PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DALAM PENDIDIKAN TINGGI
MEMBIAYAI PENGELUARAN Pemerintah untuk Kemakmuran Rakyat
KONTRAPRESTASI TIDAK LANGSUNG KONTRIBUSI WAJIB Kepada Negara
DAPAT DIPAKSAKAN berdasarkan UU
Pajak adalah . . .
PAJAK = FISCAL POLICY
FUNGSI sumber Penerimaan BUDGETAIR Negara untuk membiayai pengeluaran negara
PAJAK
Mengatur sesuatu keadaan di FUNGSI masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah, con: distribusi pendapatan dan kekayaan; perlindungan produk dalam negeri
REGULERAND
SUMBER PEMBIAYAAN NEGARA Pinjaman LN dan DN
Utang Luar Negeri
728,15 T
Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi
APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri
Utang Dalam Negeri
5,31 T
Menjual SDA penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka
Pajak Penerimaan negara melalui pajak merupakan satusatunya sumber penerimaan Negara yang minim risiko , serta dapat meningkatkan kemandirian
bangsa
Sumber: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
Surat Berharga Negara
2.815,71 T
62,58 T 162,76 T
Utang LN dan DN Jatuh Tempo Pada Tahun 2017 Surat Berharga Negara Jatuh Tempo Pada Tahun 2017
Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
65-75%
Penerimaan Negara selama 5 tahun terakhir berasal dari penerimaan pajak
Sumber: APBN 2017
Sumber: APBN 2017
MEKANISME PENGELOLAAN APBN
Kas Negara
Pembahasan APBN Pemerintah dan DPR
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN
PAJAK dan Sumber Pendapatan Lainnya
Warga Negara (Pembayar Pajak dan Non Pembayar Pajak)
Penyediaan Fasilitas dan Layanan Publik
Sumber: APBN 2017
Sumber: APBN 2017
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: APBN 2017
BELANJA TRANSFER KE DAERAH
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan 2010-2016
Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
257 JUTA Populasi OP
30,08 JUTA
1,55 JUTA WP yang Bayar 12,7 JUTA WP yang Lapor
WP OP Terdaftar
Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
Kepatuhan WP Badan relatif rendah..
2,68 JUTA WP Terdaftar
699 RIBU Lapor SPT
421 RIBU WP Bayar
“Isilah titik-titik ini”
“Berarti, setiap ………………….. dari pemerintah,
¾ -nya berasal dari uang pajak..”
1.355 T
KEMDIKBUD
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENRISTEKDIKTI
KEMENRISTEK
Munculnya perilaku yang sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak
Memahami peraturan, jenis kewajiban perpajakan, serta manfaat berbagai pajak yang berkaitan dengan kehidupannya kelak disesuaikan dengan perkembangan usia dan psikologis anak
Memahami tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada seorang warga negara (wajib pajak) dan atau badan usaha
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 4 huruf a)
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (pasal 5 ayat [1])
Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
PENGUASAAN PENGETAHUAN
KEMAMPUAN KERJA
SIKAP & TATA NILAI
WEWENANG & TANGGUNG JAWAB
Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
PENGETAHUAN
KETERAMPILAN KHUSUS
SIKAP
KETERAMPILAN UMUM
1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap relijius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri; 10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
Menyusun muatan
materi kesadaran pajak dalam mata kuliah yang wajib* diselenggarakan oleh pendidikan tinggi
*Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Menjadi bagian dari WP Masa Depan yang Patuh
