KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hatarto Pakpahan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang Email: [email protected]

Abstract Drug abusers to yourself (addicts) basically get bail rehabilitation but the criminal provisions of Article 127 of Law Repulik Indonesian law number 35 of 2009 on Narcotics with the threat of imprisonment . In the practice of law enforcement when someone is abusing narcotics for yourself also applied criminal Article 111 and Article 112 or Article 114 because even meet the elements of: have, save,master, and or buy. This paper aims to find , test and analyze whether the sanctions measures can be used as an alternative form of sanctions, and the sanctions that can be used as an alternative sanction in the reformulation of narcotic crime in the future . This paper is made based on the results of research using the normative with Statute Approach, Case Approach , Conceptual Approach and Comparative Approach . The results showed that the drug abusers themselves should only be penalized in the form of medical rehabilitation measures and social rehabilitation for drug abusers are victims as well as sick people who should get treatment so it can recover . Although his actions comply with Article 111 and Article 112 or Article 114 even if the mens rea is to be used for the actors themselves to be in rehab. Key words: abusers, victims, narcotics, rehabilitation

Abstrak Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri (pecandu)pada dasarnya mendapatkan jaminan rehabilitasi akan tetapi dalam ketentuan pidana pasal 127 undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara. Dalam praktek ketika seseorang yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri juga diterapkan pidana pasal 111 dan atau pasal 112 bahkan pasal 114 karena juga memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli”.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis apakah sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi serta bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang. Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, case Approach, Conceptual approach dan komparatif Approach.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalah guna narkotika bagi diri harusnya hanya dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena penyalah guna narkotika adalah korban sekaligus sebagai orang sakit yang harus mendapatkan pengobatan sehingga dapat pulih kembali. Sekalipun perbuatannya memenuhi pasal 111 dan atau pasal 112 maupun pasal 114 jika sikap bathin (mens rea) pelaku adalah untuk digunakan bagi diri sendiri harus di rehabilitasi. Kata kunci: penyalah guna, korban, narkotika, rehabilitasi

225

ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014, Halaman 151-302

226

Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini

Saat ini ada tiga jenis keadaan darurat

semakin hari semakin meningkat pula. Dapat

(bentuk penjajahan) yang dihadapi Indonesia

kita amati dari pemberitaan-pemberitaan

yang

dan

bahkan

baik di media cetak maupun elektronik yang

dan

generasi

hampir setiap hari memberitakan tentang

bangsa ini, yaitu penyalahgunaan narkotika,

penangkapan para pelaku penyalahgunaan

pornografi

senang

narkotika oleh aparat negara baik melalui

mengimport segala sesuatu dari luar negeri.

Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun

Tiga keadaan ini merupakan suatu fenomena

pihak Polisi Republik Indonsesia (POLRI).

yang saat ini sudah kita anggap lazim akan

Meluasnya penyalagunan sekaligus korban

tetapi dampaknya untuk generasi maupun

tindak pidana narkotika ini telah merambah

masa depan bangsa indonesia sangat besar

kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali

karena terutama pemuda sebagai generasi

mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang

bangsa yang kerapkali sebagai korban yang

tua, baik yang berpendidikan maupun orang

terlena menikmatinya sehingga lalai dalam

yang tidak berpendidikan serta dari berbagai

melaksanakan

jenis profesi.

sangat

mengancam

berbahaya masa

dan

depan juga

tugas

tindakan

dan

kewajibannya

sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun

Satu dari tiga keadaan tersebut yang sekaligus

2009 tentang Narkotika juga telah disebutkan

termasuk dalam kategori tindak pidana adalah penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan jenis kejahatan yang cukup serius yang mengancam masa depan generasi bangsa, untuk itu perlu mendapatkan penangan yang tepat dan serius pula. Melihat pada ketentuan umum Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baiksintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran,

hilangnya

rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU. No. 35 Tahun 2009.

tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban penyalahgunaan, Mantan Pecandu Narkotika dan Pasien. Berpijak dari berbagai istilh yang beragam terkait dengan Penyalah Guna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Pada prinsipnya penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika

Hatarto Pakpahan, Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Pengguna...

227

dankorban penyalahgunaanNarkotika wajib

UU Narkotika dengan delik pidana lain yang

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna

sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga

narkotika yang mendapatkan narkotika secara

telah diatur sanksi pidana bagi orang yang

melawan hukum pastilah memenuhi unsur

menggunakan narkotika sebagaimana diatur

“menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”,

dalam Pasal 127.

dan atau “membeli”narkotika dimana hal

Namun karena Sistem Peradilan Pidana

tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana

Indonesia menganut asas legalitas maka

tersendiri dalam UU Narkotika. D a l a m

dalam praktek pada umumnya, semua kasus

prakteknya aparat penegak hukum

narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk

j u g a m e n g a i t k a n (termasuk / include /

diri sendiri yang bukan pengedar biasanya

juncto) antara delik pidana pengguna narkotika

juga selalu diproses secara hukum sesuai

dengan delik pidana penguasaan, pemilikan,

dengan norma hukum sebagaimana yang

penyimpanan

ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan

secara tanpa hak dan melawan hukum dimana

ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga

ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi

Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri

serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu

yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai

minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit

korban yang mestinya direhabilitasi menjadi

Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

atau

pembelian

narkotika

harus menjalani pidana penjara sebagaimana

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan

diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya

narkotika khusunya penyalah guna narkotika

sebatas itu saja Pengguna narkotika yang

bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal

bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan

(Criminal Policy) yang menyikapi hal tersebut

persidangan akan didakwa dengan pasal

secara represif sebagaimana diatur dalam

lain yang saling tumpang tindih. Logikanya

Pasal 127 juntoPasal 111 dan atau Pasal 112

pengguna yang mendapatkan narkotika

atau bahkan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009

secara melawan hukum, maka sudah barang

yang lebih mengedepankan keadilan retributif

tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan

tentu hal ini akan membawa konsekwensi

yang dilakukan pengguna tersebutsebagaimana

logis bagi jumlah penghuni di Lembaga

yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau

Pemasyarakatan disamping bagi pengguna

Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki

yang bukan pengedar yang menjadi double

unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau

victimization.

memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Banyaknya Nara Pidana (NAPI) narkotika

Undang-undang tentang Narkotika sendiri

yang di hukum berdasarkan hukum positif

tidak memberikan pembedaan / garis yang

yang berlaku di indonesia menyebabkan

jelas antara delik pidana dalam Pasal 127

jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan

228


(LAPAS) menjadi mendominasi disamping

Disisi

lain

dengan

dikumpulkannya

belum memadainya LAPAS khusus narkotika,

Pengguna, Pengedar, Bandar, Pengimport dan

menyebabkan lapas yang ada di Indonesia

juga para pelaku kwalifikasi tindak pidana

penuh atau kelebihan kapasitas (over load). Hal

narkotika yang lain di dalam satu LAPAS

ini juga senada dengan apa yang disampaikan

maka yang terjadi adalah Pasar Narkotika

oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova

dalam LAPAS. Keadaan ini dapat kita lihat

Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70 %

dengan seringnya terdapat narkoba di dalam

penghuni LAPAS saat ini dihuni oleh mereka

LAPAS dan bahkan ada juga narapidana

yang tersangkut kasus narkotika.1 Dari 32

yang mengendalikan peredaran narkotika

Kanwil LAPAS di Indonesia 23 lapas telah

dari dalam LAPAS itu sendiri, sehingga

kelebihan kapasitas dan yang tidak melebihi

dalam praktek dilapangan LAPAS merupakan

kapasitas hanyalah berjumlah 9 (sembilan)

tempat transaksi narkotika yang paling aman.

yaitu: Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku,

Misalkan hal ini dapat kita lihat seperti

Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi

yang

Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.2 kabar

diberitakan

dalam

berbagai

surat

yang mengungkap bahwa ternyata

Tingkat hunian yang melebihi kapasitas

berdasarkan razia lapas yang dilakukan

serta lemahnya pengawasan terhadap NAPI

oleh pihak Kepolisian dan BNN di Jawa

narkotika menyebabkan banyak permasalahan.

Timur ternyata ditemukan berbagai macam

Hal ini terlihat dari seringnya terjadi pertikaian

jenis narkoba yang dikonsumsi dan bahkan

baik antara NAPI maupun antara NAPI dengan

diedarkan oleh para NAPI itu sendiri seperti

petugas penjaga LAPAS itu sendiri. Dampak

Lapas narkoba Madiun, Rutan Mandaeng

dari hal itu bisa kita lihat dimana para NAPI

Sidoarjo, Lapas Lowokwaru Malang, Lapas

yang banyak melarikan diri, merusak fasilitas

Delta Sidoarjo, Lapas Narkoba Pamekasan,

LAPAS dan bahkan membakar LAPAS

dan juga lapas pasuruan.4 Belum lagi ketika

seperti yang terjadi pada hari Kamis, 11 Juli

hal ini diperparah dengan keterlibatan petugas

2013, dimana LAPAS Tanjung Gusta Kelas

LAPAS dengan narapidana dan mendapatkan

1 A, Sumatera Utara Medan terbakar yang

keuntungan dari transaksi narkoba menambah

mengakibatkan sekitar 300 (tiga ratus) orang

beban dalam pemberantasan narkoba di

NAPI berhasil meloloskan diri.3

Indonesia

1 Suara Pembaruan, Penghuni Lapas Kasus Narkotika, http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkotika/44305, diakses 14 Desember 2014 pukul 13.10 WIB. 2 Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba, Op.cit., Bab II. 3 Kompasiana, Di Balik Pembakaran Lapas Tanjung Gusta, http://blog.kompasiana.com/2013/07/21/dibalik-pembakaran-lapas-tanjung–gusta-575224.html, diakses 14 Desember 2014 pukul 14.10 WIB. 4 Harian Pagi SURYA, 18 Desember 2013, Spirit Baru Jawa Timur, hlm. 1.


Berdasarkan

uraian

diatas,

229

terdapat

akan tetapi dalam Pasal 127 diancam pidana

permasalahan hukum. Pertama, mengenai

penjara sekaligus perbuatan tersebut juga

Sanksi tindakan sebagai sanksi alternatif

memenuhi kwalifikasi perbuatan sebagaimana

dalam tindak pidana narkotika. Kedua, bentuk

yang diatur dalam Pasal 111 dan atau Pasal

sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai

112 atau bahkan Pasal 114 UU No 35 Tahun

sanksi alternatif dalam reformulasi tindak

2009.

pidana narkotika. Dengan demikian rumusan

Metode

pendekatan

yang

digunakan

masalah pada tulisan ini yaitu:

yaitu

1. Apakah sanksi tindakan dapat dijadikan

(statute approach);Pendekatan Kasus (case

sebagai alternatif sanksi dalam tindak

approach);Pendekatan Konsep (conceptual

pidana narkotika di Indonesia?

approach); dan Pendekatan Perbandingan

2. Bagaimanakah bentuk sanksi tindakan

Pendekatan

(comparative

Perundang-undangan

approach).6

Adapun

teori

yang dapat dijadikan sebagai sanksi

hukum yang digunakan dalam membahas

alternatif

rumusan masalah pertama adalah Teori

dalam

reformulasi

tindak

pidana narkotika dimasa mendatang?

Pertanggungjawaban Pidana,

teori Tujuan

Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menguji

Pemidanaan dan teori Viktimologi serta untuk

dan menganalisis apakah sanksi tindakan

membahas rumusan masalah yang kedua

dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam

adalah Teori kebijakan Hukum Pidana, Teori

tindak pidana narkotika di Indonesia serta

Keadilan Restoratif dan juga Teori Tujuan

untuk memahami dan menjelaskan tentang

Pemidanaan.

bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan

Analisis dalam penelitian ini menggunakan

sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi

deskripsi analisis dimana bahan hukum yang

tindak pidana narkotika dimasa mendatang.

telah diperoleh terlebih dahulu direduksi

Tulisan ini merupakan jenis penelitian

untuk memilah kesahihannya sebagai bahan

hukum normatif yang dapat diartikan sebagai

hukum serta kesesuaiannya dengan bahan

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

penulisan jurnal ini.

kebenaran hukum

berdasarkan

dari

sisi

logika

keilmuan

normatifnya.5 Adapun

Pembahasan

norma yang diteliti ialah pertentangan norma

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun

sekaligus kekaburan norma dalam Pasal 4

2009 tentang Narkotika adapun kwalifikasi

dan Pasal 54 UU NO 35 Tahun 2009 tentang

perbuatan melawan hukum yang dikategorikan

Narkotika yang intinya menjamin rehabilitasi

sebagai tindak pidana narkotika terdiri dari

bagi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri

lima kategori, yaitu:

5 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57. 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

230


1. Kategori Pertama;

Salah satu permasalahan akibat banyaknya

Semua perbuatan - perbuatan yang berupa

istilah terhadap pengguna narkotika adalah

memiliki, menyimpan, menguasai atau

keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf

menyediakan narkotika dan prekursor

d UU Narkotika yang menyatakan tujuan

narkotika.

undang-undang Narkotika adalah “Menjamin

2. Kategori Kedua;

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

Semua perbuatan - perbuatan berupa

sosial bagi penyalahguna dan pecandu

memproduksi, mengimpor, mengekspor

narkotika”, akan tetapi dalam Pasal 54 UU

atau

Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika

menyalurkan

narkotika

dan

prekursor narkotika.

dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib

3. Kategori Ketiga;



sosial” sehingga hak penyalah guna untuk

menawarkan

menjual,

mendapat rehabilitasi sebagaimana diatur

membeli, menerima, menjadi perantara

dalam Pasal 54 menjadi tidak diakui dengan

dalam

atau

adanya ancaman sanksi pidana bagi pengguna

menyerahkan narkotika dan presekutor

narkotika sebagaimana yang diatur dalam

narkotika.

Pasal 127.

jual

untuk beli,

dijual,

menukar

4. Kategori Keempat;

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri


merupakan jenis kejahatan tanpa korban

membawa, mengirim, mengangkut atau

“crime without victim”dimana penyalaguna

mentransit narkotika dan presekutor

narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai

narkotika.

dengan perbuatan kwalifikasi tidak pidana lain

5. Kategori Kelima; Semua

perbuatan

seperti pengedar, memproduksi, Mengimpor, penyalahgunaan

Mengekspor dan berbagai kwalifikasi lain

Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

sendiri.

2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun

Terminologi Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam UU No.35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahguna untuk diri sendiri, antara lain:Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban penyalahguna, Mantan Pecandu Narkotika, Pasien.

juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Ditinjau

dari

segi

victimologymaka

penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah termasuk dalam tipologi korban “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dilakukan kepadanya adalah suatu sanksi tindakan dan


231

bukan pidana penjara karena penyalah guna

ketergantungan telah diteliti ahli kesehatan

narkotika bagi diri sendiri pada hakikatnya

dan dikategorikan sebagai brain diseases

merupakan korban dari suatu kejahatan yang

atau kerusakan terhadap sel-sel otak yang

perlu mendapatkan pengobatan dan/atau

bekerja di dalam tubuh manusia, dimana

perawatan, dan oleh karena ia merupakan

tubuh yang dikontrol oleh otak yang telah

pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu

terganggu

kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan

dalam

narkotika.

menginginkan zat tersebut untuk dikonsumsi

Kerugian

yang

dialami

karena

narkotika

penggunaan

zat-zat

mengakibatkan

tubuh

pengguna

secara terus-menerus. Akibatnya, pemidanaan

narkotika tidak saja merasakan kerugian

tidak akan sertamerta membuat orang yang

materi, namun juga kerugian sosial, psikis,

ketergantungan akan zat-zat tersebut sembuh

fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang

dan tidak akan menggunakan zat tersebut

dialami seorang pengguna narkotika berupa

lagi, namun ketergantungan ini hanya dapat

stigma atau cap buruk yang ditimpakan

ditanggulangi dengan proses medis dan

oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna

sosial.8

narkotika adalah sampah masyarakat dan

Ketika

narkotika

masuk

ke

dalam

sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis

tubuh semua akan bekerja di otak, sehingga

yang dialami pengguna narkotika jelas

akan mempengaruhi perilaku maupun pola

kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat

pikir orang tersebut. Perubahan tersebut

ketergantungan pada zat narkotika, apalagi

melalui

jika pengguna narkotika khususnya pengguna

“Neuroadaptasi”. Makin lama seseorang

narkotika suntik tertular virus HIV yang

menggunakan

menyebabkan pengguna tersebut akhirnya

perubahan pada ujung-ujung saraf dalam

menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan

fungsinya menerima dan memberikan efek

kesehatan

dampak

narkotika ke tubuh seseorang, sehingga

penggunaan narkotika suntik yang berlipat

pengguna tersebut harus meningkatkan dosis

ganda, bukan saja mendapat cap buruk akibat

untuk mendapatkan efek yang sama seperti

ketergantungan narkotika tetapi juga stigma

sebelumnya.

sebagai

akibat

dari

ditinjau

dari

proses narkotika

yang

dinamakan

akan

terjadi

Adanya neuroadaptasi tersebut maka

karena terinfeksi HIV.7 Jika

suatu

segi

kesehatan

jumlah

zat

narkotika

yang

digunakan

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri

makin lama semakin tinggi dan apabila

terutama mereka yang sudah mengalami

diturunkan atau dihentikan sama sekali akan

7 Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUIX/2011, hlm. 67. 8 Keterangan Ahli Asmin Fransiska dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUIX/2011, hlm. 65.

232


menimbulkan gejala putus zat, yang membuat

narkotika harusnya memang mendapatkan

seseorang pengguna narkotika merasa tidak

sanksi pidana yang tegas dan seberat beratnya

nyaman baik secara fisik maupun psikologis;

dalam rangka menyelamatkan masa depan

Narkotika bekerja di otak pada suatu area yang

dan generasi bangsa indonesia.

namaya “pusat kesenangan”, karena adanya

Fenomena ini memang tidak dapat

efek yang menyenangkan akibat efek positif

dipungkiri apalagi ketika pelaku tindak pidana

narkotikamenyebabkan otak sulit menghapus

narkotika tersebut merupakan jaringan dari

memori yang telah terekam. Apabila seseorang

kejahatan internasional yang tidak menutup

pengguna melihat atau merasakan sesuatu

kemungkinan memiliki suatu kepentingan

yang tidak nyaman maka hal yang akan diingat

politik yaitu dengan memakai narkotika

adalah menggunakan narkotika kembali untuk

sebagai alat subversi (mengahancurkan lawan

mendapatkan rasa senang tersebut. Kondisi

secara diam-diam melalui usaha-usaha agar

ini akan menyebabkan seseorang yang sudah

lawan mengalami kehancuran dari dalam) dari

ketergantungan

suatu

pihak maupun negara tertentu yaitu dengan

penyakit yang kronis dan kambuhan karena

mengedarkan narkortika di indonesia dan

sulitnya melepaskan sel reseptor yang telah

merusak masa depan generasi muda bangsa

mengikat

tersebut.9

indonesia maka suatu saat bisa menguasai dan

Kwalifikasi Penyalahguna narkotika bagi

menjajah negara kesatuan Republik Indonesia.

diri sendiri berbeda dengan jenis kwalifikasi

Sehingga sangat beralasan jika pelaku

lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana

tindak pidana narkotika selain penyalahguna

narkotika

bagi diri sendiri memang harus di tindak

zat

Pengekspor,

narkotika

menjadi

adiktif/narkotika

seperti

Pengedar,

Pembawa,

Pengimpor,

Penjual,

yang

tegas karena perbuatan mereka yang sangat

Pemproduksi dan jenis perbuatan lain, dimana

merugikan masyarakat dan juga negara. Hal

kwalifikasi perbuatan tersebut merupakan

ini terlihat dari sasaran korban mereka yang

suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan

pada umumnya adalah para pemuda yang

memberikan dampak kerugian yang besar baik

harusnya penerus dan generasi bangsa. Akan

pada korbannya maupun pada kepentingan

tetapi jika pelaku adalah pengguna narkotika

bangsa dan negara dimasa dan generasi

bagi diri sendiri haruslah diselamatkan

mendatang. Adapun yang menjadi korban

karena dengan menyelamatkan korban yaitu

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah

penyalaguna narkotika bagi diri sendiri sama

pada umumnya para pemuda yang harusnya

halnya menyelamatkan generasi dan masa

menjadi generasi bangsa. Sehingga selain

depan negara ini.

kwalifikasi pengguna narkotika untuk diri

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika

sendiri maka setiap kwalifikasi tindak pidana

bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan

9 Keterangan Ahli dr. Diah Setia Utami Sp.KJ, MARS, Ibid., hlm. 70.


233

rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127

menyediakan Narkotika Golongan I

Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan

Narkotika penyalah guna narkotika kemudiaan

pidana penjara palingsingkat 4 (empat)

juga menjadi subyek yang dapat dipidana

tahun dan paling lama12 (dua belas)

dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya,

tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp.

kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah)

korban narkotika. Dalam praktek penerapan

dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00

hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal

(delapanmiliar rupiah).

tersebut menjadi semakain rancu dimana

Pasal 112

sekalipun pengguna narkotika untuk diri

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau

sendiri sekaligus korban dari perbuatannya

melawan hukum memiliki,menyimpan,

namun dia tetap dikenakan sanksi pidana

menguasai,ataumenyediakan Narkotika

sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal

Golongan I bukan tanaman, dipidana

127

dakwaannya

dengan pidana penjara paling singkat

juga m e n g a i t k a n (termasuk / include /

4(empat) tahun dan paling lama12

juncto) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga

(duabelas) tahun dan pidana denda paling

memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.

sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan

Adapun bunyi pasal pidana yang mengatur

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

yang

biasanyadalam

terkait dengan pengguna narkotika untuk diri sendiri adalah sebagai berikut:

Jika melihat ketentuan norma tersebut

Pasal 127

maka kita dapat mengetahui bahwa pada

(1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. orangyang

tanpa

prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan

pengguna

tersebut

untuk

mejalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai Double Track

Pasal 111 (1) Setiap

8.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

hak

atau

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

System. Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkotika


234

bagi diri sendiri juga dituntut dengan rumusan

dimana ancaman pidananya jauh lebih berat

Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika

yaitu pidana penjara dan denda dengan

seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah

kumulasi “minimum khusus” sehingga tidak

barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam

ada pilihan lain bagi hakim untuk memutus

Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang

rehabilitasi tanpa pidana penjara dan denda

bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan,

yang tinggi karena adanya batas pemidanaan

menguasai” dimana unsur ini tidak harus

yang tinggi pula dalam pasal tersebut. Hal

terpenuhi keseluruhan namun salah satupun

ini sesuai dengan teori Pertanggungjawaban

dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk

pidana khususnya aliran dualistis10 yang pada

dalam kategori norma tersebut karena unsur

intinya menyatakan bahwa semua perbuatan

dalam pasal ini adalah bersifat alternatif.

pidana harus pidana sepanjang memenuhi

Jika

ditelusuri

lebih

jauh

sebelum

unsur-unsur dari norma pasal pidana tersebut. Logikanya,

seseorang menyalahgunakan narkotika bagi “memiliki, menyimpan, menguasai” juga ada

menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri

suatu perbuatan asal yang dilakukannya untuk

sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi

dapat menyalahgunakan narkotika tersebut

suatu perbuatan yang terkait dengan sumber

yaitu berupa tindakan “membeli” yang

barang yang diperolehnya tersebut. Secara

memenuhi kwalifikasi tindak pidana narkotika

umum hal ini biasanya terjadi diawali ketika

misalnya Pasal 114 (1) dengan ancaman pidana

adanya pengaruh konflik internal maupun

seumur hidup atau pidana penjara paling

keadaan eksternal pelaku sehingga dia

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

menerima tawaran barang haram tersebut

puluh) tahun dan juga disertai dengan pidana

dalam rangka penenangan diri untuk sesaat

denda

atau bahkan hanya untuk coba-coba, sehingga

(satu miliar rupiah)dan paling

banyak

Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah).

ketika

dapat

kita

Rp1.000.000.000,00

bahwa

sederhana

diri sendiri dan juga yang memenuhi unsur

palingsedikit

ketahui

secara

seseorang

pada suatu waktu tertentu ketika pengguna sudah berada pada posisi yang kecanduan

Jadi ketika seseorang menyalah gunakan

akibat dari zat tersebut maka sipengguna

narkotika bagi sendiri serta tidak diberikan

biasanya juga akan mencari sendiri atau

batasan yang jelas dengan pasal lain maka

membeli zat nakotika tersebut untuk dapat

perbuatan tersebut juga bisa memenuhi pasal

dikonsumsi.

tindak pidana narkotika yang lain sepanjang

Berdasarkan pada uraian peristiwa pada

memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”,

umumnya, biasanya sebelum adanya perbuatan

“menguasai” dan atau “membeli” narkotika

penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

dengan cara tanpa hak atau melawan hukum

sesungguhnya sudah terjadi suatu perbuatan

10 Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41.


yang mengawalinya yaitu yang memenuhi

235

Bagi Penyalahguna narkotika tersebut

unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan

sesungguhnya

atau membeli” sebagaimana yang dimaksud

tubuh/kesehatan sendiriatas perbuatan yang

dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 maupun

dilakukannya

Pasal 114 UU NO. 35 tahun 2009.

berupa perampasan hak dalam hal menjalani

adalah dan

korban

sekaligus

terhadap penderitaan

Keadaan yang demikian dapat kita jumpai

pidana penjara. Hal ini juga semakin

pada kasus penyalagunaan narkotika bagi

diperparah dengan kondisi LAPAS saat

diri sendiri pada umumnya. Dimana secara

ini yang belum menjalankan fungsinya

umum yang awalnya seseorang melakukan

dengan maksimal seperti masih adanya

penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

penggabungan pengguna narkotika dengan

karena norma pasal yang saling menganulir/ bertentangan (conflik of norm) dan bahkan adanya norma pasal tertentu yang kabur (obscur) sehingga penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut selalu berakhir dengan pidana penjara dan juga disertai degan kwalifikasi tindak pidana yang lain. Hal ini misalanya dapat kita lihat pada Putusan

Nomor:

130/Pid.Sus/2011/PN.

Malang yang menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang mahasiswa yang berinisial SRR yang menyalagunakan narkotika bagi diri sendiri karena terpengaruh oleh temannya tanpa disertai dengan kwalifikasi lain seperti mengedarkan / menjual dst, namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa dengan pasal tindak pidana narkotika kwalifikasi lain yang menurut penilaian hakim dianggap juga memenuhi unsur Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 sehingga dihukum dengan pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp. 800.000.000,(delapanratus juta rupiah) serta menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukum penjara selama 3 (tiga) bulan.

pelaku tindak pidana lain, terdapatnya orang yang menggunakan narkotika bahkan sebagai pengendali pengedaran narkotika di dalam LAPAS sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkotika yang sudah selesai menjalani masa tahanannya juga melakukan perbuatan yang sama (residivis) dan bahkan dengan cara yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam LAPAS. Penyalahguna narkotika bagi diri-sendiri semestinya

harus

di

posisikan

sebagai

orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penyalahgunaan zat narkotika yang digunakannya (korban yang harusnya hak haknya dilindungi sebagai korban).11 Sehingga sanksi yang harusnya harus diterapkan khusus kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kwalifikasi tindak pidana utama yang lain adalah suatu jenis sanksi yang dapat memulihkan keadaanya terhadap keadaaan semula yaitu berupa suatu sanksi tindakan.

11 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 52.


236

Berdasarkan

tujuan

pemidanaan

perbuatan yang dilakukannya. Kwalifikasi

khususnya yang bersifat relatif (deterrence)

perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri

memandang bahwa pidana tersebut ditujukan

sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127

kepada hari hari yang akan datang, yaitu

pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan

dengan maksud mendidik orang yang telah

ganda (double track system), dimana hakim

berbuat jahat menjadi baik kembali12 serta

yang memeriksa perkara penyalaggunaan

orang yang sakit dalam hal ini orang yang

narkotika tersebut diberi kebebasan untuk

memiliki ketergantungan dengan narkotika

memutus untuk menempatkan penyalahguna

jadi sembuh atau bebas dari ketergantungan

narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau

(kecanduan). Di sisi lain jika penyalahguna

memerintahkan untuk direhabilitasi.

narkotika bagi diri sendiri menggunakan zat

Disamping itu berdasarkan pada Pasal

narkotika tersebut, dimana dia adalah orang

103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

yang sakit (ketergantungan pada obat) maka

Mahkamah Agung RI telah membuat suatu

tidak

terobosan

tepat

mempertanggungjawabkannya

dengan

mengeluarkan

Surat

dengan pidana penjara melainkan harus berupa

Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010

suatu tindakan yang dapat menyembuhkannya

tentang penetapan penyalahgunaan, korban

sehingga bebas dari ketergantungan pada zat

penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika

tersebut dan dapat pulih kedalam keadaan

ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

semula.

Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari

Berdasarkan uraian dan berbagai argumen

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07

yang dikemukan diatas maka sanksi tindakan

Tahun 2009. Akan tetapi dalam Penerapannya

merupakan suatu sanksi yang hendaknya di

SEMA tersebut terkendala karena untuk

pertimbangkan juga harus memberikan suatu

memutuskan perkara pengguna narkotika

kemanfaatan terhadap pengguna narkotika

hakim tidak dapat mengintervensi aparat

bagi diri sendiri yang tanpa disertai kwalifikasi

penegak hukum lainya (penyidik dan penuntut

tindak pidana narkotika yang lain.

umum).

Bentuk Sanksi Tindakan sebagai Sanksi

Selain SEMA No 04 Tahun 2010

Alternatif dalam Reformulasi Tindak Pidana

belakangan ini juga ada beberapa ketentuan

Narkotika di Masa Mendatang

lain

seperti

Peraturan

Bersama

ketua

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak

tentang Narkotika sudah mengklasifikasikan

Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri

suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai

Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian

tindak pidana narkotika beserta dengan

Negara Republik Indonesia, Kepala Badan

sanksi pidana sesuai dengan jenis kwalifikasi

Narkotika Nasional Republik Indonesia,

12 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm. 153.


237

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

sendiri dimana tiap definisi tersebut memiliki

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam

makna dan konsekwensi yang berbeda beda

Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di

juga. Disisi lain Pasal 111 dan atau Pasal 112,

Jakarta pada tanggal 11 maret 2014. Selain

Pasal 114 dan juga pasal kwalifikasi tindak

itu Badan Narkotika Nasional Republik

pidana narkotika yang lain sepanjang kata

Indonesia telah mengeluarkan MAKLUMAT

“memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan

Nomor:

Tentang

atau “membeli” tidak menyebutkan secara

Penyelamatan Pengguna Narkoba yang dibuat

jelas dan tegas tentang sasaran pasal tersebut

di Jakarta pada tanggal: 27 Maret 2014 yang

sehingga norma pasal tersebut dapat dimaknai

itinya menyatakan bahwa pemulihan berupa

dan ditujukan pada penyalahguna narkotika

Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang di

bagi diri sendiri (pecandu), pengedar, penjual,

terapkan kepada penyalaguna narkotika bagi

Pemroduksi, Pengimport dan atau juga

diri sendiri (korban penyalah guna).

kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain.

MAK/01/III/2014/BNN

Akan tetapi sangat disayangkan karena

Pada hal tiap kwalifikasi perbuatan tersebut

dalam praktek dilapangan banyak penegak

memiliki makna, konsekwensi dan dampak

hukum baik dari penyidik, penuntut, hingga

kerugian yang berbeda-beda juga.

hakim masih terbelengguh dengan konsep

Dalam rangka Penyelamatan penyalah

legalistik, yang menuntut dan memutus

guna narkotika bagi diri sendiri dari ancaman

perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana

pidana penjara, maka hal yang perlu dilakukan

dan harus menjalani pidana penjara karena

adalah melakukan reformulasi norma Undang-

perbuatan yang demikian juga memenuhi

undang Nomor 35 tahun 2009 khusnya

unsur Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114

terkait kedudukan penyalah guna narkotika

serta pasal lain sepanjang memenuhi unsur

melalui pengaturan jenis sanksi yang tepat

“memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan

dan memberikan kemanfaatan sesuai dengan

atau “membeli” sehingga korban penyalah

kedudukannya serta penegasan tujuan pasal

guna tersebut menjadi bermuara di penjara

kwalifikasi tindak pidana narkotika yang

dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

lain yang unsurnya dapat terpenuhi secara

Penegakan hukum yang demikian terjadi karena sesungguhnya telah terjadi suatu kekaburan norma (obscur norm) sekaligus

otomatis ketika seseorang menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri. Permasalahan sentral dalam kebijakan

juga pertentangan antara norma yang satu

penal

dengan norma yang lain (konflik of norm).

yang seharusnya dijadikan tindak pidana

Kekaburan norma yang dimaksud adalah

(yaitu

ketidak jelasan arti dan batasan dari pada

dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan

definisi penyalahguna narkotika untuk diri

kepada sipelanggar (yaitu melalui kebijakan

adalah melalui

penentuan kebijakan

perbuatan

apa

kriminalisasi),

238


penalisasi).13 Barda Nawawi Arief dan Muladi

untuk penanganan pelaku tindak pidana

menyatakan bahwa hubungan antara penetapan

yang bermasalah dengan hukum karena

sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah

menawarkan solusi yang komprehensif dan

titik penting dalam menentukan strategi

efektif.16

perencanaan politik kriminal. Menentukan

Untuk memahami secara utuh tentang jenis

tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan

sanksi tindakan yang relefan dan ideal yang

untuk menentukan cara, sarana atau tindakan

mestinya diterapkan terhadap penyalahguna

yang akan digunakan.14 Selanjutnya Barda

narkotika bagi diri sendiri dapat kita liahat

Nawawi Arief menegaskan bahwa politik

dari tujuan pembuatan yang sekaligus sebagai

kriminal merupakan bagian integral dari upaya

roh dalam UU No 35 tahun 2009 sebagaimana

perlindungan masyarakat (social defence)

yang diatur dalam Pasal 4 (d) “menjamin

dan upaya untuk mencapai kesejahteraan

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial

masyarakat (social welfare). Olehkarena itu,

bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”.

tujuan akhir atau tujuan utama dari politik

Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam

kriminal adalah “perlindungan masyarakat

Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.15

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

Dalam rangka reformulasi kebijakan


sanksi khususnya bagi pengguna narkotika

sosial”. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi

kedepan yaitu dengan menerapkan sansi

yang harusnya diterapkan bagi penyalahguna

tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau

narkotika bagi diri sendiri adalah berupa sanksi

bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan

tindakan yang wujudnya berupa “rehabilitasi

bermanfaat dalam rangka menyelamatkan

medisdanrehabilitasisosial” dan bukan sanksi

penyalaguna narkotika bagi diri sendiri

pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal

(pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi

127.

tindakan

tersebut

perlu

memperhatikan

Rehabilitasi

Medis

yang

dimaksud

beberapa hal seperti konvensi negara-negara

adalah suatu proses kegiatan pengobatan

di dunia mencerminkan paradigma baru untuk

secara terpadu untuk membebaskan pecandu

menghindari peradilan pidana. Restorative

dari ketergantungan narkotika. Sedangkan

justice (selanjutnya diterjemahkan menjadi

Rehabilitasi Sosial yang dimaksud adalah

keadilan

alternatif

suatu proses kegiatan pemulihan secara

yang populer diberbagai belahan dunia

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,

restoratif)adalah

13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Op.cit., hlm. 160. 14 Ibid., hlm. 95. 15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op.cit., hlm. 4. 16 Gordon Bazemore dan Mara Schiff, dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Op.cit., hlm. 4.


agar

bekas

dapat

pidana penjara melainkan harus secara tegas

kehidupan

mengatur sanksi tindakan yang wujudnya

masyarakat.17 Jadi pedoman kriteria yang

berupa rehabilitasi medisdanrehabilitasisosial.

mestinya

Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahguna

kembali

pecandu

bersosialisasi

rehabilitasi

digunakan bagi

Narkotika

239

dalam untuk

pelaku

menerapkan

tindak

pidana

narkotika bagi diri sendiri tanpa disertai

narkotika adalah dilihat dari sikap batin (mens

dengan jenis kewalifikasi tindak pidana lain

rea / criminal intention) dari sipelaku tindak

seperti mengedar, menjual, import, produksi

pidana tersebut. Jika pelaku tindak pidana

tidak

narkotika melakukan suatu perbuatan dan

melainkan wajib untuk di rehabilitasi

dikenakan

sanksi

pidana

penjara

terbukti bahwa sikap batinnya sesuai dengan

Misalnya apabila si A yang sedang

perbuatan yang dilakukannya maka tepat jika

ketergantungan pada zat narkotika, dimana

diterapkan hukuman pidana yang paling berat

dalam rangka menenangkan dirinya atas

bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut

suatu derita ketergantungan yang dideritanya

dalam rangka memberantas peredaran gelap

dia membeli narkotika tersebut sehingga

narkotika yang merupakan kejahatan yang

dia sebagai pemilik juga menguasai dan

bersifat transnasioal. Misalnya apabila tuan

bahkan meyimpan dengan maksud untuk

X menjual, mengedarkan, mengimport dan

stok pemakaian berikutnya bagi diri sendiri,

atau memperoduksi zat berupa narkotika

maka dalam hal ini si A harus di rehabilitasi

dimana dia bermaksud untuk mendapatkan

dan bukan dipenjara sekalipun unsurnya

keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya

telah memenuhi kwalifikasi tindak pidana

atau bahkan hal tersebut merupakan pekerjaan

lain sebagaimana yang diatur dalam pasal

bahkan mata pencaharian baginya maka tepat

111, pasal 112, pasal 114 dan pasal lain yang

dan beralasan jika kepada tuan X tersebut

unsurnya terpenuhi atas perbuatan tersebut.

dikenakan sanksi pidana yang berat baik

Karena tujuan utamanya dalam hal memiliki,

berupa Penjara, denda dan atau bahkan pidana

menyimpan, menguasai atau bahkan membeli

mati.

adalah untuk pemakaian bagi diri sendiri yang

Namun sekalipun perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur

kebetulan memenuhi unsur kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain.

kwalifikasi tindak tindak pidana yang diatur

Atau dalam rangka reformulasi undang

dalam pasal yang lain, sepanjang niat (mens

undang narkotika kedepan harus membuat

rea / criminal intention) sipelaku adalah

suatu penegasan bahwa Pasal 111, 112,114

untuk digunakan sendiri akibat dari suatu

dan pasal lain yang memenuhi unsur

ketergantungan pada jenis narkotika tersebut

“memiliki”,

maka sipelaku tidak boleh diterapkan sanksi

dan atau “membeli” adalah pasal yang

“menyimpan”,

17 Ketentuan Umum Undang-undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 (16) dan (17).

“menguasai”


240

ditujukan terhadap pengedar, pengimport,

Indonesia akibat dampak negatif dari suatu

orang yang memproduksi dan kwalifikasi

pidana penjara yang diterapkan padanya.

tindak pidana narkotika yang lain dan bukan

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk

ditujukan pada penyalahguna narkotika bagi

penyalah guna narkotika bagi diri sendiri

diri sendiri. Apabila penyalahguna narkotika

sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu

bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut

teori

dan terbukti bahwa sikap batin (mens rea

pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada

/ criminal intention) dari sipelaku tidak

pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya.

lebih dari pada untuk digunakan bagi diri

Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini

sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalaguna narkotika bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medisdanrehabilitasisosial bagi si pelaku. Dengan menghapuskan ketentuan pidana dan

mewajibkan

untuk

merehabilitasi

penyalah guna narkotika bagi diri sendiri paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut, serta disisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara. Karena

dengan kebijakan pidana

selama ini yang selalu memutuskan untuk pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tersebut sesungguhnya menambahkan beban penderitaan baginya karena Pengguna

tersebut sesungguhnya

sudah kehilangan masa lalu akibat pemakaian narkotika yang dia gunakan, masa kini dan juga kehilangan masa depannya sendiri dan juga masa depan generasi bangsa negara

treatmentyang

berpendapat

bahwa

adalah untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).18 Sehingga dalam hal ini pelaku penyala guna narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai orang yang sakit yang memerlukan pengobatan berupa suatu tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) berupa rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial tanpa disertai dengan pidana penjara. Sehingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan sanksi alternatif yang efektif yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan dengan sifat kejahatan dalam

rangka

memulihkannya

kedalam

keadaan semula sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

18 Rudolp J. Gerber and Patrick D. Mcanany, Philosophy of Punishment, dalam The Sociology of Punishment & Correction, 1970.


241

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan

sudah berhasil merehabilitasi empat ratus ribu

dr. Kusman Suriakusumah, Sp.Kj.MPH,19

orang pertahun dengan menggunakan rumah

pengguna narkoba bisa pulih total harus

sakit dan puskesmas serta Lembaga tangsi-

memenuhi empat hal yaitu Drugs free (bebas

tangsi kesehatan TNI POLRI.21 Sebagai

narkoba), Crime free (bebas dari criminal)

perbandingan

formulasi

Produktif (bekerja) dan Health life (hidup

pengaturan penyalah guna narkotika dapat

sehat), Bagi mantan penyalah guna narkoba

kita lihat di negara Portugal. Pengaturan

dapat dikatakan produktif, jika mantan

di

penyalah guna narkoba tersebut sudah mampu

menyatakan bahwa pecandu narkotika yang

bekerja sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan

memiliki narkotika untuk digunakan sendiri

kegiatan-kegiatan bagi mereka yang dapat

tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan

membuka

ini akan dianggap pelanggaran administratif

jejaring

untuk

memperoleh

pekerjaan sehingga penyalah guna narkotika tersebut pulih total dan menjauhkan diri dari obat terlarang tersebut. Menerapkan

rehabilitasi

terhadap

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan jenis sanksi tindakan yang dapat memulihkan

kedalam

keadaaan

semula

atau jenis sanksi yang mencerminkan nilai Restorative justice. Penerapan rehabilitasi ini dapat menggunakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di indonesia. Dimana potensi pelayanan rehabilitasi di Indonesia sangat besar yaitu dengan 2.200 Rumah Sakit dan 11.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia.20 Rehabilitasi besar-besaran dalam rangka penyelamatan pengguna narkotika bagi diri sendiri dapat kita bandingkan dengan negara Thailand yang

Portugal

(Portugal’s

Law

30/2000)

dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Kebijakan dekriminalisasi di Portugal bukan berarti bahwa menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, namun memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula.22 Kesimpulan dari kajian terhadap kebijakan yang demikian yaitu dengan menghilangkan rasa takut terhadap pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika, Portugal telah berhasil

mendorong,

memotivasi,

dan

memberi kesempatan penyalahguna untuk menyembuhkan

diri

kemudian

menjadi

contoh bagi lingkungan sekitar. Berkaca dari keberhasilan di Portugal tersebut berbagai negara

mulai

dekriminalisasi

juga

mempertimbangkan

terhadap

penyalah

guna

narkotika.23

19 Majalah SINAR edisi II – 2014 Badan Narkotika Nasional Republik indonesia, Sinergitas BNN dan POLRI dalam P4GN, hlm. 43. 20 Ibid., hlm. 7. 21 Nanang Iskandar (Kepala BNN), Roger, Layak Ditahan atau Direhab, ILC di TV One, 25 Februari 2014. 22 Ibid. 23 Ibid.

242


Pengalaman terbaik (best practices) dalam

1. Sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai

penanggulangan penggunaan Narkotika di

alternatif sanksi dalam tindak pidana

manca negarakhususnya di Australia, juga

narkotika di Indonesia yaitu khusus untuk

menunjukkan bahwa diversi ke treatment

penyalaguna narkotika bagi diri sendiri

dan

yang tanpa disertai dengan kwalifikasi

rehabilitasi

bagi

pengguna

Napza

terbukti lebih efektif dan murah dibanding pemenjaraan. Drug and Alcohol Review (2001) 20,281-294 Diversion strategies for Australian drug-related offenders. Semangat ini cocok dengan filosofi reintegrasi dari program pemasyarakatan itu sendiri yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) dan Pasal 128 ayat (3). Pasalpasal inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum bagi pengguna dan pecandu.24 Sebagaimana keberhasilan yang diraih oleh negara tersebut maka harusnya Indonesia dapat berkaca bahwa penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum, BNN maupun Hakim menempatkan penyalah guna narkotika sebagai orang yang sakit sekaligus

tindak

pidana

narkotika

yang

lain

seperti Pengedar, Pengimport, Penyedia maupun yang memproduksi. Hal ini didasarkan pada keadaan dan kedudukan Penyalah Guna yang merupakan sebagai orang yang sakit sekaligus korban dari perbuatan yang dilakukannya, yang harusnya mendapatkan suatu perlakuan khusus untuk dapat pulih kedalam keadaan semula / tidak untuk dipenjara. Hukum positif tindak pidana narkotika saat ini menganut Double Track System. Akan tetapi dalam prakteknya para penegak hukum baik Penyidik dan Penuntut Umum mendakwa Penyalah Guna tersebut dengan Pasal 111, Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 dengan ancaman pidana khusus yaitu minimal 4 tahun penjara.

sebagai korban dari suatu tindak pidana yang

2. Bentuk sanksi tindakan yang dapat

harus di rehabilitasi sehingga fokus penegak

dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam

hukum ke depan adalah menangkap pengedar

reformulasi tindak pidana narkotika

yang merupakan pelaku kejahatan narkotika

dimasa mendatang adalah sesuatu yang

yang sebenarnya.

sesuai dengan kondisi penyalahguna narkotika sebagai orang yang sakit dan

Simpulan

sesuai dengan tujuan pembentukan UU

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana

No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik

sekaligus roh dari pembuatan undang-

kesimpulan sebagai berikut:

undang tersebut adalah berupa suatu

24 Irwanto (Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Jakarta), Op.cit., hlm. 74.


243

“rehabilitasi medisdan rehabilitasisosial”,

untuk penyalaguna narkotika bagi diri

sebagai tindak lanjutnya Mahkamah

sendiri adalah sanksi tindakan berupa

Agung juga sudah mengeluarkan SEMA

“rehabilitasi medisdanrehabilitasisosial”

nomor 4 Tahun 2010 akan tetapi masih

serta menegaskan bahwa Pasal 111, Pasal

sulit dalam implementasinya.

112 dan Pasal 114 adalah dikhususkan

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi: 1. Sebelum adanya reformulasi UU No 35 tahun 2009, harusnya para penegak hukum mulai dari penyidik, BNN, Penuntut Umum maupun hakim harus memahami

dan

dapat

mengambil

kebijakan bahwa penyalaguna narkotika adalah korban dan orang sakit yang butuh pengobatan sehingga tidak layak untuk diterapkan pidana penjara. 2. Pemberantasan tindak pidana narkotika terutama pengedar narkotika merupakan komitmen

kita

bersama

terutama

para penegak hukum. Pemberantasan peredaran

narkotika

memang

hal

yang amat sangat sulit namun jangan karena kesulitan menangkap pengedar sehingga

penyalah

guna

narkotika

bagi diri sendiripun menjadi korban dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Jadi dalam penegakan hukum kedepan harusnya penegak hukum lebih fokus pada para pengedar maupun bandar narkotika. 3. Dalam Undang

rangka Nomor

reformulasi 35

tahun

Undang 2009

tentang Narkotika dimasa mendatang hendaknya lembaga legislatif maupun eksekutif merumuskan dengan tegas bahwa sanksi yang harus diterapkan

bagi pengedar dan bukan untuk Penyalah Guna (Pecandu). 4. Dalam rangka memulihkan dan menjamin hak korban kejahatan narkotika maka perlu diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan merubah ketentuan Pasal 127 dengan usulan ketentuan yang baru sebagai berikut: Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan terhadap Penyala Guna bagi diri sendiri kedalam keadaan semula. (2) Dalam hal penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kwalifikasi tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal yang lain maka harus di nilai dari “sikap batin / mens rea” dari sipelaku, sepanjang sikap batinnya untuk digunakan

sendiri

untuk

kebutuhan

ketergantungannya maka hakim wajib memutuskan untuk diterapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah korban dari Tindak Pidana Narkotika.

244


DAFTAR PUSTAKA Buku

______, 2009, Kebijakan Legislatif dalam

Abdurrahman, 2007, Ilmu Hukum, Teori Hukum

dan

undangan,

Ilmu

Citra

PerundangAditya

Bakti,

Pidana Penjara, Genta Publishing, Semarang. ______,

Bandung. Ahmad syaufi, 2014, Mediasi Penal sebagai Alternatif

Penanggulangan Kejahatan dengan

Penyelesaian

Perkara

1994,

Beberapa

Aspek

Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong

Generasi

Baru

Pidana Beraspek Perikatan, Disertasi,

Hukum Pidana Indonesia, Naskah

FH Universitas Brawijaya.

Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam

Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, edisi revisi, Rineka Cipta,

Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. ______, 2011, Bunga Rampai Kebijakan

Jakarta. Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001,

Hukum

Pidana,

Perkembangan

Restorative Justice for Juveniles;

Penyusunan Konsep KUHP Baru,

Konferencing Mediation and Circles,

Kencana

Hart

Jakarta.

Publishing,

Oxford-Portland

Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta. Bambang Poernomo, 1988, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta. Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra ______, 2007, Masalah Penegakan Hukum Kebijakan

Hukum

Pidana

dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media, Jakarta. ______, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Pidana,

Perkembangan

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Jakarta.

Group,

Pradana

Media

Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta. --------,

1982,

Pikiran-pikiran

Pertanggungjawaban

tentang Pidana,

Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta. Rudolp J. Gerber and Patrick D. Mcanany, 1970, Philosophy of Punishment,

Aditya Bakti, Bandung.

Hukum

Media

Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan

Oregon.

dan

Pradana

Group,

dalam The Sociology of Punishment & Correction. Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Samidjo,

1985,

Pengantar

Hukum

Indonesia, Armico, Bandung. Septa Candra dkk, 2012, Hukum Pidana dalam Perspektif, Editor Agustinus Pohan dkk, Pustaka Larasan, Bali.


Siswanto, 2012, Politik Hukum dalam

dan

Cipta, Jakarta.

Yogyakarta.

Paradigma, Metode dan Dinamika

Hukum,

Nuha

Medika,

Soedjono D, 1997, Patologi Sosial, Cetakan ke-II, Alumni, Bandung.

Masalahnya, ELSAM HUMA, Jakarta.

Smith Kline dan Frech Clinical, 2007, A

Pengantar

Manual for Law Enforcement Officer

Soerjono

Soekanto,

1986,

Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. ______, Sri

Masmudji, 2004, Penelitian

Drugs

Abuse

Penyalahgunaan

dalam:

Mardani,

Narkoba

dalam

Hukum Normatif suatu Tinjauan

Perspektif Hukum Islam dan Hukum

Singkat,

Pidana

RajaGrafindo

Persada,

Nasional,

RajaGrafindo

Persada, Jakarta.

Jakarta. Sofyan Sastrawidjadja, 1995, Hukum Pidana

Abdul Mun’im Idris et al, 1985, Ilmu

(Asas Hukum Pidana sampai dengan

Kedokteran

Alasan Peniadaan Pidana), Armico,

ke-II, Gunung Agung, Jakarta.

Sudarto, Hukum Pidana I, 1990, Semarang, Yayasan

Sudarto–Fakultas

Hukum

UNDIP. _______, 1981, Hukum dan Hukum Pidana,

cetakan

_______, 1981, Kapita Selekta Hukum

dan

Penyalahgunaan

Narkotika, Armico, Bandung.

Jurnal

Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung. Narkotika

Kejahatan

Narkotika

Perspektif

Sosiologi Hukum, Legality Jurnal

Pidana, Bandung, Alumni.

2003,

Remaja

I Nyoman Nurjaya, 2005, Penanggulangan

Alumni, Bandung.

Sasangka,

Kehakiman,

A.W., Widjaya, 1985, Masalah Kenakalan

Bandung.

Hari

Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan

Undang-undang Narkotika, Rineka Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum:

245

dan

Psikotropika dalam Hukum Pidana,

Ilmiah Hukum, Volume 13 No. 1, Maret-Agustus.

Makalah Totok Yuliyanto, Pengurus PBHI Nasional

Penerbit Mandar Maju, Bandung.

dalam dialog satu tahun pelaksanaan UU

Anton M. Moelyono, 1988, Kamus Besar

No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

dan UU No 36 Tahun 2009 tentang

Jakarta.

Kesehatan dalam Upaya Pencegahan

Juliana Lisa & Nengah Sutrisna

W,

2013, Narkoba, Psikotropika dan

dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

246


Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun

Undang-Undang Dasar Negara Republik

2010

tentang

Penetapan

Penyalahgunaan, Korban Penyalah-

Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

gunaan, dan Pecandu Narkotika ke

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan 1999

Pemerintah tentang

Pembimbingan Pemasyarakatan.

No.

31

Tahun

Pembinaan Warga

dan

Binaan

Naskah Internet Lilik

Mulyadi,

Pemidanaan

terhadap

Pengedar dan Pengguna Narkoba, Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan,

Bab

III,

http://www.

jaringnews.com/politik-peristiwa/ umum/43615/kepala-bnn-tahanannarkoba-membludak-lantaran-hakimtak-terapkan-uu-narkotika.

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Recommend Documents