PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM NASIONAL DI KAWASAN HUTAN Oleh : Epi Syahadat
Ringkasan Pembangunan kepariwisataan nasional (PKN) Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selain daripada itu pembangunan kepariwisataan nasional ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu penopang atau pengganti komoditas andalan berupa minyak bumi yang potensi semakin berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan nasional dapat dicapai atau di raih berkat keterpaduan dan kesinergian antara kekuatan masyarakat, pemerintah, media masa, dan pelaku usaha pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata alam perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu : pariwisata nasional, perencanaan kawasan, pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, penataan ruang serta peraturan perundangan. Adapun strategi pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam meliputi pengembangan : aspek perencanaan pembangunan, aspek kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pengelolaan, aspek pengusahaan, aspek pemasaran, aspek peran serta masyarakat dan penelitian dan pengembangan. Kata kunci : pembangunan pariwisata, kawasan hutan , wisata alam, kesejahteraan masyarakat, kelestarian alam
I. PENDAHULUAN Adanya perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari “Timber Oriented” kearah “Resources Based Management” (Anonim, 2003) merupakan salah satu kebijakan Departemen Kehutanan dalam mengantisipasi kerusakan hutan serta untuk mengoptimalkan pemanfaatkan kawasan hutan dalam meningkatkan pendapatan negara atau devisa untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati baik didarat maupun di perairan (laut) memiliki peluang yang sangat besar dalam meraih atau memperoleh manfaat dari kawasan hutan itu sendiri. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh adalah pengembangan kawasan hutan untuk pariwisata alam. Dasar hukum pengembangan pariwisata alam yang sesuai dengan prinsip kelestarian adalah UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hutan dan Ekosistemnya serta UU No 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, di mana kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tersebut diarahkan bukan pada kegiatan eksploitasi melainkan lebih kepada pengembangan pemenuhan jasa pariwisata alam. Potensi wisata alam di kawasan hutan dengan daya tariknya yang tinggi merupakan potensi yang bernilai jual tinggi sebagai obyek wisata, sehingga pariwisata alam di kawasan hutan layak untuk dikembangkan (Anonim, 2003). Pembangunan Kepariwisataan Nasional (PKN) Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwitaan nasional ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu penopang atau pengganti komoditas andalan minyak bumi yang potensinya semakin kecil. Sehubungan dengan itu penyelengaraan kepariwisataan nasional di dalam prakteknya harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita dan tujuan nasional, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan nasional dapat dicapai atau diraih berkat keterpaduan dan kesinergian antara kekuatan masyarakat, pemerintah, media masa, dan pengusaha pariwisata. Kekuatan pembangunan kepariwisataan nasional ini diperlukan dalam penanganan obyek dan daya tarik wisata. Yang menjadi sasaran wisatawan adalah yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, hal itu memerlukan adanya kegiatankegiatan yang berupa pengamanan terhadap keselamatan wisatawanm kelestarian sumber daya alam, mutu lingkungan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pembangunan kepariwisataan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor kepariwisataan secara nasional yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cara pandang atau wawasan kepariwisataan nasional bersumber kepada falsafah bangsa, ideologi bangsa, dasar negara Pancasila dan UUD 45. Nilainilai dasar Pancasila dan butir-butir yang terkandung dalam empat alinea pembukaan UUD 45 serta 37 pasal yang terkandung didalamnya merupakan rambu-rambu utama yang harus dipedomani dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Pembangunan kepariwisataan nasional dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan nasional dengan mengunakan keterpaduan berbagai aspek kehidupan lainnya yang merupakan suatu sinergi, hal ini akan melibatkan masyarakat luas sebagai penggerak ekonomi nasional yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam. Hakikat kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang diakibatkan oleh perjalanan manusia secara perorangan atau kelompok dengan berbagai maksud kecuali untuk menetap atau mencari nafkah. Sebagai suatu kegiatan
yang utuh, kepariwisataan meliputi kegiatan-kegiatan yang terjadi sebelum perjalanan dilakukan dan selama perjalanan itu berlangsung atau kegiatankegiatan yang mempunyai keterkaitan antara hulu dan hilir beserta penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan (Anonim, 1997) dengan demikian dalam lingkup nasional kepariwisataan merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Fenomena pariwisata pada hakikatnya merupakan kebutuhan naluriah manusia untuk mengetahui, mencari, mempelajari menemukenali, mengalami, menikmati sesuatu yang tidak ada di tempat tinggalnya baik yang bersifat alami maupun budaya (Anonim, 1997). Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam dan budaya beserta sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan harus dilaksanakan dengan prinsip membangun sekaligus melestarikan. Adapun tulisan ini, bertujuan : Untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi pengembangan pariwisata alam nasional di kawasan hutan dalam menunjang pembangunan kepariwisataan secara nasional, dan untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dilakukan dalam pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA). II.
METODOLOGI PENELITIAN A. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pencatatan hasil wawancara dengan pejabat atau pegawai pada instansi terkait, sedangkan data sekunder meliputi Rencana Pembangunan Pariwisata Alam Nasionl Di Kawasan Hutan dan Pembangunan Kepariwisataan Nasional Abad Ke 21 B. Analisis Data Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan dikaji dengan cara menganalisis faktor lingkungan internal (kekuatan, kelemahan), dan faktor lingkungan eksternal (peluang, ancaman) yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif.
III.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Pariwisata Alam Di Kawasan Hutan Berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibedakan menjadi Hutan Konservasi, Hutan lindung, dan Hutan Produksi. Hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam (Kawasan Cagar Alam, dan Kawasan Suaka Margasatwa), Kawasan Hutan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura, dan Taman Buru).
Pada Tabel 1 di bawah dapat dilihat fungsi dan luasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata alam: Tabel
No
1
2
1
Uraian
Jumlah Lokasi Wisata (Buah)
Luas Areal (Ha)
181 8 189
2.709.677,89 211.555,45 2.921.233,34
11,46 0,89 12,35
b) Suaka Margasatwa (SM) SM Daratan SM Perairan Jumlah b) Jumlah 1
53 5 58 247
3.616.156,08 67.310,00 3.683.466,08 6.604.699,42
15,29 0,28 15,58 27,93
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) a) Taman Nasional ( TN) TN Daratan TN Perairan Jumlah a)
35 6 41
11.368.829,43 3680.938,30 15.409.767,73
48,08 17,08 65,16
b) Taman Wisata Alam (TWA) TWA Daratan TWA Perairan Jumlah b)
89 18 107
306.782,35 765.762,00 1.072.544,35
1,30 3,24 4,54
17
334.604,80
1,41
17
334.604,80
1,41
165
16.816..916,88
71,11
15 15
225.992,70 225.992,70
0,96 0,96
Kawasan Suaka (KSA) a) Cagar Alam (CA) CA Daratan CA Perairan Jumlah a)
C) Taman (Tahura) Jumlah c) Jumlah 2 3
Funsi dan Luasan Hutan Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Pariwisata
Taman Buru Jumlah 3
Hutan
% luas areal terhadap jumlah kawasan konservasi (%)
Alam
Raya
Jumlah 1+2+3 427 23.647.609,00 100 Sumber : Pusat Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal PHKA, 2003.
B. Potensi Dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Di Kawasan Hutan Indonesia merupakan negara mega biodiversity ke tiga setelah Brasil dan Zaire (Anonim, 2003) yang terletak diantara dua benua, terdiri dari ± 18.000 pulau
dengan keanekaragaman kekayaan alam yang terbentang dari daratan hingga perairan, sebagian dari kekayaan tersebut berupa hutan. Adapun potensi hutan tersebut diantaranya adalah (Anonim, 2003) : • Tanaman tumbuh-tumbuhan bunga sebanyak 27.500 species tumbuhan bunga atau 10 % dari jumlah species tumbuhan bunga di dunia. • Terdapat 515 jenis hewan dari kelas mamalia atau 12 %, 1.539 jenis dari aves atau 17 %, 511 jenis dari kelas reptil atau 16 % dan 8.270 jenis dari kelas amphibia atau 16 %. Selain daripada itu Indonesia memiliki gunung berapi sebanyak 128 buah yang mempunyai potensi untuk dijadikan obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) berupa : Fenomena alam diantaranya adalah air terjun, sumber air panas, kawah, sungai, gua, danau, perairan karang, hutan mangrove, padang laut dan rumput laut. Kekayaan alam tersebut merupakan potensi ODTWA yang dalam pengembangan pariwisata alam, perlu penanganan yang sungguh-sungguh / serius agar tetap terjaga kelestarian dan keberadaannya. Dalam upaya untuk mendukung pengembangan pembangunan kepariwisataan nasional serta sejalan dengan upaya penyelamatan hutan dan peningkatan nilai manfaat sumber daya alam itu sendiri maka usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan diantaranya adalah kegiatan pariwisata alam dinilai mempunyai prospek yang sangat menjanjikan, selain daripada itu pemanfaatan jasa lingkungan hutan mempunyai dampak yang baik dalam upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan untuk menekan laju kerusakan hutan. C. Visi Dan Misi Rencana Pengembangan Pariwisata Alam Nasional Di Kawasan Hutan Fenomena kepariwisataan di masa yang akan datang sudah harus dicermati sejak dini agar perkembangan tersebut dapat dijadikan dasar menyusun suatu Visi dan Misi dengan menyimak perkiraan-perkiraan perubahan pada lingkungan strategis. Pengembangan pariwisata alam dalam kerangka mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat. Adapun visi dari rencana pengembangan pariwisata alam nasional di kawasan hutan (Anonim, 2003), adalah : ” Terciptanya pengembangan pariwisata alam yang ber wawasan lingkungan untuk mewujudkan kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat “ , sedangkan misinya (Anonim, 2003), dalah : Meningkatkan kontribusi pemanfaatan kawasan hutan melalui pariwisata alam dengan memperhatikan resiko konservasi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Mengoptimalkan distribusi manfaat pariwisata alam bagi semua pihak. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi kehidupan umat manusia Meningkatkan pengembangan produk pariwisata alam
Melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan dan kemitraan dengan para penyelenggara pariwisata alam. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka kebijakan pengembangan pariwisata alam diarahkan untuk (Anonim, 2003) : Memberi kesempatan semua pihak “stakeholders” dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan hutan yang diharapkan akan mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya alam Meningkatkan keterpaduan perencanaan pengembangan wilayah yang mampu menjadi penggerak perekonomian lokal dan nasional secara berkesinambungan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya konservasi sumber daya alam Dalam pengembangan pariwisata alam perlu memperhatikan beberapa aspek (Anonim, 2003): 1. Pariwisata nasional Arah pembangunan pariwisata nasional ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian nasional maupun daerah, meningkatkan devisa,mendorong pembangunan daerah, memperluas dan memberikan kesempatan kerja dan usaha yang dapat meningkatkan PAD maupun kesejahteraan masyarakat luas, memperkaya dan memantapkan budaya bangsa. Pengembangan wisata alam harus tetap mengacu pada kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional. Pengembangan ini didasarkan adanya perubahan kecenderungan pariwisata dan kondisi sosial. 2. Perencanaan kawasan Dalam pengembangan pariwisata alam tidak terlepas dari rencana pengelolaan kawasan, oleh sebab itu pengembangan pariwisata alam di dalam kawasan hutan harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan kerusakan kawasan. 3. Pengelolaan lingkungan Aspek lingkungan sangat penting untuk diperhatikan agar dalam pengembangannya tidak menimbulkan kerusakan potensi sumber daya alam.Kaidah-kaidah konservasi harus diperhatikan untuk menjaga keutuhan sumber daya alam yang merupakan modal utama dalam pengembangan pariwisata alam. 4. Sosial ekonomi dan budaya Di samping memberikan manfaat langsung dengan menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada masyarakat setempat, maka pengembangan pariwisata alam harus peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya, kearifan tradisional dan struktur masyarakat agar tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan pengembangan.
5. Penataan ruang Dalam mendukung pengembangan pariwisata, kebijakan penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan pariwisata dengan sektor lain dan pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RTRK, RTRWP serta aturan-aturan kesepakatan di daerah. 6. Peraturan perundangan Pengembangan pariwisata alam dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Pengembangan pariwisata alam dalam melaksanakan kegiatannya harus mengacu / memperhatikan 5 (lima) prinsip pengembangan pariwisata alam (Anonim, 2003), yaitu : 1. Konservasi • Menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, sosial budaya setempat • Menjamin adanya kelestarian fungsi kawasan dan sumber daya alam hayati dan ekosistem • Pengaturan pengunjung dengan memperhatikan daya dukung kawasan 2. Edukasi • Memberikan pendidikan konservasi pada penduduk setempat, pengunjung, para pemandu wisata dan tour operator • Mengembangkan program interpretasi lingkungan, sehingga timbul kepedulian dan apresiasi terhadap KSDAH & E • Memberikan informasi kepada pengunjung tentang konservasi SDA & E, pengelolaannya, konsekuensi aktivitas pengunjung dan memberikan tambahan pengalaman bagi pengunjung untuk dapat berprilaku ramah lingkungan 3. Ekonomi • Terjaminnya kesinambungan usaha • Memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelola kawasan, penyelenggara pariwisata alam dan masyarakat sekitar kawasan. • Terbukanya peluang usaha di bidang pariwisata alam (jasa, obyek dan daya tarik serta sarana dan prasarana) • Memacu pembangunan wilayah setempat baik tingkat lokal, regional maupun nasional • Berkembangnya mitra usaha dengan masyarakat disekitarnya dan terbukanya akses pasar 4. Peran masyarakat • Memberi peran masyarakat setempat sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi • Memperhatikan kearifan tradisional dan kekhasan daerah setempat, agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
•
Terbukanya kesempatan usaha dan peluang kerja sektor informal bagi masyarakat sekitar • Memahami struktur sosial dan budaya masyarakat. 5. Rekreasi • Memperoleh kepuasan dan kenyamanan dalam berekreasi • Kesempatan memperoleh pengalaman wisata di lokasi yang masih alami dan yang mempunyai fungsi konservasi. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia dalam menangani dan memperhatikan kemajuan serta perkembangan kepariwistaan nasional pada abad 21 yang akan datang, maka ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu (Anonim, 1997): 1. Pembangunan kepariwisataan abad ke 21 diarahkan pada pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah serta pendapatan negara dan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional. 2. Pembangunan kepariwisataan nasional abad ke 21 yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual dalam suasana peri kehidupan yang aman, tertib dan tentram serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan damai, pada garis besarnya dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja b. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat c. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa 3. Pembangunan kepariwisaataan nasional harus mengikuti rambu-rambu yaitu berbagai hal yang harus terkait atau berupa azas, adalah sebagai berikut : a. Azas manfaat, segala usaha dan kegiatan pembangunan kepariwisataan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan dengan mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian lingkungan hidup b. Azas usaha bersama dan kekeluargaan, segala usaha dan pembangunan kepariwisataan nasional dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam rangkaian kerjasama yang kenyal dan saling mempercayai c. Azas adil dan merata, pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama diseluruh wilayah Indonesia dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma bhaktinya d. Azas perikehidupan dan keseimbangan, dalam pembangunan kepariwisataan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu pengendalian diri antara kepentingan dunia dan akhirat,
material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan bangsa, antar daerah serta kepentingan nasional dan internasional e. Azas kepercayaan pada diri sendiri, pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan niat, kehendak, rencana dalam program sendiri tanpa menutup kemungkinan kerjasama dengan semua pihak dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan f. Azas ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pembangunan kepariwisataan nasional dimanfaatkan dan dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam pengembangan usaha pariwisata dalam rangka peningkatan nilai tambah, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK kepariwisataan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 4.
Faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional adalah mutu sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan agar makin mampu mengembangkan obyek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan pemasaran yang terencana, terarah, terpadu dan efektif.
Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu didalam pembangunan kepariwisataan nasional pada masa yang akan datang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kepariwisataan untuk dapat lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berencana dan berkesinambungan. Dari berbagai aspek lingkungan strategis, ditemukan berbagai faktor yang merupakan peluang dan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional pada masa yang akan datang oleh karena itu perlu upayaupaya strategik untuk mengatasinya. Atas dasar uraian diatas maka Visi dan Misi kepariwisataan Indonesia abad ke 21 yang merupakan gambaran, wawasan, keinginan dan komitmen bangsa yang berdimensi jangka panjang sebagai arahan umum penyusunan kebijaksanaan dan strategik pembangunan kepariwisataan nasional yang berkelanjutan pada masa yang akan datang. Adapun Visi Kepariwisataan Indonesia abad 21 adalah : “ Pariwisata menumbuh bina kembangkan kesejahteraan dan perdamaian ”, yang mengandung pengertian, sebagai berikut : a. Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional yang secara seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia b. Indonesia menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pengembangan nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara Untuk mewujudkan visi kepariwisataan tersebut, perlu dilaksanakan misi yang terencana dan terpadu. Ada 16 (enam belas) butir misi yang telah disusun dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan nasional abad ke 21 (Anonim, 1997), yaitu :
1. Sumber Daya Manusia Kepariwisataan harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional dan semangat wira usaha dan berwawasan kebangsaan melaui suatu sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang terencana untuk mampu memberikan standar pelayanankelas dunia serta meningkatkan peran serta masyarakat sebagai sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif. 2. Pemasaran dan Promosi Pemasaran dan promosi Indonesia harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, melekat dan utuh dengan mempertimbangkan keseimbangan manfaat di bidang ideologi, politik sosbud, agama, hankam dan kelestarian lingkungan hidup
3. Produk pariwisata Pengembangan produk pariwisata yang semula berbasis pada sumber daya alam dan budaya menjadi produk wisata yang berbasis ilmu pengetahuan dan seni dengan tetap menjamin keseimbangan sentuhan manusia dan teknologi tinggi sehingga keunikan dan kekhasannya yang memiliki standar internasional mampu untuk menembus pasar yang sangat peka dan peduli terhadap aspek kehidupan manusia. 4. Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Nasional Perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional harus berpijak pada keterpaduan beberapa aspek, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, hankam dan lingkungan 5. Pembangunan Spasial, Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional di seluruh tanah air dilakukan secara terpadu melalui pendekatan perwilayahan yang disesuaikan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota sehingga mampu mengoptimalkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah serta mengoptimalkan potensi dan aset wisata yang dimiliki dari generasi ke generasi. 6. Pariwisata Nusantara, Pengembangan pariwisata nusantara diupayakan menjadi tulang punggung pembangunan kepariwisataan nasional dan makin meningkatkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia , menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa untuk lebih memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional dan wawasan kebangsaan.
7. Kerjasama antar negara (bilateral), sub regional, dan regional atas dasar saling menguntungkan dan kebersamaan di dalam promosi, pengembangan prasarana dan sarana pariwisata, memperlancar arus wisatawan dalam rangka mempercepat kesiapan menghadapi implementasi penuh era globalisasi. 8. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dan keefisienan serta peningkatan nilai pengalaman dalam upaya lebih mendukung penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagai sektor andalan dalam pembangunan nasional.
9. Perlindungan wisatawan, upaya perlindungan dan kemudahan wisatawan Indonesia untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri dan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia perlu ditingkatkan, sehingga terjamin keamanan dan kenyamanan selama berada di Indonesia. 10. Pariwisata dan nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijadikan sebagai landasan bagi terciptanya suasana kehidupan yang penuh keimanan dan ketakwaan serta kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME antar wisatawan, antara wisatawan dan masyarakat yang secara setara serta bersama-sama akan memperkokoh landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan kepariwistaan. 11. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi Pembangunan kepariwistaan nasional harus meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat setempat melalui kemitraan dan kesetaraan antara usaha pariwista besar, menengah, kecil dan koperasi sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan. 12. Aksesibilitas, Kemudahan aksesibilitas (udara, laut dan darat) dari sumber pasar wisatawan mancanegara dan di dalam negeri perlu dikembangkan agar mampu menjangkau obyek dan daya tarik wisata kepelosok penjuru tanah air dan harus di dukung oleh sistem transportasi nasional. 13. Pariwisata dan Sosial Budaya, Pemanfaatan dan pengembangan berbagai aspek budaya dengan nilai-nilai Indigenous tinggi perlu dilakukan , sehingga kepariwisataan mampu menunjang tetap tegak teguhnya jati diri, nilai luhur budaya bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat sebagai subjek dan obyek pembangunan menuju kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta perdamaian antar bangsa di dunia
14. Pariwisata dan Sumber Kekayaan Alam, sumber kekayaan alam yang merupakan ciptaan tuhan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam sesuai
dengan sistem ekologis yang seimbang , alam perlu ditumbuhkan dan di bina serta dikembangkan sesuai dengan sistem ekologi yang seimbang dan dinamis sehingga mampu melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang ramah lingkungan dengan mengutamakan manfaat bagi masyarakat setempat. 15. Pariwisata dan Sistem Hukum, suatu sisten hukum kepariwisataan yang mantap , yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta mampu mengamankan pembangunan kepariwisataan perlu diciptakan. 16. Pariwisata dan Media Masa, peran mas media dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan dalam pemberian penerangan internasional untuk lebih memantapkan citra indonesia dalam mendukung pelaksanaan pemasaran dan promosi nasional perlu ditingkatkan. D. Kebijakan Dan Strategi 1. Pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya hutan dalam konteks pembangunan ekonomi regional maupun nasional, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. 2. Kendala pengembangan ODTWA berkaitan erat dengan : a. Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi ODTWA. b. Efektifitas fungsi dan peran ODTWA ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait. c. Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan ODTWA di kawasan hutan. d. Mekanisme peran pariwisata alam.
serta
masyarakat
dalam
pengembangan
3. Strategi pengembangan ODTWA meliputi pengembangan : a. Aspek Perencanaan Pembangunan ODTWA yang antara lain mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi ODTWA. b. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan PP yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi. c. Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan
sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal. d. Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan ODTWA yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan potensi ODTWA secara lestari. e. Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan ODTWA untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. f. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. g. Aspek Peran Serta Masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. h. Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari ODTWA. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan ODTWA. 4. Dalam rangka menemukenali dan mengembangkan ODTWA perlu segera dilaksanakan inventarisasi terhadap potensi nasional ODTWA secara bertahap sesuai prioritas dengan memperhatikan nilai keunggulan saing dan keunggulan banding, kekhasan obyek, kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga. 5. Potensi Nasional ODTWA yang sudah ditemukenali segera diinformasikan dan dipromosikan kepada calon penanam modal. 6. Dalam rangka optimalisasi fungsi ODTWA perlu diupayakan pengembangan pendidikan konservasi melalui pengembangan sistem interpretasi ODTWA dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, penerangan masyarakat, dan lain-lain. 7. Perlu dikembangkan sistem kemitraan dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ada, dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan ODTWA. 8. Pengembangan ODTWA merupakan sub-sistem dari pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan wilayah pada umumnya yang secara langsung maupun tidak langsung memberi manfaat lebih bagi masyarakat setempat. Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam. E. Pembahasan
Pembangunan pariwisata alam nasional pada intinya, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual, dalam suasana perikehidupan yang aman, tertib, dan tentram serta ramah lingkungan. Pada Tabel 2 di bawah dapat dilihat analisis lingkungan pariwisata alam, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui prospek apa saja yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pariwisata alam, khususnya di kawasan hutan. Tabel 2 No A 1 a
b
Keterangan INTERNAL Kekuatan Potensi SDAH & E sangat potensial sebagai obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Keragaman Budaya
c
Pariwasata alam mempunyai peran di bidang KSDAH & E dan ekonomi
d
Pergeseran dari pariwisata seni budaya ke pariwisataan alam (termasuk minat khusus) Jumlah penduduk
e
f
Pengembangan pariwisata alam
produk
2 a
Kelemahan Potensi sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal.
b
Perubahan potensi pariwisata alam.
c
Pengembangan pariwisata alam parsial (tidak berorientasi pasar).
Analisis Lingkungan Pariwisata Alam Uraian
Prospek
- Dapat dijadikan produk pariwisata alam yang lebih berkembang. - Potensi keanekaragaman hayati dan eksistemnya perlu dilestarikan - Memiliki kekhasan seni dan budaya tradisional. - Pendukung pengembangan pariwisata alam - Salah satu kegiatan alternative sebagai penunjang konservasi . - Dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha - Dapat meningkatkan pendapatan / penerimaan daerah / negara - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar pariwisata alam
Produk unggulan dan produk layak jual
Pengembangan atraksi seni dan budaya
Pelestarian kawasan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta devisa.
Pangsa pasar lebih luas
- Dapat menjadi pasar potensial pariwisata alam - Menciptakan peluang bekerja di bidang pariwisata alam - Produk pariwisata alam menjadi bervariasi.
Meningkatnya domestik
pasar
Diversivikasi yang optimal.
produk
- Data dan informasi potensi belum memadai - Rencana pengelolaan yang ada, pada umumnya belum mengakomadasi pemanfaatan potensi wisata alam - Kualitas SDM belum memadai - Pengawasan kawasan belum intensif - Kemitraan belum optimal - Tata batas belum dilakukan secara menyuluruh - Persepsi masyarakat masih kurang. - Hanya berorientasi produk - Preferensi pasar terabaikan
Sumber daya alam untuk pariwisata alam menjadi optimal.
Keutuhan potensi pariwisata alam terjaga.
Pengembangan pariwisata alam berorientasi pasar.
d
Ketidaksiapan kawasan menjadi tujuan wisata.
- Pengelola tidak merencanakan ngembangan pariwisata alam. - Infrastruktur tidak menunjang
e
Pemasaran pariwisata alam belum optimal
f g
Koordinasi antar lembaga kurang efektif Pariwisata alam belum memberikan manfaat secara optimal
- Konsentrasi usaha terbatas (sarpras) - Produk jasa belum banyak dikembangkan. - Tarif yang ada masih rendah, sehingga belum seimbang dengan resiko konservasi kawasan tersebut. - Tarif belum mengakomodir kepentingan daerah. - Promosi belum efektif. - Hasil koordinasi yang telah dilakukan kurang ditindaklanjuti - Sistem pengelolaan belum terarah. - Belum memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, daerah, dan negara.
B
EKSTERNAL
1 a
Peluang Investasi
b
Pasar domestik
c
Dukungan dunia
d
Pertimbangan ekonomi
2 a
Ancaman Pengaruh global
b
Produk pesaing
masyarakat
pe-
- Mendorong minat investor untuk berusaha di bidang pariwisata alam. - Menutup biaya kegiatan konservasi. - Mengoptimalkan profit. - Mendorong peningkatan pangsa pasar. - Keberlanjutan pemanfaatan pariwisata alam. - Adanya beberapa hasil penelitian di bidang pariwisata alam. - Event-event bidang wisata alam (pameran inter-nasional, dan lain-lain). - Meningkatnya wisman dapat meningkatkan devisa. - Peningkatan perekonomian wilayah setempat. - Dukungan terhadap konservasi kawasan.
- Kebijakan politik luar. negeri dan dalam negeri. - Stabilitas nilai tukar. - Belum menggunakan sistem informasi moderen. - Masuknya budaya luar. - Adanya produk sejenis yang lebih unggul.
Kawasan pasarkan
siap
Optimalisasi pemasaran
di-
bauran
Terwujudnya sinergisitas antar pihak Meningkatnya kontribusi ekonomi di bidang pariwisata alam
Meningkatnya investasi
iklim
Meningkatnya keuntungan Mendorong pengembangan pasar wisata manca negara. Keuntungan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- Kebijakan moneter dan politik yang fleksibel. - Selektifitas pengaruh global. -
Memenangkan persaingan. - Meningkatkan inovasi dalam pengemasan produk
Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat prospek dan kendala apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata alam khususnya di kawasan hutan, adalah sebagai berikut : 1. Produk Unggulan Layak Jual Keadaan potensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (SDAH & E), berupa potensi ODTWA yang ada merupakan modal dasar sebagai kekuatan yang dapat dijadikan produk pariwisata alam yang lebih berkembang secara lestari dengan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. 2. Pengembangan Atraksi Seni dan Budaya Merupakan kekhasan seni dan budaya tradisional yang dapat mendukung pengembangan pariwisata alam (histories). 3. Kondisi Kawasan Lestari, Ekonomi Masyarakat dan Devisa Negara Salah satu kegiatan alternatif sebagai penunjang konservasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha, yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan / penerimaan daerah /negara. 4. Pangsa Pasar Lebih Luas Kondisi ini didasarkan selain pada keanekaragaman potensi ODTWA termasuk wisata budaya, wisata minat khusus juga didasarkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pasar pariwisata alam disamping potensi/jumlah penduduk yang ada disekitarnya. 5. Meningkatnya Pasar Domestik Peningkatan pasar domestik didasarkan pada segi jumlah penduduk yang sekaligus sebagai peluang kerja dan berusaha. 6. Diversivikasi Produk Yang Optimal Dilakukan melalui pengembangan potensi ODTWA yang lebih bervariasi sesuai minat trend masyarakat saat ini (wisman dan wisnus).
7. Kebijakan Pariwisata Alam Kebijakan pariwisata alam (umum dan operasional) yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, perlu secara intensif dan terkoordinasi dengan pihak lain yang terkait (stakesholders). Dalam kegiatan pariwisata alam dapat didasari oleh 5 (lima) prinsip pengembangan pariwisata alam, dimana semua itu perlu direlevansikan/disinkronisasikan dengan perda setempat. 8. Sumber Daya Alam Untuk Pariwisata Alam Lebih Optimal Hal ini dapat tercapai melalui upaya inventarisasi dan identifikasi data dan informasi potensi ODTWA, peningkatan kuakita sumber daya manusia serta kajian pemanfaatan potensi wisata alam yang lebih akomodatif dan implementatif. 9. Keutuhan potensi pariwisata alam terjaga, berorientasi pasar Untuk hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan kawasan, kemitraan, tata batas, peningkatan pembinaan persepsi masyarakat. 10. Optimalisasi Pemasaran Dilakukan peningkatan variasi infrastruktur dan produk ODTWA yang lebih menunjang, tarif yang lebih seimbang dengan resiko konservasi kawasan, peningkatan kegiatan promosi yanmg lebih efektif.
11. Terwujudnya Sinergisitas Antar Pihak Dalam Peningkatan Kontribusi Ekonomi Pariwisata Alam .Untuk tercapainya hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pementapan pengembangan produk ODTWA. 12. Meningkatnya Iklim Investasi dan Mendorong Pengembangan Pasar Wisman dan Wisnus. Dilakukan dorongan terhadap minat investor, penelitian ilmiah, dan kegiatan event-event di bidang pariwisata alam. 13. Keuntungan Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Perlu diupayakan peningkatan pangsa pasar (wisman dan wisnus), pemanfaatan ODTWA, peningkatan ekonomi dan dukungan terhadap konservasi kawasan. 14. Kebijakan Moneter, Politik Yang Fleksibel, dan Selektivitas Pengaruh Global Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu mengantisipasi, menyiasati, dan mengkaji kebijakan global luar negeri, stabilitas nilai tukar, sistem informasi moderen, dan antisipasi masuknya budaya luar. 15. Memenangkan Persaingan Perlu melakukan produk pariwisata alam yang lebih unggul. IV.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Indonesia merupakan salah satu negara yan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, yang dapat digunakan untuk pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. 2. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dimiliki Indonesia, antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan sejarah / budaya yang secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Dalam melaksanankan strategi pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) meliputi 8 aspek, ialah : aspek perencanaan, aspek kelembagaan aspek sarana dan prasarana, aspek pengelolaan, aspekpengusahaan, aspek pemasaran, aspek peran serta masyarakat, aspek penelitian dan pengembangan. B. Saran 1. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata alam terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial dan lingkungan alami. Dampak positif antara lain menambah sumber penghasilan dan devisa negara, menyediakan kesempatan kerja dan usaha, mendorong perkembangan usahausaha baru, dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat / wisatawan tentang konservasi sumber daya alam maka dampak positif tersebut perlu ditingkatkan. Dampak negatif antara lain gangguan terhadap ODTWA (erosi dan vandalisme), dan munculnya kesenjangan sosial, untuk itu dampak negatif yang ditimbulkan perlu mendapat perhatian dan ditanggulangi secara bersama antara pihak terkait.
2. Kegiatan pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya) tidak termasuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Perlu diketahui yang diperkenankan untuk membuka usaha di bidang pengusahaan pariwisata alam ialah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak berarti bahwa usaha ini tertutup bagi investor atau penanam modal asing (pembelian saham oleh warga negara asing masih dimungkinkan). Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, kita masih dituntut untuk lebih teliti didalam memilah kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh ditangani oleh tenaga asing. Sebagai contoh , tour operator sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak luar karena merupakan kegiatan strategis yang perlu kita tangani sendiri. 3. Keseluruhan potensi ODTWA yang dimiliki oleh negara Indonesia merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata alam , misalnya kepariwisataan, biro perjalanan, pemerintah daerah, lingkungan hidup dan lembaga swadaya masyarakat. DAFTAR PUSTKA
1. Anonim , 2003. Rencana Pengembangan Pariwisata Alam Nasional Di Kawasan Hutan. Direktorat Wisata Alam Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam. Bogor. 2. Anonim , 1997. Pariwisata 21. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Jakarta. 3. Soetarso, P., Prahasto, H., Karyono, OK., Mulyadin, M., Bansawan, I. 2000. Kajian Kebijakan Pengembangan Ekowisata Di Hutan Produksi Di Jawa. Laporan Proyek Tahun Anggaran 2000. Bogor. 4. Departemen Kehutanan, 2000. Data Dan Informasi Kehutanan Dan Perkebunan. Pusat Data Dan Pepetaan. Badan Planologi Kehutanan Dan Perkebunan. Jakarta. 5. Departemen Kehutanan, 1995. Konsepsi Nasional Program Dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata Alam. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam. Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam. Bogor.
