invest in
| Jakarta, 7 Juli 2015
PENYEDERHANAAN PERIZINAN IMB BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Franky Sibarani Kepala BKPM © 2013 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
PETA PERIZINAN PENYEDERHANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) IDENTIFIKASI MASALAH : 1. Persyaratan berlapis untuk Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) diperlukan AMDAL atau UKL/UPL dan tidak seluruh bidang usaha wajib menyusun AMDAL atau UKL/UPL. 2. Duplikasi perizinan hampir sejenis yang merupakan bagian mekanikal elektrikal dari IMB seperti izin lift, izin penangkal petir, izin instalasi listrik dan izin genset. Kerangka Regulasi :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja : 1) Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Petir 2) Nomor PER.03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Orang dan Barang 3) Nomor PER.75/MEN/2002 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2
PETA PERIZINAN DASAR (Izin Lokasi, Lingkungan, dan IMB)
Izin Lokasi
Dasar Hukum : 1) PP 32 Tahun 2011 2) Permen Agraria/Ka BPN 2/ 1999
Persyaratan: 1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah 2) ANDAL Lalin 3) Copy IPPM PMDN/PMA 4) Akte Pendirian perusahaan 5) NPWP; 6) Gambar tanah yang dimohon; 7) Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi tanah; 8) Uraian rencana proyek yang akan dibangun; 9) Surat pernyataan kesediaan melepaskan hak dari para pemilik tanah yang sah;
Izin Lingkungan
IMB
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah 27/ 2012
Dasar Hukum 1) PP 32 Tahun 2011 2) Permen PU 24/2007 3) Permendagri 32/2007
Persyaratan:
Persyaratan:
1. Kesuaian RDTR atau RTRW 2. AMDAL dan RKL-RPL atau UKL-UPL. 3. Akte Pendirian perusahaan 4. Rencana usaha dan/atau kegiatan.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
1) Ketetapan Rencana Kota (KRK) 2) UKL/UPL luas bangunan 2.000 - 15.000 M2, atau AMDAL luas bangunan > 10.000 M2 3) ANDAL Lalin 4) Rencana Tata Letak Bangunan 5) Akte Pendirian Perusahaan/NPWP 6) Copy Sertifikat Tanah 7) Copy pembayaran PBB. 8) Gambar Rencana Arsitektur 9) Rekomendasi TPAK, luas bangunan >1.500 M2 10) Hasil Penyelidikan Tanah 11) Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur 12) Gambar Rencana Instalasi : - Listrik Arus Kuat - Listrik Arus Lemah, - Proteksi Kebakaran, - Pemipaan (plumbing), - Elevator/ Lift, 3
Peringkat EODB Indonesia (Int’l Finance Corp/World Bank Group)
Sejak 2012, peringkat Indonesia selalu meningkat. Namun di antara negara ASEAN pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-7, serta di bawah RRT dan di atas India.
2012
2013
2014
2014 (koreksi)
2015**
Peringkat Total Indonesia
129
128
120
117
114
ASEAN+ RRT & India
1
Memulai Usaha (Starting a business)
155
166
175
158
155
2
Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)
71
75
88
150
153
3
Pendaftaran Properti (Registering property)
99
98
101
112
117
4
Penyambungan Listrik (Getting electricity)
161
147
121
101
78
5
Pembayaran Pajak (Paying taxes)
131
131
137
158
6
Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)
39
37
54
7
Akses Perkreditan (Getting credit)
126
129
8
Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)
46
9
Penegakan Kontrak (Enforcing contract)
10
Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)
No.
10 Indikator Ease of Doing Business*
2014
2015
Singapura
1
1
Malaysia
20
18
Thailand
28
26
Vietnam
72
78
160
RRT
93
90
61
62
Filipina
86
95
86
67
71
Brunei D.
98
101
49
52
43
43
Indonesia
117
114
156
144
147
171
172
Kamboja
134
135
India
140
142
--
--
144
71
75
Laos
155
148
Myanmar
178
177
*) Indikator No.1-6 mengukur kompleksitas dan biaya proses. Indikator No.7-10 mengukur kekuatan lembaga hukum. Indikator No.1-3 terkait langsung dengan EODB dengan implementasi lokus Jakarta dan Surabaya. **) Tahun 2015, survei dilakukan di 189 negara. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
Upaya Perbaikan EODB Indonesia Melalui Pengurangan Jumlah Prosedur, Biaya dan Waktu.
Untuk EODB 2016, Word Bank akan mengumumkan hasilnya pada bulan Oktober 2015. BKPM telah melaporkan perbaikan-perbaikan indikator EODB Indonesia kepada IFC/WBG di Washington DC pada tanggal 4 Juni 2015.
No
Indikator EODB
Hasil Survey 2015
Menuju 2016
1
Memulai usaha
10 prosedur , 52,5 hari,
7 prosedur, 9,2 hari
2
Perizinan Terkait Pendirian Bangunan
17 prosedur, 202 hari
10 prosedur, 149 hari
3
Pendaftaran Properti
5 prosedur, 25 hari
5 prosedur, 11 hari
4
Penyambungan Listrik
5 prosedur, 94 hari
4 prosedur 35 hari
5
Pembayaran Pajak
65 kali pembayaran
43 kali pembayaran
6
Penegakan Kontrak
7
Penyelesaian Perkara Kepailitan
40 prosedur, 460 hari, biaya senilai 118,1% biaya klaim
Pengadilan perkara sederhana: 3 prosedur, 56 hari, tanpa biaya
21 bulan, biaya senilai 20-22% aset
11 bulan, biaya senilai 5,08% aset
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
Thank You Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t . +62 21 5292 1334 f . +62 21 5264 211 e .
[email protected]
www.bkpm.go.id
