perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENYUSUNAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) UNTUK PROGAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI KABUPATEN BOYOLALI
Skripsi
Diajukan Guna Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh: Andreas Tattuk Bramantya
(F0107025)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul :
PENYUSUNAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) UNTUK PROGAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI KABUPATEN BOYOLALI
Surakarta, Juli 2011 Disetujui dan diterima oleh Pembimbing
(Sumardi , S.E.) NIP. 196209081987021004
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PENGESAHAN Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Surakarta, Juli 2011 Tim Penguji Skripsi
1. Dr. Agustinus Suryantoro,MS
Sebagai Ketua
(
)
NIP. 19590911 198702 1 001
2. Sumardi, SE NIP. 19620908 198702 1 004
3. Dwi Prasetyani, SE, MSi
Sebagai Anggota dan
(
)
(
)
Pembimbing
Sebagai Sekretaris
NIP. 19770217 200312 2 003
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan untuk : Papa Mama Kakak adikku yang tercinta Sahabat – sahabatku Almamaterku
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, penulis panjatkan atas segala anugrahNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyusunan Model Analisis Standar Belanja (ASB) Untuk Progam Pendidikan Dan Pelatihan Di Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini disusun guna melengkapi untuk menyelesaikan progam S–1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bersama ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setingi-tingginya kepada semua pihak yang membantu memberikan dukungan material maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian dengan selesainya skripsi ini penulis dengan segenap cinta dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih kepada : 1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS,. Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2. Bapak Drs. Supriyono, M.Si,. dan Ibu Izza Mafruah, SE, M.Si,. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomu Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Sumardi, S.E., selaku Pembimbing yang telah memberikan izin penelitian dan bimbingan. 4. Tim Penguji yang telah banyak memberi arahan guna perbaikan skripsi ini
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5. Seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Boyolali, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi. 6. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Mbak Icha, Esye, atas dukungan materiil, moril, dan spiritual. 7. Rekan – rekan, Eko Yuono, Nastiti Yanuarita, Ari Widi Andhono, Satya Tamyawan, atas dukungan dan bantuannya setiap saat 8. Rekan – rekan tim doa dan profetik GBI ROCK Solo, terimakasih untuk dukungan doa dan semangatnya 9. Teman – teman EP 2007 kelas B, HMJ EP UNS, atas dukungan dan bantuannya, serta pengalaman hidup yang berharga bersama kalian. 10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan anugrahNya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi wacana pengembangan penelitian Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan, khususnya konsentrasi keuangan daerah dan
implikasinya pada tataran empiris dan praktis. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis diterima dengan senang hati.
Surakarta, Juli 2011
Penulis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL…………………………………………………………...
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………….
ii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………….
iii
HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………..
iv
KATA PENGANTAR………………………………………………………….
v
DAFTAR ISI……………………………………………………………………
vii
DAFTAR TABEL………………………………………………………………
x
ABSTRAKSI…………………………………………………………………...
xi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian………………………………….
1
B. Perumusan Masalah………………………………………..
6
C. Tujuan Penelitian…………………………………………..
6
D. Manfaat Penelitian………………………………………….
6
TINJAUAN PUSTAKA A. Anggaran Berbasis Kinerja………………………….............
8
B. Belanja Daerah………………………………………………..
9
C. Analisis Standar Belanja……………………………………..
10
D. Arahan Perundang-undangan Analisis Standar Belanja… …… 12 E. Landasan Teori………………………………………………… 14 a. Transparansi Publik………………………………………….. 14 b. Akuntabilitas Publik…………………………………………. 15
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c. Value for Money…………………………………………...... 16 F. Penelitian Terdahulu……………………………………………. 17 G. Hipotesis Penelitian…………………………………………….. 18
BAB III
Metodologi Penelitian A. Jenis dan Sumber Data………………………………………… 19 B. Teknis Analisis Data…………………………………………… 19 1. Pendekatan ABC (Activities Based Costing) ………… …... 20 2. Pendekatan Regresi Sederhana………………………………. 21
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data…………………………………………………. 26 1. Penyusunan Analisis Standar Belanja……………………… 25 B. Analisis Hasil Estimasi Data…………………………………
30
1. Pengujian Outlier pada Data………………………………
30
2. Pembuatan dan Pengujian Koefisien Regresi pada Model Pendidikan dan Pelatihan……………………...
31
a. Pengujian Koefisien Regresi pada Model Pendidikan dan Pelatihan…………………………………………… 32 b. Pembentukan Model Analisis Standar Belanja Pendidikan dan Pelatihan……………………………..
32
3. Perhitungan Batas Minimum dan Maksimum Belanja….. …
32
4. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata…………
35
5. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Minimum………..
36
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Maksimum…........
37
7. Penyusunan Analisis Standar Belanja Secara Keseluruhan…………………………………………. 38 8. Verifikasi Kewajaran Belanja dalam Suatu Kegiatan dengan Menggunakan Model ASB………………………… 41
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………
44
B. Keterbatasan Penelitian………………………………………. 46 C. Saran………………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
46
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Boyolali,Tahun 2006-2009………………………
5
Tabel 4.1 Anggaran dan pengendali belanja kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali tahun 2006 – 2010…………….
29
Tabel 4.2 Analisis Kekeliruan Baku Taksiran Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010…………..
34
Tabel 4.3. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010…………..
35
Tabel 4.4 Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Minimum Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010……………
36
Tabel 4.5 Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Minimum Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010…………….
37
Tabel 4.6. Batasan Alokasi Objek Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010………………………………
41
Tabel 4.7. Anggaran Kegiatan Diklat Untuk Verifikasi Kewajaran Belanja dengan Metode ASB……………………………..
42
Tabel 4.8. Verifikasi Kewajaran Belanja Kegiatan Diklat dengan Metode ASB…………………………………………………..
commit to user
43
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAKSI
PENYUSUNAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) UNTUK PROGAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI KABUPATEN BOYOLALI
Andreas Tattuk Bramantya F0107025
Penelitian ini berjudul “PENYUSUNAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) UNTUK PROGAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI KABUPATEN BOYOLALI”, yang bertujuan untuk mengetahui kewajaran anggaran keuangan dan menentukan model analisis standar belanja yang memenuhi kewajaran pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan the cost perfomance of activities (ABC) dan pendekatan regresi sederhana.Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada tahun berjalan (berupa Rancangan Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanakan Anggaran – Satuan Perangkat Kerja Daerah) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan Kabupaten Boyolali tahun 2006 – 2010. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa perbandingan dari 40 kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB), didapatkan seluruh kegiatan diklat tergolong pada kelompok wajar proses penganggarannya menurut ASB. Satu dari dua kegiatan verifikasi kewajaran belanja dengan menggunakan model ASB Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boyolali mengalami ketidakwajaran dalam proses penganggarannya. Anggaran kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah berada di bawah batas minimum dari anggaran yang telah ditetapkan oleh model ASB. Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan Pemerintah kabupaten Boyolali sebaiknya memonitoring pembuatan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, supaya terjadi efisiensi dalam pelaksanakan sebuah kegiatan. Kata Kunci : Analisis Berbasis Kinerja, Analisis Standar Belanja
commit to user
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pada jaman sekarang ini, adanya tuntutan transparansi dan akuntabel perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Supaya dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama atas tuntutan akuntabel, dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR/DPRD maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas) antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pengendalian berarti penerimaan dan pengeluaran harus sering dimonitor, dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan tuntutan tersebut, ada sebuah penyusunan dalam keuangan daerah yang disebut dengan Analisis Standar Belanja (ASB) yang dapat mengatasi permasalahan di atas. Menurut Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 pada lampiran surat edaran bupati tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dokumen harus dilampiri dengan kebutuhan penganggaran (KUA), PPA, Kode
1
commit to user
Rekening APBD, format RKA-SKPD, Analisis Standar Belanja, dan standar satuan harga. Alasan Analisis Standar Belanja tersebut dibuat dikarenakan sering terjadi di dalam sebuah proses penganggaran, suatu kegiatan yang sama, target kinerja yang sama, tetapi anggaran yang dibuat jauh berbeda. Hal perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tersebut disebabkan karena dalam proses penganggaran masih tergantung oleh pembuat alokasi penganggaran, serta belum adanya perangkat yang dapat
menstandarkan
pembuatan
anggaran
tersebut.
Berdasarkan
permasalahan diatas, maka perlu dibuat sebuah instrument/alat yaitu Analisis Standar Belanja, yang mana alat yang dapat mengetahui standar untuk output setiap kegiatan, serta estimasi (harga) untuk setiap penganggaran kegiatan bila output tersebut kinerjanya sama. Dokumen penganggaran seringkali dikalahkan dengan produk politik dan birokrasi. Ini yang menyebabkan kualitas kinerja dari kegiatan tersebut itu tidak maksimal. Sedangkan letak ASB sendiri berada pada bagian perencanaan, artinya sebelum APBD ditetapkan, ASB harus sudah ada terlebih dahulu. Cara
menyusun
Analisis
Standar
Belanja
ialah
pertama,
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di Pemerintah daerah (Dasar Anggaran Satuan Kerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kedua, mengidentifikasi jenis kegiatan dengan persamaan output dan cost drivernya, artinya penentu dari anggaran itu yang sama dikumpulkan (sebagai contoh kegiatan diklat A, diklat B, Diklat C, dst). Ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi belanja jenis kegiatan yang tertentukan (jumlah orang, jumlah hari, dsb), Berikutnya,
2
commit to user
membuat modelnya, selanjutnya ialah melakukan model regresi berganda dengan menghubungkan belanja anggaran dengan cost drivernya, dan tahap yang terakhir ialah melakukan simulasi untuk berbagai kemungkinan indipendent
variabel,
memasukkan
nilai
minimum
dan
maksimum
berdasarkan standar deviasi. Jadi di dalam model tersebut, nantinya terdapat perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id model rata-rata, model minimal, model maksimal, kemudian menghitung kewajaran alokasi belanja untuk masing-masing kegiatan pengeluaran belanja. Sebagaimana visi Kabupaten Boyolali yaitu Boyolali pro investasi yang mana visi tersebut telah dijabarkan dalam beberapa misinya peningkatan pelayanan masyarakat serta mewujudkan masyarakat sehat dan berdaya saing, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas bagi aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pendidikan dan pelatihan adalah salah satu cara agar visi dari pemerintah kabupaten boyolali dapat tercapai. Pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia di daerah dibedakan menjadi dua yaitu : 1.
Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan aparatur daerah. Para aparatur yang mengikuti pelatihan ini diharapkan akan semakin mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
2.
Pendidikan dan pelatihan bagi mayarakat
3
commit to user
Pendidikan dan pelatihan ini merupakan kegiatan yang dibangun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Elemen masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan ini diharapkan akan menjadi salah satu bagian dari pendorong perubahan yang cukup baik dalam kehidupan masyarakat perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Dalam menyusun APBD, Pemerintah Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya berdasarkan pada penganggaran berbasis kinerja, yang mana belum terlihat jelas
kaitan
yang
erat
dengan
proses
pengelolaan
pencapaian dan juga belum adanya standar analisis belanja, standar biaya, standar pelayanan minimal, perencanaan kinerja dan target kinerja. Hal ini disebabkan
di
pemerintah
Kabupaten
Boyolali
belum
sepenuhnya
menerapkan alat yang menjadi tolok ukur capaian kinerja keberhasilan suatu program dan kegiatan. Demikian juga sumber daya yang cukup untuk peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja masih belum terselenggara secara berkelanjutan dalam upaya perbaikan penganggaran berbasis kinerja. Meskipun saat ini dalam penyusunan anggaran pada masing-masing kegiatan telah berpedoman berdasarkan anggaran berbasis kinerja, akan tetapi hanya sebatas pemahaman dari sisi format penganggaran saja dan tidak secara menyeluruh dalam penerapannya serta belum menggunakan Analisis Standar Belanja meski tetap berpegangan pada standar harga barang dan jasa. Berikut ini tabel yang menunjukkan
perkembangan
anggaran
dan
realisasi
belanja daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2006-2009
4
commit to user
Tabel 1.1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Boyolali,Tahun 2006-2009
No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2006 626.294.516.267,00 530.074.202.235,00 84,64 2 2007 811.613.230.000,00 738.497.675.773,00 90,99 3 2008 845.747.630.000,00 793.262.107.869,00 93,79 perpustakaan.uns.ac.id 4 2009 892.987.309.000,00 808.017.387.034,00 digilib.uns.ac.id 90,48 Sumber : Boyolali dalam Angka tahun 2006-2009, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2009 (data diolah)
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2006 terdapat anggaran sebesar Rp 626.294.516.267,00 meningkat menjadi sebesar Rp 811.613.230.000,00 pada tahun 2007, dan lebih tinggi lagi kenaikannya untuk tahun 2009 yaitu sebesar Rp 892.987.309.000,00. Begitu pula dengan realisasi belanja daerahnya. Menurut penjelasan dimuka, peningkatan anggaran maupun realisasi belanja daerah setiap tahunnya di Kabupaten Boyolali dapat menimbulkan kekurangefisiensian
dan
dapat
menimbulkan
ketidakwajaran
dalam
proses
penganggaran setiap kegiatan
5
commit to user
B. Perumusan Masalah Berdasarkan perumusan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah anggaran keuangan untuk Progam Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Kabupaten Boyolali sudah berjalan wajar/realistis? perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 2. Bagaimana model penyusunan Analisis Standar Belanja yang dapat memenuhi kewajaran anggaran keuangan untuk Progam Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Kabupaten Boyolali?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui kewajaran pada anggaran keuangan Progam Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Kabupaten Boyolali 2. Menentukan model analisis standar belanja yang memenuhi kewajaran pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Boyolali
D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1.
Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten Boyolali dan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja daerah agar penetapan pengeluaran pembiayaan untuk suatu kegiatan dapat teralokasi dengan biaya yang wajar
6
commit to user
2. Sebagai perluasan khasanah penelitian yang sudah ada khususnya dalam upaya menentukan analisis standar belanja bagi pemerintah kabupaten Boyolali dalam menetapkan anggaran kinerja sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam keuangan daerah 3. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti untuk penelitian perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id selanjutnya tentang implementasi model analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran daerah
7
commit to user
BAB II TELAAH PUSTAKA
A. Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Definisi lain pada buku Modul Overview Keuangan Negara oleh Departemen Keuangan
(2008),
anggaran
berbasis
kinerja
merupakan
metode
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Capaian hasil tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Bagaimana cara agar tujuan itu dapat
dicapai,
dituangkan
dalam
program
diikuti
dengan
pembiayaan/pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. Sedangkan menurut BPKP (2005), anggaran berbasis kinerja metode penganggaran bagi
8
commit to user
manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
perpustakaan.uns.ac.id B. Belanja Daerah
digilib.uns.ac.id
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berdasarkan kelompok jenis belanja dapat uraikan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung; merupakan belanja yang dialokasikan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara
9
commit to user
bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id b. Belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.
C. Analisis Standar Belanja Analisis Standar Belanja merupakan salah satu yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Menurut buku Pedoman Penyusunan APBD berbasis kinerja
yang
diterbitkan
oleh
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan (2005), Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu progam atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar Analisis Belanja digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai
10
commit to user
dengan Standar Analisis Belanja akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Standar Analisis Belanja perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id merupakan standar atau pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja. Standar Analisis Belanja digunakan untuk menilai dan menentukan rencana program, kegiatan dan anggaran belanja yang paling efektif dan upaya pencapaian kinerja. Penilaian kewajaran berdasarkan Standar Analisis Belanja berkaitan dengan kewajaran biaya suatu progam atau kegiatan yang dinilai berdasarkan hubungan antara rencana alokasi biaya dengan tingkat pencapaian kinerja progam atau kegiatan yang bersangkutan. Disamping Standar Analisis Belanja sebagai dasar penilaian usulan anggaran belanja dapat juga dilakukan berdasarkan kewajaran beban kerja untuk menilai kesesuaian antara program atau kegiatan yang direncanakan oleh suatu unit kerja dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penerapan Standar Analisis Belanja pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: 1) mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya; 2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja; 3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.
11
commit to user
D. Arahan Perundang-undangan Analisis Standar Belanja Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah . APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka tercapainya tujuan bernegara. Analisis standar belanja merupakan isu penting bagi setiap daerah dalam menetapkan rencana anggaran pengeluaran daerah. Arahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan analisis standar belanja antara lain : 1. Pasal 167 ayat (3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,”Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 2. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah,”Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan progam termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut; Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.”
12
commit to user
3. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,”Penyusunan RKA – SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Penerapan anggaran kinerja perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan alokasi dana yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan anggaran kinerja perlu didukung oleh analisis standar belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Analisis stabdar belanja terkait erat dengan aspek kompleksitas tugas pokok dan fungsi, kualitas dan kuantitas barang modal, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta perlengkapan yang dibutuhkan unit kerja. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup tentang penerapan anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang disampaikan oleh SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran serta keterkaitan antara besaran anggaran dan manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan (pusat/daerah) wajib bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan semua sumber daya. Selain itu, anggaran berbasis kinerja juga merupakan suatu metode penganggaran yang mengkaitkan setiap biaya yang dituangkan target kinerja dari setiap SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota terkait
13
commit to user
Pengalokasian sumber daya dalam rangka menghasilkan kineja pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif, sering dihadapkan oleh situasi dan pilihan yang sulit. Sering kali keputusan diambil tidak berdasarkan data yang memadai dan mendukung, sebab hanya menggunakan dasar feeling atau intuisi. Dalam situasi demikian terseusunnya analisis perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id standar belanja (ASB) sangat membantu para pengambil kebijakan untuk menghasilkan keputusan yang logis dengan didukung oleh fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan.
E. Landasan Teori Aplikasi anggaran berbasis kinerja bagi pemerintah daerah akan menghasilkan
alokasi
dana
yang
akurat,
adil,
serta
dapat
dipertanggungjawabkan. Pengembangan anggaran berbasis kinerja perlu didukung analisa standar belanja, standar analisis belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya. 1. Transparansi Publik Transparansi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan good governance dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Transparansi dibangun berdasarkan arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai supaya dapat dimengerti ataupun dimonitoring. Menurut Mardiasmo (2002:30), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui
14
commit to user
dan diawasi oleh DPRD maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan
daerah
pada
akhirnya
akan
menciptakan
horizontal
accountability antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel,dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Akuntabilitas Publik Menurut
Mahmudi
(2007:9),
akuntabilitas
publik
adalah
kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan.
Konsep
akuntabilitas
berbeda
dengan
konsep
responsibilitas karena akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban yang dijalankan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian.
15
commit to user
3. Value for money Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat dalam system anggaran kinerja adalah mencakup pertanggungjawaban mengenai value for money yaitu ekonomis (hemat dan cermat) dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan dan maksimalisasi hasil, perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2002:130). Menurut Mardiasmo, indikator value for money dibagi menjadi dua bagian yaitu : indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisien), dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). a. Ekonomi, berarti hubungan antara pasar dan masukan (cost of input), atau ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less) b. Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of input). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well) c. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely)
16
commit to user
F. Penelitian Terdahulu Penelitian ini secara empiris erat kaitanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan anggaran belanja daerah dan Analisis Standar Belanja (ASB) baik dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berbeda. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 1. Nurrahmawati (2006) melakukan perhitungan analisis standar belanja (ASB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dari tiga sub dinas yang dijadikan fokus penelitian, kesemuanya mengalami overfinacing sehingga dengan kelebihan anggaran ini menunjukkan tidak efisiennya pengelolaan pada unit kerja. 2. Penelitian juga dilakukan oleh Azmi (2007) yang meneliti tentang Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kota Sawahlunto dengan mengambil kegiatan yang setara dalam kelompok kegiatan pengawasan/pengamatan. menganalisis
Penelitian
kebutuhan
ini
juga
anggaran
bertujuan untuk
untuk kegiatan
pengawasan/pengamatan serta menilai kewajaran alokasi anggarannya. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
11
kegiatan
pengawasan/pengamatan yang mengalami overfinancing dan terdapat 25 kegiatan pengawasan/pengamatan mengalami underfinancing. 3. Blondal dan Kim (2006) yang meneliti penganggaran di Thailand menyimpulkan bahwa Thailand sangatlah solid dalam penganggarannya, secara tradisional sangat sentralistisk yang telah memberikan kekuatan disiplin anggaran. Departemen-departemen hanya memperbaiki alokasi
17
commit to user
dan efisiensi dalam hal operasional dan pengeluaran publik yang mampu mengurangi terpusatnya proses anggaran. Dalam memformulasikan anggaran yang mempunyai peran penting tetap dipegang oleh jajaran kementerian. 4. Ahmad Dijanto Sajuti (2008) meneliti tentang Implementasi model perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran kegiatan pelatihan di Kabupaten Halmahera Selatan yang menyimpulkan perbandingan dari 30 kegiatan pelatihan teknis maupun nonteknis antara DPA dengan model ASB dengan menggunakan analisis Comparative Buget Statement, menghasilkan 18 kegiatan pelatihan teknis maupun nonteknis mengalami underfinancing dan yang mengalami overfinancing adalah sebanyak 12 kegiatan pelatihan teknis maupun nonteknis.
G. Hipotesis Penelitian Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah anggaran yang dialokasikan untuk progam pendidikan dan pelatihan di pemerintah kabupaten Boyolali wajar dalam pengalokasiannya.
18
commit to user
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa kegiatan eksisting perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id pemerintah daerah pada tahun berjalan (berupa RKA – SKPD atau DPA – SKPD) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan. Penelitian ini membahas tentang Analisis Standar Belanja (ASB) dengan obyek penelitian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang difokuskan pada belanja langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) Kabupaten Boyolali tahun 2010. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran alokasi belanja dengan menggunakan model Analisis Standar Belanja, sebagai suatu acuan untuk menentukan kewajaran belanja. B. Teknis Analisis Data Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk
melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan
dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran, terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang atau jasa. Adapun
teknik yang digunakan meliputi :
19
commit to user
1. Pendekatan ABC (Activities Based Costing) Menurut Yanne Kardias, pendekatan ABC (Activities Based Costing) adalah sebuah cara untuk mengukur/menghitung secara kuantitatif biaya dan kinerja dari suatu kegiatan
serta teknik yang
digunakan untuk mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan. Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan keakuratan biaya dalam penyediaan barang maupun jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost), sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah :
TOTAL BIAYA = BIAYA TETAP + BIAYA VARIABEL
Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan ABC dilakukan atas dasar biaya-biaya per kegiatan pada suatu organisasi atau SKPD. Adapun langkah-langkah yang harus dijalankan dalam menggunakan pendekatan ABC sebagai berikut : a. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output yang seragam dalam satu kelompok. b. Menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya dalam satu kegiatan. c. Menetapkan pengendali belanja (cost driver) . yang merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dalam satu kegiatan, atau cost driver yang merupakan variabel-
20
commit to user
variabel yang menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
2.
Pendekatan Regresi Sederhana
Pendekatan regresi sederhana adalah suatu teknik yang perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan pengendali belanja dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi dalam menyusun ASB berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan
belanja
dengan
model
regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja. Sebelum melakukan estimasi regresi, data terlebih dahulu diuji outliernya untuk mengetahui sebaran data sesungguhnya. Selanjutnya menguji koefisien regresi pada data. Sedangkan persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :
Y = a + bX
21
commit to user
Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir
adalah koefisien a dan b.
Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil , yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id (Michael C. Fleming,1996:183) dimana :
n = jumlah data
a=
Dimana koefisien
a merupakan biaya tetap, dan koefisien b
merupakan koefisien untuk belanja variabel. Untuk melihat reliabilitas dari persamaan garis yang ditaksir, maka dapat digunakan apa yang disebut sebagai kekeliruan baku taksiran (standar deviasi). Rumus yang digunakan adalah :
(Abdul Hafiz Tanjung, 2010:12)
22
commit to user
Jika prediksi terhadap
berdasarkan sebuah nilai X yang
ditetapkan telah dibuat,maka kita dapat menentukan interval perpustakaan.uns.ac.id
taksiran untuk
ini dengan menggunakan kekeliruan baku digilib.uns.ac.id taksiran yang dikemukakan di atas. Dengan demikian batas bawah (minimum) untuk taksiran
dapat dihitung dengan :
Sedangkan batas atas (maksimum) taksiran
adalah :
di mana t diperoleh dari tabel t dengan derajat bebas n – 2 Selanjutnya menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata, prosentase alokasi belanja minimum dan prosentase alokasi belanja minimumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata ialah :
Keterangan : n
: Jumlah kegiatan diklat
23
commit to user
Untuk menghitung prosentase alokasi belanja minimum, dapat dilakukan dengan cara :
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id Keterangan : BR
: Belanja Rata-rata
BMin : Belanja Minimum Sedangkan untuk menghitung alokasi belanja maksimum, dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
Keterangan : BR
: Belanja Rata-rata
BMaks : Belanja Maksimum
24
commit to user
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data 1. Penyusunan Analisis Standar Belanja perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Tahapan pertama saat memulai penyusunan Analisis Standar Belanja ialah mengumpulkan data sekunder yang berupa kegiatan sejenis yang dijalankan oleh pemerintah daerah Boyolali pada tahun berjalan (berupa Rancangan Kerja Anggaran/RKA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan memeriksa kesesuaian harga satuan yang ada pada RKA – SKPD/DPA – SKPD dengan peraturan bupati Boyolali tentang standar harga satuan. Pada tabel Dokumen Pelaksanakan Anggaran Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010 (lampiran) akan disajikan data mengenai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Kabupaten Boyolali beserta anggaran masing-masing kegiatan pada tahun 2006 – 2010. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan kegiatan yang
dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
untuk
meningkatkan
kinerja/kemampuan dan juga keahlian pada bidang tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mendatangkan narasumber di lingkungan pemerintah daerah khususnya di pemerintah kabupaten Boyolali. Pada pembahasan ini, yang termasuk dalam kegiatan Diklat ialah meliputi kegiatan
diklat
itu
sendiri,
penyuluhan,
pembinaan,
sosialisasi,
pemberdayaan, pendampingan, dan bimbingan teknis. Jumlah anggaran
25
commit to user
yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan diklat bervariasi dan sesuai kebutuhan serta peraturan yang berlaku, sebagai contoh untuk kegiatan diklat prajabatan bagi calon PNS daerah memiliki anggaran sebesar Rp 782.235.300,00. Angka ini sangat besar bila dibandingkan dengan penataran bagi petugas pelayanan umum yang hanya membutuhkan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id anggaran sebesar Rp 5.000.000,00. Jumlah seluruh anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 2.424.404.950,00. Jumlah orang maupun hari secara keseluruhan ialah masing-masing sebesar 7.459 orang dan 107 hari. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali diantaranya kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah dan Pendidikan (1) dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah (5) oleh Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi kegiatan Penyusunan analisa standar belanja (2), Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah (3), dan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah (4). Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (6), Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (7), Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (8), Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak (9), Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat (10), Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan
26
commit to user
tepat guna (11), dan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna (12). Pada
SKPD
PU
Perhubungan
dan
Kebersihan
meliputi
Pemberdayaan petani pemakai air (13) serta Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran (14). Sedangkan pada perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Dinas Kesehatan dan Sosial terdapat 8 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal (15), Sosialisasi peraturan perundang-undangan (16), Pembinaan puskesmas menuju puskesmas era desentralisasi (17), Pembinaan sarana pelayanan kesehatan (18), Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak telantar (19), Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (20), Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (21), dan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (22). Infokom Kehumasan terdapat 1 kegiatan yaitu Sosialisasi program kegiatan
penyelenggaraan
pemerintah,
pembangunan
dan
kemasyarakatan (23), untuk Dampak lingkungan terdapat 3 kegiatan yaitu Pembinaan gerakan lingkungan hidup (24), Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan program adipura (25), Pembinaan penyusunan dan penerapan dokumen UKL/UPL (26). Satuan Kerja Perangkat Daerah berikutnya ialah Dinas Pelayanan terpadu yaitu Sosialisasi penyelenggaraan SOS (27), dan Penataran bagi petugas pelayanan umum (28) dan Kantor arsip daerah adalah Bintek kearsipan (29) dan Sosialisasi kearsipan (30), masingmasing ada 2 kegiatan. Lalu Kesbangpollinmas terdapat 7 kegiatan yaitu
27
commit to user
diantaranya Pendidikan pendahuluan bela bangsa (31), Pendidikan dan latihan bagi kader linmas (32), (33) Sosialisasi dan komunikasi kebijakan politik dan pembangunan kepada masyarakat (ormas, orpol, LSm, dll), Penyuluhan narkoba (34), Sosialisasi di daerah rawan bencana (35), Pelatihan PKB Kabupaten Boyolali (36), dan Pendidikan dan latihan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id SAR (37). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terakhir adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mempunyai 3 kegiatan Pendidikan dan pelatihan yaitu Pelatihan P3MD (38), Pelatihan, penelitian, dan pengelolaan potensi desa/kelurahan (39), dan Pelatihan dan pembinaan pengelolaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (40). Berdasarkan hal itu, penyusunan anggaran tidak bisa dilakukan secara asal, tetapi tetap menggunakan kaidah peraturan yang berlaku di pemerintah daerah setempat. Setelah kegiatan yang sejenis telah dijadikan satu, maka langkah berikutnya ialah menentukan pengendali belanja (cost driver) dari masing-masing kegiatan yaitu jumlah orang/peserta dan jumlah hari yag dibutuhkan dalam kegiatan itu dilaksanakan. Tabel 4.1 menyajikan data yang mengkaitkan antara jenis kegiatan, anggaran, pengendali belanja, dan output yang dihasilkan.
28
commit to user
Tabel 4.1. Anggaran dan pengendali belanja kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali tahun 2006 – 2010
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 Badan Kepegawaian Daerah 2 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perpustakaan.uns.ac.id 5 Badan Kepegawaian Daerah 6 Dinas Peternakan dan Perikanan 7 Dinas Peternakan dan Perikanan 8 Dinas Peternakan dan Perikanan 9 Dinas Peternakan dan Perikanan 10 Dinas Peternakan dan Perikanan 11 Dinas Peternakan dan Perikanan 12 Dinas Peternakan dan Perikanan 13 PU Perhubungan dan Kebersihan 14 PU Perhubungan dan Kebersihan 15 Dinas Kesehatan dan Sosial 16 Dinas Kesehatan dan Sosial 17 Dinas Kesehatan dan Sosial 18 Dinas Kesehatan dan Sosial 19 Dinas Kesehatan dan Sosial 20 Dinas Kesehatan dan Sosial 21 Dinas Kesehatan dan Sosial 22 Dinas Kesehatan dan Sosial 23 Infokom Kehumasan 24 Dampak Lingkungan 25 Dampak Lingkungan 26 Dampak Lingkungan 27 Dinas Pelayanan Terpadu 28 Dinas Pelayanan Terpadu 29 Kantor Arsip Daerah 30 Kantor Arsip Daerah 31 Kesbangpollinmas 32 Kesbangpollinmas 33 Kesbangpollinmas 34 Kesbangpollinmas 35 Kesbangpollinmas 36 Kesbangpollinmas 37 Kesbangpollinmas 38 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 39 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 40 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber : Lampiran 1 (data diolah)
Anggaran Orang Hari Output 782235300 392 21 8232 46379000 230 2 460 46277500 225 2 450 32010000 200 2 400 134932500 digilib.uns.ac.id 467 3 1401 94768000 225 4 900 24940000 50 4 200 46136000 215 2 430 14769000 50 2 100 118871000 378 3 1134 38930000 138 3 414 24751000 70 3 210 289702000 500 5 2500 19002000 53 3 159 74357000 233 3 699 4580000 81 1 81 5377000 100 1 100 39841000 270 2 540 4808000 28 3 84 3850000 55 1 55 4608000 55 1 55 11963000 130 1 130 79871250 380 2 760 20674000 175 1 175 98784500 310 3 930 21379000 104 2 208 6000000 160 1 160 5000000 128 1 138 23800000 153 3 459 7850000 192 1 192 9000000 100 2 200 26781900 73 3 219 10000000 95 1 95 73900000 684 1 684 10000000 110 1 110 10000000 110 1 107 15000000 60 3 180 41012000 137 3 411 25100000 54 3 162 77165000 289 3 867
29
commit to user
B. Analisis Hasil Estimasi Data 1. Pengujian Outlier pada Data Berdasarkan data yang telah tersaji (tabel 4.1), untuk mengetahui data mengandung outlier atau tidak, dapat dilakukan melalui aplikasi SPSS. Hal pertama yang dilakukan ialah mencari nilai rata-rata, dan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id standar deviasi untuk setiap variabel dari data yang disajikan didapatkan hasil nilai rata-rata serta standar deviasi untuk masing-masing variabel adalah untuk anggaran sebesar 60.610.123,75 dengan standar deviasi 128.212.537,3 , variabel orang sebesar 186,48 dengan standar deviasi 145,25, dan variabel hari sebesar
2,68 dengan standar deviasi 3,15.
Selanjutnya, untuk menguji ada atau tidaknya data yang ekstrim (outlier), maka harus dilakukan standarisasi dengan nilai Z (hasil dapat dilihat dalam lampiran). Selanjutnya untuk mendeteksi ada atau tidaknya data yang ekstrim (outlier), dapat dilakukan pengujian dengan kurva distribusi normal (sebagaimana data yang sudah distandarkan). Dengan menggunakan nilai α = 5% maka kurva dapat digambarkan sebagai berikut :
30
commit to user
Berdasarkan kurva di atas, dapat dikatakan bahwa suatu data dianggap outlier apabila nilai Z yang di dapat ialah (z > +2,5) atau (z < 2,5). Melalui perhitungan di atas didapatkan hasil seluruh data dinyatakan lolos dalam pengujian outlier.(Anto Dajan, 1986)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 2 Pembuatan dan Pengujian Koefisien Regresi pada Model Pendidikan dan Pelatihan a. Pengujian Koefisien Regresi pada Model Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan data yang telah disajikan (lampiran), untuk mendapatkan sebuah model dan pengujian koefisien regresi Pendidikan dan Pelatihan, yaitu dengan cara meregresi data dengan menggunakan aplikasi SPSS didapatkan hasil sebagai berikut Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, diketahui nilai uji F sebesar 5763,837 dengan signifikansi 0,000. Dimana diisyaratkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel oranghari (output) independent dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Anggaran.Hal ini berarti bila terjadi kenaikan oranghari, maka juga berpengaruh terhadap kenaikan anggaran. Sedangkan bila dilihat dari hasil regresi variabel secara individu, variabel orang maupun hari secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dengan nilai uji F sebesar 455,339 dengan signifikansi 0,000, yang mana nilai signifikansi F lebih kecil dari 5%
31
commit to user
Y = 609.512 + 96.806X (0,0074)
(0,0000)
Menurut hasil regresi diatas, didapatkan nilai signifikansi variabel oranghari adalah 0,000. Lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5%. Ini berarti bahwa variabel oranghari secara statistik perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id berpengaruh terhadap anggaran pada tingkat signifikansi 0,05. Bila kita melihat regresi dengan setiap individu atau variabel dipisah, didapatkan nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,000 untuk variabel orang, dan 0,000 untuk variabel hari. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel orang maupun variabel hari secara statistik berpengaruh terhadap anggaran pada signifikansi 5%.
b. Pembentukan Model Analisis Standar Belanja Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan hasil regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi model ASB Pendidikan dan Pelatihan adalah Y = 609.512 + 96.806X atau dengan kata lain, model ASB Pendidikan dan Pelatihan adalah : Belanja Total
=
609.512 + 96.806 x (jumlah hari) x (jumlah peserta)
3. Perhitungan Batas Minimum dan Batas Maksimum Belanja Batas maksimum maupun batas minimum digunakan untuk menganalisis kewajaran dari suatu anggaran yang ditetapkan untuk
32
commit to user
sebuah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan. Batas maksimum dan batas minimum juga digunakan untuk perbandingan anggaran setiap belanja yaitu dengan memprosentasekan setiap belanja yang harus dianggarkan. Sebelum menghitung batas maksimum maupun batas minimum, harus mengetahui standar deviasinya terlebih dahulu perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id sebagai berikut :
Setelah mendapatkan kekeliruan baku taksiran, maka dapat dihitung besarnya belanja rata-rata, belanja minimum dan belanja maksimum dengan menggunakan model Analisis Standar Belanja Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :
Belanja rata-rata : Y
= 609.512 + 96.806X = 609.512 + 96.806(620) = 60.629.486
Belanja minimum :
Belanja maksimum :
33
commit to user
Tabel 4.2. Analisis Kekeliruan Baku Taksiran Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010 Kegiatan
Anggaran
Output (X) 1 782.235.300 8232 2 46.379.000 460 3 46.277.500 450 4 32.010.000 400 perpustakaan.uns.ac.id 5 134.932.500 1401 6 94.768.000 900 7 24.940.000 200 8 46.136.000 430 9 14.769.000 100 10 118.871.000 1134 11 38.930.000 414 12 24.751.000 210 13 289.702.000 2500 14 19.002.000 159 15 74.357.000 699 16 4.580.000 81 17 5.377.000 100 18 39.841.000 540 19 4.808.000 84 20 3.850.000 55 21 4.608.000 55 22 11.963.000 130 23 79.871.250 760 24 20.674.000 175 25 98.784.500 930 26 21.379.000 208 27 6.000.000 160 28 5.000.000 138 29 23.800.000 459 30 7.850.000 192 31 9.000.000 200 32 26.781.900 219 33 10.000.000 95 34 73.900.000 684 35 10.000.000 110 36 10.000.000 107 37 15.000.000 180 38 41.012.000 411 39 25.100.000 162 40 77.165.000 867 Sumber : Tabel 4.1 (data diolah)
Y797.511.095 45.142.635 44.174.585 39.334.335 136.236.140 87.736.835 19.973.335 42.238.485 10.292.835 110.389.205 40.689.605 20.941.385 242.624.835 16.004.330 68.279.030 8.453.540 10.292.835 52.887.035 8.743.955 5.936.610 5.936.610 13.196.985 74.184.135 17.553.210 90.640.985 20.747.775 11.191.135 9.571.425 45.045.830 12.198.895 16.973.335 21.812.630 9.808.810 66.826.955 11.260.885 10.970.470 18.037.235 40.399.190 17.294.745 84.542.270
-15,284,579 233.618.343.590.961 1,238,540 1.533.981.083.892 2,105,104 4.431.462.850.816 -7,322,076 53.612.789.627.700 digilib.uns.ac.id -1,302,792 1.697.266.760.761 7,032,720 49.459.143.565.680 4,969,207 24.693.013.239.642 3,899,732 15.207.911.231.717 4,478,848 20.060.074.928.256 8,483,020 71.961.620.855.343 -1,757,365 3.088.332.586.760 3,812,142 14.532.429.677.878 47,076,464 2.216.193.415.666.830 3,000,269 9.001.615.932.528 6,079,808 36.964.064.222.499 -3,870,831 14.983.330.385.479 -4,913,153 24.139.067.488.256 -13,043,973 170.145.229.015.934 -3,933,250 15.470.455.090.510 -2,083,864 4.342.489.378.882 -1,325,864 1.757.915.479.082 -1,231,345 1.516.210.016.487 5,688,867 32.363.206.605.916 3,123,367 9.755.419.855.006 8,145,027 66.341.468.088.740 633,755 401.645.678.877 -10,098,537 101.980.451.560.076 -8,968,796 80.439.303.124.623 -21,243,654 451.292.822.100.651 -11,346,342 128.739.481.773.354 -10,970,794 120.358.310.019.642 4,971,785 24.718.643.202.590 193,880 37.589.279.908 7,074,904 50.054.267.458.204 -1,258,217 1.583.109.012.516 -967,797 936.631.749.379 -3,034,665 9.209.193.483.024 615,054 378.291.410.615 8,807,850 77.578.223.031.756 -7,375,669 54.400.492.755.021
34
commit to user
4. Menghitung Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata Menghitung Alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id Keterangan : n
: Jumlah kegiatan diklat
sehingga hasilnya sebagai berikut :
Tabel 4.3. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010
Objek Belanja Hon. PNS Hon. Non-PNS belanja jasa kantor Bahan habis pakai Belanja cetak & penggandaan Perjalanan dinas sewa mamin sewa perlengkapan & peralatan kantor B.bahan/material B. Rawat kend B. Modal B.Kursus Sumber : Lampiran 1 (data diolah)
Perhitungan alokasi 430,857%/40 66,733%/40 1037,559%/40 306,226%/40 253,756%/40 659,609%/40 140,270%/40 802,774%/40 21,929%/40 186,120%/40 6,777%/40 53,707%/40 33,622%/40
% 10,77% 1,67% 25,94% 7,66% 6,34% 16,49% 3,51% 20,07% 0,55% 4,65% 0,17% 1,34% 0,84%
35
commit to user
5. Menghitung Prosentase Alokasi Belanja Minimum Menghitung prosentase alokasi belanja minimum kepada masingmasing objek belanja dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-rata dengan belanja minimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id prosentase alokasi belanja minimum adalah % belanja rata-rata - % alokasi selisih masing-masing objek belanja, sebagai berikut : Selisih prosentase = 60.629.486 –
= 21.265.515
= 21.265.515/60.629.486 x 100% = 35%
Tabel 4.4. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Minimum Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010
Objek Belanja Hon. PNS Hon. Non-PNS belanja jasa kantor Bahan habis pakai Belanja cetak & penggandaan Perjalanan dinas sewa mamin sewa perlengkapan & peralatan kantor B.bahan/material B. Rawat kend B. Modal B.Kursus Sumber : Tabel 4.3 (data diolah)
Perhitungan alokasi (%) 10,77/100 x 35 = 3,78 1,67/100 x 35 = 0,59 25,94/100 x 35 = 9,10 7,66/100 x 35 = 2,69 6,34/100 x 35 = 2,22 16,49/100 x 35 = 5,78 3,51/100 x 35 = 1,23 20,07/100 x 35 = 7,04 0,55/100 x 35 = 0,19 4,65/100 x 35 = 1,63 0,17/100 x 35 = 0,06 1,34/100 x 35 = 0,47 0,84/100 x 35 = 0,29
alokasi belanja minimum (%) 10,77% - 3,78% = 6,99% 1,67% - 0,59% = 1,08% 25,94% - 9,10%=16,84% 7,66% - 2,69% = 4,97% 6,34% - 2,22% = 4,12% 16,49% - 5,78%= 10,71% 3,51% - 1,23% = 2,28% 20,07% - 7,04% = 13,03% 0,55% - 0,19% = 0,36% 4,65% - 1,63% = 3,02% 0.17%-0,06%=0,11% 1,34% - 0,47% =0,87% 0,84% - 0,29% =0,55%
36
commit to user
6. Menghitung Prosentase Alokasi Belanja Maksimum Menghitung presentase alokasi belanja maksimum dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-rata dengan belanja maksimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya alokasi belanja maksimum = % belanja rataperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id rata + % alokasi selisih masing-masing objek belanja, hasilnya sebagai berikut Selisih prosentase = 60.629.486 – 89.810.440 = 29.180.954 = 29.180.954/60.629.486 x 100% = 48%
Tabel 4.5. Perhitungan Prosentase Alokasi Belanja Minimum Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010
Objek Belanja Hon. PNS Hon. Non-PNS belanja jasa kantor Bahan habis pakai Belanja cetak & penggandaan Perjalanan dinas sewa mamin sewa perlengkapan & peralatan kantor B.bahan/material B. Rawat kend B. Modal B.Kursus Sumber : Tabel 4.3 (data diolah)
Perhitungan alokasi (%) 10,77/100 x 35 = 3,78 1,67/100 x 35 = 0,59 25,94/100 x 35 = 9,10 7,66/100 x 35 = 2,69 6,34/100 x 35 = 2,22 16,49/100 x 35 = 5,78 3,51/100 x 35 = 1,23 20,07/100 x 35 = 7,04 0,55/100 x 35 = 0,19 4,65/100 x 35 = 1,63 0,17/100 x 35 = 0,06 1,34/100 x 35 = 0,47 0,84/100 x 35 = 0,29
% alokasi belanja maksimum 10,77% + 3,78% = 14,55% 1,67% + 0,59% = 2,25% 25,94% + 9,10%=35,04% 7,66% + 2,69% = 10,34% 6,34% + 2,22% = 8,57% 16,49% + 5,78%= 22,27% 3,51% + 1,23% = 4,74% 20,07% + 7,04% = 27,11% 0,55% + 0,19% = 0,74% 4,65% + 1,63% = 6,29% 0.17%+0,06%=0,23% 1,34% + 0,47% =1,81% 0,84% + 0,29% =1,14%
37
commit to user
7. Penyusunan Analisis Standar Belanja Secara Keseluruhan a. Kegiatan yang termasuk dalam lingkup ASB Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), antara lain : 1)
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah dan Pendidikan
perpustakaan.uns.ac.id 2) Penyusunan analisa standar belanja
digilib.uns.ac.id
3)
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4)
Bimbingan
teknis
implementasi
paket
regulasi
tentang
pengelolaan keuangan daerah 5)
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
6)
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
7)
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
8)
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
9)
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
10)
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
11)
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
12)
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
13)
Pemberdayaan petani pemakai air
38
commit to user
14)
Kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan
pertolongan
dan
pencegahan kebakaran 15) 16) 17) perpustakaan.uns.ac.id 18) 19)
Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pembinaan puskesmas menuju puskesmas era desentralisasi digilib.uns.ac.id Pembinaan sarana pelayanan kesehatan Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak telantar
20)
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
21)
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
22)
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
23)
Sosialisasi program kegiatan
penyelenggaraanpemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan 24)
Pembinaan gerakan lingkungan hidup
25)
Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan program adipura
26)
Pembinaan penyusunan dan penerapan dokumen UKL/UPL
27)
Sosialisasi penyelenggaraan SOS
28)
Penataran bagi petugas pelayanan umum
29)
Bintek kearsipan
30)
Sosialisasi kearsipan
31)
Pendidikan pendahuluan bela bangsa
32)
Pendidikan dan latihan bagi kader linmas
39
commit to user
33)
Sosialisasi
dan
komunikasi
kebijakan
politik
dan
pembangunan kepada masyarakat (ormas, orpol, LSm, dll) 34)
Penyuluhan narkoba
35)
Sosialisasi di daerah rawan bencana
36) perpustakaan.uns.ac.id 37)
Pelatihan PKB Kabupaten Boyolali digilib.uns.ac.id Pendidikan dan latihan SAR
38)
Pelatihan P3MD
39)
Pelatihan, penelitian, dan pengelolaan potensi desa/kelurahan
40)
Pelatihan dan pembinaan pengelolaan usaha ekonomi desa simpan pinjam
b. Pengendali Belanja (Cost driver) : 1) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 2) Hari pendidikan dan pelatihan c. Satuan Pengendali Belanja Tetap : Rp 609.512 per kegiatan d. Satuan Pengendali Belanja Variabel : 96.806 x Jumlah peserta x jumlah hari pendidikan dan pelatihan e. Perhitungan Belanja Total : Rp 609.512 + (96.806 x Jumlah peserta x jumlah hari pendidikan dan pelatihan) f. Batasan Alokasi Objek
40
commit to user
Tabel 4.6. Batasan Alokasi Objek Kegiatan Diklat Kabupaten Boyolali Tahun 2006 – 2010 Objek Belanja Hon. PNS Hon. Non-PNS belanja jasa kantor Bahan habis pakai Belanja cetak & penggandaan perpustakaan.uns.ac.id Perjalanan dinas sewa mamin sewa perlengkapan & peralatan kantor B.bahan/material B. Rawat kend B. Modal B.Kursus Jumlah
Rata-rata (%) 10,77% 1,67% 25,94% 7,66% 6,34% 16,49% 3,51% 20,07% 0,55% 4,65% 0,17% 1,34% 0,84% 100%
Batas bawah (%) Batas atas (%) 6.99% 14.55% 1.08% 2.25% 16.84% 35.04% 4.97% 10.34% 4.12% digilib.uns.ac.id 8.57% 10.71% 22.27% 2.28% 4.74% 13.03% 27.11% 0.36% 0.74% 3.02% 6.29% 0.11% 0.23% 0.87% 1.81% 0.55% 1.14% 65% 135%
Sumber : Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5 (data diolah)
8. Verifikasi Kewajaran Belanja Dalam Suatu Kegiatan Dengan Menggunakan Model ASB Untuk menggambarkan lebih lanjut penggunaan model ASB yang telah dibuat dalam mengevaluasi kewajaran nilai belanja suatu kegiatan. Berikut ini dihitung besarnya belanja berdasarkan model ASB, baik secara rata-rata, minimum, maupun maksimum dari data yang telah diolah lalu dibandingkan dengan belanja yang ada pada RKA, sebagai berikut :
Model =
Rp 609.512 + (96.806 x Jumlah peserta x jumlah hari pendidikan dan pelatihan)
41
commit to user
Berikut ini merupakan tiga buah analisis kewajaran kegiatan yang diajukan oleh dua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda. Untuk kegiatan pertama yang menjadi cost driver ialah jumlah peserta 400 orang, lamanya pendidikan dan pelatihan 5 hari, sedangkan untuk kegiatan kedua yang menjadi cost driver adalah jumlah peserta 350 orang perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dengan lamanya kegiatan 3 hari.
Tabel 4.7. Anggaran Kegiatan Diklat Untuk Verifikasi Kewajaran Belanja Dengan Metode ASB
No Kegiatan
1 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Anggaran 110.127.000 Hon. PNS 0 Hon. Non-PNS 94,970,000 belanja jasa kantor 0 Bahan habis pakai 15,157,000 Belanja cetak & penggandaan 0 Perjalanan dinas 0 sewa 0 mamin 0 sewa perlengkapan & peralatan kantor 0 B.bahan/material 0 B. Rawat kend 0 B. Modal 0 B.Kursus 0 Sumber : DPA-SKPD Satpol PP dan DPPKAD (data diolah)
2 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah 47.495.000 9,460,000.00 0 0 8,535,000 15,500,000 0 0 14,000,000 0 0 0 0 0
42
commit to user
Tabel 4.8. Verifikasi Kewajaran Belanja Kegiatan Diklat Dengan Metode ASB
Kegiatan
1 2
Anggaran Output Belanja Belanja (OH) Berdasarkan Berdasarkan ASB DPA – SKPD 110.127.000 2000 194.222.332 47.495.000 1050 102.256.242 perpustakaan.uns.ac.id
Batas Minimum Berdasarkan ASB 109.108.753 66.394.978
Batas Maksmum Berdasarkan ASB 262.355.526 138.127.732
Keterangan
Wajar Tidak wajar, dibawah digilib.uns.ac.id batas minimum yang diperkenankan
Sumber : Tabel 4.7 (data diolah)
Berdasarkan hasil perhitungan dari kedua kegiatan tersebut, terdapat satu kegiatan yang proses penganggarannya wajar yaitu kegiatan 1 (Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan). Sedangkan untuk kegiatan 2 mengalami ketidak-wajaran dalam proses penganggarannya. Pada kegiatan kedua (Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah), anggaran yang dibuat di bawah nilai kewajaran, yaitu sebesar Rp18.899.978,00 dari nilai minimum yang ditetapkan oleh model ASB Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boyolali tahun 2006 – 2010. Anggaran yang diajukan di bawah nilai kewajaran, dikhawatirkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak tercapai dengan baik, karena beban kerja lebih besar dengan anggaran yang diberikan. Tabel Verifikasi Kewajaran Belanja Dalam Suatu
Kegiatan
Dengan
Menggunakan
Model
ASB
(lampiran),
menunjukkan analisa lebih lanjut mengenai ketidakwajaran belanja yang dibuat berdasarkan DPA dari kedua kegiatan tersebut diatas.
43
commit to user
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 1. Hasil perbandingan dari 40 kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB), didapatkan seluruh kegiatan diklat tergolong pada kelompok wajar proses penganggarannya menurut ASB. Bila kita melihat kewajaran masing-masing obyek belanja, dapat diprosentasekan sebagai berikut yaitu Honorarium Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 35 % tergolong wajar penganggarannya, 42,5% berada di bawah batas minimum dan 22,5% berada di atas batas maksimum. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 2,5% termasuk wajar dalam penganggarannya, 87,5% berada di bawah batas minimum, dan 10% berada diatas batas maksimum. Belanja Jasa Kantor, sebanyak 45% tergolong wajar, sedangkan 37,5% berada di bawah batas minimum, dan 17,5% berada di atas batas maksimum. Belanja Habis Pakai, sebanyak 47,5% termasuk wajar di dalam penganggaranya, 35% berada di bawah batas minimum, dan 17,5% berada di atas batas maksimum. Belanja Cetak dan Penggandaan, sebanyak 40% tergolong wajar, 42,5% berada di bawah batas minimum, dan 17,5% berada di atas batas maksimum. Perjalanan Dinas, sebanyak 50% berada di bawah batas minimum, dan 25% masing-masing tergolong wajar dan berada di atas batas
44
commit to user
maksimum. Sewa, sebanyak 12,5% termasuk dalam kondisi wajar, 70 % berada di bawah batas minimum, dan 17,5% berada di atas batas maksimum. Makan dan Minum, sebanyak 52,5% termasuk wajar penganggarannya, 25% berada di bawah batas minimum dan 22,5% berada di atas batas maksimum. Sewa Perlengkapan dan Peralatan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Kantor, sebanyak 87,5% berada di bawah batas minimum, dan 12,5% berada di atas batas maksimum. Belanja Bahan/Material, sebanyak 2,5% termasuk wajar, 82,5% berada di bawah batas minimum dan 15% berada di atas batas maksimum. Belanja Rawat Kendaraan, sebanyak 97,5% berada di bawah batas minimum, dan 2,5% berada di atas batas maksimum. Belanja Modal, sebanyak 2,5% tergolong wajar, 90% berada di bawah batas minimum, dan 7,5% berada di atas batas maksimum. Belanja Kursus, sebanyak 97,5% berada di bawah batas minimum, dan 2,5% berada di atas batas maksimum. 2.
Model penyusunan Analisis Standar Belanja yang dapat memenuhi kewajaran anggaran keuangan untuk Progam Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Kabupaten Boyolali ialah Belanja Total = 609.512
+
(96.806 x jumlah hari x jumlah peserta)
45
commit to user
B. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini disadari oleh peneliti terdapat keterbatasan – keterbatasan yang meliputi : 1. Kurang lengkapnya informasi tentang data yang diperlukan, sehingga dalam penentuan pengendali belanja (cost driver) berdasarkan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id perkiraan/asumsi dengan standar harga makan dan minum Kabupaten Boyolali 2.
Lokasi penelitian hanya dilakukan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah saja. Hal ini dikarenakan perizinan penentuan lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, tidak dapat memenuhi seluruh SKPD yang berada di lingkungan pemerintah daerah setempat.
C. Saran 1.
Pemerintah kabupaten Boyolali sebaiknya melampirkan lamanya kegiatan dilakukan (hari) dan jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, supaya terjadi ketepatan dalam pembuatan model pelaksanakan sebuah kegiatan
2.
Dalam penelitian ini tidak memotret kegiatan pendidikan dan pelatihan di seluruh Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Boyolali, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di seluruh Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Boyolali.
46
commit to user
