PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEBAGAI IMPLEMENTASI KETAATAN BERKONSTITUSI DI MIN 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEBAGAI IMPLEMENTASI KETAATAN BERKONSTITUSI DI MIN 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MAKALAH Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Lomba Anugerah Konstitusi Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi RI

Oleh :

JAMALUDDIN LAMATO

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 30 JUNI 2016 Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah melalui proses penyusunan oleh Penulis, maka dengan ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Selatan mengesahkan dan menyetujui makalah ini untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti Lomba Anugerah Konstitusi Tahun 2016.

Disahkan di

: Tolondadu

Pada Tanggal : 25 Ramadhan 1437 H 30 Juni 2016 M

Disahkan oleh :

Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah ini saya susun sebagai syarat untuk mengikuti Lomba Anugerah Konstitusi Tahun 2016, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan makalah yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiyah. Selanjutnya saya menyatakan persetujuan publikasi karya tulis untuk kepentingan pendidikan. Saya menyetujui memberikan kepada Mahkamah Konstitusi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (non-Exclusive Royalty-Free Right) dengan tetap mencantumkan nama finalis sebagai penulis / pencipta dan sebagai hak cipta.

Tolondadu, 30 Juni 2016 Yang menyatakan,

Jamaluddin Lamato, S.PdI, M.Pd


KATA PENGANTAR

Makalah ini berjudul “Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Implementasi Ketaatan Berkonstitusi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Selatan”, sebagai karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti lomba Anugerah Konstitusi Tahun 2016 kategori guru kelas madrasah ibtidaiyah. Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bagian 1 memuat pendahuluan, bagian 2 memuat acuan teoretik, bagian 3 memuat hasil kajian tentang impelementasi kesadaran berkonstitusi, dan bagian 4 memuat kesimpulan dan saran. Penulis

berharap

semoga

makalah

ini

dapat

memberi

pengembangan wawasan yang lebih luas bagi penulis. Terima kasih.

Tolondadu, 30 Juni 2016 Penulis,

Jamaluddin Lamato, S.PdI, M.Pd


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL . ................................................................................ HALAMAN PENGESAHAN KEPALA MADRASAH . ............................. PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI . ...................................... KATA PENGANTAR. .............................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ........................................................... DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. 1.

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.

Latar Belakang Masalah........................................................ Ruang Lingkup....................................................................... Tujuan Penulisan Makalah. ................................................... Manfaat Penulisan.................................................................

5 5 6 7 10 11 13

IMPLEMENTASI PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI DALAM PENGGUNAAN DANA BOS DI MIN 1 BOLSEL 3.1. Kesadaran berkonstitusi dalam dalam menyusun anggaran dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. .............. 3.2. Kesadaran berkonstitusi dalam dalam memanfaatkan ........ Dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan .............. 3.3. Kesadaran berkonstitusi dalam dalam mempertanggung .... Jawabkan dana BOS di 1 Bolaang Mongondow Selatan .....

4.

1 3 3 3

KAJIAN TEORITIS 2.1. Konsep dan Teori. ................................................................. 2.1.1. Pengertian Manajemen BOS...................................... 2.1.2. Latar Belakang BOS................................................... 2.1.3. Perencanaan BOS...................................................... 2.1.4. Pelaksanaan BOS ...................................................... 2.1.5. Monitoring dan evaluasi BOS..................................... 2.2. Pengalaman empiris yang mendukung focus kajian ............

3.

i ii iii iv v vi vii

14 17 19

KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan . .......................................................................... 4.2. Saran ....................................................................................

21 22

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................... BIODATA PESERTA ..............................................................................

23 24 26


DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 1 Alur pengusulan anggaran MIN 1 Bolsel ......................

16

Tabel 1

18

Tahapan pelaksanaan kegiatan di MIN 1 Bolsel..........


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Piagam Terbaik 1 Anugerah Pendidikan Islam Kategori Pembuat Laporan Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Utara................................................ 23 Lampiran 2 Piagam Peringkat II Mitra Kerja KPPN Kotamobagu Kategori Satker dengan akurasi data laporan keuangan Se-Bolmong Raya (meliputi Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolmong Utara, Kab. Bolmong Timur, Kab. Bolmong Selatan dan Kota Kotamobagu ..................... 24


1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Cita-cita bernegara berlaku bagi segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan kemajuan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu sila dari Pancasila adalah “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Hal ini menunjukkan bahwa

salah

satu

penyangga

bangsa

Indonesia

adalah

prinsip

kemanusiaan yang adil, yang dengan sendirinya menentang diskriminasi baik bersadarkan ras, agama, maupun keyakinan politik. Prinsip-prinsip dasar tersebut juga dapat dilihat dari perumusan ketentuan UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Seluruh ketentuan masalah hak asasi manusia dalam UUD 1945 menyebutkan

“setiap

orang”

atau

“setiap

“warga

Negara”

yang

menunjukan tidak ada perbedaan berdasarkan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Demikian pula ketentuan mengenai pendidikan. Pasal 31 ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

satu

sistim

pendidikan

nasional, meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, UUD

1945

telah

mengamanahkan

kebijakan

berpihak

bagi

penyelenggaran pendidikan dari sisi anggaran, sebagaimana Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari APBN dan/atau APBD. Sebagai konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah.


Ini membuktikan adanya komitmen pemerintah atas pendidikan dengan biaya terjangkau dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 Tahun, sementara itu BOS sendiri untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun. Agar program BOS dapat berjalan dengan baik sesuai amanah konstitusi dan harapan masyarakat serta manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, maka perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan program tersebut sekaligus sebagai salah satu bentuk nyata kesadaran berkonstitusi stakeholders madrasah. Melalui kajian ini diharapkan akan diketahui sejauh mana kesadaran berkonstitusi para pihak dalam melaksanakan program BOS. Apakah program berjalan sesuai perencanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak atau belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, kesemuanya akan bermuara pada dua hal pokok yaitu apa dan bagaimana dampak program BOS terhadap pelayanan pendidikan di madrasah. Berdasarkan pemikiran tersebut

maka

penulis

tertarik

untuk

melakukan

kajian

tentang

pengelolaan dana BOS di madrasah. Adapun madrasah yang menjadi latar kajian ini adalah MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. Adapun alasan dipilihnya MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan ditetapkannya sebagai latar kajian ini, yakni:

(1) MIN 1 Bolaang

Mongondow Selatan merupakan madrasah sederajat SD yang memiliki jumlah siswa yang relatif banyak disekitar pusat pemerintahan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini tentunya menarik dikaji baik tentang pengelolaan dananya serta akuntabilitas penggunaanya, (2) Pada tahun 2012, MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan berhasil meraih peringkat 2 lomba madrasah ibtidaiyah tingkat provinsi Sulawesi Utara, sekaligus juga Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

berhasil menaikkan predikat akreditasi menjadi ”A” dari sebelumnya terakreditasi ”C”. (3) Penulis menganggap bahwa selama dana subsidi masih diprogramkan pemerintah maka kajian seperti ini menjadi urgen untuk dilakukan guna perbaikan lebih lanjut. 1.2. Ruang Lingkup Adapun yang menjadi fokus kajian adalah Pembinaan kesadaran berkonstitusi dalam Penggunaan Dana BOS pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan yang dielaborasi ke dalam beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui kajian sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi ketaatan berkonstitusi dalam menyusun anggaran dana BOS pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan? 2. Bagaimana implementasi ketaatan berkonstitusi dalam mengelola dan memanfaatkan dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan? 3. Bagaimana

implementasi

ketaatan

berkonstitusi

dalam

mempertanggung jawabkan dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan? 1.3. Tujuan Penulisan Makalah Tujuan penulisan makalah adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang: 1. Ketaatan berkonstitusi dalam menyusun anggaran dana BOS pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. 2. Ketaatan berkonstitusi dalam mengelola dan memanfaatkan dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. 3. Ketaatan berkonstitusi dalam mempertanggung jawabkan dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. 1.4. Manfaat Penulisan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan deskripsi nyata tentang ketaatan berkonstitusi dalam mengelola dana BOS pada MIN 1 Bolaang


Mongondow Selatan. Di samping itu diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretik maupun praktis. 1. Manfaat Teoretik Secara teoretis penulisan makalah ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu manajemen manajemen pembiayaan pendidikan dan ilmu sosial pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. 2. Manfaat Praktis a.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan madrasah/sekolah

atau

para

pengambil

kebijakan

yang

berhubungan langsung dengan madrasah/sekolah. b.

Penulisan makalah ini bisa dijadikan masukan atau informasi tentang bagaimana ketaatan berkonstitusi para pengelola anggaran yang profesional sehingga bisa berdampak pada peningkatan kwalitas pendidikan madrasah/sekolah.


2. KAJIAN TEORITIS 2.1. Konsep dan Teori 2.1.1. Pengertian Manajemen BOS James A.F. Stonner dan Charles Wankel dalam Siswanto (2008:1) menjelaskan bahwa “management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achive stated organizational goals” (manajemen kepemimpinan,

adalah

proses

dan

pengendalian

perencanaan, upaya

anggota

pengorganisasian, organisasi

dan

penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi terwujudnya tujuan organisasi). Selanjutnya dalam buku panduan BOS terbitan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendis Departemen Agama (2009:10) menyebutkan bahwa “BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.” Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen BOS adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi sekolah dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam hal penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Kesimpulan tersebut mengindikasikan bahwa madrasah sebagai satuan pendidikan harus melakukan langkah-langkah guna suksesnya program BOS yang diprogramkan pemerintah melalui: (1) proses perencanaan yang matang, (2) pelaksanaan apa yang telah direncanakan secara konsekuen tanpa adanya penyimpangan dan, (3) mengendalikan program yang ada melalui monitoring dan evaluasi guna mengarahkannya pada tercapainya tujuan pemerintah.


Program BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik yang lain. Dengan adanya bantuan ini diharapkan peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. 2.1.2. Latar Belakang BOS Pembangunan pendidikan dipandang penting karena ia memberi kontribusi signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa di berbagai bidang kehidupan. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting karena telah diamanatkan oleh

Undang-Undang

bertanggung

jawab

Dasar dalam

1945,

yang

mencerdaskan

mewajibkan kehidupan

Pemerintah bangsa

dan

menciptakan kesejahteraan umum. Bahkan pendidikan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memasuki era global, yang ditandai oleh persaingan antarbangsa yang sangat ketat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga Negara yang berusian 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa “wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Konsekuensi pemerintah

dan

dari

amanat

pemerintah

Undang-Undang

daerah

wajib

tersebut

memberikan

adalah

pelayanan

pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan

lain yang sederajat. Pendidikan

merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang. Namun sampai saat ini masih banyak penduduk Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang didikuti kebijakan kenaikan harga BBM sepuluh tahun yang lalu berdampak besar pada sektor pendidikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka peserta didik putus sekolah karena menurunnya kemampuan untuk membeli alat tulis, membayar sekolah dan mengikuti kegiatan sekolah lainnya. Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM, maka pemerintah mulai bulan Juli 2005 mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta. Secara umum program BOS di madrasah (Dirjen Pendis, 2016:2) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk : 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta. 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs Negeri. 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta. Besaran biaya satuan BOS yang diterima madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan : 1) Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 800.000,-/siswa/tahun. 2) Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun. 3) Madrasah Aliyah sebesar Rp. 1.200.000,-/siswa/tahun. 2.1.3. Perencanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perencanaan dalam manajemen memiliki fungsi fundamental dan merupakan dasar bagi fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena sifatnya yang fundamental maka perencanaan harus dilakukan dengan cermat agar bisa menjadi jembatan bagi tercapainya sebuah tujuan organisasi. Enoch

dalam

Kambey

(2006:40)

mengemukakan

bahwa

“perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal yang akan Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

dikerjakan pada waktu yang akan datang, untuk mencapai suatu tujuan yang

telah

ditetapkan.”

Pengertian

tersebut

kemudian

melahirkan

konsekuensi terhadap manajemen organisi untuk mempersiapkan segenap sumber daya organisasi untuk berpartisipasi dalam penyusunan program perencanaan guna melahirkan rancangan terbaik. Hal tersebut berlaku untuk semua organisasi termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah. Sekolah sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh pemerintah

untuk

menyelenggarakan

pendidikan

bagi

masyarakat

diharapakan dapat menyusun program perencanaan dengan profesioanl, baik itu terkait perencanaan program pendidikan juga termasuk didalamnya perencanaan pembiayaannya. Program pemerintah dalam upaya peningkatan akses pendidikan bagi semua masyarakat yang melahirkan kebijakan BOS, tentunya membutuhkan proses perencanaan pembiayaan oleh manajemen sekolah agar dana bantuan tersebut dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin mengacu pada regulasi yang dibuat pemerintah guna tercapainya tujuan pendidikan nasional yang pada intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Terkait dengan hal ini maka kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, sekolah/madrasah harus membuat rencana kerja sekolah/madrasah yang terdiri dari rencana kerja jangka menengah, (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT). Dengan kata lain, sekolah/madrasah tidak dapat disebut memiliki RKS/M jika hanya memilki RKJM dan belum menyusun RKT karena RKT merupakan bagian (tidak terpisahkan) dan bentuk pelaksanaan dari RKJM. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan di sekolah/madrasah, ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu: 1. Menetapkan program/kegiatan strategis. Hal-hal yang disusun dalam program tahunan berupa: (a) menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

RKS/M (RKJM), misalnya, sasaran dalam RKS/M (RKJM) “pada tahun 2014 prestasi UASBN berpredikat memuaskan (7,00)”, sasaran program kegiatan tahunan bisa “pada 2011 rata-rata nilai UASBN/UN 6,50”, (b) menetapkan program, indikator keberhasilan program, kegiatan dan penanggungjawab program/kegiatan harus merujuk pada program yang ada dalam RKJM. Untuk menetapkan indikator keberhasilan program harus disesuikan dengan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun. 2. Menetapkan kegiatan rutin/regular. Kegiatan rutin adalah kegiatan regular yang selalu dilaksanakan sekolah berdasarkan kebutuhan tahunan. Termasuk kegiatan dalam rangka mempertahankan kelulusan 100 % atau prestasi tertentu yang pernah diraih sekolah selama beberapa tahun lewat, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan daya, jasa, dan sebagainya. 3. Sekolah/madrasah perlu menyusun jadwal RKT untuk mengetahui beban kegiatan sekolah, sumber daya yan ada, serta kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, jadwal disusun berdasarkan kalender akademik yang berlaku. (Dirjen Dikdas & Dirjen Pendis, 2012:146-148). Selanjutnya dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah ada beberapa langkah sesuai ketentuan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas & Dirjen Pendis. Kemenag RI (2012:151153) yang dilalui: 1. Menghitung biaya rutin/reguler. Biaya rutin/reguler berupa: a) gaji pendidik dan tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan atau peralatan habis pakai, c) biaya rutin pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll. 2. Menghitung rencana biaya dan sumber pendanaan program dan kegiatan rutin/regular. Rencana pendanaan tersebut dibuat dalam rangka memperkirakan sumber dan jumlah dana yang diperkirakan oleh sekolah/madrasah, antara lain BOS, sumbangan masyarakat melalui komite sekolah atau paguyuban kelas, APBD kabupaten/ kota, donatur. 3. Menyususun rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah (RKAS/M), dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Menghitung biaya perprogram b. Menentukan jenis belanja yang diperlukan untuk realisasi program. c. Menghitung biaya per jenis belanja dari setiap program atau kegiatan.


d. Menghitung biaya perkategori program sekolah/madrasah yang rinci per jenis belanja e. Menghitung biaya jumlah surplus atau deficit. 2.1.4. Pelaksanaan BOS Setelah melalui proses perencanaan baik berupa perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran untuk pembiayaan program kegiatan madrasah, maka selanjutnya adalah proses realisasi program kegiatan sekolah/madrasah. Dalam proses ini terkait dengan manajemen keuangan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan program kegiatan madrasah. Pada tahun 2016 (Dirjen Pendis, 2016:3) dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2016, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 dan semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan setiap triwulan (empat tahap), sesuai pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencaiaran dana BOS dilakukan langsung oleh satker madrasah ke KPPN, tanpa harus memperhatikan periode triwulan. Dana yang telah masuk dalam rekening madrasah kemudian dikelola sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam RKAS. Berikut ini dipaparkan hal-hal yang boleh didanai melalui BOS, sesuai petunjuk Dirjen Pendis Kemenag RI (2016:13) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengembangan perpustakaan. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Kegiatan ulangan dan ujian. Pembelian bahan-bahan habis pakai. Langganan daya dan jasa. Perawatan madrasah. Pembayaran honorarium bulanan guru bukan PNS honorer dan tenaga kependidikan bukan PNS. 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. 10. Membantu siswa miskin. 11. Pembiayaan pengelolaan BOS. Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

12. Pembelian perangkat komputer. 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. Hal-hal di atas tentunya menjadi acuan bagi manajemen madrasah dalam mengelola dana BOS agar dalam pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan. Selanjutnya untuk menjaga agar manajemen madrasah tidak menyalahi aturan dalam pelaksanaan dana BOS, maka Dirjen Pendis Kemenag RI (2016:18) merinci hal-hal yang dilarang dibiayai dari dana BOS, seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Disimpan dengan maksud dibungakan. Dipinjamkan kepada pihal lain. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS). Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atas software sejenis. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah) kecuali untuk siswa miskin penerima PIP. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. Membangun gedung/ruang baru. Membeli bahan-bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Menanamkan saham. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemda secara penuh/wajar. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan harihari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. Membiayai kegiatan dalam rangka pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama. 2.1.5. Monitoring dan evaluasi (Monev) Dalam buku petunjuk teknis tentang monitoring dan evaluasi BOS

terbitan Depdiknas dan Depag (2007:1) dijelaskan bahwa “monitoring adalah

suatu

upaya

pengumpulan

informasi

tentang

kenyataan

pelaksanaan program dalam rangka membantu pengelola program untuk Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

menjawab segala pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan”. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa hasil monitoring ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, di samping ini sebagai masukan dan evaluasi program. Sementara itu evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. (Depdiknas dan Depag: 2007:1). Adapun upaya analisis dan penilaian yang dimaksud pada pengertian di atas adalah: 1. Apakah program tersebut diperlukan, atau perlu disempurnakan/ diperbaharui. 2. Apakah sesuai dengan sasaran. 3. Apakah pelaksanaan rekomendasi perubahan yang harus dilakukan untuk perbaikan program. (Depdiknas dan Depag, 2007:1-2) Dengan adanya monitoring dan evaluasi tentunya diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dan bila dikaitkan dengan pembiayaan BOS di sekolah maka monitoring dan evaluasi BOS bertujuan

sebagai “feed back” dalam rangka membantu

pengelola program di sekolah dalam mengurai hal-hal yang berkaitan dengan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program,

dan

untuk

penyempurnaan pelaksanaan program yang masih belum dikerjakan, serta sebagai masukan dalam perencanaan program di masa yang akan datang. Kajian tentang monitoring dan evaluasi baik dari segi pengertian dan tujuan di atas mengindikasikan bahwa keduanya terkait erat dengan pengawasan. Hal ini mengacu pada pendapat George R. Terry dalam Kambey (2006:115) yang menerangkan bahwa pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasinya, dan melakukan tindakan perbaikan bila perlu untuk menjaga agar hasilnya sesuai dengan rencana. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi

sangat

penting

dilaksanakan

agar

pelaksanaan

pembiayaan dari dana BOS berjalan dengan lancar.


program

2.2. Pengalaman empiris yang mendukung focus kajian Dimasa penyelesaian studi Strata 1 pada Jurusan Tarbiyah STAIN Manado Tahun 2002 penulis mengajukan Skripsi dengan judul “Keadaan Sekolah Islam dalam Tinjauan Kompetisi Sekolah Swasta di Kota Manado”. Skripsi ini memberikan gambaran tentang keadaan sekolah Islam disandingkan dengan sekolah-sekolah swasta lainnya milik yayasan Kristn dan Katolik di Kota Manado. Saat menyelesaikan studi Strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado Program Studi Manajemen Pendidikan, Penulis melakukan penelitian tentang penggunaan dana BOS dengan studi multi situs di SMP Negeri 3 Manado dan MTs Negeri Manado. Tesis ini memberikan gambaran tentang manajemen pembiayaan pendidikan khususnya di 2 sekolah yang menjadi latar pendidikan.


3. IMPLEMENTASI PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI DALAM PENGGUNAAN DANA BOS DI MIN 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3.1. Kesadaran berkonstitusi dalam menyusun anggaran dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan sudah include

ke dalam DIPA madrasah dan diperhitungkan

sesuai jumlah siswa yang ada pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. Dengan demikian untuk perencanaan dana BOS di madrasah sudah sekalian dalam perencanaan DIPA madrasah. Proses perencanaan DIPA pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan melalui prosedur rapat yang melibatkan pihak-pihak seperti kepala madrasah, tatausaha, para wakil kepala, dan guru. Masukan-masukan dari peserta rapat berupa kebutuhan anggaran disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum kebutuhan anggaran sesuai data yang adalah meliputi bidang kegiatan kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, kelembagaan, lintas sektoral dan lingkungan sekolah. Bidang-bidang tersebut merupakan hal yang rutin menjadi wilayah perencanaan DIPA madrasah MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. Setelah proses perencanaan melalui forum rapat dirampungkan, maka menghasilkan dokumen DIPA madrasah yang selanjutnya disahkan oleh kepala madrasah dan diusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Bidang Pendidikan Islam, kemudian diteruskan ke bagian perencanaan dan selanjutnya semua usulan semua satker-satker yang ada dikirimkan ke Kementerian Agama RI di Jakarta untuk dianalisa dan ditetapkan jumlah anggaran DIPA tahunan satker madrasah. Gambaran tentang proses perencanaan dan pengusulan DIPA di atas, maka dapat dipahami bahwa usulan yang ada di DIPA belum tentu semua


dapat di kabulkan oleh Kementerian Agama Pusat. Tentunya usulan yang ada harus melalui seleksi dan analisa. Setelah melalui proses analisa di Kementerian Agama Pusat maka ditetapkanlah DIPA untuk setiap satker-satker untuk tiap Provinsi yang membawahi satker-satker di bawahnya termasuk satker MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya dokumen DIPA yang telah di tetapkan tersebut diserahkan oleh pihak Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Utara ke setiap satker termasuk MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan. Adapun anggaran yang ada semua masuk ke rekening madrasah (Bank BRI) dengan prosedur pencairan melalui aplikasi SPM ke KPPN Kotamobagu di Kota Kotamobagu.


Prosedur perencanaan dan pengusulan biaya operasional sekolah pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan tergambar sebagai berikut: Identifikasi Kebutuhan Sekolah Kepala & Bendahara Sekolah

Guru

Kepala/wa kil

DIPA BOS

RAP AT

T U

Kanwil. Kemenag Bid. Pendis

Pengesah an

Bid. Perencanaan

Kemenag RI

Dana ( 1 thn Angggaran

Kemenag Provinsi

Daftar Dipa

MIN 1 Bolsel

Rek. Madrasah (BRI) Kepala

Gambar 1 Alur prosedur pengusulan anggaran MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan Sumber: dibuat Sendiri Selaku guru turut mengawasi proses perencanaan anggaran dari madrasah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai pengakuan kepala madrasah: Proses perencanaan DIPA pada MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan telah dilaksanakan melalui prosedur rapat yang melibatkan pihak-pihak seperti kepala madrasah, tatausaha, para wakil kepala, dan guru. Masukan-masukan dari peserta rapat berupa kebutuhan anggaran disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.


Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan anggaran MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan telah melibatkan berbagai pihak yang ada di madrasah. Musyawarah akan memudahkan proses penyusunan anggaran karena adanya sumbangsih pikiran dari pihak-pihak yang terlibat dalam forum rapat tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah konstitusi Pasal 28C ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif uuntuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak

atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. 3.2. Kesadaran berkonstitusi dalam memanfaatkan dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan Manajemen

berbasis

sekolah

diupayakan

untuk

menjadikan

madrasah secara mandiri memutuskan semua hal mengenai kebijakan pengelolaan dan pengembangan madrasah menuju ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana operasional sekolah yang disediakan oleh pemerintah, tentunya madrasah dalam hal ini diberi wewenang untuk menyusun dan merencanakan anggaran operasional madrasah yang kemudian diusulkan ke pihak pemerintah. Setelah rancangan anggaran direstui pemerintah tentunya madrasah memiliki wewenang untuk mengelola dana tersebut secara bertanggungjawab. Pembinaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Agama RI telah dilaksanakan dengan cara menjaga konsistensi perencanaan dan pengelolaan. Laksanakan apa yang sudah

direncanakan

dan

jangan

melaksanakan

apa

yang

tidak

direncanakan. Bila ada program kegiatan yang penting dan mendesak tetapi tidak masuk dalam perencanaan maka lakukanlah revisi DIPA selama hal ini direstui oleh organisasi di atas. Sebab jika penggunaan


anggaran menyalahi aturan yang ada, maka pihak manajemen madrasah akan diberi sanksi berupa TGR dan sanksi indisipliner lainnya. Dana BOS yang telah terintegrasi pada DIPA madrasah harus digunakan sesuai peruntukan dana BOS. Dalam merealisasikan anggaran yang berarti juga melaksanakan program yang telah direncanakan, tahapan pelaksanaan kegiatan selalu dimulai dari rapat dewan guru dan staf MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan,

biasanya untuk

menetapkan waktu

pelaksanaan dan pembentukan panitia kegiatan. Sebagai bentuk kesadaran berkonstitusi penggunaan anggaran BOS MIN 1 Bolaang Mongodow Selatan, berikut ini digambarkan matriks pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran : Tahap 1

2

Kegiatan Rapat perencanaan kegiatan

Bukti Kegiatan Undangan rapat, foto rapat, absen rapat, notulen/kompilasi rapat

Rapat Evaluasi Kegiatan

Undangan rapat, foto rapat, absen rapat, notulen/kompilasi rapat

3

PELAKSANAAN

4

Rapat Pertanggung Jawaban

Undangan kegiatan, foto kegiatan, absen kegiatan, notulen/kompilasi kegiatan Konsumsi kegiatan, jadwal kegiatan, bukti pembayaran Undangan rapat, foto rapat, absen rapat, notulen/kompilasi rapat

Hasil SK kepanitiaan, waktu pelaksanaan, kebutuhan anggaran Time schedule, dll Item-item yang perlu disempurnakan/diperbaiki dilaksanakan oleh penanggung jawab masing-masing item sebagimana kepuusan rapat Tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan sebagaimana yang diharapkan Dokumen 1: Laporan pelaksanaan kegiatan Dokumen 2: Laporan realisasi anggaran atas kegiatan

Matriks 1 Tahapan Pelaksanaan Suatu Kegiatan Sumber: dibuat sendiri Adanya biaya rutin DIPA serta BOS yang sudah terintegrasi di dalamnya kemudian menjadi penopang program pembelajaran dan peningkatan sumber daya yang ada di MIN 1 Bolaang Mongodow Selatan yang berjalan dinamis dan telah meningkatkan kualitas madrasah secara umum. Indikator sederhananya adalah siswa peminat MIN 1 Bolaang Mongodow Selatan setiap tahun mengalami peningkatan.


3.3. Kesadaran berkonstitusi dalam mempertanggung jawabkan dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan Berhubung dana BOS sudah melekat pada dana DIPA madrasah, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara rutin setiap bulan, pejabat bendahara pengeluaran membuat laporan dalam bentuk LPJ ke KPPN Kotamobagu. Di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan sejak tahun anggaran 2014, dana BOS di kelola setiap triwulan melalui mekanisme GUP dan TUP atau selama 4 bulan. Dengan demikian penggunaan anggaran rutin diluar BOS secara otomatis hanya 8 bulan. Hal ini dilakukan agar dalam penyusunan Buku Kas Umum, setiap bulan tidak bercampur antar transaksi belanja BOS dan non BOS. Dokumen-dokumen

penting

sebagai

perwujudan

kesadaran

berkonstitusi dalam pertanggungjawaban dana BOS di MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan : 1. Adanya papan RAPBM setiap tahun anggaran. 2. Adanya proposal dan laporan kegiatan, dijilid sekaligus sebagai laporan plaksanaan kegiatan. 3. Adanya LPJ Bendahara Pengeluaran per bulan ke KPPN Kotamobagu. 4. Pada Tahun Anggaran 2014, MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan Peringkat II Kategori Akurasi data dan laporan keuangan Satker sewilayah mitra KPPN Kotamobagu. 5. Pada tahun 2014 juga MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan Piagam Terbaik I Anugerah Pendidikan Islam Sulawesi Utara kategori pembuat laporan terbaik satker Kementerian Agama seProvinsi Sulawesi Utara. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang telah dikucurkan pemerintah adalah sebuah keharusan guna efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di madrasah dan pada gilirannya adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan sesuai pengakuan kepala madrasah telah membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan yang ada. Document Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Pertahunnya madrasah membuat laporan secara keseluruhan penggunaan anggaran ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulut melalui Bidang Pendis. Khusus untuk dana BOS penggunaannya dilaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui Seksi Pendis setiap triwulan. Pernyataan ini membuktikan bahwa MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan amanat konstitusi untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah dianggarkan pemerintah untuk kelangsungan penyelenggaran negara melalui lembaga pendidikan. Pasal 23E ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Badan pemeriksa Keuangan yang bebas da mandiri.


4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini disusun berdasarkan pembahasan pada fokus yang diajukan yaitu: (1) Implementasi pembinaan kesadaran berkonstitusi dalam penyusunan anggaran dana Bantuan Operesioanl Sekolah, (2) Implementasi pembinaan kesadaran berkonstitusi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah, (3) Implementasi pembinaan kesadaran berkonstitusi dalam pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah. Hasil kajian menunjukkan MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan dalam penyusunan anggaran dana operasioanal sekolah telah melakukan perumusan perencananaan pembiayaan yang seperti

melibatkan

kepala sekolah, wakil kepala, tatausaha, serta

pihak-pihak unsur guru.

Rumusan rencana rumusan rencana anggaran yang dihasilkan adalah dokumen DIPA. Rancangan anggaran tersebut kemudian diusulkan ke Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Agama RI di Jakarta. Selanjutnya Anggaran menjadi milik madrasah dalam DIPA Tahunan. Pada tahapan ini tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan telah memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah sesuai aturan penggunaannya dan peruntukannya. Terbukti pada tahun 2014 MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan mendapat 2 penghargaan sekaligus. Pertama, berhasil meraih Terbaik I Anugerah Pendidikan Islam Sulawesi Utara kategori pembuat laporan terbaik. Kedua, berhasil meraih Peringat II Penghargaan KPPN Kotamobagu kategori Satker mitra kerja KPPN Kotamobagu dengan Akurasi data dan laporan keuangan terbaik.


Terakhir, MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana ketentuan yang ada. MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang diterima sesuai ketentuan yang ada dengan menyampaikan laporannya ke Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Sulawesi

Utara,

melalui

Seksi

Pendidikan

Islam

Kantor

Kemenerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Molibagu. 4.2. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan: 1. Apa yang dilakukan MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan dalam mengimplementasikan

ketaatan

berkonstitusi

dalam

proses

penyusunan rancangan anggaran operasional sekolah dengan melibatkan berbagai pihak seperti para wakil kepala, guru dan tata usaha sudah tepat oleh karenanya hal ini perlu dipertahankan dan lebih diefektifkan lagi guna menghasilkan rancangan RKAS maupun DIPA yang baik. 2. Dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana/anggaran harus disesuai

dengan

peruntukannya.

Jangan

sampai

penyimpangan anggaran dari alokasi yang seharusnya.


terjadi

DAFTAR PUSTAKA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku Saku UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekjen MK, 2010 Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah, Jakarta, 2007. Kambey Daniel C. Landasan Teori Administrasi/Manajemen, Sebuah Intisari, Manado: Yayasan Triganesa Nusantara, 2006. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Buku Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah, Jakarta: Dirjen Dikdas, 2009. ______________, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Jakarta, 2012. Kementerian Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2016. Siswanto, B. Pengantar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.


LAMPIRAN 1 COPY PIAGAM TERBAIK 1 ANUGERAH PENDIDIKAN ISLAM SULUT


LAMPIRAN 2 COPY PIAGAM PERINGKAT 2 AKURASI DATA SATKER


BIODATA PESERTA Jamaluddin Lamato, lahir di Manado pada tanggal 16 Juli 1976. Saat berumur 2 tahun kedua orang tua hijrah ke Desa Bualemo Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Karenanya, peneliti menamatkan pendidikan dasar sampai pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti menempuh pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bualemo, lulus tahun 1988. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Bualemo, lulus tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah yaitu di Madrasah Aliyah Negeri Luwuk, lulus tahun 1994. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) pada Tahun 2002 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado yang sekarang telah berubah status/nama menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada tahun 2006 sampai tahun 2012 mengeyam pendidikan pada Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Manado. Sejak tahun 2002, Peneliti telah mengabdikan diri sebagai Guru dan Dosen tidak tetap pada beberapa sekolah dan perguruan swasta di Manado. Sejak Januari 2011 peneliti terangkat menjadi PNS Kementerian Agama dengan profesi guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tolondadu sekarang telah berubah nama menjadi MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan, di Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penulis beristerikan Nuriani Isa, S.PdI sebagai Guru pada MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow Selatan dan telah dikaruniai dua orang putera Sayyed Rifki Haekal Lamato siswa MTs kelas VIII dan Neilchair Quruna Lamato murid Taman KanakKanak Islam di Tolondadu. Penulis bersama keluarga kini menetap di Desa Tolondadu Dua Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. E-mail: [email protected] facebook: Jamal Lamato


PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEBAGAI IMPLEMENTASI KETAATAN BERKONSTITUSI DI MIN 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Recommend Documents