PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TESIS. Oleh

PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

TESIS

Oleh

RACHMANSYAH PURBA 077011054/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Universitas Sumatera Utara

PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARI’AH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

RACHMANSYAH PURBA 0770011054/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA : Rachmansyah Purba : 077011054 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. H.M. Hasballah Thaib, Ph.D) Ketua

(Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA) Anggota

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi

Direktur

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

( Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B.MSc)

Tanggal lulus : 20 Desember 2008


Telah diuji pada Tanggal

: 29 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. H.M. Hasballah Thaib, Ph.D

Anggota : 1. Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA 2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum


ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syari’ah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”. Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syari’ah, maka peran dari Pengadilan Agama akan bertambah luas. Karena ekonomi syari’ah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di Pengadilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syari’ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan Undang-Undang tersebut dalam lingkunga Pengadilan Agama masih ada para hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syari’ah. Selain itu implikasinya adalah dalam klausul akad-akad pembiayaan syari’ah harus dilakukan ratifikasi. Sehingga bank syari’ah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syari’ah. Dalam hal ini bank syari’ah agar mengubah klausul akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari’ah selama ini. Sehingga mengenai ketentuan perkara dalam ekonomi syari’ah bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sebagai eksekusinya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang tersebut menjadikan polemik tentang keberadaan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) yang selama ini bertugas dalam menyelesaikan perkara-perkara tentang ekonomi syari’ah. Apakah lembaga itu tetap eksis atau dibubarkan. Fenomena arbitrase dengan keberadaan Undang-Undang tersebut hingga kini masih dalam perdebatan yang sangat panjang. Bagi mereka yang sepakat tetap eksisnya BASYARNAS mengusulkan sebuah mekanisme yang harus dibicarakan secara langsung kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang mendirikan BASYARNAS. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti di negara Singapura yang masih dipertahankan meskipun dalam regulasi hukum telah ada peran Pengadilan Agama di Singapura. Tetapi apakah hal itu bisa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian pemilihan lembaga Pengadilan Agama atau BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana karena akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah dengan lembaga Pengadilan Agama atau BASYARNAS yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam. Di masa mendatang harus ada kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai arah pendekatan pengembangan perbankan syari’ah agar antara pengembangan praktek-praktek kegiatan pengembangan perbankan syari’ah akan lebih sejalan dan saling mendukung dengan pengembangan infrastruktur hukum perbankan syari’ah, dan pihak perbankan


syari’ah harus lebih memilih Pengadilan Agama atau BASYARNAS sebagai tempat peradilan untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Kata Kunci : Sengketa, kompetensi, BASYARNAS, dan Pengadilan Agama



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana di Universitas Sumatera Utara, berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini dengan judul PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA. Pemilihan judul ini didasari oleh kewajiban agama dan ketertarikan terhadap perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia yang penulis nilai sangat pesat perkembangannya. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&h, Sp.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.


2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B. MSc, selaku Direktur Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah membina dan memberikan pandangan selama dalam pendidikan di kampus maupun di luar kampus. 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, CN, MS, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan petunjuk, kritik dan bimbingan selama berlangsung kuliah di Program Pascasarjana Kenotariatan. 4. Ibu Dr. T. Keizarina Devi Azwar, SH., CN., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Prof. H.M. Hasballah Thaib, Ph. D, selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA dan Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan tulus ikhlas membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Kenotariatan. 7. Seluruh staf biro pendidikan, di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan dalam kelancaran penulisan tesis ini. 8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Makmur Setyadi sebagai Kepala Cabang Bank Syari’ah Mandiri Cabang Siantar, Bapak Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH, MH, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama


Provinsi Sumatera Utara, dan kepada Bapak Hilman Lubis selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. 9. Rekan seperjuangan (Edi, Agam, Sati, Zaki, Bangun, Kristop, Wimpi, Fitri, Mel, Wari, Titin, Dina), dan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 10. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayah, Emak, Kakak, Abang-abang dan Adik-adik yang telah banyak mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) dari awal sampai akhir. 11. Penulis juga tak lupa menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu Mertua penulis, juga kepada Abang, Kakak dan Adik Ipar penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) dari awal hingga akhir. 12. Terakhir kali penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengetik yang telah susah payah membantu penulis dari awal penyusunan proposal hingga dalam proses penyelesaian tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bukan hanya pada diri penulis sendiri, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Sebuah pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan penulisan tesis ini, yang sangat penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan dan pembahasan dalam tesis ini juga masih banyak dijumpai berbagai kekurangan di sana sini, baik itu dalam segi penguasaan materinya, penganalisaan masalah maupun dalam segi penyusunan bahasanya, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan


adanya kritikan dan saran-saran yang dapat mendukung demi terwujudnya suatu kesempurnaan tesis ini. Terakhir sebagai penutup kata, penulis mengharapkan agar tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah penulis dapatkan dapat dipergunakan untuk kepentingan agama, nusa maupun bangsa.

Medan,

Agustus 2009 Penulis,

RACHMANSYAH PURBA NIM. : 077011054


RIWAYAT HIDUP

I.

Data Pribadi

Nama

:

Rachmansyah Purba

Tempat/Tgl. Lahir :

Pematangsiantar, 26 November 1968

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Kebangsaan

:

Indonesia

Status

:

Kawin

− Ayah

:

H.A. Rakiman Purba

− Ibu

:

Hj. Kamsiah Damanik

II.

Orang Tua

III. Latar Belakang Pendidikan SD Negeri No. 1 Bah Jambi

: 1975 – 1981

SMP YPUPB. Bah Jambi

: 1981 – 1984

SMA Negeri 2 Pematangsiantar

: 1984 – 1987

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

: 1987 – 1993

S2 Program Magister Kenotariatan

: 2007 – 2009


DAFTAR ISI INTISARI ............................................................................................................. ABSTRACT .......................................................................................................... KATA PENGANTAR.......................................................................................... RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. DAFTAR ISI......................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN............................................................................ A. Latar Belakang ............................................................................ B. Permasalahan .............................................................................. C. Tujuan Penelitian ........................................................................ D. Manfaat Penelitian ...................................................................... E. Keaslian Penelitian...................................................................... F. Kerangka Teori dan Konsepsional .............................................. 1. Kerangka Teori...................................................................... 2. Konsepsi................................................................................ G. Metode Penelitian ....................................................................... 1. Spesifikasi Penelitian ............................................................ 2. Lokasi Penelitian................................................................... 3. Sumber Data.......................................................................... 4. Alat Pengumpulan Data ........................................................ 5. Analisis Data ......................................................................... BAB II

MENGENAL CARA PENYELESAIAN DALAM PENYELENGGARAAN PERBANKAN SYARI’AH ................. A. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik .................................................................... 1. Al Sulh (Perdamaian)............................................................. 2. Tahkim (Arbitrase) ................................................................ 3. Wilayat al Qadha (Kekuasaan Kehakiman).......................... B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia............................................................. 1. Perdamaian dan Alternative Dispute Resolution (ADR)....... 2. Arbitrase (Tahkim) ................................................................ 3. Proses Litigasi Pengadilan.....................................................

BAB III

i ii iii vii viii xi 1 1 13 14 14 15 16 16 21 22 22 23 24 25 26

27

27 27 30 34 38 38 43 53

SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH ..........................................

56

A. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) ..................................... B. Sumber Hukum Materil .............................................................. 1. Nash Al-Qur’an.....................................................................

56 57 57


BAB IV

2. Nash Al-Hadits...................................................................... C. Peraturan Perundang-undangan .................................................. D. Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) ........................... E. Aqad Perjanjian (Kontrak) .......................................................... F. Fiqih ............................................................................................ G. Adat Kebiasaan ........................................................................... H. Yurisprudensi .............................................................................. I. PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH............................................................. A. Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.................. 1. Sejarah BASYARNAS ......................................................... 2. Kompetensi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS).................................................................... 3. Kesulitan-kesulitan yang Dihadapi BASYARNAS .............. B. Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.............. 1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama ............................ 2. Kompetensi Pengadilan Agama ............................................ 3. Pengadilan Agama Versus Arbitrase ....................................

BAB V

58 59 61 63 67 68 69

72

72 73 77 81 85 85 91 97

KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 99 A. Kesimpulan ................................................................................. 99 B. Saran............................................................................................ 101

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 102


DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Tinggi Agama Medan 2. Kuesioner Untuk Pengadilan Tinggi Agama 3. Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Medan Kelas I-A 4. Surat Izin Penelitian dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 5. Kuesioner Untuk Bank Syari’ah Mandiri 6. Salinan Akta Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 9. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah


PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TESIS. Oleh

Recommend Documents