BAB
IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Penyajian Data Pada bab empat akan dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan tujuan perusahaan serta kebijaksanaan perusahaan, sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai deskripsi penelitian. Dilakukan juga pembahasan mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan yang diterapkan PT Angzcommerz Indonesia .
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA telah dirintis sejak
pendiriannya
tanggal 09 Mei 2002 dihadapan akte notaries saudari Nanik Setya
Ningsih, SH dengan akte pendirian nomor 97 sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar, yang berlokasi dijalan Margomulyo 46 B-1 Surabaya. Didalam akte tersebut telah menetapkan : -
Toni Oentoro sebagai Direktur Utama
-
Felisia Oentoro sebagai Direktur Keuangan
-
Benny Oentoro sebagai Direktur Operasional
-
Alex Oentoro sebagai Komisaris Utama
46
47
Pembangunan sektor perumahan khususnya di kota atau wilayah yang berkembang pada umumnya sedang ramai-ramainya digalakkan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah dan sejumlah perusahaan lainnya di bidang Real Estate. Perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perumahan pada umumnya dituntut untuk dapat memberikan partisipasi aktifnya, dalam menyukseskan pembangunan, perusahaan juga harus berusaha agar perusahaannya berkembang terus-menerus. Mengingat semakin banyaknya perusahaan khususnya dibidang perumahan atau real estate dewasa ini yang tumbuh dan mengalami perkembangan yang dinamis maka semua aspek perusahaan perlu diatur sedemikian rupa agar semua bekerja secara efisien dan efektif dengan begitu tujuan perusahaan bisa tercapai. Kebutuhan akan kelengkapan suatu bangunan terutama pintu baik nasional maupun internasional khususnya dibidang property semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena adanya peningkatan volume perdagangan dan karena adanya faktor lain, yaitu kepuasan dari para pengguna barang tersebut. Dengan bermacam-macam jenis model dan warna produk tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat untuk membeli dari konsumen. Pada saat ini perusahaan mendistribusikan ke unit- unit yang telah menjadi partner di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan PT Angzcommerz Indonesia Tujuan perusahaan adalah suatu upaya yang hendak dicapai sebagai sasaran utama dari segala kegiatan yang diadakan berdasarkan jangka waktu tertentu. dalam menetapakan tujuan perusahaan yang ingin dicapai adalah:
48
a. Tujuan Jangka Pendek Tujuan jangka pendek yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam waktu yang relatif singkat misalnya kurang dari satu tahun yaitu: Berusaha mencapai target produksi dan penjualan yang ditetapkan perusahaan b. Tujuan Jangka Panjang Tujuan yang dicapai setelah tujuan jangka pendek tercapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun antara lain : 1. Berusaha meningkatkan profit perusahaan 2. Mengadakan ekspansi perusahaan ke berbagai wilayah di Indonesia.
Visi_PT Angzcommerz Indonesia Visi perusahaan adalah untuk menjadi perusahaan distributor terbesar yang maju dan berkembang pesat. Manajemen memulai transformasi dari organisasi tingkatan tradisional menuju ke sebuah organisasi yang lebih fleksibel. Membuat mimpi menjadi nyata untuk konsumen melalui merk dan produk yang dijual.
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Didalam suatu organisasi pembagian tugas merupakan hal yang mutlak agar masing-masing bagian dapat lebih mempertanggungjawabkan pekerjaan terhadap setiap tugas yang dibebankan kepada setiap lini organisasi yang bersangkutan sehingga tercipta suatu system yang baik didalam usaha mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut gambaran struktur organisasi PT. Angzcommerz Indonesia :
49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. ANGHAUZ INDONESIA DIREKTURUTAMA
KOMISARIS
DIREKTUR KEUANGAN
MANAGER KEUANGAN
STAF
STAF
KEU
AKUNT
STAF ADM. U.
DIREKTUR
DIREKTUR
OPERASIONAL
PEMASARAN
MANAGER
MANAGER
OPERASIONAL
PEMASARAN
STAF
STAF
STAF
STAF
OPERS
OPERS
PMSR
PMSR
SUMBER : PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA
Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut : Direktur Utama Adalah pimpinan tertinggi perusahaan yang mengkoordinasi, mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan masing-masing tugas masing-masing bagian secara menyeluruh. Memutuskan diterima atau ditolaknya kontrak perjanjian serta
50
menandatanganinya setelah mendapat masukan dari direktur pemasaran dan direktur operasional dan direktur keuangan.
Komisaris Adalah
pimpinan
tertinggi
yang
mempunyai
fungsi
mengangkat
dan
memberhentikan pimpinan sesuai dengan rapat dewan komisaris. Memberikan dana investasi kepada perusahaan dan membubarkan perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan. Memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan khusus kepada pimpinan bilamana diperlukan.
Direktur Pemasaran Adalah pimpinan tertinggi perusahaan yang mengkoordinasi, mengarahkan seta mengawasi proses mulai dari penawaran harga sampai ditandatanganinya kontrak perjanjian.
Direktur Operasional Adalah pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang mengkoordinasi, serta mengawasi seluruh kegiatan operasional setelah mendapat perintah dan wewenang dari direktur pemasaran dan direktur keuangan.
51
Direktur Keuangan Adalah pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang mengkoordinasi, serta mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan semua penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan.
Manager Pemasaran Adalah mengawasi, mengkoordinasi, mengarahkan seta mengawasi proses mulai dari penawaran harga sampai ditandatanganinya kontrak perjanjian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pemasaran.
Manager Operasional Adalah berwenang mengkoordinasi, serta mengawasi seluruh kegiatan operasional setelah mendapat perintah dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
Manager Keuangan Adalah Mengkoordinasi, serta mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan semua penerimaan dan pengeluaran uang termasuk pembukuan dan administrasi umum perusahaan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Keuangan.
Staf Akuntansi, Keuangan dan Administrasi Umum Adalah fungsi organisasi yang melaksanakan semua kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan setiap transaksi kegiatan usaha perusahaan serta menyusun dan
52
menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan rugi laba perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada manager keuangan.
Staf Operasional Adalah fungsi organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional secara langsung dibawah perintah langsung manager operasional. Staf Pemasaran Adalah fungsi organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran secara langsung dibawah perintah langsung manager pemasaran.
4.2 Analisis Data Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan proses dan presedur yang berlaku, tidak terkecuali dengan proses perpajakan PPN yang selalu dilakukan PT. Angzcommerz Indonesia, karena perusahaan akan memperoleh sanksi dari setiap proses yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Supaya perusahaan dapat beroperasi dengan benar dan berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen perdagangan yang berlaku umum, perusahaan juga harus mengikuti setiap prosedur perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu cara dilakukan agar tujuan dapat tercapai maka meminimalkan kesalahan penerapan PPNnya dan penyajiannya terhadap Laporan Keuangan.
53
Perusahaaan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN, PPh 21, dan PPh 29. Dalam melakukan
kewajibannya,
PT.
ANGZCOMMERZ
INDONESIA
selalu
melakukannya tepat waktu atau tidak pernah terlambat bayar maupun terlambat lapor. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA menggunakan SPT Masa 1111. Dalam melaporkan SPT-nya. PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA menggunakan sistem E-SPT ( Elektronik Surat Pemberitauhuan ), yaitu dengan cara menggunakan program software yang diperoleh dari KPP Pratama Sawahan Surabaya. dan kemudian setelah diisi datadata tentang SPT Masa Perusahaan disimpan dalam format csv ke dalam flashdisk atau media penyimpanan. Setelah itu, flashdisk tersebut disampaikan ke KPP Pratama Sawahan Surabaya. Setetelah dicopy oleh petugas KPP, baru kemudian flashdisk tersebut dikembalikan. Hal ini diberlakukan apabila Faktur Pajak Masukan dan Keluaran lebih dari 30 buah dalam setiap bulannya. Bila kurang dari 30 dapat menggunakan blanko yang diisi secara manual oleh perusahaan.
54
4.2.1 Mekanisme Pemungutan PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar ( kredit pajak ) oleh Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN disebuah perusahaan terutama penerapannya pada PT. Angzcommerz Indonesia. Sebagai PKP ( Pengusaha Kena Pajak ), perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal berikut : a. Pemungutan PPN sebesar 10 % atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). b. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). c. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambatnya akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan masa dilakukan. d. Meyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pajak.
55
e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi dan tertib. f. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan BKP/JKP. Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh PT. Angzcommerz Indonesia adalah : •
Pajak Pertambahan Nilai.
•
PPh Pasal 21 Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam
tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaaan, dan penyelenggaraan kegiatan.
•
PPh Pasal 23 Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa
imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, jasa service (perbaikan) dan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. •
PPH Pasal 29 Merupakan Pajak terhadap Badan Usaha Tetap
56
4.2.2 Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran
Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya. Contoh : Pada Tanggal 20 Desember 2012 PT. Angzcommerz Indonesia melakukan penjualan tunai kepada PT. Anak Jaya Bapak Sejahtera ( AJBS ) sesuai dengan no. faktur 010.000.12.0003367, maka jurnalnya sebagai berikut: Kas Rp. 11.000.000 Penjualan
10.000.000
PPN keluaran 1.000.000 Atas penjualan secara tunai tersebut, PT. Angzcommerz Indonesia membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai. Sedangkan, untuk penjualan secara kredit dicatat dengan mendebit perkiraan piutang dagang dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya. Contoh : Pada tanggal 20 Desember 2012 PT. Angzcommerz Indonesia melakukan penjualan secara kredit kepada PT. Anak Jaya Bapak Sejahtera ( AJBS ) sebesar Rp. 10.000.000. Atas penjualan tersebut maka dibuat jurnal : Piutang Dagang
Rp. 11.000.000 Penjualan
Rp. 10.000.000
PPN Keluaran Rp. 1.000.000
57
Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran : Kas
Rp. 11.000.000 Piutang Dagang Rp. 11.000.000
Atas penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, PT. Angzcommerz Indonesia belum mengakui PPN yang terutang karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). PPN yang terutang tersebut baru diakui pada saat dilakukan pelunasan dan pengiriman barang. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Angzcommerz Indonesia menerima uang muka sebesar Rp. 6.500.000 atas barang pesanan. Dari transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : Kas
Rp. 6.500.000 Uang muka penjualan
Rp. 6.500.000
Dari transaksi diatas, belum dikenakan PPN dari keseluruhan penjualan yaitu sebesar Rp. 10.000.000, apabila pada bulan Desember dilunasi seluruh sisa dari kekurangan pembayaran tersebut dan barang telah diterima, maka jurnalnya adalah seperti berikut : Kas
Rp. 4.500.000
Uang Muka
Rp. 6.500.000 Penjualan
Rp. 10.000.000
PPN Keluaran
Rp. 1.000.000
58
4.2.3 Pencatatan Akuntansi PPN Masukan
Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebit persediaan dan PPN Masukan serta mengkredit perkiraan kas. Contoh : Pada tanggal 01 Desember 2012, PT. Angzcommerz Indonesia melakukan pembelian kepada PT. Tulus Tri Tunggal
sebesar Rp. 1.200.000
secara tunai. Hal ini sesuai dengan nomor faktur 0922. Maka jurnalnya sebagai berikut : Persediaan
Rp. 1.000.000
PPN Masukan Rp.
100.000 Kas
Rp. 1.100.000
59
4.3 Interpretasi 4.3.1 Interpretasi atau Evaluasi atas pemungutan PPN Keluaran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran yang terdapat pada PT. Angzcommerz Indonesia merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan BKP dan atau JKP ini salah satunya adalah kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka ataupun tanpa uang muka. Setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli yang dituangkan dalam order pembelian (purchase order). Pesanan ini juga dapat diikat dengan surat perjanjian atau kontrak. Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), PT. Angzcommerz Indonesia menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat dan disertakan pada saat pengiriman BKP dan atau JKP tersebut ke pelanggan. Atas penerbitan Faktur Pajak ini harus ditandatangani oleh Direktur perusahaan. Apabila ada pelanggan baru yang melakukan pemesanan pada perusahaan, perusahaan menanyakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelanggan baru tersebut kemudian disimpan dalam file perusahaan untuk digunakan pada transaksi-transaksi selanjutnya. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau jasa Kena Pajak (JKP) oleh PT. Angzcommerz Indonesia dapat digolongkan menjadi :
60
1. Penjualan Tunai, Faktur Pajak-nya dibuat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat penyerahan BKP dan atau JKP. 2. Penjualan Kredit yang lebih dari 30 hari, Faktur Pajak-nya dibuat saat diterbitkan invoice yang akan disertakan pada saat pengiriman BKP dan paling lambat dilunasi satu bulan kemudian. Faktur Pajak Standar PT. Angzcommerz Indonesia dibuat sebanyak 3 rangkap, yaitu: a. Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli BKP dan atau JKP. b. Lembar ke-2 : Untuk PT. A sebagai penjual BKP dan atau JKP c. Lembar ke-3 : Untuk Arsip.
Penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan PT. Angzcommerz Indonesia hanya diberikan kepada pembeli yang mempunyai NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) sedangkan pembeli yang tidak punya NPWP tidak dibuatkan Faktur Pajak. Secara otomotis PT. Angzcommerz Indonesia tidak mengakui PPN yang terutang kepada pembeli yang tidak ber NPWP, karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini disebabkan karena Faktur Pajak seharusnya dibuat pada setiap terjadinya penjualan barang atau jasa kena pajak yang dikeluarkan kepada pembeli yang mempunyai NPWP dan tidak ber NPWP. Dari transaksi diatas penulis menemukan ketidaksamaan prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku yang
61
dilakukan oleh Perusahaan, yaitu ketika ada penjualan ke pembeli yang tidak ber NPWP mereka tidak mengeluarkan faktur pajak. Padahal menurut undang – undang perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada UU No. 42 tahun 2009 tentang tata cara penerbitan dan atau pembutan Faktur Pajak serta pemotongan Dasar
Pengenaan Pajak ( DPP ) yaitu pajak penjualan atas setiap transaksi perdagangan baik dengan lawan transaksi yang ber NPWP maupun yang tidak ber NPWP, setiap transaksi
tersebut
harus
dikenakan
PPN.
Diisi
dengan
jumlah
Harga
Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan uang Muka yang telah diterima atau diisi dengan DPP Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak. Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Undang – undang perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) pada UU No. 42 tahun 2009 tentang tata cara penerbitan dan atau pembuatan Faktur Pajak menyebutkan : Saat Penerbitan / Pembuatan Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:
1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP ( Barang kena pajak ) dan atau penyerahan keseluruhan JKP ( Jasa kena pajak ) dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau
62
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP; atau 3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan PT. Angzcommerz Indonesia hanya diberikan kepada pembeli yang mempunyai NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) dengan mengeluarkan Faktur Pajak Standrat saja, sedangkan pembeli yang tidak punya NPWP ( identititas tidak lengkap ) tidak dibuatkan Faktur Pajak, seharusnya tetap dibuatkan Faktur pajak sederhana yang bisa diberikan kepada pembeli yang tidak berNPWP. Secara otomotis PT. Angzcommerz Indonesia tidak mengakui PPN yang terutang kepada pembeli yang tidak ber NPWP, sehingga pada sistem pembukuan laporan keuangan pada PT. Angzcommerz Indonesia ada dua laporan keuangan, yaitu Riil dan tidak Riil. Laporan keuangan riil yaitu semua transaksi penjualan akan muncul dan yang tidak riil yaitu transaksi penjualan yang hanya didasarkan pada penjulaan yang berfaktur. Laporan keuangan yang dilaporkan ke Kantor Pajak adalah Laporan yang tidak riil. Peneliti mengambil kesimpulan adanya dua laporan keuangan yang dibuat PT. Angzcommerz Indonesia untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan ke kas negara tiap bulannya maupun pajak penghasilan tahunan. Hal ini tidak dibenarkan menurut perundang – undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
63
4.3.2. Interpretasi atas Pemungutan PPN Masukan
Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya, akan diuraikan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT. Angzcommerz Indonesia yang timbul karena adanya pembelian BKP. Pembelian tersebut yaitu barang dagangan. Pada setiap perolehan BKP yang berupa pembelian barang dagangan, PT. Angzcommerz Indonesia menerima Faktur Pajak Standar dari PKP penjual yang dapat digunakam sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang akan dibayar pada akhir masa pajak. PPN atas perolehan BKP adalah berdasar Faktur Pajak dari PKP penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan atas pembelian barang dagang ini dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dengan dilakukannya pembelian. Untuk pembelian barang modal, pada saat barang-barang modal tersebut dibeli, dicatat sesuai dengan harga perolehannya yang mencakup harga beli, biaya kirim, serta biaya lain-lain bila ada. Di dalam harga perolehan, barang modal tersebut tidak termasuk PPN karena pembelian barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang akan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat diperolehnya. Pada saat pembelian atas barang yang dapat dikreditkan PPN-nya, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Aktiva Tetap
XXX
PPN Masukan
XXX Hutang
XXX
64
Setiap akhir tahun, perusahaan memperhitungkan penyusutan atas aktiva tetap perusahaan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sedangkan lamanya aktiva tersebut disusutkan sesuai dengan taksiran umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh buku petunjuk aktiva tetap menurut peraturan perpajakan. 4.3.3 Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Angzcommerz Indonesia Selama Tahun 2012
Pencatatan jurnal yang dilakukan PT. Angzcommerz Indonesia terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut: Masa Januari 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Januari : Piutang Dagang
Rp. 994.618.270
PPN – Keluaran ( Januari )
Rp. 90.419.841
Penjualan
Rp. 904.198.429
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 994.618.270 Piutang Dagang
Rp. 994.618.270
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari : Pembelian
Rp. 342.031.770
PPN – Masukan ( Januari )
Rp. 34.203.177
Hutang Dagang
Rp. 376.234.947
65
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Januari : PPN kurang bayar ( Januari ) Rp. 56.216.664 Bank
Rp. 56.216.664
Masa Februari 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Februari : Piutang Dagang
Rp. 1.369.423.706
PPN – Keluaran ( Februari ) Rp. Penjualan
124.493.064
Rp. 1.244.930.642
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.369.423.706 Piutang Dagang
Rp. 1.369.423.706
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Februari : Pembelian
Rp. 1.042.954.400
PPN – Masukan ( Februari ) Rp. Hutang Dagang
104.295.440 Rp. 1.147.249.840
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Februari : PPN kurang bayar ( Februari ) Bank
Rp. 20.197.623
Masa Maret 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Maret : Piutang Dagang
Rp. 20.197.623
Rp. 1.217.489.402
66
PPN – Keluaran ( Maret )
Rp.
110.680.855
Penjualan
Rp. 1.106.808.547
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.217.489.402 Piutang Dagang
Rp. 1.217.489.402
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret : Pembelian
Rp.
746.315.300
PPN – Masukan ( Maret )
Rp.
74.631.530
Hutang Dagang
Rp. 820.946.830
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Maret : PPN kurang bayar ( Maret ) Rp. 36.049.325 Bank
Rp. 36.049.325
Masa April 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan April :
Piutang Dagang
Rp. 1.183.233.558
PPN – Keluaran ( April )
Rp.
107.566.687
Penjualan
Rp. 1.075.666.871
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.183.233.558 Piutang Dagang
Rp. 1.183.233.558
67
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan April : Pembelian
Rp.
727.412.774
PPN – Masukan ( April )
Rp.
66.128.434
Hutang Dagang
Rp. 820.946.830
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan April : PPN kurang bayar ( April )
Rp. 41.438.253
Bank
Rp. 41.438.253
Masa Mei 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Mei :
Piutang Dagang
Rp. 1.539.163.771
PPN – Keluaran ( Mei )
Rp.
139.923.979
Penjualan
Rp. 1.399.239.792
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.539.163.771 Piutang Dagang
Rp. 1.539.163.771
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Mei : Pembelian
Rp. 1.105.438.510
PPN – Masukan ( Mei )
Rp.
Hutang Dagang
110.543.851 Rp. 1.215.982.361
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Mei : PPN kurang bayar ( Mei ) Bank
Rp. 29.380.128 Rp. 29.380.128
68
Masa Juni 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Juni :
Piutang Dagang
Rp. 1.614.628.066
PPN – Keluaran ( Juni )
Rp.
146.784.369
Penjualan
Rp. 1.467.843.697
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.467.843.697 Piutang Dagang
Rp. 1.467.843.697
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juni : Pembelian
Rp.
1.016.892.050
PPN – Masukan ( Juni )
Rp.
101.689.205
Hutang Dagang
Rp. 1.118.581.255
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Juni : PPN kurang bayar ( Juni )
Rp. 45.095.164
Bank
Rp. 45.095.164
Masa Juli 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Juli :
Piutang Dagang
Rp. 1.331.786.133
PPN – Keluaran ( Juli )
Rp.
121.071.467
Penjualan
Rp.
1.210.714.666
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.331.786.133 Piutang Dagang
Rp. 1.331.786.133
69
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juli : Pembelian
Rp.
721.417.030
PPN – Masukan ( Juli )
Rp.
72.141.703
Hutang Dagang
Rp. 793.558.733
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Juli : PPN kurang bayar ( Juli )
Rp. 48.929.764
Bank
Rp. 48.929.764
Masa Agustus 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Agustus :
Piutang Dagang
Rp. 822.732.508
PPN – Keluaran ( Agustus )
Rp.
74.793.864
Penjualan
Rp. 747.938.644
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 822.732.508 Piutang Dagang
Rp. 822.732.508
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Agustus : Pembelian
Rp.
435.661.580
PPN – Masukan ( Agustus )
Rp.
43.566.158
Hutang Dagang
Rp. 479.227.738
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Agustus : PPN kurang bayar ( Agustus ) Bank
Rp. 31.227.706 Rp. 31.227.706
70
Masa September 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan September :
Piutang Dagang
Rp. 1.308.606.535
PPN – Keluaran ( September )
Rp.
118.964.230
Penjualan
Rp. 1.189.642.305
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.308.606.535 Piutang Dagang
Rp. 1.308.606.535
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan September : Pembelian
Rp.
1.034.042.890
PPN – Masukan ( September )Rp.
103.404.289
Hutang Dagang
Rp. 1.137.447.179
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan September: PPN kurang bayar ( September )
Rp. 15.559.941
Bank
Rp. 15.559.94
Masa Oktober 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Oktober :
Piutang Dagang
Rp. 1.842.606.858
PPN – Keluaran ( Oktober )
Rp.
167.509.714
Penjualan
Rp. 1.675.097.144
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.842.606.858 Piutang Dagang
Rp. 1.842.606.858
71
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Oktober : Pembelian
Rp.
PPN – Masukan ( Oktober )
Rp.
139.043.813 139.043.813
Hutang Dagang
Rp. 278.087.626
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Oktober : PPN kurang bayar ( Oktober )
Rp. 28.465.901
Bank
Rp. 28.465.901
Masa November 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan November :
Piutang Dagang
Rp. 1.286.056.860
PPN – Keluaran ( November )
Rp.
116.914.260
Penjualan
Rp. 1.169.142.600
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.286.056.860 Piutang Dagang
Rp. 1.286.056.860
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan November : Pembelian
Rp.
PPN – Masukan ( November ) Hutang Dagang
984.056.986 Rp.
89.459.726
Rp. 894.597.260
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan November PPN kurang bayar ( November ) Bank
Rp. 27.454.534 Rp. 27.454.534
72
Masa Desember 2012 Pencatatan untuk penjualan bulan Desember :
Piutang Dagang
Rp. 1.274.509.891
PPN – Keluaran ( Desember ) Rp. Penjualan
115.864.536
Rp. 1.158.645.355
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.274.509.891 Piutang Dagang
Rp. 1.274.509.891
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Desember : Pembelian
Rp.
1.148.410.350
PPN – Masukan ( Desember ) Rp.
114.410.350
Hutang Dagang
Rp. 1.262.820.700
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi kurang bayar bulan Desember : PPN kurang bayar ( Desember ) Bank
Rp. 1.023.501 Rp. 1.023.501
73
Tabel 4.1 Tabel Penjualan PT. Angzcommerz Indonesia Selama Tahun 2012 Penjualan PPN dan NON PPN
Bulan
Dalam Rupiah
PPN Keluaran
Total
Januari
904,198.429
90.419.841
994.618.270
Februari
1.244.930.642
124.493.063
1.369.423.706
Maret
1.106.808.547
110.680.855
1.217.489.402
April
1.075.666.871
107.566.687
1.183.233.558
Mei
1.399.239.792
139.923.979
1.539.163.771
Juni
1.467.843.697
146.784.369
1.614.628.066
Juli
1.210.714.666
121.071.467
1.331.786.133
Agustus
747.938.644
74.793.864
822.732.508
September
1.189.642.305
118.964.230
1.308.606.535
Oktober
1.675.097.144
167.509.714
1.842.606.858
November
1.169.142.600
116.914.260
1.286.056.860
Desember
1.158.645.355
115.864.536
1.274.509.891
Total
13.445.670.263
1.434.986.865
15.784.855.558
Penjualan NON PPN
Bulan Dalam ( RP ) Januari
10.478.200
Februari
9.921.000
Maret
2.819.325
April
21.291.000
Mei
6.062.012
Juni
8.072.012
Juli
9.082.087
Agustus
11.092.919
September
5.102.018
Oktober
23.112.616
November
9.891.220
Desember
10.012.013
Total
126.936.422
74
4.3.4 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT, Angzcommerz Indonesia Selama Tahun 2012
Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Angzcommerz Indonesia yaitu Penyetoran pajak pertambahan nilai ( PPN ) dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan harus dibayarkan dengan SSP ( Surat Setor Pajak ) kepada Bank presepsi, pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Sedangkan Pelaporannya dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) masa PPN bersangkutan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012, adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) PT. Angzcommerz Indonesia Selama Tahun 2012 Masa Pajak
Tanggal Pelaporan SPM PPN
Kompensai Kelebihan PPN Tahun Lalu/Bulan Lalu
PPN Masukan
Masa Pajak Tidak Sama
PPN Keluaran
Kurang Bayar
Lebih Bayar
(-)
(+)
Januari
20/02/2012
-
34.203.177
-
90.419.841
56.216.664
-
Februari
19/03/2012
-
104.295.440
-
124.493.063
20.197.623
-
Maret
21/04/2012
-
74.631.530
-
110.680.855
36.049.325
-
April
21/05/2012
-
66.128.434
-
107.566.687
41.438.253
-
Mei
20/06/2012
-
110.543.851
-
139.923.979
29.380.128
-
Juni
18/07/2012
-
101.689.205
-
146.784.369
45.095.164
-
Juli
19/08/2012
-
72.141.703
-
121.071.467
48.929.764
-
Agustus
20/09/2012
-
43.566.158
-
74.793.864
31.227.706
-
September
20/10/2012
-
103.404.289
-
118.964.230
15.559.941
-
Oktober
23/11/2012
-
139.043.813
-
167.509.714
28.465.901
-
November
19/12/2012
-
89.459.726
-
116.914.260
27.454.534
-
Desember
20/01/2013
114.841.035
-
115.864.536
1.023.501
-
75
4.3.5 Interpretasi atau Evaluasi atas penyetoran dan Pelaporan PPN
Penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai ( PPN ) yang dilakukan PT. Angzcommerz Indonesia sudah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 pasal 15A tentang penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yaitu pembayarannya dihitung atas selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah dibayarkan dengan SSP ( Surat Setor Pajak ) kepada Bank presepsi, pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Sedangkan Pelaporannya dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) masa PPN bersangkutan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya.
76
PT ANGZCOMMERZ INDONESIA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Januari sd 31 Desember 2012 PENJUALAN ( PPN + Non PPN ) PENJUALAN LOKAL
Rp. 13.572.606.685,00
RETUR PENJUALAN PENJUALAN BERSIH
13.572.606.685,00
HARGA POKOK PENJUALAN PERSEDIAAN AWAL
4.930.769.253,64
PEBELIAN
5.637.961.978,84
PERSEDIAAN TERSEDIA
10.568.731.232,48
PERSEDIAAN AKHIR
(6.146.828.718,19)
TOTAL HPP
4.421.902.514,29 LABA KOTOR
9.150.704.170,71
BIAYA OPERASIONAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
(3.896.732.061,00)
BIAYA PEMASARAN
(2.765.198.054,00) (6.661.930.115,00)
TOTAL LABA BERSIH OPERASIONAL
2.488.774.055,71
PENDAPATAN & BEBAN DILUAR USAHA PENDAPATAN DI LUAR USAHA
13.459.207,00
BEBAN DILUAR USAHA BIAYA BUNGA BANK BIAYA PAJAK BIAYA LAIN-LAIN LABA/(RUGI)DI LUAR USAHA LABA BERSIH
(264.337.485) (102.987.395) (1.020.439.187) (1.374.304.860,36) 1.114.469.195,35
77 PT ANGZCOMMERZ INDONESIA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Januari sd 31 Desember 2012
PENJUALAN(PPN) PENJUALAN LOKAL RETUR PENJUALAN
Rp. 13.445.670.263,00
PENJUALAN BERSIH
13.445.670.263,00
HARGA POKOK PENJUALAN PERSEDIAAN AWAL PEBELIAN PERSEDIAAN TERSEDIA PERSEDIAAN AKHIR TOTAL HPP
4.930.769.253,64 5.637.961.978,84 10.568.731.232,48 (6.146.828.718,19) 4.421.902.514,29
LABA KOTOR
9.023.767.748,71
BIAYA OPERASIONAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA PEMASARAN TOTAL LABA BERSIH OPERASIONAL
(3.896.732.061,00) (2.765.198.054,00) (6.661.930.115,00) 2.361.837.633,71
PENDAPATAN & BEBAN DILUAR USAHA PENDAPATAN DI LUAR USAHA BEBAN DILUAR USAHA BIAYA BUNGA BANK BIAYA PAJAK BIAYA LAIN-LAIN LABA/(RUGI)DI LUAR USAHA
13.459.207,00
(264.337.485) (102.987.395) (1.020.439.187) (1.374.304.860,36)
LABA BERSIH
987.532.773,35
PT ANGZCOMMERZ INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN MODAL KOMERSIAL Untuk Periode 2012
Modal Awal Laba Usaha Modal Akhir
200.000.000,00 1.114.469.195,35 1.314.469.195,35
78 PT. ANGHAUZ INDONESIA NERACA AKHIR PERIODE 31 DESEMBER 2012 ( DALAM RUPIAH ) ASET ASET LANCAR KAS BANK PIUTANG DAGANG PIUTANG LAIN2 UANG MUKA ASURANSI UANG MUKA PAJAK UANG MUKA SEWA PERSEDIAAN ASET TETAP KENDARAAN INVENTARIS AKUMULASI PENYUSUTAN
ASET LAIN - LAIN INVESTASI
TOTAL AKTIVA
1.413.076.657 41.272.866,11 762.666.883,05 3.071.081.950,00 20.081.855,02 137.317.947,00 145.000.016,00 3.096.585.887,72 8.687.084.061,90 980.950.998,10 337.545.701,99 (572.368.016,18) 746.128.683,91
820.750.845,00
10.253.963.590,81
KEWAJIBAN & EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR HUTANG BANK HUTANG DAGANG HUTANG PAJAK HUTANG BIAYA HUTANG LAIN-LAIN UANG MUKA PENJUALAN JUMLAH PASSIVA LANCAR EKUITAS MODAL DASAR LABA/RUGI DITAHAN LABA / RUGI TAHUN BERJALAN JUMLAH MODAL DAN SISA LABA TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
4.068.422.346,38 563.239.576,54 1.023.492,00 636.591.081,23 1.902.212.240,29
7.171.488.736,44
200.000.000,00 2.198.077.500,11 684.397.354,26
3.082.474.854,37
10.253.963.590,81 Sumber data : PT. Angzcommerz Indonesia
79
