PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT PENGGUGUR KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT PENGGUGUR KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Andhika Yudho Prasetyo NIM: 1110045100007

KONSENTRASI PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015 M

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI 1. Nama Lengkap

: Andhika Yudho Prasetyo

2. Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta, 24Februari 1993

3. Alamat

: Komp. RC Hankam No.102 RT 001 RW 005, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, 15224, Banten.

4. Telepon

: 087774546906

5. E-mail

:[email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL 1. TK RA Bintaro

Tahun 1997-1998

2. SD Negeri Jombang IV Tangerang

Tahun 1998-2004

3. SMP Negeri 29 Jakarta Selatan

Tahun 2004-2007

4. SMA Negeri 87 Jakarta Selatan

Tahun 2007-2010

5. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2010-2014

III. PENGALAMAN ORGANISASI 1. Anggota OSIS SMPN 29 Jakarta 2005-2007 2. Anggota OSIS SMAN 87 2008-2009 3. Anggota Blazer Indonesia Club 2012-2014

i

4. Divisi Fotografi Blazer Indonesia Club Tangerang 2013-2014 5. Anggota Progress Jakarta 2012-2014 IV. SEMINAR DAN WORKSHOP 1. Seminar E-Trading Workshop Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2011. 2. Seminar Mencegah Kejahatan dan Korupsi dalam Perspektid Kriminologi dan Fiqh Jinayah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. 3. Seminar Launching Gerakan Nasional Mahasiswa dan Pelajar Mandiri Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Jakarta, 2012. V. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah

: Rudi Hadiprayitno, S.H

2. Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta, 2 November 1963

3. Ibu

: Priati Soemasno

4. Tempat/Tanggal Lahir

: Surakarta, 11 Desember 1963

6. Alamat

: Komp. RC. Hankam No.102 RT 01 RW 06, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, 15224, Banten.

7. Anak ke dari

: 2 dari 3 bersaudara

ii

ABSTRAK

Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai penyalahgunaan obat yang digunakan sebagai alat untuk menggugurkan kandungan. Dalam skripsi ini penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan memiliki ketentuan hukum dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyalahgunaan obat dalam pengguguran kandungan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dikenakan hukuman terhadap dokter, orang yang membantu dalam pengguguran kandungan, orang yang menggugurkan kandungan dengan hukuman yang berbeda-beda. Hukuman terberat dari hukum pidana Indonesia yakni penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- terhadap pelaku, dan dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman Ta’zir. Kata kunci: pengguguran kandungan, Ta’zir

Pembimbing : Dr. Abdurahman Dahlan, M.A Daftar Pustaka : Tahun 1987 s.d Tahun 2011

iii

‫ن ال َرّحِيم‬ ِ ‫ح َم‬ ْ ‫بِسْـــــــــ ِمﷲ ِال َّر‬

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, rezeki, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terselesaikannya skripsi ini tentu dengan dukungan, bantuan, bimbingan, semangat, dan doa dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Prof. Dr. Dede Rosyana, MA Dekan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

iv

2.

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA Dekan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan.

3.

Dra. Maskufah, MA Ketua Progam Studi Jinayah Siyasah Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terima kasih banyak telah memberikan petunjuk, dan nasehat yang berguna bagi penulis selama perkuliahan, dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata I dengan sebaik-baiknya.

4.

Dra. Hj. Rosdiana, M.Ag Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah terima kasih banyak telah banyak membantu penulis untuk melengkapi berbagai macam keperluan, dan berkas-berkas persyaratan untuk menggapai studi strata I dengan sebaik-baiknya.

5.

Bapak Dr, H. Abdurahman Dahlan MA, Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kerendahan hatinya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang sangat berarti selama penyelesaian skripsi. Terima kasih atas semua saran dan arahan yang Bapak berikan selama proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.

6.

Dr. H. Mujar Syarif, MA Dosen Penguji 1 sidang Munaqasah Program Studi Jinayah Siyasah Syari’ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

7. Qosim Arsadani, M.A Dosen Penguji 2 sidang Munaqasah Program Studi Jinayah Siyasah Syari’ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 8.

Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga bagi saya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan pahala yang sebesar-besarnya atas kebaikan para dosen FSH UIN Jakarta yang telah melayani dan membantu saya selama perkuliahan, serta jajaran karyawan dan staf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melayani dan membantu penulis selama perkuliahan.

9.

Ketua dan seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

yang telah

memberikan pelayanan pustaka selama penulisan skripsi ini. 10. Keluarga tercinta dan terhebat yang saya miliki, Ayahanda Rudi Hadiprayitno, SH, Ibunda Priati Soemasno, Kakak Adhitya Yudho Pratomo, dan Adik Ario Yudho Baskoro. Terima kasih telah mendo’akan dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini. 11. Mega Demira Safitri yang telah mendukung saya dari mulai pembentukan judul , mencari buku-buku, do’a yang selalu diucapkan, dan dukungan disaat saya jatuh. Terima kasih telah menemani selama kuliah, menghibur disaat stres, mendukung penuh seluruh kegiatan, menemani mencari buku, menyemangati agar lebih cepat menyelesaikan kuliah, mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi, dan do’a yang tidak putus-putus. Semoga Allah selalu melindungi dan membalas seluruh kebaikan kamu

vi

12. Sahabat-sahabat terbaik saya di FSH, Farid Fauzi, Ridwan Daus, Mikail ElDopien, Ahmad Rizal, Masrur Fuadi, dan seluruh anggota kampak mintul , yang telah menghabiskan waktu bersama saya mulai dari awal kuliah di semester 1 hingga akhir perkuliahan di semester 8 ini, yang selalu melakukan keseruan dan kekonyolan bersama, menemani saat suka, mendukung dan menghibur saat duka, membantu saya dalam penyelesaian skripsi maupun perkuliahan, Terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan untuk saya selama ini, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.Sukses untuk kita semua, dan semoga Allah selalu melindungi dan membalas kebaikan kalian. 13. Sahabat-sahabat terbaik saya dari Progress Jakarta yang telah berbagi banyak kisah, pengalaman kuliah, bermain bersama, melakukan banyak hal dari masa remaja yang penuh dengan kelabilan hingga kini kita menjadi lebih dewasa, yang selalu melakukan hal seru bersama, yang selalu hadir dan menghibur dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, canda, dan tawa, serta waktu yang telah dihabiskan bersama saya selama ini. 14. Bapak Agung Soemargo selaku apoteker apotik Cahaya, yang telah berbaik hati membagikan ilmunya yang sangat berharga kepada saya, yang selalu mengajarkan berbagai materi penulisan skripsi sehingga saya mengerti, dan mau membantu saya dan menjelaskan banyak hal dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan bapak. 15. Kelompok KKN GAHARU Desa Urug – Bogor, Farid Fauzi, Husni Mubarak, Lutfhi Hidayat, Defi Satiatika, Amalia Adani, Nujma Faradisi,

vii

Anggi Eka Amalia, dan seluruh anggota yang telah mendukung, membantu dan mensupport penulisan skripsi walaupun kalah cepat, dan telah menghabiskan waktu selama satu bulan dengan segala kekompakan, keceriaan, keseruan, kekonyolan, kebodohan, dan canda tawa serta pembelajaran hidup yang sangat berharga. Waktu bersama kalian menjadi kenangan manis bagi saya, dan akan selalu menjadi nostalgia. 16. Semua pihak dan handai taulan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satupersatu, yang telah memberikan dukungan serta doa nya kepada saya, terima kasih atas kontribusi sekecil apapun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal soleh dan mendapat pahala sebesar-besarnya dari Allah SWT.

Tangerang Selatan, 30 Maret 2015

Andhika Yudho Prasetyo

viii

Pedoman Transliterasi Yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan Arab ke tulisan Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan yaitu berupa pedoman aksara dan vokal. a.

Pedoman Aksara Huruf Arab ‫ا‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ث‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬

Huruf Latin

‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬

gh f q k l M N

t ts j H Kh D dz r z S sy S d t z

ix

Keterangan tidak dilambangkan Be Te te dan es je ha dengan garis bawah ka dan ha de de dan zet er zet es es dan ye es dengan garis bawah de dengan garis bawah te dengan garis bawah zet dengan garis bawah koma terbalik di atas hadap kanan ge dan ha ef ki ka el em en

‫و‬ ‫ھ‬ ‫ء‬ ‫ي‬ b.

we ha apostrop ye

Vokal 1.

Vokal Tunggal (Monoftong) Tanda Vokal Arab َ_ ِ¯ _ُ

2.

3.

Tanda Vokal Latin a I u

Keterangan fathah kasrah dammah

Vokal Rangkap (Diftong) Tanda Vokal Arab ‫_َ ي‬ ‫َ_ و‬

Tanda Vokal Latin Ai Au

Keterangan a dan i a dan u

Tanda Vokal Latin ȃ ȋ Ȗ

Keterangan a dengan topi di atas i dengan topi di atas u dengan topi di atas

Vokal Panjang (Madd) Tanda Vokal Arab ‫ـَا‬ ‫ـِى‬ ‫ـُى‬

c.

W H ˊ Y

Kata Sandang Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ( ‫) ال‬, dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah. Misalnya : ‫ = اإلجتهاد‬al-ijtihâd ‫ = الزخصح‬al-rukhsah, bukan ar-rukhsah

d.

Tasydîd (Syaddah) Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu

x

terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya : ‫ = الشفعح‬al-syuf‘ah, tidak ditulis asy-syuf‘ah e.

TaMarbûtah Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh sifat (na‘t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Dan jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3). No 1. 2. 3.

f.

Kata Arab ‫شزٌعح‬ ‫الشزٌعح اإلسالمٍح‬ ‫مقارنح المذاھة‬

Alih Aksara syarîʻ ah al- syarîʻ ah al-islâmiyyah muqâranat al-madzâhib

Cara Penulisan Kata Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas : No 1. 2. 3. 4. 5.

Kata Arab ‫الضزورج تثٍح المحظىراخ‬ ‫اإلقتصاد اإلسالمى‬ ‫أصىل الفقه‬ ‫األصل فً األشٍاء اإلتاحح‬ ‫المصلحح المزسلح‬

Alih Aksara al-darûrah tubîhu al-mahzûrât al-iqtisâd al-islâmî usûl al-fiqh al-asl fî al-asyyâ al-ibâhah al-maslahah al-mursalah

xi

DAFTAR ISI Cover Lembar Pengesahan Pembimbing Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif Lembar Pengesahan Ujian Skripsi Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah Daftar Riwayat Hidup ........................................................................................... i Abstrak .................................................................................................................. iii Kata Pengantar .................................................................................................... iv Daftar Isi ............................................................................................................... ix

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ..............................................................1 B. Perumusan Masalah .......................................................................6 C. Tujuan Penelitian ...........................................................................7 D. Metode Penelitian...........................................................................7 E. Review Pustaka ..............................................................................8 F. Sistematika Pembahasan ..............................................................12

BAB II

OBAT-OBATAN A. Pengertian Obat-obatan ................................................................14 B. Penggolongan Obat ......................................................................19 1. Obat Bebas ...............................................................................19 2. Obat Bebas Terbatas ................................................................20 3. Obat Keras ................................................................................20 4. Obat Wajib Apotik ...................................................................20 5. Obat Narkotik dan Psikotropik.................................................21 6. Obat Tradisional .......................................................................21 C. Penggunaan Obat .........................................................................23

xii

D. Penyalahgunaan Obat ...................................................................25 BAB III

PENGGUGURAN KANDUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA A. Pengertian pengguguran kandungan ............................................29 B. Macam-macam pengguguran kandungan ....................................30 C. Pengguguran kandungan sebagai tindak pidana ..........................35 D. Pengguguran kandungan menurut undang-undang ......................37

BAB IV

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT PENGGUGUR KANDUNGAN A. Penyalahgunaan obat ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam ..............................................44 1. Penyalahgunaan obat ditinjau dari hukum pidana Indonesia .44 2. Penyalahgunaan obat ditinjau dari hukum pidana Islam........47 B. Pengguguran kandungan menggunakan obat ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam ......................49 1. Pengguguran kandungan menggunakan obat dalam hukum pidana Indonesia ........................................................50 2. Pengguguran kandungan menggunakan obat dalam hukum pidana Islam ...............................................................53 C. Persamaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan ...........................................................59 D. Perbedaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan ...........................................................60

BAB V

KESIMPULAN A. Kesimpulan ..................................................................................62 B. Saran .............................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................66

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penggugurankandungan yang disengaja saat ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan. Menurut dokter Hartono Hadisaputro SpOG dikutip melalui website kompasiana.com menyatakan di Indonesia diperkirakan terdapat 2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Itu artinya diperkirakan ada 6.944 s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya.1 Dikutip dari forum kesehatan perempuan, Laporan WHO memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka pengguguran kandungan mencapai 4,2 juta kasus untuk wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri menempati angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan hampir 50% terjadi di Indonesia, dengan Jumlah sekitar 2.500 kasus pengguguran kandungan yang menyebabkan kematian.2 Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion.3 Aborsi dalam literatur fikih berasal

1

Januari

Kompasiana Edukasi, “Alasan Wanita Melakukan Aborsi” Diakses pada tanggal 18 2014

websitehttp://edukasi.kompasiana.com/2013/09/30/7000-wanita-lakukan-aborsi-

setiap-hari-597304.html 2

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 42.

3

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, KamusInggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia1995),

h. 2.

1

2

dari bahasa Arab al-ijhadh (ُ‫ )االِجْهَاض‬merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa’), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).4 Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya. Pengguguran kandungan juga merupakan masalah kesehatan karena memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Di Indonesia data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang sering disebarluaskan adalah: pendarahan dan infeksi. Namun sebenarnya sebagian besar meninggalnya ibu hamil dan melahirkan adalah aborsi namun dalam rekam medis dituliskan pendarahan.5 Indonesia melarang tindakan aborsi dan diancam dengan hukuman Pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan pada pasal 341 di jelaskan larangan aborsi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan

melahirkan anak pada saat anak

4

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 32.

5

Maria Ulfah Anshor, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, (Jakarta: FKUI 2002) hlm. 176

3

dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.6 Kasus aborsi ini diatur secara tegas juga di dalam Undang-undang kesehatan pasal 194 dan disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 7 Ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi’i. Pendapat pertama berpendapat bahwa aborsi dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Pendapat ini dianut oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi’i. Pendapat kedua mengatakan bahwa aborsi sebelum ditiupkan ruh hukumnya makruh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun ruh belum ditiupkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.8 Sedangkan hukum aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh, ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima ruh hukumnya haram. Alasannya adalah

6

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 341

7

8

Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: Intermasa 1996), hlm. 9.

4

keumuman firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ (17) ayat 31 yang berbunyi:

ۚ

ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.9 Sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan ruh, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah kewajiban membayar ghurrah (budak laki-laki atau perempuan). Menurut Asya’bi, ghurrah itu seharga lima ratus dirham, sedangkan menurut imam Abu Daud dan AnNasa’i ghurrah itu sepadan dengan seratus ekor kambing, bahkan menurut pendapat lain sama dengan harga lima ekor unta.10 Demikian juga sanksi hukuman itu berlaku apabila yang melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri.11 Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (abortus spontaneus) dan aborsi yang disengaja (abortus provokatus). Aborsi spontan merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya.12 Sedangkan aborsi yang disengaja ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena ada sebab-sebab tertentu. 9

QS. Al-Israa’ (17) ayat 31

10

A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 151.

11

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,( Jakarta: Intermasa 1996), hlm 10.

12

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 56.

5

Secara medis dilakukan dengan dua varian, yaitu abortion artificialis therapicus dan abortion provocatus criminalis. Abortion artificialis therapicusdilakukan secara prosedur medis dan terjadi karena adanya indikasi medis sedangkan abortion provoarus criminalis aborsi yang tidak sesuai indikasi medis dan biasanya sesuai keinginan pasien.13 Adapun cara menggugurkan kandungan menggunakan obat, baik yang tunggal maupun yang kombinasi yang semuanya bertujuan agar embrio/fetus dapat dibuang keluar. Obat yang dipakai antara lain: Mifepristisone atau Gemeprost.14 Ada dua metode menggunakan obat syaitu penggabungan komposisi antara Mifepristisone dan Misoprostol, Mifeoristisone mencegah pregeston untuk kelangsungan kehamilan dan Misoprostol menyebabkan kontraksi rahim sehingga isi kandungan dibuang keluar. Dan penggabungan antara Methotrexeate dan Misoprostol, obat ini hanya dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat. Methotrexate berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan Janin dan Misoprostol agar terjadi kontraksi pada rahim.15 Dengan

sering

terjadinya

kasus

penyalahgunaan

obat

untuk

menggugurkan kandungan dan tingginya tingkat aborsi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Obat 13

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.57

14

Jurnalis Uddin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta, Universitas

Yarsi, 2006),hlm.47 15

Jurnalis Uddin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta, Universitas

Yarsi, 2006),hlm.48

6

sebagai Alat Penggugur Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Fokus masalah dalam penelitian adalahbagaimanakah hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat yang digunakan sebagai alat untuk pengguguran kandungan. Untuk menjawab masalah pokok di atas, maka dibagi menjadi 5 pertanyaan: 1. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat? 2. Apa yang dimaksud dengan pengguguran kandungan? 3. Bagaimana pidana Indonesia mengatur tentang penyalahgunaan obat untuk alat penggugur kandungan? 4. Bagaimana pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat untuk alat penggugur kandungan? 5. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut? Obat-obatan yang digunakan untuk menggugurkan kandungan dijadikan fokus kajian dalam studi ini dibatasi pada undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 299, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Bab XVIII Pasal 346, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 347, dan Kitab Undangundang Hukum Pidana Indonesia pasal 348.

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Secara umum, studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan obat yang digunakan sebagai alat untuk penggugur kandungan, Serta mengetahui secara sudut pandang Hukum Islam. 2. Manfaat Penelitian Sebagai suatu sarana menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana penyalahgunaan obat yang lebih khusus kepada kasus pengguguran kandungan secara disengaja (abortus provocatus) menurut hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian kualitatif yang penulis maksud adalah terhadap penelaah terhadap hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.16

16

Consuelo G. Sevila, at. all, Pengantar Metode Penelitian. Universitas Indonesia (UI-

PRESS). Jakarta:2006. Hlm. 71 yang dikutip dalam Skripsi Vanieska Rahayu, Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak,(Jakarta, UIN Jakarta, 2012), hlm. 8

8

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dua metode, antara lain: a) Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, literature dan yang lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. b) Penelitian wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dengan melakukan pencarian data-data dari tempat penelitian melalui wawancara kepada pihak yang berkepentingan seperti dokter rumah sakit Fatmawati, apoteker apotik Cahaya, hakim dan pakar ushul fiqh. 2. Teknik Analisis Data Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya dengan menggunakan pokok analisa pengolahan data dengan menganalisa materi

sesuai

dengan

pembahasan.

Masalah

pokoknya

adalah

penyalahgunaan misoprostol dalam kasus aborsi.

E. Riview Pustaka Dari beberapa buku dan literatur dari berbagai sumber, Penulis akan mengambilnya untuk menjadikan sebuah perbandingan mengenai kajian Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan obat yang digunakan untuk kasus aborsi. Karya Maria Ulfah Anshor dalam buku Fikih Aborsi, Aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhadh (ُ‫ )االِجْهَاض‬merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml,

9

keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa’), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).17 Aborsi spontan merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya. Sedangkan aborsi yang disengaja ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena ada sebab-sebab tertentu. Secara medis dilakukan dengan dua varian, yaitu abortion artificialis therapicus dan abortion provocatus criminalis. Abortion artificialis therapicusdilakukan secara prosedur medis dan terjadi karena adanya indikasi medis sedangkan abortion provoarus criminalis aborsi yang tidak sesuai indikasi medis dan biasanya sesuai keinginan pasien.18 Karya Djazuli dalam Fiqh JinayahSanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan ruh, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah kewajiban membayar ghurrah (budak laki-laki atau perempuan). Menurut Asya’bi, ghurrah itu seharga lima ratus dirham, sedangkan menurut

17

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 42

18

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006)

10

imam Abu Daud dan An-Nasa’i ghurrah itu sepadan dengan seratus ekor kambing, bahkan menurut pendapat lain sama dengan harga lima ekor unta.19 Buku lain Karya Jurnalis Uddin, Atho Muzhar, Muhammad Amin Suma, Huzaemah Tahido Yanggo, Syamsul Anwar, Khoirudin Nasution, Arfah Shiddiq, Abd. Rahim Yunus, Harifudin Cawidu, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi. Adapun cara menggugurkan kandungan menggunakan obat, baik yang tunggal maupun yang kombinasi yang semuanya bertujuan agar embrio/fetus dapat dibuang keluar.20 Karya Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi’i. Pendapat pertama berpendapat bahwa aborsi dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Pendapat ini dianut oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi’i. Pendapat kedua mengatakan bahwa aborsi sebelum ditiupkan ruh hukumnya makruh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun ruh belum ditiupkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Demikian juga sanksi hukuman itu berlaku apabila yang melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri.21 19

A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

20

Jurnalis Uddin, dkk,Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta, Universitas

Yarsi, 2006),hlm.47 21

Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Suririn, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,

(Jakarta: FKUI 2002)

11

Terakhir Karya Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Suririn, dalam buku Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Aborsi juga merupakan masalah kesehatan karena memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Di Indonesia data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang sering disebarluaskan adalah: pendarahan dan infeksi. Namun sebenarnya penyebab utama meninggalnya ibu hamil dan melahirkan adalah aborsi namun dalam rekam medis dituliskan pendarahan. Dikutip dari blog Rico Bachtiar yang menyebutkan tentang fungsi utama yang tidak populer. Cytotec yang mengandung misoprostol 200mg per butir adalah obat gangguan lambung. Gangguan lambunga yang menjadi target cytotec bukan hanya gangguan lambung biasa melainakn yang disebabkan obat-obatan AINS. Sayangnya fungsi luhur misoprostol tidak begitu populer. Banyak yang tidak mengenal nyeri lambung yang menjadi target misoprostol. Namun akhirnya, nama Misoprostol dipopulerkan justru oleh penyalahgunaannya. Misoprostol kerapkali dipakai untuk menggagalkan kehamilan yang tidak diinginkan.22

F. Sistematika Pembahasan Materi laporan penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Sebagaimana standart pembuatan skripsi maka pada Bab pertama bertajuk Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pemikiran yang

22

Rico Bachtiar, “Fungsi Utama Obat yang Tidak Populer” diakses pada tanggal 14 Maret

2014 dari website http://ricobachtiar.wordpress.com/

12

melatarbelakangi penelitian ini, yang diorganisir menjadi 6 (enam) sub-bab, yaitu (1) Latar belakang masalah, (2) Pembatasan dan perumusan masalah, (3) Tujuan dan manfaat penelitian (4) Tinjauan Pustaka (5) Metode penelitian (6)Sistematika pembahasan. Bab kedua berjudul Obat-obatan. Bab ini menyajikan uraian tentang obat-obatan. Uraian pada bab ini juga menjadi sarana informasi kepada pembaca tentang obat-obatan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yaitu (1) pengertian tentang obat-obatan (2) jenis obat-obatan (3) penggunaan obatobatan (4) penyalahgunaan obat-obatan. Bab ketiga menjelaskan tentang pengguguran kandungan, dan memberikan informasi kepada pembaca tentang pengguguran kandungan menjadi sebuah tindak pidana. Bab ketiga berjudul Pengguguran Kandungan sebagai Tindak Pidana. Bab ini menyajikan 4 (empat) sub-bab utama, yaitu (1) pengertian pengguguran kandungan (2) jenis pengguguran kandungan (3) pengguguran kandungan sebagai tindak pidana (4) pengguguran kandungan di dalam Undang-undang. Bab keempat merupakan bab inti dari skripsi ini. Bab ini menjelaskan bagaimana

pandangan

Hukum

Positif

dan

Hukum

Islam

tentang

penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Bab empat juga merupakan jawaban dari masalah pada skripsi ini. Dasar hukum yang diambil melalui Undang-undang, Al-qur’an serta Hadist. Pada bab empat bertajuk Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Obat sebagai Alat Penggugur Kandungan. Bab ini menyajikan 4 (empat) sub-bab,

13

yaitu (1) Penyalahgunaan obat dalam Hukum Pidana Indonesia, dan (2) Penyalahgunaan obat dalam Hukum Islam (3) Pengguguran Kandungan menggunakan obat dalam Hukum Pidana Indonesia (4) Pengguguran Kandungan menggunakan obat dalam Hukum Islam. Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan rekomedasi. Dalam bab ini disajikan pokok-pokok temuan penelitian yang dihasilkan. Disamping itu, dimuat pula saran terkait atas temuan penelitian.

BAB II OBAT-OBATAN

A. Pengertian Obat Dalam kamus besar bahasa Indonesia obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.1 Secara umum pengertian obat ialah suatu bahan atau paduan bahanbahan

yang

mengurangkan,

digunakan

dalam

menghilangkan,

menetapkan

menyembuhkan

diagnosis, penyakit

mencegah, atau

gejala

penyakit, luka atau kelainan badan pada manusia maupun hewan. 2 Pada awalnya, pembuatan obat menggunakan tanaman dan organisme hidup yang mengandung zat-zat aktif yang di murnikan.3Secara khusus obat dapat didefinisikan sebagai zat dalam keadaan murni atau campuran ditetapkan oleh pemerintah.4 Selain obat bersumber dari bahan tanaman dan hewan yang seperti disebutkan diatas, ada juga yang menyebutkan di dalam buku Basic Pharmacology, Henry Hitner menjelaskan definisi obat adalah senyawa kimia 1

Kementerian Pendidikan Nasional, Definisi Obat, artikel diakses pada tanggal 26 Maret

2014 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 2

Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 36

Tahun 2009 3

Henry Hitner dan Barbara Nagle, Basic Pharamcologi, (New York: Glencoe 1999) h.4

4

Adhe Irma, “Definisi Obat” diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari website http://

adheeirmha.blogspot.com/ 2012/ 09/ pengertian –obat–dan- sediaan24.html

14

15

dengan struktur kimia tertentu. Karena struktur obat memiliki sifat-sifat tertentu, maka dibagi menjadi dua sifat yaitu kimia dan biologis. Sifat-sifat dari obat menentukan efek yang akan dihasilkan ketika obat itu diberikan. Semua bagian farmasi mengerti bahwa obat menghasilkan lebih dari satu efek, baik efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan yang biasa disebut efek samping. Kontraindikasi pada obat merupakan keadaan ketika obat tidak boleh digunakan, karena akan mengasilkan efek yang berbahaya kepada seseorang dalam keadaan tertentu. Contohnya: pemberian obat kepada wanita yang sedang hamil, sedangkan obat itu berbahaya bagi janin yang dikandungannya.5 Sebelum menggunakan obat maka kita harus melihat efek samping, efek berbahaya, dan efek racun yang ada didalam obat tersebut. Sediaan

farmasi

obattradisionaldankosmetik.

adalahjenisobat,komposisiobat,

Sediaanfarmasimerupakan

penghantar

obat

karena pada saat diberikan, sediaan mengandung bahan yang aktif secara farmakologi terhadap sistem tubuh. Terdapat bentuk sediaan farmasi yang sangat berfariasi, hal ini dapat terjadi karena terdapat zat aktif yang kurang stabil terhadap adanya oksigen atau kelembaban, terdapat zat aktif yang

5

h.5

Henry Hitner dan Barbara Nagle, “Basic Pharamcologi”, (New York: Glencoe 1999)

16

kurang stabil terhadap adanya pengaruh asam lambung sesudah pemberian obat secara oral, dan sebagainya.6 Sistem penghantar obat juga sangat ditentukan oleh desain sediaan farmasi. Berhasil atau tidaknya obat diantarkan ke reseptor dan mengkasilkan efek terapi yang diinginkan sangat berpengaruh pada desain sediaan obat. Sistem penghantar obat dibagi menjadi 2 yaitu: penghantar obat konvensional dan penghantar obat nonkonvensional. Penghantar obat Konvensional adalah sistem penghantar obat secara secepat mungkin bekerja, dan mendapatkan durasi efek yang tidak bekerja lama. Sedangkan penghantar obat nonkonvensional adalah sistem penghantar dengan cepat tetapi efek yang dihasilkan bekerja dengan durasi yang lama, atau lepas secara berkala.7 Adapun sediaan umum obat berupa aerosol, tablet, kapsul, cream, gel,infus, injeksi, serbuk, pasta, larutan, supositoria, suspensi, salep, vaksin, dan sebagainya. Aerosol adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapetik yang dilepas pada saat sistem katup ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian pada kulit, hidung, mulut atau paruparu.8 6

Dhadhang Wahyu Kurniawan dan T.N Saifullah Sulaiman,Teknologi Sediaan Farmasi,

(Yogyakarta: Graha Ilmu 2009) h.2 7

Dhadhang Wahyu Kurniawan dan T.N Saifullah Sulaiman, Teknologi Sediaan Farmasi,

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.3 8

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, ( Jakarta: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 1995 ) hlm.1

17

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya maka dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet yang beredar dan digunakan merupakan tablet kempa. Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk obat menggunakan cetakan baja. Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut kaplet. Pada hewan tablet yang digunakan bernama bolus.9 Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkak keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, atau juga terbuat dari bahan khusus lainnya. Cangkak kapsul memiliki ukuran bervariasi, dengan ukuran paling kecil 5 dan paling besar (000), kecuali ukuran cangkang untuk hewan.10 Creamores atau biasa dikenal dengan krim, merupakan sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan jenis ini biasanya digunakan pada penyakit kulit, baik berupa peradangan, gatal, luka, dan sebagainya. Gel, merupakan sediaan semi padat, yang terbuat dari partikel anorganik yang kecil ataupun molekul organik yang besar. Bentuk gel hampir sama dengan krim, yang membedakan biasanya gel berwarna bening dan cenderung lebih lengket dan

9

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, ( Jakarta: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 1995 ) hlm.4 10

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.3

18

berminyak. Salep adalah sediaan dalam bentuk setengah padat untuk pemakaian pada kulit atau selaput lendir. Pemakaian cream, gel, dan salep memiliki cara yang sama, yaitu dioleskan pada bagian kulit luar.11 Injeksi adalah sediaan dalam bentuk cair, terdiri dari satu jenis obat ataupun lebih dari satu jenis obat yang dikemas dalam bentuk botol kecil dan cara penggunaannya melalui jarum suntik yang disuntikan kedalam tubuh. Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrasi simplisisa nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Infus biasa digunakan sebagai pengganti cairan, penghantar obat injeksi, dan sebagainya.12 Serbuk adalah campuran kering obat atau zat kimia yang dihaluskan dan penggunaannya ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Larutan adalah sediaan cari yang terdiri dari satu zat kimia atau lebih yang terlarut. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung satu zat kimia atau lebih,

penggunaannya

ditujukan

untuk

pemakaian

oral.

Contohnya

penggunaan obat magh, merupakan sediaan cair, berupa suspensi. Supositoria merupakan sediaan obat dalam bentuk padat dalam berbagai bobot, penggunaan obat ini ditujukan melalui raktal vagina atau

11

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.6 12

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.9

19

uretra. Umumnya berbentuk seperti peluru dan akan leleh, melunak pada suhu tubuh. 13 Dari definisi diatas obat merupakan bahan untuk mengurangi rasa sakit, nyeri, dan sebagainya. Sebelum melakukan pemberian obat maka harus dilakukan diagnosa terhadap pasien agar tidak terjadi kesalahan obat terhadap pasien. Obat memiliki beberapa bentuk sediaan, yaitu tablet, kapsul, serbuk, aerosol, injeksi, supositoria, cream, salep, dan sebagainya.

B. Penggolongan Obat Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, dan sekarang sudah diperbaharui dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat dimaksudkan agar peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat tersebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. 1. Obat bebas Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan sebagainya. Contoh obat bebas terbatas yang terdaftar dalam

13

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV,(Jakarta: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.1416

20

departemen kesehatan Republik Indonesia: tablet vitamin C, B complex, E dan obat batuk hitam.Obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau.14 2. Obat bebas terbatas Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli pabrikan yang membuatnya. b. Pada penyerahannya oleh penjual harus mencantumkan tanda peringatan tersebut berwarna hitam. Obat bebas terbatas harus ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas harus juga mencantumkan tanda P.No1, P.No.2, P.No.3, P.No.4, P.No.5, atau P.No.6 15 3. Obat keras Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak. 4. Obat wajib apotik (OWA) Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek.16

14

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 pasal 3

15

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 pasal 2

21

5. Obat Narkotika dan Psikotropika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilagnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.17 6. Obat Tradisional Obat tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian. Atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan pengobatan berdasarkan pengalaman.18Obat tradisional juga serong disebut dengan obat herbal Obat herbal di Indonesia digolongkan menjadi tiga yaitu jamu, obat herbal terstandart dan fitofarmaka. Jamu adalah campuran dari bahan hewan, mineral sediaan galenik atau campuran bahan yang secara turun menurun telah digunakan berdasarkan pengalaman. Jamu ditandaidengan lambang:

16

Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib

17

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 tentang Naarkotika

Apotek

18

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor

36

Tahun

2009,

Kesehatan,

diakses pada

tanggal

2

April 2014

http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

melalui

website

22

Obat herbal tersandart adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinis, dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Obat herbal terstandart ditandai dengan lambang:

Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan produknya telah terstandarisasi.19 Jenis fitofarmaka ditandai dengan lambang:

Disimpulkan bahwa Penggolongan obat diatur oleh peraturan menteri, secara resmi obat digolongkan menjadi 6 golongan. Golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat wajib apotek,

19

h.13

Hendri Wasito, Obat Tradisional Kekayaan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

23

golongan obat keras, golongan obat narkotik dan psikotropik, golongan obat tradisional atau herbal.

C. Penggunaan obat World Healt Organisation (WHO) mendefinisikan penggunaan obat yaitu pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual, untuk jangka waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah bagi pasien maupun komunitas mereka.20Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan penggunaan obat yang dilakukan secara benar yaitu sesuai dengan kebutuhan pasien, pemilihan dosis secara tepat, cara pemberian, jangka waktu pemberian obat secara tepat dan biaya pengobatan harus dipilih yang paling terjangkau bagi pasien dengan memperhatikan kebutuhan. Sesuai definisi diatas maka ada beberapa penjabaran indikator penggunaan obat yang benar, yaitu: Tepat diagnosis, ketepatan memilih diagnosis pasien adalah langkah awal dari proses pengobatan karena ketepatan memilih obat dan dosis tergantung kepada ketepatan menentukan diagnosis. Jangan sampai salah mendiagnosa sehingga terjadi kesalahan dalam penyediaan obat-obatan. Berdasarkan diagnosis yang tepat maka harus dilakukan pemilihan obat yang tepat. Pemilihan obat ditimbang dari ketepatan

20

ZD Sadikin, Definisi Penggunaan Obat, diakses pada tanggal 29 Maret 2014 dari

website http:// indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/viewFile/512/511

24

kelas terapi dan jenis obat yang sesuai dengan diagnosis. Selain itu, Obat juga harus terbukti manfaat dan keamanannya. Obat juga harus merupakan jenis yang paling mudah didapatkan. Jenis obat yang akan digunakan pasien juga seharusnya jumlahnya seminimal mungkin. Hal lain yang harus diperhatikan adalah indikasi obat. Pemberian obat harus sesuai dengan penyakit yang diderita. Contohnya pemberian obat anti virus terhadap pasien yang terkena penyakit akibat dari virus. Obat yang digunakan juga harus mempertimbangkan kondisi individu pasien. Riwayat penyakit, alergi obat dan kondisi khusus seperti ibu hamil, balita, lansia, dan laktasi.21 Misalnya pemberian obat magh yang menyebabkan kontraksi pada perut, maka harus di hindari penggunaannya dari ibu hamil. Pemberian dosis obat yang digunakan harus sesuai dengan kondisi pasien dari segi usia, berat badan, maupun kelainan tertentu. Kemudian cara pemberian yang tepat dan lama pemberian obat wajib mempertimbangkan keamanan dan kondisi pasien. Hal ini berpengaruh kepada sediaan bentuk obat dan saat pemberinan obat. Seperti contoh dalam kasus anak kecil demam, jika tidak dapat menelan obat dalam sediaan tablet maka akan digantikan dengan sediaan sirup. Lama pemberian obat mempengaruhi kadar obat dalam darah pada saatproses pengobatan.

21

website

BBKP Makasar, Penggunaan Obat Rasional, diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari

http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/Info-Kesehatan/Penggunaan-Obat-Rasional-

POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1-Waspada.phd

25

Contohnya dalam pemberian antibiotik amoxicillin 500mg dalam penggunaannya sehari tiga kali selama 3-5 hari agar bakteri penyebab penyakit akan mati dan supaya tidak terjadi resistensi maka lama pemberian pengobatan harus tepat.22Dalam kenyataan ketidak benaran dalam penggunaan obat sering terjadi. Contohnya: penggunaan obat yang menyebabkan kontraksi pada rahim dan menyebabkan terjadinya pemberhentian proses kehamilan. Jadi penggunaan obat merupakan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual, untuk jangka waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah bagi pasien. Sebelum memberikan obat, dokter harus mendiagonsis pasien terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penyediaan obat. Pemberian dosis tepat mempengaruhi kinerja obat, karena tidak setiap obat dapat diterima oleh tubuh, maka dari itu harus dipertimbangkan melalui berat badan, riwayat penyakit dan sebagainya. Jika terjadi kontra indikasi terhadap obat, maka dokter harus mengganti jenis obat dengan komposisi yang berbeda.

D. Penyalahgunaan Obat Definisi penyalahgunaan adalah menggunakan sesuatu barang, atau jabatan yang tidak dipergunakan dengan semestinya. Penyalahgunaan obat

22

website

BBKP Makasar, Penggunaan Obat Rasional, diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari

http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/Info-Kesehatan/Penggunaan-Obat-Rasional-

POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1-Waspada.phd

26

dalam arti luas meliputi penyalahgunaan obat-obatan seperti Narkotika, kokain, heroin, dan misoprostol. Obat yang dibahas dalam penulisan ini adalah obat digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya, bukan berdasarkan indikasi yang resmi dituliskan. Penggunaan misoprostol, suatu analog prostalgin untuk mencegah gangguan lambung, sering dipakai untuk menggugurkan kandungan karena sifatnya yang memicu kontraksi pada rahim.23 Berbagai macam alasan penyalahgunaan obat yang dianggap selalu benar. Ada beberapa kemungkinan seseorang menyalahgunakan obat, alasan pertama adalah awalnya seseorang itu benar-benar sakit kronis seperti nyeri yang berlebihan, susah tidur, dan lain-lain, yang membutuhkan obat. Kemudian mereka mendapatkan obat tersebut secara resmi sesuai resep dokter. Selanjutnya obat tersebut mendapaatkan efek toleransi, dimana pasien memerlukan obat tersebut dengan dosis yang semakin meningkat sehingga memberikan efek yang sama. Mereka pun akan meningkatkan penggunaannya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kemudian bisa saja terjadi penyalahgunaan obat dimana seseorang menggunakan obat tanpa tujuan medis yang jelas, hanya untuk mendapatkan efek menyenangkan dari obat tersebut. Kemungkinan terakhir adalah penyalahgunaan obat dengan memanfaatkan efek samping. Bisa saja penggunanya tidak mengetahui fungsi asli dari obat yang mereka konsumsi.

23

Penyalahgunaan

Obat,

diakses

pada

tanggal

26

http://dignaphoenix.blogspot.com/2011/06/penyalahgunaan-obat.html

Maret

2014

website

27

Contohnya seperti penggunaan misoprostol yang disalahgunakan menjadi obat penggugur kandungan. Misoprostol merupakan sintetis analog prostaglandin yang digunakan dengan non steroid anti-inflamasi obat (NSAID) untuk mencegah Tungkak lambung.24Sedangkan prostaglandin adalah senyawa endogen yang ada dalam tubuh yang memiliki berbagai fungsi pada bermacam organ. Misoprostol kontraindikasi terhadap kehamilan, tidak boleh digunakan kepada ibu yang sedang hamil. Untuk keamanan, maka diberikan label larangan penggunaan terhadap ibu yang sedang hamil didalam label penggunaan misoprostol.Misoprostol sering digunakan untuk pengguguran kandungan secara medis sebagai alternatif pengguguran kandungan secara bedah. Secara penggunaan medis memiliki keuntungan menjadi lebih murah, mudah, tidak perlu anasetesi, serta tidak memiliki resiko jaringan parut yang dapat dikaitkan dengan pengguguran kandungan secara bedah.25 Ahli kebidanan dan kandungan RSUP dr Sarjito, dr Risanto Siswosudarma SpOG (K) mengatakan dalam koran Tribune Jogja jenis-jenis obat yang biasa beredar dan digunakan untuk aborsi secara ilegal sebenarnya merupakan obat magh atau obat tukak lambung. Prinsipnya ini obat tukak lambung, obat ini memang memiliki kontraksi pada rahim. Sebab itu, obat ini

24

Mengerek Harga Obat Telat Haid,Tribune Jogja, 27 Maret 2014.

25

Wikipedia, Misoprostol, diakses pada tanggal 1 April 2014 dari website

http://en.wikipedia.org/wiki/Misoprostol#Induced_abortion

28

juga digunakan di dnia kebidanan. Tapi kemudian disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Obat tersebut dapat beredar di masyarakat secara tersembunyi dan ilegal seperti obat bius yang diseludupkan. Dr Risanto menjelaskan obat misoprostol digunakan untuk menginduksi atau memacu persalinan dalam dunia kebidanan. Obat misoprostol digunakan jika terjadi kasus ketika seorang ibu hamil telah memiliki usia kandungan sembilan bulan sepuluh hari tetapi belum terlihat tanda akan melahirkan, maka digunakan obat tersebut untuk memacu kelahirannya.26

26

Mengerek Harga Obat Telat Haid,Tribune Jogja, 27 Maret 2014.

BAB III PENGGUGURAN KANDUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA

A. Pengertian Pengguguran Kandungan Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi atau dengan nama latin abortio, secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan secara etimologi berarti gagal untuk dilahirkan.1 Aborsi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki tiga arti, yaitu: 1. Terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan); keguguran; 2. Keadaan terhentinya pertumbuhan yang dormal (tentang mahluk hidup); 3. Keguguran janin.2 Dalam hukum, pengguguran kandungan didefinisikan sebagai pemisah fetus manusia yang belum viabel dari ibunya. Proses tersebut hanya boleh diakhiri oleh tenaga medis yang telah terdaftar dan hanya dilaksanakan dengan 2 tenaga medis dengan opini yang sama, bahwa kehamilan yang belum berumur 24 minggu beresiko pada kesehatan fisik dan mentak ibu yang besar resikonya.3 Definisi lain yang dikutip dari buku Aborsi dalam fiqih kontemporer yaitu menurut Sadikin Gina Putra pengguguran kandungan adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar 1

Swasti Warjantoro. “Penempatan Masalah Aborsi dalam Etika Feminis.” Skripsi S1 Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2 “Abortus” Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.2 3 “Abortion”, Dictionary of Law,(London: Pitman Publishing, 1993),h.2

29

30

kandungan. Menurut Marjdono Reksodiputro, pengguguran kandungan merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut.4 Menurut kedokteran pengguguran kandungan dilakukan dengan membatasi usia kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan.5 Pengguguran kandungan berdampak kepada gangguan bahkan kerusakan pada tubuh perempuan terutama rahim dan vagina, dalam pelaksanaannya dapat dipastikan adanya kemungkinan terjadinya infeki, pendarahan, bahkan kematian bagi perempuan. Dari beberapa definisi diatas, dapat dikeathui bahwa pengguguran kandungan sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan meniadakan janin dari rahim perempuan sebelum akhir dari masa alamiah kehamilan.6

B. Macam-macam Pengguguran Kandungan Pengguguran kandungan terbagi berbagai macam di lihat dari perspektif medis,yaitu: aborsi secara spontan, dan aborsi secara disengaja. Pengguguran kandungan secara spontan atau dalam bahasa Inggris (abortus spontaneus) adalah gugurnya suatu kandungan secara alamiah baik tanpa sebab atau karena ada sebab tertentu, seperti penyakit toxoplasma, anemia, 4

Maria Ulfah, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h.38 5 Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.33 6 Abdul Fadl Moshim Ebrahim, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, (Bandung: Mizan,1997), h.126.

31

demam tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam fikih pengguguran karena ada sebab tertentu dimaafkan.7 Dalam ilmu kedokteran, pengguguran kandungan secara spontan dibagi lagi menjadi: 1. Abortus Imminens, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam terjadinya aborsi. Dalam kasus tertentu kehamilan masih bisa diselamatkan. 2. Abortus Incipens, yaitu terdapat gejala terjadinya keguguran, namun buah kehamilan masih ada didalam kandungan. Dalam kasus tersebut kehamilan tidak dapat diselamatkan. 3. Abortus Incomplectus, yaitu terjadinya pendarahan yang menyebabkan janin sudah keluar tetapi sisa janinnya masih ada didalam rahim. Pendarahan terjadi biasanya cukup banyak, dan harus secepatnya dilakukan pengosongan rahim. 4. Abortus Complectus, yaitu pengeluaran secara keseluruhan janin dari rahim.8 Kemudian pengguguran kandungan secara disengaja dalam bahasa Inggris disebut abortus provocatusadalah pengguguran kandungan yang terjadi karena sebab-sebab tertentu. Pengguguran kandungan jenis ini memiliki konsekuensi hukum dan jenis hukumannya tergantung pada faktorfaktor yang melatar belakangi. Pengguguran kandungan jenis ini memiliki dua

7

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.36 R.S Samil “Simposium Abortus” Jakarta, 1964 21 s/d 22 Desember 1964 dalam Disertasi, Teuku Amir Hamzah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987. h.153 8

32

bagian, yaitu abortus provocatus therapicus dan abortus provocatus criminalis.9 Abortus provocatus therapicus adalah pengguguran kandungan yang dilakukan oleh tim medis dikarenakan adanya indikasi medis. Dalam kasus ini pengguguran kandungan dilakukan dengan cara mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Pengguguran jenis ini dilakukan setelah adanya pemeriksaan medis karena kehamilannya tidak dapat dipertahankan dan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa dari ibunya. Abortus provocatus criminalis, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa penyebab dari tindakan medis melainkan dari permintaan pasien. Dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa hal seperti karena takut miskin atau penghasilan yang tidak memadai, dan sebab lainnya kehamilan yang terjadi akbiat daari perzinaan.10 Jenis pengguguran kandungan dilihat dari fikih, dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1. Pengguguran kandungan secara spontan ( al- isqath al-dzaty) Pengguguran jenis ini artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya 2. Pengguguran kandungan secara darurat atau pengobatan

9

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: Kompas, 2006), h.38 Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004),

10

h.61

33

Pengguguran jenis ini dilakukan karena adanya indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan keterpaksaan. (HR al-Baihaqi dalam Sunannya dan dishahîhkan Syaikh al-Albâni dalam Shahîhul-Jâmi no. 13066) 3. Abortus Provokatus Kriminalis adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Tujuannya hanya untuk tidak melahirkan bayi atau untuk menjaga penampilan atau menutupi aib dan sejenisnya. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan berbagai cara termasuk dengan alat-alat atau obat-obat tertentu.11 Cara-cara

menggugurkan

kandungan

sangat

beragam

karena

banyaknya sebab-sebab keguguran. Cara pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 3 bagian: 1. Cara Aktif, dalam hal ini pengguguran kandungan terjadi karena adanya satu aksi, baik berasal dari ibu ataupun orang lain. Sebagai contoh terjadinya kejahatan seperti pemukulan yang berdampak pada ibu atau janinnya saja 11

Al-Manhaj, Islam Dan Aborsi Satu Tinjaun Hukum Fikih., diakses pada 3 April 2015 http://almanhaj.or.id/content/3362/slash/0/islam-dan-aborsi-satu-tinjaun-hukum-fikih/

34

2. Cara Pasif, yaitu suatu cara yang tidak mau melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan kehamilannya sehingga menyebabkan bahaya pada kehamilannya. Contohnya ibu tidak mau mengkonsumsi obatobatan yang telah diresepkan oleh dokter. 3. Cara Medis, yaitu pengguguran kandungan yang digunakan oleh dokter, anatara lain menyuntikan anti zat progesteron yang berfungsi menguatkan kehamilan, menggunakan zat prostagelamizin yang membunuh janin dengan cara menyuntikan pada pembulu darah atau urat atau rahim, dan menggunakan obat misoprostol secara diminum dengan efek samping menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga janin keluar dari rahim.12 Dari beberapa definisi diatas, maka disimpulkan bahwa ada dua jenis pengguguran kandungan yaitu pengguguran kandungan secara spontan dan pengguguran kandungan secara sengaja. Pengguguran kandungan secara spontan terjadi tanpa sebab, atau karena adanya penyakit seperti anemia, toxoplasma dan tidak disengaja janin keluar dari rahim. Sedangkan pengguguran kandungan secara sengaja merupakan keluarnya janin dari rahim secara disengaja dengan adanya indikasi medis atau tidak ada indikasi medis. Pengguguran kandungan secara sengaja dan tidak ada indikasi medis biasanya dikarenakan tidak menginginkan kehamilan tersebut terjadi.

12

Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004),

h.62

35

C. Pengguguran Kandungan sebagai Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar tersebut.13 Pengguguran kandungan secara sengaja merupakan pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam undangundang.Pengguguran kandungan sebagaimana telah dikemukakan merupakan perbuatan melawan hukum dan kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membenarkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun. Di Indonesia pengguguran kandungan merupakan perbuatan pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai pengguguran kandungan diatur dalam pasal 229 Buku II bab XIV dan pasal 346,347,348 dan 349 Buku II bab XIX kitab undang-undang Hukum Pidana. Kitab undang-undang Hukum Pidana menyatakan secara tegas bahwa pengguguran kandungan merupakan persitiwa pidana dan barang siapa yang menlakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur adalam pasal-pasal tersebut diancam dengan hukuman. Pengguguran kandungan merupakan masalah moral, karena adanya dua aspek yang tersangkut, yaitu aspek kehidupan kelamin (kesusilaan) dan aspek jiwa.14 Kitab undang-undang Hukum Pidana tidak membedakan pengguguran kandungan sebagai abotus provocatus criminalis dan abortus provocatus therapeutis dan dinyatakan dengan tegas tanpa kecuali atau alasan apapun bahwa pengguguran kandungan merupakan peristiwa pidana. 13

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Binsa Aksara, 1987), h.54 TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.145 14

36

Subjek hukum dalam tindak pidana pengguguran kandungan adalah ibu, tim medis atau non-medis, dan orang yang menghasut, menyuruh dan mendukung terjadinya praktik pengguguran kandungan. Hukuman bagi pelaku yang melanggar diatur dalam kitab undang-undang pidana.15 Terjadi permasalahan antara ketentuan undang-undang yang sirasakan oleh dokter dan dirasa kurang adil dan kurang melindungi profesinya, dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengguguran kandungan ditinjau dari ajaran sifat melawan hukum formil, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan barang siapa memenuhi unsur-unsur ketentuan tersebut diancam dengan hukumannya. Namun

pengguguran

kandungan

yang

dilakukan

dokter

mempertimbangkan kesehatan, dapat dibenarkan dan bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada ajaran sifat melawan hukum secara materil, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana, belum tentu perbuatan melawan hukum.16 Sebagai contoh pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Apabila dokter melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan seorang pasien merasa sakit dan mengakibatkan luka pada pasien itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan.” Dalam hal ini pengaiayaan disamakan dengan “merusak kesehatan seseorang dengan

15

Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, diakses pada tanggal 3 April 2014 melalui website http://www.aborsi.org/hukum-aborsi.htm 16 TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.28

37

sengaja”. Secara formil perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, namun secara materil perbuatan tersebut dapat dibenarkan bedasarkan alasan pemaaf atau alasan yang meniadakan hukuman yang terdapat diluar undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum materiil ini dibenarkan oleh Hukum Pidana, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sehubungan dengan hal ini, maka perbauatan yang dibenarkan berdasarkan alasan peniadaan hukuman terdapat diluar undang-undang yang di akui oleh yurisprudensi dan ilmu hukum.17 Lepas dari adanya bermacam-macam hukum yang melarang abortus, secara gelap masih banyak yang melakukannya terlebih di negara-negara yang hukumnya sangat mengekang. Dari segi kesehatan bahwa abortus secara gelap sangat besar sekali bahayanya.

D. Pengguguran Kandungan menurut Undang-undang Pengguguran kandungan yang terjadi dimaksudkan sebagai jalan keluar dari kehamilan yang tidak diinginkan dan pengguguran kandungan telah ada sejak lama dan dilakukan oleh manusia. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pengguguran kandungan dilarang oleh undang-undang, dibeberapa negara lain dibolehkan dengan pembatasan, sedangkan di beberapa negara dibolehkan tanpa ada batasan. Pasal-pasal yang melarang pengguguran kandungan sebagai berikut: 17

TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.30

38

Pasal 229: 1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga puluh ribu rupiah. 2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat pidananya dapat ditambah sepertiga. 3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.18 Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan pengguguran kandungan ataupun yang menyuruh menggugurkan kandungan dikenakan ancaman pidana. Kemudian disebutkan juga jika seseorang menjadikan pengguguran kandungan sebagai mata pencarian maka akan dikenakan acaman pidana dan pencabutan izin dari praktiknya tersebut. Dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana bab XIV mengenai “kejahatan terhadap kesusilaan”. Bab ini terdiri dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 kitab undang-undang Hukum Pidana meliputi perumusan perbuatan terlarang antara lain: merusak kesusilaan umu, menyiarkan dan sebagainya tulisan, gambar dan barang-barang yang 18

Kitab Undang-undang hukum Pidana Pasal 229 ayat 1-3, Kumpulan Kitab Undangundang Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2010) h.489

39

melanggar kesusuilaan mapun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, perzinahan, perbuatan cabul dan perdagangan perempuan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pengguguran kandungan meliputi aspek kesusilaan. Aspek kesusilaan terlihat dari pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alasan dimasukkannya pasal ini adalah kenyataan pembuktian dalam undang-undang pengguguran kandungan yang mengharuskan dibuktikan antara lain bahwa kandungan itu hidup dan bahwa wanitanya hamil.19 Pasal 347 1. Bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pasal 347 dijelaskan bahwa seseorang yang menggugurkan kandungan tanpa disetujui oleh wanita dikenakan ancaman pidana paling lama dua belas tahun. Jika saat melakukan pengguguran kandungan, kemudian wanita tersebut meninggal dunia maka diancam oleh pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seseorang yang dapat dikenakan pasal tersebut ialah orang yang menggugurkan kandungan dengan sengaja baik dari hubungan sah maupun

19

Disertasi,TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1987 h.145

40

tidak sah di karenakan wanita tersebut tidak setuju untuk menggugurkan kandungan. Pasal 348: 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, maka diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya wanita tersebut, maka dikenakan penjara paling lama tujuh tahun. Dalam pasal 348 dijelaskan bahwa seseorang menggugurkan kandungan dengan sengaja diancam pidana lima tahun enam bulan dan jika pada saat pengguguran kandungan menyebabkan kematian pada wanita tersebut maka diancam dengan pencara paling lama tujuh tahun. Subjek hukum dari pasal diatas adalah seseorang dari hubungan yang sah (suami) ataupun hubungan yang tidak sah. Pasal 349 jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan uang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.20 Dalam 349 dijelaskan bahwa jika pengguguran kandungan dilakukan oleh dokter, tabib, ataupun juru obat yang membantu, maka akan dikenakan 20

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 347-349, Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2010) h.508

41

ancaman pidana berupa penjara dan pencabutan izin praktik. Sanksi tegas juga diberikan kepada dokter, tabib, ataupun juru obat yang membantu melakukan pengguguran kandungan diancam dengan penjara ditambahkan sepertiga dari pasal 47 dan 348. Undang-undang kesehatan pasal 75: 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2. Bahwa larangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janinya, kemudian pengecualian lain kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.21 Pada undang-undang kesehatan nomor 36 Tahun 2009 pasal 75 disebutkan tegas larangan pengguguran kandungan pada ayat satu dan pengecualian dibolehkannya pengguguran kandungan pada ayat dua. Ayat dua menjelaskan diperbolehkannya melakukan pengguguran kandungan berdasarkan kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu ataupun janin yang dikandungnya. Kemudian pengguguran kandungan dibolehkan jika terjadi pemerkosaan sehingga menyebabkan trauma pada korban. Menurut undang-undang kesehatan pasal 76 menyatakan syarat-syarat boleh

dilakukannya

pengguguran

kandungan.

Aborsi

sebagaimana

dimaksudkan hanya dapat dilakukan:

21

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

42

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan; e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Adapun ancaman pidana untuk pelanggar pasal 75 undang-undang kesehatan diatas terdapat dalam pasal 194 undang-undang kesehatan berikut: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Dalam undang-undang kesehatan nomor 36 Tahun 2009 pasal 194 dijelaskan bahwa setiap orang, dikenakan untuk orang yang menyuruh, wanita yang mengandung, dan orang yang membantu menggugurkan kandungan. Jika dengan sengaja melakukan aborsi secara sengaja yang dimaksudkan dalam pasal 75, dalam pasal 75 sudah dijelaskan pengecualian dibolehkan pengguguran kandungan. Hukuman secara tegas mengaancam penjara paling lama sepuluh tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), ancaman ini diberikan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku.

43

Menurut hukum yang berlaku, kasus pengguguran kandungan secara disengaja (abortus provocatus criminalis) merupakan sebuah tindak kriminal yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Yang menerima hukumannya adalah ibu yang menggugurkan kandungan, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan pengguguran kandungan, dan orang-orang yang membantu terlaksananya pengguguran kandungan.22

22

TeukuAmir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h.35

BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT SEBAGAI ALAT PENGGUGUR KANDUNGAN

A. Penyalahgunaan Obat ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Penyalahgunaan obat dalam pengertiannya sudah dijelaskan dalam bab 2. Obat-obatan legal yang diresepkan oleh dokter, dan apoteker terdidik guna untuk mencegah penyakit. Akan tetapi penggunaan obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan obat memiliki dampak yang serius dan akan menjadi fatal akibatnya. a. Penyalahgunaan Obat ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia Hukum Pidana Indonesia memilikiundang-undang yang mengatur tentang obat-obatan yaitu: undang-undang obat keras St.no. 419 tahun 1949, dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Selain jenis psikotropika, penyalahgunaan obat juga sering menggunakan jenis lain seperti Misoprostol. Pengertian penyalahgunaan obat dalam Undang-undang Narkotika no.22 Tahun 1997 pasal 1 ayat 14, pengertian penyalahgunaan adalah

44

45

orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.1 Sedangkan dalam Undang-undang no.22 Tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunuan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

yang dibedakan kedalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam ini atau yang kemudian terlampir dalam keputusan menteri.2Dalam undang-undang ini hanya disebutkan penyalahgunaan dari jenis Narkotika dan Psikotropika saja tetapi tidak disebutkan penyalahgunaan dalam bentuk obat lain. Dalam Undang-undang Obat Keras St.no. 419 obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai

khasiat

mengobati,

menguatkan,

membaguskan,

mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoof van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.Dalam Undang-undang Obat Keras St.no.419 pasal 12 ayat 2 disebutkan juga

1

Laili Maulida, Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2009) h.53 2

Undang-undang Narkotika UU RI No.22 Tahun 1997 Dan Undang-undang Psikotropika

UU RI No.5 Tahun 1997, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h.3

46

Obat-obat keras dengan mana atau terhadap mana dilakukan pelanggaran dapat dinyatakan disita.3 Undang-undang Obat Keras St.no.419 menyebutkan obat-obatan akan disita jika terjadi pelanggaran atas penggunaan obat yang diberikan oleh dokter maupun apoteker.Dalam Undang-undang kesehatan pasal 196 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).4 Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

3

tentang

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan,“Undang-undang Obat

St.No.419”

diakses

pada

tanggal

20

Mei

2014

melalui

website

http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-419-1949OrdonansiObatKeras.pdf 4

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia

nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

47

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).5 Belum ada ketentuan jelas tentang penyalahgunaan obat diluar penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Hanya ada Undang-undang tentang Obat Keras dan tentang Kesehatan yang mengatur pelanggaran penyediaan sediaan farmasi dan belum ditentukan hukuman yang jelas bagi

pelaku

yang menyalahgunakan obat

diluar Narkotika dan

Psikotropika.

b. Penyalahgunaan Obat ditinjau dari Hukum Pidana Islam Obat sejak dahulu digunakan sebagai alat untuk menyembuhkan manusia dari bergai macam penyakit dan penawar racun. Seiring perkembangan

zaman,

obat-obatan

dalam

dunia

medis

semakin

berkembang, dan timbul jenis-jenis obat baru. Seiring berkembangnya zaman, obat yang pada awalnya ditujukan untuk menjaga kesehatan manusia kemudian banyak disalahgunakan. Dalam menentukan bagaimana hukum Islam menentukan penyalahgunaan obat, maka dapat dilihat pada maqashid syariah. Secara pengertian, maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai dan sasaran syara

5

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia

nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

48

yang tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadist dengan tujuan ke maslahah umat manusia.6 Dalam maqashid syariah terdapat 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.7 Prinsip dasar hukum Islam bertujuan agar terciptanya kemaslahatan umat manusia baik dunia dan akhirat. Dilihat dari prinsip dasar hukum Islam tersebut terdapat tujuan utama obat yaitu memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan. Obat merupakan alat untuk memelihara jiwa, dari tujuan utama obat adalah untuk menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit. Kemudian dalam perkembangan medis diciptakan juga obat sebagai alat memelihara akal dan keturunan. Penyalahgunaan obat dalam hukum Islam maka tidak sesuai dengan prinsip dasar dari hukum Islam. Tujuan obat yang seharusnya membawa kebaikan kepada manusia, kemudian berubah fungsi menjadi membawa keburukan kepada manusia. Sebagai contoh penyalahgunaan obat untuk menggugurkan kandungan, penyalahgunaan obat ini melawan prinsip dasar hukum Islam yaitu memelihara keturunan. Kemudian

6

Abdullah,

Konsep

Maqasid

al-Syariah

dikutip

dari

al-Syariah

dikutip

dari

dc442.4shared.com/doc/R7TegE_u/preview.html 7

Abdullah,

Konsep

Maqasid

dc442.4shared.com/doc/R7TegE_u/preview.html

49

penyalahgunaan obat jenis narkotika juga melawan prinsip dasar hukum Islam, yaitu merusak akal dan jiwa. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan obat maka dikenakan jarimahTa’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta`zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan.8 Secara garis besar macam-macam hukuman ta’zir yaitu, hukuman yang mengenai badan, contohnya hukuman mati. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Contohnya hukuman penjara dan pengasingan. Hukuman berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang. Kemudian hukuman-hukuman lain yang ditentukan ulil amri demi kemasalahatan umum.9

B. Pengguguran Kandungan Menggunakan Obat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Banyak cara yang dilakukan sebagai upaya menggugurkan kandungan pada kehamilan yang tidak di inginkan, salah satunya menggunakan obat. Pengguguran kandungan menggunakan obat saat ini sedang marak. Dari koran

8

Eka Aqila, makalah fiqih tazir. Dikutip pada tanggal 19 september 2014 melalui website

http://ekaaqila.blogspot.com/2013/05/makalah-fiqih-tazir.html 9

Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam,( Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.30

50

Tribune Jogja mengungkap penjualan obat pelancar haid, penggugur kandungan secara terselubung di wilayah Yogyakarta.10 Untuk meninjau secara yuridis pengguguran kandungan menggunakan obat maka akan ditinjau menggunakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. a. Pengguguran Kandungan Menggunakan Obat dalam Hukum Pidana Indonesia Pengguguran kandungan secara ilegal dilarang oleh undangundang kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat (1). Terdapat pengecualian dengan adanya indikasi medis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pengguguran kandungan memiliki beberapa cara salah satunya menggunakan obat. Pengguguran

kandungan

menggunakan

obat

merupakan

permasalahan baru yang belum lama ini marak dilakukan. Didalam undang-undang penyalahgunaan obat secara garis besar membahas tentang penyalahgunaan obat Narkotikan dan Psikotropika. Dalam Hukum Pidana Indonesia penyalahgunaan obat jenis ini belum ada undang-undang secara tegas yang mengaturnya. Undangundang tentang obat hanya diatur dalam Undang-undang obat keras yaitu Undang-undang Obat Keras St.no.419. Sedangkan untuk pengguguran kandungan terdapat dalam Undang-undang Kesehatan, Kitab Undang-

10

“Mengerek Harga Obat Telat Haid” Tribune Jogja, 27 Maret 2014

51

undang Hukum Pidana bab XIV mengenai “kejahatan terhadap kesusilaan”. Penyalahgunaan obat keras dalam Undang-undang Obat Keras St.no.419 Tahun 1949

akan disita jika terjadi pelanggaran atas

penggunaan obat yang diberikan oleh dokter maupun apoteker sanksi penyitaan bagi penyalahgunaan obat.11Belum ada pembaruan undangundang mengenai Obat Keras. Dalam Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melarang bagi dokter, apoteker, tabib ataupun bidan memberikan obatan secara sengaja untuk melakukan pengguguran kandungan tanpa ada indikasi medis apapun. Pasal 299 secara tegas mengatakan: 1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. 2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

11

tentang

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan,“Undang-undang

Obat

St.No.419”

diakses

pada

tanggal

20

Mei

2014

http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-419-1949OrdonansiObatKeras.pdf

melalui

website

52

3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.12 Kemudian diancam juga dengan pasal Pasal 349 jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Pada kenyataannya, bila ada dokter atau juru obat yang memberikan obat dan melakukan praktik pengguguran kandungan, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian. Jika memang terbukti dokter atau juru obat telah memberika obat serta melakukan pengguguran kandungan secara ilegal terhadap pasien-pasiennya maka proses pidana dapat dilanjutkan. Kemudian ancaman pidana bagi pelaku penggugur kandungan secara garis besar diatur dalam Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

12

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 347-349, Kumpulan Kitab Undang-undang

Hukum, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2010) h.507

53

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).13 Jadi pengguguran kandungan dengan cara apapun tidak dibenarkan jika tidak ada indikasi medis yang disebutkan dalam undang-undang kesehatan. Bagi pelaku penggugur kandungan menggunakan obat dalam Hukum Pidana Indonesia, secara garis besar diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda satu milyar rupiah. Bagi dokter, juru obat, tabib, dan bidan yang sengaja memberikan obat agar terjadinya pengguguran kandungan maka diancam dengan pasal 299.

b. Pengguguran Kandungan Menggunakan Obat dalam Hukum Pidana Islam Pengguguran kandungan menurut mahzab maliki hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi, sebagaian ulama malikiah menganggapnya makruh kalai kehamilan sudah memasuki 40 hari dan haram bila sudah 120 hari. Menurut Muhamad Ramli dalam kitabnya Nihayah al-Muhaj pada bab Ummahat al-Aulad menganggap aborsi sebelum peniupan ruh hukumnya boleh, demikian juga fatwa yang disampaikan oleh Abu Ishaq al-Arwazi. Fatwa Abu Ishaq tersebut dikutip oleh Zainudin al-Malibari yaitu “Di halalkannya memberikan obat atau ramuan-ramuan tertentu

13

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia

nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

54

kepada budak perempuannya untuk menggugurkan janinnya, selama masih berbentuk ‘alaqah atau mudhghah.14 Menurut tingkatannya, alaqah merupakan segumpal darah. Fase ini merupakan fase kedua setelah bercampurnya air mani dan sel telur. Kemudian yang dimaksudkan dengan mudhghah adalah fase terbentuknya sel-sel

seperti

otak,

saraf

tunjang,

dan

anggota

lain.15Dalam

membandingkan beberapa pendapat ulama fiqih dari berbagai mahzab, pengguguran kandungan merupakan suatu masalah hukum yang cukup rumit dan menimbulkan banyak pendapat dari para ahli. Secara garis besar hukuman bagi pelaku penggugur kandungan dalam hukum Islam yang telah disepakati yaitu tidak mendapatkan warisan, gharrah, dan denda wajib menggugurkan sebagian anggota tubuh janin. Pembunuh janin tidak lepas dari dari sengaja atau tidak, karena telah dijelaskan bahwah jinayah terhadap janin menurut madzhab maliki berkisar antara sengaja atau tidak disengaja.16 Syaikhul Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya maka wajib baginya membayar Gharrah berdasarkan Sunnah Rasulullah dan kesepakatan kaum muslimin. 14

Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)

hlm 15

Paijo

Atmojo,“Proses

Terjadinya

Manusia”,

http://faijoatmojo.blogspot.com/2011/01/proses-terjadinya-manusia.html 16

hlm.167

Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)

55

Budak ini dimiliki oleh ahli waris janin selain ibunya, kalau dia memiliki ayah maka budak itu menjadi

miliknya,

namun

jika ayahnya

membebaskan si ibu dari denda itu maka itu hak dia.17 Hukuman Gharrah adalah hukuman pokok pada aborsi janin. Menurut Jumhur Fuqaha pengertian Gharrah adalah budak laki-laki atau budak perempuan. Hanya saja sebagian mensyaratkan berkulit putih. Dalil yang diriwayatkan dari Abu Huraira RA, ia berkata “ Rasulullah menetapkan diyat janin gharrah budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda atau bighal (binatang hasil kawin silang antara kuda dan keledai).18 Menurut Ibnu Sirrindan Asy-Sya’bi19 berpendapat bahwa gharrah berarti budak laki-laki atau budak perempuan atau seratus kambing. Riwayat Nabi Muhammad SAW menetapkan diyat seratus ekor kambing untuk anak perempuan.Para ulama fiqih sepakat jika garrah tidak tersedia maka nilainya adalah seperduapuluh diyat sempurna yang wajib akibat membunuh laki-laki dewasa, atau sepersepuluh diyat perempuan, karena diyat perempuan adalah separuh diyat laki-laki. 17

Amin Ben Ahmed, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, diakses pada tanggal 20 Mei 2014

pada

melalui

website

http://aminbenahmed.blogspot.com/2013/01/hukuman-bagi-pelaku-

aborsi.html 18

Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)

hlm.172 19

Al Mughni,jilid VII, hlm. 803 dikutip dari buku Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam

Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004) hlm. 172

56

Dalam kesepakatan mengenai acuan pokok untuk menghitung nilai gharrah saat tersedia, ulama sepakat bahwa harga gharrah adalah lima ekor unta.Ulama fikih madzab syafi’i berpendapat sama. Bila tidak ditemukan nilainya, maka nilainya seharga saat itu. Karena ketentuan asal diyat adalah unta bukan emas ataupun perak. Hukuman gharrah dapat berganda sesuai banyaknya janin yang digugurkan. Selain wajib membayar denda, wajib bagi ibu yang menggugurkan kandungan untuk membayar kaffaroh, karena tindakan menggugurkan kandungan termasukk pembunuhan jiwa tanpa cara yang benar. Dan hal itu berdasar pada pendapat para jumhur ulama “diantaranya Imam Syafi’i, Malik, Ahmad, Ibnu Hazm dan lainnya. Imam Ibnuk Mundzir berkata: “seluruh para ulama’ yang kami ketahui mewajibkan membayar kaffaroh disamping harus membayar diyat.”20 Berdasarkan fungsi obat yang seharusnya memiliki manfaat bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya, akan tetapi disalahgunakan menjadi membawa keburukan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, hukum Islam memiliki 5 prinsip dasar. Penyalahgunaan obat sebagai alat menggugurkan kandungan melanggar prinsip dasar hukum Islam mengenai menjaga keturunan.

20

pada

Amin Ben Ahmed, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, diakses pada tanggal 20 Mei 2014

melalui

aborsi.html

website

http://aminbenahmed.blogspot.com/2013/01/hukuman-bagi-pelaku-

57

Menurut

penulis

dalam

kasus

pengguguran

kandungan

menggunakan obat termasuk dalam tindak pidana (jarimah). Hukuman bagi pelaku penggugur kandungan menggunakan obat dikenakan ta’zir dan tidak termasuk dalam jarimah hudud dan qishas- diyat . Ta’zir merupakan hukuman untuk mendidik manusia agar tidak mengulangi dan mencegah terjadinya kesalahan. Hukuman ta’zir berupa membayar denda seperti yang dijelaskan diatas membayar gharrah, hukuman mati dan dera, kemudian penjara dan pengasingan, dan hukuman lain yang ditentukan oleh hakim agar tidak terjadi kesalahan yang berulang dan ditiru.21 Hukuman ta’zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut: 1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera). 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. 3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.

21

Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm. 258

58

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.22 Jadi dalam perpektif hukum Pidana Islam telah disepakati bahwa hukuman bagi pelaku penggugur kandungan adalah Gharrah dan membayar diyat. Ketentuan ini telah di sunnah kan oleh Rasulullah dan telah disepakati oleh para ulama. Bagi pengguguran kandungan menggunakan obat ataupun cara lain hukumannya Ta’zir karena belum ketentuan hukum secara jelas, sehingga yang menentukan hukumannya adalah ulil amri.

C. Persamaan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam mengatur tentang Penyalahgunaan Obat sebagai Alat Penggugur Kandungan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan memiliki persamaan di beberapa sisi. Persamaan hukum, berupa subyek hukum, jenis hukuman, dan pengecualian hukum. Secara keseluruhan belum ditentukannya secara tegas dan terperinci bagaimana jika terjadi kasus penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Dalam Hukum Pidana Indonesia penyalahgunaan obat terfokus kepada penyalahgunaan jenis Narkotik dan Psikotropik. Begitu juga dengan

22

Ulin Nuha, Analisis aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no.

538/pid.b/2006/pn.smg menurut hukum pidana Islam,(Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2014)

59

Hukum Pidana Islam, belum ada ketentuan jelas mengenai penyalahgunaan obat menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan. Subjek hukum yang berlaku dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam dalam kasus ini sama. Yaitu subjek hukum pertama adalah wanita yang menggugurkan kandungan, yang kedua adalah dokter yang membantu proses pengguguran kandungan, yang ketiga adalah orang-orang yang membantu terlaksananya proses pengguguran kandungan.23 Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat pengecualian hukum, dimana pengguguran kandungan boleh dilakukan. Dalam hukum Islam

para ulama sepakat membolehkan pengguguran

kandungan jika terdapat indikasi medis. Jika sang janin membahayakan ibu jika proses kehamilannya dilanjutkan. Begitu juga dalam hukum pidana Indonesia dalam undang-undang kesehatan pasal 75 memberikan persyaratan diperbolehkannya pengguguran kandungan dilakukan.24 Jika pengguguran kandungan dilakukan tanpa ada indikasi medis, hukum pidana Indonesia menetapkan ancaman penjara dan pidana denda. Penetapan hukuman pengguguran kandungan juga ditetapkan oleh para fuqaha yaitu memberikan denda kepada pelakunya. Persamaan hukuman yang

23

Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, diakses pada tanggal 3 April 2014 melalui

website http://www.aborsi.org/hukum-aborsi.htm 24

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia

nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

60

dijatuhkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia berupa denda.25

D. Perbedaan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengatur tentang Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan Perbedaan pertama dilihat dari pembentukan hukum. Hukum pidana Indonesia menggunakan asas legalitas berdasarkan pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dikenakan suatu hukum jika suatu hukum belum di undang-undangkan.26 Kemudian hukum Islam sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an, jika ada permasalahan baru maka ulil amri atau para fuqaha boleh menentukan hukumnya berdasarkan musyawarah. Hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam merupakan dua jenis hukum yang berbeda. Masing-masing memiliki sudut pandang berbeda mengenai tindak pidana. Perbedaan utama terletak pada sumber hukum. Hukum pidana Indonesia memiliki sumber hukum Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang yang berlaku, dan Hukum Pidana Islam memiliki sumber hukum Al-Qur’an dan Hadist. Perbedaan sumber hukum membuat setiap sudut pandang hukum berbeda, baik dari jenis tindak pidana, jenis hukuman, dan lama hukuman.

25

Abbas Syauman, Hukum Aborsi dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,2004)

hlm.172 26

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1

61

Dari perbedaan tersebut maka timbul perbedaan pandangan antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengatur tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Perbedaan sedikit terlihat dari jenis hukuman, secara garis besar jika terjadi penyalahgunaan fungsi obat sebagai alat penggugur kandungan maka hukum pidana Indonesia mengancam dokter, juru obat, bidan dan tabib dengan ancaman pidana serta pencabutan hak-hak yang telah diberikan. Kemudian dalam hukum pidana Islam secara garis besar tidak menyebutkan hukuman jika seorang dokter, juru obat, bidan dan tabib membantu memberikan obat sebagai alat penggugur kandungan. Hukum pidana Indonesia menetapkan hukuman bagi pelaku penggugur kandungan dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat hukuman denda yang cukup berat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).27 Sedangkan hukuman bagi pelaku penggugur kandungan dalam hukum Islam, yaitu berupa ta’zir. Hukumannya ditentukan oleh hakim dan dihukum seberatberatnya agar tidak terulang kembali dan ditiru oleh orang lain.28

27

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia

nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan”, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf 28

Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm. 258

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab II sampai bab IV dengan menggunakan metode kualitatif, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan obat memiliki cakupan yang luas salah satunya adalah penyalahgunaan efek obat untuk menggugurkan kandungan. Golongan obat yang digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya, yaitu Misoprostol dan Prostalgin. Penggunaan misoprostol, suatu analog prostalgin untuk mencegah gangguan lambung, sering dipakai untuk menggugurkan kandungan karena sifatnya yang memicu kontraksi pada rahim. 2. Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi atau dengan nama latin abortio, secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan secara etimologi berarti gagal untuk dilahirkan. Definisi lain, bahwa pengguguran kandungan sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan meniadakan janin dari rahim perempuan sebelum akhir dari masa alamiah kehamilan. Pengguguran kandungan berdampak kepada

62

63

gangguan bahkan kerusakan pada tubuh perempuan terutama rahim dan vagina, dalam pelaksanaannya dapat dipastikan adanya kemungkinan terjadinya infeki, pendarahan, bahkan kematian bagi perempuan. 3. Hukum Pidana Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Dalam kondisi normal pengguguran kandungan dengan cara apapun tidak dibenarkan. Pengguguran kandungan dapat dibenarkan jika tidak ada indikasi medis yang disebutkan dalam undang-undang kesehatan. Bagi pelaku penggugur kandungan menggunakan obat dalam Hukum Pidana Indonesia, secara garis besar diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda satu milyar rupiah. Bagi dokter, juru obat, tabib, dan bidan yang sengaja memberikan obat agar terjadinya pengguguran kandungan maka diancam dengan pasal 299. 4. Dalam Hukum Pidana Islam Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan belum ada ketentuan hukum, maka dikenakan jarimah Ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta`zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. 5. Persamaan kedua Hukum terlihat dari belum ditentukannya secara tegas dan terperinci bagaimana jika terjadi kasus penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan. Persamaan juga terlihat pada pengecualian.

64

Terdapat pengecualian dibolehkan menggugurkan kandungan jika adanya indikasi medis atau kehamilan membahayakan nyawa ibu dan janin. Memiliki subjek hukum yang sama, yaitu wanita yang sedang hamil, dokter atau bidan atau juru obat yang membantu terjadinya praktik pengguguran kandungan, dan orang yang mendukung terjadinya pengguguran kandungan. Kemudian perbedaan antara kedua hukum yaitu perbedaan sumber hukum antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana Indonesia menggunakan asas legalitas berdasarkan undangundang pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana dimana seuatu hukum berlaku jika sudah diundang-undangkan, kemudian dalam hukum Islam tidak berlaku demikian. Jenis hukuman yang berbeda antara kedua hukum. Perbedaan besar denda yang dijatuhkan jika sengaja menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat.

B. Saran 1. Pada penulisan skripsi ini obat merupakan alat penggugur kandungan. Penyalahgunaan obat ini terjadi karena adanya efek obat yang menyebabkan kontraindikasi terhadap ibu hamil, dimana terdapat kontraksi hebat didalam perut sehingga menyebabkan keguguran. Dalam hal ini, obat jenis Misoprostol berfungsi sebagai obat magh akut. Jadi obat bekerja untuk menekan asam lambung yang berlebihan. Dalam kebidanan obat jenis ini bermanfaat juga untuk digunakan pada saat membantu proses kelahiran. Jika obat ini digunakaan diluar pengawasan dokter, atau obat

65

jenis ini disalahgunakan maka dapat menyebabkan pendarahan hebat. Efek yang akan terjadi jika tidak berhasil menggunakan obat jenis Misoprostol adalah kecacatan permanen pada saat bayi lahir, pendarahan hebat dalam rahim dan berakibat kematian pada ibu dan janin dalam kandungan. 2. Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pembuatan peraturan diharapkan mampu membuat peraturan khusus mengatur tentang tindak pidana pengguguran kandungan untuk menekan angka pengguguran kandungan dapat menurun bahkan tidak terjadi. Diharapkan juga memperbarui undang-undang yang mengatur tentang obat, karena semakin berkembangnya ilmu farmasi maka banyak jenis obat yang muncul. Seiring perkembangan ilmu farmasi, semakin banyak jenis obat yang disalahgunakan, diharapkan pemerintah lebih mengawasi pendistribusian obat-obatan dan membuat undang-undang tentang penyalahgunaan obat dalam konteks luas. 3. Penulisan ini masih memiliki banyak keterbatasan baik dari segi variabel yang digunakan maupun periode waktu penelitian, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi, mengembangkan, melanjutkan, maupun meneliti lebih jauh tentang penyalahgunaan obat lainnya, misalnya penyalahgunaan obat non narkotika yang menyebabkan hilangnya kesadaran, penyalahgunaan obat bebas, dan sebagainya. Hal ini guna untuk menyadari banyaknya kasus penyalahgunaan obat yang ada di Indonesia buk Indonesia bukan hanya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saja.

DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Al – Karim Ahmed,

Amin Ben, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, website http://amonbenahmed.blogspot.com/201301/hukuman-bagi-pelakuaborsi.html

Amir, Hamzah Teuku. 1987. “Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan danPengguguran Kandungan”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta Ansor, Maria Ulfah. 2006. “Fikih Aborsi”. Kompas: Jakarta Anshor,

Maria Ulfah, dkk. 2002. “Aborsi Dalam Perspektif FiqhKontemporer”.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta

Aziz, Abdul Dahlan. 1996. “Ensiklopedi Hukum Islam”. Intermasa: Jakarta Atmojo, Paijo, “Proses Terjadinya Manusia”, website http://faijoatmojo.blogspot.com/2011/01/proses-terjadinya-manusia.html Bachtiar, Rico, “Fungsi Utama Obat http://ricobachtiar.wordpress.com/

yang

Tidak

Populer”,

website

Departemen Kesehatan Republik Indonesia.“Farmakope Edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995 Dzajuli, A. 2000. “Fiqh Jinayah”. Raja Grafindo Persada: Jakarta Echols, Jhon M. 1995. “Kamus Inggris-Indonesia”. Gramedia: Jakarta Fadl,

Abdul Moshim Ebrahim. 1997. “Aborsi, MengatasiKemandulan”. Mizan: Bandung

Kontrasepsi

dan

Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, website http://www.aborsi.org/hukumaborsi.htm, Jakarta: 2014 Hitner, Henry, Barbara Nagle. 1999. “Basic Pharmacologi”. Glencoe: New York KeputusanMenteriKesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993,TentangDaftarObatWajibApotek, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1993

Jakarta:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980 Maulidia, Laili. 2009. “Kajian Hukum Islan dan Hukum Positif Terhadap KasusPenyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”. Fakultas SyariahDan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah

66

Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Binsa Aksara: jakarta Muslih, Ahmad Wardi. 2004. “Hukum Pidana Islam”. Sinar Grafika: Jakarta Nuha, Ulin, Analisis aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 538/pid.b/2006/pn.smg menurut hukum pidana Islam, Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongon Semarang, 2014 Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak,Jakarta: Fakultas Syariáh dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012 Syauman, Abbas. 2004. “Hukum Aborsi Dalam Islam”. Cendikia Sentra Muslim: Jakarta Teuku Amir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987 Tribun Jogja, Mengerek Harga Obat Telah Haid, 27 Maret 2014 Uddin

Jurnalis, dkk. 2006. “Reinterpretasi Aborsi”.Universitas Yarsi: Jakarta

Hukum

Islam

Tentang

Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009, Jakarta: Departemen Kesehatan, 2009 Undang-undang NarkotikaRepublik Indonesia No.22 , Jakarta: Departemen Kesehatan Repbulik Indonesia, 1997 Undang-undang tentang Obat St.No.419, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Wahyu Kurniawan Dhadang, T.N Saifullah Sulaiman. 2009. “Teknologi SediaanFarmasi”. Graha Ilmu: Yogyakarta Warjantoro, Swasti. 2005. “Penempatan Masalah Aborsi dalam Etika Feminis”.Univeritas Indonesia Wasito Henry. 2011. “Obat Tradisional Kekayaan Indonesia”. Graha Ilmu:Yogyakarta

67

DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Al – Karim Ahmed,

Amin Ben, “Hukuman Bagi Pelaku Aborsi”, website http://amonbenahmed.blogspot.com/201301/hukuman-bagi-pelakuaborsi.html

Amir, Hamzah Teuku. 1987. “Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan danPengguguran Kandungan”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta Ansor, Maria Ulfah. 2006. “Fikih Aborsi”. Kompas: Jakarta Anshor,

Maria Ulfah, dkk. 2002. “Aborsi Dalam Perspektif FiqhKontemporer”.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta

Aziz, Abdul Dahlan. 1996. “Ensiklopedi Hukum Islam”. Intermasa: Jakarta Atmojo, Paijo, “Proses Terjadinya Manusia”, website http://faijoatmojo.blogspot.com/2011/01/proses-terjadinya-manusia.html Bachtiar, Rico, “Fungsi Utama Obat http://ricobachtiar.wordpress.com/

yang

Tidak

Populer”,

website

Departemen Kesehatan Republik Indonesia.“Farmakope Edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995 Dzajuli, A. 2000. “Fiqh Jinayah”. Raja Grafindo Persada: Jakarta Echols, Jhon M. 1995. “Kamus Inggris-Indonesia”. Gramedia: Jakarta Fadl,

Abdul Moshim Ebrahim. 1997. “Aborsi, MengatasiKemandulan”. Mizan: Bandung

Kontrasepsi

dan

Forum diskusi, “Hukum dan Aborsi”, website http://www.aborsi.org/hukumaborsi.htm, Jakarta: 2014 Hitner, Henry, Barbara Nagle. 1999. “Basic Pharmacologi”. Glencoe: New York KeputusanMenteriKesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993,TentangDaftarObatWajibApotek, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1993

Jakarta:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980 Maulidia, Laili. 2009. “Kajian Hukum Islan dan Hukum Positif Terhadap KasusPenyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”. Fakultas SyariahDan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah

66

Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Binsa Aksara: jakarta Muslih, Ahmad Wardi. 2004. “Hukum Pidana Islam”. Sinar Grafika: Jakarta Nuha, Ulin, Analisis aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 538/pid.b/2006/pn.smg menurut hukum pidana Islam, Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongon Semarang, 2014 Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak,Jakarta: Fakultas Syariáh dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012 Syauman, Abbas. 2004. “Hukum Aborsi Dalam Islam”. Cendikia Sentra Muslim: Jakarta Teuku Amir Hamzah, Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987 Tribun Jogja, Mengerek Harga Obat Telah Haid, 27 Maret 2014 Uddin

Jurnalis, dkk. 2006. “Reinterpretasi Aborsi”.Universitas Yarsi: Jakarta

Hukum

Islam

Tentang

Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009, Jakarta: Departemen Kesehatan, 2009 Undang-undang NarkotikaRepublik Indonesia No.22 , Jakarta: Departemen Kesehatan Repbulik Indonesia, 1997 Undang-undang tentang Obat St.No.419, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Wahyu Kurniawan Dhadang, T.N Saifullah Sulaiman. 2009. “Teknologi SediaanFarmasi”. Graha Ilmu: Yogyakarta Warjantoro, Swasti. 2005. “Penempatan Masalah Aborsi dalam Etika Feminis”.Univeritas Indonesia Wasito Henry. 2011. “Obat Tradisional Kekayaan Indonesia”. Graha Ilmu:Yogyakarta

67