PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN BALONGBENDO Disusun oleh : Nurida S. Feranti Dosen Pembimbing : Ir. Heru Purwadio, MSP
Kualitas Hidup Meningkat
L A T A R
Kebijakan Pembangunan (Ekonomi/Wilayah/Sosial)
B E L A K A N G
Tuntutan Kebutuhan akan Lahan Meningkat
Kebutuhan Lahan Meningkat
Penawaran Lahan
EKSISTINGNYA
Kecamatan Balongbendo
Permintaan Lahan
Dominasi lahan yang tersedia adalah LAHAN PERTANIAN Peluang terjadinya Alih Fungsi Lahan
Permukiman
Perdagangan & Jasa
Industri
Perlu diingat: Kec.Balongbendo merupakan anggota sentra agropolitan Kab.Sidoarjo
Fakta – fakta alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
L A T A R B E L A K A N G
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Dari tahun 2005-2009
Penurunan luas lahan pertanian Peningkatan luas lahan terbangun 2002,42 Ha
993,12 Ha
1.837,15 (Sumber: BPS, Kecamatan Balongbendo dalam Angka 2006-2010)
(non pertanian)
Ha
1.028,77 Ha
Penurunan hasil produksi pertanian (padi & palawija) untuk Tahun 2009-2010
14.039 ton
13.878 ton
Berpengaruh pada mata pencaharian penduduk: - Sektor industri (9.460 jiwa menjadi 10.051 jiwa) 6,25% - Sektor Perdg&Jasa (1.778 jiwa menjadi 1.825 jiwa) 2,64% - Sektor petanian (TETAP) Jumlah penduduk : 59.914 67.906 Jiwa
Hal-hal yang mendorong alih fungsi lahan pertanian
L A T A R
Dampak Lusi (Lumpur Sidoarjo)
Intensifikasi Pertanian tidak berhasil Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi non pertanian
B E L A K A N G
Hasil Produksi Pertanian
Kondisi terakhir area terdampak LUSI, 2010
<<<< REVIEW
E k s i s t i n g vs R e n c a n a
Rencana Pola Ruang Kecamatan Balongbendo Pabrik Sepatu
Pabrik Plastik dan Pipa
Pabrik Bahan Kimia
Industri, Gudang, Garasi
Pabrik kayu, plastik, kembang api
Industri Beton
Pabrik Tekstil
Sumber : RDTRK Balongbendo dan Bappeda Kab.Sidoarjo, 2011
Rumusan Masalah PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN BALONGBENDO KEBUTUHAN TANAH MENINGKAT
AGROPOLITAN
ALIH FUNGSI LAHAN Diharapkan yang berbasis pertanian
PERSEDIAAN LAHAN TERBATAS/TETAP
DOMINASI LAHAN PERTANIAN
Ex: Banyak alih fungsi lahan yang menyimpang dari tata ruang
DIBUTUHKAN PENGENDALIAN Pertanyaan Penelitian : Apa saja faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo?
Tujuan & Sasaran
TUJUAN Memberikan arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo
SASARAN Menganalisis faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo
Merumuskan tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo
Merumuskan arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo
Ruang Lingkup Penelitian Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup penelitian ini adalah lahan pertanian di Kecamatan Balongbendo, khususnya : • Lahan pertanian yang berdasarkan tata ruang seluas 1.837,15 Ha • Berada di 20 desa
Sintesa : Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian K A J I A N P U S T A K A
No.
Sumber
Faktor penyebab dari teori
-
1.
Ilham (2008)
2.
Abdullah (2010)
3.
Irawan (2005)
-
-
Faktor ekonomi : aksesibilitas, kebutuhan petani, harga lahan, skala usaha, pajak lahan, status lahan, jumlah tenaga kerja di lahan sawah, pertumbuhan PDRB/PDB Faktor sosial : perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Peraturan pertanahan Luas kepemilikan Dukungan aksesibiltas Dukungan masyarakat Dukungan kebijakan pemerintah Supply : produktivitas dan luas lahan Demand : struktur harga, pertumbuhan penduduk pendapatan, populasi, kepercayaan, nilai sosial budaya, kemakmuran, struktur demografis, institusi, informasi dan pengetahuan
Sumber: Hasil Sintesa Kajian Pustaka Penulis, 2011
Faktor penyebab yang akan diteliti
Faktor ekonomi
Faktor Sosial Faktor Lingkungan
Sintesa : Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian K A J I A N P U S T A K A
No.
Aspek yang didapatkan dari teori
Sumber
Upaya Pengendalian -
1.
Sulistiono (2006)
2.
Nasoetion (2003)
3.
Simatupang dan Irawan (2002)
-
Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan
-
-
Sumber: Hasil Sintesa Kajian Pustaka Penulis, 2011
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam ranah ekonomi yaitu melalui instrumeninstrumen ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan petani, kontribusi terhadap perekonomian nasional, dan ketahanan pangan. Pengendalian dalam ranah sosial ini dilakukan dengan melihat kriteria kesejahteraan petani dan kelembagaan, dimana inisiatif masyarakat (petani) berperan secara aktif. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berbasis pada lingkungan adalah melalui instrumen yurisdis.
Pendek atan dan Jenis Peneli tian
Pendekatan Penelitian
Rasionalisme
Positivistik
Digunakan dalam menyusun kerangka konsepstualisasi teoritik dan memberikan pemaknaan hasil penelitian
Digunakan dalam menguji empirik obyek spesifikasi
Gabungan
Jenis Penelitian : penelitian yang memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu peristiwa dengan tujuan untuk membuat diskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Metode Pengumpulan Data & Analisis
Diperoleh dari internet, media cetak dan media elektronik merupakan tambahan dari teori dan wacana empirik
Pengamatan Lapangan
Data–data sekunder diperoleh dari reverensi buku / literatur untuk studi empirik dan data dari instansional yang memiliki relevansi dengan pembahasan
Tinjauan Media
Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner. Wawancara terhadap pelaku pertanian, narasumber ahli pertanian dan ahli tata kota yang berasal dari instansi
Tinjauan Pustaka
Wawancara
Metode Pengumpulan Data
Pengamatan dari peneliti untuk dokumentasi serta pengenalan lingkungan eksisting secara spasial di wilayah penelitian
Metode Pengumpulan Data & Analisis
Populasi dan Sampel Probability sampling dengan disproportionate stratified random sampling
Non probability sampling dengan purposive sampling
n = N / (1+ N.e 2 ) Keterangan n : jumlah sampel N : jumlah populasi terhitung (jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani, yaitu 7.150 jiwa) E : standar error yang digunakan (10%)
Hasil Perhitungan : 100 Responden Pemilik lahan
Variabel dan Definisi Operasional Faktor Faktor Ekonomi
Variabel Harga Lahan
Definisi Operasional
Nilai jual lahan sawah berdasarkan NJOP Besar pendapatan penduduk di sektor Pendapatan pertanian dalam satu kali panen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Pajak Tanah dikenakan di lahan sawah Bentuk kepemilikan lahan sawah (SHM, Status Tanah HGB, dll) Kemudahan untuk berpindah yang diukur Aksesibilitas dari jarak ke pusat kegiatan (pusat kecamatan) serta kelas jalan Faktor Jumlah Penduduk Jumlah penduduk per tahun (2005-2009) Sosial Karakteristik Pemilik Cara pandang dan kebutuhan pemilik lahan Lahan sawah di sektor pertanian Hasil Produksi Pertanian Jumlah hasil panen (padi dan palawija) Luas lahan Luas lahan sawah yang dimiliki pemilik Faktor lahan Lingkungan Peraturan pertanahan Peraturan perundangan yang mengatur segala ketentuan tentang penggunaan tanah
Metode & Teknik Analisis Data Sasaran
Input Data
Menganalisis faktor- faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian Merumuskan tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian Merumuskan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Harga Lahan Pendapatan Pajak Tanah Status Tanah Aksesibilitas Jumlah Penduduk Karakteristik Pemilik Lahan Hasil Produksi Pertanian Luas Lahan Peraturan Pertanahan
Faktor-faktor penyebab alih fungsi
Tipologi alih fungsi
Teknik
Output yang Diharapkan
Analisis Faktor
Faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Analisis Cluster
Triangulasi
Tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian berdasarkan faktor penyebabnya Arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian berdasarkan masing-masing tingkat alih fungsinya
TAHAPAN PENELITIAN
Kebijakan pembangunan dan dampak LUSI menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo semakin meningkat
Teori pengembangan wilayah dan alih fungsi lahan pertanian
SASARAN 1 Menganalisis faktorfaktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
ANALISIS FAKTOR Input variabel: Harga lahan, Pendapatan, Pajak Tanah, Status Tanah, Aksesibilitas, Jumlah Penduduk, Karakteristik Pemilik Lahan, Hasil Prod. Pertanian, Luas Lahan, Peraturan Pertanahan
Faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Teori pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
SASARAN 2 Merumuskan tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Aspek-aspek perumusan arahan pengendallian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
ANALISIS CLUSTER Input Data : Hasil analisis faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
SASARAN 3
Implemtasi pengendalian alih fungsi lahan diluar wilayah penelitian
Aspek-aspek keberhasilan pembangunan daerah
ANALISIS DESKRIPTIF Arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian manjadi non pertanian yang dibutuhkan di Kec.Balongbendo
ANALISIS TRIANGULASI 1. Hasil Kajian/Analisis Penulis 2. Peraturan Perundangan 3. Kasus Pembanding
Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian
PETA PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TAHUN 2009
H A S I L &
p E M B A H A S A N
2%
1%
28% 59% 10%
Sawah
Lain-lain
Permukiman
Ladang/Tegal
Perkebunan Rakyat
Sumber : Bappeda Kab.Sidoarjo dan Survey Primer, 2011
PROFIL KECAMATAN BALONGBENDO
Profil Kecamatan Balongbendo KONDISI EKSISTING PERTANIAN Hasil Produksi Pertanian Padi dan Palawija Jenis Pertanian
Padi Jagung Kedelai Kacang Hijau
Luas Panen 2009 2.175,5 60 706 88
2010 2.036,43 145 166 9
Rata-Rata Produksi (Kw/Ha) per Tahun 2009 2010 63,50 64,25 34,15 36 16,30 14 12 11
Produksi (Kw) per Tahun 2009 2010 135.990 130.841 2.049 5.220 2.741 2.324 158 102
Mengalami Penurunan
POLA PENGGUNAAN LAHAN DI SEKITAR LOKASI PERTANIAN
A
B
C
D
Berdekatan dengan Permukiman
Berdekatan dengan Industri
Berdekatan dengan Jalan Raya
Berdekatan dengan Perdagangan & Jasa
Gambaran Umum Pemasalahan Selama kurun waktu 5 tahun Perubahan Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Balongbendo Tahun 2005−2009 No.
Penggunaan Lahan
Penurunan : Lahan Pertanian = 134,77 Ha 8,82 %
Luas (Ha) 2005 755,15
2009 879,85
60,79
77,04
-
-
2002,42
1.867,65
1.
Permukiman
2.
Industri
3.
Pertambangan
4.
Persawahan
5.
Pertanian tanah kering
-
-
6.
Hutan (bakau)
-
-
7.
Perairan darat (perikanan)
-
-
8.
Tanah kosong
9,97
9,97
9.
Jalan
87,44
87.44
10.
Sungai
169,45
169,45
11.
Lain-lain
54,78 3140,00
141,37 3140,00
Total Sumber: BPN Kabupaten Sidoarjo
993,12 Ha
1.028,77 Ha
Peningkatan lahan non pertanian: Permukiman = 123,85 Ha Industri = 16,25 Ha Perdagangan & Jasa = 0,94 Ha 3,59 %
Total luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian : 35,65 Ha
Gambaran Umum Pemasalahan Kecenderungan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Tahun 2009 No
Desa
1 Balongbendo 2 Singkalan 3 Kedung Sukodadi 4 Bakungtemenggungan 5 Sumokembangsri 6 Seduri 7 Wonokupang 8 Waruberon 9 Bakalan Wringinpitu 10 Gagang Kepuhsari 11 Suwaluh 12 Watesari 13 Seketi 14 Kemangsen 15 Jabaran 16 Jeruk Legi 17 Penambangan 18 Wonokarang 19 Bakung Pringgondani 20 Bogempinggir Kecamatan Balongbendo
Luas Wilayah (Ha)
Luas Lahan Terbangun (Ha)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
113 146 146 225 262 148 128 114 133 118 121 191 242 223 124 188 166 101 198 124 3.140
25,00 69,48 54,43 30,99 64,70 27,67 38,50 21,99 39,48 26,03 42,55 53,35 50,40 77,55 32,00 33,63 39,17 73,26 32,96 46,71 879,85
30 20 19 21 15 19 25 15 17 14 31 15 21 33 23 28 30 26 18 18 22
Sumber: BPN Kabupaten Sidoarjo dan KPP Pratama Sidoarjo Barat, 2011
Harga Lahan
128.000 36.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 36.000 27.000 27.000 36.000 36.000 82.000 36.000 64.000 48.000 36.000 36.000 36.000 -
Jarak ke Pusat Kecamatan (km) 2 6 4 5 7 2 0 1 1 3 2 3 7 6 4 3 0,5 1 2 2 -
Keterangan : Dilintasi Jalan Arteri Terdapat Peruntukkan Industri
Dilintasi Jalan Arteri & terdapat Peruntukkan Industri
Analisis : S a s a r a n 1 Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square df Sig.
Analisis Faktor
.760 271.997 45 .000
Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues
Loadings
% of
Cumulative
% of
Cumulativ
Variance
%
Variance
e%
Compone nt
Dari 10 variabel, direduksi menjadi 3 faktor antara lain : Faktor 1 → menjelaskan 29,1 % dari keseluruhan variabel Faktor 2 → menjelaskan 19,4 % dari keseluruhan variabel Faktor 3 → menjelaskan 14,6 % dari keseluruhan variabel
Total
Total
1
3.091
30.906
30.906
2.903
29.030
29.030
2
2.167
21.670
52.576
1.936
19.363
48.393
3
1.045
10.454
63.030
1.464
14.638
63.030
4
.788
7.883
70.913
5
.665
6.649
77.562
6
.559
5.594
83.156
7
.549
5.494
88.649
8
.488
4.880
93.530
9
.362
3.616
97.145
10
.285
2.855
100.000
Analisis : S a s a r a n 1 Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo
Analisis Faktor
Faktor yang yang terbentuk dalam analisis faktor ini ditunjukkan pada component 1, 2 dan 3 yang masingmasing faktor terdiri dari variabel dengan nilai bobot tertinggi di atas 0,5.
Rotated Component Matrixa Component 1
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3
2
3
Harga Lahan
-.174
.797
.202
Pendapatan
.865
.014
.019
Pajak Tanah
.775
.080
-.098
Status Tanah
.127
.747
-.113
Aksesibilitas
.089
.724
.309
Jumlah Penduduk
.095
.233
.735
Karakteristik Pemilik Lahan
.801
.002
.098
Hasil Produksi Pertanian
.779
-.021
.037
Luas Lahan
.490
.397
.326
-.038
.022
.805
Peraturan Pertanahan
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 4 iterations.
Analisis : S a s a r a n 1 Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo
Interpretasi Faktor Faktor
Faktor 1
Faktor 2 Faktor 3
Variabel
Pendapatan Pajak tanah Karakteristik Pemilik Lahan Hasil Produksi Pertanian Luas lahan Harga lahan Aksesibilitas Status Tanah Peraturan Pertanahan Jumlah penduduk
Faktor 1 Interpretasi
Nilai Ekonomis Lahan Pertanian Atribut Lahan Pertanian Regulasi Pertanahan
Berhubungan dengan prinsip ekonomi Tiap variabel memiliki nilai-nilai ekonomi, dimana semuanya tergantung dari luas lahan Bertumpu pada PENDAPATAN (high score dan menjadi tujuan akhir)
Faktor 2 Berhubungan dengan segala perubahan pada atribut lahan pertanian Bertumpu pada HARGA LAHAN (high score dan merupakan var. yang selalu berubah mengikuti perubahan var. lainnya)
Faktor 3 Berhubungan dengan aturan hukum/konstitusi yang mengikat ke semua orang Bertumpu pada Peraturan P. (High score)
Analisis : S a s a r a n 2 Tipologi Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo
Analisis Cluster
Case Processing Summarya,b Cases Valid
Missing
Total
N
Percent
N
Percent
N
Percent
20
100.0
0
.0
20
100.0
Cluster Cluster 1 Cluster 2
Cluster 3
Persentase Besarnya Pengaruh Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kecamatan Balongbendo
Desa Balongbendo, Bakalan Wringinpitu, Kemangsen Singkalan, Sumokembangsri, Seduri, Wonokupang, Waruberon, Suwaluh, Jabaran, Jeruk Legi, Wonokarang, Bakung Pringgondani Kedungsukodani, Bakungtemenggungan, Gagang Kepuhsari, Watesari, Seketi, Penambangan, Bogempinggir
Cluster III (10,47%)
Cluster I (57,01%)
Cluster II (40,10%) Berdasarkan nilai variansi tiap variabel didapat dari initial eigenvalues pada output analisis faktor
Analisis : S a s a r a n 2 Tipologi Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Tingkat Pengaruh Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Balongbendo
Cluster
I
II
III
Desa
Variabel Berpengaruh (per desa)
Balongbendo Bakalan Wringinpitu Kemangsen
1,2,3,5,6,7,8,9 1,3,4,5,6,7,8,9 1,2,5,6,7,8,9
Singkalan Sumokembangsri Seduri Wonokupang Waruberon Suwaluh Jabaran Jeruk Legi Wonokarang Bakung Pringgondani Kedung Sukodadi Bakungtemenggungan Gagang Kepuhsari Watesari Seketi Penambangan Bogempinggir
1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,5,6,7,8,9 1,6,7,9 1,5,6,8,9 1,2,5,6,8,9 1,2,3,5,6,7,8,9 1,5,6,8,9 1,2,5,6,7,8,9 1,2,6,7,8,9 1,2,5,6,7,8,9 2,5,6,7,8 2,6,7,8,9 2,3,6,7,8,9 1,2,5,6,7,8 1,2,5,6,8 1,2,5,6,7,8,9 6,8
Variabel Berpengaruh dalam Cluster
Tipologi
Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian
Tingkat Pengaruh Faktor Penyebab
1,5,6,7,8,9
Nilai Ekonomis Lahan Pertanian (F1) Atribut Lahan Pertanian (F2) Regulasi Pertanahan (F3)
57,01 %
1,6,9
Nilai Ekonomis Lahan Pertanian (F1) Atribut Lahan Pertanian (F2) Regulasi Pertanahan (F3)
40,10 %
6,8
Nilai Ekonomis Lahan Pertanian (F1) Regulasi Pertanahan (F3)
10,47 %
Analisis : S a s a r a n 2 Tipologi Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Karakteristik Tipologi Alih Fungsi Berdasarkan Faktor Penyebabnya
Tipologi
Karakteristik (Eksisting) Cluster
Tipologi Faktor 1
I
Tipe 1 (Tingkat alih fungsi tinggi)
II
Tipe 2 (Tingkat alih fungsi sedang)
III
Tipe 3 (Tingkat alih fungsi rendah)
- Pendapatan rendah - Pajak tanah tinggi - Hasil produksi pertanian rendah - Luas lahan sawah kecil - Pendapatan rendah - Pajak tanah rendah - Hasil produksi pertanian rendah - Luas lahan sawah kecil - Pendapatan tinggi - Pajak tanah rendah - Hasil produksi pertanian sedang - Luas lahan sawah besar
Faktor 2
Faktor 3
- Harga lahan tinggi - Aksesibilitas tinggi
- Jumlah penduduk besar
- Harga lahan rendah - Aksesibilitas sedang
- Jumlah penduduk rendah
- Harga lahan rendah - Aksesibilitas rendah
- Jumlah penduduk sedang
CLUSTER & TIPOLOGI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2011
Analisis : S a s a r a n 2 Tipologi Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Sintesa Perumusan Tipologi Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Tipologi
Karakteristik
Tipologi Arahan yang dibutuhkan
Tipe 1 (Tingkat alih fungsi tinggi)
- Pendapatan rendah - Pajak tanah tinggi - Hasil produksi pertanian rendah - Luas lahan sawah kecil - Harga lahan tinggi - Aksesibilitas tinggi - Jumlah penduduk besar
Urgensi pengendalian alih fungsi lahan pertanian sangat tinggi. Maka prioritas pengendalian yang dibutuhkan: 1. Pengawasan dan penertiban 2. Mengurangi dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian 3. Ketentuan alih fungsi berbasis pertanian 4. Berbasis partisipasi masyarakat 5. Menekan pertumbuhan penduduk 6. Selektivitas dalam pengembangan infrastruktur
Tipe 2 (Tingkat alih fungsi sedang)
- Pendapatan rendah - Pajak tanah rendah - Hasil produksi pertanian rendah - Luas lahan sawah kecil - Harga lahan rendah - Aksesibilitas sedang - Jumlah penduduk rendah
Urgensi pengendalian alih fungsi lahan pertanian sedang. Maka prioritas pengendalian yang dibutuhkan: 1. Memperkecil peluang alih fungsi 2. Sifatnya membatasi alih fungsi 3. Peningkatkan eksistensi lahan pertanian 4. Berbasis partisipasi masyarakat
Tipe 3 (Tingkat alih fungsi rendah)
- Pendapatan tinggi - Pajak tanah rendah - Hasil produksi pertanian sedang - Luas lahan sawah besar - Harga lahan rendah - Aksesibilitas rendah - Jumlah penduduk sedang*
Urgensi pengendalian alih fungsi lahan pertanian rendah. Maka prioritas pengendalian yang dibutuhkan: 1. Meningkatkan eksistensi lahan pertanian 2. Berbasis partisipasi masyarakat 3. Pengembangan infrastruktur pertanian
Analisis : S a s a r a n 3 Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Input Analisis Triangulasi Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kecamatan Balongbendo
Peraturan Perundangan
Kasus Pembanding
• RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 • RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 • UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Kendal – Semarang, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kab.Kendal” oleh Mukhtar R.E • Bogor,“Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat” oleh Iqbal 2007
Hasil Kajian/Analisis Penulis • Faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (Sasaran 1) • Tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (Sasaran 2)
Analisis : S a s a r a n 3 Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo
TAHAPAN ANALISIS TRIANGULASI Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Variabel Cluster Tipologi paling berpengaruh
A1
A2
A3
OUTPUT
I
1
1,5,6,7,8,9
A1
A2
A3
A1,2,3
II
2
...
...
...
...
...
III
3
...
...
...
...
...
Untuk memperoleh output, langkah yang dilakukan adalah : Pertama A1 vs A2 = A1,2 Kedua A2 vs A3 = A2,3 Ketiga A1 vs A3 = A1,3 Output
= A1,2,3
Analisis : S a s a r a n 3 Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Cluster & Tipologi Cluster I Tipologi alih fungsi tinggi
Faktor Penyebab Faktor Nilai Ekonomis Lahan Pertanian
Arahan Pengendalian
Karakteristik pemilik lahan
• •
Partisipasi masyarakat secara konsultatif dan interaktif Peningkatan kapasitas petani dalam peningkatan kualitas hasil pertanian
Hasil produksi pertanian
• •
Pemberlakuan insentif Penerapan teknologi untuk pengembangan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya untuk mengurangi dampak negatif tingginya alih fungsi lahan pertanian
Luas lahan
•
Pengawasan ketat untuk mempertahankan luasan minimal lahan abadi pertanian Penertiban yang intensif alih fungsi yang tidak sesuai dengan tata ruang
•
•
Faktor Atribut Lahan Pertanian
Harga lahan
Aksesibilitas
•
Pemberlakuan insentif kepada petani berupa pengembangan infrastruktur pertanian
Faktor Regulasi Pertanahan
Jumlah penduduk
•
Menekan angka pertumbuhan penduduk dengan melakukan penyebaran permukiman eksisting secara merata
•
Sosialisasi area konservasi sampai ke tingkat desa termasuk di dalamnya bentuk-bentuk pengawasan dan penertibannya Mengintensifkan klarifikasi penggunaan tanah di tiap jual-beli lahan
Analisis : S a s a r a n 3 Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Cluster & Tipologi Cluster II Tipologi alih fungsi sedang
Faktor Penyebab
Arahan Pengendalian
Faktor Nilai Ekonomis Lahan Pertanian
Luas lahan
• •
Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi Pemberlakuan insentif
Faktor Atribut Lahan Pertanian
Harga lahan
•
Memberikan kebijakan nilai lahan untuk menghindari spekulasi harga lahan yang ada di pasar.
Faktor Regulasi Pertanahan
Jumlah penduduk
•
Menekan angka pertumbuhan penduduk dengan melakukan penyebaran permukiman eksisting secara merata
Analisis : S a s a r a n 3 Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kec.Balongbendo Cluster & Tipologi Cluster III Tipologi alih fungsi rendah
Faktor Penyebab Faktor Nilai Ekonomis Lahan Pertanian
Hasil Produksi Pertanian
Arahan Pengendalian • •
• • Faktor Regulasi Pertanahan
Jumlah penduduk
•
Peningkatan kapasitas petani dalam peningkatan kualitas hasil pertanian Penerapan teknologi untuk pengembangan budidaya perta-nian berikut usaha ikutannya untuk mengurangi dampak negatif tingginya alih fungsi lahan pertanian Pembangunan infrastruktur dan fasilitas diperlukan untuk area yang belum terfasilitasi oleh jalan untuk akses dan pasar untuk pemasaran Partisipasi masyarakat secara fungsional, yaitu dengan memperkuat kelembagaan seperti Gapoktan, Poktan, dan Koptan) Menekan angka pertumbuhan penduduk dengan melakukan penyebaran permukiman eksisting secara merata
ARAHAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN
a. a. b. c. d.
e.
Peningkatan kapasitas petani Penerapan teknologi Pembangunan infrastruktur dan fasilitas Partisipasi masyarakat secara fungsional Penyebaran permukiman eksisting secara merata
a.
b. c.
d.
Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi Pemberian Insentif Memberikan kebijakan nilai lahan Penyebaran permukiman eksisting secara merata
b. c. d. e. f. g. h. i.
Partisipasi masyarakat secara konsultatif dan interaktif Peningkatan kapasitas petani Penerapan teknologi Pemberian Insentif Pengawasan ketat Penertiban yang intensif Sosialisasi area konservasi Klarifikasi penggunaan tanah Ppermukiman eksisting secara merata
K E S I M P U L A N & S A R A N
Kesimpulan 1. Faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo : Nilai ekonomis lahan pertanian Atribut lahan pertanian Regulasi pertanahan 2. Cluster desa dan tipologi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo : Cluster I, merupakan kelompok desa yang memiliki infrastruktur lengkap desakan kepentingan ekonomi dan sosial semakin besar Kecenderungan alih fungsi semakin tinggi. Kelompok desa : Balongbendo, Bakalan Wringinpitu, Kemangsen Cluster II, merupakan kelompok desa yang memiliki infrastruktur kurang lengkap desakan kepentingan ekonomi dan sosial yang tidak terlalu besar kecenderungan alih fungsi tinggi (lahan pertanian yang kurang produktif ) Kelompok desa : Singkalan, Sumokembangsri, Seduri, Wonokupang, Waruberon, Suwaluh, Jabaran, Jeruk Legi, Wonokarang, Bakung Pringgondani. Cluster III, merupakan kelompok desa yang memiliki daya tarik pertanian tinggi desakan kepentingan ekonomi dan sosial tidak terlalu besar kecenderungan alih fungsi lahan masih rendah Kelompok desanya antara lain: Kedungsukodani, Bakungtemenggungan, Gagang Kepuhsari, Watesari, Seketi, Penambangan, Bogempinggir.
K E S I M P U L A N & S A R A N
3. Arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Balongbendo sesuai dengan masing-masing cluster dan tipologinya : Cluster I a. Partisipasi masyarakat secara konsultatif dan interaktif b. Peningkatan kapasitas petani c. Penerapan teknologi d. Pemberian Insentif e. Pengawasan ketat f. Penertiban yang intensif g. Sosialisasi area konservasi h. Klarifikasi penggunaan tanah i. Ppermukiman eksisting secara merata Cluster II a. Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi b. Pemberian Insentif c. Memberikan kebijakan nilai lahan d. Penyebaran permukiman eksisting secara merata Cluster III a. Peningkatan kapasitas petani b. Penerapan teknologi c. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas d. Partisipasi masyarakat secara fungsional e. Penyebaran permukiman eksisting secara merata
K E S I M P U L A N & S A R A N
Sasaran • Perlu dilakukan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang sifatnya menyeluruh dengan partisipasi dari keseluruhan stakeholders mengingat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. • Peningkatan konsistensi dari berbagai stakeholders untuk mewujudkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang menyeluruh terhadap kebijakankebijakan yang telah ditetapkan.
. . TERIMA KASIH . .
