PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN APBD KOTA MEDAN T.A BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2004

PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN APBD KOTA MEDAN T.A. 2011 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2004 Oleh : Elfa Sahrani Yusna Melianti ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD Kota Medan dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Medan yang berjumlah 50 orang. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Medan yaitu 50 orang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, penyebaran angket dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus Tabel Frekuensi. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011 yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan yaitu DPRD Kota Medan melakukan pengawasan terhadap APBD Kota Medan di Pemko Medan yang dilakukan dalam rapat komisi-komisi secara rutin. DPRD Kota Medan juga melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kemudian anggota DPRD melakukan reses ke daerahdaerah pemilihannya untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya pada APBD. Masalah mengatasi kemiskinan menjadi pembahasan utama dan sebagai anggarannya di utamakan di bidang pendidikan, permodalan, infrastruktur dan kesehatan. Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, peran yang telah DPRD Kota Medan lakukan adalah dengan mensahkan Perda Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu Perda Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan menganggarkan bantuan permodalan melalui Bank Sumut. DPRD Kota Medan juga mendorong Pemerintah Kota Medan untuk menarik para investor baik Nasional maupun Internasional guna menanamkan investasinya di Kota Medan, agar terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Medan. DPRD Kota Medan terus berupaya untuk memfungsikan dan membangun Sarana Rumah Susun Milik Pribadi (Rusunami). DPRD Kota Medan terus mendorong Pemko Medan agar dapat membuat asuransi kesehatan bagi masyarakat Kota Medan secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut. Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, DPRD Kota Medan juga mengalami beberapa faktor hambatan yang salah satunya yaitu 

Elfa Sahrani adalah Mahasiswa Jurusan PP-Kn FIS Universitas Negeri Medan Dra. Yusna Melianti, M.H adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn FIS Universitas Negeri Medan



Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

53

kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan terkait dengan program pembangunan yang di buat Pemko Medan yang sering disalahgunakan oleh masyarakat Kota Medan. Dengan cara merusak asset-asset yang ada di Kota Medan, dan masih banyak oknum aparatur-aparatur pemerintahan di daerah Kota Medan yang melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kata Kunci: Peran, DPRD, UU No. 32 Tahun 2004 A. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan di daerah dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki fungsi Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 46 ayat 1, dikatakan bahwa: Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan; b. komisi; c. panitia musyawarah; d. panitia anggaran; e. badan kehormatan; dan f. alat kelengkapan lain yang diperlukan. DPRD Provinsi ataupun Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Pelaksanaan hak rakyat ini dilakukan lewat pemilihan umum yang diselenggarakan pada periode tertentu. DPRD mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara negara. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan Kepala Daerah.


54

Pengikutsertaan rakyat untuk bertanggungjawab di dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melaksanakan fungsi Peraturan Daerah dan tugas pengawasan serta pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Penyertaan rakyat didalam Pemerintah Daerah melalui wakil-wakilnya adalah sejalan dengan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Ciri demokratis lembaga perwakilan adalah kemampuan mereka untuk menangkap simpul dari berbagai gerakan-gerakan partisipatif dan kritis masyarakat. Oleh sebab itu, selama proses pembahasan produk Peraturan Daerah atau sebelum sebuah produk Peraturan Daerah disahkan, para wakil harus membuka akses informasi kepada publik. Dengan demikian akan terhindar ruang bagi warga untuk menciptakan sumber daya politik alternatif yang bisa dimobilisasi saat mereka merasa yakin bahwa para wakil telah melanggar aspirasi mereka. Dalam konteks Peraturan Daerah, DPRD berkesempatan untuk membuka ruang komunikasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tanggapan kritis yang diberikan oleh para konstituen akan memperkaya alternatif-alternatif putusan yang dibuat sehingga bagi publik keputusan itu merupakan artikulasi dari kepentingan mereka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut yaitu agar dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan semangat rakyat yang diwakilinya. DPRD merupakan tempat masyarakat untuk menumpahkan harapan dan mimpimimpinya secara langsung atau tidak langsung kepada wakilnya. Sehingga di dalam menjalankan pemerintahan anggota DPRD mempunyai suatu hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas. DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka yang menjadi titik perhatian dan pembahasan penelitian ini adalah menyangkut

peran anggota DPRD Kota Medan dalam pengawasan terhadap

penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011. Dengan dasar pemikiran ini maka pihak anggota DPRD Kota Medan merupakan pihak terdepan yang berperan di dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011, hal ini disebabkan Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

55

karena pihak anggota DPRD Kota Medan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang berfungsi untuk penyambung aspirasi masyarakat Kota Medan. DPRD Kota Medan berperan dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011 yaitu pengawasan DPRD Kota Medan terhadap penggunaan APBD Kota Medan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan yang dapat dilihat dari penggunaan APBD untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan infrastruktur. Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Peran DPRD Kota Medan Dalam Pengawasan APBD Kota Medan T.A. 2011 Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. B. METODE PENELITIAN Penelitian ini di lokasi Kantor DPRD Kota Medan, dimana anggota DPRD Kota Medan beraktivitas sehari-harinya tepat di Jalan. Kapt. Maulana Lubis No. 1 Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kota Medan yang berjumlah 50 orang. jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu peran DPRD Kota Medan dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpensi istilah dalam judul penelitian ini, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah bahwa Peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011. C.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati mengamati langsung ke lokasi

penelitian untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga nantinya dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Angket digunakan

untuk memperoleh informasi dengan bantuan faktor berupa daftar

pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden terpilih. Berisikan pertanyaan dan telah diberikan alternatif jawaban terhadap item (soal) yang dipertanyakan. Wawancara yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait ( bersangkutan ) yang dianggap mampu memberikan informasi Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

56

yang tepat dibutuhkan tentang objek yang akan diteliti untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari angket. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis, melakukan perhitungan persentase dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek yang diteliti. Dengan menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan data deskriptif kualitatif. Untuk mencari persentase dari jawaban responden, penulis menggunakan rumus Tabel Frekuensi: P

f x 100% N

Keterangan: P

= Persentase Jawaban

f

= Jumlah Jawaban Responden

N

= Jumlah Responden Analisis data dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai

berikut: a.

Analisis data tentang jabatan sebagai anggota DPRD

b.

Analisis data tentang pengawasan penggunaan APBD

c.

Analisis data tentang kinerja DPRD dalam pembuatan kebijakan Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan dipersentase. Untuk lebih jelasnya pengolahan data dari setiap pertanyaan mempunyai masing - masing satu tabel yakni sebagai berikut : 1.

Perasaan Senang Ketika Menjadi Anggota DPRD Di Kota Medan Dari analisis angket poin ini menunjukkan bahwa para anggota DPRD di Kota

Medan merasa senang ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan sebanyak 43 orang (86%), hal ini dikarenakan para anggota DPRD suka bekerja di bidang politik dan mereka juga merasa senang dihargai ataupun dihormati di kalangan masyarakat. Sedangkan yang menjawab biasa saja sebanyak 7 orang (14%), hal ini dikarenakan para anggota DPRD kurang merasa bangga akan jabatan yang dimilikinya, dan yang menjawab tidak (0%). Sebagian besar responden merasa senang ketika menjadi anggota DPRD di Kota Medan, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 43 orang (86%). Hal ini Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

57

dikarenakan para anggota DPRD suka bekerja di bidang politik dan mereka juga merasa senang dihargai ataupun dihormati di kalangan masyarakat. 2.

Alasan Menjadi Anggota DPRD Di Kota Medan Responden

yang menjawab alasan menjadi anggota DPRD adalah untuk

menyampaikan aspirasi masyarakat sebanyak 47 orang (94%), hal ini dikarenakan menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan tugas dan peran dari anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan anggota DPRD terpilih tidak hanya mementingkan partainya tetapi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sedangkan yang menjawab mempunyai kedudukan tidak ada (0%). Dan yang menjawab berperan dalam pemerintahan sebanyak 3 orang (6%), hal ini dikarenakan lembaga DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang ada di dalam Pemerintahan Daerah. Hampir seluruh responden mempunyai alasan menjadi anggota DPRD di Kota Medan adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Kota Medan, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden menjawab option (a) yaitu sebanyak 47 orang (94%). Hal ini dikarenakan menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan tugas dan peran dari anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan anggota DPRD terpilih tidak hanya mementingkan partainya tetapi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat 3.

Kehadiran Dalam Rapat Pembentukan Perda Responden menjawab sering menghadiri rapat pembentukan perda sebanyak 41

orang (82%). Hal ini berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 mengenai tugas dan wewenang anggota DPRD terutama DPRD Kota Medan. Sedangkan yang menjawab sesekali sebanyak 9 orang (18%), hal ini dikarenakan anggota DPRD ada kalanya mereka menghadiri kegiatan dari forum eksternal. Dan yang menjawab tidak pernah (0%). Sebagian besar responden adalah termasuk rajin dalam menghadiri rapat pembentukan Perda, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 41 orang (82%). Hal ini dikarenakan menghadiri rapat pembentukan Perda merupakan tugas dan wewenang DPRD yang berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 mengenai tugas dan wewenang anggota DPRD terutama DPRD Kota Medan. 4.

Membahas Rancangan Tentang APBD Bersama Dengan Kepala Daerah


58

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 40 orang (80%) responden menyatakan anggota DPRD selalu membahas rancangan tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 mengenai tugas dan wewenang anggota DPRD terutama DPRD Kota Medan. Kemudian sebanyak 10 orang (20%) menjawab hanya sesekali membahas rancangan tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, hal ini dikarenakan posisinya sebagai anggota dalam badan anggaran, karena pembahasan rancangan tentang APBD bersama Kepala Daerah merupakan kajian dari kelompok badan anggaran pada DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan yang menjawab tidak pernah (0%). Sebagian besar anggota DPRD selalu membahas rancangan tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 40 orang (80%). Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 mengenai tugas dan wewenang anggota DPRD terutama DPRD Kota Medan. 5.

Pengawasan Terhadap Penggunaan APBD Dari data yang diperoleh menunjukkan sebanyak 50 orang (100%) responden

menyatakan mereka selalu mengawasi penggunaan APBD Kota Medan, hal ini dikarenakan DPRD Kota Medan berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan intruksi Wali Kota Medan. Pengawasan APBD Kota Medan di Pemerintah Kota Medan dilakukan dalam rapat – rapat komisi secara rutin. Kunjungan lapangan juga dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. DPRD melakukan reses untuk menampung aspirasi dan memperjuangkannya pada APBD. Masalah pengentasan kemiskinan menjadi pembahasan utama sebagai anggarannya diutamakan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan permodalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2011 oleh Bapak Ikrimah Hamidy, ST. M.Si mengenai peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A 2011 yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan. DPRD melakukan peran dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut, sehingga penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Medan Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

59

terutama untuk pelayanan publik Kota Medan. Kemudian yang menjawab sesekali (0%). Dan yang menjawab tidak pernah mengawasi tidak ada (0%). Seluruh anggota DPRD melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan APBD, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 50 orang (100%). Hal ini dikarenakan DPRD Kota Medan berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan yang dijalankan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan intruksi Wali Kota Medan. Pengawasan APBD Kota Medan di Pemerintah Kota Medan dilakukan dalam rapat – rapat komisi secara rutin. Kunjungan lapangan juga dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. DPRD melakukan reses untuk menampung aspirasi dan memperjuangkannya

pada

APBD.

Masalah

pengentasan kemiskinan menjadi

pembahasan utama sebagai anggarannya diutamakan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan permodalan. Dan disini DPRD melakukan peran dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut, sehingga penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Medan terutama untuk pelayanan publik Kota Medan. 6.

Pengawasan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, Peraturan Kepala Daerah, dan PERDA Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 50 orang (100%)

responden menyatakan mereka selalu mengawasi peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah dan Perda. Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, dan Perda harus dilakukan seluruh anggota dewan yang duduk di DPRD Kota Medan karena berkaitan dengan sistem penegakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan, yang diterapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan itu dapat dilakukan melalui masing-masing komisi terkait, karena setiap komisi membidangi bidang kerjanya masing-masing. Kemudian yang menjawab sesekali (0%) dan yang menjawab tidak pernah tidak ada (0%). Seluruh anggota DPRD melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah dan Perda, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 50 orang (100%). Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

60

7.

Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Dan Kerja Sama Internasional Di Daerah Sebanyak 32 orang (64%) responden menyatakan mereka selalu mengawasi

kebijakan Pemerintahan Daerah dan kerja sama Internasional

di daerah. Hal ini

merupakan salah satu fungsi dan tugas dari DPRD karena DPRD memiliki hak untuk melakukan hak Interpelasi kepada Pemerintah Daerah apabila kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah tersebut tidak menguntungkan dan merugikan bagi masyarakat di daerah tersebut, terlebih apabila dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik di daerah tersebut. Dan kerjasama Internasional merupakan sebuah program yang seharusnya di jalankan oleh Pemerintah Daerah guna menjalin kerjasama yang baik dan menumbuhkan semangat investasi dari dunia Internasional dan hal ini disebut juga dengan Program Kota Bersaudara. Kemudian yang menjawab sesekali sebanyak 16 orang (32%), hal ini dikarenakan dengan tidak ikutnya anggota dewan tersebut dalam kelompok pembahasan mengenai kebijakan Pemerintahan Daerah dan kerjasama Internasional di daerah. Dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 2 orang (4%), hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan dari anggota dewan tersebut yang seharusnya ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari anggota dewan tersebut. Sebagian besar responden selalu mengawasi kebijakan pemerintahan daerah dan kerjasama Internasional di daerah, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 32 orang (64%). 8.

Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kota Medan Oleh Anggota DPRD Tentang Kesejahteraan Masyarakat Di Depan Forum Rapat Sebanyak 35 orang (70 %) responden menyatakan mereka selalu menyalurkan

aspirasi masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat di depan forum rapat. Hal ini harus lebih optimal dilakukan sehingga hak-hak masyarakat Kota Medan yang terkait dengan kesejahteraan dapat lebih dirasakan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan akan gizi bagi masyarakat Kota Medan. Kemudian yang menyatakan sesekali sebanyak 13 orang (26%), hal ini dapat terjadi dikarenakan daerah asal pemilihan anggota Dewan tersebut kurang memiliki permasalahan kesejahteraan yang begitu kompleks terjadi sebagaimana dengan daerahdaerah pemilihan yang lainnya, yang dikarenakan kondisi kesejahteraan yang ada di Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

61

Kota Medan tidak memiliki variabel yang sama dengan Kota lain. Hal ini dikarenakan ada daerah-daerah tertentu yang belum teratasi masalah kesejahteraan yang dihadapi daerah tersebut. Sedangkan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 2 orang (4%), hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan dari anggota Dewan tersebut. Dan hal ini tidak seharusnya terjadi karena permasalahan kesejahteraan di Kota Medan belum teratasi secara keseluruhan di masing-masing daerah pemilihannya, oleh sebab itu seharusnya anggota Dewan tersebut harus lebih proaktif dalam melihat kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Sebagian besar responden selalu menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Medan tentang kesejahteraan masyarakat di depan forum rapat, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 35 orang (70%). 9.

Anggota DPRD Sering Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Medan Ke Dalam Rapat Sebanyak 26 orang (52%) responden menyatakan setiap rapat anggota DPRD

selalu menyalurkan aspirasi masyarakat. Terkait dengan penyaluran aspirasi masyarakat Kota Medan oleh anggota DPRD Kota Medan ini merupakan kewajiban dari anggota Dewan dalam menampung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di setiap daerahdaerah pemilihannya. Kegiatan reses tersebut guna menyaring aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Wali Kota Medan dalam rapat-rapat Paripurna. Penyampaian laporan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD pada setiap daerah pemilihannya dan selanjutnya agar Wali Kota dapat menindak lanjuti dan merumuskannya kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintahan Daerah tersebut. Sedangkan yang menyatakan sesekali sebanyak 24 orang (48%), hal ini seharusnya seluruh anggota Dewan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam menyerap atau menampung aspirasi masyarakat di daerah Kota pemilihannya guna adanya pemerataan pembangunan di daerah Kota Medan. Kemudian yang menyatakan tidak pernah (0%). Dengan demikian berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian responden mengatakan bahwa para anggota DPRD sering menyalurkan aspirasi Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

62

masyarakat di dalam rapat, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 26 orang (52%). 10. Peran Anggota DPRD Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Medan Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 32 orang (64%) responden menyatakan mereka telah berperan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, peran yang dilakukan oleh DPRD yaitu salah satunya dengan mensahkan Perda Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu Perda Nomor.13 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan usaha-usaha mikro masyarakat dapat berjalan dengan lancar guna membangkitkan perekonomian masyarakat di Kota Medan. Selain itu DPRD Kota Medan terus mendorong Pemerintah Kota Medan untuk menarik para investor baik Nasional maupun Internasional guna menanamkan investasinya di Kota Medan agar terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Medan. Sedangkan yang menyatakan belum sebanyak 18 orang (36%), dalam hal ini seharusnya setiap anggota DPRD harus berperan mendorong Pemerintah Kota Medan guna mengatasi kemiskinan di Kota Medan sehingga seluruh lapisan masyarakat Kota Medan dapat terhindar dari dampak kemiskinan, oleh karena itu di tuntut bagi setiap anggota DPRD untuk berupaya berfikir dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi kemiskinan dari Kota Medan secara berkelanjutan. Kemudian yang tidak pernah tidak ada (0%). Sebagian besar anggota DPRD telah berperan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 32 orang (64%). Peran tersebut salah satunya yaitu dengan mensahkan Perda Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu Perda Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga kegiatan-kegiatan usaha mikro masyarakat dapat berjalan dengan lancar guna membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Medan. 11. Seringnya Peranan Yang Dilakukan Anggota DPRD Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Medan Sebagian besar responden sering melakukan peranan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 28 orang (56%).

Hal ini

merupakan sebuah cita-cita dan harapan baik Pemerintah Kota Medan maupun DPRD Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

63

Kota Medan, yang dapat dilihat dengan adanya beberapa pembangunan sarana prasarana untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan, sebagai contoh dengan dibuatnya program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berfungsi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Medan. 12. Bidang Peranan Yang Telah Dilakukan Anggota DPRD Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Medan Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang (50%) responden menyatakan telah mengatasi kemiskinan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, dapat di lihat dari program yang dilakukan DPRD Kota Medan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dalam bidang pendidikan, sebagai contoh salah satunya adalah dengan adanya penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di Kota Medan. Sedangkan 16 orang (32%) responden menyatakan mengatasi kemiskinan dalam bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan sangat erat kaitannya dengan sebab akibat timbulnya kemiskinan di Kota Medan, dapat dilihat dari program DPRD Kota Medan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dalam bidang kesehatan, sebagai contoh salah satunya adalah dengan di buatnya asuransi kesehatan bagi masyarakat Kota Medan secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut. Kemudian sebanyak 9 orang (18%) responden menyatakan telah mengatasi kemiskinan dalam bidang pekerjaan umum. Di dalam bidang pekerjaan umum dapat dilihat salah satu contoh dari program DPRD Kota Medan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan yaitu dengan adanya perbaikan sistem drainase serta adanya perbaikan jalan-jalan di sejumlah daerah di Kota Medan. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden mengatasi kemiskinan di Kota Medan yaitu dalam bidang pendidikan, yang dapat dibuktikan berdasarkan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) sebanyak 25 orang (50%). Hal ini dikarenakan pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, dapat di lihat dari program yang dilakukan DPRD Kota Medan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan


64

dalam bidang pendidikan sebagai contoh salah satunya adalah dengan adanya penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di Kota Medan. 13. Perlu Dirumuskan Kebijakan Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Medan Sebanyak 49 orang (98%) responden menyatakan perlu dirumuskan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Hal ini merupakan sebuah langkah yang harus menjadi tujuan utama bagi DPRD Kota Medan sebagai Lembaga Perwakilan masyarakat Kota Medan, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu DPRD Kota Medan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan program-program kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan dengan upaya menciptakan lapangan kerja, dengan cara mengundang para investor dari luar baik Nasional maupun Internasional. Kemudian DPRD Kota Medan bersama-sama dengan Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Medan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat Kota Medan pada umumnya, seperti sistem pemungutan liar yang sering terjadi di beberapa wilayah Kota Medan. Sedangkan yang menjawab kurang perlu sebanyak 1 orang (2%), hal ini menunjukkan bahwa kurang perdulinya anggota dewan tersebut terhadap kondisi masyarakat yang ada di Kota Medan, hal ini seharusnya tidak terjadi karena anggota DPRD merupakan perwakilan rakyat yang seharusnya melindungi rakyatnya. Kemudian yang menyatakan tidak perlu tidak ada (0%). Dengan demikian berdasarkan table diatas, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh responden menyatakan perlu merumuskan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di kota Medan, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 49 orang (98%). Kemudian DPRD Kota Medan bersama-sama dengan Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Medan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat Kota Medan pada umumnya, seperti sistem pemungutan liar yang sering terjadi di beberapa wilayah Kota Medan.


65

14. Kebijakan Yang Dibuat Anggota DPRD Harus Berpihak Kepada Masyarakat Di Kota Medan Sebanyak 47 orang (94%) responden menyatakan kebijakan yang dirumuskan anggota DPRD haruslah berpihak kepada masyarakat Kota Medan, hal ini dikarenakan memiliki pengaruh yang positif bagi kemajuan masyarakat di Kota Medan oleh karena setiap kebijakan yang di buat harus memiliki faktor latar belakang setiap masyarakat yang ada di Kota Medan. Sedangkan yang menyatakan sesekali adalah sebanyak 3 orang (6%), ini menunjukkan bahwa anggota dewan tersebut tidak memahami dari mana mereka berasal dan apa fungsi mereka dipilih oleh masyarakat di daerah pemilihannya untuk duduk di DPRD Kota Medan. Kemudian yang menyatakan tidak perlu tidak ada (0%). Hampir seluruh responden merasa bahwa kebijakan yang dirumuskan haruslah berpihak kepada masyarakat Kota Medan, yang dapat dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 47 orang (94%). Hal ini dikarenakan memiliki pengaruh yang positif bagi kemajuan masyarakat di Kota Medan oleh karena setiap kebijakan yang di buat harus memiliki faktor latar belakang setiap masyarakat yang ada di Kota Medan. 15. Kebijakan Yang Dirumuskan Harus Relevan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Yang Dibuat Sebanyak 48 orang (96%) responden menyatakan kebijakan yang dirumuskan harus relevan dengan pelakasanaan kebijakan yang dibuat. Hal ini harus bersesuaian agar ketidak pastian dalam menyalurkan kebijakan tersebut dapat dihindarkan. Sedangkan yang menjawab sesekali sebanyak 2 orang (4%), hal ini di karenakan terkadang ada beberapa kebijakan yang sudah dirumuskan tidak relevan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di karenakan kurang mendukungnya oknum aparatur pemerintahan dalam menyalurkan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan. Kemudian yang menyatakan tidak harus (0%). Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh responden merasa kebijakan yang dirumuskan harus relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 48 orang (96%). Hal ini harus bersesuaian agar ketidak pastian dalam menyalurkan kebijakan tersebut dapat dihindarkan. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

66

16. Relevansi Kebijakan Yang Dirumuskan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Yang Dibuat Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 20 orang (40%) responden menyatakan kebijakan yang dirumuskan telah relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Hal ini terkadang sangat relevan bagi masyarakat Kota Medan karena kebijakan tersebut di buat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat Kota Medan. Sedangkan 17 orang (34%) responden menyatakan bahwa kebijakan yang dirumuskan sesekali relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Hal ini dikarenakan terkadang ada beberapa hal yang kurang relevan bagi lapisan masyarakat yang ada di Kota Medan yang disebabkan faktor daerah tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Medan. Kemudian yang menyatakan belum relevan sebanyak 13 orang (26%), hal ini dikarenakan ada beberapa kebijakan Pemerintah Kota Medan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Medan, dikarenakan dalam pembuatan kebijakan tersebut kurangnya Pemerintah Kota Medan melihat kondisi masyarakat yang ada di Kota Medan. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan tersebut harus dilakukan pengkajian yang lebih mendalam sehingga terciptanya kebijakan yang diharapkan masyarakat Kota Medan. Kebijakan yang dirumuskan telah relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 20 orang (40%). Hal ini terkadang sangat relevan bagi masyarakat Kota Medan karena kebijakan tersebut di buat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat Kota Medan.

17. Pembangunan Di Kota Medan Sudah Berjalan Dengan Lancar Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang (6%) responden menyatakan pembangunan di Kota Medan sudah berjalan dengan lancar. Terkait dengan pembangunan di Kota Medan sudah berjalan dengan lancar. Sedangkan yang menyatakan belum adalah sebanyak 47 orang (94%), hal ini sangat banyak terlihat bahwa pembangunan di Kota Medan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota Medan. Hal ini di dasari oleh kepentingan-kepentingan perorangan Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

67

dalam melakukan pembangunan tersebut. Kemudian yang menyatakan tidak sama sekali tidak ada (0%). Sebagian besar responden menyatakan pembangunan di Kota Medan belum berjalan dengan lancar, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden yang menjawab option (b) yaitu sebanyak 47 orang (94%). Hal ini terjadi karena di dasari oleh kepentingan-kepentingan perorangan dalam melakukan pembangunan tersebut. 18. Hambatan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Medan Dari data yang diperoleh sebanyak 31 orang (62%) menyatakan terdapat hambatan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya pengentasan kemiskinan di Kota Medan yang salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan terkait dengan program pembangunan Pemerintah Kota Medan yang sering disalahgunakan oleh masyarakat Kota Medan itu sendiri dengan cara merusak asset-asset yang ada di Kota Medan. Sedangkan yang menyatakan sesekali sebanyak 19 orang (38%), hal ini dikarenakan akibat kurang aktifnya aparatur pemerintahan di Pemerintahan Kota Medan terkait dengan program yang telah diberikan Wali Kota Medan. Kemudian yang menyatakan tidak ada (0%). Sebagian besar responden menyatakan hambatan dalam mengatasi kemiskinan dapat diatasi, yang dapat dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab option (a) yaitu sebanyak 31 orang (62%). Beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya pengentasan kemiskinan di Kota Medan yang salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan terkait dengan program pembangunan Pemerintah Kota Medan yang sering disalahgunakan oleh masyarakat Kota Medan itu sendiri dengan cara merusak asset-asset yang ada di Kota Medan. 19. Hambatan Dapat Diatasi Sebanyak 14 orang (28%) responden menyatakan hambatan yang datang dapat diatasi. Hambatan dapat diatasi jika DPRD Kota Medan bersama-sama dengan Pemerintah Kota Medan dapat bekerjasama dalam menciptakan Visi Kota Medan yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan serta didukung oleh semua oknum aparatur pemerintahan yang ada di dalam masyarakat Kota Medan pada umumnya. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

68

Sedangkan yang menyatakan sesekali dapat diatasi adalah sebanyak 30 orang (60%), hal ini dikarenakan terkadang kurang sejalannya antara DPRD Kota Medan yang dalam hal ini sebagai wakil masyarakat Kota Medan dengan Wali Kota Medan yang dalam hal ini sebagai pimpinan Pemerintahan Kota Medan, dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kemajuan dan perkembangan Kota Medan. Kemudian yang menyatakan bahwa hambatan tidak dapat diatasi sebanyak 6 orang (12%). Hal ini dikarenakan tidak adanya solusi yang dapat dihasilkan dalam forum-forum rapat yang diselenggarakan antara DPRD Kota Medan dengan Pemerintah Kota Medan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan hambatan yang datang dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan sesekali dapat diatasi, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden yang menjawab option (b) yaitu sebanyak 30 orang (60%). Hal ini dikarenakan terkadang kurang sejalannya antara DPRD Kota Medan yang dalam hal ini sebagai wakil masyarakat Kota Medan dengan Wali Kota Medan yang dalam hal ini sebagai pimpinan Pemerintahan Kota Medan, dalam

menerapkan

kebijakan-kebijakan

yang

terkait

dengan

kemajuan

dan

perkembangan Kota Medan. 20. Masyarakat Di Kota Medan Sudah Sejahtera Baik Materil Maupun Moril Sebanyak 5 orang (10%) responden menyatakan masyarakat di Kota Medan sudah sejahtera baik materil maupun morilnya. Masyarakat yang sejahtera baik materil maupun moril di Kota Medan jumlahnya sangat terbatas, hal ini hanya dapat dirasakan oleh sebagian lapisan masyarakat saja yang pada umumnya dari kalangan pengusaha yang memiliki tingkat penghasilan yang baik. Sedangkan yang menyatakan belum sejahtera adalah sebanyak 43 orang (86%), yang dikarenakan pada umumnya masyarakat di Kota Medan memiliki kesejahteraan yang buruk. Hal ini disebabkan masih banyak oknum aparaturaparatur pemerintahan di daerah Kota Medan yang melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat Kota Medan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi masyarakat Kota Medan. Kemudian yang menyatakan tidak sejahtera sama sekali sebanyak 2 orang (4%), hal ini dikarenakan ada sebagian lapisan masyarakat yang belum tersentuh baik materil


69

maupun moril yang terjadi di daerah-daerah pinggiran di Kota Medan, dan ini terjadi dikarenakan kurangnya pemerataan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan. Sebagian besar responden menyatakan masyarakat di Kota Medan belum sejahtera baik materil maupun morilnya, yang dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden menjawab option (b) yaitu sebanyak 43 orang (86%). Hal ini disebabkan masih banyak oknum aparatur-aparatur pemerintahan yang melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat Kota Medan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi masyarakat Kota Medan. D. Pembahasan Anggota DPRD di Kota Medan merasa senang ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan. Hampir seluruh anggota DPRD mempunyai alasan menjadi anggota DPRD di Kota Medan adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Kota Medan. Hal ini dikarenakan menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan tugas dan peran dari anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan anggota DPRD terpilih tidak hanya mementingkan partainya tetapi memperjuangkan kesejahteraan masyaraka. Sebagian besar anggota DPRD termasuk rajin dalam menghadiri rapat pembentukan Perda. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 mengenai tugas dan wewenang anggota DPRD terutama DPRD Kota Medan. Anggota DPRD selalu membahas rancangan tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Artinya bahwa sebagian besar anggota DPRD selalu membahas rancangan tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 mengenai tugas wewenang anggota DPRD terutama DPRD Kota Medan. Selain itu, seluruh anggota DPRD selalu mengawasi penggunaan APBD Kota Medan. Hal ini dikarenakan DPRD Kota Medan berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan intruksi Wali Kota Medan. Pengawasan APBD Kota Medan di Pemerintah Kota Medan dilakukan dalam rapat – rapat komisi secara rutin. Kunjungan lapangan juga dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. DPRD melakukan reses untuk menampung aspirasi dan memperjuangkannya

pada

APBD.

Masalah


pengentasan kemiskinan menjadi 70

pembahasan utama sebagai anggarannya diutamakan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan permodalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2011 oleh Bapak Ikrimah Hamidy, ST. M.Si mengenai peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A 2011 yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Dan disini DPRD melakukan peran dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut, sehingga penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Medan terutama untuk pelayanan publik Kota Medan. Seluruh anggota DPRD juga selalu mengawasi peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah dan Perda. Demi kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, dan Perda harus dilakukan seluruh anggota dewan yang duduk di DPRD Kota Medan karena berkaitan dengan sistem penegakan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan yang diterapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengawasan itu dapat dilakukan melalui masing-masing komisi terkait, karena setiap komisi membidangi bidang kerjanya masing-masing. Salah satu fungsi dan tugas dari DPRD karena DPRD memiliki hak untuk melakukan hak Interpelasi kepada Pemerintah Daerah apabila kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah tersebut tidak menguntungkan dan merugikan bagi masyarakat di daerah tersebut, terlebih apabila dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik di daerah tersebut. Dan kerjasama Internasional merupakan sebuah program yang seharusnya di jalankan oleh Pemerintah Daerah guna menjalin kerjasama yang baik dan menumbuhkan semangat investasi dari dunia Internasional dan hal ini disebut juga dengan Program Kota Bersaudara. Sebagian besar anggota DPRD selalu menyalurkan aspirasi masyarakat terutama untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Hal ini harus lebih optimal dilakukan sehingga hak-hak masyarakat Kota Medan yang terkait dengan kesejahteraan dapat lebih dirasakan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan akan gizi bagi masyarakat Kota Medan. Terkait dengan penyaluran aspirasi masyarakat Kota Medan oleh anggota DPRD Kota Medan ini merupakan kewajiban dari anggota Dewan dalam menampung aspirasi Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

71

masyarakat dalam kegiatan reses di setiap daerah-daerah pemilihannya. Kegiatan reses tersebut guna menyaring aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Wali Kota Medan dalam rapat-rapat Paripurna. Penyampaian laporan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD pada setiap daerah pemilihannya, dan selanjutnya agar Wali Kota dapat menindak lanjuti dan merumuskannya kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintahan Daerah tersebut. Anggota DPRD telah berperan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Peran tersebut salah satunya adalah dengan mensahkan Perda Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu Perda Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga kegiatan-kegiatan usaha Mikro masyarakat dapat berjalan dengan lancar guna membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Medan. Selain itu DPRD Kota Medan terus mendorong Pemerintah Kota Medan untuk menarik para investor baik Nasional maupun Internasional guna menanamkan investasinya di Kota Medan agar terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Medan. Kemudian DPRD juga berusaha mengupayakan setiap laporan-laporan masyarakat terkait dengan keluhan di bidang ketenagakerjaan sehingga hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan dapat diperoleh tanpa ada pihak yang dirugikan terutama di kalangan pekerja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2011 oleh Bapak. Ikrimah Hamidy, S.T. M.Si mengenai peran yang telah anggota DPRD lakukan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Sebagian besar anggota DPRD sering melakukan peranan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Hal ini merupakan sebuah cita-cita dan harapan baik Pemerintah Kota Medan maupun DPRD Kota Medan, yang dapat dilihat dengan adanya beberapa pembangunan sarana prasarana untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan, sebagai contoh dengan dibuatnya Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berfungsi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Medan. Sebagian besar anggota DPRD mengatasi kemiskinan di Kota Medan yaitu dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, dapat di lihat dari program yang dilakukan DPRD Kota Medan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan, dalam bidang pendidikan sebagai contoh salah satunya adalah dengan adanya penyaluran dana BOS


72

ke sekolah-sekolah di Kota Medan, dan diikuti dengan bidang kesehatan dan pekerjaan umum. Anggota DPRD menyatakan perlu merumuskan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Hal ini merupakan sebuah langkah yang harus menjadi tujuan utama bagi DPRD Kota Medan sebagai Lembaga Perwakilan masyarakat Kota Medan, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu DPRD Kota Medan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan programprogram kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan dengan upaya menciptakan lapangan kerja dengan cara mengundang para investor dari luar baik Nasional maupun Internasional. Kemudian DPRD Kota Medan bersama-sama dengan Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Medan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat Kota Medan pada umumnya, seperti sistem pemungutan liar yang sering terjadi di beberapa wilayah Kota Medan. DPRD Kota Medan juga mendesak Pemerintah Kota Medan agar membuat asuransi kesehatan bagi masyarakat Kota Medan secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan sangat erat kaitannya dengan sebab akibat timbulnya kemiskinan di Kota Medan. Hampir seluruh anggota DPRD menyatakan kebijakan yang dirumuskan haruslah berpihak kepada masyarakat Kota Medan. Hal ini dikarenakan memiliki pengaruh yang positif bagi kemajuan masyarakat di Kota Medan, oleh karena setiap kebijakan yang di buat harus memiliki faktor latar belakang setiap masyarakat yang ada di Kota Medan. Anggota DPRD menyatakan kebijakan yang dirumuskan harus relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Hal ini harus bersesuaian agar ketidak pastian dalam menyalurkan kebijakan tersebut dapat dihindarkan. Sebagian anggota DPRD menyatakan kebijakan yang dirumuskan telah relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Hal ini terkadang sangat relevan bagi masyarakat Kota Medan karena kebijakan tersebut di buat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat Kota Medan. Pembangunan di Kota Medan belum berjalan dengan lancar. Artinya bahwa hampir seluruh anggota DPRD menyatakan pembangunan di Kota Medan belum Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

73

berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena di dasari oleh kepentingan-kepentingan perorangan dalam melakukan pembangunan tersebut. Seharusnya pembangunan tersebut lebih melihat tingkat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat Kota Medan. Sehingga masyarakat Kota Medan dapat merasakan fungsi dan manfaat pembangunan yang ada di Kota Medan. Beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya pengentasan kemiskinan di Kota Medan yang salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan terkait dengan program pembangunan Pemerintah Kota Medan yang sering disalah gunakan oleh masyarakat Kota Medan dengan cara merusak asset-asset yang ada di Kota Medan. Sebagian besar anggota DPRD menyatakan hambatan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan sesekali dapat diatasi. Hal ini dikarenakan terkadang kurang sejalannya antara DPRD Kota Medan yang dalam hal ini sebagai wakil masyarakat Kota Medan dengan Wali Kota Medan yang dalam hal ini sebagai pimpinan Pemerintahan Kota Medan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kemajuan dan perkembangan Kota Medan. Sebagian besar anggota DPRD menyatakan masyarakat di Kota Medan belum sejahtera baik materil maupun morilnya. Hal ini disebabkan masih banyak oknum aparatur-aparatur pemerintahan yang melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat Kota Medan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi masyarakat Kota Medan. E. Penutup Para anggota DPRD telah berperan dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011 Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004, yaitu pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan. Peran DPRD Kota Medan tersebut yaitu DPRD Kota Medan melakukan pengawasan terhadap APBD Kota Medan di Pemko Medan yang dilakukan dalam rapat komisi-komisi secara rutin. DPRD Kota Medan juga melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kemudian anggota DPRD melakukan reses ke daerah-daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya pada APBD. Masalah pengentasan kemiskinan menjadi pembahasan utama sebagai Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013

74

anggarannya diutamakan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan permodalan. Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Medan, peran yang telah DPRD Kota Medan lakukan adalah dengan mensahkan Perda

Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) yaitu Perda Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya Perda ini diharapkan kegiatan usaha-usaha Mikro masyarakat dapat berjalan dengan lancar guna membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Medan. Selain itu DPRD Kota Medan terus mendorong Pemerintah Kota Medan untuk menarik para investor baik Nasional maupun Internasional guna menanamkan investasinya di Kota Medan agar terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Medan. DPRD Kota Medan juga berusaha mengupayakan setiap laporan-laporan masyarakat terkait dengan keluhan di bidang ketenagakerjaan sehingga hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan dapat diperoleh tanpa ada pihak yang dirugikan terutama di kalangan pekerja. Kemudian DPRD Kota Medan juga terus berupaya untuk memfungsikan dan membangun Sarana Rumah Susun Milik Pribadi (Rusunami) sehingga dapat berguna bagi masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman kumuh, dan DPRD Kota Medan juga terus mendorong Pemerintah Kota Medan agar dapat membuat asuransi kesehatan bagi masyarakat Kota Medan secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan masalah kesehatan sangat erat kaitannya dengan sebab akibat timbulnya kemiskinan di Kota Medan. Para anggota DPRD selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD di Kota Medan. Kemudian mengawasi peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah dan Perda, mengawasi kebijakan Pemerintahan Daerah dan kerja sama Internasional di daerah. Para anggota DPRD selalu menyalurkan aspirasi masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat di depan forum rapat dan setiap rapat anggota DPRD selalu menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian perlu dirumuskan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di kota Medan dan kebijakan yang dirumuskan anggota DPRD haruslah berpihak kepada masyarakat Kota Medan agar terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera


75

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. 2008. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Medan. UNIMED. Indra Perwira. 2008. Kedudukan Peran dan Kelembagaan DPRD Dalam Konteks Good Governance. Jakarta: KPK. -----------------. 2008. Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan dan Pengawasan. Jakarta: KPK. -----------------. 2008. Meningkatkan Kapasitas Penganggaran DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi. Jakarta: KPK. Marbun, B.N. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2010. 2009. Bandung: Fokusmedia. Poerwardarminta, WJS. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Soekanto. 2006. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia. Suribayu, 2001. Medan Menuju Kota Metropolitan. Yayasan Potensi Pengembangan Daerah, Medan. http:www.pemkomedan.co.id.wikipedia. org/wiki/Kota_Medan. Diakses 25 Februari 2011. Online Wasistiono, Riyani Ondo. 2001. Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Fokus Media.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Ekojaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 2003. 2003. Tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Bandung: Fokusmedia. Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008). 2008. Jakarta: Sinar Grafika.


76

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009. 2009. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Jakarta: BP. Restindo Mediatama.


77

PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN APBD KOTA MEDAN T.A BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2004

Recommend Documents