PENGELOLAAN DANA HAJI PADA SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
ARIE HAURA
NIM. 106046101597
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2010
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang belaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta: 15 Desember 2010 9 Muharam 1432 H
Arie Haura
iv
ABSTRAK Dewasa ini perkembangan keuangan syariah semakin berkembang pesat. khususnya pada surat berharga syariah. Untuk surat berharga syariah sendiri telah mengalami perkembangan yang diawali dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau biasa disebut sukuk pada tahun 2000. Sukuk yang telah diterbitkan diantaranya adalah Sukuk Ritel. Menginjak tahun 2009, pemerintah kembali melakukan diversivikasi pada sukuk dengan menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Penerbitan SDHI didasari oleh semangat antara Kementrian Agama RI sebagai pemegang keuangan dana haji dan Kementrian Keuangan sebagai pengelola sukuk. Hingga tahun 2010 sudah terdapat tujuh seri SDHI yang diterbitkan dan tiga diantaranya sudah jatuh tempo. Dalam prakteknya, SDHI menggunakan akad Ijarah Al-khadamat, metode private placement, dan imbal hasil fix coupon yang akan dibayarkan setiap bulannya. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui kelebihan dan kekuarangan SDHI serta deskriptif kuantitatif untuk mengatahui pengelolaan dana haji pada SDHI yang dilihat dari pengelolaan anggaran negara. Penelitian
ini
menyimpulkan
bahwa
penempatan
dana
haji
pada
SDHI
menguntungkan bagi Kementrian Agama karena bebas default risk.sedangkan dari sisi Kementrian Keuangan akan menambah investor baru dalam pengelolaan anggaran negara.
v
KATA PENGANTAR Islam diturunkan sebagai ajaran yang sempurna dan menyeluruh
untuk
mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrah- Nya, sebagai khalifah di muka bumi adalah kewajiban kita untuk mengabdikan diri semata-mata untuk menggapai dan meraih ridho- Nya. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN DANA HAJI PADA SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)”. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia, dari zaman jahiliyah ke zaman berperadaban. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik langsung ataupun tidak, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat : 1.
Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH,MA, MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. vi
2.
Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag. sebagai Ketua Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
3.
Bapak Dr. Abdurrahman Dahlan, MA. dan Bapak Djaka Badranaya, ME. selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar telah meluangkan waktu, memberi masukan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4.
Bapak Azharuddin Lathif, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kritikan dari awal pengajuan judul hingga tahap akhir penyelesaian skripsi
5.
Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mentransfer ilmunya dengan ikhlas kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan menjadi pemberat amal Bapak dan Ibu Dosen di hari akhir kelak.
6.
Segenap staff Akademik dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
7.
Kedua orang tua penulis tercinta dan tersayang, Bapak Mochamad Hidayat dan Mama Mariah, S.Ag., salam takzim penulis haturkan untuk keduanya yang telah dengan sabar tanpa pamrih mendidik dan mengajarkan kepada penulis untuk gigih menuntut ilmu di manapun dalam kondisi apapun, do’a dan ridho keduanya
vii
adalah segalanya. Serta adik terbaik Muhammad Zakaria dengan tulus selalu membantu, memberi dorongan dan semangat tiada henti kepada penulis, 8.
Bapak Agus P. Laksono selaku staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI
yang telah banyak
memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis. 9.
Teman-teman seperjuangan di jurusan Perbankan Syariah angkatan 2006, khususnya Diyanti, Hilda, Hosein, Yani, dan teman-teman PS B’06 yang tidak bisa disebut satu persatu
10. Keluarga besar di rumah kos Bapak dan Ibu Zulkifli Hasibuan, Enni, Mayang, Liya, Nurul, Zume, Reni, Huda, Nisa, Yenni, Intan, dan Liah. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan yang telah diberikan. 11. Rekan-rekan
Lembaga
Dakwah
Kampus
Syahid,
khususnya
periode
kepengurusan 2008-2009 Rifqoh, Rudi, dan Noor Luthfi Az Zahra. 12. Rekan-rekan Lingkar Studi Ekonomi Syariah (LiSEnSi) 2009, Riza, Giska, Ali Reza, Toyyib, Obby, Unie, Lukman, Azhar, dan Syukron. 13. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) periode kepengurusan 2008-2009. 14. Rekan-rekan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ka Achmad Iqbal, Mba Yuni, Ka Farizal, Ka Dedi, Ka Muis, Mba Dewi, Ka Izul, Ka Joko, dan Janu. Terima kasih atas semangat dan sharing pengalaman yang diberikan.
viii
15. Adik-adik penulis Wulan, Riri, Isty, Dinda, Diba, Amel, Jajah, Ratna, Mila, Eva, Alifa. 16. Seluruh pihak terkait yang telah membantu penulis, menyemangati dan menghibur penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Akhirnya, penulis menghaturkan banyak terima kasih atas semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dan para akademisi.
Jakarta: 15 Desember 2010 9 Muharam 1432 H
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................. ii LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ................... iii LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv ABSTRAK ............................................................................................................ v KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi DAFTAR ISI ......................................................................................................... x
BAB I:
PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................... 3 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 4 D. Metodologi Penelitian ....................................................................... 5 E. Review Studi Terdahulu .................................................................... 8 F. Kerangka Teori dan Konseptual ..................................................... 10 G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 12
BAB II: KAJIAN TEORITIS .......................................................................... 14 A. Kajian Teoritis Investasi .................................................................. 14 1. Pengertian Investasi .................................................................... 14 2. Tipe-tipe Investor ........................................................................ 15 3. Instrumen Investasi ..................................................................... 16 4. Proses Manajemen Investasi ....................................................... 16 5. Pola Investasi Islam .................................................................... 20 x
B. Investasi pada Obligasi Syariah (Sukuk) ....................................... 23 1. Obilagsi .................................................................................. ` 23 2. Obligasi Syariah (Sukuk) .......................................................... 26 C. Pengelolaan Anggaran Negara ..................................................... 33 1. Pembiayaan Defisit Anggaran ................................................. 33 2. Pengelolaan Utang Negara ...................................................... 34 BAB III: TINJAUAN UMUM SUKUK DANA HAJI INDONESIA ............ 39 A. Sukuk Dana Haji Indonesia .......................................................... 39 1. Pengertian Sukuk Dana Haji Indonesia ................................... 39 2. Struktur Sukuk Dana Haji Indonesia ....................................... 40 3. Jenis-jenis Sukuk Dana Haji Indonesia ................................... 42 4. Landasan Hukum Sukuk Dana Haji Indonesia ........................ 44 5. Karakteristik Sukuk Dana Haji Indonesia ............................... 46 BAB IV: ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................... 47 A. Pengelolaan Dana Haji Indonesia Dilihat dari Pengelolaan Anggaran Negara .......................................................................... 48 B. Kelebihan dan Kekurangan Sukuk Dana Haji Indonesia ............. 63 BAB V: PENUTUP ............................................................................................ 62 A. Kesimpulan ................................................................................... 62 B. Saran ............................................................................................. 63 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar pertama di dunia. Kaitannya dengan hal tersebut, kuota haji Indonesia merupakan kuota terbesar di dunia. Calon haji Indonesia telah mencapai lebih dari 700.000, sementara kuota haji hanya 207.000. Sampai dengan 21 April 2009 saja jumlah calon jamaah haji yang mendaftar sebanyak 781.595 orang, terdiri dari calon jamaah haji reguler sebanyak 761.865 orang dan calon jamaah haji khusus sebanyak 19.730 orang.1 Melihat jumlah calon jamaah haji dibandingkan dengan kuota yang tersedia, tentunya seorang calon haji dalam suasana normal harus menunggu sekitar tiga tahun atau lebih. Apabila calon jamaah haji telah membayar down payment sebesar Rp 20 juta atau 3000 USD, maka uang tersebut akan mengendap selama beberapa waktu. Dengan demikian jumlah dana yang terkumpul di Departemen Agama sebesar Rp 15,273 triliun dan US$ 59,19 akan semakin besar seiring bertambahnya pendaftar haji setiap harinya. Dana tersebut akan mengendap. Dalam persepsi pengelolaan keuangan, nilai uang akan tergerus oleh inflasi sehingga mengalami penurunan.
1
“Penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke SBSN Lebih Aman”, artikel diakses pada 28 januari 2010 dari http://www.jurnalhaji.com.htm.
1
2
Hal ini memberikan suatu gambaran mengenai potensi pengelolaan keuangan yang apabila dilakukan dengan tetap berprinsip pada rambu-rambu kehati-hatian dapat dilakukan dengan tanpa menghilangkan aspek untuk dapat memaksimalkan nilai uang.2 Selama ini pengelolaan dana haji dilakukan oleh Departemen Agama. Dana-dana haji yang ada pada Departemen Agama ditempatkan di deposito perbankan. Dana-dana tersebut hanya dijamin Rp 2 miliar oleh LPS. Bila kita bandingkan dengan akumulasi dana haji per individu dan jumlah calon haji, angka Rp 2 miliar tentu sangat kecil sekali. Dan akan sangat disayangkan apabila jumlah dana haji yang mengendap cukup besar tanpa diputar di sektor yang produktif. Maka dari itu dana penyelenggaraan haji yang tersebar di 21 bank di Indonesia secara bertahap akan ditarik oleh Departemen Agama. Dana ini dialihkan dalam bentuk investasi sukuk negara (SBSN) dengan seri SDHI 2010.3 Kaitannya dengan hal tersebut, Departemen Keuangan dalam kapasitas sebagai pengelola keuangan negara melihat bahwa negara membutuhkan suatu pembiayaan yang sedemikian sehingga instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki risiko terkecil, keamanan tertinggi, beban yang serendahrendahnya kepada negara.
2
“Sambutan Menteri Keuangan pada Acara Penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam rangka Penempatan Dana Haji dan DAU dalam SBSN”, artikel diakses pada 1 Februari 2010dari http://www.depkeu.go.id.htm. 3 Umi Kalsum dan Agus Dwi Darmawan, “Depag Siap Tarik Dana Haji di 21 Bank”, artikel diakses pada 1 Februari 2010 dari http://www.bisnis.vivanews.com 2.htm.
3
Oleh karena itu instrumen sukuk menjadi salah satu prioritas. Dana Haji atau Dana Abadi Umat merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran negara yang memberikan keuntungan dan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.4 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul “Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Mengingat tema penelitan mengenai sukuk yang diangkat oleh penulis masih luas dan berdasarkan pada latar belakang tersebut, serta agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan spesifik maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dalam anggaran negara. Permasalahan-permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan, yaitu: 1. Bagaimana pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) ditinjau dari perspektif pengelolaan anggaran negara?
4
Diakses dari http://www.depkeu.go.id.htm, pada tanggal 1 Februari 2010
4
2. Bagaimana dampak pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia terhadap pengelolaan anggaran ditinjau dari sisi Kementrian Agama dan Kementrian Keuangan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: a. Mengetahui mekanisme penempatan dan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) b. Mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) 2. Manfaat Penelitian Selain itu, penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-pragmatis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademis. Dimana hasil penulisan skripsi ini: a. Dapat menambah referensi tentang sukuk, khususnya Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). b. Dapat menyumbang nilai-nilai keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya. Serta dapat memberikan manfaat praktis pragmatis, dimana hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi:
5
a. Pemerintah khususnya Kementrian Keuangan dan Kementrian Agama, sebagai masukan dalam menjalankan peranannya sebagai regulator. b. Masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang sukuk, khususnya Sukuk Dana Haji indonesia (SDHI).
D. Metodologi Penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (gambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Pendapat lainnya mengatakan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.5 Disebut
juga
dengan
penelitian
survei
deskriptif
(penelitian
pengembangan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori
5
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 18.
6
dari masalah-masalah suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori-teori dari suatu ilmu tertentu untuk memecahkan masalah secara rasional.6 2. Pendekatan Penelitian Penelitian berupa penelitian langsung dengan cara survai pada Kementrian Keuangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dokumen yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui arsip, dokumen, serta laporan yang dipublikasikan oleh Kementrian Keuangan. 3. Jenis data Bahan atau data yang dicari berupa : a. Sumber primer berupa hasil wawancara dan observasi langsung mengenai Sukuk Dana Haji Indonesia b. Sumber sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) berupa data, buku, tulisan, jurnal, majalah, dan lain-lain. 4. Tehnik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi maka penulis menggunakan metode pengumpulan dengan cara:
6
h. 13.
Etty Rochaety, dkk., Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007,
7
a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. b. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia dari pihak yang bersangkutan. 5. Tehnik Analisis Data Untuk menganalisa efektifitas pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia digunakan 2 pendekatan analisa, yaitu: a. Analisis Kuantitatif Analisa kuantitatif digunakan untuk melihat pengelolaan sukuk dana pada pengeloalaan anggaran negara. Analisa kuantitatif ini berdasarkan data keuangan yaitu outstanding SBSN dan data keuangan lain
yang telah
dipublikasikan oleh Kementrian Keuangan. b. Analisis Kualitatif Analisa kualitatif digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Analisa kualitatif ini berdasarkan hasil wawancara formal secara terstruktur ke Kementrian Keuangan dan data-data berupa artikel, berita, dan lainnya yang dapat memberikan gambaran.
8
6. Pedoman Penulisan Laporan Teknik penulisan laporan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman kepada : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.
E. Review Studi Terdahulu 1.
Penelitian yang dilakukan oleh Ani Khoironi (skripsi tahun 2008) mahasiswi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Potensi Sukuk Bagi Pertumbuhan Investasi di Pasar Modal”. Pembahasan hasil dari skripsi tersebut menerangkan bahwa sukuk sangat berpotensi dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia dan untuk kedepannya sukuk akan terus dikembangkan pemerintah.
2.
Penelitian oleh Uswatun Hasanah (skripsi tahun 2009) mahasiswi Perbankan Syariah UIN Syraif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Akad Ijarah dan Sistem Penentuan Imbalan pada SBSN dan Sukuk Ijarah Perusahaan Listrik Negara (PLN) III”. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa aplikasi akad ijarah pada SBSN terjadi pada saat SPV mengijarahkan hak manfaat asset yang telah dibelinya dari pemerintah sebagai penjual kepada pemerintah sebagai penyewa dengan pembagian imbalan yang telah disepakati antara pemerintah dan investor yang diperantarai oleh SPV. Sedangkan pada sukuk Ijarah, pengaplikasian akad
9
ijarah terjadi pada saat investor meminta perseroan untuk mewakilkan dirinya untuk menyewa jaringan listrik dan pada saat investor menyewakan hak manfaat jaringan listrik pada perseroan sebagai emiten, jadi terdapat dua akad ijarah dalam sukuk ijarah PLN III. Persamaan SBSN dan sukuk ijarah PLN III adalah merupakan bentuk investasi efek syariah yang menggunakan dua akad yaitu akad ijarah dan akad wakalah dalam transaksinya. Perbedaan keduanya adalah ijarah yang dimiliki SBSN adalah akad sale and lease beck dimana pemerintah memiliki hak penuh untuk membeli kembali hak manfaat asset dari SPV, sedangkan sukuk PLN menggunakan akad ijarah murni yaitu sewa menyewa murni antara investor dan emiten. 3.
Penelitian yang dilakukan oleh Nova Liza (skripsi tahun 2010), mahasiswi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset Sukuk Negara” Penelitian tersebut memaparkan bahwa Pemerintah yaitu Departemen Keuangan menerbitkan SBSN untuk membantu pemerintah menutup defisit APBN dan pembangunan proyek untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah menggunakan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset SBSN adalah untuk memberikan kenyamanan bagi investor.
4.
Penelitian yang dilakukan oleh Haniyah Indayani (skripsi tahun 2010), mahasisiwi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah UIN
10
Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian tersebut memaparkan bahwa kebijakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah Defisit Budget, sedangkan dalam Ekonomi Islam dikenal dengan Balance Budget. Dengan diterapkannya Balance Budget tentu pemerintah tak perlu berhutang untuk menutupi defisit APBN. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu dalam skripsi sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia, penulis membahas mengenai dana haji yang dikelola di sukuk. Untuk selanjutnya melakukan analisis terhadap pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia pada anggaran negara.
F. Kerangka Teori dan Konseptual 1. Kerangka Teori Dalam
melaksanakan
pembangunan
untuk
mencapai
target
pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan sumber pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan
11
sesuai target pertumbuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan pembiayaan pembangunan tersebut dari utang.7 Pengelolaan Utang Negara diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009. Dimana Secara umum tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infra struktur untuk pelayanan umum serta kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Salah satu instrumen pembiayaan dalam negeri yang digunakan pemerintah Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara. Saat ini sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan negara yang penting. Selama ini dapat dilihat bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang dikeluarkan diserap habis oleh pasar dan bahkan pada beberapa kasus sampai menimbulkan kelebihan
7
Arief Tri Hardiyanto,” Pengelolaan Utang Negara Analisis Risiko dan Strategi Utang”, artikel diakses pada 23 September 2010 dari http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/34/paper_S3-hutang-v.doc.
12
permintaan. Apalagi jika sukuk tersebut diterbitkan oleh negara. Salah satu jenis sukuk yang diterbitkan oleh negara adalah Sukuk Dana Haji Indonesia. 2. Kerangka Konseptual
Kementrian Keuangang RI
Kementrian Agama RI
Dana Haji & DAU
Sukuk Dana Haji Indonesia
Pengelolaan Anggaran Negara
G. Sistmatika Penulisan Supaya lebih memudahkan penelitian ini, maka penulis membagi topik ke dalam 5 (lima) bab. Tulisan ini dimulai dengan Bab I, yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, review studi terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang memadai mengenai bab inti, dijelaskan dalam Bab II. Bab ini berisi tentang kajian teoritis, yaitu kajian teori investasi, investasi pada obligasi syariah (sukuk), pengelolaan anggaran negara.
13
Masuk ke dalam Bab III, bab ini berisi tinjauan umum. Yaitu pengertian Sukuk Dana Haji Indonesia, struktur Sukuk Dana Haji Indonesia, landasan hokum Sukuk Dana Haji Indonesia,dan karakteristik Sukuk Dana Haji Indonesia. Bab IV berisi tentang Analisa hasil temuan di lapangan. Dimana membahas tentang Model atau Mekanisme penempatan dan pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dalam anggaran negara, Kekurangan dan kelebihan penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) Dan terakhir yaitu Bab V akan dibahas mengenai kesimpulan temuantemuan yang telah dipaparkan serta saran dari penulis.
BAB II KAJIAN TEORITIS A. Kajian Teoritis Investasi 1. Pengertian Investasi Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Pendapat lainnya investasi diartikan sebgai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. 8 Sebuah proses investasi menunjukan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas. Yaitu sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan.9
8
Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana , 2008), h. 7. 9 Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h 48.
14
15
2. Tipe-tipe Investor Dalam menilai sebuah investasi ada tiga tipe investor, yaitu investor yang suka terhadap resiko, investor yang netral terhadaap resiko dan investor yang suka terhadap resiko.
10
. Adapun penjelasan mengenai tipe-tipe investor
tersebut adalah sebagai berikut: a. Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker) Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Investor dengan karakter tersebut cenderung bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. b. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) Merupakan tipikan investor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung besikap hati-hati (prudent) dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi. c. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter) Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia cenderung mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. 10
Ahmad Rodoni, Investasi Syariah,( Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009), h 40.
16
3. Instrumen Investasi Ada beberapa jenis instrumen investasi di pasar keuangan (financial market), yaitu: 11 a. Instrumen Pasar Modal Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menjual sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. b. Instrumen Pasar Uang Pasar uang mempunyai berbagai macam instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik para investor tetapi secara umum mempunyai waktu jatuh tempo kurang atau sama. Setiap instrumen dengan satu tahun dalam pasar uang memiliki nilai tertentu sesuai dengan tingkat likuiditas serta tingkat jenis pendapatan yang diinginkan oleh investor. Beberapa instrumen pasar uang adalah sertifikat deposito, SBI, commercial paper. 4. Proses Manajemen Investasi Ekspektasi return dan resiko yang akan dihadapi turut dipertimbangkan dalam suatu proses pengambilan keputusan dalam investasi, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan investasi. 11
Ahmad Rodoni, Investasi Syariah, h. 46.
17
Salah satu informasi yang diperoleh dari keputusan investasi yakni berapa jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Oleh karena itu melalui keputusan pendanaan ini akan dibahas mengenai sumber dana yang akan digunakan yang akan digunakan untuk membiayai suatu investasi yang sudah dianggap layak. Setiap dana
yang digunakan pasti mempunyai
biaya yang disebut
sebagai biaya dana (cost of fund). Jika menggunakan dana yang berasal dari utang, jelasa dana itu mempunyai biaya. Tetapi jika menggunakan modal sendiri (equity capital), maka masih harus mempertimbangkan opportunity cost bagi modal sendiri yang dimaksud.12 Biaya atau dana itu biasanya bervariasi antara dana yang satu dan dana yang lainnya, ada yang mahal ada pula yang murah, oleh karena itu, masalah pemilihan jenis data yang akan digunakan memerlukan pertimbangan yang cukup matang. Artinya penentuan jenis dana yang akan digunakan mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan. Menurut Nurul Huda dan Mustafa E.Nasution, terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi. Yaitu menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan melakukan evaluasi kinerja portofolio. a. Menentukan Kebijakan Investasi
12
Moeljadi, Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitataif jilid 1 ( Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006), h. 235.
18
Pada tahapan ini investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaan yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko. Pemodal yang bersedia menaggung resiko lebih besar akan mengalokasikan dananya pada sebagian sekuritas yang lebih beresiko. Dengan demikian portofolio investasinya mungkin akan terdiri dari saham dan bukan obligasi. Sebaliknya untuk pemodal yang tidak bersedia menanggung resiko yang tinggi mungkin akan memilih sebagian besar investasinya pada obligasi-obligasi dari perusahaan yang dinilai aman.13 b. Analisis Sekuritas Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (mispriced). Adapun pendapat lainnya mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bahwa pasar modal efisien. Dengan demikian, pemilihan
13
Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas,h. 48.
19
sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya. c. Pembentukan Portofolio Portofolio berarti sekumpulan investasi. Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversivikasi perlu menjadi perhatian investor. d. Melakukan Revisi Portofolio Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan inveatasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri e. Evaluasi Kinerja Portofolio Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan resiko juga standar yang relevan. Secara sederhana apabila digambarkan dalam bentuk bagan, akan tampak seperti pada gambar berikut:
20
Gambar 2.1 Tahapan Investasi
Menetapkan Sasaran Investasi
Membuat Kebijakan Investasi
Memilih Strategi Portofolio
Memilih Aktiva/ Asset
Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja
5. Pola Investasi Islam Harta merupakan hak milik Allah swt., sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin dariNya maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan seseorang memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain menjadi miliknya. Sebab ketika seseorang memiliki harta dan mendiamkan harta secara tidak produktif (idle) dan menumpuk kekayaan adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Larangan terhadap penumpukan dan penimbunan harta kekayaan dilatarbelakangi oleh prinsip dalam filosofi Islam yang menghendaki terjadinya
21
perputaran terhadap harta milik secara lebih merata.14 Khalifah Umar ra menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif, dalam perkataannya “Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya”. Dari perkataan Khalifah Umar ra tersebut menunjukan bahwa dalam Islam memang terdapat anjuran untuk melakukan investasi. 15 Dalam buku Investasi Syariah, Ahmad Rodoni menekankan bahwa dalam berinvestasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, antara lain yaitu: a. Halal dan thayyib Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 168.
Artinya: “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi; dan janganlah kamu mengikuti langkah14
Ahmad Rodhoni, Investasi Syariah, h. 30. Muhammad Firdaus, dkk, Briefcase book: Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14. 15
22
langkah syaitan; karena sesunguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. b. Prinsip keadilan dan persamaan Hal tersebut dijelaskan dalam QS Al A’raf ayat 29.
Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.” Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadaNya. Sebagaimana mereka telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali padaNya)”. c. Tidak melakukan gangguan yang disengaja. Dari segi penawaran maupun permintaan pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emitten) tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. d. Aspek material atau finansial Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. e. Aspek sosial dan lingkungan, Suatu bentuk investasi hendaknya memeberikan kontribusi positif bagi masyarakat benyak dan lingkungan sekitar.
23
B. Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk) 1. Obligasi a. Pengertian Menurut Nurul Huda, Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan.16 Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya. Ada juga yang jatuh tempo selama satu tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya kecil. Pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban untuk melunasi pokok investasi di dalam obligasi tersebut.17 Obligasi jangka panjang menrupakan investasi lebih beresiko dibanding investasi dalam surat utang pemerintah jangka pendek dan bahwa investasi saham jauh lebih beresiko.18
16
Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, h. 12 Abdul Manan, Obligasi Syariah, artikel diakses pada 9 Juli 2010 dari http://www.badilag.net 18 Bodie, Kane dkk., Invesments (Investasi), Jakarta: Salemba 4, 2006, hal. 216. 17
24
b. Karakteristik Obligasi sebagaimana juga sekuritas pendapatan tetap (fixed income securities) yang lain, memiliki beberapa karakteristik antara lain: 19 1. Obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. 2. Memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo sebagaimana yang tersebut dalam surat obligasi. 3. Obligasi dapat memerikan pendapatan tetap secara periodik dan besarnya presentase pembayaran yang diberikan secara periodik ini didasarkan atas pembayaran presentase tertentu atas nilai nominalnya atau disebut pembayaran kupon (coupon). 4. Ada nilai nominal yang disebut dengan nilai pari, par-value, stated value, face value, atau nilai kupon. c. Jenis-Jenis Obligasi Heru Sudarsono dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan jenis-jenis obligasi, diantaranya yaitu: 1. Berdasarkan Penerbitan, obligasi berdasarkan penerbitan dibagi menjadi empat, yaitu Obligasi Pemerintah Pusat, Obligasi Pemerintah Daerah, Obligasi Badan Usaha Milik Negara, dan Obligasi Perusahaan Swasta. 2. Berdasarkan Jaminan, dibagi menjadi enam yaitu Unsecured bonds / debentures atau obligasi tanpa jaminan, Indenture atau obligasi dengan
19
Abdul Manan, Obligasi Syariah, artikel diakses pada 9 Juli 2010 dari http://www.badilag.net
25
jaminan, Mortgage bond atau obligasi yang dijamin dengan properti, Collateral trust atau obligasi yang dijamin dengan sekuritas, Equipment trust certificates atau obligasi yang dijamin aset tertentu, Collateralized mortgage atau obligasi yang dijamin pool of mortgages atau portofolio mortgage-backed securitie 3. Berdasarkan Jenis Kupon, dibagi menjadi Fixed rate yaitu obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo, Floating rate yaitu obligai yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar, dan Mixed rate yaitu obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap untuk periode tertentu. 4. Berdasarkan Peringkatnya, yaitu Investement grade bonds dengan ketentuan minimal BB+, Non-investment-grade bonds dengan ketentuan CC atau speculative bond, dan D atau junk bond. 5. Berdasarkan Kupon, yaitu Coupon bonds pada obligasi berkupon dan Zero coupon bonds, untuk obligasi nirkupon. 6. Berdasarkan Call Feature, yaitu Freely collable bond adalah obligasi yang dapat ditarik kembali oleh penerbitnya setiap waktu sebelum masa jatu tempo, Non-collable bond yaitu setelah obligasi diterbitkan dan terjual tidak dapat dibeli/ditarik kembali oleh penerbitnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo, Deffered collable bond adalah kombinasi antara freely collable bond dan non-collable bond
26
7. Berdasarkan Konversi, dibagi menjadi Convertible bond yaitu obligasi yang dapat ditukarkan saham setelah jangka waktu tertentu dan Nonconvertible bond yaitu obligasi yang tidak dapat dikonversi menjadi saham. 2. Obligasi Syariah (Sukuk) 1. Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk) Secara terminologi shak (sukuk) adalah sebuah kertas (buku) atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Kata sukuk juga berasal dari bahasa Persia yaitu ‘jak’, lalu masuk dalam bahasa Arab dengan nama ‘shak’. Shak adalah asal kata dari kata cek atau cheque yang terdapat dalam bahasa Inggris dimana ia pada dasarnya adalah surat hutang.20 Sukuk dapat pula diartikan dengan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
20
h.68.
Abdul Hamid, Pasar Modal Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009),
27
Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yang menggunakan istilah ‘bond’, dimana istilah bond mempunyai makna loan (hutang), dengan menambahkan ‘Islamic’ maka sangat kontradiktif maknanya karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest, sedangkakn dalam Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk itu sejak tahun 2007 istilah ‘bond’ ditukar dengan istilah sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK. 21 2. Landasan Hukum Obligasi Syariah Al Quran: Obligasi Syariah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra’ ayat 34
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkann hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.
21
Ahmad Rodoni, Investasi Syariah, h. 59.
28
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampapi ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. Hadis: Hadis Nabi riwayat Imam al-Tarmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf alMuzani, Nabi saw bersabda:
ِ ُّوبَالط ََوس ُّى َ ُّْحس ْي ُنََبْ َُنَالْحس َِنَبْ َِنَأي َُّ الرو ْذبا ِر ُّ ََأَ ْخب رناَأبُوَعلِى ُ ىَأ ْخب رناَال ََيرَبْ ُنََع ْب ِدََاللَّ َِوَع ْن َُ ِأ ْخب رناَأبُوَي ْحيىَبْ ُنََأبِىَمس َّرَةَح َّدث ناَابْ ُنََزبَالةََح َّدث ناَكث ِ أبِ َِيوَعنََجد َْحََجائِزََب ْي َن َ َق-صلىَاهللَعليوَوسلم-ََِّهََأ ََّنَالنَّبِ َّى ُّ َ«:َال ْ ُ الصل ِِ َ}َ{ت.»ًَْحاَأح َّلََحر ًاماَأ َْوَح َّرمََحال َل ُ َََّال ُْم ْسلمينََإِل ً صل Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.22
22
Abu Bakar Ahmad bin al Husain bin Ali al Baihaqi, Kitab: Sunan Al Kubra, (cet 1, tahun 1344).
29
3. Tujuan Diterbitkan Sukuk Dalam Ekonomi Islam, sukuk adalah instrumen yang disarankan. Sukuk berperan besar dalam menyeimbangkan kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah serta dapat memobilisasi dana masyarakat.23 Begitupun dengan penerbitan sukuk yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversivikasi basis
investor,
mengembangkan
alternatif
instrumen
investasi,
mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara, serta memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. 4. Jenis-Jenis Sukuk Dalam perkembangannya hingga saat ini, sukuk telah menggunakan beragam jenis akad dalam prakteknya, yaitu: 1. Sukuk Ijarah Sukuk ijarah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada
23
Khairunnisa Musari, “Sukuk Untuk Fiskal Sustainability”, Majalah Sharing edisi 35 Tahun IV (November 2009), h: 22.
30
pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. 2. Sukuk Mudharabah Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana suatu pihak menyediakan modal (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. 3. Sukuk Musyarakah Sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang ada. 4. Sukuk Istishna’ Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna’ dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyertaan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu. 5. Sukuk Ijarah Al-Khadamat Yaitu penerbitan sukuk berdasarkan
mekanisme transaksi
penjualan jasa di masa yang akan datang, beserta keuntungan/profit yang diharapkan (pre-sale of the cost of services and their expected benefits).
31
5. Ketentuan Umum Obligasi Syariah (Sukuk) Dalam pelaksanaannya, obligasi syariah memiliki beberapa ketentuan, yaitu:24 1. Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembuangaan uang) dan gharar (spekulasi murni atau terdapa unsur judi). 2. Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperi akad kemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli baranag (murabahah, salam, dan istishna’, atau jual beli jasa). 3. Usaha yang dilakukan emiten berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal. 4. Pemberian pendapatan dapat dilakukan secara periodik (sesuai karakter masing-masing akad). 5. Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualbelikan dan tidak semua pendapatan dapat bersifat mengambang (floating) atau indikatif. 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan dilaksanakan oleh DPS dan aspek syariah dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usahah emiten. 7. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjan, dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang.
24
Abdul Hamid, Pasar Modal Syariah, h. 71.
32
8. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset sukuk. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan umum obligasi syariah harus terpenuhi guna tercapainya tujuan syariah. ketentuan di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya obligasi syariah yang dipraktekan selama ini berjalan tanpa riba, sesuai dengan akad dalam muamalah, ditempatkan di sektor usaha yang halal, serta diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. 6. Prinsip Obligasi Syariah (Sukuk) Sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas. Maka ada beberapa prinsip yang seharusnya dilaksanakan dalam praktek obligasi syariah. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 25 1. Pembiyaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik dimana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul, Hasil investasi yang akan ditearima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima
dari
dana/harta hasil penjualan sukuk, bukan dari kegiatan usaha yang lain. 2. Bila pemilik dana tidak harus menaggung rugi maka pemilik dana harus mengikat diri (akad jaiz) untuk menanggung semua biaya dari kegiatan usaha yang melebihi pendapatan usaha.
25
Abdul Hamid, Pasar Modal Syariah, hal. 65.
33
3. Pemilik dana dapat menerima dari pendapatan (revenue sharing) bila pemilik usaha (emitten) mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
C. Pengelolaan Anggaran Negara 1. Pembiayaan Defisit Anggaran Dalam teori kebijakan fiskal, disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan tersebut memiliki dua instrumen, pertama kebijakan pendapatan dan kedua instrumen anggaran belanja negara.26 Sasaran kebijakan fiskal ditetapkan secara konsisten berdasarkan pada target ekonomi makro yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini disusun kebijakan operasional untuk mencapai target-target yang hendak dicapai. Setiap perubahan terhadap pendapatan maupun penerimaan negara memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah (government budget). Selayaknyalah anggaran pemerintah ini sesuai dengan kemampuan negara (government budget constraint). Bila pendapatan negara lebih besar dari penerimaan maka akan terjadi budget surplus. Sebaliknya bila pendapatan
26
Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 159.
34
negara lebih kecil daripada pengeluaran negara, maka akan terjadi budget deficit.27 Kerangka ekonomi tersebut disusun oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan difokuskan pada kebijakan umum yang hendak ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong sasaran makro dimaksud, selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan diwujudkan melalui Rencana Belanja Negara. Penyusunan perkiraan penerimaan, pemilihan kegiatan prioritas, dan penentuan sumber pembiayaan dalam hal terjadi defisit, harus diperhitungkan secara cermat sehingga APBN dapat secara obyektif mencerminkan upaya pencapaian target.28 2. Pengelolaan Utang Negara a. Tujuan Pengelolaan Utang Negara Secara umum tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali.
27
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 242. 28 Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal, diakses pada 23 Oktober 2010 dari:http://docs.google.com/viewer?url=http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/08 -08-15,+BAB+VI.pdf&chrome=true
35
Secara terinci, tujuan pengelolaan utang adalah:29 1.
Menjamin terpenuhinya financing gap dan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability) yang sesuai dengan kondisi ekonomi makro, serta biaya terendah.
2.
Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk meminimalkan risiko, baik risiko pasar maupun risiko refinancing.
3.
Mengembangkan
upaya-upaya
agar pinjaman
yang sudah
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan perkiraan biaya. Kegiatan pengelolaan utang negara sehari-hari dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip operasional manajemen dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semua prinsip-prinsip operasional diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran antara yang menjadi landasan dalam pencapaian sasaran akhir pengelolaan utang negara, yaitu: 30 1. Proteksi terhadap Posisi Keuangan Pemerintah
29
Suminto, Manajemen Utang Pemerintah:Best Practices dan Pengalaman Indonesia, diakses pada 23 September 2010 dari http://www.iei.or.id/publicationfiles/Manajemen%20Utang%20Pemerintah%20%20Be st%20Practices%20dan%20Pengalaman%20Indonesia.pdf 30 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009, diakses pada 26 Oktober 2010 dari http://www.dmo.or.id
36
Untuk melindungi dan menjaga posisi keuangan Pemerintah, kegiatan operasional pengelolaan utang negara mengacu kepada beberapa prinsip. Yaitu prinsip efektivitas biaya, prinsip Kehatihatian, diversivikasi, transparansi dan akuntabel, bebas ikatan, menjamin
kesinambungan
fiskal,
mekanisme
APBN,
serta
menunjang pertumbuhan ekonomi 2. Pengembangan Pasar Upaya mengembangkan pasar utang dalam rangka mendapatkan dan memelihara sumber pembiayaan yang murah bagi Pemerintah dijalankan dengan prinsip dapat diprediksi, dan komunikasi yang baik dengan investor. 3. Penguatan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Utang Negara Efisiensi dan efektifitas kinerja unit-unit pengelola utang negara ditingkatkan
dengan
menjalankan
prinsip-prinsip
yaitu
kemandirian, kinerja yang terukur, akuntabilitas, profesionalitas, dan pertanggungjawaban Dalam
penyusunan
strategi
utang,
Pemerintah
akan
memperhatikan dan memasukan berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bahan pertimbangan yang akan mempengaruhi strategi yang ditempuh.
37
Dilihat
dari
sisi
fiskal
negara,
faktor-faktor
yang
mempengaruhi strategi yang ditempuh antara lain adalah:31 posisi dan struktur utang saat ini, kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, daya dukung operasional dalam pengelolaan utang, kondisi pasar baik global maupun domestik, status kemajuan dari beberapa hal terkait dengan pengelolaan utang seperti komitmen utang, rencana penarikan utang, perjanjian penundaan utang, dan lain-lain. b. Strategi Pengelolaan SBN (SUN dan SBSN) Dalam pengelolaan utang negara, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara sebagai instrumen dalam pembiayaan negara. Adapun beberapa strategi pengelolaan Surat Berharga Negara adalah
memaksimalkan
penerbitan
SBN
domestik
dengan
keseimbangan antara tenor dan jenis instrumen, penerbitan SBN valas akan dilakukan dalam jumlah yang terukur, Terus dilakukan upayaupaya untuk perluasan dan pemupukan basis investor, Meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN 32
31
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal, diakses pada 23 Oktober 2010 dari:http://docs.google.com/viewer?url=http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/0 8-08-15,+BAB+VI.pdf&chrome=true 32 Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal, diakses pada 23 Oktober 2010 dari:http://docs.google.com/viewer?url=http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/0 8-08-15,+BAB+VI.pdf&chrome=true.
38
Selain itu, sebenarnya yang dapat dilakukan adalah dengan mempertimbangkan antara kebutuhan investor dan tingkat risiko atau biaya yang wajar bagi portofolio pemerintah. Melalui penyempurnaan fitur
instrumen,
komunikasi
investor,
diversifikasi
instrumen,
pengelolaan benchmark, dan peningkatan infrastruktur pendukung.
BAB III TINJAUAN UMUM SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI) A. Sukuk Dana Haji Indonesia 1. Pengertian Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement, berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 April 2009. Jenis akad yang digunakan adalah Ijarah al-Khadamat dengan underlying assets berupa jasa (services).33 Penetapan tenor sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan siklus pembiayaan haji/DAU dan portofolio utang pemerintah, sedangkan jumlah penempatan sukuk sesuai kesepakatan mempertimbangkan pengelolaan portofolio dana haji. Waktunya dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dana untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, penerima setoran dana pendaftaran calon haji. Manfaat penempatan sukuk dijamin aman 100 persen oleh negara, sehingga tidak ada
33
Istilah SBSN, diakses pada 1 Februari 2010 dari http://www.dmo.or.id
39
40
gagal bayar berdasar UU SBSN, memiliki penatausahaan oleh BI, dan tanpa warkat. Sukuk ini juga menguntungkan karena memiliki imbal hasil lebih tinggi dari deposito dengan rata-rata per tahun 8,1 persen dan pajak atas imbal hasil yang lebih rendah dari bunga deposito yaitu 15 persen34
2. Struktur Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) Kementrian Agama setiap tahunnya membutuhkan pelayanan jasa katering, penginapan, dan penerbangan untuk jamaah haji. Di sisi lain Kementrian Agama memiliki hak untuk mengatur
keuangan
jamaah
haji
terkait pengadaan jasa tersebut. Berdasarkan penempatan tersebut, maka Kementrian Keuangan selaku pengelola sukuk tersebut bertindak sebagai wakil dalam penyediaan jasa pelayanan haji. Akad yang digunakan adalah wakalah. Di sisi lain SPV bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan transaksi dengan Kementrian Agama dengan menggunakan akad Ijarah al Khadamat. Alur penempatan dan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
34
Sukuk Dana Haji Kembali Terbit, diakses dari http://bataviase.co.id/node/215191 pada tanggal 23 November 2010
41
Gambar 3.1 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia
Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia yang berperan sebagai investor adalah Kementrian Agama, sebagai pemegang otoritas penuh dana haji menempatkan dana haji dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia. Adapun Kementrian Keuangan sebagai berperan sebagai obligor. Struktur akad ijarah al khadamat digunakan karena memang akad tersebut sesuai dengan karakteristik Sukuk Dana Haji itu sendiri.35
3. Jenis-jenis Sukuk Dana Haji Jenis Sukuk Dana Haji yang sudah diterbitkan oleh pihak Kementrian Keuangan diantaranya adalah:36
35
Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010
42
a. SDHI 2010 A Sebesar 1,5 Triliyun dengan tenor 1 tahun. Terbit pada tanggal 7 Mei 2009 dan jatuh tempo tanggal 7 Mei 2010. Besar kupon 8,52% dan dibayarkan setiap tanggal 7 tiap bulannya. b. SDHI 2010 B Sebesar 850 milyar dengan tenor 11 bulan. Terbit pada tanggal 24 Juni 2009 dan jatuh tempo tanggal 7 Mei 2010. Besar kupon 7,83% dibayarkan setiap tanggal 7 tiap bulannya. c. SDHI 2010 C Sebesar 336 Milyar dengan tenor 13 bulan. Terbit pada tanggal 24 Juni 2009 dan jatuh tempo 24 Juli 2010. Besar kupon 7,89 % dibayarkan setiap tanggal 7 tiap bulannya. d. SDHI 2013 A Sebesar 4,12 Triliun terbit pada tanggal 17 Mei 2010 e. SDHI 2014 A Sebesar 2,8 Triliun dengan tenor 4 tahun. Terbit pada tanggal 29 Agustus 2010 dan jatuh tempo apda tanggal 9 Agustus 2014, besar kupon 7,36 % f. SDHI 2014 B
36
Outstanding Surat Berharga Negara, diakses pada 2 September 2010 dari http://www.dmo.or.id
43
Sebesar 336 miliar dengan tenor 4 tahun. Terbit pada 25 Agustus 2010 dan jatuh tempo 25 Agustus 2014. Besar kupon 7,30 % pertahun. Pertama kali dibayarkan pada 25 September 2010. g. SDHI 2014 C tingkat imbalan sebesar 7,1 % per tahun, tanggal penerbitan 7 Oktober 2010, jatuh tempo 7 Oktober 2014, pembayaran imbalan tanggal 7 tiap bulan, tanggal pembayaran pertama 7 November 2010, tanggal pembayaran imbalan terakhir 7 Oktober 2014. Dari tujuh jenis SDHI tersebut, yang sudah jatuh tempo adalah SDHI dengan seri SDHI 2010 A, SDHI 2010 B, dan SDHI 2010 C. karena hanya memilki tenor satu tahun. Sedangkan untuk jenis SDHI dengan seri lainnya akan jatuh tempo antara waktu tiga sampai 4 tahun lagi. 4. Landasan Hukum Sukuk Dana Haji Indonesia Untuk Sukuk Dana Haji Indonesia ada beberapa fatwa yang terkait, yaitu: a. Fatwa Dewan Syariah nasional No.9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara d. Fatwa Dewan Syariah Nsional No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
44
Landasan hukum Sukuk Dana Haji mengacu pada landasan hukum fatwa Dewan Syariah nasional tentang Ijarah. Karena memang akad yang digunakan adalah akad Ijarah al Khadamat, yaitu ijarah pelayanan.37 Terkait beberapa fatwa tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum penerbitan dan pengelolaan SBSN, yaitu: a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN 1. Memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan SBSN. 2. Memberi kewenangan kepada pemerintah menggunakan BMN sebagai aset SBSN setelah mendapat persetujuan DPR. 3. Memberi kewenangan untuk pembentukan Perusahaan Penerbit SBSN. b. Peraturan Pelaksanaan UU SBSN 1. PP terkait Perusahaan Penerbit SBSN 2. PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam & Luar Negeri. 3. PMK terkait Pengelolaan Aset SBSN. c. Peraturan Lain Terkait Pengelolaan Utang Negara 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memberi kewenangan kepada negara untuk melakukan pinjaman.
37
Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010.
45
2. UUNo.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberi kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang baik dari dalam maupun luar negeri. 5. Karakteristik SDHI a. Tidak menggunakan BMN sebagai Underlying Asset. Dalam pelaksanaannya, Sukuk Dana Haji tidak menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset. Pada dasarnya Underlying Asset yang digunakan oleh pemerintah ada tiga, yaitu 1. Barang Milik Negara (BMN) Barang milik Negara biasanya digunakan menjadi Underlying Asset pada Sukuk dengan akad Ijarah sale ang leasback. 2. Jasa (Services) Khusus untuk Sukuk Dana haji Indonesia menggunakan Underlying Asset berupa jasa. 3. Proyek atau kegiatan Pemerintah Sukuk yang digunakan pada poyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah menggunakan Underlying Asset berupa proyek atau kegiatan pemerintah tersebut. Seperti misalnya pembangunan jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Dari pemaparan di atas, dijelaskan bahwa setiap sukuk yang diterbitkan pemerintah memiliki bentuk dan jenis Underlying Asset sesuai karakteristik dari sukuk itu sendiri.
46
Sehingga apabila yang dijadikan Underlying Asset SDHI adalah berupa Barang Milik Negara (BMN) tentu tidak akan sejalan dengan struktur Sukuk Dana Haji Indonesia itu sendiri38. b. Transaksi Aset SBSN berdasarkan penyediaan jasa layanan haji yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Jasa disini yaitu berupa pelyanan dalam penyelenggaraan ibadah haji berupa flying (penerbangan), catering (konsumsi), dan housing (pemondokan). c. Imbalan bagi investor berupa ujrah yang dapat dibayarkan secara periodik dengan jumlah tetap. Bersifat tetap karena memang kupon yang disepakati sejak awal adalah fix coupon. d. SBSN
bersifat
non-tradable.
Pada
dasarnya
SDHI
tidak
dapat
diperdagangkan di pasar sekunder. e. Dapat di rollover pada saat jatuh tempo. Apabila satu SDHI telah jatuh tempo maka secara langsung pemerintah bisa menerbitkan kembali SDHI sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. f. Metode yang digunakan adalah private placement Sukuk Dana Haji menggunakan metode penempatan langsung. Karena terkait dana haji itu sendiri yaitu penempatannya dilakukan oleh Kementrian Agama dari danadana haji milik masyarakat.
38
Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010
BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dilihat dari Pengelolaan Anggaran Negara 1. Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Haji Setiap warga Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji wajib menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
BPIH tersebut
disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) ke rekening Menteri Agama. Untuk selanjutnya BPIH tersebut dikelola dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang didapat untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rangka pembenahan penyelenggaraan ibadah haji maka pengelolaan keuangan haji diarahkan lebih akuntabel dan transparan. Untuk itu Kementrian Agama memutuskan menempatkan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.
2. Sukuk Dana Haji Indonesia Penempatan dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara, termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara jangka panjang dengan imbal hasil tetap atau disebut dengan fix coupon. Adapun Kementrian Keuangan menerbitkan Sukuk Dana Haji itu sendiri yaitu dalam rangka pengembangan pasar syariah. Mengingat SBSN atau
47
48 sukuk merupakan salah satu
instrumen yang digunakan oleh pemerintah
dengan maksud untuk memperluas sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dengan diterbitkannya Sukuk Dana Haji Indonesia akan menambah outstanding atau jumlah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dimana secara tidak langsung akan menambah penerimaan APBN. Gambar 4.1 Tabel Realisasi Penerbitan SBN 2010
Target
Realisasi
% Realisasi
APBN-P SBN Jatuh Tempo 2010
67.540.415
57.581.768
85,26%
SBN Netto (APBN)
107.500.400
87.580.092
81,47%
Rencana Buyback
3.000.000
168.000
5,60%
178.040.815
145.329.860
81,63%
SUN
120.745.000
82,12%
SUN Domestik
102.195.000
SUN Valas
18.550.000
SBSN
25.584.860
Kebutuhan penerbitan 2010
IFR
5.768.000
SBSN Ritel
8.033.860
SDHI
10.783.000
SBSN Valas
Sumber: Buku Perkembangan Utang Negara edisi Oktober 2010
-
87,80%
49 Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga Negara adalah sebesar 57,5 triliun rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar 24,5 Triliun. Dari total SBSN tersebut, realisasi penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia sebesar 10,7 triliun rupiah. Jumlah tersebut cukup besar mengingat Sukuk Dana Haji Indonesia pertamakali diterbitkan tahun 2009. Nilai kupon SDHI tercatat antara 7,55-8,52 % dengan tenor dua belas bulan bulan sampai dengan tiga tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Agama. Sampai saat ini memiliki jumlah imbalan yang sudah dibayarkan sebelum pajak sekitar Rp 252,3 miliar. Dengan potongan pajak sebesar Rp 47,1 miliar, maka neto hasil investasi yang diperoleh adalah Rp 205,2 miliar.39 Dari total Sukuk Dana Haji yang diterbitkan, sudah ada 3 jenis yang jatuh tempo. Dari ketiga jenis tersebut, diperoleh hasil perhitungan kupon sebagai berikut:
39
Rahmat Waluyanto, Pemerintah Kembali Terbitkan Sukuk, artikel diakses pada 17 Mei 2010 dari http://republika.co.id
50 Gambar 4.2 Tabel Sukuk Dana Haji Jatuh Tempo
No.
Seri
Tgl Jatuh
Tgl Bayar
Tempo
Kupon
Tgl Terbit
Kupon
Nominal Sukuk
1
SDHI 2010 A
07-Mei-09
07-Mei-10
tgl 7/bulan
8,52%
Rp1.500.000.000.000
2
SDHI 2010 B
24-Jun-09
07-Mei-10
tgl 7/bulan
7,38 %
Rp 850.000.000.000
3
SDHI 2010 C
24-Jul-09
24-Aug-10
Tgl 24/bulan
7,89%
Rp 336.000.000.000
Sumber: Outstanding SBN, http://www.dmo.or.id
Perhitungan jumlah kupon yang diterima dengan pengurangan pajak sebesar 15% Gambar 4.3 Tabel Sukuk Dana Haji Jatuh Tempo No
Seri
Nominal Kupon
1
SDHI 2010 A
Rp 90.545.000.000
2
SDHI 2010 B
Rp 471.431.000.00
3
SDHI 2010 C
Rp 1.877.820.000
Sumber: data diolah pribadi
3. Kebijakan Pengelolaan Anggaran Negara Kebijakan defisit anggaran akan ditempuh oleh pemerintah jika ternyata belanja atau pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.
51 Setelah puluhan tahun pemerintah Indonesia enggan mengakui adanya defisit anggaran dan selalu menagatakannya sebagai anggaran berimbang, akhirnya pada tahun 2000 defisit anggaran diakui secara eksplisit.40 Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Hutang, dalam APBN-P 2010 defisit anggaran mencapai 2,1% terhadap GDP atau sekitar Rp 133,7 T dengan GDP Rp 5.393,77 T (2009). Sementara rasio total utang terhadap GDP nominal asumsi APBN-P 2010 mencapai 26%.41 Bisa dikatakan selama periode 1997 hingga 2009, tepatnya hingga sekarang. Pemerintah hampir selalu mengandalkan utang dalam negeri berupa penerbitan surat-surat berharga atau obligasi pemerintah. Penerimaan pembiayaan
memang
lebih
banyak
didominasi
oleh
surat
berharga
dibandingkan dengan pinjaman luar negeri serta dalam negeri dan sumber non utang lainnya. Hal tersebut selaras dengan kebijakan yang diambil pemerintah bahwa lebih memprioritaskan SBN dibanding utang luar negeri dan dalam negeri dengan alasan membantu pemerintah agar tidak terlalu ketergantungan dengan utang itu sendiri.
40
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 241. 41 Dimas Bagus W.K., Telaah Kritis Budaya Berhutang Indonesia, diakses pada 23 Oktober 2010 dari http://suarapembaca.detik.com/read/2010/07/07/181558/1395067/471/telaahkritis-budaya-berhutang-indonesia 2007),
52 Selain itu pinjaman luar negeri juga hanya dibatasi untuk pinjaman lunak pembangunan infrastruktur dan energi, perubahan iklm, dan proyek pembangunan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan42 Dalam buku Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2009, disebutkan bahwa kebijakan penerbitan SBSN dilakukan dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam kebijakan Pengelolaan Utang tahun 2008-2010 disebutkan pula bahwa tujuan pengelolaan utang salah satunya adalah diversivikasi sumber pembiayaan termasuk pengembangan instrumen pembiayaan syariah.43. Berikut ini adalah tabel mengenai gambaran hutang negara dari tahun 1998 hingga tahun 2010
42
Pengelolaan Utang Pemerintah RI, diakses pada tanggal 22 November 2010 dari http://www.dmo.or.id/dmodata/6Publikasi/4Presentasi/Presentasi_diskusi)dirjenPU_dengan_f orkem_19April2010.pdf 43 Agus P. Laksono, Sukuk Negara (SBSN) Instrumen Pembiayaan dan Investasi Berbasis Syariah, disampaikan pada Materi Sukuk Goes to Campus, Jakarta 7 Mei 2010
53 Gambar 4.4 Gambaran Utang Negara Triliun Rupiah
Tahun
Pinjaman
Surat Berharga Negara
Pinjaman
Surat Berharga Negara
1998
453
100
82%
18%
1999
438
502
47%
53%
2000
583
652
47%
53%
2001
613
661
48%
52%
2002
570
655
47%
53%
2003
583
649
47%
53%
2004
637
662
49%
51%
2005
620
693
47%
53%
2006
559
743
43%
57%
2007
586
803
42%
58%
2008
730
906
45%
55%
2009
611
379
38%
62%
2010
594
1059
36%
64%
Sumber: Buku Saku Perkembangan Utang Negara(Oktober 2010)
Dari tabel di atas terlihat bahwa memang hutang pemerintah hingga tahun 2010 yang berasal dari penerbitan surat berharga negara lebih tinggi, yaitu sebesar 64 % dibandingkan dengan hutang dari pinjaman luar negeri yang sebesar 36 %. Serta dapat dilihat pula bahwa dari tahun ke tahun perkembangan utang negara melalui Surat Berharga Negara mengalami kenaikan.
54 Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah membuka opsi pendanaan melalui beberapa sumber, yaitu: 44 1. Pinjaman luar negeri dengan persyaratan lunak dan jangka panjang. 2. Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional sepsrti obligasi global dan sukuk global. 3. Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri. Instrumen
pembiayaan dalam
negeri yang digunakan
pemerintah Indonesia adalah Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara (berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills) dan Obligasi Negara (ORI, FR/VR Bond, Global Bond) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara baik SBSN
berjangka pendek
(Islamic T-Bills) maupun jangka panjang (Ijarah Fixed Rate, Global Sukuk, Sukuk Dana Haji Indonesia).
Jenis-jenis instumen tersebut, oleh pemerintah dikategorikan sebagai instrumen utang. Dimana penggunaan atau pengelolaan pada masing-masing instrumen tersebut berbeda. Untuk penyalurannya, dikategorikan menjadi lima, yaitu untuk pengelolaan kas negara, untuk pembiayaan defisit negara, pembiayaan kegiatan negara, pengelolaan portofolio dan pembiayaanpembiyaan lain.
44
“Kritik Ekonomi Islam terhadap APBN”, Majalah Sharing edisi 35 tahun IV (November 2009): h.11.
55 Pemerintah memiliki beberapa jenis instrumen pembiayaan negara. Dalam bentuk jenis instrumen pinjaman yang dimasukan
ke dalam jenis
instrumen utang pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Begitupula dengan Surat Berharga Negara, SUN maupun Sukuk Negara. Dalam upaya pengelolaan utang dengan baik, maka pemerintah lebih memprioritaskan penerbitan Surat Berharharga Negara karena lebih bisa dikembangkan
untuk
pasar
keuangan
pemerintah.
Mengenai
pos-pos
penyaluran atau penggunaan jenis instrumen utang negara tersebut, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini
56 Gambar 4.5 Tabel Jenis Instrumen Pembiayaan APBN
Jenis Instrumen Utang Jangka Pendek
Pengelolaan
Pembiayaan
Kas
Defisit
Penggunaan Pembiayaan Pengelolaan Kegiatan
Portofolio
lain-lain (pembiayaan krisis)
√
SUN Jangka Panjang
Surat Berharga Negara
Jangka Pendek
√
√
√
√
SBSN Jangka Panjang
√
Program
√
√
√ √
Tunai Tunai Lainnya
Pinjaman Luar Negeri
Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri
√ √
√
Sumber: Materi Diskusi Dirjen Pengelolaan Utang-Kementerian Keuangan (19 April 2010)
Dana haji yang masuk ke dalam kas negara akan dikelola oleh bagian perbendaharaan negara. Dalam pengelolaann dan penggunaan Sukuk dana haji di anggaran negara, tidak ada prioritas ataupun penempatan khusus untuk pos tertentu.
√
57 Penggunaan dana-dana tersebut termasuk ke dalam general financing, yaitu penggunaan dana untuk pembiayaan yang bersifat umum bukan untuk project financing, yaitu pembiayaan untuk jenis pembangunan proyek tertentu.45 Sukuk Dana Haji Indonesia termasuk ke dalam SBSN jangka panjang, dimana penggunaan SBSN jangka panjang adalah untuk pembiayaan kegiatan dan pembiayaan defisit. Serta melihat pos penggunaan Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk general financing dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji memang digunakan untuk pembiayaan defisit. Bukan untuk pembangunan proyek tertentu.
B. Kelebihan dan Kekurangan Sukuk Dana Haji Indonesia Dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara memiliki beberapa kelabihan dibandingkan dengan dana haji yang diletakan di deposito perbankan, yaitu: 1.
Memberikan imbalan tetap (fix return), yaitu imbalan diberikan secara periodik. Imbal balik yang diberikan oleh Sukuk Dana Haji Indonesia adalah fixed coupon yang disepakat di awal akad (predetermined) dan dibayarkan secara periodik setiap bulannya.
45
Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010
58 2.
Investasi yang aman, yaitu pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya.
3.
Pajak terhadap imbalan SBSN (15%) lebih kecil daripada pajak terhadap bagi hasil deposito (20%). Pada dasarnya sukuk dana haji indonesia disemangati oleh kedua belah
pihak, yaitu kepentingan Kementrian Agama dan Kementrian Keuangan.46 Kelebihan yang didapat dari penempatan dana haji ke sukuk dana haji indonesia dari sisi Kementrian Agama diantaranya yaitu : 1. Menghindari sistem risk perbankan Sebelum ditempatkan pada sukuk dana haji Indonesia, dana haji ditempatkan di deposito perbankan. Dari sekian triliun dana haji yang masuk ke perbankan, hanya senilai 2 miliar. Sekiranya perbankan mengalami collaps maka uang dana haji senilai sekian triliun tidak ada yang menjamin. Untuk alasan-alasan yang kuat, pinjaman pemerintah jauh lebih aman dan dapat dipertanggungjawabakan daripada didepositokan di bank. Pemerintah lebih dapat dipercaya dan janjinya lebih dapat diyakini daripada bank karena peminjam mempunyai jaminan dari pemerintah akan kembalinya uang pinjaman itu tepat pada waktu yang telah dijanjikan.
46
Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian keuangan RI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010.
59 Dan diantara beberapa orang, dengan kondisi semacam itu lebih senang pada pinjamn pemerintah daripada pada bank lain sebagai tujuan utama mereka menyimpan uang. Di samping itu tindakan semacam ini merupakan perbuata amal, Karena mereka akan membantu pemerintah demi kebaikan seluruh masyarakat.47 2. Lebih terjamin dari sisi kesyariahannya Dengan ditempatkannya dana haji pada sukuk dana haji Indonesia akan lebih terjamin dari segi kesyariahannya. Selama ini, dana haji yang ditempatkan di 21 bank bisa diasumsikan tidak semuanya bank-bank tersebut adalah bank syariah. Sehingga dengan ditempatkannya dana haji pada sukuk tentu tidak akan menghawatirkan karena sejak awal sudah ada akd yang jelas. 3. Merupakan tempat investasi yang bebas default risk (gagal bayar) Dilihat dari sisi Kementrian Agama sebagai investor, dengan menempatkan dana haji pada sukuk dana haji indonesia merupakan keptusan yang tepat. Karena hal pertama yang akan dipertimbangkan oleh investor saat akan menempatkan dananya adalah default risk, karena sukuk ini milik pemerintah maka default risk nya tida ada. Karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah. Dari sisi Kementrian Keuangan tentu juga mendatangkan manfaat, diantaranya yaitu:
47
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 4 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 506.
60 1. Sumber pendanaan baru Dengan ditempatkannya dana haji pada sukuk dana haji indonesia menjadi sumber pembiayaan baru bagi pemerintah untuk membiayai APBN 2. Efisiensi sektor keuangan Dengan menempatkan dana haji langsung pada sukuk tentu akan lebih efisien karena dana langsung masuk ke kas negara dan pengelolaannya diatur langsung oleh perbendaharaan negara. berbeda ketika dana ditempatkan di sektor perbankan baru kemudian ditempatkan di surat berharga negara, hal tersebut akan menimbulkan tambahan spread karena ada tambahan efisiensi. 3. Tambahan investor Dengan ditempatkannya dana haji pada sukuk dana haji indonesia tentunya telah menambah basis investor baru bagi kementrian keuangan. Dengan bertambahnya investor maka akan menambah masukan bagi pembiayaan pemerintah. Adapun beberapa kekurangan pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah: 1. Mengurangi Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Pada aplikasinya, sukuk haji ternyata menarik dana haji yang terkumpul dalam DPK (dana pihak ketiga) bank syariah, dana yang selama ini mampu diserap dan membesarkan DPK bank syariah. Dana haji tersebut sedikit banyak telah pula mampu meningkatkan kapasitas produksi bank syariah48 48
Ali Sakti. Kanibalisme Keuangan Syariah, diakses pada 23 Oktober 2010 dari http://abiaqsa.blogspot.com/
61 Dana triliunan itu ditarik, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, untuk diletakkan dalam portfolio sukuk haji. Bagi bank konvensional yang telah memiliki DPK cukup besar penarikan ini relatif tidak mengganggu, tetapi dengan size bank syariah yang masih kecil, kebijakan Kementerian Agama ini tentu akan mengganggu perkembangan bank-bank syariah. 2. Keraguan pada pengelolaannya Dari segi pengelolaannya di kas perbendaharaan negara ada sedikit kekhawatiran. Yaitu sukuk dana haji itu sendiri digunakan untuk general financing.49 Jadi ketika dana haji masuk ke kas negara maka akan dikelola oleh bagian perbendaharaan negara. Di bagian tersebut tidak ada klasifikasi atau pemisahan dana haji diagaunakan untuk apa. Tetapi dijadikan satu dengan dana-dana lain untuk kemudian digunakan untuk general financing tersebut. Secara syariah, hal tersebut menimbulkan keragu-raguan akan bercampurnya dana tersebut dengan dana non sukuk.
49
Agus P. Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Dalam pengelolaan anggaran negara, sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara. Digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Dana yang berasal dari sukuk digunakan untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit dan pembiayaan kegiatan. Dana SDHI sendiri digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing), bukan untuk membiayai proyek (project financing). Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara umum. Bukan untuk membiayai proyek tertentu. Dalam Pengelolaan APBN, realisasi penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia hingga tahun 2010 adalah sebesar 10,7 triliun. Dan total seri Sukuk Dana Haji Indonesia yang sudah diterbitkan ada tujuh, yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B, SDHI 2010 C, SDHI 2013 A, SDHI 2014 A, SDHI 2014 B, SDHI 2014 C. Dari total tersebut, ada tiga yang sudah jatuh tempo, yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B, SDHI 2010 C. 1. Adapun kelebihan dan kekurangan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji adalah sebagai berikut: a. Kelebihan
62
63
1) Dilihat dari sisi Kementrian Agama : a) Menghindari sistem risk perbankan b) Lebih terjamin dari sisi kesyariahannya c) Merupakan tempat investasi yang bebas default (gagal bayar). 2) Dilihat dari sisi Kementrian Keuangan : a) Sumber pendanaan baru b) Efisiensi sektor keuangan c) Tambahan investor b. Kekurangan Secara umum, tentu saja Sukuk Dana Haji Indonesia menimbulkan dampak negatif dari sisi sektor keuangan, yaitu: 1) Mengurangi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah. 2) Menimbulkan keragu-raguan dari segi pengelolaannya, mengingat Sukuk Dana Haji Indonesia tersebut ditempatkan untuk general financing jadi terdapat kekhawatiran tercampur dengan dana selain sukuk. B. Saran Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran penulia adalah: 1. Sebaiknya Kementrian Agama tidak perlu menarik dana haji yang sudah ditempatkan di bank syariah lantas ditempatkan di sukuk. karena pada dasarnya bila dilihat dari sisi kesyariahannya maka penempatan dana haji di bank syariah sudah sesuai.
64
2. Kementrian Keuangan harus lebih selektif lagi dalam pengalokasian Sukuk Dana Haji Indonesia. Agar tidak terjadi percampuran dengan dana-dana non sukuk.
DAFTAR PUSTAKA
Al Quran. Al Hadis. Bagus, Dimas W.K., Telaah Kritis Budaya Berhutang Indonesia, diakses pada tanggal 23 November 2010 dari http://suarapembaca.detik.com/read/2010/07/07/181558/1395067/471/telaah -kritis-budaya-berhutang-indonesia. Buku Perkembangan Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan, edisi Oktober 2010.
Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan, Mengenal Sukuk Instrumen Investasi Berbasis Syariah, diakses pada tanggal 23 September 2010 dari http://www.dmo.or.id
Firdaus, Muhammad NH,dkk., Briefcase book edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi, Jakarta: Renaisan, 2005.
Hamid, Abdul, Pasar Modal Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
http://www.depkeu.go.id.htm, diakses pada tanggal 1 Februari 2010 http://www.iei.or.id/publicationfiles/Manajemen%20Utang%20Pemerintah%20%20B est%20Practices%20dan%20Pengalaman%20Indonesia.pdf pada tanggal 23 September 2010
Kane, Bodie, dkk., Invesments (Investasi), Jakarta: Salemba 4, 2006.
Kritik Ekonomi Islam terhadap APBN, Majalah Sharing November 2009.
edisi 35 tahun IV
Karim, Adiwarman A., Ekonomi Makro Islami, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Laksono, Agus P., Sukuk Negara (SBSN) Instrumen Pembiayaan dan Investasi berbasis Syariah, disampaikan pada materi Sukuk Goes to Campus, Jakarta 7 Mei 2010. Laksono, Agus P., Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2010
Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009, diakses pada tanggal 26 Oktober 2010 dari http://www.dmo.or.id Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2009.
M. Umer Chapra, Sisitem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Manan, Abdul, Obligasi Syariah, diakses pada tanggal 9 Juli 2010 dari http://www.badilag.net
Moeljadi, Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitataif jilid 1, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006.
Mustafa Edwin Nasution, Kritik Ekonomi Islam terhadap APBN, Majalah Shariang edisi 35 tahun IV November 2009.
Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah,Jakarta: Kencana , 2008.
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal, diakses pada tanggal 23 Oktober 2010 dari http://docs.google.com/viewer?url=http://www.anggaran.depkeu.go.id/Conte nt/08-08-15,+BAB+VI.pdf&chrome=true
Penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke SBSN lebih aman, diakses pada tanggal 28 januari 2010 dari http://www.jurnalhaji.com.htm
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam jilid 4, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003.
Rochaety, Etty, dkk., Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
Rodoni, Ahmad, Investasi Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
Sakti, Ali, Kanibalisme Keuangan Syariah, diakses dari http://abiaqsa.blogspot.com/ pada tanggal 23 November 2010
Sambutan Menteri Keuangan pada Acara Penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam rangka Penempatan Dana Haji dan DAU dalam SBSN, diakses pada tanggal 1 Februari 2010 dari http//www.depkeu.go.id.htm.
Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
Sudarsono, Heru, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonosia-FH UII, 2007.
Sukuk Dana Haji Kembali Terbit, diakses pada tanggal 23 November 2010 dari http://bataviase.co.id/node/215191
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
Trie, Arief Hardiyanto, Pengelolaan Utang Negara Analisis Risiko dan Strategi Utang, diakses pada tanggal 23 September 2010 dari http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/34/paper_S3-hutangv.doc. Kalsum, Umi dan Agus Dwi Darmawan, Depag Siap Tarik Dana Haji di 21 Bank, diakses pada tanggal 1 Februari 2010 dari http://www.bisnis.vivanews.com 2.htm.
HASIL WAWANCARA
Nama : Agus P. Laksono Jabatan: Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI Waktu : Senin, 18 Oktober 2010 Pukul : 08.30-09.15
Hasil Wawancara: 1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia? Mekanisme pengelolaan, dana tersebut dikelola mengikuti prosedur pelaksanaan APBN seperti biasa. Dikelola oleh bagian perbendaharaan negara. Jadi uang masuk ke rekening kas umum negara dan selanjutnya dikelola oleh mereka. Untuk pengelokasiannya mengikuti pelaksanaan APBN, tidak ada yang berubah. Artinya uang tersebut dialokasikan untuk apa tidak ada referensi atau prioritas. Jadi sepanjang target dalam konteks APBN, ada belanja dan kebutuhan. Penentuan APBN itu biasanya berdasarkan pertumbuhan . jika kita ingin pertumbuhan sekian persen dalam tahun ini, maka atas dasar itu ada keperluan belanja untuk mencapai target yang diinginkan, dengan banyak asumsi tentunya, seperti inflasi dan macam-macam.
2. Mengapa akad Ijarah al-khadamat yang dijadikan model dalam Sukuk Dana Haji Indonesia? Alasan menggunakan Ijarah al-khadamat karena memang ini yang bisa kita persiapkan. Insya Allah belum ada di negara lain. Untuk strukturnya kita buat sendiri, diajukan ke Majelis Ulama Indonesia kemudian disetujui maka kita jalankan. Untuk fatwa ini mengikuti fatwa ijarah, khusus untuk Ijarah al-khadamat ini kita dokumentasikan lalu kita mintakan opininya ke MUI. Tetapi kalau ditanyakan mengapa yang dijadikan model adalah Ijarah al-kahadamat, karena memang ini yang bisa kami siapkan dan dari sisi syariah ini yang memungkinkan. Jadi ini didesain khusus untuk Sukuk Dana Haji Indonesia. Karena dari sisi namanya juag ijarah pelayanan. Pelayanan ini kita ambil dari pelayanan dalam penyelenggaraan haji, misalnya flying, catering, dan housing. 3. Dalam Sukuk Dana Haji digunakan metode private palecement, apa yang membedakannya dengan metode lain seperti lelang dan bookbuilding? Metode private placement karena memang kewenangan dana haji tersebut khusus milik Kementrian Agama yang ditempatkan pada sukuk. 4. Dalam pengelolaannya, Sukuk Dana Haji sudah dialokasikan ke proyek apa saja? Sukuk Dana Haji Indonesia dianggap sebagai salah satu instrumen untuk general financing. Jadi dia masuk ke APBN untuk pembiayaan umum APBN. Jadi tidak spesifik digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Begitu masuk ke APBN, dana Sukuk Dana Haji Indonesia bersama dana-dana SBSN lain digunakan untuk pembiayaan umum APBN. Digunakan untuk apapun sepanjang digunakan untuk
kebutuhan dalam konteks defisit berarti bisa dipakai. Dan ini memang didesain untuk general financing, bukan untuk project financing. Karena pengaturan untuk project financing itu belum siap. Jadi harus kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi meskipun itu sudah siap nanti untuk Sukuk Dana Haji Indonesia ini memang untuk general financing. Berbeda dengan SBSN untuk project financing, itu nanti digunakan spesifik kegiatan-kegiatan tertentu. Underlyingnya berupa kegiatankegiatan pemerintah seperti jala, jembatan, dsb. Sedangkan Sukuk Dana Haji nanti yang digunakan pertamakali adalah jasa layanan haji. Jadi tidak nyambung kalau objeknya jasa haji tetapi digunakan untuk kegiatan pembiayaan jalan, begitupula sebaliknya jika obyeknya jalan atau jembatan digunakan untuk Sukuk Dana Haji juga tidak bisa. 5. Sukuk Dana Haji Indonesia bisa dikatakan masih baru karena baru berjalan kurang dari dua tahun, apakah sudah bisa dikatakan memberikan manfaat bagi pembiayaan APBN? Memberikan banyak manfaat ini. Tahun ini saja ada sekitar 12 triliun yang sumbernya dari Sukuk Dana Haji Indonesia. 12 triliun itu ya cukup besar dari 100 triliun yang kita biayai. Jadi dari sisi itu cukup besar. Yang jelas begini, manfaat untuk APBN dari Sukuk Dana Haji Indonesia bisa dilihat bahwa ini disemangati oleh dua pihak yaitu Kementrian Keuangan dan Kementrian Agama. Jadi kalau dari sisi Kementrian Agama, selama ini dana haji ditempatkan di deposito bank. Dari sisi syariahnya kan mengkhawatirkan. Karena ditempatkan di 21 bank, diasumsikan ini tidak semuanya syariah sehingga karena uang nasabah ini
digunakan untuk ibadah haji maka seharusnya ditempatkan di instrument syariah. Yang ke dua, dari sisi Kementrian Agama dengan menempatkan uang tersebut di perbankan itu menghadapi system risk. Karena uang tersebut ditempatkan di deposito, dan deposito itu yang masuk dalam penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan itu hanya 2 miliar. Kemudian untuk rate mengikuti rate
normal
deposito. Jika perbankan mengalami collaps, uang jamaah haji yang sekian puluh triliun itu tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, uang-uang itu merupakan uang yang murah bagi perbankan karena diperoleh dari Kementrian Agama dalam jumlah besar, dan seharusnya dana-dana tersebut untuk sektor riil tapi kenyataannya perbankan menempatkannya di SBI dan SUN. Sehingga ada kesan perbankan ini proses intermediasinya tidak efisien. Berangkat dari situ, maka Kementrian Keuangan mengambil peluang tersebut. Pertama, kita mengamankan, memberikan keamanan pada jamaah haji. Karena pemerintah tidak mungkin default, kecil sekali kemungkinan pemerintah mengalami default. Yang ke dua, dari sisi efisiensi. Jadi untuk pembangunan jiak uang masuk ke perbankan terlebih dahulu lalu baru ke pemerintah maka aka nada tambahan spread, maka disitu ada tambahan efisiensi. Jika uang langsung masuk ke pemerintah, pemerintah akan dapat sumber pembiayaan baru. Jadi kontribusinya terhadap APBN dapat memberikan sumber pendanaan baru, pembiayaan lebih murah, memberikan investor baru, kemudian ada memberikan efisiensi di sektor keuangan.
6. Kendala apa yang dihadapai oleh Kementrian Keuangan sebagai pengelola dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia, sejak diterbitkannya hingga mulai berjalannya SDHI? Kendala yang dihadapi hanya pada respon dunia perbankan yang kurang menerima penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia, serta penarikan dana tersebut dari sektor perbankan untuk kemudian ditempatkan pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Jakarta, 6 Februari 2011 Mengetahui,
Agus P. Laksono (Staff Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI)
