Sekretariat Negara Republik Indonesia
Penyusutan Luas Lahan Tanaman Pangan Perlu Diwaspadai Rabu, 07 Juli 2010
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan memperingatkan adanya penyusutan luas panen lahan padi nasional. Tahun ini saja terjadi penyusutan seluas 12,63 ribu hektar atau 0,1% total luas lahan. Secara keseluruhan, lahan pertanian di Indonesia berkurang 27 ribu hektar pertahun. Sehingga, penurunan luas panen tidak hanya terjadi pada padi, tetapi juga pada komoditas lainnya, seperti kedelai. Meskipun ada penyusutan luas panen, produksi gabah masih mampu mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini mungkin karena adanya penggunaan pupuk atau bibit unggul sehingga produksi gabah perhektarnya menjadi naik (Media Indonesia, 2/7/10).
Disamping permasalahan penyusutan luas lahan tersebut, pertanian Indonesia hingga saat ini masih tetap menghadapi persoalan-persoalan klasik, antara lain kelangkaan pupuk menjelang masa tanam, kekeringan di saat kemarau, kebanjiran di musim hujan, harga anjlok ketika panen dan mencekik saat paceklik. Jika kelangkaan pupuk, kekeringan, banjir, hama, dan penyakit dampaknya terhadap produksi pertanian, terutama padi, tidaklah bersifat permanen, tetapi dampak berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi akan bersifat permanen terhadap turunnya produksi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian juga tampak tidak sejalan dengan program swasembada pangan yang merupakan program prioritas pemerintah. Sementara itu, dengan kebutuhan pangan yang selalu meningkat setiap tahunnya, maka harganya akan melonjak jika tidak diimbangi dengan penyediaan atau produksi yang cukup.
Alih Fungsi Lahan Pertanian
Laju pertumbuhan penduduk yang diasumsikan 1,3-1,5 persen per tahun (Kompas 15 Mei 2010) tentulah harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Angka pertumbuhan produksi pangan seharusnya di atas atau setidak-tidaknya sama dengan angka laju pertumbuhan penduduk tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dimaksud dapat terwujud dengan adanya dukungan ketersediaan lahan pertanian dan optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal. Namun apa yang disampaikan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional justru menimbulkan kekhawatiran, yaitu sepanjang tahun 2009 telah terjadi alih fungsi lahan pertanian hingga mencapai 110 ribu hektar (ha). Angka ini tentu sangatlah besar mengingat kemampuan Pemerintah untuk mencetak lahan pertanian baru per tahunnya hanya kurang dari separuhnya, yakni 50 ribu ha, sebagaimana disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya.
Berdasarkan data Produksi Tanaman Pangan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat bahwa jika dilihat dari ARAM II 2010, maka tahun ini diperkirakan akan terjadi penyusutan luas lahan panen padi sekitar 12,63 ribu ha, sekitar 0,1% dari total luas lahan. Hal ini tidak hanya terjadi pada komoditi padi, namun juga pada tanaman pangan lainnya.
Memang benar jika dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa dalam hal untuk kepentingan umum, maka lahan pertanian dapat dialihfungsikan. Namun perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai bentuk kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal tersebut dan jangan sampai ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2009 ini dimanfaatkan atau disalah-artikan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadikan “kepentingan umum― sebagai dalih untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 14 January, 2017, 21:34
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Selain ancaman terhadap penurunan jumlah produksi pertanian/pangan, alih fungsi lahan pertanian juga berdampak pada hilangnya investasi yang telah dilakukan untuk membangun irigasi dan prasarana lainnya. Bayangkan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur lahan pertanian? Dan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan tersebut? Belum lagi kerugian ekologis bagi sawah di sekitarnya akibat alih fungsi sebagian lahan, antara lain hilangnya hamparan efektif untuk menampung kelebihan air limpahan yang bisa membantu mengurangi banjir. Kerugian itu masih bertambah dengan hilangnya kesempatan kerja dan pendapatan bagi petani penggarap, buruh tani, penggilingan padi, dan sektor- sektor pedesaan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertanian, terutama padi, merupakan sektor yang paling banyak menyediakan lapangan kerja.
Untuk itulah diperlukan komitmen yang kuat untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, yang diwujudkan pada visi baru dalam kebijakan yang dilaksanakan. Keberpihakan pada kesejahteraan petani, kepentingan menjaga ketahanan pangan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan perlu dinyatakan dengan jelas.
Menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik dan bergengsi secara alami dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Sebaliknya, jika alih fungsi terus terjadi tanpa terkendali, hal itu tidak saja melahirkan persoalan ketahanan pangan, tetapi juga persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan.
Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan
Sebagaimana diuraikan diatas bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar. Hal tersebut akan menekan produksi pertanian atau setidak-tidaknya akan menekan laju pertumbuhan produksi pertanian. Trend konversi lahan dimaksud harus diminimalisir, terutama mengingat program ketahanan pangan nasional yang perlu terus didukung dan disukseskan.
Sehubungan dengan program ketahanan pangan nasional, Presiden RI menegaskan dalam sambutannya pada acara pembukaan konferensi ketahanan pangan 2010 pada tanggal 24 Mei 2010 di Jakarta Convention Center, bahwa kita perlu terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita karena:
- Pangan adalah salah satu bagian dari basic human need, dan tidak ada substitusinya. Setiap manusia akan mati tanpa makanan. - Penduduk Indonesia terus bertambah, dan pada saat ini diperkirakan telah mencapai 230 juta jiwa. Semuanya membutuhkan makanan yang cukup dan bergizi. Kebutuhan akan makanan tersebut semakin tinggi seiring peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kalau berbicara pada tingkat global, kebutuhan makanan akan semakin banyak karena harus memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang terus bertambah, dari 6,6 miliar pada 5 tahun yang lalu menjadi sekitar 6,8 miliar manusia pada tahun ini. - Secara alamiah produksi dan produktifitas pangan selalu terganggu, antara lain karena adanya perubahan iklim (climate change). - Terjadi kompetisi antara sumber-sumber pangan dengan sumber-sumber energi. Misalnya jagung yang dulu cuma dikonsumsi manusia dan ternak. Tetapi sekarang jagung juga dijadikan bahan untuk membuat biodiesel di beberapa negara. Kalau tidak ada pengaturan yang ideal terutama di tingkat global, maka ketersediaan jagung untuk konsumsi manusia dan ternak akan terganggu bahkan bisa langka. - Interconectedness global logistic and trade. Apabila negara-negara produsen (misalnya negara produsen beras) seperti Vietnam dan Thailand mengalami suatu masalah, apakah karena iklim atau karena persoalan lain sehingga akan terjadi krisis beras global, maka dengan cepat akan dirasakan akibatnya oleh negara-negara lain di dunia. Itulah hakekat dari international trade atau perdagangan internasional. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 14 January, 2017, 21:34
Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Masih ditemukan kerawanan pangan di sejumlah daerah di tanah air. Oleh karena itu secara bersama-sama seluruh komponen bangsa perlu terus bahu membahu untuk meningkatkan produksi pangan nasional guna meningkatkan ketahanan pangan nasional, membangun swasembada yang berkelanjutan pada komoditas pangan tertentu seperti beras dan jagung, sambil menyadari masih ada kerentanan di bidang pangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa setiap pemimpin, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah harus mengetahui situasi pangan terkini. Pemerintah Pusat harus menguasai situasi pangan nasional, dan Pemerintah Daerah harus menguasai situasi pangan di daerahnya. Kita semua harus juga mengetahui pertumbuhan demand, berapa banyak kita memerlukan beras, padi, jagung, kedelai, daging sapi dan komoditas pangan yang lain. Dengan mengetahui tren kenaikan demand tersebut, maka kita bisa menyusun rencana yang baik, termasuk strategi dan program aksi yang tepat untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Sejumlah isu mengenai ketahanan pangan yang menurut Presiden perlu dicarikan solusinya secara bersama-sama adalah:
- Sinergi dan integrasi sistem. - Peningkatan sejumlah komoditas pertanian menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan. - Sistem cadangan dan distribusi. - Rantai supply dan logistik nasional yang efisien. - Kerentanan dan kerawanan pangan. - Stabilitas harga, termasuk keterjangkauan harga sembako dan komoditas lainnya. - Penganekaragaman konsumsi pangan. - Monitoring sistem yang efektif dan kredibel. - Keseimbangan penawaran dengan permintaan.
Isu yang pertama adalah sinergi dan integrasi sistem
- Sinergi dan terintegrasinya sistem antara pangan, energi dan air. Bagaimana antara pangan, energi dan air dikelola secara terpadu sehingga membawa manfaat yang besar bagi bangsa kita dan tidak menimbulkan masalah, baik untuk masa kini maupun masa depan. Bagaimana kita memproduksi, menawarkan, mencukupi dan mendistribusikan komoditas pangan kita, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk perdagangan luar negeri. Jangan sampai kita mengekspor komoditas tertentu (misalnya minyak goreng) sebanyak-banyaknya karena harganya di luar negeri sedang mahal, tetapi kebutuhan domestik kita tidak terpenuhi. - Sinergi dan terintegrasinya sistem antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Dunia usaha boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil ekspor minyak goreng misalnya, tetapi kebutuhan masyarakat kita http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 14 January, 2017, 21:34
Sekretariat Negara Republik Indonesia
juga perlu diperhatikan, masyarakat kita juga perlu mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. - Sinergi dan terintegrasinya sistem antara sektor pertanian, sektor pekerjaan umum (infrastruktur) dan sektor transportasi atau perhubungan. Misalnya direncanakan untuk membangun food estate di Merauke. Dalam perencanaan tersebut juga perlu dibahas masalah infrastruktur dan transportasi ke area tersebut, sehingga produksinya nanti bisa dibawa ke pasar.Â
Isu yang kedua adalah peningkatan sejumlah komoditas pertanian menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan.
Ada 5 sasaran untuk menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan, yaitu padi atau beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi.
- Pada tahun 2010 produksi padi nasional ditargetkan sekitar 67 juta ton, dan diharapkan tumbuh 3,22 persen pertahun, sehingga produksi padi nasional mencapai 76 juta ton pada tahun 2014.
- Produksi jagung nasional diproyeksikan sekitar 20 juta ton pada tahun 2010. Dengan pertumbuhan 10,02 persen pertahun, diharapkan produksi jagung nasional pada tahun 2014 mencapai 29 juta ton.
- Produksi kedelai nasional yang ingin dicapai pada tahun 2010 adalah 1,3 juta ton. Untuk dapat merealisasikan target produksi sebesar 2,7 juta ton pada tahun 2014 harus dicapai melalui pertumbuhan produksinya sebesar 20 persen pertahun. - Target produksi daging sapi nasional adalah 3 juta ton pada tahun 2010 dan 5,7 juta ton pada tahun 2014 melalui pertumbuhan 17,63 persen pertahun.
Isu yang ketiga berkaitan dengan ketahanan pangan adalah sistem cadangan dan distribusi.
Pada musim-musim tertentu ada kekurangan pangan di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu stok dan cadangan nasional maupun daerah harus cukup, harus memadai dan terkelola dengan baik. Untuk pulau terpencil, pulau terluar dan daerah pedalaman perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak terjadi kelangkaan pangan, terutama pada saat gelombang laut tinggi atau cuaca tidak bersahabat.
Isu yang keempat adalah rantai supply dan logistik nasional yang efisien.
Setiap daerah mempunyai komoditi unggulannya masing-masing. Dengan perdagangan yang baik di tingkat domestik, regional, nasional dan global maka semua akan mendapatkan keuntungan. Permasalahannya sampai saat ini ongkos transportasi kita masih tergolong mahal. Misalnya biaya operasi truk per kilometernya tercatat USD 0,34 (Rp 3.000,-), sedangkan di negara lainnya hanya USD 0,22. Hal ini mengakibatkan konsumen membayar lebih mahal. Problem tersebut perlu segera dicarikan solusinya. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 14 January, 2017, 21:34
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Isu yang kelima adalah kerentanan dan kerawanan pangan.
Masih ditemukan adanya kekurangan produksi di beberapa daerah dan kadang-kadang terjadi kasus kelaparan diberbagai tempat. Disamping itu juga ada riwayat kekurangan gizi yang nyaris permanen dikantong-kantong tertentu. Permasalahan tersebut perlu mendapatkan prioritas penyelesaiannya. Sebagaimana diketahui bahwa mengurangi kemiskinan absolut dan kelaparan yang ekstrim adalah sasaran pertama yang tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs), dan sasaran ini harus kita capai.
Isu yang keenam adalah stabilitas harga, termasuk keterjangkauan harga sembako dan komoditas lainnya.
Harga pangan yang kita inginkan adalah tingkat harga dimana penghasilan petani harus baik atau layak, tetapi harga tersebut bisa dijangkau oleh konsumen. Untuk mencapai tingkat harga yang demikian diperlukan efisiensi dalam logistik nasional, dimana sistem distribusinya harus baik dan biaya transportasinya tidak terlalu mahal.
Isu yang ketujuh adalah penganekaragaman konsumsi pangan.
Karena penduduk kita selalu bertambah, kita akan kesulitan kalau semuanya mengandalkan padi/beras sebagai makanan pokok dengan konsumsi perkapita sebesar yang terjadi pada saat ini. Program Kementerian Pertanian untuk mengurangi konsumsi padi perkapita melalui penganekaragaman konsumsi pangan, dinilai sudah tepat. Kita perlu mengembangkan sumber daya lokal seperti sagu, singkong, sukun, jagung, ubi dan lain sebagainya. Upaya tersebut perlu didukung dengan mensinergikan antara lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dalam arti luas. Dalam program diversifikasi pangan, perlu dipastikan bahwa yang dikembangkan tersebut akan memecahkan masalah, terutama mengurangi impor dan mengurangi konsumsi padi, serta produk baru tersebut juga disukai oleh masyarakat.
Isu yang kedelapan adalah monitoring sistem yang efektif dan kredibel.
Objek yang perlu dimonitor antara lain situasi pangan secara nasional dan di daerah-daerah tertentu, kondisi irigasi dan jalan terutama untuk kepentingan sektor pertanian, keadaan pasar dan mekanismenya. Melalui monitoring yang baik, akan didapat situasi terkini guna kemudian dimanfaatkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.
Isu yang kesembilan adalah keseimbangan penawaran dengan permintaan.
Menurut hukum ekonomi, apabila permintaannya tinggi sedangkan komoditi yang ditawarkan sedikit maka harga akan naik. Tetapi pada saat komoditi yang ditawarkan berlimpah sedangkan permintaannya tidak naik maka harganya akan turun. Jadi price atau tingkat harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar, tergantung kepada tingkat supply dengan demand komoditi tersebut. Sehubungan dengan itu, agar petani tetap mendapatkan penghasilan yang layak dan pedagang mendapatkan keuntungan yang wajar serta konsumen tidak menjerit karena harga melambung tinggi, pada waktu-waktu tertentu perlu intervensi pemerintah, misalnya melalui regulasi agar tingkat harga di pasar tetap pada tingkat yang saling menguntungkan. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 14 January, 2017, 21:34
Sekretariat Negara Republik Indonesia
( Chairil/ Hamidi/ Triana)
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 14 January, 2017, 21:34
