Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Gerry Firmansyah ST, MTI
Realita Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Indonesia 12
Perkembangan TIK Terkini Indonesia
2014 ICTDevelopment Index (ITU) ASEAN
57
Masyarakat Adaptif terhadap Perkembangan TIK Pengguna HP=249 Juta (Peringkat 4 Dunia) Pengguna Internet=55 juta (Peringkat 10 dunia) Pengguna Sosial Media= Facebook: Peringkat 2 dunia, Twitter: Peringkat 5 dunia Investasi TIK di Pemerintah Terus Meningkat → Rp. 14 Triliun (2013)
58
81
92
94
106 120 121 131
N/A
UN E-Government Development Index Indonesia Ranking
Rank 70 85
96 97
106 109
Year 2003
2004
2005
2008
2010
2012
INDONESIA: NETWORKED READINESS INDEX 2014 Rank (out of 148)
Networked Readiness Index 2014
Score (1 - 7)
64
4.0
A. Environment subindex
63
4.0
1st pillar : Political and regulatory environment
68
3.7
2nd pillar : Business and Innovation environment
62
4.4
B. Readiness subindex
65
4.9
3rd pillar : Infrastructure and digital content
85
3.6
4th pillar : Affordability
37
6.0
5th pillar : Skills
61
5.2
69
3.7
6th pillar : Individual usage
95
2.9
7th pillar : Business usage
36
4.0
8th pillar : Government usage
49
4.3
72
3.5
9th pillar : Economic impacts
86
3.1
10th pillar : Social impacts
62
3.8
C. Usage subindex
D. Impact subindex
Mengacu kepada NRI 2014, walaupun network sudah terjangkau, tetapi pemakaiannya belum berdampak secara signifikan untuk perekonomian Sumber: The Global Information Technology Report 2014. Insead/WEF
4
Definisi e-Goverment Merupakan pemanfaatan TI oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. (World Bank) Merupakan penggunaan internet dan world-wide-web untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. (United Nations)
Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Inpres No. 3 Tahun 2003)
Indonesia e-Government Index E-Government Index (UN) 2003: Peringkat 70 dari 192 negara 2004: Peringkat 85 dari 192 negara 2005: Peringkat 96 dari 192 negara 2008: Peringkat 106 dari 192 negara 2010: Peringkat 109 dari 183 negara 2012: Peringkat 97 dari 190 negara 2014: Peringkat 106 dari 193 negara
E-Government Ranking (Waseda) 2005: Peringkat 21 dari 23 negara 2006: Peringkat 29 dari 32 negara 2007: Peringkat 30 dari 32 negara 2008: Peringkat 22 dari 34 negara 2009: Peringkat 23 dari 34 negara 2010: Peringkat 32 dari 40 negara 2011: Peringkat 36 dari 50 negara 2012: Peringkat 33 dari 55 negara 2013: Peringkat 40 dari 55 negara 2014: Peringkat 32 dari 61 negara
Telah dilakukan Pemeringkatan e-government oleh : Waseda University, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), Accenture, dan the Centre for Public Policy of the Brown University (CPP-BU) (Ojo et all, 2005). Negara berkembang tidak dapat langsung mengadopsi strategi dan pengalaman pengembangan e-government dari negara maju (Chen, 2006) Di negara maju proyek pemerintah dibidang e-government sekitar 35% gagal total, 50% sebagian gagal sedangkan yang sukses diimplementasikan sebesar 15% (Heeks, 2000).
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) 2012
Menurut PeGI tahun 2012 sekitar 25% Kementerian masuk kedalam kelompok baik dan sisanya masih kurang
Sumber : Dit. E-Gov, Dirjen Aptika, 2012
Investasi e-Government Pada tahun 2013 Investasi TIK di Pemerintahan di Indonesia Mencapai Rp. 14 triliun* ($1, 2 billion) Inggris $518 million (2013) Singapore $800 million** (2013) Australia $5,97 billion (2013)
16 14 12 10 8 6 4
2
Tetapi dampak yang diperoleh belum sepadan dengan belanja TIK yang sudah dikeluarkan. Kapasitas TIK yang terpakai hanya sekitar 30%. *Prof. Dr. Eko Prasojo dalam Dies Natalis UI ke-64 **http://www.qassure.com
0 tahun 2009
tahun 2010
tahun 2011
tahun 2012
tahun 2013
Sumber : tikometer + dies natalis UI
Kebijakan dan Regulasi e-Government
Setelah Inpres 3 tahun 2003 tidak ada lagi peraturan yang setingkat/lebih tinggi mengenai e-Government
Current Governance Structure
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
PNRI BUMN Kemenakertrans Kemendagri Kemenko Kominfo BKKBN SEKNEG BSN KEMENHUB BASARNAS PAN Kemenkesra Kemenag Kemenpora LAN Kemenkunham Kemenperdagangan BMKG Kemenpera BKPM LKPP Kemenlh KemenKelautan KemenPU BPKP KemenPertanian KemenPemberdaya… BKN BAPPENAS Kemensos KemenkopUKM KemenPDT KemenParekraf BAPETEN BNPB BPS LIPI KemenRistek BATAN KemenPerin BNP2TKI KemenkoPolhukam BNN ANRI
Tipe Aplikasi per K/L
G2C G2G 21% 29% G2B 17% G2E 33% Spes ifik 35%
Linux /Ope n Wind ows 46%
Sumber : Detiknas 2012 Com mon 65%
• • • • Aplikasi tersebar dan beragam Terciptanya pulau-pulau sistem Data dasar yang menjadi rujukan bagi aplikasi generik tidak sama. Kehandalan, ketersediaan, aksesibilitas, keamanan isu penting
• Mobile ready, Cloud ready
Aplikasi di Kemenetrian
PNRI BUMN Kemenakertrans Kemendagri Kemenko Kominfo BKKBN SEKNEG BSN KEMENHUB BASARNAS PAN Kemenkesra Kemenag Kemenpora LAN Kemenkunham Kemenperdagang… BMKG Kemenpera BKPM LKPP Kemenlh KemenKelautan KemenPU BPKP KemenPertanian KemenPemberda… BKN BAPPENAS Kemensos KemenkopUKM KemenPDT KemenParekraf BAPETEN BNPB BPS LIPI KemenRistek BATAN KemenPerin BNP2TKI KemenkoPolhukam BNN ANRI
60 50 40 30 20 10 0
Jumlah Aplikasi per K/L berdasarkan OS
Kantor pemerintahan membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi dari 1-2 Mb/s. 100 Mb/s, 1 Gb/s merupakan kebutuhan minimal (international practice) Sumber : WB 2012, Jan van Rees, John Savageau
Kapasitas Bandwidth di Kemenetrian/Lembaga
Kapasitas bandwidth pemerintahan belum memadai, masih terjadi perbedaan yang cukup besar (Gap) di antara instansi pemerintah
0
Sumber : PeGI 2012
3
2.5 2
1.5 1
0.5
Hanya 40% K/L memiliki data center, namun kurang memadai 1. Tidak memiliki data center 2. Memiliki data center namun kurang memadai 3. Memiliki data center namun sudah memadai 4. Memiliki data center yang terintegrasi
Data Center di Kemenetrian/Lembaga
Kementerian Tenaga Kerja dan…
Kementerian Sosial
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertahanan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perencanaan…
Kementerian Perdagangan
Kementerian Pendidikan dan…
Kementerian Pendayagunaan…
Kementerian Pemuda dan Olah…
Kementerian Pemberdayaan…
Kementerian Pembangunan…
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pariwisata dan…
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Koperasi dan…
Kementerian Koordinator…
Kementerian Koordinator…
Kementerian Koordinator…
Kementerian Komunikasi dan…
Kementerian Keuangan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Kelautan dan…
Kementerian Kehutanan
Kementerian Hukum dan Hak…
Kementerian Energi dan…
Kementerian Badan Usaha…
Kementerian Agama
Tanpa adanya standarisasi data center maka proses interoperabilitas antar pemerintahan akan sulit dan berbiaya tinggi 4.5 4
3.5
Tantangan Utama e-Government Indonesia
Aspek Kepemimpinan
Aspek Teknologi
Tantangan Utama e-Government Nasional
Sistem terpisah-pisah Kesenjangan digital Kurangnya keamanan informasi
Visi belum terpadu Kebijakan & regulasi belum lengkap Belum ada komitmen anggaran Ego sektoral
Aspek Manajemen dan Budaya
Tidak ada standard Kurangnya tata kelola yang efektif Terbatasnya sumberdaya manusia berkualitas Keengganan untuk berbagi sumberdaya
Proyeksi e-Government Masa Depan Kondisi Saat Ini Saluran Akses Layanan
Online Services
Data Dasar
Infrastruktur
Ubiquitous Services
Portal A
Portal B
Portal C
Organisasi A
Organisasi B
Organisasi N
Sektoral
Aplikasi Spesik
Aplikasi Generik
Kondisi di masa mendatang
Portal Satu Pintu
Organisasi A
Organisasi B
Sektoral
Regional
Organisasi C Regional
Kepegawaian
Kepegawaian
Kepegawaian
Sistem Kepegawaian
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Sistem Administrasi
....
....
....
Sistem ....
Kependuduk an
Kependuduk an
Kependuduk an
Kependudukan
Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan
...
...
...
...
HW/SW
HW/SW
HW/SW
Virtualisasi
Network
Network
Network
Integrated Network
Prasyarat Keberhasilan
Kepemimpinan TIK yang Kuat
• Kebijakan & Regulasi • Komitmen • Keteladanan
Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja
Partisipasi Aktif Publik
• Public Private •Berbagi Sumber Partnership daya (data, aplikasi, infr • R & D • Partisipasi astruktur) dan •Business Process Pengawasan Alignment Masyarakat
Penyediaan Infrastruktur TIK Dasar
• Pusat Data Terpadu • Jaringan Intra Pemerintah • Infrastruktur Kunci Publik • GSB
SDM TIK yang Kompeten
• Jenjang Fungsional • Pelatihan • Sertifikasi
Program: Penyelarasan & Penyesuaian Rencana Induk e-Government
Rencana Strategis Nasional
Enabler
Pemerintah Pusat
Direction
Rencana Induk e-Goverment Nasional
Rencana Strategis Organisasi Enabler
Direction
Rencana Induk e-Goverment Organisasi
Pemerintah Daerah Rencana Strategis Organisasi
Alignment & Adjustment
Enabler
Direction
Rencana Induk e-Goverment Organisasi
Kerangka Enterprise Arsitektur Pemerintah NATIONAL NATIONAL Future Views G2C
G2B
G2G
G2E
IT Governance Business Architecture Application Architecture Data Architecture Infrastructure Architecture
Policy & Regulation AGENCY
MINISTRY Roadmap
REGIONAL Current Views
Management
Contoh sederhana penetapan arsitektur
Problem
Solusi
Ditetapkan standar charger universal
Sumber : google.com
Sumber data beragam Kasus Kota Singkawang
Jumlah penduduk berdasarkan DUKCAPIL
GAP
50.000 penduduk
Jumlah penduduk berdasarkan BPS
Pengambilan Keputusan
- pemberdayaan masyarakat - Pengurangan masyarakat miskin - Peningkatan tenaga kerja
Kerangka Strategis Sistem Elektronik Pemerintah Nasional
Visi Pembangunan Nasional
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, Dan Makmur
Visi Reformasi Birokrasi
Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia
Terselenggaranya Sistem Elektronik Pemerintah yang Terpadu, Responsif dan Berkelanjutan Visi
Misi
Tujuan
G2C
G2B
G2G
Citizen-Centric
Business-Enablement
Effective & Transparent
Meningkatkan Kenyamanan Publik
Mendukung Iklim Usaha
Efektivitas dan Transparansi
Tersedianya Layanan Publik yang Berkualitas
Terselenggaranya Layanan Intra Pemerintah yang Efektif dan Efisien
G2E Sustainable Development
Pengembangan Berkesinambungan
Terwujudnya Manajemen dan Tata Kelola TIK yang Baik
Strategi
Strategi
Prinsip
Pendekatan, Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan
Program
Program dan Peta Jalan
TERIMA KASIH
Aristektur Pesawat Terbang
787 Dreamliner Structure Supply Chain Suppliers Selected components and system suppliers
Source: Boeing, Reuters
E-Government efforts must be tightly integrated with comprehensive public sector process and business model reform Government Transformation: “Beyond E-Government” Wave 4: Next generation government:
Move beyond the re-engineering of existing services to radically new ways of realising policy objectives enabled by IT
Benefit
Wave 3: Transform the enterprise:
Intra-departmental process automation and ICT-enabled business process transformation
3b: Transform business processes and organisation 3a: Automate existing processes
Wave 2: Provide services online:
Basic services installed, e-Government an „add on‟ to existing services
Wave 1: Promote access and connectivity:
Text Government modernization is closely linked to automation ICT-enabled processes allow governments to reach a higher level of customercentricity, efficiency and overall performance – the key elements of public sector reform agenda worldwide As governments evolve from initial waves of ICTenabled reforms focusing on online presence and service provision (i.e. the front-end), they must move to re-design core business processes across agencies and levels of government to leverage ever-expanding ICT capabilities (Wave 3) This is achieved by integrating ICT deployment with a comprehensive approach to government transformation
Focus on developing infrastructure
Time 24 Source: Booz Allen Hamilton/ INSEAD Beyond e-Government Study (2005) , workshop Establishing E-Governance in Indonesia, Detiknas
Initiatives on all levels should be coordinated based on clear, articulated set of prioritisation and feasibility criteria…
Potential Programs/Projects
Priority
Integrated Master Plan
Feasibility
Benefits to government
Status of IT systems
Big picture
Benefits to businesses and citizens
Replacement of legacy systems
Interdependencies between projects
Risk
Training for new systems
Cost
Migration
Mile stones, KPI’s, time frames
…
Adjustment and integration processes
Source: Booz Allen Hamilton/ INSEAD Beyond e-Government Study (2005) , workshop Establishing E-Governance in Indonesia, Detiknas
Based on the results of this study should immediately address the regulation and masterplan gaps Establishing E-Governance in Indonesia
Masterplanning and Regulation Socialize study results and recommendations within Detiknas and Kominfo Engage the President/VP through any available channel to secure support for Detiknas and Kominfo and the plan
Approach relevant donor agencies with study results and plans Determine optimal support arrangements Negotiate and conclude agreement
Determine optimal representation from across the government(s) Develop list of candidates Determine availability Initiate transfer/ secondment arrangements
Secure Executive-Level Support
Secure technical Assistance and Funding
Identify Planning Team Resources
Develop Masterplan
Develop EGovernment Strategy Review current EGovernment programs Determine priority areas of focus Draft Masterplan Socialize Masterplan and secure support
Establish Strategy PMO
Formalize PMO roles/authority with key actors/ stakeholders Assign Govt and consulting staff Establish physical facilities Establish PMO processes
Implement Masterplan
Review, Revise, and Promote EGovernment Regulation
Review current draft and incorporate feedback Determine exact status Identify sources of resistance Resolve outstanding issues
Source: Booz Allen Hamilton/ INSEAD Beyond e-Government Study (2005) , workshop Establishing E-Governance in Indonesia, Detiknas
Governance & Leadership Workstream Country Readiness Workstream Government Readiness Workstream
The recommended actions must be undertaken in consideration of a number of challenges within Indonesia‟s unique context E-Governance Development in Indonesia
Challenges and Suggested Approaches Challenge
Approach
A prevailing “culture of regulations”
Conduct an in-depth review of the draft regulation and a campaign for its approval. It will be critical for Detiknas and Kominfo to have explicit legal authority to operate as the lead entities for E-Government across central, provincial, and local governments. Additional provisions strengthening and formalizing the Detiknas role (the Presidential Decree carries limited authority and influence) and establishing the proposed E-Leadership Forum should also be added. Involve the broader stakeholder community in the review in an open, transparent process in order to identify and resolve any issues
Recognition of E-Governance lead institutions
The E-Government Regulation will resolve this issue. In the interim there are still steps that can be taken to reinforce Detiknas and Kominfo’s roles and mandates. The most important step would be the appropriate messages emanating from the Office of the President clarifying and supporting the E-Government leadership roles of Detiknas and Kominfo. The President’s Monitoring and Control Unit should be enlisted to supportthis effort.
Narrow definition of “EGovernment”
Kominfo should launch a communications initiative within the governments at all levels to begin changing the prevailing mind-set. A broader understanding of the comprehensive nature of E-Government will facilitate the implementation of all E-Government and ICT programs going forward.
Institutional capacity
Ultimately, the government will need to establish an appropriate operating model for E-Government management and delivery. In the interim, Kominfo should identify and assemble into a “task force” or “working group”, the best ICT people from around the government (all levels) to work on the E-Government masterplan. This ICT “Dream Team” can be supported by outside consulting assistance as necessary.
Funding limitations
There is substantial donor funding being allocated for specific systems efforts around the government (all levels). The GoI should undertake a review to determine more clearly how much is being spent and by whom. The relevant donors could then be approached and asked to allocate some of that funding, or additional funding to the national E27 Government development efforts.
Source: Booz Allen Hamilton/ INSEAD Beyond e-Government Study (2005) , workshop Establishing E-Governance in Indonesia, Detiknas
