RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 31/PUU-XV/2017 Pidana bagi Pemakai/Pengguna Narkotika I. PEMOHON Sutrisno Nugroho Kuasa Hukum Antonius Sujata, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2017 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang dijatuhi Putusan (pidana) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Februari 2015 dalam tindak pidana narkotika. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: 1. Pasal 112 UU 35/2009 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
12
(dua
belas)
tahun
dan
pidana
denda
paling
sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam
hal
perbuatan
memiliki,
menyimpan,
menguasai,
atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditambah
1/3
(sepertiga). 2. Pasal 114 UU 35/2009 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 3. Pasal 127 UU 35/2009 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 127 UU 35/2009 pada hakikatnya merupakan Pasal yang diterapkan untuk pengguna/pemakai yang dipandang pula sebagai korban. 2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terhadap diri para pemakai/pengguna narkotika justru hanya dikenakan Pasal 112 dan bahkan juga dikenakan Pasal 114 yang seharusnya dikenakan kepada para pengedar atau bandarbandar narkotika yang memang harus dipandang sebagai pihak yang melakukan kejahatan berat, sedangkan Pasal 127 justru dihilangkan dan 3
tidak diterapkan kepada si pemakai/pengguna narkotika, sehingga ia pun kehilangan haknya untuk diberikan kesempatan rehabilitasi; 3. Bahwa Pemohon ingin mempertegas bunyi Pasal 127 UU 35/2009 yaitu bahwa seseorang yang tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika dibawah atau maksimal sama dengan jumlah yang diatur berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 4. Bahwa Pemohon mengajukan tambahan ayat penegasan pada Pasal 112 UU 35/2009 dimana dalam penerapan pasal ini adalah WAJIB ADANYA BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I bukan tanaman, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa dan bukan sekedar asumsi penegak hukum apabila akan menerapkan Pasal 112 UU 35/2009; 5. Bahwa Pemohon mnegajukan tambahan ayat penegasan pada Pasal 114 UU 35/2009 yakni dalam penerapan pasal ini WAJIB ADANYA BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa dan bukan sekedar hanya berdasarkan asumsi dari penegak hukum apabila akan menerapkan Pasal 114 UU 35/2009; VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" dalam adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) - UUD RI tahun 1945 sehingga harus ditambahkan
pada
masing-masing pasal 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: - Pasal 127 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika": 1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 4
2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 4) Pasal ini wajib diterapkan kepada Tersangka atau Terdakwa apabila banyaknya Barang Bukti Narkotika adalah KURANG DARI atau MAKSIMAL SAMA BANYAK dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam SE MA RI No.04 Tahun 2010 dan berdasarkan tes urine
atas
diri
tersangka
atau
terdakwa
dinyatakan
positif
menggunakan Narkotika. - Pasal 112 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika": 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); 2) Dalam
hal
perbuatan
memiliki,
menyimpan,
menguasai,
atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 3) Dalam penerapan pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, WAJIB terdapat atau adanya BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I bukan tanaman. - Pasal 114 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" : 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 5
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 3) Dalam penerapan pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, WAJIB terdapat atau adanya BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I; 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
6
