DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DENGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING
Fahreza Surya Sumantri, Hendro Saptono*), Marjo ABSTRAK
Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hokum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atau para pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hokum tersebut. Perikatan lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari – hari. Perjanjian yang di lakukan ini dimana antara kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui untuk melakukan perjanjian ini. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :“tiap – tiap perikatan di lahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang – undang “ Setiap kegiatan tentunya punya tujuan oleh karena itu penulis juga mempunyai tujuan di dalam skripsi ini, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang termasuk masih dalam proses leasing di perusahaan astra credit companies dan penyelesaian sengketa hukum terkait proses leasing yaitu pihak ke 2 (dua) menggadaikan barang yang masih dalam proses leasing di perusahaan astra credit companies. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara yang di pergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan meneliti dahulu kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dari hasil penelitian cara penyelesaian apabila timbul perselisihan antara lease dan lessor dapat dilakukan 5 cara yaitu: mengirim surat somasi, musyawarah, dialihkan (over credit), eksekusi langsung, dan pengadilan. Agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu pihak lease dan lessor, maka dibuatkan berupa surat perjanjian yang isinya mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaian yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara musyawarah atau perdamaian dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya menghindari penyelesaian perselisihan di pengadilan Kata Kunci : Perjanjian leasimg, Penyelesaian sengketa dan Konsumen. *)Supervisor Insurers Journal
ABSTRACT
Engagement is a term or expression which is abstract, which refers to the legal relationships in the field of wealth between two or more people or parties, where the legal relationship gave birth to one of the obligations of the parties involved in the legal relationship. Engagement born of the agreement is the most common in daily human life - today. This agreement will be undertaken where both parties have agreed or agreed to enter into this contract. The existence of the agreement as a source of engagement we can find its basis in Article 1233 Book of the Law - Civil Code which states that: "each - each engagement was born, as well as a good treaty law - law" Each activity must have a purpose therefore, the authors also have a purpose in this thesis, as for the purpose of this study was to determine the position of a third party to which ownership of the goods are still in the process included in the company's leasing companies and credit astra related legal dispute resolution process that is leasing the to 2 (two) to pawn items that are still in the process of leasing companies in corporate credit astra. The method used in this study is an empirical juridical approach, which means that in use to solve the problem in the first study to examine then proceed to conduct research on primary data in the field. From the research, how the settlement when disputes arise between the lease and the lessor can be done 5 ways: send a warning letter, deliberation, transferable (over credits), direct execution, and the courts. To avoid disputes between both parties that the lease and the lessor, then made a copy of the agreement is about the rights and obligations between the parties that must be fulfilled by each party. In this case the dispute or dispute settlement is made more effective by deliberation or peace than by way of settlement in court so that the parties should avoid settling disputes in court.
Keywords: leasimg Agreement, dispute resolution and Consumers.
ii
perjanjian
PENDAHULUAN
undang“. 1.
baik
karena
undang-
1
Latar Belakang Perikatan
menunjuk
pada
berbeda.
dan
perjanjian
dua
hal
yang
adalah
suatu
Perikatan
2.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan
masalah
yang
latar
belakang
telah
dibahas
istilah atau pernyataan yang bersifat
sebelumnya, dan berkaitan dengan
abstrak,
hal tersebut, terdapat permasalahan
yang
menunjuk
pada
hubungan hukum dalam lapangan
yang
harta kekayaan antara dua orang atau
penulisan hukum ini, yaitu :
lebih orang atau para pihak, di mana
1.
hubungan
hukum
tersebut
hendak
Bagaimana ketiga
dijawab
dalam
kedudukan
terhadap
pihak
kepemilikan
melahirkan kewajiban kepada salah
barang yang termasuk masih
satu
dalam
pihak
yang terlibat dalam
proses
hubungan hukum tersebut. Perikatan
perusahaan
lahir dari perjanjian merupakan yang
companies?
paling
banyak
kehidupan Perjanjian
terjadi
manusia yang
di
dalam
2.
sehari-hari. lakukan
Bagaimana
leasing astra
di credit
penyelesaian
sengketa hukum terkait proses
ini
leasing yaitu pihak ke 2 (dua)
dimana antara kedua belah pihak
menggadaikan
telah sepakat atau menyetujui untuk
masih dalam proses leasing di
melakukan perjanjian ini. Eksistensi
perusahaan
perjanjian sebagai salah satu sumber
companies?
perikatan
dapat
kita
barang
astra
yang
credit
temui
landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata
yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena 1
1
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2002), hlm. 1
METODE PENELITIAN
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.
Metode Pendekatan Penelitian
merupakan
A.
Kedudukan Pihak Ketiga
tahapan terpenting dalam kegiatan
Terhadap Kepemilikan
ilmiah
Barang Dalam Proses Leasing.
yang
penyusunan
berkaitan penulisan
dengan hukum,
Hubungan
hukum
yang
terutama dalam melakukan proses
terjadi dalam kegiatan sewa guna
pengumpulan data. Penelitian secara
usaha selalu di buat secara tertulis
ilmiah dilakukan oleh manusia untuk
(kontrak) sebagai dokumen hukum
menyalurkan hasrat ingin tahu yang
yang menjadi dasar kepastian hukum
telah mencapai taraf ilmiah di sertai
(legal cerainty). Kontrak sewa guna
dengan suatu keyakinan bahwa setiap
usaha ini di buat berdasarkan atas
gejala akan dapat di telaah dan di
hak
cari hubungan sebab akibatnya atau
memuat rumusan kehendak berupa
kecenderungan-kecenderungan yang
hak dan kewajiban dari pihak lessor
timbul.2 Metode yang digunakan
dan pihak lessee.
dalam
penelitian
ini
kebebasan
berkontrak
yang
adalah
Kontrak sewa guna usaha
pendekatan yuridis empiris, yaitu
merupakan dokumen hukum utama
cara yang di pergunakan untuk
(main legal document) yang di buat
memecahkan
secara sah dengan memenuhi syarat-
masalah
dalam
penelitian dengan meneliti dahulu
syarat
kemudian
dengan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
mengadakan penelitian terhadap data
Akibat hukum kontrak yang di buat
3
secara sah, maka akan berlaku
di
lanjutkan
primer di lapangan
sebagaimana
di
tetapkan
sebagai Undang-Undang bagi pihakpihak, yaitu lessor dan lessee (Pasal 2
3
1338 ayat (1) KUH Perdata).
Soerjono soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, ( Jakarta : Bathara , 1986 ), hlm. 42. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : UI, 1982 ) , hlm. 7.
Di dalam perjanjian leasing ini juga terdapat status yang harus di ketahui oleh masyarakat, hal ini di
2
karenakan agar masyarakat tahu
semuanya atas beban dan biaya
bahwa kalau leasing tersebut ada
Pihak Kedua.
yang dinamakan sebuah perjanjian
4.
Pihak
Kedua
dilarang
yang dilakukan oleh kedua belah
menyewakan,
pihak yang saling meyetujui atau
atau menjaminkan dengan cara
menyanggupi kesepakatan tersebut.
bagaimanapun
Penyerahan hak milik secara
memindah
meminjamkan
juga
atau
tangankan
dengan
fidusia tersebut dilakukan dengan
cara apapun juga dan kepada
syarat-syarat dan ketentuan sebagai
siapapun
berikut :
tersebut di atas, apabila Pihak
1.
Segala harta kekayaan, Pihak
Kedua melanggar larangan ini,
Kedua
maka
2.
baik
yang
bergerak
kendaraan
merupakan
perbuatan
maupun tidak bergerak, baik
penggelapan
yang sudah ada maupun yang
dikenakan
akan ada di kemudian hari,
KUHP dan Pasal 378 KUHP,
menjadi jaminan bagi pelunasan
dan karenanya Pihak Pertama
jumlah
berhak
kredit
yang
timbul
yang sanksi
untuk
dapat
Pasal
372
melaporkan
karena perjanjian ini.
perbuatan Pihak Kedua tersebut
Pihak Kedua mempergunakan
kepada pihak yang berwenang.
kendaraan tersebut, akan tetapi
3.
juga
5.
Pihak Pertama atau wakilnya
mulai hari ini bukan lagi sebagai
yang ditunjuk berhak untuk pada
pemilik dari kendaraan tersebut
setiap waktu memasuki tempat
melainkan
dimana
kendaraan
peminjam belaka.
berada,
untuk
Pihak Kedua bertanggungjawab
keadaannya dan Pihak Pertama
penuh
juga berhak untuk melakukan
hanya
untuk
sebagai
merawat
dan
memeriksa
memelihara/menjaga kendaraan
atau
tersebut dengan sebaik-baiknya
semua tindakan serta perbuatan-
dan melakukan setiap perbaikan-
perbuatan
perbaikan
harus
dan
pembetulan-
pembetulan yang dianggap perlu
menyuiruh
tersebut
yang
dilakukan
melakukan
seyogyanya oleh
Pihak
Kedua untuk mempertahankan
3
kendaraan
tersebut
dalam
7.
keadaan yang sebaik-baiknya,
dan
bilamana karena sebab apapun
tersebut ditangani oleh Pihak
pihak
Pertama.
Kedua
lalai
untuk
melakukan hal-hal termaksud,
6.
Pengurusan perpanjangan STNK
8.
balik
nama
Pengambilan
kendaraan
BPKB
dapat
semuanya atas bebanbeban dan
dilakukan oleh Pihak Kedua atau
biaya Pihak Kedua sendiri.
suami/Istri Pihak Kedua tanpa
Pihak
diperlukan surat kuasa untuk itu
Kedua
dilarang
melakukan
perbuatan
kepada
PihakPertama,
menyembunyikan
kendaraan
pengambilan
hanya
dan dapat
tersebut, melainkan wajib untuk
dilakukan pada 7 (tujuh) hari
memperlihatkan
kerja
dan
atau
setelah
dilakukan
menunjukkan fisik kendaraan
pelunasan
tersebut kepada Pihak Pertama,
oleh
apabila Pihak Pertama telah
suami/istri Pihak Kedua.
memberitahukan
baik
lisan
9.
hutang
Pihak
Pihak
Kedua
Kedua
maupun tertulis kepada Pihak
mengasuransikan
Kedua
diserahkan
tentang
maksudnya
seluruhnya atau
wajib apa
yang
secara
fidusia
terhadap
bahaya
hendak melihat dan mengetahui
tersebut
kendaraan
sehingga
kebakaran dan bahaya-bahaya
tidak
lainnya sebagaimana dianggap
jika
tersebut,
Pihak
Kedua
memenuhi
kewajiban
memeperlihatkan
perlu
atau
menunjukkan
oleh
sampai
kendaraann
sejumlah
Pertama, yang
ditetapkan oleh Pihak Pertama,
tersebut kepada Pihak Pertama,
sedangkan
maka
ditanggung
dapatlah
Pihak
perbuatan
Premi oleh
Asuransi Pihak
menyembunyikan itu dianggap
Kedua.Tanda pelunasan premi
bahwa
telah
dan polis yang memuat “banker
menyewakan, menjaminkan atau
clause” harus diserahkan dan
memindah tangankan kendaraan.
disimpan oleh Pihak Pertama.
Pihak
Kedua
4
10. Pihak Kedua menanggung pada
Kedudukan
pihak
ketiga
Pihak Pertama bahwa kendaraan
terhadap
tersebut
benar-benar
yang masih dalam proses leasing
tidak ada orang atau pihak lain
ini kedudukannya sangat lemah,
yang
dan/atau
di lihat dari segi hukum karena
cara
pada saat pihak lease melakukan
kepada
leasing kepada PT. Astra Credit
adalah
ikut
berhak
dijaminkan
dengan
bagaimanapun
juga
kepemilikan
orang atau pihak lain serta tidak
Companies
tersangkut dalam perkara atau
perjanjian yang telah di sepakati
sengketa.
antara kedua belah.4
11. Dalam hal jaminan itu sudah
Pertama
melakukan
sudah
ada
B. Penyelesaian Sengketa Hukum
dikuasai Pihak Pertama, maka Pihak
ini
barang
Terkait Proses Leasing.
berhak
Penyelesaian
penjualan/lelang
apabila
terjadi
antara
pihak
Astra
Credit
kendaraan terhitung 1 (satu)
perusahaan
minggu sejak kendaraan tersebut
companies dengan pihak customer.
dalam
Banyak
penguasaan
Pihak
PT.
sengketa
hal
atau
faktor
yang
Pertama tanpa memerlukan izin
mengharuskan pihak customer atau
Pihak Kedua baik lisan maupun
debitur
tertulis. Pihak Pertama berhak
menyelesaikan kreditnya, oleh sebab
mengadakan
itu kredit ini menjadi bermasalah.
pembicaran,
menetapkansyarat
dan
yang
Perjanjian
yang
tidak
terjadi
bisa
antara
perjanjian, menerima harga dan
Perusahaan Leasing PT. Astra Credit
menandatangani
Companies
kuitansi,
dengan konsumennya
meyerahkan apa yang dijual
adalah
kepada
Setelah
perjanjian leasing, maka di sini yang
penjualan di lakukan maka Pihak
akan dibahas adalah perlindungan
Pertama berhak menahan hasil
bagi kreditur dan debitur yang terjadi
pembeli.
penjualannya
hingga
perjanjian
kredit
dalam
sama 4
besarnya dengan hutang Pihak Kedua.
5
Benny, Wawancara, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 25 Januari 2013).
dalam
perjanjian
kredit
perusahaan
leasing
konsumennya.
Adakalanya
antara
dengan
harapan
agar
obyek
dengan
perjanjian dapat dieksekusi dengan
suatu
cara fidusia jika jalan yang lain tidak
perjanjian telah memenuhi syarat-
tercapai.
syarat sahnya suatu perjanjian tetapi
bersatu dalam perjanjian pengakuan
tidak dapat terlaksana sebagaimana
hutang,
yang telah diperjanjikan, ada hal-hal
dibuat akta tersendiri untuk fidusia
yang
ini.
menyebabkan
tidak
terlaksananya suatu perjanjian dan
Pengaturan
walaupun
Hal
ini
fidusia
ini
kadang-kadang
sesuai
dengan
mengakibatkan Wanprestasi. Dalam
ketentuan Surat Pengakuan Hutang
perjanjian
Dengan Penyerahan Jaminan Secara
kredit
justru
obyek
perjanjian itu sendiri yang menjadi
Fidusia yang berisi :
jaminan hutang yang paling efektif,
Bahwa untuk menjamin kepastian
sehingga apabila debitur wanprestasi
pembayaran sebagaimaana mestinya
barang jaminan itu dapat langsung
angsuran hutang pokok, bunga dan
dijual,
kenyataannya
biaya-biaya lainnya yang terhutang
kedudukan kreditur tidak seaman
dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua
seperti yang diperkirakan. Misalnya
(debitur)
tetapi
kepada
Pihak
Pertama
6
adanya peralihan obyek perjanjian
(kreditur). Berdasarkan surat hutang
kepada pihak ketiga yang dilakukan
yang dibuat tersebut, maka Pihak
oleh debitur tanpa sepengetahuan
Kedua
atau seijin kreditur. Hal ini debitur
secara fidusia ke dalam milik Pihak
dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal
Pertama
372 dan 378 KUHP.5
penyerahan secara fidusia ke dalam
Dalam
suatu
perjanjian
miliknya
dengan
dengan
atas
ini
menyerahkan
ini
menerima
mesin/kendaraan
kredit, Kreditur (perusahaan leasing)
bermotor (roda dua atau roda empat)
meminta jaminan berupa fidusia atas
dengan spesifikasi sebagai berikut :
obyek perjanjian tersebut. Tentunya
- No. BPKB / No ........ :
5
6
Benny, Wawancara, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 13 Februari 2013).
6
Benny, Wawancara, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 13 Februari 2013).
- No. Polisi :
untuk menyelesaikan permasalahan
- Jenis Kendaraan :
mengenai leasing ini. Dalam hal ini
- Merek / Type :
dari pihak perusahaan PT. Astra
- No. Rangka :
Credit
- No. Mesin :
mempunyai
Ada hal yang terpenting
Companies
debitur.
ini
telah
iktikad baik
kepada
Keputusannya
secara
didalam dunia kredit bahwasannya
sepakat diantara kedua belah pihak.
kendaraan atau mobil yang masih
3.
dalam posisi kredit dianjurkan mobil
Over credit ini merupakan suatu
tersebut tidak boleh di pinjamkan
alternatif
atau dialihkan kepada pihak lain. Hal
kendaraan atau mobil ini berada di
ini yang menjadi masalah ketika
pihak ketiga, dan pihak ketigapun
seorang
bersikap
debitur
yang
hendak
Dialihkan (over credit)
yang
baik
koperatif
apabila
terhadap
menggadaikan mobil tersebut kepada
kepemilikan barangnya.koperatif ini
pihak
dimaksudnya
ketiga,
tanpa
mengetahui
pihak
posisi mobil tersebut masih dalam
mempunyai
proses leasing. Cara mengantisipasi
melanjutkan kreditnya kepada pihak
dari pihak perusahaan itu adalah:
perusahaan
1.
Companies.
Mengirim surat somasi
niat
PT.
bagus
ketiga
Astra
untuk
Credit
Surat somasi ini ditujukan kepada
4.
debitur untuk melunasi tunggakan
Eksekusi langsung dalam hal ini
pembayaran yang belum di bayar
maksudnya bahwa pihak debitur itu
oleh debitur dan tanggung jawab
wanprestasi, kemudian kendaraan
debitur
melunasi
tersebut dialihkan pihak ketiga tanpa
sebuah
sepengetahuan dari pihak perusahaan
untuk
pembayarannya kendaraan
dari
yang
di
kredit
atau
Eksekusi langsung
PT. Astra Credit Companies ini maka
leasing.
dari pihak perusahaan PT. Astra
2.
Credit Companies ini melakukan
Musyawarah
Perusahaaan
PT.
Companies
ini
Astra
Credit
sayembara,
atau
menyebar
debt
menawarkan
collector di seluruh wilayah, apabila
musyawarah kepada pihak debitur
kendaraan tersebut bisa di eksekusi
7
langsung maka kendaraaan tersebut
pihak pengadilan untuk memutuskan
bisa langsung dibawa tetapi kalau
perkara.7
pihak
6.
ketiga
tetap
tidak
mau
Arbitrase
memberikan barangnya atau tetap
Untuk mencari penyelesaian suatu
mempertahankan barangnya maka
perselisihan
pihak dari kepolisian yang bertindak.
mengajukan
Kepolisian dalam hal ini perannya
pengadilan merupakan cara yang
hanya
memakan waktu lama. Selain banyak
mendampingi
tidak
dengan gugatan
di
prosedur
disini perannya mendampingi pihak
misalnya tentang cara pemanggilan,
eksekutor untuk mengeksekusi mobil
cara
atau kendaraan. Semua bertujuan
pemeriksaan
untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak
diperoleh putusan dari pengadilan
diinginkan
tingkat pemeriksaan pertama belum
mengeksekusi
harus
muka
mengeksekusi barang karena polisi
dalam
yang
cara
penyampaian dsb.
dilakukan
juga
cara
Apabila
telah
kendaraan.
berarti bahwa perselisihan/sengketa
5.
sudah selesai karena pihak-pihak
Pengadilan
Dalam
proses
bilamana
pihak
mengalihkan mobilnya
pengadilan
ini
yang berperkara apabila merasa tidak
debitur
itu
puas dengan keputusan itu, dan
kendaraan
kepada
pihak
atau
kemudian
ketiga.
naik
banding
ke
pengadilan yang lebih tinggi atau
Debitur disini tidak bertanggung
juga
jawab atas kepemilikan barang yang
Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
masi dalam proses kredit. Pihak
alternative
lain
yang
ketiga dalam hal ini tidak koperatif
digunakan
dalam
penyelesaian
atas kepemilikan barang yang di
perselisihan/sengketa
miliki dari pihak debitur atau pihak
leasing ini adalah melalui suatu
kedua ini. Pihak perusahaan PT.
badan diluar pengadilan yang disebut
Astra
ini
Arbitrase. Arbitrase merupakan suatu
kepada
penyelesaian diluar pengadilan yang
Credit
menyerahkan
Companies sepenuhnya
7
8
bisa
sampai
kasasi
ke
dapat
perjanjian
Benny, Wawancara, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 13 Februari 2013).
sangat
sesuai
perdagangan/
dalam bisnis,
dunia
dengan tegas bentuk hukum apakah
dikarenakan
yang di maksudkan, agar jelas
arbitrase :
peraturan mana yang akan berlaku
a. memproses penyelesaian perkara
bagi perjanjian yang bersangkutan.
dengan cepat
karena tidak ada
banding dan kasasi
Kegiatan
leasing
ini
di
sehingga
Indonesia sebenarnya sudah ada
putusan Arbiter adalah putusan
beberapa perusahaan leasing, namun
yang final;
banyak
b. pada badan arbitrase
ini para
masyarakat
mengetaui
yang
prosedur
belum
bagaimana
arbiter adalah ahli dibidangnya;
mengajukan
leasing
kepada
c. pemeriksaan di badan arbitrase
perusahaan
leasing.
Seiring
bersifat tertutup.
berjalannya waktu lama-kelamaan masyarakat menjadi paham tentang bagaimana cara mengajukan leasing
KESIMPULAN
kepada perusahaan leasing tersebut. Berdasarkan hasil penelitian
Namun apabila pihak customer ini
mengenai Kedudukan pihak ketiga
melakukan menggadaikan kendaraan
terhadap kepemilikan barang yang
tersebut kepada pihak ketiga, maka
masih dalam proses leasing ini
pihak ketiga ini tidak mempunyai
kedudukannya sangat lemah, di lihat
kekuatan hukum yang kuat. Pihak
dari segi hukum karena pada saat
PT. Astra Credit Companies juga
pihak
melakukan
lease
melakukan
leasing
saran
kepada
pihak
kepada PT. Astra Credit Companies
customer agar kendaraan tersebut
ini sudah ada perjanjian yang telah di
tidak dialihkan kepada pihak ketiga.
sepakati antara kedua belah pihak,
Penyelesaian apabila timbul
maka dari pihak PT. Astra Credit
perselisihan antara lease dan lessor
Companies ini memberikan saran
dapat dilakukan 5 cara yaitu :
kepada pihak kedua ini untuk tidak
mengirim surat somasi, musyawarah,
menggadaikan kepada pihak ketiga.
dialihkan (over credit), eksekusi
Perjanjian itu harus mencerminkan
langsung, dan pengadilan.
inti perjanjian itu dan mencerminkan
9
DAFTAR PUSTAKA _______________,
Pengantar
Buku
Sosiologi Hukum, (Jakarta :
Hartini, Rahayu, Hukum Komersial,
Bathara , 1986 ).
(Malang : UMM press, 2005). Soemitro,
Ronny
Hanitijo,
Kansil, CST dan Christine, Modul
Metodologi Penelitian Hukum
Hukum Perdata, (Jakarta : PT.
dan Jurmetri, (Jakarta : Ghalia
Pradnya Paramita, 1995).
Indonesia, 1990).
Muhammad, Abdulkadir, Perjanjian Baku
Dalam
Perusahaan
Sunaryo,
Praktek
Hukum
Lembaga
Pembiayaan,
Perdagangan,
Lampung
(Bandung : PT. Citra Aditya
:
(Bandar Sinar
Grafika,
2007).
bakti , 1992). Widjaja, Amin dan Arif Djohan Muljadi,
Kartini
dan
Gunawan
Tunggal, Aspek Yuridis Dalam
Widjaja, Perikatan Yang Lahir
Leasing, (Jakarta : PT Rineka
Dari Perjanjian, (Jakarta :
cipta, 1994).
Rajagrafindo Persada, 2002). Peraturan Perundang–undangan Rianto, Adi, Metodologi Sosial dan Hukum,
(Jakarta
:
KUHPerdata
Granit,
2004).
Pengumuman
Direktur
Jenderal
Moneter, No. Peng – 307 / Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak
Innominaat
DJM / III. 1 / 7 / 1974 tentang
Di
pedoman
Indonesia, (Mataram,: Sinar
pelaksanaan
peraturan leasing.
Grafika, 2003). Soekanto,
Soerjono,
Surat Keputusan Menteri Keuangan
Pengantar
Republik Indonesia No. Kep–
Penelitian Hukum, (Jakarta :
649/MK/5/1974
UI, 1982 ).
perizinan usaha leasing.
10
tentang
