PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMA SE-KECAMATAN DEPOK
RINGKASAN SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh:
Adisti Sulistyorini NIM. 09401241040
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014
1
PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMA SE-KECAMATAN DEPOK Oleh Adisti Sulistyorini NIM.09401241040 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, materi pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, strategi pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, media pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, dan proses penilaian pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di SMA se-Kecamatan Depok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari lima guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok, khususnya guru senior yang mengampu di masing-masing sekolah. Obyek penelitian ini berupa proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dengan melihat tujuan pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, materi pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, strategi pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, media pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, dan proses penilaian pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Tempat penelitian mengambil tempat di Sekolah Menengah Atas se-Kecamatan Depok, yaitu SMA N 1 Depok, SMA Angkasa Adisutjipto, SMA Gama, SMA Kolose De Britto, SMA Kolombo Sleman dan SMA Mandala Bhakti yang kemudian tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan siswa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah metode wawacara dilakukan pada setiap guru PKn di SMA, metode dokumentasi menggunakan RPP dari setiap guru, metode observasi ikut dalam observasi saat guru mengajar atau masuk kelas. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, kategorisasi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila sangat penting dengan melihat beberapa komponen, yaitu(1)tujuan pengembangan agar siswa dapat mengetahui dan melakukan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan seharihari,(2)materi pengembangan secara konseptual dan dilanjutkan secara fakta dalam metode pembelajaran,(3)strategi pengembangan lebih mengarah kepada ceramah dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila,(4)guru lebih banyak menggunakan audio daripada membuat media dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila,(5)proses penilaian menggunakan nilai akademik dan nilai perilaku. Nilai akademik diambil dari nilai ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester sedangkan nilai perilaku diambil dari sikap dan tingkah laku anak saat proses pembelajaran. Kata Kunci : Pengembangan Nilai-nilai, Demokrasi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan I.
PENDAHULUAN Sejak munculnya reformasi pada tahun 1998 gebrakan dan gerakan demokrasi mulai menjadi wacana di Indonesia. Demokrasi dianggap menjadi suatu solusi yang mampu membebaskan mereka dari tekanan yang ada. Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakinan 2
bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi(Winarno,2007:89). Pada saat reformasi yang membanggakan demokrasi, muncul juga pertanyaan yang merisaukan sekaligus menyalahkan yaitu “Kenapa di era PKn ini kajian Pancasila seolah lenyap ditelan gelombang reformasi?” Padahal pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern(Latar Belakang BSNP). Pancasila pada negara Indonesia tidak hanya merupakan dasar negara Indonesia melainkan juga berkedudukan sebagai ideologi nasional negara Indonesia. Dalam ideologi yang digunakan oleh suatu bangsa terkandung banyak nilai-nilai yang baik, luhur dan dianggap menguntungkan bagi negara tersebut baik untuk masa kini dan masa sekarang. Sesuai rumusan pertama yang disampaikan Ir.Soekarno Pancasila menjadi ideologi yang komprehensif integral, ideologi Pancasila menjadi ideologi yang khas yang berbeda dengan ideologi lain(Winarno,2007:24). Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai-nilai Pancasila menurut pandangan dari pendiri-pendiri negara. Buku Negara Paripurna karangan Yudi Latif(2011:5) telah membahas nilai-nilai ideal Pancasila mulai dari lahirnya hingga aktualisasi atau penerapannya. Nilai-nilai tersebut ialah : 1. Ketuhanan yang berkebudayaan 2. Kemanusiaan universal 3. Persatuan dalam kebhinekaan 4. Demokrasi permusyawaratan 5. Keadilan sosial Dari kelima nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai Pancasila menurut pendiripendiri bangsa ini. Dari kelima nilai-nilai Pancasila tersebut, nilai demokrasi telah menjiwai pada sila keempat. Hal ini membuktikan lebih luasnya Pancasila daripada demokrasi itu sendiri. Sila keempat ini merupakan cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Yudi Latif, 2011:384).
3
Adapun landasan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat pada Pancasila. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka pelaksanaan Demokrasi Pancasila memiliki kepastian hukum di Indonesia. Dengan berkembanganya pula demokrasi pada masa ini, maka Indonesia diharapkan dapat menegakkan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Sebagai tempat dimana tunas bangsa menerima pendidikan baik pendidikan formal dan informal, sekolah diharapkan mampu membentuk calon-calon pemimpin yang membawa negaranya kearah demokrasi Pancasila yang sebenar-benarnya. Agar nantinya demokrasi tidak dianggap hanya sebagai kebebasan semata namun juga sebagai kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Hal ini juga di sesuaikan dengan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri yakni agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1. Berpikir
secara
kritis,
rasional,
dan
kreatif dalam
menanggapi isu
kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan BSNP). Alasan pengambilan lokasi di kecamatan Depok karena sebelumnya peneliti pernah mengadakan PPL di SMA Negeri 1 Depok dan melihat bagaimana guru kelas XI menggunakan metode pembelajaran yang kreatif setiap pertemuannya, sehingga membuat peneliti ingin mengetahui pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang ada dan ingin menambah wawasan yang lebih lagi dengan mengambil subyek penelitian seKecamatan Depok . Peneliti ingin memberikan paparan tentang bagaimana masing-masing sekolah mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak hanya itu saja namun peneliti ingin dapat mematahkan segala pendapat
yang
mengatakan Pancasila
lenyap
dari mata
pelajaran Pendidikan 4
Kewarganegaraan. Selain itu alasan pemilihan pada siswa SMA, karena usia pada masa SMA merupakan usia dimana seseorang beralih dari usia remaja menuju usia dewasa. Usia tersebut sangat rentan dan selektif dalam menerima ilmu maupun pendapat dari orang lain, maka akan
bermacam-macam hambatan yang akan dialami oleh guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila bagi siswa SMA. Hambatan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila akan dapat memunculkan ide-ide dan metode dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode tersebut dapat berupa diskusi, game atau juga dengan belajar di luar kelas. Penggunaan metode pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa tersebut paham akan materi yang disampaikan dan juga menghilangkan rasa bosan dan kantuk dalam menerima pembelajaran. Kreativitas dari guru sangat dituntut demi dapat menanamkan materi namun juga secara tidak langsung merupakan pembelajaran yang bersifat demokratis. Melihat proses dan hambatan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila maka akan muncul pula cara untuk mengatasi berbagai hambatan yang didapat masing-masing guru. Kemampuan guru dalam mengatasi hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi peneliti agar kelak mampu mengatasi segala hambatan yang ada, maka dari itu judul yang tepat untuk mewakili semuanya ialah Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA seKecamatan Depok. Judul tersebut telah mewakili semua alasan dari keingin tahuan peneliti.
II.
KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/cratein” yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata “demos” biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin, kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan(Dahl,1998:11-12 dalam Yudi Latif,2011:395). Dari pengertian mengenai demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan Yudikatif,Eksekutif dan Legislatif 5
berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menhghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan ditangan rakyat. Menurut Cholisin demokrasi di Indonesia memegang prinsip Teo-Demokratis dimana segala keputusan dan kebijakkan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar peraturan Tuhan. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip Teodemokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila terutama sila pertama yakni Ketuhanan yang maha Esa. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Proses menuju kesejahteraan tersebutlah yang kadang dalam perjalanannya ada beberapa negara yang mampu melaksanakannya dengan baik namun tidak jarang juga banyak negara yang tidak mampu untuk melakukannya. Dengan adanya demokrasi ini, maka diharapkan akan terwujud pemerintahan yang kuat mengingat karena pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukaanlah pemerintahan yang diciptakan daalam bentuk pemerintahan otoriter yang mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, namun pemerintahan yang kuat yang didukung sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ditumpangi oleh kebutuhan pihak lain. Demokrasi muncul bukan secara tiba-tiba, melainkan dengan suatu proses yang panjang. Dalam proses tersebut terdapat faktor pendukung yang mendukung tumbuhnya demokrasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia antara lain: 1. Pendidikan politik/pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara, sebagai basis sumber daya politik. 2. Ormas dan parpol, untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi.
6
3. Pemilu yang luber dan jurdil, merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat. 4. Perwakilan politik/DPR, MPR, secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. 5. Pemerintah yang bertanggung jawab 6. Sistem peradilan yang independen 7. Pers dan media massa yang independen (Cholisin,2013:29)
Pendidikan politik sangat mendukung terciptanya demokrasi karena dari pendidikan politik seseorang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi dan dapat melakukannya. Pendidikan politik bisa juga disebut dengan sarana sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang demokrasi. Ormas/Organisasi Masyarakat dan Parpol/Partai Politik merupakan pelaku secara aktif yang melaksanakan demokrasi. Organisasi masyarakat sering melakukan penyampaian aspirasi apabila tidak setuju dengaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Walaupun terkadang penyampaian aspirasi yang dilakukan tidak sesuai dengan etika yang seharusnya namun dengan cara seperti itu aspirasi sering dipertimbangkan oleh pemerintah. Aspirasi parpol yang bukan dari parpol penguasa atau oposisi sangat diharapkan di dalam terciptanya demokrasi agar dapat memberikan batasan kepada parpol penguasa apabila mereka membuat kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Kebebasan dalam penyampaian pendapat inilah yang sering dilakukan dalam negara yang menganut demokrasi. Hal ini perlu dilakukan, seringnya oleh ormas atau parpol agar tercipta demokrasi sesuai yang diharapkan bersama. Pembatasan kebijakan inilah tugas dari parpol atau ormas dalam hal pengawasan demokrasi. Tugas lainnya dari ormas atau parpol dalam demokrasi ialah menyosialisasikan hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Adanya pemilu yang LUBER dan JURDIL merupakan indikasi atau hasil dari terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Hasil pemilu seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat banyak, karena pemilu ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih. Kebebasan dalam memilih menjauhkan
7
masyarakat dari tekanan baik secara fisik (uang maupun kekerasan) maupun tekanan secara emosional (hati nurani) dalam memilih pemimpin. Perwakilan politik baik DPR maupun MPR merupakan ujung tombak secara langsung maupun tidak langsung yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota DPR merupakan hasil dari pemilihan umum dari masyarakat sehingga diharapkan hasil kebijakan yang menjadi keputusan bersama benar-benar dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat tanpa ada tumpangan yang menguntungkan pribadi maupun golongan mereka. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam negara demokrasi ialah dalam hal mengambil keputusan atau kebijakan untuk bersama, pemerintah harus menimbang untung maupun ruginya. Apakah keputusan tersebut lebih banyak merugikan bagi masyarakat atau lebih banyak menguntungkan bagi masyarakat. Kerugian yang dihasilkan dari suatu keputusan atau kebijakan harus dapat ditanggung oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan di depan masyarakat secara luas. Sistem peradilan merupakan salah satu hasil yang dapat dilihat dalam pemerintahan yang demokrasi. Dalam pelaksanaannya sistem peradilan harus dapat tajam tanpa memandang bulu bagi siapapun yang salah. Selama ini di Indonesia sistem peradilan sangat tajam bagi masyarakat di bawah dan tumpul bagi masyarakat atas. Sistem peradilan yang seperti ini merupakan sistem peradilan yang kurang adil dan dapat merugikan masyarakat. Padahal negara demokrasi salah satu tujuannya harus dapat menyejahterakan masyarakatnya. Sistem peradilan yang diharapkan ialah sistem peradilalan independen dimana sistem ini bebas dari segala bentuk tekanan dan dapat bersifat adil bagi semua masyarakat Indonesia. Pers dan media massa sangat mendukung terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Pers dan media massa mempunyai tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat berita terbaru sehingga masyarakat dapat menilai dan melakukan tindakan. Begitu pentingnya tugas yang diemban oleh pers atau media massa ini, maka diharapkan mereka mampu membuat berita secara nyata apa adanya tanpa dibuat-buat maupun dilebih-lebihkan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Cholisin,2013:101). Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. 8
B. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila 1.
Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seliruh rakyat Indonesia.
2.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.
3.
Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
4.
Mewujudkan rasa keadilan sosial Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.
5.
Pengambilan keputusan dengan musyawarah Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.
9
6.
Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.
7.
Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Cholisin,2012:11).
C. Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam demokrasi(Riza Noer,1996:3-15) yaitu: 1. Pemahaman yang tercerahkan, suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik. 2. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat. 3. Kontrol terhadap agenda, agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala proritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat.
10
4. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan, hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara
yang telah memenuhi kualifikasi tertentu
mempunyai hak yang sama untuk memilih. 5. Inklusivitas, kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut. Nilai-nilai demokrasi diatas merupakan bentuk nilai demokrasi secara umum. Secara khusus nilai demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai otoriter yang ada. Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi, nilai-nilai tersebut ialah: 1. Egalitarian yang dibandingkan dengan Feodal 2. Pluralisme yang dibandingkan dengan Homogin 3. Terbuka yang dibandingkan dengan Tertutup 4. Dialogis yang dibandingkan dengan Dogmatis 5. Persuasif yang dibandingkan dengan Represif 6. Distribusi Kekuasaan yang dibandingkan dengan Akumulasi Kekuasaan 7. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan Sensor Preventif 8. Pemilihan yang dibandingkan dengan Penunjukkan (Cholisin,2012:2) Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi (Cholisin,2013:30). Sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi (Cholisin,2013:31). Pemerataan kesempatan ekonomi tersebut dilihat dari kesempatan setiap rakyat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Berbeda jauh dengan konsep Marxis yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai pengganti demokrasi politik (Cholisin,2013:31). 11
Demokrasi sosial merupakan keadaan dimana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan
konsep
demokrasi
social
(demokrasi
rakyat)
dari
Karl
Marx
(Cholisin,2013:30). Pada demokrasi sosial ala Marx, memang tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilainilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik dapat dilihat dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan/pembagian hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ekonomi dapat dilihat dari pemerataan ekonomi di dalam kelas/tidak terdapat kelas-kelas berdasarkan kemampuan ekonomi yang ada. Dan nilai pada demokrasi sosial dapat dilihat dari kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kelas, siswa dapat bertanggung jawab secara bersama dalam mengerjakan tugas kelompok maupun tugas yang lain tanpa melihat tingkat sosial yang ada. Nilai di atas merupakan beberapa nilai khusus yang dapat dilihat dan diterapkan di dalam kelas. Dilihat dari rincian tersebut maka dapat dapat disimpulkan beberapa nilai-nilai Demokrasi Pancasila yakni : 1. Religius,tidak sekuler apalagi ateis 2. Memiliki toleransi 3. Adil dalam arti tidak diskriminatif/humaninistis 4. Anti imperialism dan kolonialisme 5. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama 6. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa 7. Menghargai pluralitas 8. Menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum 9. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme 10. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat 11. Komitmen terhadap konstitusi (Cholisin, 2013:120) D. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan Pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, dsb(Azyumardi Azra,2008:7). 12
Konsep mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut standar isi 2006 merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. E. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan pendidikan Kewarganegaraan yakni agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan BSNP). F. Teori Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Mengajar merupakan suatu kata kunci dalam mempengaruhi materi yang ingin disampaikan. Mengajar dalam suatu proses pendidikannya sering disebut dengan pembelajaran. Ada beberapa teori pembelajaran yang sering kita lihat dan kita jumpai. Model-model pembelajaran tersebut yakni : 1. Model pembelajaran pasif yakni guru menerangkan sedangkan murid mendengarkan, guru mendiktekan sedangkan murid mencatat, guru bertanya sedangkan murid menjawab, dan seterusnya. 2. Pembelajaran dengan gaya bank yakni guru sebagai deposan yang mendepositikan pengetahuan serta berbagai pengalamannya kepada siswa, sedangkan siswa hanya menerima dan memnyimpan semua yang diberikan guru (Elias dalam Dede, 2007: 91). Kedua model diatas merupakan model pembelajaran yang sangat menindas siswa karena dapat menghambat kreativitas dan pengembangan potensi mereka. 13
Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang lebih dapat memanusiakan manusia. Apabila seorang guru PKn mengajar menggunakan dua contoh model pembelajaran di atas maka dapat dipastikan pembelajaran yang dilakukan tidak akan tepat guna.
III. METODE PENELITIAN Penelitian tentang “pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok” ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 sampai November 2013. Tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas baik swasta maupun negeri di Kecamatan Depok, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gambaran objektif mengenai keadaan yang terdapat pada objek yang diteliti. Adapun penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan pengujian hipotesis(Andi Prastowo, 2012:24). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus(Lexy J Moleong,2006:5). Dilihat dari jenis dan metode penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain(Lexy J Moleong, 2006:157). Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data dapat dicatat melalui catatan tertulis atau perekam video maupun pengambilan foto. Pencatatan sumber data merupakan penggabungan dari mendengar, melihat dan bertanya yang dilakukan oleh peneliti. Orang yang diamati atau diwawancarai oleh peneliti ialah lima guru
14
Pendidikan Kewarganegaraan dari masing-masing sekolah di SMA Se-kecamatan Depok. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder apabila peneliti telah melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012: 188). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber (guru mapel PKn) tentang usaha yang dilakukan agar nilai-nilai demokrasi dapat berkembang melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganeraan dari masing-msing sekolah Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta catatan tertulis/lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat observasi dan wawancara ialah dokumen dari masing-masing guru yang berupa Rencana Program Pembelajaran. Dokumentasi juga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di tempat terkait. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar (Sugiyono, 2012: 196). Penulis melakukan observasi terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI masingmasing sekolah dalam proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di SMA se-kecamatan Depok. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dapat mendukung dalam melaksanakan tehnik pengumpulan data, agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua instrumen yaitu pedoman wawancara dan lembar observasi. Pedoman wawancara
merupakan
instrumen dalam wawacara terstruktur yang berisi daftar pertanyaan yang terinci secara tertulis dalam lembar pedoman wawancara. Sedangkan lembar observasi ialah lembar yang berisi proses-proses pembelajaran yang baik dalam melaksanakan pengamatan pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu 15
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy J Moleong,2006:330). Penelitian ini membandingkan antara dokumen dari masingmasing guru yang berupa RPP atau Rancangan Program Pembelajaran dengan cara saat guru tersebut melakukan kegiatan belajar mengajar serta tujuan yang ingin dicapai. Reduksi data ialah identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Reduksi berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan. Dalam penelitian ini pemilihan, menggolongkan dan mengarahkan data agar mendapatkan data yang relevan dan mendukung peneliti dalam permasalahan pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok. Kategorisasi ialah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan(Lexy J Moleong,2006:288). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari dokumen-dokumen yang ada akan dipilah-pilah sesuai dengan sifat masing-masing data. Tujuannya untuk memilih data yang sifatnya penting dan data yang sifatnya pokok dan dapat mengarahkan pada permasalahan pengembangan nilainilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok. Display data merupakan penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai.
Tahap
ini
mempunyai
tujuan
untuk
memberi
kemudahan
dalam
mengkonstruksikan, menginterprestasikan dan menyimpulkan data yang telah dipilih. Bentuk penyajian laporannya adalah deskriptif analitik dan logis karena penyajian laporan ini berusaha mengarah kepada suatu kesimpulan. Data
yang
dihasilkan
berbentuk
narasi
berupa
informasi
tentang
pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok. Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya
dibuat kesimpulan.
Pengambilan
kesimpulan dapat
berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian diperiksa keabsahannya. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dan dapat menjadi acuan dalam menganalisis data sehingga dapat membentuk suatu uraian yang sistematik, akurat dan jelas. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan secara induktif dengan mengarahkan 16
hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN SMA Negeri 1 Depok merupakan satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Depok. Guru yang mengampu di sekolah tersebut memberikan pengertian tentang Demokrasi Pancasila ialah Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian yang digambarkan tersebut ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni Membentuk warganegara yang aktif berpartisipasi serta memiliki tanggung jawab dalam membangun kehidupan bernegara, dengan cara : 1.
memahamkan siswa tentang zoon politicon
2. memberi kesempatan kepada siswa memahami kebebasan dan kewajibannya 3. memahamkan nilai-nilai keanekaragaman 4. menegakkan keadilan 5. memajukan ilmu pengetahuan Tujuan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila tersebut dapat tercapai dengan adanya materi, strategi dan media yang mendukungnya. Materi yang mendukung pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ialah semua materi yang ada. Strategi yang digunakan tergantung dengan hambatan yang dialami. Misalnya pada SMA Negeri 1 Depok hambatan yang ada ialah hasil dari diskusi siswa yang sulit diperkirakan, maka dari itu guru harus mampu menengahi hasil dari pendapat para siswa. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tidak dapat terlepas dari rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru tersebut. Pada contoh RPP yang ada, pada SK menganalisis budaya politik Indonesia, KD mendeskripsikan pengertian budaya politik Ibu Laksmi memberikan empat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Empat tujuan tersebut yakni :
17
1. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik secara mandiri 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mendeskripsikan komponen budaya politik secara demokratis 3. Melalui diskusi secara demokratis peserta didik mampu menyebutkan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya dengan percaya diri 4. Melalui tanya jawab secara demokratis peserta didik mampu menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat secara mandiri Terlihat dari tujuan tersebut ingin agar peserta didik mampu mengetahui dan melakukan kegiatan pembelajaran secara demokratis. Metode pembelajaran yang digunakan sangat bervariatif yaitu tanya jawab, cooperative learning, diskusi, latihan dan penugasan. Pengertian Demokrasi Pancasila menurut guru pengampu di SMA Angkasa Adisutjipto merupakan bebas berpendapat,bebas berbicara sesuai dengan Pancasila kita bicara jangan sampai menyakiti orang lain. Dalam pengembangannya sekolah ini memiliki tujuan agar siswa menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia, dan bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dalam proses pembelajarannya guru mengatakan bahwa terdapat kesulitan dalam penyampaian materi. Hal ini dikarenakan kurangnya keinginan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari hambatan tersebut guru memiliki strategi untuk lebih bervariatif dalam setiap pertemuan. Guru menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk memandu dalam proses pembelajaran. Contoh RPP yang diberikan ialah RPP dengan SK menganalisis budaya politik di Indonesia dan KD menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia. Dalam RPP yang dibuat Ibu Rahayu, memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yaitu : 1. Siswa mampu mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik dengan benar dan percaya diri 2. Siswa mampu mendeskripsikan perkembangan tipe budaya politik sebelum terbentuknya negara Indonesia dengan benar dan percaya diri 3. Siswa mampu mendeskripsikan perkembangan tipe budaya politi sesudah Indonesia merdeka, sebelum reformasi, dan era reformasi. Tujuan yang ingin dicapai tersebut menitik beratkan kepada pemberian pengetahuan dari siswa dan membangun rasa kepercayaan diri siswa sebelum dapat 18
melakukan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru selalu menyelipkan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari agar siswa mampu melakukannya. Pengertian Demokrasi Pancasila dari guru pengampu di SMA Gama Yogyakarta memberikan arti yaitu demokrasi yang didasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila adalah membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila terdapat hambatan yakni banyak peserta didik yang tidak mengetahui arti dan pentingnya nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Secara khusus materi yang mampu mendukung pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ialah materi bangsa & negara, HAM, hukum, konstitusi dan budaya demokrasi ungkapan dari guru pengampu SMA Gama. Lebih jelas guru tersebut mengungkapkan metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yakni metode diskusi, studi kasus, dan ceramah. Materi ini ingin menngikutsertakan siswa dalam metode pembelajaran agar siswa ikut aktif dalam metode pembelajaran. Tujuan pembelajaran diungkapkan dalam RPP ada empat tujuan yang ingin dicapai, yakni: 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian budaya politik 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi budaya politik 3. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya budaya politik di Indonesia 4. Peserta didik dapat menyimpulkan budaya politik yang sedang berkembang di daerahnya. Tujuan pembelajaran
tersebut
termuat
dalam
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran dalam SK menganalisis budaya politik di Indonesia, dan dalam KD mendeskripsikan pengertian budaya politik. Dari tujuan pembelajaran tersebut dapat dilihat bahwa tujuan yang ada ingin memberikan pengetahuan kepada siswa dalam pembelajaran budaya politik. Demokrasi Pancasila yang diungkapkan oleh guru yang mengampu di SMA Kolose De Britto memiliki pengertian komunikasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang dimiliki dalam proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila 19
adalah Mampu mendengarkan pihak komunikator. Berbagai hambatan yang dialami oleh guru, salah satunya ialah siswa yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mempengaruhi hubungan mereka. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang diberikan guru pengampu sebagai contoh memuat SK menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani, KD mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Dalam RPP tersebut tidak disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang dilakukan, namun terdapat indikator sebagai berikut : 1. Mendeskripsikan pengertian budaya demokrasi 2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi Indikator merupakan
sesuatu yang memberikan (menjadi) petunjuk atau
keterangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi dua indikator di atas merupakan hal yang menjadi petunjuk siswa untuk dapat mendeskripsikan pengertian budaya demokrasi dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Metode yang digunakan dan dituliskan dalam RPP ialah metode diskusi kelompok tentang pengertian budaya demokrasi dan prisip-prinsip budaya demokrasi. Dalam langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan belajar di pendahuluan dalam RPP Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ialah agar nanti demokrasi yang berkembang di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila. Materi yang digunakan dalam mendukung pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ialah secara khusus ada materi yakni demokrasi menuju masyarakat madani, yang secara umum budaya politik dan keterbukaan yang lain juga mendukung walaupun prosentase hanya kecil. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada SK menganalisis budaya politik di Indonesia, dan pada KD mendeskripsikan pengertian budaya politik. Tujuan pembelajaran dalam RPP ada empat tujuan yakni : 1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik secara mandiri 2. Mendeskripsikan komponen budaya politik melalui kerja kelompok secara demokratis 3. Menyebutkan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya dengan percaya diri 20
4. Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat secara mandiri. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut telah disesuaikan dengan tujuan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Siswa bekerja secara mandiri berarti mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran, kerja kelompok secara demokratis berarti melibatkan semua siswa dan mengajarkan siswa tentang saling menghargai orang lain, dengan percaya diri berarti siswa diajarkan untuk percaya diri dalam menyampaikan pendapat tanpa ada desakan dari orang lain.
V. KESIMPULAN Melihat dan mengamati dari hasil penelitian yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok yaitu tujuan agar siswa tidak hanya mengetahui nilai-nilai Demokrasi Pancasila namun dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Materi yang mampu mendukung dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA seKecamatan Depok sebagai berikut secara umum seluruh materi pembelajaran yang ada dapat mendukung pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila walaupun mengambil sedikit bagian. Secara khusus materi yang mendukung pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi menuju masyarakat madani. Tidak hanya dalam materi secara konseptual saja, namun secara fakta guru telah melaksanakan pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam proses pembelajarannya. 3. Strategi yang digunakan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila masih bersifat dialogis dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok melalui : a. Memberikan bekal pengetahuan sebelum siswa masuk ke dalam materi yang baru. Bekal tersebut terkait dengan materi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. b. Membagi kelompok secara rata dan adil, misalnya tidak menyatukan siswa peringkat atas dengan peringkat atas lainnya. Maupun siswa yang besar tidak 21
disatukan dengan siswa yang besar lainnya. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan anak dalam berbicara dan mendengarkan pendapat orang lain. c. Guru mempersiapkan buku-buku literatur terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Selain guru yang harus mempersiapkan, siswa juga harus dipaksa mencari dan membaca buku-buku yang akan digunakan. Bisa juga dengan memberikan sanksi membaca di depan kelas apabila ada siswa yang tidak mempersiapkan dengan baik. d. Guru mengatur waktu yang sebaik-baiknya agar dapat sesuai dengan jatah waktu yang telah diberikan sehingga apa yang ingin disampaikan oleh guru tidak terpotong dan hanya setengah yang sampai kepada murid. e. Guru memiliki sikap pantang menyerah dan terus-menerus memperbaharui metode pembelajarannya agar siswa terhindar dari rasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran yang ada. 4. Media yang dapat digunakan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA seKecamatan Depok seperti kartu cocok, koran maupun majalah, papan tembak, power point, dan lain sebagainya. Intinya semua media dapat digunakan hanya tergantung pada metode apa yang dilakukan seorang guru. Namun dalam faktanya sangat sedikit guru yang menggunakan media mereka memilih menggunakan audio dalam pengembangan Demokrasi Pancasila. 5. Proses penilaian dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok yaitu dengan cara melihat nilai akdemik dan nilai perilaku siswa, untuk mempermudah dalam penilaiannya dengan membuat lembar pengamatan sikap siswa yang berisi antara lain : a. Memberi kesempatan teman menyampaikan pendapat b. Memotong pembicaraan teman c. Mau menerima kritik teman d. Menyanggah pernyataan teman dengan sopan
DAFTAR PUSTAKA Azyumardi Azra & Komaruddin,Hidayat.2008.”Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)”.Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 22
Cholisin.2000.”Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan-Pendidikan Kewarganegaraan” .Jakarta:Universitas Terbuka. _______.
2012.
“Budaya
Politik
Indonesia
Dalam
Pembelajaran
PKn”.
Yogyakarta:UNY _______.2013.”Ilmu Kewarganegaraan(Civics)”.Yogyakarta:Penerbit Ombak Dede Rosyada.2007.”Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan”. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Moleong
J.
Lexy.2006.”Metodologi
Penelitian
Kualitatif”.Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya. Riza Noer Arfani. 1996.Demokrasi Indonesia Kontemporer.Jakarta:Raja Grafindo Persada
23
