ANALISIS BELANJA PUBLIK PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOYOLALI.
NASKAH PUBLIKASI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh: DESI AMALIANA B 200 080 102
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012
ANALISIS BELANJA PUBLIK PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOYOLALI. Disusun oleh: DESI AMALIANA B200080102 ABSTRAKSI Penelitian ini menganalisis anggaran belanja publik program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten Boyolali. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementrian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil analisis tren total anggaran belanja fungsi pendidikan untuk tahun 2012-2016 menunjukan hasil yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Rasio belanja APBD menurut fungsi pendidikan, dari tahun ke tahun menunjukan proporsi yang lebih besar dari fungsi-fungsi lain, hal ini memperlihatkan perhatian pemerintah Kab. Boyolali terhadap pengembangan sektor pendidikan. Rasio belanja modal terhadap belanja operasional menunjukan dukungan belanja operasional untuk memfasilitasi pendidikan. Capaian indikator program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun cenderung menurun dan tidak stabil namun masih diatas 80% atau kategori cukup baik. Analisis korelasi menunjukan koefisien korelasi variabel capaian kinerja dan belanja sebesar 0,289 dengan nilai positif dan signifikan 0,019 pada taraf 0,05. Hasil ini menunjukan bahwa belanja pendidikan berkorelasi positif dengan capaian kinerja. Kata Kunci: Anggaran belanja publik, pendidikan dasar, kinerja pelayanan pendidikan dan capaian kinerja.
A. Latar belakang Penganggaran merupakan suatu aktivitas pemerintah yang penting dan universal. Setiap pemerintahan harus menjalankan fungsi penganggaran dalam melakukan aktivitas dan membelanjakan pendapatan. Anggaran merupakan suatu teknik dalam suatu sistem, sehingga keberhasilannya tergantung pada kerjasama dalam sistem tersebut (Mohamad Mahsun et al, 2006) Beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Indonesia telah menjadikan investasi
dalam
bidang
pendidikan
sebagai
perioritas
utama
dan
mengalokasikan persentase yang lebih besar dari anggarannya untuk sektor pendidikan. Belanja publik nasional untuk sektor pendidikan meningkat dari 2,8% pada tahun 2001 menjadi 3,1% pada tahun 2006 relatif terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Jumlah belanja pendidikan di tingkat kab/kota meningkat baik dalam sisi jumlah maupun proporsinya dari Rp 26 Triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 52 Triliun pada tahun 2006. Menurut Bank Dunia (2008) belanja publik untuk sektor pendidikan diperkirakan meningkat lagi hingga 3,3% pada tahun 2008 dan 3,6% pada tahun 2011 sesuai dengan data anggaran. Hal tersebut disadari bahwa peningkatan pengeluaran publik untuk anggaran pendidikan tidak terlepas dari amanat konstitusi UUD 1945. Kewajiban konstitusi ini kemudian dipertegas dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari anggaran mereka untuk sektor pendidikan ini. Meskipun demikian, besarnya anggaran pendidikan belum efektif dalam mempengaruhi kinerja sektor pendidikan di Indonesia. Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun Produk Domestik Bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan.
Tujuan Penelitian: 1.
Untuk menganalisis besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menjalankan fungsi pendidikan dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain
2.
Untuk menganalisis besarnya biaya pelayanan pendidikan pemerintah Kabupaten boyolali untuk tiap siswa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3.
Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara capaian kinerja pelayanan pendidikan dengan belanja pendidikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Boyolali ditinjau dari sisi belanja modal terhadap belanja operasional.
B. Landasan Teori Pengeluaran Pemerintah (Anggaran) untuk Fungsi Pendidikan Menurut mardiasmo, 2002 anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Fungsi Anggaran sektor publik yaitu: a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planing Tool) b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiskal Tool) d. Anggaran Sebagai Alat Politik (Politikal Tool) e. Anggaran Sebagai Alat kordinasi dan Komunikasi (coordination and
Communication Tool) f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement) g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Publik Sphere)
Jenis anggaran sektor publik dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Anggaran Operasional 2. Anggaran Modal/investasi UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, dinyatakan bahwa Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui
Kementrian Negara/Lembaga, alokasi
anggaran
pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 1 butir 48).
Pelayanan Pendidikan untuk Wajar 9 tahun Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem
Pendidikan Nasional, menjamin hak atas “pendidikan dasar” bagi warga negara indonesia yang berusia 7-15 tahun. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah melalui peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan proram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Program wajib belajar memiliki dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 6 ayat 1. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Didalam Dasar Hukum tersebut mengatur bahwa: - Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar - Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, - WAJAR
9
Tahun
merupakan
tanggung
jawab
negara
yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Suyanto.2010)
Kinerja Pelayanan Pendidikan Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mohamad Mahsun et al, 2006) Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mohamad Mahsun et al, 2006)
Hubungan Capaian Kinerja Pendidikan dan Belanja Pendidikan Menurut Fatah (1998, 136) menyatakan bahwa belanja pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam menyediakan komponen-komponen input pendidikan dan menghasilkan luaran capaian kinerja. Karena pendidikan merupakan suatu proses maka belanja pendidikan akan menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Ha: Terdapat hubungan antara capaian kinerja program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan belanja pendidikan dasar.
C. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan karakteristik data kuantitatif sesuai dengan tujuan analisis yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen APBD dan data olahan yang tersedia di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DPPKAD) serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora) di Kabupaten Boyolali. Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya data di analisis, metode yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku pedoman pelaksanaan Analisis Belanja Publik Pendidikan Dasar (ABPPD) yang diterbitkan oleh Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) (WordBank, 2009) dan metode analisis Trend.
D. Hasil Penelitian 1. Analisis trend dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend. Persamaan garis linear dari analisis time series akan mengikuti: Y’= a + Bx
Tabel IV.1 Analisis Trend Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 ∑
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Total Belanja (Y) (X) tahun 316.780.315.000,00 -2 358.482.352.000,00 -1 451.141.456.000,00 0 488.243.353.500,00 1 624.410.728.000,00 2 2.239.058.204.500,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X² Y.X (633.560.630.000,00) 4 (358.482.352.000,00) 1 0 488.243.353.500,00 1 1.248.821.456.000,00 4 745.021.827.500,00 ∑X² = 10
Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali Nilai a = ∑Y/n = Rp 2.239.058.204.500 5 = Rp 447.811.640.900 Nilai b = ∑YX/∑X² = Rp 745.021.827.500 10 = Rp 74.502.182.750 Jadi persamaan trend = Y’ = 447.811.640.900 + 74.502.182.750 X Jadi persamaan trend anggaran pendidikan Kabupaten Boyolali termasuk jenis trend positif, sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y yaitu total anggaran belanja fungsi pendidikan juga meningkat. Nilai peramalan total anggaran belanja fungsi pendidikan untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 yaitu: Nilai X untuk 2012 adalah 3. Sehingga nilai peramalannya adalah : Y 2012
= 447.811.640.900 + 74.502.182.750 (3) = Rp 671.318.189.200
Nilai X untuk 2013 adalah 4. Sehingga nilai peramalannya adalah : Y 2013
= 447.811.640.900 + 74.502.182.750 (4) = Rp 745.820.371.900
Nilai X untuk 2014 adalah 5. Sehingga nilai peramalannya adalah Y 2014
= 447.811.640.900 + 74.502.182.750 (5) = Rp 820.322.554.700
Nilai X untuk 2015 adalah 6. Sehingga nilai peramalannya adalah : Y 2015
= 447.811.640.900 + 74.502.182.750 (6)
= Rp 894.824.737.400 Nilai X untuk 2016 adalah 7. Sehingga nilai peramalannya adalah : Y 2016
= 447.811.640.900 + 74.502.182.750 (7) = Rp 969.326.920.200
2. Analisis Belanja APBD menurut fungsi digunakan untuk melihat besaran gambaran pengeluaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pendidikan dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, pariwisata, perlindungan sosial. Formula yang digunakan adalah: Belanja APBD menurut Fungsi... Rasio Belanja APBD Fungsi...=
x 100% Total Belanja APBD
Gambar IV.1 Rasio Belanja APBD menurut Fungsi tahun 2007 Perlindungan Sosial; 0,52% Pelayanan Umum; 26,19%
Pendidikan; 45,70%
Ketertiban dan Keamanan; 0,69% Ekonomi; 7,75%
Pariwisata dan Budaya; 0,75%
Kesehatan ; 9,44%
Lingkungan hidup; 0,99% Perumahan dan Fasilitas umum; 7,96%
Sumber data: DPPKAD Kabupaten Boyolali
Berdasarkan gambar IV.1 dapat diketahui bahwa rasio terbesar belanja APBD menurut masing-masing fungsi pada tahun 2007 yaitu terletak pada fungsi pendidikan sebesar 45,70%. Berdasarkan besarnya rasio untuk fungsi pendidikan ini meperlihatkan perhatian pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap pengembangan sektor pendidikan.
3. Analisis Belanja Pendidikan per Siswa digunakan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan bagi tiap usia sekolah untuk siswa wajar 9 tahun. Analisi ini dihitung dengan formula sebagai berikut: Total Belanja urusan Pendidikan APBD Belanja pendidikan/siswa = Jumlah Siswa Tabel IV.2 Belanja Pendidikan per Siswa Tahun 2007 2008 2009 2010
Total Belanja urusan Pendidikan Jumlah siswa APBD 1 2 Rp 39.631.886.000,00 160.482 Rp 47.861.232.125,00 148.956 Rp 56.069.880.500,00 147.119 Rp 2.881.569.950,00 144.817
Belanja Pendidikan per siswa 3=1:2 Rp 246.955 Rp 321.311 Rp 381.119 Rp 19.898
Sumber Data: DPPKAD dan DIKPORA Kab. Boyolali Berdasarkan Tabel IV.2 Di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja pendidikan per siswa untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selalu mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai 2009 yaitu Rp 246.955 ; Rp 321.311 ; Rp 381.119, peningkatan belanja pendidikan untuk tiap siswa ini dikarenakan anggaran total belanja urusan pendidikan yang meningkat dan jumlah siswa tiap tahun yang berkurang. 4. Analisis Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Operasional digunakan untuk mengetahui besarnya penyusunan anggaran belanja pendidikan untuk fasilitas pendidikan wajar 9 tahun. Formula yang digunakan adalah: Belanja Modal APBD Pendidikan Rasio Belanja Modal thd Belanja Operasional =
x 100% Belanja Operasional APBD Pendidikan
Tabel IV.4 Belanja untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Rp Rp Rp Rp Rp
Belanja Operasional Pegawai Barang & Jasa 1 2 2.002.043.000,00 Rp 7.911.165.000,00 1.988.265.000,00 Rp 5.227.149.450,00 645.583.000,00 Rp 1.313.967.500,00 222.733.000,00 Rp 2.500.711.950,00 1.056.094.720,00 Rp 33.011.734.400,00
Sumber Data: DPPKAD Kab. Boyolali
Belanja Modal Rp Rp Rp Rp Rp
3 29.718.678.000,00 40.645.817.675,00 54.110.330.000,00 158.125.000,00 67.639.554.880,00
Total Belanja Rp Rp Rp Rp Rp
4=1+2+3 39.631.886.000,00 47.861.232.125,00 56.069.880.500,00 2.881.569.950,00 101.707.384.000,00
Rasio Belanja Modal thd Rasio Belanja Modal thd Belanja Operasional Total Belanja 5 = 3 : (1 + 2) x 100% 6 = (3 : 4) x 100% 299,79% 74,99% 563,32% 84,92% 2761,36% 96,51% 5,81% 5,49% 198,54% 66,50%
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 2007 yaitu sebesar 74,99% artinya 74,99% dari total belanja pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah digunakan untuk investasi pendidikan program wajib belajar 9 tahun. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Operasional untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 2007 yaitu sebesar 299,79% artinya dukungan belanja operasional untuk fasilitas pendidikan sebesar 299,79%. 5. Analisis Capaian Kinerja yaitu analisis tahunan instansi pemerintah yang diukur dengan keberhasilan dalam mencapai kinerja selama 5tahun. Formula yang digunakan adalah: Persentase pencapaian rencana tingkat capaian =
Realisasi Capaian Kinerja x 100% Rencana Capaian Kinerja
Tabel IV.5 Capaian Kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun URAIAN KINERJA PROGRAM Pendidikan SD/MI: APK Tk. SD/MI APM Tk. SD/MI Angka Lulusan SD/MI Angka Mengulang SD/MI Angka Putus Sekolah SD/MI Persentase SD/MI Menerapkan Manaj Berbasis Kompetensi Persentase Keterlaksanaannya Kurikulum Nasional SD/MI Pendidikan SMP/MTS: APK Tk. SMP/MTs APM Tk. SMP/MTs Angka Melanjutkan Angka Lulusan SMP/MTs Angka Mengulang SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMP/MTs Persentase SMP/MTs Menerapkan Manaj Berbasis Sekolah Persentase Keterlaksanaannya Kurikulum Nasional SMP/MTs Persentase R.Kelas Kondisi 'Rusak Berat' Persentase Laboratorium/Sekolah Persentase UKS/Sekolah Persentase Perpustakaan/Sekolah
TARGET Satua RPJMD th 2006 th 2007 th 2008 th 2009 n
th 2010
RPJMD
th 2006 th 2007
REALISASI th 2008 th 2009 th 2010
RPJMD
th 2006
CAPAIAN KINERJA th 2007 th 2008 th 2009
th 2010
% % % % %
100 83,45 97 4,36 0,08
104,7 87,37 95,3 4,75 0,11
105,12 87,66 95,45 4,55 0,11
99 84 95,45 4,05 0,11
100,38 83,45 96,81 4,36 0,08
100 83,45 97 4,36 0,08
100,18 84,45 96,71 3,93 0,09
100,26 83,09 94,7 5,3 0,17
98,5 84,63 98,13 4,07 0,12
100,26 97,62 96,8 3,98 0,09
100,18 84,45 96,71 3,93 0,09
100,18 84,45 99,8 3,93 0,09
99,8 101,2 99,9 110,94 88,89
95,73 95,1 91 91 88
94 97 103 111 108
101,27 117 101 102 118
99,8 101,2 99,9 110,94 88,89
93,49 94,64 100,6 106,87 122,22
%
100
80
90
100
90
100
95
70
95
100
95
100
105,56
87,5
106
100
105,56
122,22
% % % % % % % %
90
80
95
100
90
90
100
70
100
100
100
100
111,11
87,5
105
100
111,11
100
90 70,78 94,28 97 0,14 0,17
83,94 60,45 88,3 96,57 0,25 0,75
83,94 60,75
93,69 70,78 94,28 96,25 0,14 0,17
96 70,78 94,28 97 0,14 0,17
97,68 73,41 94,28 91,25 0,14 0,17
87,63 67,72 87,63 67,72 0,42 0,59
88,33 63,99 72 0,19 0,81
86,97 75,81 69,3 90,88 0,2 0,8
97,68 73,41 94,28 91,25 0,14 0,17
86,01 63,17 91,68 98,07 0,42 0,59
104,26 103,72 100 94,81 100 100
104,4 112,03 99,24 70,13 60 153
104 105
97,09 0,23 0,74
90 64 94 95 0,21 0,75
74 117 91
96,64 118 74 96 104 94
104,26 103,72 100 94,81 100 100
101,71 103,98 103,13 101,01 54,76 125,42
%
100
62,66
49
65
95
100
75
62
70
100
75
70
78,95
98,95
143
154
78,95
111,11
%
90
36
49
90
90
90
95
20
12
100
95
12
105,56
55,56
245
111
105,56
292,68
% % % %
22,5 61,87 66,29 86,65
22,5 61,26 47,18 67,88
22,5 61,26 47,18 67,88
55,5 61,26 47,18 67,88
22,2 61,87 66,29 86,65
22,2 61,87 66,29 86,85
21,54 63,5 59,5 79
13,06 47,15 65 78
13,06 13,06 21,54 47,15 47,15 63,5 65 65 59,5 78 78 79 Rata-rata capaian kinerja
21,54 63,5 59,5
97,03 102,63 89,76 91,17 99,2
58,04 76,97 137,77 114,91 93,52
58,04 76,97 137,77 114,97 115
58,04 76,97 137,77 114,91 105,8
97,03 102,63 89,76 91,17 99,2
97,03 102,63 89,76
6. Analisis korelasi . Tabel IV.6 Hasil analisis korelasi Capkin Capkin
Pearson Correlation
logbelanja 1
Sig. (2-tailed) N logbelanja Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
*
0.289
0.019 65
65
*
1
0.289
0.019 65
65
*. Signifikan pada tingkat 0,05
Hasil analisis korelasi antara capaian kinerja program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan belanja pendidikan dasar menunjukan koefisien korelasi variabel capaian kinerja dan belanja sebesar 0,289 dengan nilai positif dan signifikan 0,019 pada taraf 0,05. Hasil ini menunjukan bahwa belanja pendidikan berkorelasi positif dengan capaian kinerja E. Kesimpulan dan Saran 1. Besarnya rasio belanja APBD menurut fungsi pendidikan Kabupaten Boyolali selama tahun 2007-2011 selalu lebih besar dari fungsi-fungsi lain, besarnya rasio belanja ini memperlihatkan perhatian pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap pengembangan sektor pendidikan. Hal ini diharapkan menjadi potensi peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Boyolali. 2. Hubungan antara capaian kinerja program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan belanja pendidikan dasar secara statistik menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan pada taraf 5% (lihat tabel IV.6). Hasil ini mengindikasi bahwa pemerintah kabupaten Boyolali telah menyerap belanja pendidikan dasarnya sesuai dengan capaian kinerja yang direncanakan.
DAFTAR PUSTAKA
Amanda, Rica. 2010. Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan dalam Implementasi Model Kota Layak Anak. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. Campos, Jose Edgardo, Sanjay Pradhan. 1996. Evaluating Public Expenditure Management System. Published in the Journal of Policy Analysis and Management, Summer 1997. Fatah, Nanang. 1998. Studi tentang pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Jayadi. 2011. Program Wajib Belajar 9 tahun. http://refdak.wordpress.com Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha 2006. Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, ANDI Yogyakarta. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta. PT. BPFE Paslah, Asroni. 2011. Pencapaian program wajib belajar 9 tahun, Program Magister Sains – Sekolah Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Lampung. Tesis Reinikka, Ritva, Nathanael Smith. 2004. Public Expenditure Tracking Surveys in Education. International Institute for Educational Planning. Paris Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 62. Republik Indonesia, 2010, Permendiknas No. 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Republik Indonesia, 1945, Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 Republik Indonesia, 2010, Undang-Undang No. 10 tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Pasal 1 Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11, 12, 34 dan 49.
Republik Indonesia, 2005, Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 13 Roberts, John. 2003. Poverty Reduction Outcomes in Education and Health: Public Expenditure and Aid. Overseas Development Institute. London. Schiavo, Salvatore, Campo. 1999. Strengthening “Performance” in Public Expenditure Management. Asian Review of Public Administration, volXI, No. 2 (July-December 1999) Soroka, Stuart N., Christopher Wlenzien, McLean. 2005. Public Expenditure in the UK: How Measures Matter. J.R. Statist Soc. A.(2006). Suharyadi dan Purwanto, 2003. Buku Statistika. Jakarta. PT. Salemba Emban Patria Supriadi, Dedi. 2006. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Suyanto, 2010. Kebijakan Pemerintah tenteng Pelaksanaan Hak atas Pendidikan Dasar Di Indonesia. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar menengah Kementrian Pendidikan Nasional. Wakhinuddin S, 2009, Angka Partisipasi http://wakhinuddin.wordpress.com
dalam
Pendidikan,
http://disdikpora-boyolali.info tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan http://moshimoshi.netne.net.html tentang Education For All
