PERAN BMT DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN RUMAH TANGGA : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
ABSTRACT Kekurangan modal menjadi kendala utama dalam berbisnis apalagi bisnis tersebut tergolong usaha kecil mikro. Faktor modal menjadi penghambat perkembangan sebuah usaha. Maka jika pebisnis usaha kecil mikro ini ingin melakukan ekspansi, ia harus meminjam atau kredit kepada lembaga perkreditan seperti : BPR, BPRS, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun timbul permasalahan baru dari BPR yakni minimum kredit untuk usaha adalah Rp. 5 juta ditambah dengan bunga. Menanggapi hal ini, maka para pakar ekonomi islam, menmbuat sebuah konsep pembiayaan dan simpanan sampai nilai nominal dibawah Rp. 1 juta bahkan Rp. 100 ribu pun masih dilayani. Lembaga keuangan tersebut adalah BMT, BMT dijadikan sebuah solusi bagi individu yang memiliki usaha rumahan untuk melakukan ekspansi. Namun timbul sebuah pertanyaan, apakah peranan yang diemban oleh BMT sudah maksimal ? dan bagaimana tinjauan maqashid indeks tentang peranan ini.
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada saat ini, para ahli ekonomi dunia sedang memikirkan dan merumuskan sebuah cara besar agar negara mereka bisa tetap eksis. Mereka memikirkan sebuah cara jitu agar bisa menghindari sebuah krisis ekonomi. Sebuah konsep perekonomian yang dianut oleh negara adikuasa Amerika Serikat yaitu kapitalisme tidak bisa membuktikan bahwa sistem tersebut adalah sistem yang bisa membawa kepada kedamaian. Terbukti saat krisis tahun 1998 meledaklah sebuah bubble ekonomi, yang terlihat dari luar memiliki sesuatu yang penuh dan cukup namun isi dari bubble itu hanyalah udara yang kosong. Ketika sebuah bank memberikan bunga kepada nasabah atas pinjamannya, seakan-akan bunga tersebut membuat uang menjadi lebih banyak, namun pada hakikatnya itu hanyalah kosong. Justru bunga tersebut adalah salah satu sebab terjadinya inflasi yang berkesinambungan. Hal ini mengakibatkan beberapa negara mengalami krisis inflasi yang maha dahsyat, semua harga barang menjadi naik sedangkan nilai tukar pun menjadi rendah. Sehingga penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin bertambah disebabkan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehariharinya. Tak terkecuali Indonesia, ketika krisis terjadi Indonesia meminjam dana talangan dari IMF untuk mempertahankan Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Bahkan atas pinjaman tersebut Indonesia sampai sekarang belum bisa melunasi bunga dari pinjaman tersebut. Setelah sistem
kapitalisme sudah terbukti
gagal
dalam
menata
perekonomian dunia, muncullah sebuah sistem perekonomian baru yang dianut oleh Uni Soviet yaitu sistem ekonomi sosialis yang di canangkan oleh karl mark. Sistem ekonomi ini dicanangkan akan bisa menjadi acuan dan pedoman badi sistem ekonomi dunia karena sistem ekonomi sosialis diakui memiliki kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu pemerintah sangat mudah
dalam
mengendalikan
sistem
perekonomian
bahkan
semua
perekonomian dikendalikan dan dimiliki oleh pemerintah. Tidak bertahan lama, sistem sosialis pun hancur dan tidak bisa survive terbukti dengan krisis
yang melanda Uni Soviet. Para pakar ekonomi pun mulai memikirkan sebuah sistem baru yang bisa membawa kepada kemaslahatan dan kedamaian. Datanglah sebuah sistem ekonomi yang sudah ada pada zaman Rasul, namun baru diakui keberadaannya akhir-akhir ini yaitu sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat islam. Pada awal keberadaannya banyak para pakar ekonomi meragukan kehebatan sistem ini, namun ketika terjadi krisis yang maha dahsyat pada tahun 1998, sistem ekonomi ini teruji dan survive ditengah ombang-ambing perekonomian negara.
Para pakar ekonomi pun mulai melirik sistem ekonomi syariah ini, mereka mulai memperhitungkan kehebatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sistem ini pun tidak luput dari perhatian para investor, investor-investor besar mulai menimbang untuk menginvestasikan hartanya di lembaga atau bank yang berbasis syariat islam. Sistem ekonomi islam lebih mengedepankan kemaslahatan umat, mengakui kepemilikan pribadi dan pemerintah serta menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.
TABEL. 1 BARE OUTLINE OF THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM1 SYSTEM
SECTOR
1
ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM
SIYASI SECTOR ( Public Sector )
TIJARI SECTOR ( Private Sector )
IJTIMAI SECTOR ( Social Walfare Sector )
Antonio, Muhammad Syafii. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Cetakan ketujuh belas. Jakarta : Gema Insani Press.
SOME MAJOR FUNCTION
POSSIBLE INSTITUTION
SOME RELEVANT SYARIAH LAWS
o Maintenance of law, justice and depence o Promulgation and implementation of economic policies o Management of properties under state ownership o Economic Intervantion as necessary
o Government Ministries and Department o Statutory Bodies o Government Companies
o Various Government Administration Laws: Companies Laws Commercial Laws Land Laws Mining Laws Taxation Laws
o Creation of Wealth o Economic activities of production comsumption and distribution
o Owner Operator o Sharikah (partnership, joinstock companies and cooperative society)
o Various Fiqh alMuamalat Laws: Al-Mudharabah Al-Musharakah Al-Ba’i al-Murabahah Al-Ba’i Bithaman Ajil Al-Ijarah Al-Rahn Al-Kafalah
o Islamic Social Security ( al-Takaful al-Ijtima’i)
o Public Sector Entities: Bait al-Mal Bait al-Zakah o Private Sector Entities : Charitable Organizations Individuals
o Various Ijtima’i Laws: Al-Zakah Al-Waqf Al-Tarikah Al-Sadaqah Al-Qadh al-Hasan
Hal ini dijadikan sebuah kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terbukti dengan adanya lembaga-lembaga yang berlandaskan syariat islam seperti : BPRS, koperasi syariah, asuransi islam serta BMT. Para pelaku bisnis ini lebih memilih lembaga penyimpan dan penyaluran uang yang berbasiskan islam karana selain lebih profitable, lembaga bank atau non-bank syariah lebih mengutamakan kemaslahatan umat. Islam tidak hanya memperhatikan kepada kalangan elit, tetapi islam pun memperhatikan kalangan bawah. Itulah yang menjadi kelebihan sistem islam daripada sistem kapitalis dan sosialis.
Dengan memperhatikan kepada kalangan bawah, maka sistem islam menawarkan sebuah lembaga simpan – pinjam mikro yang berbasis islam yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT adalah sebuah lembaga smpanpinjam mirip bank namun fungsi dan transaksinya lebih kecil dari bank. BMT ini diperuntukan melayani rumah tangga yang ingin berbisnis atau menambah modal bisnis dan menyimpan uang. Namun dana yang dikeluarkan terbatas karena BMT tidak memiliki modal seperti bank pada umumnya. BMT hanyalah lembaga kecil mikro yang melayani kebutuhan-kebutuhan rumah tangga individu masyarakat. Tetapi, walaupun hanya lembaga kecil mikro, BMT tidak bisa dipandang sebelah mata, BMT memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan lembaga mikro lainnya seperti : BPR, Pegadaian, Badan Kredit Desa, USP dan lainnya. Menurut data dari berbagai sumber juga dijelaskan mengenai perkembangan lembaga keuangan menurut Gerakan Indonesia untuk Pengembangan Keuangan mikro adalah2 :
2
Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, “Mapping Microfinance in Indonesia”,Jurnal Ekonomi Rakyat, (Maret, 2005), http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_5.htm.
TABEL. 2 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO No. Institusi Unit 1 BPR 2,148 2 BRI Unit 3,916 3 Badan Kredit 4 5 6 7 8 9
Kreditur Jumlah Kredit Deposan 2,400,000 Rp9,431,000,000,00 5,610,000 (Rp) 3,100,000 Rp14,182,000,000,0 29,870,000 0 00 5,345 400,000 Rp197,000,000 480,000 1,097 665,000 Rp531,000,000,000 Na 35,218 Na Rp3,629,000,000,00 Na 2,272 1,300,000 Rp358,000,000,000 Na 0 264 16,867 Rp157,697,252,000 No Savers 3,038 1,200,000 Rp157,000,000,000 Na
Jumlah Simpanan Rp9,254,000,000,000 (Rp) Rp27,429,000,000,00
Union
1,146
Rp188,014,828,884
&Tota NGO
54,444 9,479,268 Rp28,951,623,569,8 36,253,648 Rp38,656,394,828,88
Desa KSP USP LDKP Pegadaian BMT Credit
397,401
Rp505,729,317,823
293,648
23 llll Sumber : Gema PKM, Oktober 2004
0 Rp380,000,000 Rp85,000,000,000 Rp1,157,000,000,000 Rp334,000,000,000 No Savings Rp209,000,000,000
4
Dari data diatas menunjukkan bahwa walaupun secara nasional jumlah BMT lebih kecil dari Badan Kredit Desa, jumlah Badan Kredit Desa mencapai 5,345 unit sedangkan BMT hanya 3,038 unit. Tapi dilihat dari kreditur dan jumlah kredit BMT lebih besar dibandingkan dengan Badan Kredit Desa. Jumlah kreditur BMT mencapai angka 1,200,000 kreditur, sementara Badan Kredit Desa berjumlah 400,000 kreditur. Dari jumlah kredit BMT mencapai angka kredit sebesar Rp 157,000,000,000, sedangkan Badan Kredit Desa berjumlah Rp 197,000,000. Bahkan jumlah simpanan antara BMT dan Badan Kredit Desa berbanding jauh, BMT memiliki simpanan sekitar Rp 209,000,000,000 sedangkan Badan Kredit Desa hanya sekitar 380,000,000. Jika BMT disandingkan dengan Badan Kredit Desa berarti BMT sudah bisa dikategorikan maksimal dalam penyimpanan dan penyaluran dana. Namun jika dibandingkan dengan BPR dan BRI Unit, baik dari segi jumlah kreditur, jumlah kredit dan jumlah simpanan. BMT masih terbilang kecil dan belum maksimal dalam penyaluran dan penyimpanan dana rumah tangga. Dan ini bisa dilihat lebih spesifik dari tabel berikut :
TABEL.3 NERACA GABUNGAN BMT ( RIBU RUPIAH )3 KETERANGAN
BMT BERKAH MADANI
AKTIVA KAS PENEMPATAN PADA BANK LAIN PEMBIAYAAN PASIVA DPK KEWAJIBAN LAIN-LAIN MODAL SIMPANAN PENGURUS DONASI/HIBAH
BMT PILAR MANDIRI
BMT AQOBAH PARUNG
BMT MBA ITS
36.426 970.356
13.543 19.625
6.181 30.080
5.395 135.692
3.349.043
152.461
21.767
90.000
1.981.287 1.386.471
8.610 1.306
19.996 -
312.516 550.000
243.200
957 50.000
221.120
Dari data diatas jumlah BMT secara Nasional mencapai 3,038 unit yang tersebar di beberapa wilayah di Indoensia. Namun yang menjadi permasalahan masih banyak rakyat atau individu-individu yang tidak kenal dengan BMT. Berarti ini menandakan pendirian BMT belum merata ke seluruh daerah. Selanjutnya adalah peran BMT dalam menentaskan kemiskinan atau dalam skala kecil BMT bisa meningkatkan pendapatan atau keuangan rumah tangga. Dan apakah setiap transaksi yang dilakukan BMT sudah sesuai dengan Maqasid Syariah. Maka dari itu penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti.
1.2
Rumusan Masalah 1. Apakah peran BMT dalam meningkatkan keuangan rumah tangga sudah maksimal ? 2. Apakah peran BMT dalam meningkatkan keuangan rumah tangga sudah sesuai dengan indeks maqasid syariah ?
3
Wibowo, Hendro. Paper BMT sebagai Corporate Social Entrepreneurship. SEBI Depok Jawa Barat.
1.3
Tujuan penelitian 1. Mengetahui
maksimalisasi
peran
BMT
dalam
meningkatkan
keuangan rumah tangga. 2. Mengetahui implementasi maqashid indeks pada peran BMT dalam meningkatkan keuangan rumah tangga.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian BMT Menurut definisi yang dikeluarkan Micro Credit Summit (1997), Keuangan Mikro adalah "Program pinjaman uang terhadap keluarga miskin untuk digunakan sebagai usaha yang memberikan hasil dan income dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya" 4. Definisi tersebut menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro baik itu syariah ataupun tidak, diperuntukkan untuk keluarga miskin. Dan dana tersebut digunakan untuk memulai atau menambah modal sebuah usaha sehingga dengan usaha tersebut keluarga miskin memiliki income tambahan yang digunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari.
Pengertian lainnya BMT adalah suatu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi
yang didalamnya terdapat
Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari‘ah5. Dari pengertian ini, BMT termasuk kedalam lembaga keuangan tingkat mikro yang menggunakan hukum koperasi sebagai landasan hukumnya. Namun, ada devinisi lain yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional yang telah dijelaskan oleh lembaga terkait yakni6 :
4
Ascarya dan Yulizar, Redefine Micro, Smal and Medium Enterprises Classifiation and the potency of Baitul Maal wa Tamwiel as Intermediary Institutions in Indonesia, Paper ini dipresentasikan di First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development (University of Brunei Darussalam and IRTI-IDB). 2008. hal 3 5 “Pengertian BMT”. www.Kajian.net, diakses tanggal 15 Nopember 2012. 6 Lihat Wibowo, Hendro
BERBAGAI VERSI DEFINISI DAN KRITERIA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ORGANISAS I Keputusan Menteri Negara Koperasi & UMKM RI No.91 Tahun
2004
JENIS USAHA Baitul wat Tamwil (BMT)
ttg
Maal
KETERANGAN KRITERIA BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah dan berbadan hukum koperasi jasa keuangan syari’ah, maka petunjuk
Petunjuk
pelaksanaanya juga seharusnya mengikuti
Pelaksanaan
aturan jasa keuangan syari’ah, yaitu
Kegiatan
KJKS
kegiatan usahanya bergerak di bidang
Bab I Pasal 1
pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil.
PINBUK
(Pusat
BMT
Terdiri dari dua sisi kegiatan, yaitu Baitul
Inkubator Bisnis
Maal dan Baituttamwil. Kegiatan
Usaha Kecil)
Baituttamwil mengutamakan pengembangan
berdiri berdasarkan
kegiatan- kegiatan investasi dan produktif
akta notaries
dengan sasaran/usaha ekonomi yang dalam
No.005 tanggal 13
pelaksanaannya
maret 1995 dalam
untuk pembangunan usaha-usaha
strategi kerja.
kesejahteraan masyarakat. Baitul
saling
mendukung
Sedangkan
Maal mengutamakan kegiatan-
kegiatan kesejahteraan, bersifat diharapkan
nirlaba
mampu mengakumulasikan
dana ZIS yang yang pada gilirannya berfungsi mendukug kemungkinankemungkinan risiko yang terjadi dalam Undang-undang
Koperasi
kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah itu. Koperasi dapat menghimpun dana
No 25 Tahun
dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha
1992
simpan pinjam dari dan untuk:
Tentang
a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
Perkoperasia
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
n Pasal 44
Rancangan
Lembaga
lembaga keuangan yang menyediakan
Undang-undang
Keuangan
jasa keuangan mikro bukan bank yang tidak
LKM Asian
Mikro Lembaga
semata- mata mencari keuntungan. Lembaga penyedia jasa penyimpan
Development
Keuangan
(deposits),
Bank
Mikro
kredit
(ADB)
(loans),
transaksi jasa money
pembayaran (payment
berbagai
service)
serta
transfers yang ditujukan bagi
masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insuranse
to
poor
and
low
income
households and their microenterprises).
Dari penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan KJKS/BMT/Koperasi Syariah pada prinsipnya adalah hampir sama dengan LKM Konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya konsep bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah seperti dengan menggunakan konsep, jual beli (bai’ murabahah, bai’ salam dan bai’ istishna’), titipan (wadi’ah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah), zakat, mewakilkan (wakalah), pengalihan hutang (hiwalah) dan jasa lainnya.
2.1.1 Peran BMT dalam meningkatkan keuangan rumah tangga Telah dijelaskan diatas tentang pengertian BMT dari berbagai literatur yang esensi utama dari definisi BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah besbasis hukum koprasi yang membantu para keluarga miskin untuk membuat sebuah usaha sehingga keluarga miskin tersebut memiliki pekerjaan dan income yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Pada umumnya makna dari BMT teresbut diatas, merupakan juga sebuah peran BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga yang kurang mampu karena tujuan dari didirikannya BMT adalah tabarru’ dan ta’awuni bukan
hanya berorientasi profit maksimal. Menurut Bambang Ismawan ( 1994 ) tentang lembaga keuangan mikro,ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh BMT diantaranya adalah : 1. Mendukung pemerataan pertumbuhan pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani berbagai kelompok usaha mikro. Perkembangan usaha mikro yang kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan pertumbuhan. 2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan dea dan kota. 3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil sektor yang selama ini mendapat akses dan kemudahan dalam mengembangkan diri adalah usaha besar, akibatnya timbul jurang yang lebar antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan terjadi. 4. Meningkatkan kemandirian daerah. Dengan adanya faktor-faktor produksi ( capital, tanah, SDM ) yang merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan terkurangi, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat. Kemandirian daerah tentu akan berdampak pada kemandirian nasional, sebab nasional terdiri dari daerahdaerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap utang luar negeri akan terkurangi. Adanya pemerataan pertumbuhan, terjadinya keseimbangan pertumbuhan kota dan desa, berkurangnya kesenjangan usaha besar-usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kemungkinan ketidakstabilan daerah.
Kecemburuan sosial dengan sendirinya akan terkurangi, sebab adanya kesejahteraan yang merata akan menimbulkan multiplier effect maupun interdependensi antar satu bagian dengan bagian yang lain7.
Selain peran BMT, adapula prinsip-prinsip yang disyaratkan oleh Microcredit Summit yang harus ditaati oleh BMT antara lain : 1. Reaching the poorest. The poorest yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif ( economically active ) dan memiliki semangat entrepreneurship. Secara internasional mereka dipahami merupakan separoh bagian bawah dari garis kemiskinan nasional. 2. Reaching and empowering women. Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Disamping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik. 3. Building financially sustainable institution. Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara financial, lembaga BMT tersebut harus terjamin berkelanjutan. 4. Measurable Impact. Dampak dari kehadiran kelembagaan diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan. Dari peran-peran dan prinsip-prinsip BMT tadi, maka BMT memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi keuangan rumah tangga keluarga miskin. Karena kredit-kredit desa yang konvensional seperti : BPR dan BRI Unit Desa tidak bisa menjangkau keluarga yang paling miskin walaupun dana yang dimilikinya cukup untuk keperluan kredit dan juga Badan Kredit Desa tidak bisa diandalkan karena dana dari BKD sangat
7
“Peran BMT di Era Otonomi Daerah”. www.Pesantren Virtual.com, diakses pada tanggal 15 Nopember 2012
terbatas. Berbanding terbalik dengan BMT yang memiliki dana yang cukup dan bisa menjangkau keluarga paling miskin sekalipun. 2.2 Pengertian Maqashid Syariah Maqashid syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata maqashid dan syariah. Secara bahasa maqashid merupakan bentuk jamak ( plural ) dari kata maqshad yang berarti tujuan, adapun pengertian syariah adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum8. Para ulam kontemporer mendefinikan maqashid syariah sebagai berikut : 1. Menurut Thahir Ibnu Asyur, maqashid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah diperhatikan oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah (Raysuni, 1992) 2. ‘Alla al-Fasy mendifinisikan maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum (Al-Fasy, 1993) 3. Dr. Ahmad Raysuni mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuantujuan
yang
telah
ditetapkan
oleh
Allah
untuk
merealisasikan
kemaslahatan hamba (Rasyuni, 1992) 4. Adapun Dr. Muhammad al-Yubi mendefinisikan maqashid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syaritnya yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (al-Yubi, 1998)
Adapaun pembagian dan klasifikasi Maqashid syariah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, akan tetapi inti dan maknanya tetap sama. berikut beberapa pendapat ulama tentang pembagian dan klasifikasi maqashid syariah : 1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa basis syariah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak 8
Lihat Majma’ Lughah al-Arabiyyah. 2004. Mu’jam al-Wasith. Mesir: Maktabah Syuruq adDauliyah. Cet.4 hlm.509 dan 738
pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemaslahatan menjadi rusakan, dan hikmah menjadi kesia-siaan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariah (Al-Jauziyah, 1973). 2. Ibnu Asyur menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari syariah adalah: menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan persamaan/kesetaraan antar manusia, menjaga kemuliaan syariah, menguatkan dan memberikan ketenangan bagi umat manusia (Raysuni, 1992). 3. Adapun ‘Allal al-Fasy menyebutkan tujuan syariah adalah: memakmurkan bumi,
menjaga
keistiqamahan, selalu
aturan
hidup,
mewujudkan
menegakkan kemaslahatan
keadilan baik
bagi
dan akal,
pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak (Raysuni, 1992). 4. Adapun Abu Zahrah (1958) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk tahdzib al-fard (pendidikan bagi individu), iqamah
al-adl (menegakkan
keadilan),
dan maslahah (kemaslahatan). Abu Zahrah (1958) melanjutkan jika disebut istilah maslahah maka yang dimaksud adalah maslahah yang hakiki yang kembali pada lima hal yang pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Asy-Syathibi (1997) menjelaskan lima yang pokok (dharuriyyat) ini harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata.
Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, maslahah adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariah dan tujuan dari syariah terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok ini disebut dengan maslahah dan setiap perkara yang luput darinya disebut mafsadah (kerusakan). (Al-Ghazali, 1991)
Menurut Chapra (2000), dengan sangat bijaksana Imam Ghazali meletakkan iman/agama pada urutan pertama dalam daftar maqashid. Karena dalam persepktif Islam, iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar, memungkinkan umat manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Adapun harta berada dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu perantara (alat), meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Tiga tujuan yang berada di tengah (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengaan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari maqashid.
Selain maslahah dharuriyyat, terdapat pula maslahah hajiyat dan tahsiniyat sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan AsySyathibi dalam Al-Muwafaqat. Asy-Syathibi (1997) menjelaskan, adapun tingkatan maslahah yang kedua adalah hajiyat yang berarti segala perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesulitan, dan jika perkara itu tidak terwujud maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Sedangkan tingkatan maslahah yang terakhir adalah tahsiniyat yaitu mengambil segala tradisi yang baik dan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan mengotori akal yang sehat dan semuanya tercakup dalam akhlak yang mulia.
2.2.1 Konsep Indeks Maqashid Syariah Pemahaman tentang indeks maqashid syariah tidak lain adalah klasifikasi dan pembagian maqashid syariah itu sendiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Ulama al-Ghazali dalam al-Mustasfa menyebutkan ada lima indeks yang harus dijalankan agar suatu perkara sesuai dengan konsep dan tujuan islam yang mulia, yaitu : penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan dan penjagaan terhadap harta.
Berbeda dengan Abu Zahrah ulama kontemporer membagi indeks maqashid syariah ke dalam tiga kategori yaitu : tahdzib al-fard (pendidikan bagi
individu), iqamah
al-adl (menegakkan
keadilan),
dan maslahah (kemaslahatan). Dan dari perbedaan pendapat ini, Umar Chapra memiliki pendapat yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut yaitu : 1. Pandangan dan persepsi tentang Islam 2. Tujuan 3. Stategi dan kebijakan(Chapra,
2005).
Perbedaan
pandangan
dan
persepsi
akan
mengakibatkan perbedaan output yang dikeluarkan oleh para ulama. Dan ini akan mengakibatkan kebijakan di setiap tempat berbeda tidak hanya pada sisi ibadah tetapi termasuk juga sosial dan ekonomi.
Maka untuk mengukur dan menimbang kesehatan sebuah lembaga keuangan, digunakanlah indeks maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yaitu : pendidikan, keadilan dan maslahat. Agar pemahaman tentang indeks maqashid syariah yang diutarakan oleh Abu Zahrah lebih jelas lagi, maka Muhammed dan Taib (2009) membuat sebuah skema pemahaman maqashid syariah menurut Abu Zahrah :
SKEMA.1 INDEKS MAQASHID SYARIAH9 Maqashid Syariah
Education
Education Grant Research Training Publicity
Justice
Fair Returns (PER) Functional Distribution Interest Free Product
Maslahah
Sekaran’s Concept
Profit Return Personal Income Transfer Investment Ratios in Real Sector
Maqashid Indeks
Dari skema di atas, maka jelas bahwa indeks maqashid syariah ada tiga yaitu pendidikan, keadilan dan maslahat. Pendidikan dalam konteks ini adalah menjadi acuan untuk mengadakan penelitian, pelatihan, pablisitas dan lain-lain. Selanjutnya dalam keadilan, jika melihat dalam skema di atas, keadilan harus terwujud dalam bentuk nyata seperti : keadilan dalam distribusi dan produk yang bebas dari bunga. Dalam maslahah, jika seseorang berbisnis, maka harus ada profit yang ia dapat dan dana investasi harus tersalurkan ke sektor rill bukan sektor moneter.
9
Antonio, Muhammad Syafii, D.Sanrego, Yulizar, Taufiq, Muhammad. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania . Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme10 digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara
triangulasi(gabungan),
analisis
data
bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.11 Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada). Hasil analisis tersebut berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel. Namun, penelitian kualitatif bukan tidak mungkin memiliki data kuantitatif.12
3.2 Jenis Data Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Penelitian ini mengambil data sekunder berupa:
10
Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigm interpretif dan konstruktif,yang memandang realitas social sebagai sesuatu yang holisttik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). 11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008. hlm.9 12 Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia, 2005. hlm. 17
1. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur 2. Laporan Keuangan BMT 3. Literatur lain seperti buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan lainlain.
3.3 Analisis Data Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati13. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengandalkan pada peran yang saling melengkapi secara terus menerus antara pengumpulan dan analisis data melalui pengajuan pertanyaan dan pembandingan teoritis14. Data yang didapat peneliti dari hasil pengumpulan data dibandingkan dengan indikator- indikator hasil dari studi pustaka.
Penelitian ini disusun untuk mengekplorasi fenomena yang terjadi dengan memadukan konsep
BMT dan konsep maqashid syariah indeks untuk
meninjau kinerja. Dalam menganalisis permasalahan, terlebih dahulu melakukan proses analisis terhadap permasalahan kemudian mengaitkan permasalahan
yang
terjadi
di
lapangan beserta solusinya dengan
menggunakan pengukuran maqashid indeks.
Agar memperoleh kebenaran yang ilmiah, penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta (skeptik), memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap menimbang secara obyektif untuk berpikir logis (kritik)15.
13
Menurut Bogdan dan Taylor, mengutip dalam bukunya Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, bandung, 1997, hlm. 3. 14 Sujoko Efferin et. al., Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 154 15 op.cit. Narbuko. Hal 6
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Pembahasan Permasalahan kekurangan input di Indonesia bukan hanya dialami oleh satu atau dua keluarga, tapi hampir sebagian rakyat Indonesia yang berada dalam garis ekonomi menengah ke bawah. Dan klimaksnya, stasiun televisi pada akhir-akhir ini memberitakan tentang demo buruh yang ingin gajinya dinaikkan karena kekurangan input untuk keperluan rumah tangganya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, namun masih belum mendapatkan hasil yang
maksimal. Dalam
carut-marutnya situasi saat ini, islam tampil dengan sistem ekonominya yang menyuarakan pembiayaan sampai nominal terkecil, dana pendidikan dan simpanan yang berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. BMT menjadi primadona bagi rakyat dengan kategori ekonomi golongan menengah ke bawah. Karena hanya BMT yang bisa melayani pembiayaan sampai pada keluarga yang paling miskin, sementara kompetirornya seperti : BPR, BRI Unit Desa, Badan Kredit Desa dan lainnya, tidak mau melayani pembiayaan untuk keluarga peling miskin karena nilai minimum pembiayaannya adalah Rp. 5-10 Juta16.
Dalam ranah sosial sekarang ini, BMT bisa menopang sebagian keuangan rumah tangga dengan modal yang dikeluarkan BMT untuk menambah modal usaha kecil mikro. Permasalahan yang terjadi saat ini, banyak pedagangpedagang kecil yang ingin ekspansi namun kekurangan modal. Ketika mereka ingin meminjam atau ingin mengajukan pembiayaan ke bank atau BPR, dana yang harus para pebisnis usaha kecil mikro pinjam minimum sebesar 5-10 juta rupiah dan dengan tingkat bungan 2%. Namun jika para pebisnis usaha kecil mikro hanya ingin meminjam 1-2 juta rupiah misalnya, maka ia tidak bisa meminjam ke bank atau BPR, bahkan di Bank Syariah Mandiri, minimal
16
Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat.www.permodalanbmt.com. Diakses pada tanggal 16 Nopember 2012
pembiayaan adalah Rp. 10 juta17. Maka melihat kondisi seperti itu, maka didirikanlah BMT yang melayani pembiayaan sampai pada tingkat di bawah Rp. 1 juta18.
Permasalahan
di
atas
menjadi
kesempatan
bagi
BMT
untuk
memperbanyak nasabah. Ketika nasabah semakin banyak, maka aset BMT pun turut bertambah. Sampai tahun 2012 jumlah BMT di Indonesia meningkat dari dua tahun sebelumnya 2010 dan 2011. Pada tahun 2010 jumlah BMT di Indonesia mencapai 3000 BMT yang beroperasi. Tahun 2011 jumlah BMT mencapai 3500 BMT dan tahun 2012 mencapai 3900 BMT yang beroperasi di Indonesia19.
Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah BMT dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan banyak keluarga menengah ke bawah menggunakan jasa BMT. Sehingga selain pendirian awal BMT tapi juga ada beberapa BMT yang membuka cabang karena banyaknya permintaan. Dapat disimpulkan pula bahwa aset BMT semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya nasabah yang menggunakan jasa BMT. Hal dapat dibuktikan dengan perbandingan jumlah aset BMT tahun 2010, 2011 dan 2012. Pada tahun 2010 jumlah aset BMT mencapai Rp. 3,2 Triliun. Tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 3,6 Triliun. Dan pada tahun 2012, meningkat menjadi Rp. 4 triliun20. Berarti rata-rata jumlah aset BMT dari tiga tahun terakhir adalah Rp. 3,6 triliun, dengan kata lain pertumbuhan aset BMT per tahun mencapai Rp. 3,6 triliun.
Pada dasarnya, BMT melayani pembiayaan-pembiayaan dengan nominal sampai yang terkecil yaitu Rp. 100 ribu dan pembiayaan ini dialokasikan untuk sektor riil. Rasionalnya, jika pembiayaan digunakan pada sektor rill, maka keuntungan yang didapat pun rill tidak hanya sekedar gelembung 17
Didapat dari pertanyaan langsung kepada staff penanggung jawab pembiayaan BSM cabang Dramaga. 18 Lihat 16 19 www.pinbuk.org diakses pada tanggal 18 Nopember 2012. 20 Idem
kosong. Dan prinsip yang dipegang teguh oleh BMT adalah ta’awun, segala transaksi-transaksi BMT yang dilakukan bertujuan untuk menolong keluarga atau rumah tangga menengah ke bawah. BMT melayani pembiayaan kepada rumah tangga yang hanya memiliki gaji 2 dolar per hari. Hal inilah yang menjadikan BMT digandrungi oleh para rumah tangga untuk menopang kebutuhan hidup mereka.
Walaupun BMT sudah menjadi primadona di setiap daerah, tetapi bukan tidak
ada
permasalahan
yang
melandanya.
Banyak
permasalahan-
permasalahan pelik yang menimpa BMT salah satunya adalah modal. Modal beserta aset BMT secara nasional yang mencapai Rp. 4 triliun masih belum mencukupi untuk memenuhi permintaan nasabah yang setiap BMT hampir memiliki nasabah 3,5 juta nasabah.
Selain permasalahan modal, BMT pun memiliki kendala yaitu tempat. Tidak semua tempat di Indonesia memiliki BMT. Padahal BMT itu sangat penting untuk menopang ekonomi kelas menengah ke bawah dan pasti di setiap daerah terdapat rumah tangga yang kurang mampu. Karena konsep dan sistem kerja dari BMT adalah membantu rumah tangga yang kurang mampu dalam keuangan. Adapun profit yang didapat oleh BMT bukan menjadi prioritas utama dalam menetapkan pembiayaan. Berkaitan dengan maqashid syariah, BMT telah melayani nasabah sesuai dengan maqashid indeks. Terbukti dengan sampling yang dilakukan oleh penulis dari beberapa BMT terdapat dana yang dialokasikan sesuai dengan maqashid indeks. Diantaranya yaitu : BMT Al-FATH, BMT Al-KAUSAR, BMT al-Munawwar, BMT Bina Sejahtera dan BMT Citra Buana Syariah.
Indeks maqashid yang pertama adalah pendidikan, sampling yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ada dana yang khusus dialokasikan untuk pendidikan dengan cara pemberian beasiswa kepada siswa-siswa tingkat SD sampai SMA bahkan ada yang sampai tingkat perguruan tinggi. Berati dapat dikatakan bahwa peran BMT ditinjau dari indeks maqashid pertama, sudah sesuai dan tidak melenceng dari haluan yang ditetapkan syariah.
Dari segi keadilan, BMT memberikan porsi pembiayaan dan simpanan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan individu tersebut. pengukuran ini erat kaitannya dengan distribusi, dimana pembiayaan yang dilakukan BMT di suatu daerah harus menyebar rata dan semua rumah tangga mrasakan manfaat dari BMT tersebut. Selain dalam hal distribusi, keadilan ini mencakup produk BMT seperti pembiayaan dan simpanan yang bebas dari bunga.
Indeks yang terakhir adalah maslahat, dari skema yang disusun oleh Muhammed dan Taib ( 2009 ), indeks ini berkaitan dengan input dari hasil usaha yang dijalankan oleh individu. Jika input yang diterima sudah maksimal sesuai perhitungan angka dan syariah, maka dapat dikatakan BMT memenuhi standar maslahat. selanjutnya investasi pada sektor riil, BMT sudah sesuai dengan indeks ini, karena memang dana investasi atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT hanya untuk sektor riil.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Peran BMT dalam meningkatkan keuangan rumah tangga sudah baik, namun belum maksimal dikarenakan beberapa kendala yaitu : a. BMT belum terdistribusi di setiap daerah b. Masih terkendala modal, karena memang antusiasme masyarakat akan BMT sangat besar. 2. Tinjauan maqashid indeks dalam peran BMT sebagai penggerak dalam meningkatkan keuangan rumah tangga, sudah sesuai dengan maqashid indeks. Hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh BMT itu sendiri, seperti : beasiswa, sunatan massal, pembagian sembako bagi rumah tangga kurang mampu. Berarti BMT sangat berperan dalam meningkatkan keuangan rumah tangga.
5.2 Rekomendasi 1. Industri
Keuangan
Mikro
Syariah.
Setelah
melihat
dan
menganalisa komposisi operasional BMT pada saat ini, maka sebaiknya BMT memiliki inovasi produk-produk baru untuk merangsang agar para keluarga ingin menggunakan jasa BMT dan agar mereka benar-benar merasakan manfaat adanya BMT di daerah mereka. 2. Pemerintah.
Agar
dapat
membuat
peraturan terhadap
lembaga
keuangan mikro syariah atau BMT untuk pengembangan operasional dan juga pemerintah
memiliki
program
untuk
menyediakan
dana,
fasilitator atau pendampingan agar inovasi yang dilakukan BMT dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. 3. Akademisi.
Agar
dapat
membuat
kajian-kajian
sejenis
dalam
rangka menambah koleksi khazanah ilmiah secara khusus pada keilmuan perbankan dan keuangan syariah mikro syariah dan secara umum pada keilmuan ekonomi Islam.
REFERENSI
Abu Zahrah, Muhammad. 1958. Ushulul Fiqh. Darul Fikri al-Araby. Al-Fasy, ‘Allal. 1993. Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha (Cet.5). Darul Garb Al-Islamy.
Al-Ghazali, Abu Hamid. 1413 H/1991 M. Al-Mushtasyfa Min Ilmil Ushul (Cet.1). Tahqiq: Muhammad Abdus Salam. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah. Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. 1973. I’lamul Muwaqqi’in ‘an Rabbil Alamin. Tahqiq: Thaha Abdur Rauf Sa’d. Beirut: Darul Jail.
Al-Yubi, Muhammad Saad. 1998. Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa ‘Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar’iyyah(Cet.1). KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi’.
Antonio, Muhammad Syafii. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Cetakan ketujuh belas. Jakarta : Gema Insani Press.
Antonio, Muhammad Syafii, D.Sanrego, Yulizar, Taufiq, Muhammad. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania . Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance.
Ascarya dan Yulizar, Redefine Micro, Smal and Medium Enterprises Classifiation and the potency of Baitul Maal wa Tamwiel as Intermediary Institutions in Indonesia, Paper ini dipresentasikan di First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development (University of Brunei Darussalam and IRTI-IDB). 2008. hal 3
Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa. 1997. Al-Muwafaqat (Cet.1). Tahqiq: Masyhur Hasan Salman. Daru Ibni Affan.
Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, “Mapping Microfinance in Indonesia”,Jurnal Ekonomi Rakyat, (Maret, 2005) http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_5.htm.
Chapra, M. Umar. (2005). Islam dan Pembangunan Ekonomi. Ikhwan Abidin, Translator. Depok: Gema Insani. from: Islam and Economic Development.
Lexy J. Moleong, 1997. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, bandung, hlm. 3.
Majma’ Lughah al-Arabiyyah. 2004. Mu’jam al-Wasith. Mesir: Maktabah Syuruq ad- Dauliyah. Cet.4 hlm.509 dan 738
Raysuni, Ahmad. 1992. Nazahariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam AsySyathibi (Cet.2). Ad-Dar Al-Alamiyyah Lil Kitab Al-Islamy. Subana dan Sudrajat, 2005. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 17
Sugiyono, 2008.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm.9
Sujoko Efferin et. al., 2004,Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 154
Wibowo, Hendro. Paper BMT sebagai Corporate Social Entrepreneurship. SEBI Depok Jawa Barat. www.Kajian.net, www.Pesantren Virtual.com, www.permodalanbmt.com, www.pinbuk.org
MICROECONOMICS PAPER PERAN BMT DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN RUMAH TANGGA : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
OLEH : IRFAN NURFALAH S.1115.240 ILMU EKONOMI ISLAM ( IEI )
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM ( STEI ) TAZKIA
