PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
IRMA NURIANTI, SKM. M.Kes Copyright © Wondershare Software
Etika..??? • Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral kedalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilainilai yang dianutnya.
Copyright © Wondershare Software
Kode etik....???? Ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.
Copyright © Wondershare Software
Tujuan kode etik profesi adalah : 1. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi 2. Untuk menjunjung tinggi dan memelihara kesejahteraan para anggotanya 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 4. Untuk meningkatkan mutu profesi
Copyright © Wondershare Software
• Sehubungan dengan pelaksanaan kode etik profesi, bidan di bantu oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan Indonesia. Dalam organisasi IBI terdapat Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA).
Copyright © Wondershare Software
PENGERTIAN Majelis Etika Profesi merupakan badan perlindungan hokum terhadap para bidab sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan hukum. Realisasi majelis etika profesi bidab adalah dalam bentuk MPEB (Majelis Pertimbangan Etika Bidan) dan MPA (Majelis Pembelaan Anggota). Copyright © Wondershare Software
LATAR BELAKANG Latar belakang dibentuknya MPEB (Majelis Pertimbangan Etika Bidan) adalah adanya unsur– unsur pihak yang terkait : 1. Pemeriksaan pelayanan untuk pasien 2. Sarana pelayanan kesehatan 3. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan
Copyright © Wondershare Software
Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi : 1. Kepmenkes RI no554/menkes/Per/XII/1982 Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis. 2. Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1988 Bab V Pasal 11 Pembinaan dan Pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Mentri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. 3. Surat Keputusan Mentri Kesehatan No. 640/Menkes/per/XI/1991 tentang pembentukan MP2EPM.
Copyright © Wondershare Software
TUJUAN Tujuan dibentiknya Majelis Etika Bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan.
Copyright © Wondershare Software
LINGKUP Lingkup Majelis Etika Kebidanan meliputi : I. Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai dengan standar profesi pelayanan bidan II. Melakukan supervise lapangan, termasuk tentang teknis dan pelaksanaan praktek termasuk penyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktek bidan sesuai dengan standar praktek bidan, standar profesi dan standar pelayanan kebidanan, juga batas – batas kewenangan bidan. III.Membuat pertimbangan bila terjadi kasus – kasus dalam praktek kebidanan. IV.Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang hokum kesehatan, khususnya yang berkaitan atau melandasi praktik bidan. Copyright © Wondershare Software
PENGORGANISASIAN Pengorganisasian Majelis Etika Kebidanan adalah sebagai berikut : a) Majelis Etika Kebidanan merupakan lembaga orgabisasi yang mandiri, otonom dan non structural b) Majelis Etika Kebidanan dibentuk di tingkat provinsi dan pusat c) Majelis Etika Kebidanan pusat berkedudukan di ibukota Negara dan Majelis Etika Kebidanan Profinsi berkedudukan di ibukota provinsi d) Majelis Etika Kebidanan pusat dab profinsi dibantu oleh sekretaris e) Jumlah angggota masing – masing terdiri dari lima orang f) Masa bakti anggota Majelis Etika Kebidanan selama tiga tahun dan sesudahnya, jika berkedudukan evaluasi masalah memenuhi ketentuan yang berlaku maka anggota tersebut dapat dipilih kembali. g) Anggota Majelis Etika Kebidanan diangkat dan diberhentikan oleh Mentri Kesehatan. h) Susunan organisasi Majelis Etika Kebidanan
Copyright © Wondershare Software
PERAN Majelis Pertimbangan Etika Bidan ( MPEB ) dan Majelis Pembelaan anggota (MPA) secara internal berperan memberikan saran, pendapat dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota.
Copyright © Wondershare Software
FUNGSI Dewan Pertimbangan Etika Bidan ( DPEB ) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA) memiliki fungsi antara lain : – Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidan sesuai dengan ketetapan Pengurus Pusat – Melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya secara berkala – Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas Pengurus Pusat – Membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.
Copyright © Wondershare Software
Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan Indonesia. Tugasnya secara umum ialah : • merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan pengurus pusat. • melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala. • memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat. • membentuk tim teknis sesuai kebutuhan,tugas dan tanggung jawabnya ditentukan pengurus.
Copyright © Wondershare Software
Tugas Majelis Etika Kebidanan adalah meliputi : • Meneliti dan menentukan ada dan tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh bidan • Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien dan keluarga yang dirugikan oleh pelayanan kebidanan • Permohonan secara tertulis dan disertai data-data • Keputusan tingkat propinsi bersifat final dan bisa konsul ke Majelis Etik Kebidanan pada tingkat pusat • Sidang Majelis Etik Kebidanan paling lambat tujuh hari, setelah diterima pengaduan. Pelaksanan sidang menghadirkan dan minta keterangan dari bidan dan saksisaksi. • Keputusan paling lambat 60 hari, dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang • Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI di tingkat propinsi. Copyright © Wondershare Software
KEANGGOTAAN Keanggotaan MPEB dan MPA terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota
Copyright © Wondershare Software
Thank You !
Copyright © Wondershare Software