Bismillahirrahmanirrahim ANGGARAN RUMAH TANGGA BMT PK SENIOR BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1
Anggota BMT terdiri dari : a. Anggota Biasa yaitu Anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. b. Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi tidak/belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib c. Aggota Kehormatan yaitu yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta mermajukan BMT baik moril maupun materil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 2
Anggota biasa berhak untuk : 1. memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengelola BMT. 2. Memberikan suaranya dalam pemungutan suara. 3.
Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
4.
Memperoleh SHU yang telah disepakati dalam AD/ART
Anggota Luar biasa dan anggota kehormatan berhak atas : a. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis. b. Memperoleh kesejahteraan sesuai darma baktinya.
Pasal 3
Seluruh anggota berkewajiban untuk : a. Turut dalam memajukan usaha BMT baik secara langsung maupun tidak langsung. b. Menghadiri rapat-rapat yang dipandang perlu. c. Mengikuti secara aktif program BMT. d. Mematuhi dan melaksanakan peraturan BMT.
BAB III PENGURUS
Pasal 4 Pengurus BMT pada dasarnya bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk kepentingan seluruh anggota dalam melakukan pengelolaan segala kegiatan BMT.
Pasal 5 Pengambilan keputusan pengurus harus dilakukan oleh semua anggota pengurus dalam rapat pengurus,
Pasal 6 1. Pengurus berkewajiban menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum BMT. 2. Secara khusus pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada Rapat anggota atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya, meliputi: 3. Pengurus mengurusi kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian anggota. 4. Pengurus mengurusi kebijakan mengenai jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan Kepada anggota berdasarkan Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta lamanya
5. Pengurus dapat menetapkan Jaminan jika dirasa perlu dan mengurusi kebijakan mengenai jangka waktu maksimum pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada anggota serta dapat menentukan diluluskan atau ditolaknya permohonan-permohonan pembiayaan dengan pertimbangan yang mendasar. 6. pengurus memperbaiki tingkat kesehatan dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, khususnya aspek finsial, kelembagaan dan manajemen. 7. Pengurus mengurusi kebijakan tata cara pengambilan keputusan 8. Kebijakan perihal tatacara pemungutan kembali pembiayaan serta penghapusan pembiayaan bermasalah atau sisa pembiayaan anggota yang sudah tidak mungkin dikembalikan dengan persetujuan rapat anggota. 9. Kebijakan-kebijuakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh Rapat Anggota.
BAB IV JABATAN DALAM KEPENGURUSAN Pasal 12 1. Jabatan secara hak dan kewajiban para anggota pengurus adalah sebagai berikut : a. KETUA : menjalankan tugas-tugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus, tugas-tugas kepemimpinan diantara anggota pengurus, membina kepemimpinan antara pengelola, , menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketentuan AD/ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan, misi, visi, fungsi dan prinsip-prinsip utama BMT. b. WAKIL KETUA : menjalankan tugas-tugas ketua bilamana ketua tidak hadir, berhalangan melakukan tugas-tugasnya, serta membantu /mendukung sepenuhnya kewajiban KETUA.
c. SEKRETARIS/:bertugas membuat serta memelihara Berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan rapatrapat pengurus. Sekretaris bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan bidang AD/ART. d. Bendahara/ Accounting, lebih utama dalam memberikan catatan keuangan BMT, memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan mengatur efektifnya pengamanan kekayaan,.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 16 Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan adalah semua jenis pembiayaan yang bersifat syariah. Hendaknya pengurus mengutamakan jenis/akad pembiayaan yang lebih menguntungkan BMT dan produktif. BAB XI USAHA
Pasal 17 BMT PK Senior hanya bergerak pada simpan pinjam syariah, 1. Menggalakan usaha simpan pinjam berdasar bagi hasil antar anggota. 2. Mengembangkan dan membina usaha produktif dan pembiayaan dari anggota. 3. Kegiatan –kegiatan BMT lainnya dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. 4. Menyediakan barang kebutuhan usaha anggota untuk menunjang usaha anggota, 5. Meningkatkan usaha-usaha ekonomi lainnya untuk kepentingan anggota sepanjang layak dari segi permodalan, dan mempertimbangkan tingkat kesehatan BMT. 6. Kerjasama dengan BMT lainnya untuk mendapatkan permodalan yang menguntungkan anggota.
BAB XII BADAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 18
Jika pengurus BMT, karena satu dan lain hal memutuskan memerlukan membentuk Badan Pengawas, BMT demi kelancaran hubungan kerja pembinaan dan pengawasan antara pengurus dan pengelola BMT, maka pengurus dapat membentuk Badan Pengawas BMT dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Terdiri dari 3 orang atau setidaknya 1 orang. yang masing-masng diusahakan memiliki latar belakang dan pengembangan usaha/mikro kecil bawah, pembukuan keuangan perusahaan, dan kelembagaan dan atau organisasi masyarakat. 2.
Bekerja lebih intensif dalam pembinaan dan pengawasan pengelolan BMT.
3. Melaporkan penemuan dan hasil kerjanya pada pengurus paling lama tiap satu tahun sekali.
BAB XIII DEWAN SYARIAH Pasal 19 Dewan Syariah BMT tunduk pada keputusan-keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diatur dalam UUD 45 dan Peraturan Pemerintah lainnya
BAB XIV SISA HASIL USAHA Pasal 21
1. SHU adalah laba bersih yang diperoleh selama satu tahun buku setelah dikurangi zakat dan pajak. 2. Pembagian SHU dilakukan atas dasar sumber keuntungan yaitu : • Pengurus : 35%, Cadangan Modal 20%, Anggota 40% (disesuaikan dengan Simpanan pokok dan simpanan wajibnya), Kegiatan Sosial / CSR 5 %
BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 22
1. Perubahan anggaran rumah tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota berdasarkan keputusan setidak-tidaknya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dan yang mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat yang khusus diadakan untuk itu. 2. Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atas usul pengurus atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota yang mempunyai hak suara. 3. BMT menyimpan buku amandemen /perubahan terhadap ART yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapat izin untuk itu.
1.
Ditetapkan dalam rapat anggota Pada tanggal ............................................................. Di RT/rw...................................................................... Desa......................................................................... Kecamatan................................................................. Kabupaten.................................................................. Propinsi.................................................................
2.
Atas Nama seluruh anggota BMT.................................
3.
Ketua (............................) Sekretaris (..................................)
