PENYELENGGARAAN SEKOLAH PASCA BERLAKUNYA UU BADAN HUKUM PENDIDIKAN
Prof. Suyanto Ph.D. Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional
1 1
MISSION INVISIBLE 1. UU BHP merupakan proses pendewasaan masyarakat dan satuan pendidikan dalam mengartikulasikan tujuan dan program pendidikan (Ps. 3 dan 14). 2. UU BHP menjamin demokratisasi pendidikan baik dalam arti pedagogis maupun manajemen (pasal 18 s.d. 23; 27; Penjelasan Umum butir a dan b). 3. UU BHP memberikan jaminan layanan pendidikan bermutu secara non-diskriminatif kepada semua peserta didik (Pasal, 4 (ayat 2 d, e, f). 4. UU BHP menekankan proses selektif untuk menjadi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab demi mutu pelayanan pendidikan (Pasal 8 (ayat 1); 7, dan 12). 5. UU BHP mendorong partisipasi masyakarakat dan pemerintah daerah dalam posisi setara (Pasal 5 s.d. 7; dan Pasal 40 (ayat 2). 2
MITOS PERTAMA: UU BHP = LIBERASISASI PENDIDIKAN Liberalisasi didasarkan pada kerangka World Trade Organization (WTO) yang menghasilkan the Doha Development Agenda (DDA) yang pada dasarnya menekankan perdagangan antar negara tanpa hambatan (non-protectionist) dan saling menguntungkan. Suatu negara dapat memberlakukan “hambatan” dan tetap dianggap non-protectionist jika ada dua syarat: (1) tidak melanggar kedaulatan suatu negara dan (2) consumer preference. Di samping itu, penerapan liberalisasi diterapkan secara bertahap yang terdiri dari: (1) cross border supply, (2) consumption abroad, (3) commercial present, dan (4) movement of natural persons.
BHP Rambu-rambunya jelas sehingga tidak mengakibatkan liberalisasi dalam pendidikan 3
KEDUA: UU BHP = KOMERSIALISASI PENDIDIKAN Tidak ada pendidikan yang gratis. Gratis tergantung pada sudut pandang. Jika pemerintah yang membayar, maka pendidikan gratis dari sudut pandang orang tua, sebaliknya jika orang tua yang membayar maka pendidikan gratis dari sudut pandang pemerintah. Tidak ada pendidikan bermutu yang tidak membutuhkan dana. Jer Basuki Mowo Beo (Every progres has its price). UU BHP menekankan prinsip nirlaba (Pasal 4).
4
FUNGSI DAN TUJUAN BHP FUNGSI BHP “Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik” TUJUAN BHP “Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah” 5
BHP TIDAK KOMERSIAL BHP BERPRINSIP NIRLABA, SHU DITANAMKAN KEMBALI JAMINAN BAGI PESERTA DIDIK MISKIN YANG QUALIFIED: MIN. 20% KURSI DLM PENERIMAAN BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MINIMAL 20% PESERTA DIDIK
PUNGUTAN TERHADAP PESERTA DIDIK DIBATASI: WAJAR DIKDAS PD BHP-NEGERI: GRATIS PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH BHP-NEGERI: BIAYA INVESTASI: GRATIS BIAYA OPERASIONAL: MAKSIMAL 1/3.
MEMPERKAYA DIRI DIHUKUM 5 TH PENJARA + DENDA 500 JT.
6
MODEL DEMOKRASI KHAS DEMOKRASI “KEKITAAN,” SEMUA KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN TERWAKILI: PEMILIK MANAJEMEN KARYAWAN (PENDIDIK DAN PEGAWAI) PELANGGAN (PESERTA DIDIK) PUBLIK, DLL. TIDAK SEPERTI KORPORAT (DEMOKRASI “KEKAMIAN”), RUPS HANYA MENGAKOMODASI DEMOKRASI ANTAR SESAMA PEMEGANG SAHAM POTENSIAL DITERAPKAN PADA KOPERASI DAN ORGANISASI LAIN YANG MENGEDEPANKAN SEMANGAT DAN SENTIMEN KEKITAAN 7
Korporasi VS BHP LEMBAGA KEBERSAMAAN DEMOKRATIS BERADA DI DLM KEBERSAMAAN BERADA DI LUAR KEBERSAMAAN
KORPORASI
BHP
RUPS
ORPK (MWA)
PEMILIK (KAMI)
SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN
MANAJEMEN, KARYAWAN, PELANGGAN, PUBLIK, DLSB (KAMU)
TIDAK ADA
SENTIMEN KEBERSAMAAN
KEKAMIAN
KEKITAAN
PRINSIP
LABA SEBANYAK MUNGKIN
NIRLABA
IDEOLOGI
KAPITALISME
SOSIALISME 8
PEMERINTAH TIDAK LEPAS TANGAN Anggaran Dasar BHP-NEGERI DITUANGKAN DALAM PP atau PERATURAN KEPALA DAERAH. AKTE NOTARIS Anggaran Dasar BHP-SWASTA HARUS DISETUJUI MENDIKNAS. PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENJAMIN WAJAR DIKDAS GRATIS PADA BHP-NEGERI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENANGGUNG BIAYA OPERASIONAL WAJAR DIKDAS PADA BHP-SWASTA PEMERINTAH DAN PEMDA MENJAMIN SELURUH BIAYA INVESTASI PLUS MIN. 1/3 BIAYA OPERASIONAL DIKMEN PADA BHP-NEGERI PEMERINTAH DAN BHPP MENJAMIN SELURUH BIAYA INVESTASI PLUS MIN. ½ BIAYA OPERASIONAL DIKTI PD BHP-NEGERI PEMERINTAH DAN PEMDA MEMBERIKAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK MISKIN YG QUALIFIED . PEMERINTAH DAN PEMDA MEMBERI BANTUAN PENDANAAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BER-BHP. 9
IMPLIKASI UU BHP BAGI DIKDASMEN 1. ORGANISASI BHP PENYELENGGARA: YANG BERBADAN HUKUM PENYELENGGARANYA PENGAKUAN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA YANG SUDAH ADA SEBAGAI BHP, DENGAN SYARAT MENJALANKAN FUNGSI-FUNGSI BHP. BHP SATUAN PENDIDIKAN: YANG BERBADAN HUKUM SATUAN PENDIDIKANNYA TERDIRI DARI: BHPP: UNTUK SATUAN PENDIDIKAN NEGERI PUSAT BHPPD: UNTUK SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAERAH BHPM: UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA YANG DIDIRIKAN SETELAH UU BHP DISYAHKAN 10
PENERAPAN DI DIKDASMEN JENIS SATUAN PENDIDIKAN SATUAN MADRASAH NEGERI PENDIDIKAN YANG: NEGERI PUSAT MEMENUHI 8 SNP (DEPAG) BERAKREDITASI A SEKOLAH NEGERI SEKOLAH/ MADRASAH SWASTA
MEMENUHI 8 SNP BERAKREDITASI A
YANG SUDAH ADA YANG BARU
JENIS BHP (UU) BHPP
BHPPD BHP PENYELENGGARA BHPM
Untuk menjadi Badan Hukum Pendidikan: Sekolah harus baik dan berkualitas dulu 11
ORGAN, FUNGSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN A. Pendidikan Tinggi REPRESENTASI PEMANGKU KEPENTINGAN (PENENTUAN KEBIJAKAN UMUM)
AUDIT NON AKADEMIK (Pengawasan)
PENGELOLA PENDIDIKAN (PENGELOLAAN)
REPRESENTASI PENDIDIK (PENGAWASAN)
12
ORGAN, FUNGSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN B. Pendidikan Dasar dan Menengah
REPRESENTASI PEMANGKU KEPENTINGAN (PENENTUAN KEBIJAKAN UMUM)
PENGELOLA PENDIDIKAN (PENGELOLAAN) 13
TATA KELOLA BHP PENYELENGGARA DIKDASMEN MEMILIKI FUNGSI POKOK: 1) PENENTUAN KEBIJAKAN UMUM 2) PENGELOLAAN PENDIDIKAN
BHP PENYELENGGARA DIKDASMEN MEMILIKI ORGAN: 1) REPRESENTASI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MENJALANKAN FUNGSI PENENTUAN KEBIJAKAN UMUM 2) PENGELOLA PENDIDIKAN YANG MENJALANKAN FUNGSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN 14
SUSUNAN ORGAN REPRESENTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 1. 2. 3. 4. 5.
PENDIRI ATAU WAKIL PENDIRI PEMIMPIN ORGAN PENGELOLA PENDIDIKAN WAKIL PENDIDIK WAKIL TENAGA KEPENDIDIKAN WAKIL KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
15
ORGAN PENGELOLA PENDIDIKAN 1. MERUPAKAN ORGAN BHP YANG MENGELOLA PENDIDIKAN 2. MEMILIKI OTONOMI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
16
2. PENGELOLAAN
Memberikan otonomi kepada sekolah dengan menerapkan skema Manajemen Berbasis Sekolah; Menjamin kemandirian satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu serta bertanggung jawab kepada pemangku pendidikan; Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program. 17
SUBSTANSI OTONOMI “OTONOMI” DIIMBANGI DENGAN “AKUNTABILITAS” YANG SETIMPAL PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK DIPERLAKUKAN DEWASA. LINGKUNGAN KELEMBAGAAN KONDUSIF BAGI TUMBUHNYA PRIBADI YANG: “MANDIRI, BERTANGGUNGJAWAB, DEMOKRATIS,” “KREATIF, INOVATIF, ENTREPRENURIAL,” DAN “TIDAK BERMENTAL KULI” CAKUPAN OTONOMI YANG SAMA ANTARA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA 18
CAKUPAN OTONOMI DALAM BHP DI DIKDASMEN MBS (TERMASUK BOS DAN KTSP) OTONOMI MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH OTONOMI DALAM PERIKATAN OTONOMI MANAJEMEN OPERASI OTONOMI MANAJEMEN PEMASARAN OTONOMI MANAJEMEN PERSONALIA OTONOMI MANAJEMEN KEUANGAN BLOCKGRANT PUNGUTAN PADA BHPP BUKAN PNBP
OTONOMI ADMINISTRASI DAN UMUM 19
3. PESONALIA Personalia dari Satuan Pendidikan BHP meliputi: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Status: pendidik dan tenaga kependidikan dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau pegawai Badan Hukum Pendidikan.
Ikatan kerja: Pendidik dan Tenaga Kependidikan membuat perjanjian kerja dengan pemimpin Organ pengelola BHPD dan atau BHPM.
Penggajian berdasarkan pada sistem remunerasi dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau Badan Hukum Pendidikan. 20
4. PENDANAAN Pendanaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: Sumber: merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Prinsip: mandiri, nirlaba, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kecukupan, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggungjawab negara. Penggunaan: biaya investasi, beasiswa, biaya operasional, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik (miskin). Arah pembiayaan menuju Standar Nasional Pendidikan
21
UU BHP TIDAK MENDISKRIMINASI SWASTA Pendidikan adalah tanggung-jawab negara MESKIPUN BEGITU, SISDIKNAS MEMBERIKAN PELUANG DAN KESEMPATAN KEPADA SWASTA IKUT MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KONSEKUENSINYA, bersedia menanggung biaya investasi dan biaya operasional SEBAGAI APRESIASI DAN PENGHARGAAN: UU SISIDKNIAS: PEMERINTAH DAN PEMDA “dapat membantu” UU BHP: PEMERINTAH DAN PEMDA “MEMBANTU”
22
PENDANAAN UNTUK BHPM (Pasal 44 UU BHP) 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. 2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPM dan BHP Penyelenggara. 3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23
5. AKUNTABILITAS Akuntabilitas Satuan Pendidikan tercermin pada tugas dan wewenang organ pengontrol pelaksanaan program yang terdiri dari: (1) organ representasi pemangku kepentingan, (2) organ representasi pendidik, dan (3) organ audit bidang non-akademis, dan (4) organ pengelola pendidikan. a. Akuntabiltas terhadap pemangku kepentingan antara lain meliputi:
Isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kebijakan umum satuan pendidikan Program jangka panjang Kinerja representasi pendidik 24
b. Akuntabiltas terhadap organ representasi pendidik antara lain meliputi: Penetapan norma dan ketentuan akademik Kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan c. Akuntabilitas terhadap organ audit non akademik antara lain meliputi: Pelaksanaan program internal dan eksternal bidang nonakademik Kinerja bidang non-akademik d. Akuntabilitas terhadap organ pengelola antara lain meliputi: Kinerja manajemen satuan pendidikan Perencanaa dan program tahunan 25
MASA TRANSISI
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
SWASTA
TATA KELOLA
PENDANAAN
4 TAHUN
4 TAHUN
YANG SUDAH ADA
6 TAHUN
6 TAHUN
YANG BARU
0 TAHUN
0 TAHUN
SEKOLAH/ MADRASAH YANG: MEMENUHI 8 SNP BERAKREDITASI A
26
MEKANISME PENDIRIAN BHP JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
27
MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH (BHPP)
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 3
Biro Humor dan Ditjen Mandikdasmen (Menyusun RPP AD BHPP)
Presiden
Setneg
Menkumham (Harmonisasi RPP)
Menteri Pendidikan Nasional
Pemerintah (Menyusun Studi Kelayakan)
Mendiknas Up. Biro Hukum dan Organisasi
Mendiknas, Menkeu dan Menpan (Koordinasi pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sbg kekayaan awal BHPP, kelembagaan dan kepegawaian )
Penetapan PP BHPP
28
MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMDA (BHPPD)
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 4
Biro/Bagian Hukum dan Dinas Pendidikan (Menyusun RP Gub/Bup/Wal AD BHPPD)
Dinas Pendidikan (Menyusun Studi Kelayakan)
Gub/Bup/Wali Up. Biro/Bagian Hukum
Dinas Pendidikan
Penetapan Peraturan BHPPD
Gubernur/Bupati/ Walikota (Harmonisasi RP Gub/Bup/Wal AD BHPPD)
Gub/Bup/Wal dan Instansi Terkait (Koordinasi pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sbg kekayaan awal BHPP, kelembagaan dan kepegawaian ) 29
MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (BHPM)
Orang/Masyarakat (Menyusun Studi Kelayakan, Rancangan Akta Pendirian/ AD BHPM yang sudah dikonsultasikan ke Notaris)
5
NOTARIS (Pembuatan Akta Pendirian BHPM)
1 6
Mendiknas Up. Biro Hukum dan Organisasi 7 2
Tim Penilai
PENGESAHAN BHPM
Tidak
3
Setuju PENILAIAN
4
4
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 5 30
STUDI KELAYAKAN BHPP, BHPPD dan BHPM Minimal berisi: a. Latar belakang dan tujuan pendirian b. Bentuk dan nama sekolah/madrasah c. Kebutuhan masyarakat terhadap lulusan d. Prospek minat siswa e. Kurikulum f. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, MBS/M, Akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggungjawab negara yang paling sedikit meliputi: 1) Susunan Organisasi 2) SDM serta pengembangannya 3) Sumber dana untuk pembiayaan 5 tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan 4) Sistem pengelolaan keuangan 5) Sarana dan prasarana (lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang lab/bengkel/studio, ruang kantor) serta pengembangannya. 6) Daya tampung siswa 5 (lima) tahun mendatang
g. Sistem Penjaminan mutu pendidikan yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi: 1) 2) 3) 4)
Kebijakan sistem penjaminan mutu Manual Sistem Penjaminan mutu Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 6
31
MEKANISME PERUBAHAN BHP JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
32
MEKANISME PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH MENJADI BHPP
Satuan Pendidikan (Menyusun Rencana Perubahan S/M, RPP Pendirian/ AD BHPP)
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 7
Menteri Lain/ Kepala LPND
Mendiknas Up. Biro Hukum dan Organisasi
Tim Penilai
Biro Humor dan Ditjen Mandikdasmen (Penelaahan RPP AD BHPP)
Tidak
Setuju PENILAIAN
Setuju
Presiden
Penetapan PP BHPP
Setneg
Menkumham (Harmonisasi RPP)
Menteri Pendidikan Nasional
Mendiknas, Menkeu dan Menpan (Koordinasi pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sbg kekayaan awal BHPP, kelembagaan dan kepegawaian )
33
MEKANISME PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMDA MENJADI BHPPD
Satuan Pendidikan (Menyusun Rencana Perubahan S/M, RP Gub/Bup/Wal Pendirian/ AD BHPP)
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 8
Dinas Pendidikan
Gub/Bup/Wali Up. Biro/Bagian Hukum
Tim Penilai
Biro/Bagian Hukum dan Dinas Pendidikan (Penelaahan RP Gub/Bup/Wal AD BHPPD)
Tidak
Setuju PENILAIAN
Setuju
Penetapan Peraturan BHPPD
Gubernur/Bupati/ Walikota
Gub/Bup/Wal dan Instansi Terkait (Koordinasi pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sbg kekayaan awal BHPP, kelembagaan dan kepegawaian )
34
MEKANISME PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT MENJADI BHPM
5
NOTARIS (Pembuatan Akta Pendirian BHPM)
Penyelenggara Pendidikan (Menyusun Rencana Perubahan S/M, Rancangan Akta Pendirian/ AD BHPM yang sudah dikonsultasikan ke Notaris)
1 6
Mendiknas Up. Biro Hukum dan Organisasi 7 2
Tim Penilai
PENGESAHAN BHPM
Tidak
3
Setuju PENILAIAN
4
4
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 9 35
MEKANISME PENGAKUAN PENYELENGGARA (YAYASAN, PERKUMPULAN, DAN BADAN HUKUM LAIN) SEBAGAI BHP PENYELENGGARA Penyelenggara (Menyusun Rencana Perubahan Akta Pendirian/AD, Khusus bagian tata kelola penyelenggara disesuaikan dgn tata kelola BHP yang sudah dikonsultasikan ke Notaris)
Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 11
Menkumham atau Menteri yang berwenang atas Badan Hukum tersebut
1
Mendiknas Up. Biro Hukum dan Organisasi 8 Penyampaian fotocopy penerimaan pemberitahuan kpd Menkumham atau menteri lain yang berwenang
7 6 Pemberitahuan
Tim Penilai
Potocopy tanda
Tidak
3
terima
NOTARIS Atau Pejabat yang berwenang membuat Akta
2
6
Penyelenggara (mengubah akta pendirian dihadapan notaris atau pejabat berwenang membuat akta)
Setuju PENILAIAN
4
4
36
Rencana Perubahan BHPP, BHPPD dan BHPM Minimal berisi: a. Latar belakang dan tujuan perubahan b. Bentuk dan nama sekolah/madrasah c. Kurikulum d. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, MBS/M, Akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggungjawab negara yang paling sedikit meliputi: 1) Susunan Organisasi 2) SDM serta pengembangannya 3) Sumber dana untuk pembiayaan 5 tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan 4) Sistem pengelolaan keuangan 5) Sarana dan prasarana (lahan, ruang belajar, ruang guru, ruang lab/bengkel/studio, ruang kantor) serta pengembangannya.
e. Sistem Penjaminan mutu pendidikan yang akan diterapkan, paling sedikit meliputi: 1) 2) 3) 4)
Kebijakan sistem penjaminan mutu Manual Sistem Penjaminan mutu Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu
f. Rencana Pengembangan Permendiknas No. 71 tahun 2009 pasal 10
37
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN BHP PENGGABUNGAN BHP 1) 2 ATAU LEBIH BHP BERGABUNG MENJADI 1 BHP YANG BARU 2) ASET DAN UTANG BHP LAMA BERALIH KEPADA BHP BARU
PEMBUBARAN BHP 1) BHP BUBAR KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN DENGAN ALASAN: MELANGGAR KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN ATAU PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, PAILIT, DAN ASET TIDAK CUKUP MELUNASI UTANG 2) PEMBUBARAN BHP TERSEBUT DIIKUTI DENGAN LIKUIDASI 38
TEMPLATE ANGGARAN DASAR 1. Anggaran Dasar Sekolah/Madrasah Negeri BerBHPP ( Lampiran 1 Permendiknas No. 71 Tahun 2009) 2. Anggaran Dasar Sekolah/Madrasah Negeri BerBHPPD ( Lampiran 2 Permendiknas No. 71 TAhun 2009) 3. Anggaran Dasar Sekolah/Madrasah Swasta BerBHPM ( Lampiran 3 Permendiknas No. 71 Tahun 2009) 4. Anggaran Dasar Sekolah/Madrasah Swasta BerBHP Penyelenggara ( Lampiran 4 Permendiknas No. 71 Tahun 2009)
39
KESIMPULAN 1. BHP menuntut adanya kemandirian dan profesionalisme satuan pendidikan dasar dan menengah. Mayoritas satuan pendidikan dasar masih belum siap untuk melaksanakan, dan oleh karena itu perlu dilaksanakan secara bertahap mulai dari SBI dan kemudian pada SSN. 2. Penerapan remunerasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan harus memberikan benefit yang tinggi kepada peserta didik. Oleh karena itu, satuan pendidikan dasar dan menengah yang mengadopsi BHP, seluruh pendidik dan tenaga kependidikannya telah menduduki jabatan profesional.
40
KESIMPULAN
(lanjutan)
3. Berdasarkan pada aturan peralihan dari UU BHP, diberikan waktu empat tahun untuk menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPPD. Konsekuensi dari hal ini kesiapan dan komitmen pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan, terutama adanya ketentuan untuk menggunakan skema pendanaan sesuai dengan pasal 40 ayat (5) dari UU ini yakni minimal 20% dari APBD. 4. Orang tua sebagai pemangku kebijakan perlu untuk terlibat langsung pada proses penentuan kebijakan umum dan penyusunan program tahunan sebagai bagian dari transparansi. Hal ini menuntut adanya pengetahuan tentang pedagogical bussiness dari orang tua jika efektivitas dan efficacy menjadi kriteria keberhasilan pelaksanaan program pada tingkat satuan pendidikan. 41
TERIMA KASIH
42
