Peningkatan Kemandirian Daerah dengan Pemanfaatan FOSS (free open source software)
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Disampaikan dalam Workshop dan Sosialisasi E-development & Inovasi Daerah: “Dukungan Teknologi dan Inovasi daerah bagi Percepatan Pembangunan Daerah”.
Negara, 23 September 2010
Pendahuluan: •
UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual, merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas Pembajakan.
•
Surat Edaran Menkominfo tahun 2005 05/SE/M.Kominfo/09/2005 tentang “Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah”.
•
Surat Edaran Kementerian PAN SE/01/M.PAN/03/2009 tentang “Pemanfaatan software Legal dan/atau Open Source Software (OSS) serta batas waktu migrasi ke software legal pada akhir tahun 2011”.
Penyebab Pembajakan Software... •
Harga Proprietary Software sangat mahal dibandingkan daya beli masyarakat pada umumnya, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas melakukan pembajakan
•
Masyarakat sudah mendarah-daging menggunakan satu vendor proprietary software tertentu
•
Murah dan mudahnya masyarakat memperoleh software bajakan
•
Kurangnya sosialisasi dan promosi 3
Implikasi Pembajakan •
Indonesia pernah masuk dalam Priority Watch List (2004), namun karena usaha penegakan UU No.19 tersebut maka sekarang kita berada dalam Watch List. (diajukan International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada United State Trade of Representative (USTR)
•
Negara yang termasuk dalam daftar Priority Watch List akan kehilangan fasilitas generalized system of preference (GSP), yaitu fasilitas khusus untuk negara berkembang berupa pembebasan tarif dalam pelaksanaan ekspor.
4
Fatwa MUI tahun 2005, bahwa menggunakan produk bajakan hukumnya HARAM
Untuk menghindari pembajakan software, pemerintah memberikan solusi untuk menggunakan Open Source Software
Instansi Pemerintah harus menjadi contoh dlm penegakan Hukum
5
Contoh Penggunaan Software secara ilegal •
Membeli software program hasil bajakan
•
Melakukan instalasi software komputer ke dalam hard disk dengan program hasil bajakan.
•
Penggunaan satu lisensi software pada banyak komputer padahal lisensi tersebut hanya diperuntukkan bagi satu komputer
•
Melakukan modifikasi software tanpa izin
•
Melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi
6
Apa yang harus dilakukan ?
Menegakkan UU HKI No19 tahun 2002, putuskan mata rantai penggunaan perangkat lunak ilegal. Kampanye, Sosialisasi penggunaan Software Legal Migrasi ke software legal dan/atau Free Open Source Software (FOSS)
7
Free Open Source Software (FOSS) • Free, Bebas digunakan, dipelajari, dimodifikasi, digandakan, distribusikan dan tidak ada biaya lisensi.
• Open Source Software Program komputer yang menyertakan sumber kode (source code), dan mengijinkan kita untuk melakukan apa saja terhadapnya. www.gnu.org/philosophy/free-sw.htm Meskipun biaya lisensinya gratis, implementasi FOSS tetap membutuhkan biaya, mis. untuk pelatihan, pendampingan, customize dan instalasi (umumnya dalam bentuk jasa).
8
Kategori Perangkat Lunak
Open Source
Free Software / Licenced Free (Open Office, Linux, Gimp dll)
Commercial Base (Redhat, Suse, Star Office dll)
Close Source
Free Software / Licenced Free (WinAmp, PDF reader dll)
Proprietary / Licenced Fee (Windows, AutoCad, MS Office dll)
9
Perbandingan Proprietary
FOSS
Lisensi : bayar
Lisensi : free
Terbatas pengguna (Jumlah, nama) dan Versi. Tidak boleh distribusikan/modifikasi
Biaya
Tergantung jumlah pengguna Tiap kali memperbaharui versi Biaya training Support
Dapat
digunakan secara bebas (jumlah pengguna tidak terbatas). Dapat distribusikan dan dimodifikasi
Biaya
Biaya instalasi Biaya training. Support
10
Alasan Utama menggunakan FOSS
Harga Kepemilikan Lebih Rendah Jaminan Keamanan Sistem (virus, malware, melacious code) Reliabilitas Yang Tinggi (Google, Yahoo, server kelas dunia) Terlepas dari Ketergantungan terhadap Vendor Mudah Dalam Hal Migrasi Dukungan Bertaraf Dunia (IBM, SUN, HP,Oracle dll) Pelatihan dan Sertifikasi SDM Yang Lebih Mudah Mengikuti Standarisasi Global (Open Standard) Kemudahan Dalam Kustomisasi Aplikasi Manajemen Jaringan dan System yang Handal Interoperabilitas (ODF, ISO 23600)
11
Mengapa Pemerintah (daerah) HARUS menggunakan FOSS ? • Hemat biaya pembelian Lisensi. • Menjaga kekayaan lokal (hemat devisa) • Membuka Lapangan Kerja (lokal), mis. training, pendampingan, instalasi dan kastemisasi • Meningkatkan Inovasi & kreativitas dibidang perangkat lunak lokal.
• Menjaga keamanan data dan aplikasi dari virus, malware, trojan, malicious code (backdoor, spy, dll). • Mandiri / tidak bergantung pada vendor.
12
Aplikasi padanan Open Source dan Proprietary Open Source
OpenOffice, AbiWord Gimp, Cribus, dll. Xmms, FreeAmp, dll. Xine, MPlayer, XMovie Dia, tgif, kvio, dll. QCAD, dll. Mozilla Firefox, Epiphany Thunderbird, Evolution
Proprietary
MS-Office, dll.
Adobe Photoshop, dll.
WinAmp, dll.
MediaPlayer, WinDVD.
Visio, dll.
AutoCAD, dll.
Internet Explorer
MS Outlook
13
MIGRASI 1. Keputusan migrasi harus datang dari Kepala Daerah 2. Kepala Daerah secara eksplisit memerintahkan; Kepala SKPD beserta jajarannya untuk migrasi dan menetapkan batas waktu pelaksanaan; 3. Kepala daerah menegaskan bahwa tanggung jawab keberhasilan migrasi di setiap SKPD merupakan tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing; 4. Pelaksanaan migrasi dilakukan oleh suatu tim teknis daerah (perwakilan dari setiap SKPD) yang ditugaskan oleh Kepala Daerah; 5. BPPT bersama mitra akan memberikan TOT bagi tim teknis daerah tentang migrasi (3 hari). Jika diperlukan, diawali pertemuan koordinasi setengah hari; 6. BPPT bersama mitra akan mendukung pelaksanaan migrasi yang akan dilakukan oleh tim teknis daerah;
23-Sep-10
14
MIGRASI 7. Setiap perangkat yang telah selesai ditata dalam migrasi akan berada di bawah tanggung jawab pengelolaan staf tertentu yang jelas (berita acara); 8. Setiap Kepala SKPD melaporkan berita acara penyelesaian migrasi di SKPD masing-masing; 9. Berdasarkan laporan Kepala SKPD, Kepala Daerah mendeklarasikan hasil pencapaian migrasi kepada publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) 10. Strategi : a. Per SKPD hingga tuntas, atau b. Serentak di seluruh SKPD
23-Sep-10
15
MIGRASI : INSTRUMEN LEGAL YANG DIPERLUKAN
1. SK / Peraturan Kepala Daerah tentang penggunaan software legal di lingkungan Pemda; 2. Instruksi Kepala Daerah kepada Kepala SKPD beserta jajarannya untuk melaksanakan migrasi ke penggunaan software dan penetapan batas waktu pelaksanaan; 3. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Teknis/ Operasional TIK (migrasi) Pemda; 4. Surat Edaran pernyataan penggunaan software legal dan/atau selesainya migrasi di lingkungan Pemda;
23-Sep-10
16
TERIMA KASIH Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) 23-Sep-10
17
Informasi mengenai Free Open Source Software (FOSS)
www.foss-id.web.id Kontak : Riki :
[email protected] Tomi :
[email protected] Pancat :
[email protected]
