Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH 317

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi Illy Yanti & Habriyanto Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak: Pertumbuhan lembaga keuangan Islam mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain kehadiran perbankan Islam atau syariah yang memeroleh respons sangat baik dari masyarakat, asuransi syariah juga mendapat sambutan yang hangat. Sebagaimana dalam lembaga keuangan umumnya, dalam perjalanannya terkadang terjadi permasalahan atau sengketa antara institusi dan masyarakat. Artikel ini membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terdapat di dua lembaga keuangan syariah di Kota Jambi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jambi dan Asuransi Takaful Cabang Jambi. Kata Kunci: Bank syariah, asuransi, litigasi, non-litigasi, negosiasi, mediasi, arbitrase.

Pendahuluan Praktik bisnis Syariah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi sebahagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan Syariah Islam pada awal tahun 1990-an. Perkembangan ekonomi Syariah di Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012

318 ILLY YANTI & HABRIYANTO

Indonesia dimulai dengan pembentukan perbankan Syariah. Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga mei 2004 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara kuantitatif jumlah bank Syariah pada tahun 1992 hanya satu bank umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan BPRS, tetapi saat ini ada beberapa bank umum Syariah dengan 114 kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank Syariah. Pada tahun 2006 jumlah bank Syariah telah berkembang dua kali lipat dari jumlah dua tahun yang lalu.1 Tren perbankan Syariah yang begitu cepat dengan memperoleh simpati luas dari umat muslim dan juga dari non muslim. Perluasan kelembagaan perbankan Syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi Syariah sebagai bentuk-bentuk produk perbankan Syariah. Dan perbankan Syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret Tahun 2006 telah member amanat kepada lembaga peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk perkara perbankan dan ekonomi Syariah yang terjadi di Indonesia.2 Perkembangan industri keuangan Syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan Syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan nonbank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (mudharabah) dalam kegiatan operasionalnya.3 Hal ini menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya. 4 Apalagi dengan hadirnya peraturan perundangundangan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


tentang Perbankan Syariah yang memberikan angin segar bagi perkembangan industri perbankan Syariah di Indonesia.5 Artinya munculnya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi pertumbuhan industri perbankan Syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perbankan Syariah adalah prinsip yang menghindari riba, gharar, maisir dan segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dalam kegiatan perekonomian Syariah terutama dalam sistem lembaga keuangan Syariah. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 dijelaskan bahwa kewenangan peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. hibah. E. wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa masalah sengketa ekonomi Syariah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Faktor-faktor yang Dilakukan terhadap Pembiayaan Bermasalah Dalam hal ada pembiayaan bermasalah pada perbankan Syariah, maka ada beberapa faktor-yang menyebabkan terjadi kemacetan dalam pembiayaan tersebut. Analisa sebab kemacetan. Analisa sebabsebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:6 a. Aspek internal 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapih 3) Laporan keuangan tidak lengkap 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan 5) Perencanaan yang kurang matang 6) Dana yang diberikan tidak cukup menjalankan usaha Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


b.

tersebut. Aspek Eksternal 1) Aspek Pasar kurang mendukung 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang 3) Kebijakan pemerintah 4) Pengaruh lain di luar usaha 5) Kenakalan peminjam

Menggali Potensi Peminjam Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. a. Melihat apakah ada kecakapan lain. b. Melihat apakah memiliki usaha lain. c. Melihat apakah ada penghasilan lain dari nasabah. d. Melakukan perbaikan akad (remedial) e. Memberikan pinjaman ualang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan al-Qardhul Hasan; Murabahah atau Mudharabah. f. Penundaan pembayaran. g. Rescheduling (Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru). h. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil (reconditioning).7 Bila terjadi kemacetan pada nasabah perseorangan ataupun dalam bentuk badan usaha, maka Setiap debitur yang mempunyai dugaan bahwa ia tidak akan dapat membayar lunas utang-utang yang dapat ditagih, diperbolehkan untuk memohon penangguhan pembayaran . PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang

Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


debitur, yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu, maka besar harapan ia dapat melunasi utangutangnya. Karena dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur, diharapkan ia melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian dapat membayar lunas utang-utangnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: 1. Pemberian Moratorium kepada debitur, artinya debitur tidak perlu membayar baik bunga maupun utang pokoknya selama jangka waktu tertentu; 2. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (rescheduling) 3. Melakukan persyaratan kembali perjanjian kredit (reconditioning) 4. Melakukan restrukturisasi kredit (restructuring) 5. Melakukan konversi kredit menjadi modal perseroan 6. Memasukan modal baru oleh pemegang saham lama atau pemegang saham baru 7. Menjual aktiva yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur. 8. Melakukan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam pasal (6) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefenisikan “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”8 Jadi alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan ada tiga cara yaitu: 1. Negosiasi, 2. Mediasi, 3. Arbitrase. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Litigasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah membawa sejumlah perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan Agama menjadi lebih luas disbanding sebelumnya. Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan lingkungan Peradilan Agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang ekonomi Syariah.9 Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa masalah sengketa ekonomi Syariah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Perkara Sengketa Ekonomi Islam Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Pada tataran teoritis, agama memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengolah tujuan-tujuan hidupnya. Agama menyediakan cita-cita kebahagian dan, moralitas, etos kerja, manajemen keadilan serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan seluruh unsure alam. Hanya saja, dalam tataran realitasnya, agama seringkali diredusir oleh kepentingan subyektif manusia, dihinakan oleh kebodohan manusia, dipersempit menjadi ritus dan simbol formalistic, dan bankan diubah wajahnya menjadi faktor sejarah yang di anggap mereporkan. Bagi muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan perintah, “Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan….. “ Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


(Qs Al Baqarah 208) Dengan demikian, tidak seperti sekularisme, Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan ekonomi ataupun aspek kehidupan yang lainnnya. Lingkup “ekonomi syari’ah” sangat luas. Pada perbincangan tentang ekonomi syari’ah akan terdapat di dalamnya permasalahan tanggung jawab sosial terhadap peningkatan ekonomi umat melalui berfungsinya lembaga zakat, wakaf dan kegiatan-kegiatan ekonomi syari’ah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat. Sementara itu “bisnis syari’ah” lebih ditujukan kepada kegiatan yang berkaitan dengan perniagaan atau kegiatan niaga yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan prinsip syari’ah. Praktik bisnis syari’ah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi sebahagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari’ah Islam pada awal tahun 1990-an. Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia dimulai dengan pembentukan perbankan syari’ah. Dalam perkembangan selanjutnya, praktik ekonomi syari’ah tidak hanya terbatas kepada praktik pendirian dan operasional perbankan saja, tetapi lebih meluas kepada kegiatan niaga lainnya, seperti pembiayaan dan lembaga keuangan non bank lainnya. Bidang-bidang usaha yang dikembangkan tersebut antara lain adalah Asuransi Syari’ah, Reksa Dana Syari’ah dan Obligasi Syari’ah, dan lain-lain. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi syari’ah terutama di bidang keuangan dan perbankan syariah, akhir-akhir ini, mengajak kita terutama para pakar, praktisi dan hakim Pengadilan Agama untuk mempersiapkan jika terjadi persengkataan baik sesama muslim maupun antara muslim dengan non muslim terkait dengan transaksi di bidang ekonomi dan keuangan syari’ah, seiring dengan amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kewenangannya diperluas selain perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaqdan sadaqah, termasuk juga bidang ekonomi Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


Syari’ah. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen atas Undang-Undang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memperluas kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan,waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq dan sadaqah. Berdasarkan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 pasal 49, huruf i, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syari’ah. Dengan kewenangan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syari’ah. Perkembangan perbankan syariah di propinsi Jambi begitu pesat. Hal ini ditandai dengan bermunculan beberapa bank antara lain: bank muamalat, bank syariah mandiri, BRI syariah dan BNI syariah. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat kepada prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan cukup tinggi. Hal menjadi tantangan kedepan lembaga keuangan syariah untuk lebih berbenah diri melakukan pelayanpelayan terbaik bagi nasabahnya memberikan konstribusi bagi kemakmuran dan peningkatan ekonomi umat. Sengketa dalam operasional perbankan syariah tentunya bisa saja terjadi mengingat segala sesuatu kegiatan operasional perbankan syariah terikat dengan segala peraturan dan akad yang harus di taati dan dipatuhi oleh pihak yang melakukan kegiatan investasi dan transaksi keuangan. Tentunya jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengikat perjanjian dan akad akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Akan tetapi penyelesaikan dari sengeketa tersebut bisa saja diselesaikan dengan jalan kekeluarga (atbitrase) atau melalui pengadilan hukum perdata. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri yang di wakili oleh Bapak Imam Fanzuri menjelaskan bahwa kasus Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


sengketa yang terjadi di bank syariah mandiri berkaitan dengan wanprestasi dimana nasabah tidak mampu mengembalikan tagihan bank syariah mandiri seperti kasus pada tahun 2008 beberapa KUD tidak bisa mengembalikan tagihan akibat turunnya harga sawit dan karet. Sengketa tersebut di selesaikan dengan jalan mediasi . Sedangkan jalur litigasi (peradilan) baru tahap pengajuan somasi lewat pengadilan dan pengadilan mengeluarkan somasi dengan memanggil pihak-pihak terkait. Jalur ini baru tahap proses belum putusan pengadilan.10 Jadi secara umum sengketa di bank syariah mandiri cabang Jambi hanya sebatas wanprestasi saja dan penyelesaian dilakukan dengan jalan mediasi.

Perkara Sengketa Ekonomi Islam Pada Asuransi Takaful Cabang Jambi Berdasarkan wawancara dengan pihak Asuransi Takaful Cabang Jambi, yang di wakili oleh Ibu Laila SH., menjelaskan bahwa kasus sengketa yang terjadi di Asuransi Takaful berkaitan dengan klaim asuransi dimana nasabah tidak menjalankan isi akad yang dibuat dalam polis, seperti yang terjadi pada anggota DPR Tanjung Jabung Timur, yang menyalahi dalam mengcover premi yang telah dibayarkan, seperti dalam asuransi kesehatan rawat inap mereka meminta pelayanan super VIP tetapi premi, yang dibayar lebih kecil dari apa yang seharusnya mereka diterima. Kenyataan dilapangan bahwa nasabah mengklaim asuransi takaful tidak memberikan fasilitas yang seharusnya mereka terima. Dalam hal ini terkadang pihak nasabah yang tidak memahami akad yang ada menyampaikan rasa tidak senang terhadap manfaat yang diberikan oleh asuransi Takaful. Dan mereka mempertanyakan bahkan ada yang sampai membawa kasus ini lewat pengadilan Negeri. 11 Diantara kasus-kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara negosiasi pada asuransi Takaful. Dan tidak ada yang melewati sampai pada jalur arbitrase.



Penutup Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi Islam pada lembaga keuangan syariah di propinsi Jambi dapat di tarik kesimpulannya sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ada aspek internal seperti peminjaman kurang cakap, atau manajemen tidak baik dan perencanaan yang kurang matang. Sedangkan aspek eksternal aspek pasar kurang mendukung dan termasuk adanya kebijakan pemerintah. faktor-faktor ini dapat diatas, umpamanya dengan penangguhan pembayaran, Rescheduling (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru, atau dengan cara reconditioning (Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil). 2. Sengketa Ekonomi Islam di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi pada umum terjadi pada kasus wanprestasi dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Dan secara umum diselesaikan melalui mediasi. Sedang pada Asuransi Takaful klaim Asuransi menjadi kasus yang paling banyak terjadi dengan penyelesaiannya menggunakan jalur mediasi. 3. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi dan Asuransi Takaful cabang Jambi dilakukan dengan jalur non litigasi terlebih dahulu, jika jalur non litigasi tidak berhasil maka penyelesaian sengketa tersebut baru dilakukan dengan jalur litigasi (peradilan). Catatan: 1 . Ahmad Kamil & M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. Vi. 2 . Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan ), (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 48. 3 . Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Impelemntasi dan Aspek Hukum, (Bandung : Citra Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH 327 Aditya Bakti, 2009), hlm. 11. 4 . Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 12. 5 . Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 27. 6 . Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002 ), hlm. 168-169. 7 . Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2 ), hlm. 168-169. 8. Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), (Jakarta : Visimedia, 2011), hlm. 10. 9 . Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional, www. Badilaq net., tanggal akses, 31 Oktober 2007. 1 0 . Hasil wawancara mengenai perkara sengketa ekonomi Islam pada Bank Syariah Cabang Jambi 25 Oktober 2011 1 1 . Wawancara dengan Laila SH., tanggal 4 November 2011. Adapun kasus yang pernah dibawa ke Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Pihak asuransi Takaful.



DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainuddin., Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Anonim, Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009. Anshori, Abdul Ghofur., Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007. Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Jakarta: Bank Indonesia, 2007. Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Agung, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. CST. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Dewi, Gemala , Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004. Hasan, Zubairi., Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Hikmah, Mutiara., Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-perkara Kepailitan. Bandung: Refika Aditama, 2007. Ismanto, Kuat, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Yogyakarta:, Pustaka Pelajar, 2009. Kamil, Ahmad & M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2007). Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Maftukhatussolikhah dan M. Rusydi, Riba dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Politea Press, 2008. Manan, Abdul. Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007. Manan, Bagir Manan., “Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang Kepailitan,” Makalah disampaikan pada Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


Seminar Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Kepailitan Menghadapi Era Globalisasi, Universitas Padjadjaran 17 Oktober 1998. Margono, Suyud., ADR (Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004 Moleong, Lexy J. , Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Muhammad, Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2 Mukhtar, Latif., Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007 NJ. Coulson, a History of Islamic Law, Edinburg: University Press, 1991. Perwaatmaja, Karnaen, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta:Prenada Media, 2005. Rosyadi, Rahmat., Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002. Sembiring, Jimmy Joses., Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta: Visimedia, 2011. Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta, 2004. Sudarsono, Heri , Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional, www. Badilaq net, tanggal akses, 31-10-2007. Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Sula, M. Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Penerbit Gema Insan, 2004. Syahdeni, Sutan Remy.i, “Perlindungan Debitur dan Kreditur dan Dampak Undang-Undang.Kepailitan Terhadap Perbankan, Teaching Materials Hukum Perbankan,. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003. Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012


Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003. Usman, Rachmadi., Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.


Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi

Recommend Documents