PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT.MULTI HARAPAN UTAMA DENGAN MASYARAKAT DESA BELORO DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NASKAH PUBLIKASI
DIAJUKAN OLEH : SARTIKA NIM.0908015147
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 2013
NASKAH PUBLIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT.MULTI HARAPAN UTAMA DENGAN MASYARAKAT DESA BELORO DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Diajukan untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Disusun Oleh : Sartika NIM.0908015147
Disetujui oleh : Pembimbing Utama
Dr. La Sina, S.H.,M.Hum NIP . 19610601 198111 1 002
Pembimbing Pendamping
Rika Erawaty, S.H.,M.H NIP . 19781009 200912 2 001
PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING UTAMA
Dengan ini saya selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi mahasiswa berikut : Nama
: Sartika
NIM
: 0908015147
Judul Skripsi
: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Multi Harapan Utama Dengan Masyarakat Desa Beloro Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Setuju Naskah Publikasi Skripsi yang disusun oleh mahasiswa bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa*) mencantumkan nama Pembimbing Utama sebagai penulis pendamping. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Samarinda, 30 Mei 2013 Pembimbing Utama
Dr. La Sina, S.H.,M.Hum NIP . 19610601 198111 1 002
*)
Coret yang tidak perlu
PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING PENDAMPING
Dengan ini saya selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi mahasiswa berikut : Nama
: Sartika
NIM
: 0908015147
Judul Skripsi
: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Multi Harapan Utama Dengan Masyarakat Desa Beloro Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Setuju Naskah Publikasi Skripsi yang disusun oleh mahasiswa bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa*) mencantumkan nama Pembimbing Pendamping sebagai penulis pendamping. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Samarinda, 30 Mei 2013 Pembimbing Pendamping
Rika Erawaty, S.H.,M.H NIP . 19781009 200912 2 001
*)
Coret yang tidak perlu
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT. MULTI HARAPAN UTAMA DENGAN MASYARAKAT DESA BELORO DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Sartika
[email protected] Sartika
[email protected] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstrak Sartika, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Multi Harapan Utama Dengan Masyarakat Desa Beloro Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibimbing oleh Dr. La Sina, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Rika Erawaty, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2. Dari hasil penelitian yang diperoleh yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT. Multi Harapan Utama dengan masyarakat Desa Beloro telah dilakukan dengan proses negosiasi dan mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga kasus sengketa ini telah selesai. Kalimantan Timur memiliki banyak sumber daya alam berupa batu bara dan minyak bumi. Usaha penambangan batu bara tersebut juga mempunyai dampak atau membawa dampak kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tersebut. Hal ini yang terjadi di Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Agustus 2010, masyarakat Desa Beloro melakukan pengaduan kepada PT. Multi Harapan Utama melalui Kepala Desa Beloro atas kerusakan rumah dan lahan pertanian warga akibat aktifitas pertambangan batu bara yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan antara PT. Multi Harapan Utama dengan masyarakat Desa Beloro yang diselesaikan dengan proses negosiasi dan mediasi antara kedua belah pihak. Dengan disepakatinya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, PT. Multi Harapan Utama bersedia mengganti kerugian masyarakat Desa Beloro. Untuk itu bila terjadi kerusakan terhadap lingkungan akibat aktivitas pertambangan, hendaknya masyarakat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditanggulangi secepatnya. Tujuan dari skripsi adalah untuk mengetahui dan menganalisa cara penyelesaian serta bentuk tanggung jawab PT. Multi Harapan Utama terhadap sengketa kasus kerusakan pemukiman warga Desa Beloro di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, negosiasi, dan mediasi.
ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTION BETWEEN PT. MULTI HARAPAN UTAMA WITH BELORO VILLAGERS IN THE DISTRICT OF KUTAI KARTANEGARA Sartika
[email protected] Sartika
[email protected] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstract Sartika, Faculty of Law, University of Mulawarman, Environmental Dispute Resolution Between PT. Home With Multi Hope Village Society Beloro In Kutai regency. Supervised by Dr. LaSina, SH, M. Hum As Supervisor 1 and Rika Erawaty, SH, MH As Supervisor 2. From the research results obtained by the environmental dispute settlement between PT. Multi Harapan Main Beloro villagers have done with the process of negotiation and mediation between the parties to the dispute, so that this dispute has been completed. East Kalimantan has many natural resources such as coal and petroleum. The coal mining enterprises also have an impact or impacts to communities around the mining area. This happened in the village BeloroKutai regency on August 28, 2010, the village of Beloro make a complaint to PT. Multi Harapan village chief Beloro Main through the damage to homes and acres of farmland due to coal mining activities conducted by PT. Multi HarapanUtama. Settlement of environmental disputes between PT. Multi Harapan Main Beloro villagers were resolved by negotiation and mediation between the two sides. With the agreement on dispute resolution through mediation process, PT. Multi Hope Primary hereby indemnifyBeloro villagers. Therefore if there is damage to the environment caused by mining activity, the public should be immediately reported to the relevant authorities in order to be addressed as soon as possible. The purpose of the thesis is to identify and analyze how the settlement as well as a responsibility PT. Multi Hope Primary damage to the dispute settlement cases Beloro villagers in Kutai regency. Type of research that the author used in writing this essay is Juridical Empirical research is a way to collect the data, process and analyze data related to the legal settlement of environmental disputes out of court. Keywords: environmental dispute resolution, negotiation, and mediation.
Pendahuluan Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana. Dari tahun ketahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali. Adapun itu semua akibat dari perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya diperlakukan sebagai objek eksploitasi, media pembuangan, dan kegiatan industri tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami pencemaran maupun kerusakan. Indonesia adalah termasuk Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah minyak dan gas bumi (Migas), pertambangan batu bara, emas, kekayaan laut, dan lain-lain. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat 3. Untuk dapat mensejahterakan masyarakat, maka diberilah kewenangan kepada pihak swasta untuk mengelola sumber daya alam tersebut atas izin pemerintah. Misalnya izin penambangan batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur yang memiliki banyak sumber daya alam berupa batu bara dan minyak bumi yang berlimpah membuat banyak perusahaan tambang melakukan ekspansi ke pulau terbesar di Indonesia ini. Usaha penambangan besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, tidak banyak membawa manfaat langsung secara ekonomis kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tersebut, malah hal tersebut banyak membawa dampak buruk berupa kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan. Adapun yang terjadi di Desa Beloro, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 28 Agustus 2010 lalu, warga Desa Beloro melakukan pengaduan kepada PT.Multi Harapan
Utama melalui Kepala Desa Beloro atas kerusakan rumah warga akibat aktivitas penggalian batu bara yang di lakukan PT.Multi Harapan Utama dengan menggunakan dinamit. Jarak pengeboman batu bara yang di lakukan PT.Multi Harapan Utama saat itu hanya sekitar 10 km dari pemukiman warga Desa Beloro, tingginya frekuensi getaran, membuat getaran pengeboman batu bara tersebut menjangkau pemukiman warga Desa Beloro akibatnya getaran tersebut memecahkan kaca-kaca rumah warga Desa Beloro. Warga Desa Beloro tidak hanya mendapat ganti rugi atas kerusakan rumah mereka, tetapi juga PT.Multi Harapan Utama melakukan perbaikan jalan di Desa Beloro dengan melakukan semenisasi jalan di sepanjang Desa Beloro. Jika melihat dari apa yang telah terjadi kepada warga Desa Beloro akibat usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT.Multi Harapan Utama, maka bisa dipastikan telah terjadi sengketa akibat kerusakan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Pembahasan 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Antara Masyarakat Desa Beloro Dengan PT. Multi Harapan Utama Sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan ”Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan”. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari masyarakat Desa Beloro kepada Kepala Desa Beloro bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan permukiman masyarakat Desa Beloro di sekitar areal pertambangan PT. Multi Harapan Utama Desa Beloro Seberang (Desa Ngadang). Penyebabnya adalah adanya pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama. PT. Multi Harapan Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Batubara dengan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang berada di Desa Beloro Seberang (Desa Ngadang) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang melakukan pengangkutan
(hauling) dan dermaga melintasi Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pihak Kepala Desa Beloro masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara mengundang pihak PT. Multi Harapan Utama untuk membahas mengenai kerugian yang dialami masyarakat Desa Beloro, tetapi pihak PT. Multi Harapan Utama tidak mengindahkan undangan dari masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pada tanggal 14 September 2010 masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan demo disekitar areal pertambangan PT. Multi Harapan Utama dengan menutup jalur akses ke areal pertambangan dan menahan unit-unit alat berat milik kontraktor PT. Multi Harapan Utama. Tujuh butir tuntutan masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Multi Harapan Utama, yaitu :
1. Ganti rugi terhadap rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat getaran aktifitas pertambangan PT. Multi Harapan Utama ; 2. Ganti rugi terhadap lahan pertanian masyarakat Desa Beloro ; 3. Masyarakat Desa Beloro harus mendapat bagian pekerjaan yang berkesinambungan dari operasional perusahaan PT. Multi Harapan Utama ; 4. Perusahaan PT. Multi Harapan Utama wajib melakukan reklamasi terhadap lokasi galian ; 5. Dalam proses perundingan antara masyarakat Desa Beloro dengan pihak PT. Multi Harapan Utama, harus melibatkan pihak Kepala Desa Beloro selaku Negosiator dan Mediator ; 6. Selama permasalahan ini belum diselesaikan atau belum ada keputusan maka aktifitas perusahaan yang berada dalam wilayah Desa Beloro harus segera dihentikan ; 7. Dikemudian hari perusahaan PT. Multi Harapan Utama diharapkan memaparkan program-program yang akan dilaksanakan di Desa Beloro dengan membuat surat kesepakatan kerjasama dengan masyarakat Desa Beloro. Adanya kerusakan permukiman di Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara masyarakat telah dirugikan dengan terjadinya aktifitas pertambangan yang berdampak lingkungan, hal ini terjadi sebelum adanya pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama, selain itu lahan pertanian masyarakat tidak pernah mengalami kekeringan selain kemarau panjang, tetapi setelah adanya pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama lahan pertanian menjadi kering walaupun bukan musim kemarau. Sebagai upaya atau langkah konkrit dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidupantaramasyarakatDesaBeloroKabupatenKutaiKartanegaradengan PT. Multi Harapan Utama, pada tanggal 21 September 2010 bertempat di Ruang Pertemuan Balai Desa Beloro
diadakan negosiasi pertemuan antara masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pihak PT. Multi Harapan Utama dan juga dihadiri pihak Kepala Desa Beloro sebagai Negosiator dari kedua belah pihak, yakni masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. Multi Harapan Utama. Kesepakatan yang diperoleh dari hasil negosiasi pertemuan itu adalah : 1. sebagian areal kerja PT. Multi Harapan Utama masuk dalam wilayah Desa Beloro ; 2. Bahwa, aktifitas penggalian yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama telah dilengkapi dengan ijin galian C yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk luasan 28 ha ; 3. Bahwa, areal yang telah digali oleh PT. Multi Harapan Utama, segera dilakukan inventarisasi bersama-sama masyarakat Desa Beloro dengan PT. Multi Harapan Utama ; 4. Bahwa, PT. Multi Harapan utama maupun masyarakat Desa Beloro akan tunduk kepada hasil keputusan bersama tersebut ; 5. Bahwa, masyarakat Desa Beloro menyetujui setelah penandatanganan Berita Acara ini untuk melepaskan unit-unit alat berat milik kontraktor PT. Multi Harapan Utama yang ditahan / dikuasai oleh masyarakat Desa Beloro ; 6. Bahwa, PT. Multi Harapan Utama tidak akan melakukan kegiatan galian di daerah Desa Beloro selama belum ada penyelesaian antara masyarakat Desa Beloro dengan PT. Multi Harapan Utama ; 7. Bahwa, Masyarakat Desa Beloro menjamin tidak akan melakukan gangguan terhadap aktifitas PT. Multi Harapan utamaselama proses sebagaimana dalam berita acara ini berlangsung. Namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan yang jelas mengenai ganti rugi terhadap tuntutan yang di ajukan oleh masyarakat Desa Beloro, sehingga kedua belah
pihak yang bersengketa sepakat menunjuk kembali pihak Kepala Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi Mediator. Pada tanggal 28 September 2010 di ruang rapat direksi PT. Multi Harapan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, diadakan pertemuan kembali antara masyarakat Desa Beloro dengan pihak PT. Multi Harapan Utama. Menurut penjelasan dari masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : 1. Menyampaikan kronologis tuntutan masyarakat Desa Beloro 2. Sebenarnya masyarakat Desa Beloro sering melakukan pendekatan dan komunikasi untuk menyampaikan aspirasi ke perusahaan PT. Multi Harapan Utama namun selalu mengalami jalan buntu 3. Masyarakat Desa Beloro melakukan pengaduan kepada pihak Kepala Desa Beloro yang berisi laporan aktifitas galian C PT. Multi Harapan utama yang berada di Desa Beloro 4. Mulai tanggal 14 September 2010 masyarakat Desa Beloro melakukan Demo di Base
Camp PT. Multi Harapan Utama. Sedangkan menurut penjelasan dari pihak PT. Multi Harapan Utama adalah sebagai berikut : 1. Konsesi tambang PT. Multi Harapan utama memiliki Izin di Kutai Kartanegara 2. PT. Multi Harapan Utama adalah satu group dengan PT. Fajar Sakti Prima dan PT. Bara
Tabang.
Namun
PT.
Bara
Tabang
aktifitasnya
sementara
belum
berjalan/ditunda 3. Jalan angkut/hauling dan dermaga melintasi Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara. Izin pengangkutan dan penjualan dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan diharuskan mengajukan proses di Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Di dalam galian C, juga ada izin perkebunan PT. Preya Sawit Makmur
5. Memiliki 14 izin untuk galian C yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara 6. PT. Multi Harapan Utama pada tahun 2006 telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Beloro. Sehingga pihak Kepala Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Mediator menarik kesimpulan sebagai berikut, adanya solusi karena para pihak (baik masyarakat Desa Beloro maupun pihak PT. Multi Harapan Utama) sudah sepakat menyelesaikan masalah ini dengan proses mediasi. Peran pihak Kepala Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Mediatordalam bentuk mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa, dan dalam hal ini pihak Kepala Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mempunyai wewenang atau memutuskan atau menetapkan suatu bentuk penyelesaian dan otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan consensus diantara masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. Multi Harapan Utama. 2. Tanggung Jawab PT. Multi Harapan Utama Terhadap Masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara Apa
yang
melandasi
tuntutan
masyarakat
Desa
Beloro
adalah
semata-mata
mempertahankan hak kekayaan Desa Beloro, bukan untuk mempersulit apalagi memeras pihak perusahaan PT. Multi Harapan Utama. Sesuai hasil pertemuan masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara dengan manajemen PT. Multi Harapan Utama, maka pihak PT. Multi Harapan Utama bersedia bertanggung jawab membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat Desa Beloro sesuai kesepakatan bersama. Adapun tanggung jawab dari PT. Multi Harapan Utama kepada masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai kesepakatan bersama tersebut adalah :
1. Setiap rumah masyarakat Desa Beloro yang terdata rusak terkena dampak getaran akibat dari pengeboman batubara dari aktifitas pertambangan PT. Multi Harapan Utama mendapat ganti rugi uang sebesar Rp 400.000,00 ; 2. PT. Multi Harapan Utama melakukan semenisasi jalan di Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara ; 3. PT. Multi Harapan Utama memberikan sumbangan pupukuntuk para petani di Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 100 kilogram, yang diterima langsung oleh Kepala Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara ; 4. Pihak manajemen PT. Multi Harapan Utama juga berjanji untuk merekrut karyawan yang berasal dari Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala.
Penutup A.Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat Desa Beloro Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. Multi Harapan Utama melalui negoisasi dan mediasi dengan hasil kesepakatan pihak PT. Multi harapan Utama akan membayar ganti rugi kepada masyarakat Desa Beloro. 2. Tanggung jawab dari PT. Multi Harapan Utama kepada masyarakat Desa Beloro telah dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. PT. Multi Harapan Utama juga melakukan semenisasi jalan Desa Beloro sebagai tambahan dari ganti rugi yang telah disepakati bersama. B.Saran Dari hasil kesimpulan maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut 1. Dalam pengendalian dampak lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten beserta instansi terkait yang berkompeten dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih proaktif dan lebih ketat dalam hal pengawasan agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan hidup, yang berujung pada sengketa lingkungan hidup. 2. Pemerintah Kabupaten beserta instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengakomodir atas semua tuntutan masyarakat yang dirugikan atau yang terkena dampak langsung sebagai akibat yang berdampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan hingga tuntutan terpenuhi semua, sehingga kedua belah pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa secara damai.
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan-peraturan atau undang-undang mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, supaya masyarakat umum dapat memahaminya lebih dalam. 4. Perlu dioptimalkan peran pemerintah dalam memfasilitasi dan ikut mendorong para pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan untuk penyelesaian yang ideal. Mengingat
motivasi
dan
urgensi
pemerintah
sangat
mempengaruhi
serta
menentukan tingkat keterlibatan para pihak. 5. Meskipun kasus sengketa lingkungan yang terjadi belum dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme di luar pengadilan (mediasi), namun sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa mediasi harus terus dikembangkan. Apalagi menyangkut sengketa yang bersifat polisentrik yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak dan persoalan seperti sengketa lingkungan hidup.
Daftar Pustaka A.Buku
Azhar, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Palembang, Universitas Sriwijaya. Danusaputro, Munadjat, 1981, Hukum Lingkungan, Bandung, Binacipta. Hardjoesoemantri, Koesnadi Cetakan ke-VIII, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Pres. Husin, Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.
Nurnaningsih, Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta.
Perdata
di
Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. Siahaan, N.H.T., 2004 Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,
Erlangga, Jakarta.
Soemartono, Gatot P, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Salindeho, John, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar
Grafika, Jakarta.
Sastrodinoto, Soenarjo, 1985, Biologi Umum I, PT.Gramedia, Jakarta. Soerjani, Moh., Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, 1987, Lingkungan : Sumber Daya Alam, UI Press, Jakarta. Sutamihardja, R.T.M., 1978, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Bogor, Jakarta. Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Jakarta.
Institut Pertanian
Grafindo
Zen, M.T., 1987, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Gramedia,
Persada,
Jakarta.
B.Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi di Pengadilan.
tentang
Prosedur
C.Artikel Internet Ensiklopedia,Lingkunganhttp://pengertiandefinisi.blogspot.com/2011/10 /lingkungan.html diakses Tanggal 31 Maret 2013 Pukul 07.32 Wita. Makalah Lingkungan, Kerusakan Lingkungan, http://kumpulan-
artikel.blogspot.com/2012/09/makalahdiakses tanggal 05 April
2013
kerusakan-
pukul 10.16 Wita.
makalah-dan lingkungan-hidup.html.
Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Macam-Macam
Penelitian elearning.upnjatim. ac.id/courses/HKB5003/document/MPH_2.ppt?. tanggal 07 Januari 2013 pukul 18.14 Wita.
Penelitianstudikasus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-studi-
Hukum, diakses
kasus.html,
Pengertian Penelitian Studi Kasus, diakses tanggal 12 Januari 2013 pukul 16.20 Wita. Artikata.com, Pengertian Legal Survei, diakses tanggal 12 Januari 2013
pukul 17.15 Wita.
ProfilePT.MultiHarapanUtama.http://wwwenvdept.blogspot.com/2012/0 8/profil-pt-multiharapanutama-coal.html, diakses tanggal 17 April 2013 pukul 01.30 Wita. AsasUltimumRemedium,http://hukumonlinesiboro.blogspot.com/2011/1 ultimum-remedium-pada.html, diakses tanggal 17 April 10.46 Wita
2/penerapan-asas2013
pukul
