PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2010

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2010 ABSTRAK



:

b.

c.

CATATAN

Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta peningkatan pendapatan daerah, maka perlu mengatur kembali Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara;  Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th 2004; UU No. 31 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 79 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perda Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Azas dan tujuan; 3. Pendirian dan pengelolaan TPI; 4. Pelelangan; 5. Ketentuan pidana; 6. Ketentuan penyidikan; 7. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan; 8. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENATAAN PASAR TRADISIONAL , PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

 Bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan di Kabupaten Jepara, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat ;  Bahwa untuk melakukan penataan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan serta pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat ;  Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong, guna makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 3 Th 1982; UU No. 1 Th 1987; UU No. 3 Th 1992; UU No. 4 Th 1992; UU No. 25 Th 1992; UU No. 8 Th 1997; UU No. 5 Th 1999; UU No. 8 Th 1999; UU No. 28 Th 2002; UU No. 13 Th 2003; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 38 Th 2004; UU No. 25 Th 2007; UU No. 26 Th 2007; UU No. 20 Th 2008; UU No. 22 Th 2009; UU No. 32 Th 2009; PP No. 43 Th 1993; PP No. 16 Th 1997; PP No. 44 Th 1997; PP No. 32 Th 1998; PP No. 69 Th 1999; PP No. 28 Th 2004; PP No. 34 Th 2006 ; PP No. 38 Th 2007 ; Perpres No. 112 Th 2007; Perda Dati II Jepara No. 5 Th 1998; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 3. lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan 4. kemitraan usaha 5. ketentuan perizinan 6. ketentuan perizinan 7. tenaga kerja 8. waktu pelayanan 9. hak, kewajiban dan larangan 10. pembinaan dan pengawasan 11. ketentuan pidana 12. penyidikan 13. ketentuan peralihan

CATATAN

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.



Bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Jepara telah mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten;  Bahwa keberadaan Kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan industri meubel di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;  Bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi; Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1999; UU No. 36 Th 1999; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 32 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 52 Th 2000; PP No. 53 Th 2000; PP No. 26 Th 2008; Perpres No. 67 Th 2005; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Permenkominfo No. 24/PRT/M/2007; Kepmenhub No. KM.21 Th 2001; SKB 4 Menteri (Dalam Negeri No 18 Th 2009, Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Kominfo No. 19/PERM./M.KOMINFO/03/2009 dan BKPM No. 03/P/2009); Perda Dati II Jepara No. 5 Th 1998. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Ketentuan pembangunan menara 3. Ketentuan perizinan 4. Prinsip-prinsip penggunaan menara bersama 5. Pembangunan dan pengoperasian 6. Menara bersama telekomunikasi 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 8. Sanksi administrasi 9. Ketentuan penyidikan

10. Ketentuan pidana 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup CATATAN

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa dengan adanya perubahan dan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk diadakan penyesuaian dan dituangkan dalam peraturan daerah yang baru. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 28 Th 2002; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 28 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 36 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi daerah; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; 6. Retribusi daerah; 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah; 8. retribusi terutang; 9. Cara penghitungan retribusi; 10. Masa retribusi daerah; 11. Wilayah pemungutan; 12. Tata cara pemungutan; 13. Tata cara pembayaran; 14. Sanksi administrasi; 15. Tata cara penagihan; 16. Pengurangan, keringanan dan pembebasan; 17. Retribusi daerah; 18. Kadaluwarsa; 19. Pengawasan; 20. Ketentuan pidana; 21. Penyidikan; 22. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;  Bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 7 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 32 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 6 Th 2006; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek dan subyek retribusi daerah; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan Besarnya tarif retribusi daerah; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah; 7. Wilayah pemungutan; 8. Tata cara pemungutan; 9. Tata cara pembayaran ; 10. Sanksi administrasi; 11. Tata cara penagihan; 12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah; 13. Kadaluarsa; 14. Pelaksanaan dan pengawasan; 15. Ketentuan pidana; 16. P e n y i d i k a n; 17. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN



Bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2006, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 1 Th 1974; UU No. 8 Th 1981; UU No. 9 Th 1992; UU No. 39 Th 1999; UU No. 23 Th 2002; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 21 Th 2006; UU No. 23 Th 2006; UU No. 25 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; PP No. 9 Th 1975; PP No. 27 Th 1983; PP No. 66 Th 2001; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 37 Th 2007; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perpres No. 25 Th 2008; Perpres No. 26 Th 2009; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008; Perda Kab. Jepara No. 2 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek dan subyek retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 8. Wilayah pemungutan; 9. Saat retribusi terutang; 10. Pemungutan retribusi; 11. Pembayaran retribusi; 12. Penagihan retribusi; 13. Sanksi administrasi; 14. Kadaluwarsa; 15. Ketentuan pidana; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan penutup.

: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN



Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 31 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008; Perda Kab. Jepara No. 1 Th 2010. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek , subyek dan wajib retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur Dan besarnya tarif; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Saat retribusi terutang; 8. Wilayah pemungutan; 9. Tata cara pemungutan; 10. Tata cara pembayaran; 11. Sanksi administrasi; 12. Tata cara penagihan; 13. Pengurangan, keringanan dan pembebasan serta keberatan retribusi daerah; 14. Kadaluwarsa; 15. Pelaksanaan dan pengawasan; 16. Ketentuan pidana; 17. Ketentuan penyidikan; 18. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN



Bahwa dengan adanya perubahan dan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pengaturan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk diadakan penyesuaian. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 38 Th 2004; UU No. 22 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 43 Th 1993; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Dati II Jepara No. 14 Th 1998; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal I;  Ketentuan Pasal 1 huruf l diubah;  Ketentuan Pasal 9 diubah;  Ketentuan Pasal 21 diubah;  Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XII A;  Ketentuan Pasal 22 diubah; 2. Pasal II.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;  Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perpres No. 112 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2010. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi daerah; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat pengunaan jasa; 5. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; 6. Retribusi daerah; 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah; 8. Wilayah pemungutan; 9. Tata cara pemungutan; 10. Tata cara pembayaran; 11. Saat retribusi terutang; 12. Sanksi administrasi; 13. Tata cara penagihan; 14. Pengurangan , keringanan dan pembebasan; 15. Retribusi daerah; 16. Kadaluwarsa; 17. Pelaksanaan dan pengawasan; 18. Ketentuan pidana; 19. Penyidikan; 20. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.





b.

c.

CATATAN

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Jepara; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perkembangan yang ada maka beberapa ketentuan Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2006 perlu ditinjau kembali;

Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 10 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek, subyek, dan wajib retribusi daerah; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat pengguna jasa; 5. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; 6. Retribusi daerah; 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah; 8. Wilayah pemungutan; 9. Tata cara pemungutan; 10. Tata cara pembayaran; 11. Sanksi administrasi; 12. Tata cara penagihan; 13. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan; 14. Retribusi daerah; 15. Kadaluwarsa; 16. Pelaksanaan dan pengawasan; 17. Ketentuan pidana; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.





b.

c.

CATATAN

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Jepara; Bahwa dengan perkembangan kondisi saat ini dan dengan bertambahnya beberapa jenis obyek retribusi tempat rekreasi di kabupaten Jepara, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi;

Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 10 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, obyek, subyek, dan wajib retribusi daerah; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat pengguna jasa; 5. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; 6. Retribusi daerah; 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah; 8. Wilayah pemungutan; 9. Tata cara pemungutan; 10. Tata cara pembayaran; 11. Sanksi administratif; 12. Tata cara penagihan; 13. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan; 14. Retribusi daerah; 15. Kedaluwarsa; 16. Insentif pemungutan; 17. Pelaksanaan dan pengawasan; 18. Ketentuan pidana; 19. Penyidikan; 20. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 27 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;  Bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi daerah Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 36 Th 1999; UU No. 28 Th 2002; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 TH 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 52 Th 2000; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 10 Th 2006; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008; Perda Kab. Jepara No. 4 Th 2010. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Nama, objek , subjek dan wajib retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; 6. Retribusi daerah; 7. Struktur dan besarnya tarif; 8. Wilayah pemungutan; 9. Tata cara pemungutan; 10. Tata cara pembayaran; 11. Sanksi administrasi; 12. Tata cara penagihan; 13. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan; 14. Retribusi daerah; 15. Kedaluwarsa; 16. Insentif pemungutan; 17. Pelaksanaan dan pengawasan; 18. Ketentuan pidana; 19. Penyidikan; 20. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGELOLAAN AIR TANAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2010 ABSTRAK

: a.

b.

c.

CATATAN

 Bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dilakukan pengelolaan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 8 Th 1981; UU No. 5 Th 1990; UU No. 41 TH 1999; UU No. 7 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; PP No. 27 Th 1983; PP No. 27 Th 1999; PP No. 82 Th 2001; PP No. 38 Th 2007; PP No. 26 Th 2008; PP No. 43 Th 2008; Kepres No. 32 Th 1990; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Dati II Jepara No. 6 Th 1990; Perda Kab. Jepara No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan tujuan; 3. Landasan pengelolaan air tanah; 4. Pengelolaan; 5. Perizinan; 6. Sistem informasi air tanah; 7. Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; 8. Pelanggaran; 9. Sanksi administratif; 10. Ketentuan pidana; 11. Ketentuan penyidikan; 12. Ketentuan peralihan; 13. Ketentuan penutup.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.