PENULISAN HUKUM
DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ahwal Asy-Syahsiyah dan Ilmu Hukum
Oleh: SUDARTO Nim: 09120030/09400306
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM DAN FAKULTAS HUKUM (TWINNING PROGRAM) 2015
i
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM
“DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH”
Disusun dan diajukan oleh: SUDARTO Nim: 09120030/09400306
Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan Ujian Penulisan Hukum Pada Tanggal: 24 januari 2015
DOSEN PEMBIMBING
Pembimbing I
Pembimbing II
Azhar Muttaqin, M. Ag.
Bayu Dwiwiddy Djatmiko, SH. M. Hum
Mengetahui : Dekan Fahultas Agama Islam
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Universitas Muhammadiyah Malang
Drs. Faridi, M. Si.
Dr. Sulardi, SH., M.Si
ii
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM
“DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH”
Disusun dan diajukan oleh: SUDARTO Nim: 09120030/09400306
Telah dipertahankan di depan majelis penguji ujian penulisan hukum Pada tanggal: 31 januari 2015
SUSUNAN MAJELIS PENGUJI Ketua Majelis
Sekretaris Majelis
Azhar Muttaqin,. M.Ag.
Penguji I
Bayu Dwiwiddy Djatmiko., S.H. M. Hum
Anggota Majelis
Mokh. Najih. S.H, M. Hum
Penguji II
S.ag. Idaul Hasana, M.H.I Mengetahui
Dekan fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Drs. Faridi, M. Si.
Dr. Sulardi, SH., M.Si
iii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Sudarto
Nim
: 09120030/09400306
Program studi : Akhwal Asy-Syahsiyah/Ilmu Hukum Fakultas
: Fakultas Agama Islam/Fakultas Hukkum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 1. Tugas akhir penullisan hukum dengan judul : “DUALISME WEWENANG EKSEKUTORIAL PUTUSAN BASYARNAS MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH”. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis, atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruan, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 2. Apabila ternyata di dalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIAT, saya bersedia tugas akhir penulisan hukum ini DIGUGUGRKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Malang, 24 januari 2015 Yang menyatakan,
Sudarto
iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN
MOTTO “Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Kemarin” “Takutlah kepada Allah dan hormatilah sesama” صههي ه ع ٍَْ أَبِي ُْ َز ْي َزةَ قَا َل قَا َل َرسُو ُل ه َاج ُشوا َوالَ تَبَا َغضُوا َوالَ تَذَابَزُوا َ ََُّللا َعهَ ْي ِّ َو َسهه َى الَ تَ َحا َسذُوا َوالَ ت َ َِّللا ْ ََّللاِ إِ ْخ َواًَا ْان ًُ ْسهِ ُى أَ ُخو ْان ًُ ْسهِ ِى الَ ي ْض َو ُكوَُوا ِعبَا َد ه ُ َوالَ يَبِ ْع بَ ْع ُِظهِ ًُُّ َوالَ يَ ْخ ُذنُُّ َوالَ يَحْ قِ ُز ٍ ض ُك ْى َعهَي بَي ِْع بَع ْ ْ َ َ ُ ه َ َ َ َ ص ْذ ِر ِِ ث ََل ئ ِيٍَ انش ِّز أ ٌْ يَحْ قِ َز أ َخاُِ ان ًُ ْسهِ َى كمُّ ان ًُ ْسهِ ِى َعهي ٍ ث َيزها َ انته ْق َوى َْاَُُْا َويُ ِشي ُز إِني ِ ت بِ َح ْس ٍ ب ا ْي ِز ُّ ُ ْْان ًُ ْسهِ ِى َ َزا ٌمو َد ُيُّ َو َيانُُّ َو ِعز ((رواِ يسهى Rosululloh shollallohu „alaihi wasallam bersabda: “Janganlah saling menghasud, janganlah saling mengicuh, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi (berseteru), janganlah sebagian kamu menjual atas jualan sebagian yang lain, jadilah kalian hamba-hamba Alloh yang bersaudara. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh mendholiminya juga tidak boleh merendahkannya dan juga tidak boleh menghinanya. “Taqwa itu di sini” -beliau sambil berisyarat pada dadanya 3 kali, cukuplah seseorang (dikatakan) berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain harom (terpelihara) darahnya, hartanya dan kehormatannya. (HR. Muslim dari Abu Huroiroh Rodliyallohu „anhu).
PERSEMBAHAN Skripsi ini saya dedikasikan kepada: Keluarga Besar Saya Seluruh Umat Muslim Di Indonesia dan Keluarga Kecil Saya Yaitu: Ayahanda Fudali, Ibunda Nasidah (Almh, semoga diterima disisi Allah. SWT), Suhartatik (kakak), Umi. Ambrah , Abah Fahri Hamzah, Abah klebun Gunilap, serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Segenap civitas Fakultas Agama Islam/Fakultas Hukum UMM khusus temanteman ankatan 2009. Segenap insan yang telah mendukung dan mendo’akan saya selama ini. “Jazakumullahu Khoir “
v
ABSTRAKSI Nama
: Sudarto
Nim
: 09120030/09400306
Judul
: Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah
Pembimbing
: Azhar Muttaqin, M. Ag. Bayu Dwiwiddy Djatmiko, SH, M. Hum
Sebagai lembaga peradilan swasta. Basyarnas, juga lembaga arbitrase pada umumnya, tidak mandiri alias sangat bergantung kepada lembaga Peradilan, salah satunya ialah mengenai pelaksanaan eksekusi, karena semua lembaga arbitrase di Indonesia tidak memiliki perangkat juru sita sehingga tidak bisa mengeksekusi putusannya sendiri maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terkecuali untuk sengketa ekonomi syariah dalam hal eksekusinya terjadi dualisme, di satu sisi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase harus tunduk pada ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan di sisi lain ekonomi syariah merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama sebagaimana dalam Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, sehingga baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sama sama merasa berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dualisme eksekutorial putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ditinjau dari aspek yuridis normatifnya dan pengadilan mana yang lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek yurisdiksi kewenangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sedang metode Analisa yang digunakan adalah metode analisa perbandingan (Comparative anality metode) Dibantu dengan metode analisa isi (content anality metode). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ditinjau dari aspek yuridis normatif masih terjadi dualisme wewenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama perihal eksekutorial putusan basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah, dan berdasarkan aspek yurisdiksi kewenangan diperoleh bahwa Pengadilan Agama lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah dengan dua alasan, pertama, dasar legalitas Pengadilan Agama yang berwenang secara absolute terhadap sengketa ekonomi syariah, kedua, dasar relevansi berdasarkan substansi. Keyword : Basyarnas, Eksekutorial, Ekonomi Syariah
vi
ABSTRACT Name
: Sudarto
Nim
: 09120030/09400306
Title
: Dualism Authority executorial Basyarnas Decision Regarding Dispute Islamic Economics
Supervisor : Azhar Muttaqin , M. Ag . Bayu Dwiwiddy Djatmiko , SH , M. Hum As a private judiciary. Basyarnas, also arbitration institutions in general, not independent aka institutions rely heavily on Justice, one of which is about the execution, since all arbitration institutions in Indonesia does not have the bailiff so it can not execute the decision itself, the implementation is carried out by the District Court as the provisions of Law No. 30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolution, except for disputes of Islamic economics in terms of execution occurs dualism, on the one hand Basyarnas as arbitration institution shall be subject to the provisions of Law No. 30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolution, while on the other side of Islamic economics is the absolute authority of the Religious Courts as in Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts, so that both the General and Religious Courts at the same feel authorized to carry out the execution of the decision regarding the dispute Basyarnas Islamic economics. This study aims to determine how the dualism executorial Basyarnas decision on Islamic economic disputes in the District Court and Court of religion in terms of normative juridical aspects and which court is authorized to carry out the execution of the decision regarding the dispute Basyarnas Islamic economics in terms of aspects jurisdiction authority. This type of research is the study of research literature that all the work done by researchers to obtain and collect information relevant to the topic or problem to be studied by using a normative juridical approach currently used method of analysis is comparative analysis method (Comparative anality method) Aided by the method content analysis (content anality method). The result showed that in terms of normative juridical authority still occur dualism between the Court and Religious Court decision regarding executorial Basyarnas on Islamic economic disputes, and based on the jurisdictional aspects of the authority found that the Religious Court is authorized to carry out the execution of the decision regarding the dispute Basyarnas Islamic economics with two reasons, first, the basic legality of courts that an absolute authority on islamic economic disputes, secondly, the basic relevance based substance. Keywords : Basyarnas, executorial, Islamic Economics
vii
KATA PENGANTAR Alhamdulillaahi Rabbil`aalamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul “Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah”, dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan/Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Islam/Ilmu Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang berjasa dalam penyelesaian tugas penulisan skripsi, antara lain : 1. Kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Kepada Bpk. Drs. Faridi, M. Si. selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Kepada Drs. HN, Taufiq, M. Ag. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Ibu Ida’ul Hasana selaku kaprodi Akhwal Asy-Syahyiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang . 5. Azhar muttaqin, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis.
viii
6. Bayu Dwiwiddy Djatmiko, Sh, M. Hum Selaku Dose Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi bagi penulis. 7. Kepada seluruh Staf Pengajar Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan sumbangsih keilmuannya baik secara langsung maupun tidak langsung. 8. Kepada keluarga penulis, khususnya orang tua penulis ayanhanda, dan Ibunda (Almh) beserta keluarga besar yang selalu memberikan bantuan baik berupa materiil dan moril serta bimbingan dan do’a yang tulus dan suci selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 9. Kepada sahabat sahabat seperjuanganku semua, terima kasih sahabat atas informasi, do’a, support dan maasukan kalian. Penulis sadar betul bahwa penulisan hukum ini tidaklah mungkin lepas dari ketidak sempurnaan. Maka Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pemerhati hukum di Indonesia. Atas segala kekhilafan dan kesalahan penulis yang pernah dilakukan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya Malang, Penulis
Sudarto ix
DAFTAR ISI Halaman Cover/Sampul Dalam ......................................................................................... i Lembar Pengesahan ........................................................................................... ii Surat Pernyataan ............................................................................................... iv Motto dan Persembahan ................................................................................... v Abstraksi ............................................................................................................. vi Kata Pengantar ................................................................................................. viii Daftar Isi ............................................................................................................. x Daftar lampiran ................................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................... 12 C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 12 D. Manfaat penelitian .................................................................................... 13 1. Manfaat Teoritis ................................................................................. 13 2. Manfaat Praktis .................................................................................. 13 E. Metode Penelitian ..................................................................................... 14 1. Metode Pendekatan ............................................................................ 14 2. Bahan sumber hukum ......................................................................... 14 a. Data Primer .................................................................................. 14 b. Data Sekunder .............................................................................. 15 c. Sekunder ....................................................................................... 15
x
3. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 15 a. Library research ........................................................................... 15 b. Dokumentasi ................................................................................ 15 4. Metode analisa ................................................................................... 15 F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dualisme Wewenang Eksekutorial Suatu Putusan .................................. 17 B. Teori Kewenangan dan Asas Perundang undangan ................................. 19 1. Teori Kewenangan ............................................................................. 19 2. Asas peraturan Perundang Undangan ................................................ 22 a) Asas personalitas keIslaman ........................................................ 23 C. Tinjauan Tentang Eksekusi Putusan arbitrase (dalam Negeri) ......................................................................................... 25 1. Pengertian putusan arbitrase dalam Negeri ........................................ 25 2. Pihak yang berwenang melakukan eksekusi ...................................... 25 3. Pedoman tata cara eksekusi ................................................................ 26 a. Pendeponiran dan exequatur merujuk kepada UU arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa ........................... 27 b. Pelaksanaan eksekusi merujuk kepada UU kekuasaan kehakiman ................................................................... 27 4. Pendeponiran putusan ........................................................................ 27 a. Pengertian deponir ....................................................................... 27
xi
b. Pihak yang wajib mendeponir ...................................................... 28 c. Panitera membuat akta deponir .................................................... 29 d. Biaya deponir dibebankan kepada para pihak .............................. 30 e. Pemberitahuan deponir kepada para pihak .................................. 31 5. Permohonan minta Exequatur ............................................................ 31 a. Pengertian Exequatur ................................................................... 31 b. Tata cara pemberian exequatur .................................................... 32 c. Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase ....................... 33 D. Tinjauan tentang arbitrase dan Basyarnas ................................................ 34 1. Arbitrase dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ..................................................................................... 34 2. Tinjauan tentang Basyarnas ............................................................... 36 a. Sejarah Basyarnas ........................................................................ 36 b. Tujuan Basyarnas ......................................................................... 39 c. Dasar hukum berdirinya Basyarnas ............................................. 39 d. Yurisdiksi Basyarnas .................................................................... 41 E. Tinjauan tentang ekonomi syariah ........................................................... 41 1. Pengertian ekonomi syariah ............................................................... 41 2. Sumber ekonomi syariah .................................................................... 43 3. Prinsip dasar ekonomi syariah ........................................................... 44 4. Karakteristik ekonomi syariah ........................................................... 46
xii
BAB III PEMBAHASAN A. Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa Ekonomis Syariah Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Normative ................................................................ 50 1. Eksekusi putusan basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah dalam perspektif wewenang Pengadilan Negeri ................................ 50 a. Analogi wewenang Pengadilan Negeri dalam eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah .......................... 51 2. Eksekusi putusan Basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah dalam perspektif wewenang Pengadilan Agama ................................ 55 a. Ekonomi syariah merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama (pasal 49 I UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama .......................................................................................... 55 b. Asas personalitas keislaman (pasal 1 angka 1, pasal 2, dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama) ...................... 61 c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan berdasarkan prinsip syariah (pasal 55 (3) UU No. 21tahun 2008 tentang perbankan syariah) .......................................................... 66 B. Pengadilan yang lebih berwenang melaksanakan eksekusi putusan basyarnas mengenai sengketa ekonomi syariah ditinjau dari aspek yurisdiksi kewenangan ............................................................................. 73 1. Uraian teori kewenangan .................................................................... 74 2. Analisa/pembahasan ........................................................................... 77
xiii
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................................. 95 B. Kritik dan Saran ....................................................................................... 97 Daftar pustaka .................................................................................................... 99 Indeks ................................................................................................................ 103 Lampiran lampiran .......................................................................................... 104
xiv
Lapiran Lampiran 1. Kartu Kendali 2. Surat Tugas 3. Kartu bukti peserta seminar 4. Berita acara seminar
xv
DAFTAR PUSTAKA UNDANG UNDANG Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Undang Undang No. 2 tahun 1986 dirubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dirubah kedua kalinyaa dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2010 tentang pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah Peraturan Mahkamah Agung
No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum
ekonomi syariah
xvi
BUKU Priyatna Abdurrasyid, Sunaryati Hartono et al. Prospek dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia.Pt Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Abdul manan, hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama. Pt Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Rachmadi usman, aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Sinar grafika. Jakarta.2012. I Gde pantja astawa, suprin Na’a, dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di indonesia, PT alumni, bandung, 2008. Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari: Reglemen Acara (Rv), peraturan prosedur bani, international centre for the settlement of investment disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration rules, convention on the recognition and enforcement of foreing arbital award, PERMA No. 1 tahun 1990. Pt Sinar Grafika, Jakarta, 2003. A. Rahmat rosyadi, Ngatino, arbitrase dalam perspektif Islam dan hukum positif. Pt. citra aditya bakti, bandung, 2002. Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‟ah Di Pengadilan Agama & Makhamah Syar‟iyah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. A.Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri :Penerapan Asas Personalitas KeIslaman Sebagai Dasar Penentuaan Kekuasaan Pengadilan Agama, Jakarta : Varia Peradilan, 2000.
xvii
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung Mandar Maju, 1989). ARTIKEL Kewenangan Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah (judicial authority of religion court for syariah economics dispute resolution): http://repository.unej.ac.id Artikel,
Implikasi
Hukum
Terbitnya
Putusan
Mahkamah
Konstitusi,
Academia.edu.htm, download tanggal 3 des 2014 Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 93/PUU X/2012, sep tanggal 2 tahun 2013 Asas asas yang terdapat dalam pemberlakuan hukum ekonomi Islam http://yanluamohdar2010.blogspot.com/2010/12 www.pta-jakarta.go.id Ardiansyah, artikel dengan judul fokus kajian teori kewenangan, September 18, 2014 dikutip dari Ridwan HR. HukumAdministrasi Negara. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). KAMUS Sudarsono, kamus hukum, PT. Reneka Cipta, Jakarta,1992. Hendro darmawan, kamus ilmiah popular, Pt Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2013.
xviii
SKRIPSI Zainah Sjulina, prosedur penyelesaian sengketa perbankan di bani dan Basyarnas Surabaya, malang, 2001. Nailil Maulidatul Isniah, studi atas kesiapan para hakim Pengadilan Agama kota malang berkaitan dengan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah dalam pasal 1 angka 37 tentang perubahan terhadap pasal 49 huruf I UU. 3 bulan 2006 ( studi kasus di Pengadilan Agama kota malang), malang, 2007. Muhammad Ozal, Kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (analisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tentang permohonan uji meteri penjelsan pasal 55 (2) Undang Undang perbankan syariah), malang, 2014.
xix
INDEKS absolute .... 21, 51, 56, 57, 62, 73, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 94, 97 abstrak ........................................... 23 Arbitrase . 2, 4, 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 69, 71, 83, 91, 92, 93, 96, 99, 101 Atribusi.................................... 19, 20 Basyarnas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 96 beleid ............................................... 7 competensi ............................... 21, 22 dualisme ...................... 12, 13, 16, 72 eksekusi .. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 55, 56, 65, 71, 72, 73, 81, 83, 87, 88, 90, 93, 96, 98, 99, 101 Exequatur ............................... 27, 32 imperatif ................ 23, 29, 30, 60, 61 litigasi . 17, 55, 66, 67, 70, 71, 72, 84, 96 muamalat ....................................... 39 Pengadilan 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101 relative ..................................... 22, 79 Syariah.... 2, 9, 10, 11, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 93, 94
wewenang .. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 56, 58, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 96, 97 Yuridis .......................................... 50 yurisdiksi .. 12, 16, 41, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 97
xx
Lapiran Lampiran 1. Kartu Kendali 2. Surat Tugas 3. Kartu bukti peserta seminar 4. Berita acara seminar
xxi
