Penyelesaian Sengketea Internasional ..... (Arnanda Yusliwidaka) 21 PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL NATIONAL OIL CORPORATION v. LIBYAN SUN OIL COMPANY MELALUI ARBITRASE PRIVAT Oleh: Arnanda Yusliwidaka, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
[email protected] ABSTRAK Arbitrase merupakan suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial oleh para pihak yang bersengketa dan pemecahannya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Kasus National Oil Corporation (NOC) v. Libyan Sun Oil adalah permasalahan ekspor gagal yang tersandung izin ekspor barang oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS), sehingga NOC mengajukan permohonan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase ke International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, Perancis sesuai dengan ketentuan arbitrase yang terkandung dalam Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan cara diseleksi kemudian dianalisis berdasarkan kasus. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Putusan Pengadilan Arbitrase mendukung NOC melawan Sun Oil dengan membayar uang ganti rugi kepada NOC. Secara signifikan bahwa Sun oil tidak berargumen bahwa pemerintah Libya tidak diakui oleh pemerintah AS. Akan tetapi Libya tetap diakui oleh pemerintah AS dengan beberapa alasan yaitu tidak bersahabatnya negara tidak cukup untuk melarang suatu persekutuan yang berasal dari negara atau tunduk pada negara tersebut untuk ikut beracara di Pengadilan AS dan adanya identifikasi bahwa cabang eksekutif diberikan jaminan utama oleh pemerintah Libya. Kata kunci: Arbitrase, Arbitrase Privat, Ganti Rugi
Penyelesaian Sengketea Internasional ..... (Arnanda Yusliwidaka) 22 PENDAHULUAN Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang terjadi seringkali terkait mengenai cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin “Arbitrare” yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.1 Sedangkan H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.2 Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim
1
Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm.1. 2 H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996, hlm.1.
permanen walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.3 Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.4 Salah satu kasus yang diselesaikan melalui arbitrase yakni NOC (National Oil Corporation) yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dari Libya dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Libya. Libyan Sun Oil adalah sebuah anak perusahaan dari Sun Company, Inc. yang bekerjasama dengan Amerika Serikat yang berkantor pusat di Delaware. Awal mula sengketa ini dilatarbelakangi dari Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA) yaitu perjanjian Eksplorasi dan Produksi yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 20 November 1980. Berdasarkan EPSA, Sun Oil merupakan perusahaan yang diberikan hak untuk melaksanakan dan mendanai program eksplorasi minyak di Libya. Namun ekspor tersebut gagal karena tersandung izin ekspor barang oleh Pemerintah AS. Sehingga pemerintah Libya dihimbau untuk segera mencabut larangan terhadap penduduk AS yang melakukan perjalanan ke Libya. Akan tetapi permohonan izin tersebut ditolak. Sehingga NOC mengajukan permohonan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase ke International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, Perancis, sesuai 3
Brierly J. Law, The Law of Nation, Clarendon Press, Oxford, 1983, hlm.347. 4 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 27
Penyelesaian Sengketea Internasional ..... (Arnanda Yusliwidaka) 23 dengan ketentuan arbitrase yang terkandung dalam EPSA. Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan kasus di atas maka penulis menuangkan dalam judul Penyelesaian Sengketa Internasional Antara National Oil Corporation, Petitioner, v. Libyan Sun Oil Company, Respondent Melalui Arbitrase Privat.
Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin “Arbitrare” yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Black’s Law Dictionary juga memberikan definisi mengenai arbitrase sebagai a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding, atau Arbitration is an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang
mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.5 Dari hal tersebut, maka terdapat beberapa unsur kesamaan mengenai arbitrase, yaitu: adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan; penyelesaian sengketa yang bisa di selesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan; dan putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding). Pada dasarnya klausula arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (pactum de compromitendo) dan Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis). Jenis arbitrase tersebut didirikan oleh negara untuk memutuskan sebuah kasus atau serangkaian kasus di antara mereka, akan tetapi berkaitan dengan sengketa di mana individu atau perusahaan yang terlibat sebagai pihak, arbitrase semacam ini dikenal sebagai arbitrase internasional privat atau arbitrase komersial internasional.6 Arbitrase adalah prosedur yang diakui dalam banyak sistem hukum nasional dan menawarkan keunggulan dibandingkan litigasi dengan memungkinkan sengketa yang harus diselesaikan relatif cepat dan murah tanpa
5
6
RUMUSAN PERMASALAHAN Bagaimana upaya penyelesaian sengketa internasional antara national oil corporation, petitioner, v. libyan sun oil company, respondent melalui abitrase privat? TUJUAN Untuk mengetahui penyelesaian sengketa internasional antara national oil corporation, petitioner, v. libyan sun oil company, respondent melalui abitrase privat. TINJAUAN PUSTAKA
Ibid.
J.G. Merrills, International Dispute Settlement Fourth Edition, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm.117-121
Penyelesaian Sengketea Internasional ..... (Arnanda Yusliwidaka) 24 perlu membawanya ke pengadilan, dan arbitrase komersial internasional merupakan perpanjangan dari prosedur ini. Perbandingan antara arbitrase privat dan arbitrase inter-state mengungkapkan kesamaan dalam arti bahwa masing-masing menciptakan aturan hukum internalnya sendiri, yang meliputi hal-hal seperti penentuan pilihan hukum berdasarkan kesepakatan antara para pihak 7. Dua bentuk arbitrase tersebut memiliki perbedaan mengenai lex arbitri yang mengatur arbitrase dalam aspek eksternal, seperti pengaturan validitas dan kemampuan menegakkan perjanjian. Dalam arbitrase privat biasanya berlabuh dalam hukum nasional, sedangkan lex arbitri arbitrase inter-state adalah hukum internasional.8 Hal ini memiliki konsekuensi penting dalam hal kekuasaan para pihak untuk memodifikasi kerangka eksternal, di mana hukum internasional menyediakan ruang yang lebih luas bagi para pihak, sedangkan untuk arbitrase privat akan berharap untuk memiliki akses ke dalam sistem hukum nasional jika muncul sengketa mengenai validitas perjanjian. Demikian juga, jika terdapat kesulitan atas penegakan hukum, mereka akan mungkin dapat menggunakan pengaturan di seluruh dunia yang ada untuk menegakkan penghargaan arbitrase melalui pengadilan nasional. Akan tetapi dalam hukum internasional, meskipun aturan yang berkaitan dengan validitas dan implementasi perjanjian telah ada, namun kurangnya prosedur wajib membuat mereka kurang efektif.9
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yaitu Konvensi terhadap Pengakuan dan Pelaksaan Putusan Arbitrase Asing dan Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yakni Putusan Pengadilan Arbitrase, Buku yang berkaitan dengan arbitrase, dan Jurnal, bahan internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. B.
Metode Penelitian Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan dengan cara diseleksi kemudian dianalisis berdasarkan kasus. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penyelesaian Kasus Arbitrase Privat National Oil Corporation, Petitioner, v. Libyan Sun Oil Company, Respondent Melalui Arbitrase Privat
Jenis Penelitian Peneliti mendasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan, yaitu Penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, Konvensi New York 58 1956, Convention on
Sun Oil memulai kegiatan eksplorasi pertama tahun 1981. Pada tanggal 18 Desember 1981, Sun Oil tidak bisa melaksanakan dan menangguhkan kinerjanya karena ketentuan force majeure sebagaimana yang terkandung dalam EPSA. Pernyataan tersebut berdasarkan (Excuse of Obligations: Any failure or delay on the part of a Party in the performance of its obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to force majeure. Force majeure shall include, without limitation: Acts of God; insurrection; riots; war; and any unforeseen circumstances and acts beyond the control of such Party). Sun Oil mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri Libya melarang penggunaan paspor Amerika Serikat untuk perjalanan ke
7
9
METODE PENELITIAN A.
8
Ibid. Ibid.
Ibid.
Penyelesaian Sengketea Internasional ..... (Arnanda Yusliwidaka) 25 Libya. Hal ini mencengah para pekerja dari Sun Oil yang semuanya adalah warga negara Amerika Serikat untuk datang ke Libya. Dengan demikian, Sun Oil tidak bisa melaksanakan EPSA sesuai dengan kontrak para pihak. NOC membantah klaim Sun Oil tentang keadaan force majeure dan menyerukan melanjutkan kinerja sesuai dengan kesepakatan. Pada bulan Maret 1982, Pemerintah Amerika Serikat melarang impor ke Amerika Serikat dari setiap minyak dari Libya dan membatasi ekspor dari Amerika Serikat ke Libya. Peraturan ekspor yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS memerlukan izin untuk ekspor barang, termasuk semua informasi teknis. Karena ada rencana untuk melakukan ekspor data yang secara kuantitas substansial berubungan dengan kegiatan eksploasi minyak di Libya, “Sun Oil mengklaim bahwa mereka telah mengajukan sebuah lisensi ekspor” namun ekspor tersebut gagal karena tersandung izin ekspor barang oleh Pemerintah AS. Sehingga pemerintah Libya dihimbau untuk segera mencabut larangan terhadap penduduk AS yang melakukan perjalanan ke Libya. Akan tetapi permohonan izin tersebut ditolak. Setelah itu, pada akhir Juni 1982, Sun Oil memberitahukan NOC bahwa peraturan ekspor tersebut sebagai bagian dari force majeure. Pada tanggal 19 Juli 1982, NOC mengajukan permohonan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase ke International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, Perancis, sesuai dengan ketentuan arbitrase yang terkandung dalam EPSA (dimana dalam arbitrase menyatakan bahwa: Any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or breach thereof, shall, in the absence of an amicable arrangement between the Parties, be settled by arbitration, in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce, in Paris, France, by three arbitrators. Each Party shall appoint its arbitrator, and the International Chamber of Commerce shall appoint the third arbitrator who must be in no way related to
either Party and who will be the chairman of the arbitration body). Para anggota panel arbitrase (the Tribunal Arbitrase) dipilih sesuai dengan klausul arbitrase. Masing-masing pihak memilih satu arbiter, dan arbitor ketiga dipilih oleh International Chamber of Commerce. Sun Oil memilih Edmund Muskie, mantan Senator Amerika Serikat dan Sekretaris Negara. NOC memilih Profesor Hein Kotz, Direktur Institut Max Planck Institut di Jerman Barat. Robert Schmelck, mantan hakim agung dari Mahkamah Agung Perancis (Cour de la Kasasi), terpilih sebagai arbitrator ketiga oleh ICC Pengadilan Arbitrasi. Proses arbitrase yang diadakan di Paris. Pada bulan Mei dan Juni 1984, Majelis Arbitrase diadakan dengar pendapat tentang masalah force majeure. Majelis mengeluarkan putusan awal pada tanggal 31 Mei 1985, yang menyatakan tidak pernah ada force majeure dalam EPSA. Pengadilan Arbitrase kemudian mengadakan sidang selanjutnya, dan pada tanggal 23 Februari 1987, mengeluarkan putusan kedua dan terakhir dalam mendukung NOC melawan Sun Oil yaitu Sun Oil harus membayarkan uang ganti rugi sebesar $20.000.000 kepada NOC. Sun Oil memberikan alasan bahwa tuntutan dari NOC harus ditolak, akan tetapi berdasarkan alasan tersebut pengadilan tidak mengabulkan keberatannya tersebut dengan alasan Pengakuan adalah prasyarat untuk dapat dibawanya ke Pengadilan AS. Menurut Sun Oil bahwa NOC bukan merupakan persekutuan yang dikenal oleh hukum AS karena merupakan bagian dari pemerintah Libya. Balasan dari NOC yaitu NOC adalah suatu persekutuan yang dimiliki oleh pemerintah asing yang diakui oleh AS. Pengadilan pun setuju dengan NOC bahwa tidak seharusnya AS melarang akses Libya ke Pengadilan AS karena lemahnya hubungan ASLibya. Hal ini didasarkan pada preseden putusan dari Guaranty Trust Co. v. United States, 304 U.S. 126, 137 (1938), dimana pengadilan menerima prinsip-prinsip yang berlaku umum sebagai bagian dari kedaulatan
Penyelesaian Sengketea Internasional ..... (Arnanda Yusliwidaka) 26 negara sehingga suatu pengakuan suatu negara adalah merupakan pengakuan terhadap persekutuan yang dibentuk berdasarkan negara tersebut. Dalam kasus hukum ini NOC seharusnya tidak dilarang untuk berperkara di Pengadilan AS hanya karena Pemerintah AS belum mengakui pemerintahan Qhadafi ataupun berperang dengan Libya. Secara signifikan bahwa Sun oil tidak berargumen bahwa pemerintah Libya tidak diakui oleh pemerintah AS. Akan tetapi Sun Oil berargumen “outlaw regime”. Sun Oil juga mengatakan bahwa yang sesuai dengan penyelesaian sengketa ini adalah inquiry yaitu untuk menentukan bahwa pemerintah asing dapat ditolak untuk mengkases Pengadilan AS yang didasarkan pada kebijakan politik yang tidak diakui oleh AS. Namun demikian Libya tetap diakui oleh pemerintah AS. Ada beberapa alasan yaitu: pertama, alasan tidak bersahabatnya negara tidak cukup untuk melarang suatu persekutuan yang berasal dari negara atau tunduk pada negara tersebut untuk ikut beracara di Pengadilan AS. Kedua, adanya identifikasi bahwa cabang eksekutif diberikan jaminan utama oleh pemerintah Libya. SIMPULAN NOC mengajukan permohonan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase ke International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, Perancis. Pengadilan mengeluarkan putusan awal yang menyatakan tidak pernah ada force majeure dalam EPSA. Pengadilan Arbitrase kemudian mengadakan sidang lanjutan dan mengeluarkan putusan kedua serta terakhir dalam mendukung NOC melawan Sun Oil yaitu Sun Oil harus membayarkan uang ganti rugi sebesar $20.000.000 kepada NOC. Sun Oil memberikan alasan bahwa tuntutan dari NOC harus ditolak, akan tetapi berdasarkan alasan tersebut pengadilan tidak mengabulkan keberatannya tersebut dengan alasan yaitu pengakuan adalah prasyarat untuk dapat dibawanya ke Pengadilan AS, sehingga suatu
pengakuan suatu negara adalah merupakan pengakuan terhadap persekutuan yang dibentuk berdasarkan negara tersebut. Secara signifikan bahwa Sun oil tidak berargumen bahwa pemerintah Libya tidak diakui oleh pemerintah AS. Akan tetapi Sun Oil berargumen “outlaw regime”, bahwa yang sesuai dengan penyelesaian sengketa ini adalah inquiry, yaitu untuk menentukan bahwa pemerintah asing dapat ditolak untuk mengkases Pengadilan AS yang didasarkan pada kebijakan politik yang tidak diakui oleh AS. Namun, Libya akan tetap diakui oleh pemerintah AS dengan beberapa alasan yaitu: pertama, alasan tidak bersahabatnya negara tidak cukup untuk melarang suatu persekutuan yang berasal dari negara atau tunduk pada negara tersebut untuk ikut beracara di Pengadilan AS; kedua, adanya identifikasi bahwa cabang eksekutif diberikan jaminan utama oleh pemerintah Libya. DAFTAR PUSTAKA Abdurrasyid, H. Priyatna, Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996. Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Law, Brierly J., 1983, The Law of Nation, Clarendon Press, Oxford. Merrills, J.G., 2005, International Dispute Settlement Fourth Edition, Cambridge University Press, New York. Soemartono, Gatot, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Subekti, 1992, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. http://www.iccwbo.org/products-andservices/arbitration-and-adr/
