PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP
Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Konten Isi
Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi ULP
01
Latar Belakang
02
Teori Kematangan Organisasi
03
Variabel dalam Pengukuran & Cara Pengisiannya
04 2
Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) – Kelembagaan ULP
Latar Belakang
3
Arah dan Kebijakan Organisasi ULP
ULP berfungsi melakukan pemilihan penyedia Untuk perluasan fungsi perlu diketahui tingkat kematangan organisasi agar dapat menentukan posisi/level kematangan organisasi ULP yang ada, sehingga dapat disusun roadmap (peta jalan) pengembangan organisasi ULP 4
UKPBJ melakukan fungsi : pembinaan PBJP, pelaksanaan PBJP & pengelolaa SI PBJP
Latar Belakang Bentuk Kelembagaan ULP
Ketidakseragaman bentuk kelembagaan ULP di K/L/Pemda/I
1
Sumber Daya Manusia ULP
Belum profesionalnya SDM organisasi ULP
2
Pengukuran Kematangan Organisasi
Diperlukan pengukuran dan pemetaan tingkat kapasitas dan kematangan organisasi ULP yang dijadikan target pengisian RAN/D PPK
3 5
Teori Kematangan Organisasi ULP
RAD Organisasi Pengadaan ULP
6
ULP
Teori Kematangan Organisasi Definisi
Tujuan Sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan Sebagai suatu ukuran pengembangan sistem
Gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi
Improve
Control
Metode
Understand Measure
Menggunakan Capability Maturity Model (CMM)
Dikutip dari Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective Organization, 1983, Hal 170.
If you can’t measure it, you can’t understand it If you can’t understand it, you can’t control it If you can’t control it, you can’t improve it
7
Pemahaman Teori Capability Maturity Model (CMM) CMM model bertingkat (stages model): • Setiap langkah dilakukan secara berjenjang, yang artinya setiap tingkat/level dapat dicapai (bergerak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya). • Karakteristik proses kematangan organisasi tingkat/level dibawahnya harus sudah dilakukan secara bertahap (tanpa melewati salah satu tingkatan).
5.Optimized 4.Managed 3.Defined 2.Repeatable
1. Initial 8
Tingkat Kematangan Organisasi ULP
9
Variabel dan Sub Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) 4 Variabel dan 16 Sub Variabel Sub Variabel Tata Laksana
Sub Variabel Organisasi
1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 2. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Unit Kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
1. Struktur 2. Tugas & Fungsi 3. Budaya
Variabel
Sub Variabel SDM
Sub Variabel Manajemen
1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP
1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana Prasarana
10
Cara Penentuan Tingkat Kematangan Organisasi Apabila sebuah ULP A melakukan pengukuran tingkat kematangan organisasi, maka level kematangan organisasi secara keseluruhan mengambil level kematangan terendah dari 16 sub variabel yang ada. Sub Variabel Organisasi 1. 2. 3.
Struktur - Level : 3 Tugas & Fungsi - Level : 3 Budaya - Level : 1
Sub Variabel Tata Laksana
Organisasi
Penentuan Tingkat Kematangan ULP A
Tata Laksana SDM Mana
4. Pemilihan Penyedia B/J - Level : 2 5. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia - Level : 3 6. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J kepada Unit Kerja/SKPD - Level : 3 7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J - Level : 1
Sub Variabel SDM 8. 9. 10. 11.
Status Kepegawaian Anggota ULP - Level : 3 Pengembangan Kompetensi - Level : 3 Kinerja Pegawai - Level : 2 Kinerja Organisasi (ULP) - Level : 1
Sub Variabel Manajemen 12. 13. 14. 15. 16.
Manajemen Resiko - Level : 1 Manajemen Informasi - Level : 2 Perencanaan Kegiatan - Level : 2 Pengawasan Kegiatan - Level : 2 Sarana Prasarana - Level : 3
11
Contoh Kasus : ULP A, berada pada level kematangan yang beragam namun beberapa sub variabel masih berada pada level kematangan 1 (initial) sehingga secara keseluruhan level kematangan ULP A adalah pada level 1 (initial)
LEVEL ULP A
1 (initial)
RAD ULP
Variabel Dalam Pengukuran dan Cara Pengisiannya 12
Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 1 Variabel - Organisasi
1 Struktur
2
3
Tugas dan Fungsi
Budaya
13
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Struktur Organisasi Belum ada struktur organisasi ULP/UKPBJ
Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ namun belum sesuai peraturan perundangan
Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai peraturan perundangan
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai peraturan perundangan dan sudah ada evaluasi terhadap struktur organisasi LEVEL 4
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR 1 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ di setiap satker/SKPD atau; SK Panitia 2 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ yang ex-officio/ad-hoc. Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau; 3 Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural 4 • Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau; Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural • Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ* 5 • Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau; Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ**
14
Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai peraturan perundangan dan sudah ada evaluasi terhadap struktur organisasi yang berbasis teknologi informasi
LEVEL 5 (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Tugas dan Fungsi
Belum ada struktur dan uraian tugas dan fungsi*
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan, namun belum berbasis beban kerja dan belum sesuai peraturan**. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja, namun belum seimbang.
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan dan sudah berbasis beban kerja serta sudah sesuai peraturan. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja secara seimbang.
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan dan sudah berbasis beban kerja serta sudah sesuai peraturan. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja secara seimbang. Distribusi pekerjaan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Distribusi pekerjaan dan monitoring evaluasi masih dilakukan secara manual (belum berbasis teknologi informasi).
LEVEL 4
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1
SK Panitia atau Surat Tugas Panitia
2
• Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP namun belum selaras dengan peraturan perundangan • Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP belum seimbang***
3
• Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan • Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
4
• Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan • Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang. • Laporan monitoring dan evaluasi terkait distribusi pekerjaan (per triwulan)
5
• Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan • Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang. • Screen-shoot dan/atau bukti lain terkait laporan monitoring dan evaluasi distribusi pekerjaan (per triwulan)
15
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan dan sudah berbasis beban kerja serta sudah sesuai peraturan. Sudah ada pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja secara seimbang. Pelaksanaan distribusi pekerjaan sudah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Distribusi pekerjaan dan monitoring evaluasi dilakukan berbasis teknologi informasi.
LEVEL 5
Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Budaya
Belum terbentuk nilainilai organisasi
Sudah terbentuk nilai organisasi namun masih belum ada penetapan tentang nilai/ budaya organisasi
Nilai organisasi sudah ditetapkan dan sudah ada program internalisasi, namun belum ada program evaluasi terukur dan tindak lanjut
Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program internalisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi terukur dan tindak lanjut (reward/ punishment) namun belum menggunakan sistem berbasis teknologi informasi
Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program internalisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi terukur dan tindak lanjut (reward/ punishment) yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 1 2 3 4
5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Belum ada dokumen tentang nilai-nilai organisasi Dokumen tentang nilai-nilai organisasi • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi • Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi • Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll • Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi* • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi • Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi**
16
Checklist (V)
Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 2 Variabel - Tata Laksana
1
2
3
4
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia
Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Kerja/SKPD
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure Administrasi Pemerintahan). 17
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Tidak ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia
Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi*
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL
Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi*
Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
LEVEL 3
LEVEL 4
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1 2
Tidak ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pemilihan penyedia yang dijadikan acuan.
3 4
SOP tentang pemilihan penyedia • SOP tentang pemilihan penyedia • Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia** • SOP tentang pemilihan penyedia • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia
5
18
Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi
LEVEL 5 (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi*
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL
Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi*
Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
LEVEL 3
LEVEL 4
Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1 2
Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
3 4
SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa • Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa** • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
5
19
(V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit/Satuan Kerja
Tidak ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi*
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi*
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
LEVEL 3
LEVEL 4
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1 2 3
Tidak ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
4
• SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa • Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa ** • SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
5
20
(V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
LEVEL 1 LEVEL
Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun namun belum mengikuti notasi resmi*
LEVEL 2
Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi*
Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
LEVEL 3
LEVEL 4
Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1
Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
2 3
Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
4
• SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa • Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa** • SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
5
21
(V)
Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 3 Variabel – Sumber Daya Manusia
1
2
3
4
Status Kepegawaian Anggota ULP
Pengembangan Kompetensi
Kinerja Pegawai
Kinerja Organisasi ULP
22
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Status Kepegawaian Anggota ULP
Panitia Pengadaan
Anggota Pokja ULP/UKPBJ masih menjadi pegawai satker/SKPD (belum penuh waktu)
Sebagian atau seluruh anggota Pokja ULP/UKPBJ sudah menjadi pegawai tetap ULP
Sebagian atau seluruh anggota Pokja ULP sudah menjadi pegawai tetap ULP/UKPBJ dan sudah ada monitoring evaluasi terhadap kebutuhan Jafung PPBJ*
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1
SK Panitia Pengadaan
2
SK atau Surat Tugas menjadi anggota Pokja ULP/UKPBJ
3
Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
4
• Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ • Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ
5
• Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ • Screen-shoot dan/atau bukti lain Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ
23
Sebagian atau seluruh anggota Pokja ULP/UKPBJ sudah menjadi pegawai tetap ULP/UKPBJ dan sudah ada monitoring evaluasi terhadap kebutuhan Jafung PPBJ berbasis teknologi informasi
LEVEL 5 Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pengembangan Kompetensi
Belum ada pengembangan kompetensi pegawai
Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai namun tidak ada pola perencanaannya
Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai dan pola perencanaannya namun belum ada monitoring evaluasi pengembangan kompetensi pegawai
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai, pola perencanaan dan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi pegawai
Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai, pola perencanaan dan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis teknologi informasi
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1 2 3
Belum ada pengembangan kompetensi pegawai Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ • Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ • Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan • Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan kompetensi pegawai • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ • Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan pengembangan dan Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan kompetensi pegawai
4
5
24
Checklist (V)
Contoh Pengembangan Kompetensi ULP KPK Jenis Diklat Pengembangan
ToT PBJ Tingkat Dasar
Teknik Pembuatan Laporan
Pelatihan Legal Drafting
Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran
Procurement Management Seminar
Pelatihan Audit Pengadaan
Pelatihan Negotiation Skill
Pelatihan Keuangan Negara
E-Learning for E-Procurement
Pelatihan Teknik Presentasi
Pelatihan Manajemen Perkantoran
Penerapan Strategic Procurement/ Pengadaan Khusus Tanpa Tender Dalam Sistem Pengadaan Nasional
Pelatihan Manajemen Proyek
Pelatihan Pembuatan HPS
Pelatihan Perpajakan
Indonesia Procurement Management
Sosialisasi yang diadakan LKPP
Sumber: Bahan Paparan ULP KPK
25
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Kinerja Pegawai
Belum ada target kinerja pegawai
Sudah ada target kinerja pegawai namun belum terstandar*
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL
Sudah ada target kinerja pegawai dan sudah terstandar*
Sudah ada target kinerja pegawai yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja
Sudah ada target kinerja pegawai yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR
1 2
Belum ada dokumen penetapan kinerja pegawai Dokumen penetapan kinerja pegawai
3
Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
4
• Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar • Laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai
5
• Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar • Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai
26
Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Kinerja Organisasi/ULP
Belum ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ/UKPBJ
Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ namun belum terstandar*
Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ dan sudah terstandar*
Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja
Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 1 2 3 4 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Belum ada dokumen penetapan kinerja ULP/UKPBJ
Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar • Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar • Laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ • Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar • Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ
27
(V)
Contoh Target Kinerja Organisasi ULP KPK No I
Triwulan I
KKO
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Total/Rata-Rata
Kuantitas
Satuan
Kuantitas
Satuan
Kuantitas
Satuan
Kuantitas
Satuan
Kuantitas
Satuan
-
-
-
-
-
-
3.50
indeks
3,5
Indeks
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
0
Temuan
0
Temuan
0
Temuan
0
Temuan
0
Temuan
1. % Terlaksananya Pemaketan & Pengumuman RUPBJ
100
%
-
-
-
-
100
%
100
%
2. % Ketepatan waktu Permrosesan Permintaan Pengadaan
90
%
90
%
90
%
90
%
90
%
3. % Terlaksananya dan terkoordinasinya proses pengadaan B/J (e-lelang/e-seleksi) di Bagian Pengadaan Sesuai Jadwal Pengadaan
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
4. % Terlaksananya Standarisasi Dokumen-Dokumen Pengadaan
-
-
80
%
-
-
-
-
80
%
5. % Terlaksananya Pembuatan Database Vendor & Lumbung HPS
-
-
-
-
80
%
-
-
80
%
6. Terlaksananya hasil pengadaan B/J dibawah nilai HPS (Menghasilkan penghematan minimal 9% terhadap HPS/Perkiraan Nilai Paket)
9
%
9
%
9
%
9
%
9
%
7. Tersampaikannya Laporan Pengadaan Tepat Waktu
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
8. Terlaksananya Pengadaan B/J melalui e-procurement
-
-
-
-
-
-
100
%
100
%
1. # Jumlah Pegawai yang melakukan pelanggaran berat
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
2. % Penyempurnaan SOP sesuai format Perkom SOP
-
-
-
-
-
-
100
%
100
%
3. # Hari Pelatihan
-
-
5
Hari
-
-
5
Hari
10
Hari
4. Jumlah Pelaksanaan Sharing Session
-
-
1
Kali
-
-
1
Kali
2
Kali
5. % Pelaksanaan mitigasi risiko dalam lingkup Pengadaan di ULP
-
-
-
-
-
-
100
%
100
%
-
-
-
-
-
-
80
%
100
%
PERSPEKTIF STAKEHOLDER A. Kepuasan Layanan Internal (Mewujudkan Layanan APIK) 1. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan B/J B. Kepuasan Penyedia Barang dan Jasa 2. Tidak adanya sanggahan dan Penyedia B/J terkait Proses Pengadaan C. Tingkat Akuntabilitas dalam Pengadaan B/J 3. Tidak ada temuan yang material (adanya kerugian negara) terhadap Pengadaan B/J
II
PERSPEKTIF INTERNAL/PROSES A. Melaksanakan Pengadaan B/J yang Transaparan, Efektif dan Efiisien
III
PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH A. Program Capacity Building
IV
PERSPEKTIF FINANCIAL 1. % Penyerapan Anggaran
Sumber: Bahan Paparan ULP KPK
28
Variabel dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 4 Variabel - Manajemen
1
2
3
4
5
Manajemen Resiko
Manajemen Informasi
Perencanaan Kegiatan
Pengawasan Kegiatan
Sarana Prasarana
29
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Manajemen Risiko
Belum ada manajemen risiko dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
Sudah ada identifikasi risiko
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 1 2 3 4 5
30
Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko
Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko serta monitoring evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko
Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko serta monitoring evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah berbasis teknologi informasi
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Belum ada dokumen analisis resiko Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa • Rencana mitigasi risiko • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa • Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Laporan monitoring evaluasi mitigasi risiko • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa • Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi mitigasi risiko
Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Manajemen Informasi
Informasi masih dikelola oleh masingmasing unit atau personil ULP
LEVEL 1
LEVEL 1 2 3
4 5
31
Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi
Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi dan SOP manajemen informasi
Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi, SOP manajemen informasi dan sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap manajemen informasi.
Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi, SOP manajemen informasi dan sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap manajemen informasi berbasis teknologi informasi
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi SOP manajemen informasi • Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi • SOP manajemen informasi dan Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi • Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi • SOP manajemen informasi dan screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi
Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Perencanaan Kegiatan
Belum ada perencanaan kegiatan ULP
Sudah ada perencanaan kegiatan ULP namun belum terstandar*
Sudah ada perencanaan kegiatan ULP dan sudah terstandar*
Sudah ada perencanaan kegiatan ULP yang terstandar* dan sudah selaras dengan kebutuhan
Sudah ada perencanaan kegiatan ULP yang terstandar* berbasis teknologi informasi dan sudah selaras dengan kebutuhan
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 1 2 3 4 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Tidak ada dokumen perencanaan kegiatan. Dokumen perencanaan kegiatan. Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar • Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar • Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran • Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran
32
Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pengawasan Kegiatan
Belum ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ
Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang dilakukan secara insidental
Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang sesuai dengan prosedur
Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP /UKPBJ yang sesuai dengan prosedur dan sudah ada tindak lanjut
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 1 2 3 4 5
33
Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang sesuai dengan prosedur dan sudah ada tindak lanjut berbasis teknologi informasi
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Tidak ada kegiatan atau tugas pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. • Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ • Prosedur pengawasan • Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. • Prosedur pengawasan dan Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala ULP/UKPBJ • Dokumen hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ. • Prosedur pengawasan dan Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala ULP/UKPBJ
Checklist (V)
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Sarana Prasarana
Belum memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk menunjang kegiatan ULP/UKPBJ
Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ, namun belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana*
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 1 2 3 4 5
Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ sudah sesuai dengan standar sarana dan prasarana*
Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ sudah sesuai dengan standar sarana dan prasarana* dan sudah ada evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru
Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ yang terstandar, sudah ada evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru dan pengelolaannya berbasis teknologi informasi
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
BUKTI DUKUNG INDIKATOR Laporan sarana dan prasarana Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) • Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) • Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru • Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN) • Screen-shoot dan/atau bukti lain pengelolaan sarana dan prasarana • Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru
34
Checklist (V)
Standar Spesialisasi Ruangan ULP Standar peralatan (prasarana) kerja ULP: • Meja kursi pegawai, • Meja kursi rapat, • LCD Projector, • Perangkat komputer, • Printer, Scanner, Mesin Fotocopy • ATK, • Jaringan internet, • Alat komunikasi, • Lemari arsip.
Ruang Kerja ULP terdiri dari: • Ruang penerima tamu (front office), • Ruang pertemuan dengan penyedia, • Ruang rapat internal, • Ruang pejabat ULP, • Ruang arsip, • Ruang kerja pegawai, • Ruang evaluasi kualifikasi/penawaran. 35
Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) – Kelembagaan ULP
RAD ULP 36
Pengertian & Dasar Hukum Apa itu RAN/D PPK – Kelembagaan ULP?
Dasar Hukum
Aksi generik pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh LKPP dan didukung oleh K/L/I dan Pemerintah Daerah dalam hal Kelembagaan ULP
37
1
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017
2
Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Aksi Generik PPK Untuk K/L/I dan Pemerintah Provinsi dalam RAN/D Kelembagaan AKSI Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
PENANGGUNG JAWAB
K/L/I dan Pemerintah Provinsi
INSTANSI TERKAIT Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)
Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement
Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)
B03: Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP, sesuai roadmap yang disusun di tahun 2016
B03: Laporan Daftar Program Prioritas terpilih (Form B03)
B06 : Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03
B06 : Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Form B06)
B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03
B09: Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Form B09)
B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 & Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 – 2017
B12 : Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel Program Prioritas yang meningkat (Form B12.1) Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017 (Form B12.2)
38
BUKTI DUKUNG
Aksi Generik PPK Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD Kelembagaan AKSI Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
PENANGGUNG JAWAB
Pemerintah Kab/Kota
INSTANSI TERKAIT Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement
Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)
39
UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09 B12)
BUKTI DUKUNG
B03: Terlaksananya self assessement tingkat kematangan organisasi ULP & tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP
B03: Hasil self assessement tingkat kematangan organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP (Form B03.1 & B03.2)
B06 : Terpilihnya program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP, sesuai roadmap yang disusun pada B03
B06 : Laporan Daftar Program Prioritas terpilih (Form B06)
B09: Capaian program prioritas yang terpilih di B06
B09: Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat (Form B09)
B12: • Capaian program prioritas yang terpilih di B06 dan • Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahun 2017
B12 : Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat (Form B12.1) Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisas Tahun 2017 (Form B12.2)
Form Pengisian RAN/D Kelembagaan
Beberapa Form yang harus diisi sebagai Ukuran Keberhasilan & Bukti Dukung Oleh K/L/Pemda/I
40
Form B03 - Daftar Agenda Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lampiran 1 Form: B03 NO
1
AGENDA PRIORITAS Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll)
Contoh Pengisian Form B03 OUTPUT (HASIL CAPAIAN) Slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP
PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
VARIABEL
SUB VARIABEL
Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dari unit kerja yang membidangi organisasi
Organisasi
Budaya
2 3 4 5
41
Target Penyelesaian
B06 √
B09
B12
Form B06/B09/B12.1 – Laporan Capaian Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lampiran 2 Form: B06/B09/B12.1 NO
1
AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12 (Sesuai dokumen B03)
Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll)
Contoh Pengisian Form B06/B09/B12.1 TARGET
Tersusunnya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP
HASIL CAPAIAN
BUKTI DUKUNG
Photo/copy Tersusunnya slogan-slogan Standing Banner, yang menggambarkan nilai Surat Edaran atau organisasi yang harus pamflet tentang diamalkan oleh pegawai ULP nilai-nilai organisasi (ULP)
2 3 4 5
42
PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN
Kolom keterangan ini berfungsi untuk Kepala ULP mejelaskan apabila hasil dengan dukungan/fasilitasi capaian belum/tidak dari unit kerja yang sesuai dengan target Agenda Prioritas atau membidangi keterangan-keterangan organisasi lain yang terkait
Form B12 – Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi Lampiran 2 Form: B12.2
Contoh Pengisian Form B12.2
43
Form B03.1- Self Assessement Tingkat Kematangan Organisasi ULP Pemda Kabupaten & Kota Lampiran 1.1 Form: B03.1 NO
VARIABEL
Contoh Pengisian Form B03.1 SUB VARIABEL
1. Struktur 1
2
ORGANISASI
TATA LAKSANA
KEADAAN ORGANISASI ULP BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA) (PENCAPAIAN) URAIAN BASIS LEVEL URAIAN LEVEL KEMATANGAN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 KEMATANGAN YANG DITUJU X
Perka LKPP No. 167 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP telah membentuk ULP menjadi Sub Bagian Layanan Pengadaan (Unit Kerja Eselon IV)
2. Tugas dan Fungsi 3. Budaya 1. Pemilihan Penyedia 2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1. Status Kepegawaian Anggota ULP
3
4
SDM
MANAJEMEN
2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana dan Prasarana
44
X
ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi organisasi profesional (operating core adalah pejabat fungsional PPBJ).
AGENDA PRIORITAS
Form B03.2 - Ringkasan Roadmap Peningkatan Kapasitas/ Kematangan Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota Lampiran 1.2 Form: B03.2
Contoh Pengisian Form B03.2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP
NO
VARIABEL
SUB VARIABEL
1. Struktur 1
ORGANISASI
2
TATA LAKSANA
3
SDM
4
MANAJEMEN
KEGIATAN ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi organisasi profesional (operating core adalah pejabat fungsional PPBJ).
KRITERIA WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA KEBERHASILAN 2015 2016 2017 2018 2019 (Indikator dan Bukti I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Dukung) Terbentuknya unit kerja struktural dan ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi organisasi profesional (operating core adalah pejabat fungsional PPBJ).
4
4
2. Tugas dan Fungsi 3. Budaya 1. Pemilihan Penyedia 2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana dan Prasarana
45
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PENANGGUNG PIHAK RENCANA JAWAB / TERKAIT ANGGARAN PELAKSANA
Sekretaris ULP dan Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Kepegawaian
Kemenpan RB Rp....
Form B06 – Daftar Agenda Prioritas ULP Pemerintah Kabupaten & Kota Lampiran 2 Form: B06
Contoh Pengisian Form B06
46
Form B09/B12.1 – Capaian Agenda Prioritas Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota Lampiran 2 Form: B09/B12.1
Contoh Pengisian Form B09/B12.1
47
Form B12.2 - Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan Pemerintah Kabupaten& Kota Lampiran 2 Form: B12.2
Contoh Pengisian Form B12.2
48
PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSEMENT) & PENYUSUNAN PETA JALAN (ROAD MAP) TINGKAT KEMATANGAN ULP MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN PENGADAAN
49
SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN PENGADAAN https://siulp.lkpp.go.id
50
Tampilan Pengisian Self Assesment & Road Map
51
Hasil Pengisian Self Assesment
52
Hasil Pengisian Road Map
53
54
