20/12/13
Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Pidana Miko Kamal
20/12/13
Miko Kamal
1
Musyawarah penyelesaian sengketa ‘Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat’ (Pasal 74 ayat (1)).
20/12/13
Miko Kamal
2
1
20/12/13
Penyelesaian sengketa di luar atau melalui pengadilan ‘Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hdak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan’ (Pasal 74 ayat (2)).
20/12/13
Miko Kamal
3
Penyelesaian di luar pengadilan • ‘Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa’ (Pasal 1 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan AlternaHf Penyelesaian Sengketa). • ‘Alterna1f Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakaH para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli’ (Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999).
20/12/13
Miko Kamal
4
2
20/12/13
AlternaHf penyelesaian sengketa • ‘Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alterna1f penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iHkad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara liHgasi di Pengadilan Negeri’ (Pasal 6 ayat (1) UU No. 30/1999). • ‘Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternaHf penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis’ (Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999).
20/12/13
Miko Kamal
5
AlternaHf…cont. • ‘Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Hdak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator’(Pasal 6 ayat (3) UU No. 30/1999). • ‘Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator Hdak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator Hdak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alterna1f penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator’ (Pasal 6 ayat (4) UU No. 30/1999). 20/12/13
Miko Kamal
6
3
20/12/13
AlternaHf…cont. ‘Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iHkad baik serta wajib dida=arkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (Hga puluh) hari sejak penandatanganan’ (Pasal 6 ayat (7) UU No. 30/1999).
20/12/13
Miko Kamal
7
Ketentuan Pidana • Pidana Pembangunan berisiko 1nggi
– ‘SeHap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko 1nggi, yang Hdak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Hga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (Hga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). – Apabila Menimbulkan kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (Hga miliar rupiah). – Apabila mengakibatkan ma1nya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (Hga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
20/12/13
Miko Kamal
8
4
20/12/13
Ketentuan…cont. • Pidana Pembangunan berisiko Hnggi (dengan kesengajaan)
– Apabila 75 (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). – Apabila 75 (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (Hga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) – Apabila 75 (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
20/12/13
Miko Kamal
9
Ketentuan…cont. • Menghambat kemudahan akses – ‘SeHap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Hga) tahun atau paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)’. 20/12/13
Miko Kamal
10
5
20/12/13
Ketentuan…cont. • Menyalahgunakan bantuan bencana – SeHap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 20/12/13
Miko Kamal
11
Ketentuan…cont. • Pidana bagi korporasi
– ‘Dalam hal Hndak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (Hga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78’. – Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. pencabutan status badan hukum’.
20/12/13
Miko Kamal
12
6
20/12/13
Ketentuan…cont. • Hukuman ma1 bagi pelaku korupsi pada saat bencana (1ndak pidana korupsi) – ‘Dalam hal Hndak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana ma1 dapat dijatuhkan’ (Pasal 2 ayat (2) UU 31/199). – ‘Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Hndak pidana korupsi apabila Hndak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-‐undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Hndak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter’ (Penjelasan Pasal 2 ayat (2)). 20/12/13
Miko Kamal
13
7
