrrva fungsi Humas atau Public Relations dalarn pcnyobaran infonnasi dikatakan efektif jika rnernenuhi dua kreteria, yaitu rnethodc of courmunicatiou and state of being.

Dari sini dapat ditelaah fungsi pokok kehunrasar Kabupaten Balarrgan yang berkenaan dengan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi dapat dikatak4n rnemenuhi kreteria kedu4 yaitu state of being tetapi tidak untuk keteria

pertama"meflrodeofcommunications'.'. .:t ; .1 ..... pada pertama kreteria Tidak terpenuhinya disebabkan PBJHurnas merupakan rangkaian sistem kegiatan (order or system of action), melalui kegiatan komunikasi yang khas kehumasan, artinya sebagai metode kornunikasi Humas

mengandung rnakna dalam penyebaran irrforntasi yaitu mengefektifkan dan mengefisienkan upaya-upaya pencapaian tujuan kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan berbasis sistem dokumentasi komunikatif, data-data

elektronik sesuai dengan prosedur konscp komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun program: mengatur .dan mengawasi terselenggaranya pelayanan dan penyebaran iufonnasi dan pernberitaan kepada pers/media massa, lembaga pemerintah dan non pemcrintah, lembaga masyarakat. Sedangkan terpenuhinya kriteria pertama (a state of being) fungsi pokok kehumasan Kabupaten Balangan yang berkenaan dengan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi karena merupakan penvujudan suatu kegibtan yang "dilembagakan" kedalam bentuk biro, bagian, devisi atau seksi tetapi dalam

implernentasinya tidak integral dengan methode of communications yang dimaksudkan tersebut di atas. Akibatnya bentuk aktivitasnya tidak terorganisir dengan baik. Padahal, jika mengacu pada TUPOKSI bagian Hunas Kabupaien

Balangan sangat relevan dengan penguasaan kornpetensi methode of communications sebagaimana terurai pada TUPOKSI terutama pada Subbagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Elektronik.

Peran Hunrus Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan te,rtang Kasus Demant Berdarah (H. Asmu'i, 58 - S7)

77

Kegiatan Subbagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Elektronik antara lain melakukan pengumpulan data dari berbagai surnber, rnengklasifikasikan dan mengolah data baik secara manual maupun elektronik sesuai dengan petunjuk. Mengumpulkan dan menganalisis permasalahan dengan Systern Information Management (SIM) dalam pengumpulan dan pengolahan data. Melakukan kegiatan kerjasama Teknologi Informasi dalam rangka pembangunan serta pemanfaatan Sistem Informasi dan melakukan pernberian bimbingan teknis

dibidang Teknologi Informasi sefta pembangunan, pengembangan dan

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Menyiapkan dan mengolah datalinformasi dalam rangka pengendalian Sistem Informasi

rnempublikasikan kebijaksanaan Pernerintah Daerah dan pembangunan di daerah. Melakukan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Pemerintal, Derah serta hasilhasil pembangunan. Suatu keharusan dalam memberikan informasi atau berita, bahwa apa yang ingin diinformasikan itubenar-benar dimengerti olehyang menerima sebagairnana yang dimaksud oleh yang memberi informasi atau berita. Tidak mengerti atau salah mengartikan sesuatu informasi akan menyebabkan salah persepsi dan salah dalarn

rnelakukan pekerjaan dari apa yaug sudah terpapar dalam program kerja pemerintah. Situasi dan kondisi seperti ini ditemukan juga dalam penelitian ini, meskipun ada juga yang cukup mengerti apa yallg telah disampaikan oleh Bagian

'

Humas Kabupaten Balangan. Sebab itu untuk mencapai optimalisasi penyarnpaian iuforrnasi oleh Bagian Hurnas Pernerintah Kabupaten Balangan dapat mengacu konsep hubungan antar manusia dalam konteks komunikasi antar personal. Konsep ini dipertegas oleh Edward C. Lindennan dalam bukunya yang berjudul Tlie Democratic Way of Life (1999) bahr,va hubungan masyarakat itu adalah o'Komunikasi antar personal untuk membuat orang lain mengerti dan menaruh simpati". Hubungan masryarakat merupakan kornunikasi dua arah antara organisasi dengan masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung (supporting) fungsi dan tujuan manajemen organisasi dengan membantu (back up) terjadinya kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersarna (masyarakat dan organisasi). Dalam kehumasan organisasi apapun menurut Dunn. W (2000) sebaiknya informasi kebijakan publik dikernbangkan dalam kornunikasi dua arah (Two Way Flow Communication) dimana masing-masing pemberi informasi dan yang menerima informasi saling beriuteraksi dalam mencari kesepahantan tindakhn. Sedangkan yang dimaksud dengan adanya sarana prasarana alat-alat komunikasi

yang memadai dan mencukupi, adalah yang bcrkaitan dengan terjaminnya kecepatan dan ketepatan serta kapasitas informasi dapat diterirna tepat pada waktunya dan dalam keadaanyang utuh tanpa kekurangan sesuatu.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi PenrbangunanVolune

78

l5

No.

I Juni 20,l

I

/.

I

Dengon demikian penjelasan kcterkaitan, posisi temuan terhadap konsepkonsep yang diacu mengoreksi efektivias dan efisiensi penyampaian infonnasi dan atau berita oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Balangan yang selama ini

dilakukan belum optimal, dalam arti bahrva dari tetnuan penelitian memang dikatakan "baik" tetapi selalu diikuti dengan harapanJrarapan untuk ditingkatkan ataudioptimalkan.

2.

Opini PublikPenyebaran fnformasi Oleh I-Iumas Subbagian Pembcritaan Opini publik dalam kegiatan kehumasan merupakan tarrggapan dan atau pandangan maupun jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dari apa yang ditemukan ditemuan lapang dalam penelitian inimemang adakomponen perasaan atau emosi yang puas ataupun kurang puas terhadap apa yang dikerjakan bagian Humas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyebaran infonnasi maupun berita aktivitas maupun kegiatan sera keputusan Pemerintah Kabupaten Balangan. Dan tidak ada dalam opini publik di Kabupaten Balangan yang berkomponen yang menampilka4 tingkah laku menolak apalagi menghancurkan kegiatan kelrumasan Pemerintah Kabuapaten Balargan dalam penyampaian informasi kebijakan, keputusan mauplrn program-program kerja instansi/lcmbaga pemerintahan ini. Namun, yang menarik dari hasil temuan lapang tersebut adalah berkembangnya pemberian opini publik oleh rnasyarakat Balangan yang berkaitan dsengan penalaran atau daya nalar masyarakat Balangan terhadap setiap penyampaian informasi maupun berita dari Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk itu, jika Bagian Humas Kabupaten Balangan ingin mengubah opini publik masyarakat Balangan dari kornponen perasaan tidak puas menjadi puas atau perasaar puas menjadi lebih puas maupun dalam rnengantisipasi opini publii< dengan perilaku yang resistensi serta sekaligus mengembangkan daya nalar masyarakat Balangan dalam beropini dapat mengacu pada pendapat A. Devito, J (2000) bahrva fungsi Humas pada prinsipnya adalah menyelenggarakan hubungan baik dengan publiknya berdasarkan konsep-konsep mutual undestanding, public siupporting, public favourable, dan good public opinion.

Dengan mengacu pada konsep tersebut untuk mendapatkan citra positif kehumasan Kabupaten Balangan, maka suksesnya pelaksallaan fungsi manajemen kehumasan Kabupaten Balangan dalam mengemas opini publik tersebut diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat Humas yang bersangkutan, yaitu diantaranya : (1) Kemarnpuan mengidentifikasi dan menaganalisis suatu opini publik atau berbagai persoalan baik yang ada di dalarn masyarakat, maupun lembaga yang dirvakilinya; (2) Kemampuan mempengaruhi pendapat atau opini publik yang dihadapinya; (3) Kernarnpuan untuk rnenjalin hubungan yang baik dan saling mempercayai antaralembaga/organisasiyang Peran Httnras Subbaglan Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demant Berdarah (H, Asmu'i, 58

'87)

79

diwakilinya dan publik sasaran atau sebaliknya. Lebih lanjutA. Devito, J menganjurkan agar efektifpenyampaian ittfonnasi sehingga rnenimbulkan opini publik yang menguntungkan Pemerintah Kabupaten Balangan mensyaratkan adanya pendekatan faktual dan aktual yang perlu pengawasan dan pemahaman penyampaian informasi yang benar dan terlandaskan kejujuran informasi. Hal tesrsebut sangat relevan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan era reformasi yang saat ini memasuki pasca otonorni daerahyang mengkedepankan transparansi dan keterbukaan. Sukatidak suka seseorang yang digerakkan untuk dapat melakukan yang terbaik baik pemberi amanah sesuai apa yang diamanahkan sangat tergantung dari bagairnana cara menyampaikan berita tersebut' Realitas di lapangan apa yang dikerjakan oleh Bagian Humas Kabupaten

Balangan untuk efektivitas atau keberhasilan dalam penyampaian berita atau informasi sekaligus untuk mengetahui opini publik berdasarkan komponen perasaan atau emosi, komponen perilaku dan komponen daya nalar telah dibahas di

atas adalah sebagai berikut : (1) Menggunakan papan inforrnasi yang telah disediakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Balangan yang ada pada setiap desa di Kabupaten Balangan; (2) Menyebarkan dokumentasi kegiatan sub bagian pemberitaan tentang hasil pembangunan daerah Kabupaten Balangan yang ditempatkan pada papan informasi yang ada di Kantor Bupati Kabupaten Balangan

yang dapat dilihat oleh masyarakat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan masalah pemberitaan; (3) Membuat Buletin Infonnasi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan selama kurun waktu satu tahun yang disebarluaskanpada saat perayaan hari jadi Kabupaten Balangan; (4) Membuat selebaran yang berisi infonnasi tentang kegiatan pembangunan atau hal atau peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Balangan kernudian disebarluaskan kepada masing'masing Kepala Desa yang ada di Kabupaten

Balangan yang selanjutnya akan diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat; (5) Menyampaikan infomrasilberita kegiatan Pemerintah Kabupaten Balangan kepada salah satu media cetak yang ada di Provinsi (Spirit Kal.Sel) yang

kemudian disebarluaskan di 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan; (6) Melakukan kegiatan/liputan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yang kemudian hasil kegiatan tersebut didokumentasikan sebagai arsip Pemerintah Kabupaten Balangatt. Meskipun sebagai staf kehumasan Kabupaten Balangan dikatakan bahwa

penyampaian informasi atau berita tarnpaknya sederhana, tetapi menurut Beckhard R (19S9) prosesnya tidak sampai disitu saja tetapi untuk rnengevaluasi efektivitas penyampaian informasi atau berita dapat diukur dariopinipublik. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembantgunan Volunte

80

t5

No.

t Juni

201I

Artinya kendala-kendala penyampaian inforrnasi atau berita berkorelasi dengan opini publik yang dapat merugikan kebijakan, keputusan ataupun program kerja yang telah atau akan dikerjakan pernerintah. Situasi dan kondisi seperti ini juga t.rura di Kabupaten Balangan. Untuk itu Bagian Humas Kabupaten Balangan harus mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi atau berita, sebagai berikut (1) Perbedaan latar belakan$, setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi, dan memang setiap orang berbeda berkaitan dengan perbedaan itu merupakan tanggung jawab pemberi berita untuk mengenal perbedaan tersebut dan menyesuaikan isi berita yang hendak disampaikan dengan kondisi penerima berita secara tepat. Perbedaan yang rpungkin dapat menimbulkan kesalahan dalam penyampaian berita antara lain : a. Perbedaan persepsi, b. Perbedaan pengalaman dan latar belakang, c. Sikap praduga. (2) Faktor Bahas4 bahasa yang digunakan seseorang maupun bahasa tubuh ikut berpengaruh dalarn proses penyampaian berita : a. Perbedaan artikata, b. Penggunaan istilah atau bahasa tertentu. (3) Sikap pada waktu penyampaian berita, bahkan sering menjadi faktor utama. Sikap-sikap seseorang yang dapat rnenjadi kendala dalam penyampaian kendala antara lain : a. Mendengar hanya apa yang ingin kita dengar, b. Mengadakan penilaian terhadap pembicara, c. Sibuk mempersiapkan jawaban, d. Bukan pendengar yang baik, e. Pengaruh faktor enrosi, f. Kurang percaya diri, g. Gayalcara bicara dan nada suara. (4) Faktor Lingkungan, lingkungan dan kondisi tempat kita dalam menyampaikan berita juga ikut menentukan proses maupun hasil penyampaian berita tersebut, hal-hal yang berpengaruh antaralain : a. Faktortempat, b. Faktor situasi/waktru. (5) Sarana dan Prasarana. Masih minimnya sarana dan prasarana yang ada membuat Humas Sub Bagian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Balangan kesulitan dalatl rnenyampaikan informasi kedaerah terpenciUpelosok yang ada di daerah Kabupaten Balangan.

Dari tiga komponen yang melandasi opini publik tersebut di atas, masyarakat Kabupaten Balangan yakin dan optimis bahwa pembangunan dikawasan Balangan nantinya akan semakin bertambah maju. Semua warga dan masyarakat Balangan akan turut serta dan berupaya bersama aparat Pemerintah Daerah Balangan untuk membangun daerah yang mereka cintai, selringga pembangunan di daerah Balangal tidak jauh ketinggalan dibandingkan dengan pembangunan di daerah lainnya. Masyarakat Balangan ingin Kabupaten Balangan sama seperti ibukota Kabupaten lainnya, dengan lampu hias disepanjang ruas jalan

utama sehingga pada malam hari Kota Paringin ibukota Kabupaten Balangan akan kelihatan semarakjuga terlihat indah. Lebih lanjut hasil penelusuran Peneliti di lapangan tentang pemberitaan masalah pembangunan di Kabupaten Balangan, mereka berpendapat bahwa pembangunan di Kabupaten Balangan berjalan baik dan lancarapalagidengan Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdaralt (H. Asmu'i, 58 - 87)

8l

,

dibangunnya kantor-kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang baik dan lebih maksimal terhadap masyarakat dalam menjalankan roda pemerinatahan, Pemerintahan Daeiah Kabupaten Balangan juga membuka akses jalan dari desa menuju kota yang akan berdampak pada peningkatan sektor ekonomi masyarakat.

Namun, dibalik

itu opini publik juga

berkembang agar Humas

Pemerintahan Kabupaten Balangan khususnya pada Sub Bagian Pemberitaan agar

dalam menyampaikan atau menyebarluaskan berita atau informasi lebih menekankan pada masalah yang berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan,

dan transportasi yang erat kaitannya dengan hasil-hasil pembangunan dan pembinaan kernasyarakatan di Kabupaten Balangan. Opini publik lain dari masyarakat Balangan terhadap Pemerintahan Kabupaten Balangan Sub Bagian Pemberitaan agar lebih sering melakukan peninjauan langsung atau turun kelapangan dalam menyampaikan informasi terutama daerah terpencil yang sulit dicapai agar mereka dapat mengetahui informasi tentang pembangunan dan habar banua,

3.

Penyebaran InformasiKesehatan (Kasus KLBDBD) Tugas dan fungsi penyebaran informasi atau berita dalam kasus KLB DBD termasuk kategori tugas atau kegiatan khusus (special events) dalam kehumasan. Menyimak hasil temuan lapang dalam penelitian, nampaknya disatu siii berhasil menarik perhatian media pers dan publik Balangan terhadap produk informasi atau berita yang disampaikan dalam tugas kekhususan tersebut. Di lain hal, tugas atau

kegiatan yang diperintahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan No. 443.42l77lDinkes & I
82

20 I

I

/;

I l

I

standar, aturan, dan prosudur dalam mengkomunikasikan kegiatan khusus tersebut secara rasional dan relevan. Untuk itu, agar pelayanan informasi publik bagian Humas Kabupaten Balangan optimal dalam konteks kasus KLB DBD yang terjadi, maka sumberdayamanusianya dibagian kehumasan ini harus terlebih mempunypi

pengetahuan tentang DBD dan selanjutnya adalah kemampuan mendesain informasi yang mudah dimengerti publik serta kemampuan menentukan media informasi yangtepat. Selama ini Humas Pemerintah Kabupaten Balangan pada Subbidang Pemberitaan dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan penyampaian dan penyebarluasan berita atau informasi yakni dengan membuat papan informasi yang ditempatkan pada setiap desa yang ada di Kabupaten Balangan, sedangkan untuk menyebarkan dokumentasi kegiatan Subbagian Femberitaan tentang hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yang diletakkan pada papan informasi yang ada di Kantor Bupati Kabupaten Balangan yang dapat dilihat oleh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan dengan pemberitaan tersebut.

Membuat Buletin Informasi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan selama kurun waktu satu tahun yang disebarluaskan pada saat perayaan hari jadi Kabupaten Balangan, membuat selebaran yang berisi informasi tentang kegiatan pembangunan atau peristiwa penting kepada masingmasing Kepala Desa yang ada di Kabupaten Balangan yang selanjutnya akan diinformasikan atau disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, menjalin kerjasama dengan media cetak yang ada di provinsi (Spirit Kal-Sel) guna menyampaikan atau memberitakan kegiatan dan hasil-hasil pernbangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Terakhir adalah melakukan kegiatan peliputan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balarigan yang kemudian haiil liputan tersebut didokumentasikan sebagai arsip Pemerintah Kabupaten Balangan. Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan kegiatan pelayanan informasi kasus DBD ini dilaksanakan oleh Bagian Humas Kabupaten Balangan sebagaimana kegiatan rutinnya tersebut, padahal seharusnya perlakuan pel ayanan informasinya berbeda karena dalam konsep kehumasan merupakan kegiatan khusus (special event) sepertitelah dijelaskan di atas, dimulai penyusunan jadwal secara khusus, persiapan, pelaksanaan atau kegiatan dari tema special event itu

sendiri (PPSN) dan dukungan dana, fasilitas, personil yang kemudian mengevaluasinya.

Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Deman Berdaralt (H. Asmu'i, 58 -

87)

83

Lebih jauh ditelaah dari kegiatan rutin kehumasan di Kabupaten Balangan dapat dikatakan ideal atau belum optimal, disebabkan adanya gap antara konsetual

Hal ini dengan mengacu konsep humas pemerintah bahwa humas dalam instansi pemerintahan merupakan suatu alat atau kehumasan dan operasionalisasinya.

saluran (The PR as Tools or Chanel of Government Publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran infomasi mengenai publikasi pembangunan suatu daerahlnegara melalui kerjasarna dengan pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya. Mengutip Cutlip, Center dan Broom, 1994 (dalam buku Ruslan R, 2003) dikemukakan bahwa ada dua dasar pertimbangan pentingnya status Humas Pemerintahan, Pertama : sebuah pemerintah yang demokratis harus dapat rnenjelaskan dan melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada para warga negara (publiknya). Kedua : tata kelola pemerintahan yang sehat dan atau efektif membutuhkan partisipasi dan dukungan yang aktif dari anggota masyarakat. Sebagai tambahan pembahasan pelayanan informasi oleh bagian humas Kabupaten Balangan berdasarkan hasil temuan lapang tentang tanggapan publik terhadap sarana kesehatan bagi rnasyarakat di Kabupaten Balangan cukup memadai dalam konteks sebagai Kabupaten yang masih muda hasil pemekaran, namun para tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Balangan berharap dengan sangat dan masih perlu penambahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat tentang pentingnya arti kesehatan bagi masyarakat Balangan, Adapun penelitian dan atau analisis tanggapan publik tersebut sebagian besar didasarkan pada keadaan sarana dan prasaranayang dimiliki Pemerintah Kabupaten Balangan saat

ini yaitu : (1) Rumah Sakit tidak

ada, (2) Puskesmas 9 buah, (3) Puskesmas Pembantu 27 buah,(4) Polindes 1 1 buah, (5) Rumah Bidann l2B buah, (6) Dokter

10 buah, (7) Dokter Gigi 2 orang, (8) Dokter Spesialis tidak ada, (9) Perawat 1 80 orang, dan ( I 0) Dukun Bayi/Beranak Terlatih I 07 orang.

Urnum

Secara konten pelayanan informasi oleh bagian humas Kabupaten Balangan sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Balangan dilakukan berdasarkan informasi informasi tentang tindakan preventif ( pencegahan), promitif ( penyuluhan) dan kuratif (pengobatan) terhadap penderita DBD. Salah satu tindakan preventif adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk aedes aegypty pembawa virus demam berdarah dilingkungan rumah penduduk dan tempat-tempat potensial lainnya seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah dengan melakukan gerakan 3 plus menguras, menutup, mengubur ditambah dengan tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk. Namun, penyebaran informasi ini tidak diikuti langkah selanjutnya untuk mengukur penilaian atau pengetahuan publik( public awareness) di Kabupaten Balangan.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume l5 No. I Juni 2011

84

Dengan mengacu rnodel Grid Analisis Citra (tanggapan publik) Philip Kotler (2000) dikaitkan dengan temuan lapang "citra" penanggulangan dan pencegahan masih belum posisi ideal dalam arti penyebaran informasi kasus KLB DBD belum menyentuh masyarakat Balangan yang rnenjadi sasaran (penderita

DBD). Meskupin demikian, tanggapan atau "citra" informasi

penyebaran

informasi atau berita kasus KLB DBD cukup positif dan diketahui oleh publik. Hal ini, pengaruh kendala atau keterbatasan sarana prasarana dan jumlah petugas lapang bagian Humas sub bagian pemberitaan. Selain itu, sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Balangan oleh karena itu perlu prediksikebutuhan sarana dan prasarana kesehatan didasarkan pada optimalisasi pelayanan untuk skala pelayanan Kabupaten.

Sehingga dalam prediksi sarana prasarana kesehatan terdapiit fasilitas ditingkat ibukota Kabupaten Balangan yaitu untuk fasilitas Rumah Sakit, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada pihak swasta yang akan membangun fasilitas tersebut tidak diwilayah Ibukota Kabupaten. Jika boleh dikatakan berdasar hasil temuan lapang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok kehumasan terutama dalam kasus KLB DBD diKabupaten Balangan diperlukan koordinasi yang intensif dengan SKPD yaitu Dinas Kesehatan, sehingga keterbatasan atau kendala yang dihadapi dapat diminirnalisir kedua Instansi atau SKPD yang terkait. Asumsi yang dipergunakan dalam prediksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Balangan berdasarkan draf Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Balangan, yaitu menggunakan asumsi untuk kebutuhan Rumah Sakit meliputi pelayanan skala Kabupaten, Rumah Sakit bersalin rneliputi 10.000 penduduk pendukung (proyeksi pada tahun 2015 sebanyak l1 tempat), puskesmas dengan 30.000 penduduk pendukung (proyeksi pada tahun 2015 sebanyak 14 tempat) serta ketersediaan fasilitas apotik dengan standar pelayanan 20.000 penduduk pendukung (proyeksi pada tahun 2015 sebanyak 8 tempat), sedangkan untuk kebutuhan tempat praktek Dokter dapat menyatu dengan lokasi perumahan (proyeksi pada tahun 2015 sebanyak 2l tempat).

Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

g5

PENUTUP

A. Kesimpulan Perbedaan peran humas antara fungsi dan tugas pokok dalarn instansipemerintah

dengan nonpemerintah adalah tidak adanya unsur komersial dalam arti humas Pemerintah lebih menekankan public seruice. l. Humas Pemerintah Kabupaten Balangan lebih mudah menyarnpaikan informasinya mengenai kebijakan dan aktivitas baik tugas dan kewajiballnya tetapi sebagian opini publik menyatakan belum optimal dalam mengamati dan menyerap keinginan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak terformulasinya secara formal kegiatan kehumasan dalam memberi informasi untuk menanggapi apa sebaiknya yang dilakukan oleh instansi/SKPD Pernerintah Kabupaten Balangan seperti dikehendaki oleh masyarakat. Belum optimalnyaterjadi liubungan antara publik dan aparat pemerintah. Cukup intensnya memberikan penerangan dan informasi tentang apa telah

diupayakan oleh Badan/Instansi ataupun SKPD Pemerintah Kabupatewn

2. 3.

Balangan meski disatr"r sisi penyebarannya sangatterbatas. Kemampuan melakukan kornunikasi timbal balik antara masyarakat dalarn Llpaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan sasaran instansi lembaga atau SKPD yang diwakilinya belum optimal. Tugas khusus oleli subbagian humas Pemerintah dalam menyampaikan dan rnenyebarluaskan infonrtasi tentang kasus demam berdarah di Kabupaten

Baiangan cukup efektif, tetapi bagi masyarakat teftentu kurang efektif dikarenakan keterbatasan sarana prasarana serta profesionalitas kehumasan.

B. Saran Disarankan kepada Humas Subbagian Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menambah sarana dan prasarana transportasi, alat komunikasi dan teknologi komunikasi, dan perlu dilakukan pelatihan komunikasi secara tirnbal balik dalam pelayanan informasi, serta hendaknya rnelakukan evaluasi secara berkala tentang opini publik di Kabupaten Balangan.

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pentbangunan Vohtnte l5 No. 1 Juni

86

20ll

rssNNo.

1410-8283

DAFTAR PUSTAKA As'ad. Moh, 1982. Psikologi Industri. Seri SumberDayaManusia, Liberty Jo gyakarta. Hasibuan Frans, 2000. Motivasi dalam Organisasi, Tarsito, Bandung.

Indrawijaya, 1983. Peranan Motivasi KerjaPegawai. Balai Pustak a.lakarta. JosephA. Devito, 1999. KomunikasiAntarMasyarakat. ProfessionalBooks, Jakarta.

Moleong, Lexy J,2001. MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung, PT. Rernaja Rosdakarya.

Miles, MatthewB & Hubennan,AMitchael, 1984. QualitatifdataAnaliysis,Newburry Park l-ondon : Sage Publication, Inc. Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naluralistik Kualitatif, Bandung. Tarsito. Sondang P. S iagi an. I 973 . Dasar-dasar Kepemimpinan Organisasi, Liberty Jogyakarta.

Sukmadinata,

197

1

985. Dasar-dasar Organisasi, Gadjah Mada Press, Jogyakarta.

I

989. Peranan Staf Dalam Manajemen. Jakarta, PT Inti Idayu Press.

4.Motivasi Kerja Karyawan, Balai Pustaka. Jakarta.

Syamsi, 1986. Mendayagunakan Peranan Motivasi dalarn Organisasi, Pustaka bumi. Jakarta. Stephen Robbins,2006. Perilaku Organisasi, edisi kesepuluh. PT. Indeks, Kelompok

Cramedia, Jakarta. Richard Beckhard,

1

995. Public Relations of Development, strategic and models, PT.

Grafindo, Kelompok Gramedia. Rosady Ruslan, 2003. Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

William N. Dunn,2000. Public PolicyAnalysis : An Introduction , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peran Humas Subbagian Pemberitaan Kabupaten Balangan tentang Kasus Demam Berdarah (H. Asmu'i, 58 - 87)

87