PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA KBIH NURUL FAWZ DAN KBIH AL-IKHLASH TANGERANG

PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA KBIH NURUL FAWZ DAN KBIH AL-IKHLASH TANGERANG

oleh Angga Wicaksana 105046101666

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009 M

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................i DAFTAR ISI .............................................................................................. ii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang......................................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ................................................. 7 D. Metode Penelitian .................................................................... 8 E Tinjauan Kepustakaan ............................................................... 9 F. Kerangka Konseptual .............................................................. 10 G. Sistematika Penulisan ............................................................. 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI

( KBIH )

A. Haji .......................................................................................... 1. Pengertian Haji ................................................................... 15 2. Dasar Hukum Haji .............................................................. 18 3. Sejarah Penyelenggaraan Haji............................................. 21 B. KBIH......................................................................................... 1. Pengertian KBIH ................................................................ 26 2. Latar Belakang Keterlibatan KBIH ..................................... 26

3. Fungsi dan Peranan KBIH................................................... 29 C. Kebijakan Haji di Indonesia ....................................................... 1. Kebijakan Tentang Pengelolaan Dana Haji ......................... 31 2. Kebijakan Tentang Pengelolaan Dana Bimbingan Haji ....... 37 BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) NURUL FAWZ DAN KBIH AL-IKHLASH A. KBIH Nurul Fawz .................................................................... 1. Sejarah Berdirinya KBIH Nurul Fawz................................. 42 2. Visi dan Misi KBIH Nurul Fawz......................................... 43 3. Struktur Organisasi ............................................................. 44 B. KBIH Al-Ikhlash........................................................................ 1. Sejarah Berdirinya KBIH Al-Ikhlash................................... 46 2. Visi dan Misi KBIH Al-Ikhlash .......................................... 47 3. Struktur Organisasi ............................................................. 48 4. Program Kerja .................................................................... 49

BAB IV

PEMBAHASAN A.Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Kelompok BimbinganIbadah Haji ( KBIH ) Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash............... 51 B. Persoalan Yang Dihadapi KBIH Kaitannya Dengan Kebijakan Pengelolaan Dana Bimbingan Haji di Indonesia................ 63

C. Strategi ke Depan Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Dalam Pemberian Layanan Prima Pada Jamaah Haji .................... 65 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan....................................................................... 67 B. Saran................................................................................. 68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) NURUL FAWZ DAN KBIH AL-IKHLASH KOTA TANGERANG

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh : Angga Wicaksana Nim

: 105046101666

Di bawah bimbingan Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Euis Amalia, M.Ag NIP : 197107011998032002

Dr.H.M. Asrorunni’am,S.Ag,M.A NIP : 197605312000031001

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala petunjuk, rahmat dan hidayahNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul “Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash” Dalam menyelesaikan skripsi ini sangat banyak bantuan, bimbingan dan pertolongan yang Penulis terima dari berbagai pihak. Adalah suatu hal yang tidak mungkin rasanya bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan itu semua. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Drs. H.M. Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kepada yang terhormat Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sebagai Pembimbing I skripsi ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala petunjuk dan bimbingan yang diberikan dengan tulus ikhlas. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Asrorunni’am, M.A selaku Pembimbing II skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, perhatian, petunjuk dan bimbingan yang diberikan dengan penuh ketelitian, kecermatan dan kesabaran. Semoga Allah Yang Maha Mengetahui menuliskan ini semua sebagai amal shaleh beliau yang akan mendapat balasan berlipat ganda dariNya.

Terima kasih Penulis ucapkan pula kepada segenap pengurus Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan pengurus Perpustakaan Universitas Indonesia Depok yang telah meminjamkan buku-buku referensi yang sangat diperlukan. Pada waktu penelitian lapangan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nurul Fawz Kota Tangerang, Penulis sangat dibantu oleh Ibu Yani pengurus KBIH Nurul Fawz dan rekan beliau Bapak Anas ( Aceng ) yang telah menyediakan waktu dan fikiran mencarikan data yang diperlukan. Semoga itu semua menjadi amal shaleh yang mendapat ganjaran yang tidak putus-putusnya dari Allah yang Maha Pengasih. Bantuan dan pertolongan yang luar biasa telah Penulis terima pula dari Ibu Hj. Lusianne, M.Psi., selaku bendahara KBIH Al-Ikhlash Kota Tangerang yang telah memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh Penulis. Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalas semua yang telah beliau lakukan. Ucapan terima kasih yang tulus pula dari Penulis kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membekali Penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat. Akhirnya Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidaklah sempurna, karena keterbatasan kemampuan Penulis sendiri di segala bidang, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati. Penulis,

Angga Wicaksana

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Haji merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dan dicermati, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu hanya sekali seumur hidupnya, tetapi tetap saja menjadi idaman bagi setiap muslim sehingga jumlah jamaah haji tetap ada bahkan bertambah banyak. Keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna apabila ia menyatakan syahadat, mendirikan shalat, berpuasa Ramadhan, membayar zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji

1

Sebagai agama yang paling sempurna Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, implikasinya kemudian Islam harus disampaikan kepada semua umat di muka bumi ini dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syariah. Ali syariati yang dikutip oleh Ahmad Nizham A.latif Hasan memandang semangat haji sebagai berikut : “ jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan konseptual, maka rukun-rukun islam yang terpenting yang memberikan motivasi pada nation

1

“ Perintah Allah Untuk Berhaji “, Panduan Haji, Republika, Jakarta, h.8, t.th

muslim dan yang membantu warga-warganya sadar, merdeka, terhormat serta memiliki tanggung jawab social yaitu diantaranya haji ” 2

Semua amal ibadah dalam Islam, termasuk dalam haji dan umrah yang terbaik adalah yang terkumpul di dalamnya 2 hal :3 1. Dikerjakan semata-mata karena Allah, artinya yang menjadi satu-satunya pendorong dilakukannya ibadah itu adalah mengharapkan ridho Allah SWT, tidak terkait di dalamnya harapan untuk mendapat pujian orang, gengsi dan lain sebagainya. 2. Dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena selain Rasulullah SAW, tidak seorangpun yang mengetahui cara beribadah yang diridhoi oleh Allah SWT. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, data statistic menyebutkan sekitar 80% penduduk Indonesia adalah muslim, karena itu Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat potensial dalam hal haji, setiap tahunnya tidak kurang dari 200 ribu jamaah diberangkatkan dari Indonesia ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji4 Untuk mengakomodasi jumlah jamaah yang begitu banyak maka Menteri Agama beserta Departemen Agama mengeluarkan beberapa

2

Iberahimsjah,” Berhaji Dari Masa ke Masa “, Sabili, no.20 TH.XVI 23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430, h.18 3

Habib Thohir bin Abdillah, “ Rahasia Haji Mabrur “ Alkisah, no.21, Jakarta : PT Dian Rakyat Jakarta, 2008, h.28 4

Wawancara langsung dengan Bpk.H.Alimin Idris selaku ketua biro haji dan umrah di Tangerang. Tangerang, 28 Juni 2009

kebijakan mengenai penyelenggaraan haji, pengelolaan dananya dan sebagainya. Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji telah lama menjadi satu isu penting yang mengundang banyak perhatian masyarakat. Perhatian tersebut terutama berkisar pada masalah penyelenggaraan yang dinilai kurang optimal. Tumbuhnya kritik atas pelaksanaan haji bukan tanpa alasan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penyelenggaraan haji dewasa ini kemudian memunculkan kritik tajam yang tidak hanya mempertanyakan tingkat profesionalisme pengelola, tapi juga mendorong lahirnya berbagai pandangan yang menghendaki perubahan pola penyelenggaraan pelaksanaan haji yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Agama. Sebagian respons masyarakat terkesan mengesampingkan aspek lain dari haji, yaitu perangkat perundang-undangannya yang jarang tersosialisasi dengan baik. Fakta menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji merupakan proses awal dari upaya Pemerintah dalam melakukan perbaikan dan perubahan penyelenggaraan haji. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun setelah proses reformasi politik berlangsung, penyelenggaraan ibadah haji terkesan masih kurang memenuhi aspirasi reformasi, terutama pada aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, perlindungan, dan keadilan dalam berhaji. Belum lagi persoalan transparansi dan akuntabilitas publik pelayanan haji yang selalu mendapat sorotan.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) merupakan suatu organisasi yang membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, saat ini hampir semua orang yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jasa KBIH, karena dengan KBIH mereka bisa mendapat berbagai kemudahan, mulai dari pendaftaran sampai kepulangan dari Tanah Suci Mekkah, mereka pun mendapat bimbingan tentang ibadah Haji secara intensif. Oleh karena itu KBIH pun dalam melaksanakan kegiatannya diperlukan pengelolaan dana yang baik, karena dana yang masuk tidaklah sedikit, dan mengingat bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat sakral, dimana setiap kesalahan yang dilakukan walaupun sedikit akan mendapat balasannya secara langsung. Pemerintah dalam melaksanakan tugas nasional sangat menyadari dan berbesar hati dengan adanya dukungan masyarakat dan lembaga sosial Islam yang secara langsung atau tidak langsung ikut berpartisipasi dalam kepentingan perhajian, sebagai sebuah kekuatan ekstra dan partner kerja dalam mewujudkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon/jamaah haji. Salah satu dari lembaga tersebut adalah lembaga KBIH yang berkiprah dalam panggung bimbingan kepada calon/jamaah haji sejak tahun 1989 yang secara langsung melibatkan diri dan ikut berperan serta dalam perhajian. Dan

keberadaan mereka benar-benar sangat membantu pemerintah5. Walaupun tidak dapat pula menutup mata, adanya sekelompok oknum lembaga ini yang belum memahami secara sempurna kebijakan pemerintah dalam perhajian, sehingga terkadang menimbulkan kesan kurang searah dan seirama. Untuk menciptakan kesenadaan tersebut maka dibentuklah peraturan tentang Hak dan Kewajiban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang telah terealisasi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dengan memperhatikan perspektifnya di masa yang akan datang untuk turut dan berintegrasi dalam pembimbingan jamaah untuk memperoleh haji yang mabrur. KBIH adalah mitra Departemen Agama dalam hal bimbingan haji, karena Departemen Agama menyadari bahwa tidak mungkin semua calon jamaah haji Indonesia dapat dibimbing secara baik mengingat jumlah pembimbing dari Departemen Agama terbatas. Untuk itulah Departemen Agama membutuhkan KBIH sebagai mitra yang membantu calon jamaah

5

Direktur Pembinaan Haji, “ Prospek, Eksistensi Serta Peran KBIH Dalam Pembinaan dan Bimbingan Manasik Haji “. Disampaikan pada acara Seminar Fiqh Haji tanggal 25-27 Mei 2007 (Bogor). H.1

untuk mendapatkan bimbingan tentang ibadah haji baik di dalam maupun diluar negeri.6 Dalam prakteknya, KBIH membutuhkan dana untuk bimbingan tersebut. biaya operasional bimbingan yang diambil oleh KBIH dari tiap calon jamaah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Dana yang didapat oleh KBIH tidaklah sedikit, semakin banyak calon jamaah yang ikut dalam KBIH tersebut maka makin besar pula dana yang masuk. KBIH merupakan lembaga independent. Departemen Agama tidak ada sangkut pautnya dengan KBIH kecuali yang berkaitan dengan regulasi, segala pengaturan, pengelolaan dana bimbingan haji KBIH itu sendiri yang mengatur, bahkan Departemen Agama tidak memberikan dana subsidi sedikitpun untuk KBIH. Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengelolaan dana bimbingan haji tersebut. Hal ini mengingat bahwa jika pengelolaannya baik maka pelaksanaannya pun akan baik. Untuk itu penulis ingin membuat skripsi tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ).

6


B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Sesuai dengan latar belakang permasalahan, skripsi ini hanya akan membahas tentang kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia terkait dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Departemen Agama kemudian tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash yang ada di kota Tangerang, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya tersebut.

2. Perumusan Masalah Sesuai dengan judul skripsi yaitu “ Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash Kota Tangerang ”, pemasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut: 1. Bagaimana pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash? 2. Apa saja persoalan yang dihadapi KBIH kaitannya dengan kebijakan pengelolaan dana bimbingan haji di Indonesia ? 3. Bagaimana stategi ke depan pengelolaan dana bimbingan haji dalam pemberian layanan prima pada jamaah haji ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah hasil yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sehingga timbul kejelasan dari permasalahan yang ada. Hasil yang hendak dicapai itu merupakan tujuan penulisan skripsi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash Tangerang. 2. Untuk menganalisis persoalan yang dihadapi KBIH kaitannya dengan pengelolaan dana bimbingan haji di Indonesia 3. Untuk menganalisis strategi pengelolaan dana bimbingan haji ke depan Manfaat penulisan adalah kegunaan yang di peruntukkan bagi para akademisi dan praktisi. Manfaat untuk akademisi adalah berupa pengetahuan yang

dapat

dimanfaatkan untuk

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

khususnya tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ), sedangkan manfaat yang diperoleh para praktisi adalah berupa sumbang pikiran dalam membuat kebijakan yang pro masayarakat.

D. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang metodologis, sistematis dan konsisten.7 Tujuan

7

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : Ul-Press. 1986), hal 42.

yang ingin dicapai dalam penelitian adalah pengungkapan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten pula. Melalui penelitian data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka akan dapat diperoleh dan dikumpulkan.8 Penulis akan meneliti masalah ini dengan pendekatan normative karena masalah yang akan diteliti oleh penulis berkaitan dengan perundangundangan dan kebijakan yang dibuat oleh Departemen Agama. Jenis penelitian yang akan dipakai dalam masalah ini adalah penelitian lapangan yaitu terjun langsung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan skripsi ini kemudian penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder tentang masalah yang ada dalam skripsi ini. Data yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan menggunakan tekhnik atau metode wawancara dengan narasumber yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini, sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan study kepustakaan yaitu dengan membaca jurnal, buku, majalah, internet yang relevan dengan judul skripsi ini. Dalam skripsi ini, yang menjadi objek permasalahan adalah masalah pengelolaan dana bimbingan haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ), apakah ada persoalan dalam pengelolaannya atau tidak, merujuk

8

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta : 1985)

kepada objek permasalahan tersebut, yang menjadi subjek penelitian penulis adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash karena dua KBIH ini merupakan KBIH paling laris di kota Tangerang.

E. Tinjauan Kepustakaan Dalam study pendahuluan ini penulis mengeksplorasi beberapa karya ilmiah sebagai berikut : Judul dan penulis

Temuan

Metode

Dewi Siti Fatimah, Skripsi, 2006 “ Kajian Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji pada Bank Konvensional “

Diperbolehkan menabung di Library research bank konvensional jika dalam field research keadaan darurat seperti tidak adanya bank syariah di daerah tersebut

Zafrullah Hidayat, tesis, 2006 “ Akad Qard Dana Talangan Haji dan Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Sebagai Perjanjian Kredit Pada Bank Syariah “

Adanya klausul yang berlawanan dengan syarat sahnya ijab kabul • Kedudukan nasabah sangat lemah dalam perjanjian akad qard bank syariah mandiri Kondisi kelembagaan KBIH tidak dapat dikatakan berpengaruh terhadap kinerja KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji

Syarifudin Mahfudz, tesis, 1998 “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja KBIH Dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan Haji di DKI Jakarta “

.

•

dan

Wawancara dan data kepustakaan

Statistic sederhana ( tabulasi frekuensi, tabulasi silang ) dan teknik analisis kualitatif

Perbedaan / distingsi karya ilmiah saya dengan karya-karya ilmiah yang tersebut di atas adalah saya akan lebih membahas tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH yang menjadi tempat penelitian saya, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KBIH yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dalam pengelolaan dana bimbingan haji tersebut.

F. Kerangka Konseptual Lahirnya UU RI nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan tiga isu penting yaitu : 1. Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Aset dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2. Manajemen pengelolaan dana abadi umat (DAU) 3. Badan baru yang akan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Ketiga isu itu perlu mendapat perhatian ekstra, terutama dari cara Departemen

Agama merumuskan tujuan,

indikator, dan mekanisme

pengelolaan dana serta lembaga tersebut dalam skema implementasi yang sesuai dengan Undang-Undang9

9

“ Undang-Undang Haji pro publik “Artikel diatas diakses pada tanggal 1 september 2009 dari http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=10267&Itemi d=682

Jika ketiga isu itu dikelola secara baik dalam sebuah kerangka manajemen yang transparan dan akuntabel, sebagai sebuah kebijakan publik haji diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada asas dan tujuan, sebagaimana diterakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2008. Karena itu, kerangka manajemen kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang akan dituangkan dalam produk hukum turunannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Daerah harus mengacu pada asas dan tujuan tersebut. Transparansi dalam pengelolaan dana haji yang begitu besar sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan, besarnya dana haji bisa membuat orang tergiur untuk menyelewengkannya. Setiap tahun kuota yang disediakan oleh Departemen Agama adalah sebanyak 210.000 porsi10, jika satu orang dikenakan biaya BPIH sebesar Rp.35.000.000,00 maka akan ada dana sebesar Rp.7.350.000.000.000, belum lagi dana jamaah yang mengendap selama beberapa tahun karena tidak kebagian porsi, tentunya dana tersebut sudah masuk, oleh karena itu agar tidak terjadi fitnah maka kita harus mengetahui kebijakan pengelolaan dana haji tersebut. Kemudian tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) yang merupakan mitra dari Departemen Agama dalam hal bimbingan

10

“ Pemerintah dan DPR sepakati BPIH “Artikel diatas diakses pada tanggal 1 september 2009 dari http://www.wikipedia.go.id/id/index.php?option

tentang ibadah haji, dalam pelaksanaannya bimbingan membutuhkan biaya yang dipungut dari tiap calon jamaah haji yang ikut dalam KBIH tersebut, selama ini orang beranggapan bahwa KBIH mendapatkan untung yang sangat besar dari pungutan biaya untuk bimbingan tersebut, padahal belum tentu KBIH mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan bisa saja malah mendapatkan kerugian.

G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Sebagai pendahuluan diuraikan apa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian guna mendapat data yang diperlukan.

Kemudian

diuraikan apa yang menjadi pokok permasalahan yang kemudian untuk menjawab pokok

permasalahan yang dimaksud maka

diperlukan tujuan penulisan skripsi serta dalam bab ini dijelaskan pula

metode

penelitian yang

dipergunakan

dan sistematika

penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) Menguraikan tinjauan umum tentang haji itu sendiri, mulai dari pengertian haji, dasar hukum haji, sejarah penyelenggaraan haji di

Indonesia, lalu tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) yang berperan sebagai mitra dari Departemen Agama dalam hal penyelenggaraan haji, di sini dijelaskan tentang KBIH itu mulai dari pengertian, dasar hukum pendiriannya, sampai fungsi dan peranan dari KBIH tersebut. BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KELOMPOK

BIMBINGAN

IBADAH HAJI ( KBIH ) NURUL FAWZ DAN KBIH ALIKHLAASH KOTA TANGERANG Bab ini menjelaskan tentang KBIH yang bersangkutan yaitu KBIH Nurul Fawz yang ada di kota Tangerang, dari latar belakang pendiriannya, visi dan misinya, struktur organisasinya serta dasar legalitasnya. BAB IV : PEMBAHASAN Pada bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan dana bimbingan haji pada KBIH Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash, digunakan untuk apa saja dana bimbingan haji tersebut dan membahas tentang persoalanpersoalan yang dihadapi dalam pengelolaan dana bimbingan haji tersebut, apa saja yang menjadi kendala lalu yang terakhir membahas tentang strategi apa yang akan dilakukan ke depan dalam masalah pengelolaan dana bimbingan haji.

BAB V : PENUTUP Pada bab terakhir penulis mengambil kesimpulan dari apa yang telah ditulis dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) DAN HAJI DI INDONESIA

A. Haji 1. Pengertian haji Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Haji adalah rukun Islam yang kelima ( kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka’bah pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa’I, wukuf dan umrah )11 Dalam buku fiqh praktis, Muhammad Bagir Al-Habsyi menyatakan bahwa haji ( dalam bahasa Indonesia ) berasal dari bahasa arab hajj atau hijj, yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu ( biasanya digunakan untuk mengunjungi sesuatu yang dihormati )12. Sedangkan menurut istilah agama adalah mengunjungi ka’bah dan sekitarnya di kota Makkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa’I dan wukuf

11

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai pustaka, 1995 ) 12

Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, ( Bandung : Mizan,1999 ), H.377

di arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah SWT dan meraih keridhaan-Nya. 13 Menurut H.Baihaqi AK, dalam bukunya fiqh ibadah, menyatakan bahwa haji menurut istilah adalah mengunjungi ka’bah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dalam melaksanakannya dalam waktu tertentu.14 Ulama mazhab berbeda pendapat di dalam memberikan pengertian haji. Hal ini disebabkan karena visi pandang yang berbeda di dalam menafsirkan dalil-dalil yang menjadikan wajibnya haji. Namun demikian, mereka tetap sependapat terhadap rukun dan syarat wajib haji yang utama. Berikut ini adalah pengertian haji yang diberikan oleh masing-masing mazhab, yaitu :15 a. Imam Abu Hanifah berkata : haji menurut bahasa adalah menyengaja suatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke baitullah ( ka’bah ) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat dan dalam masa tertentu. b. Imam Maliki berkata : haji menurut bahasa adalah menyengaja. Sedangkan menurut syara’ adalah wukuf di padang arafah pada malam

13

Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, ( Bandung : Mizan,1999 ), H.378

14

H.Baihaqi A.K, Fiqh Ibadah, ( Bandung : M2S Bandung,1996 ), Cet.ke-1 H.153

15

Ahmad Abd. Majdi, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah, ( Surabaya : Mutiara Ilmu, 1999 ), edisi Revisi, H.17-18

kesepuluh dari bulan dzulhijjah, tawaf di ka’bah 7 kali, sa’I 7 kali, semuanya itu dikerjakan menurut cara-cara tertentu. c. Imam Syafi’I berkata : haji menurut bahasa adalah menyengaja. Sedangkan menurut syara’ adalah sengaja mengunjungi ka’bah untuk melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut mazhab ini, tidak mencakup semua rukunrukun haji. Karena ia membatasi pengertian hanya dengan menyengaja mengunjungi ka’bah dan tidak menyebutkan wukuf di arafah, sa’I antara bukit safa dan marwah atau mencukur rambut. Padahal hal itu termasuk rukun menurut mazhab syafi’i. d. Imam Hambali berkata : haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Makkah untuk satu perbuatan tertentu seperti tawaf dan sa’I, termasuk wukuf di arafah. Karena Arafah ikut bagian dari Makkah dan dalam waktu tertentu pula. Pengertian yang lebih tepat adalah haji menurut bahasa artinya sengaja melakukan suatu perbuatan. Menurut istilah adalah sengaja mengunjungi

Bait

Allah

dan

tempat-tempat

lainnya

untuk

melaksanakan tawaf, sa’I, wukuf dan semua perbuatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan manasik haji, karena memenuhi

panggilan Allah SWT dan mencari ridha-Nya pada waktu tertentu dan dengan niat tertentu.16 2. Dasar Hukum Haji Ibadah haji merupakan ibadah besar yang tidak setiap saat orang dapat menunaikannya, karena membutuhkan kekuatan fisik di samping kekuatan dana bagi orang-orang yang jauh dari kota makkah, oleh karena itu Allah SWT hanya mewajibkan bagi orang-orang yang mampu saja baik lahir maupun bathin untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang pertama kali bagi seorang muslim hukumnya wajib. Syariat islam mewajibkan haji atas setiap mukallaf, sekali dal seumur hidup. Seluruh ulama sepakat menetapkan, bahwasanya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup. Terkecuali jika di nazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang lebih dari satu kali dipandang sunah.17 Para Imam Mazhab sepakat atas kewajiban haji, karena itu orang yang mengingkari kefarduannya berarti ia kafir. Allah mewajibkan haji kepada umat islam yang mampu, mengandung beberapa hikmah, diantaranya bahwa dengan haji umat islam dapat berkumpul di satu tempat dalam suasana beribadah kepada Allah yang Maha Esa, dengan mengikhlaskan agama yang 16

Abd. Majdi, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah, ( Surabaya : Mutiara Ilmu, 1999 ), edisi Revisi, H.18 17

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Ketentuan Umum Tentang Haji dan Umrah, ( Jakarta : Departemen Agama RI, 1998 ), H. 3-4

lurus kepada-Nya sebagai pangkal keberuntungan dan keberhasilan di dunia dan akhirat. Ibadah haji dan umrah merupakan penutup segala urusan dan penyempurna keislaman seseorang. Bagi yang mampu maka wajib untuk melaksanakannya, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97 :

"# !  -.# , ++ '(⌧* $% && 45 3

/01 89:;<

7" 663

⌧A⌧* "# @ >⌧= ?&< 6=3 7" DEG⌧H C.

' B (٩٧]٣ : ‫ ) ال ان‬7NOP IJ☺0L&M63

Artinya : “ padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, ( diantaranya ) maqam Ibrahim ; barangsiapa memasukinya ( baitullah itu ) menjadi amanlah dia ; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu ( bagi ) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ; barangsiapa mengingkari ( kewajiban haji ), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya ( tidak memerlukan sesuatu ) dari semesta alam. ( QS. : Ali Imran :97 )

Hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

‫ل‬ ُ ُْ ‫ل َر‬ َ َ : ‫ل‬ َ َ َُْ ُ ‫ا‬ َ ِ‫ ْ َُِ َ َر‬ ِ ‫َْ َْ ِ ا‬ : ( ٍ َْ) َ #َ ‫ ُم‬+ َ ْ, ِ‫ ا‬ َ ُِ : !َ "#َ ‫ِْ َو‬%َ#َ ُ ‫ ا‬ " #َ& ِ ‫ا‬ ‫ل ا َوِاَ ِم‬ ُ ُْ ‫َ"ًا َر‬.ُ‫ن ﻡ‬ " ‫ ا َوَا‬0 " ‫ِاﻝََ ِا‬0 َ ْ‫َ َد ُة َان‬4َ5

A‫ن )روا‬ َ َ<َ‫= َو&َْ ِم َرﻡ‬ ِ ْ%َْ‫? اﻝ‬ > َ‫آَ ِة َوﺡ‬7" ‫َ ِء اﻝ‬9ْ‫ ِة َوِای‬+ َ ";‫اﻝ‬ (!#B‫ﻡ‬ “ dari Abdullah bin Umar ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : islam itu ditegakkan atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya nabi Muhamad itu adalah utusan Allah, mengerjakan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” ( H.R. Muslim )18 Menurut Menteri Agama RI, istita’ah berarti mampu yang mana maksud mampu disini adalah mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah ditinjau dari segi : a. Jasmani Sehat dan kuat agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji dan umrah. b. Rohani • Mengetahui manasik haji dan umrah • Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan perjalanan jauh c. Ekonomi • Mampu membayar ONH ( Ongkos naik haji ) • ONH bukan sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemadharatan bagi diri sendiri dan keluarga. d. Keamanan • Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah • Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan dan tidak terhalang / mendapat izin untuk melaksanakan ibada haji dan umrah. 19 18

Abil Husain Muslim bin Hajjaji Qusaeri Annasaiburi, Shahih Muslim, juz 2, ( Beirut : Daarul Fikr,1414/1993 M ), H 32 19


3. Sejarah Haji Ibadah haji adalah ibadah yang hampir sama tuanya dengan ibadah shalat, puasa dan zakat. Ibadah yang diwajibkan atas manusia pertama, Adam. Sebuah riwayat, bahkan menuturkan, sebelum diperintahkan kepada Adam, haji merupakan ibadah yang diperintahkan Allah kepada para malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk membangun ka’bah di Bakkah ( sekarang lebih dikenal dengan nama Makkah ), dan kemudian melakukan thawaf ( berputar mengelilingi Ka’bah ).20 Abu al Hasan ar ridha pernah ditanya tentang waktu haji,” kenapa waktunya ditetapkan pada tanggal 10 Zulhijah ?” imam menjawab, “ yang pertama kali melaksanakan haji di Baitullah adalah para malaikat, dan mereka bertawaf disana pada waktu tersebut, maka Allah SWT menetapkan itu sebagai sunah dan waktu pelaksanaan haji sampai hari kiamat. Para nabi seperti nabi Adam as,. Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as., Nabi Isa as., Nabi Musa as., dan Nabi Muhammad saw., juga melaksanakan haji pada waktu tersebut, lalu dijadikan sunah untuk anak-cucu keturunan mereka sampai hari kiamat.21

4. Sekilas Tentang Perjalanan Penyelenggaraan Haji Indonesia

H.111

20

“ Perintah Allah untuk berhaji “, Panduan Haji, Republika, Jakarta, h.11, t.th

21

Husain Mazhahiri, Hajinya Para Nabi dan Malaikat, ( Jakarta : Zahra,2006 )

Pengaturan penyelenggaraan haji Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Bedanya, kalau di zaman penjajahan mengandung nuansa politik yang sangat kental, yaitu di satu sisi untuk mengambil hati kaum Muslimin Indonesia di sisi lain dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan para hujjaj agar tidak merugikan kepentingan kolonial. Untuk maksud tersebut, pemerintah Belanda antara lain menetapkan ketentuan-ketentuan yang memberatkan kepada para jamaah dan membuka kantor Konsulat di Jeddah pada tahun 1872.22 Sedangkan pada zaman kemerdekaan pengaturan penyelenggaran haji dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan perlindungan terhadap jamaaah haji. Hanya saja dari waktu ke waktu penyelenggaraan haji tersebut tetap tidak sepi dari persoalan. Persoalan itu pada umumnya disebabkan oleh ulah pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, baik melalui penipuan, pemerasan, penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau cara-cara lain yang merugikan jamaah.

Sebagai ilustrasi mengenai persoalan yang pernah timbul dalam penyelenggaraan haji sejak masa kemerdekan :

1. Sejalan dengan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada waktu lalu, didirikan PT Arafat, perusahaan angkutan jamaah haji dengan kapal

22

M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, ( Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007 ) H. 257

laut. Namun dalam perjalanannya, ditemukan adanya kelemahan, penyimpangan dan penipuan, sehingga banyak jamaah haji yang dirugikan dan bahkan tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Terjadinya penyimpangan, penipuan dan kericuhan antara lain disebabkan oleh adanya sistem kuota, seleksi dan undian. Selain itu, muncul pula persaingan yang tidak sehat antara penyelenggara haji swasta dan kesulitan tehnis administrasi. 2. Ikut sertanya yayasan-yayasan yang tidak berpengalaman juga turut memperburuk persoalan penyelenggaraan haji. Kasus Mukersa Haji dengan Oriental Queen mengenai pembayaran biaya carter kapal yang tidak lunas dan kasus Yayasan Al Ikhlas yang memberangkatkan haji tanpa dokumen lengkap dan pengurusan dana yang tidak benar, serta Kasus Yayasan Mu’awanah Lil Muslimin (YAMU’ALIM) di Semarang

merupakan

contoh

kasus

yang

muncul

dalam

penyelenggaraan haji masa lalu. 3. Sedangkan penelantaran jamaah haji ONH Plus di Arab Saudi pada beberapa tahun belakangan ini karena tidak dibekali dengan tiket pulang dan atau ditempatkan di pemondokan yang tidak layak merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di masa kini. 4. Kasus-kasus menonjol lainnya yang pernah terjadi di Arab Saudi, seperti

permainan

calo/perantara

dalam

pengadaan

rumah

pemondokan dan catering, permainan pungutan dam, dan masih

banyak lagi persoalan yang yang tidak dapat disebut satu-persatu dalam paparan ini.

Pengaturan

penyelenggaraan

ibadah

haji

paska

kemerdekaan

mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan tuntutan pada zamannya, yang dapat diurut sebagai berikut :

TAHUN

PENGATURAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

1949/1950

Pemberangkatan haji pertama ke Arab Saudi

1950-1962

Penyelenggaraan haji dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia ( YPHI ) yang didirikan tanggal 21 Januari 1950 dengan pengurusya terdiri dari para pemuka Islam berbagai golongan Pemerintah membentuk dan menyerahkan penyelenggaraan haji Indonesia kepada Panitia Perbaikan Perjalanan Haji ( P3H ). Pada periode inilah dimulai penyelenggaraan haji Indonesia dengan suatu panitia yang bersifat inter-departemental ditambah dengan wakil-wakil Badan/Lembaga Non Departemen, yang kemudian ditingkatkan menjadi tugas nasional, yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kompartimen Kesejahteraan, dengan demikian, urusan haji yang tadinya berbentuk Panitia Negara P3H berubah menjadi Dewan Urusan Haji ( DUHA ) Dewan Urusan Haji menjadi Departemen Urusan Haji dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh beberapa Deputi Menteri. Pada tahun 1966 Departemen ini digabungkan ke Departemen Agama menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji Departemen Agama dan sejak tahun 1979 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.22 tahun 1969 dan instruksi Presiden No.6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya oleh Pemerintah, yang dilaksanakan Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga lain yang terkait di bawah koordinasi Departemen Agama Transportasi haji ke Arab Saudi ditetapkan hanya dengan pesawat udara

1962-1964

1965-1966

1969

1978

1999

2008

Lahir Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia Lahir Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai pengganti UndangUndang No.17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji

Kaum Muslimin Indonesia memahami haji sebagai suatu urusan ibadah yang mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan ibadah lainnya. Pandangan seperti itu memengaruhi interpretasi calon haji dan merupakan suatu motivasi baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena perjalanan haji memerlukan biaya yang tidak sedikit dan pelaksanaan haji harus sesuai dengan petunjuk agama maka calon haji harus bekerja keras mengumpulkan biaya dan belajar manasik haji. Perjalanan haji pada abad XX lebih baik dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Fasilitas perjalanan dan pelaksanaan haji dibenahi dan ditata oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah di Hijaz. Kondisi perjalanan haji yang demikian merupakan salah satu faktor bertambahnya jumlah jamaah haji. Akan tetapi, peraturan-peraturan tentang perjalanan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap menyulitkan jama’ah haji, peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie no 318 tanggal 12 Agustus 1902, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan beberapa staatsblad NederlandschIndie sesudahnya, keputusan-keputusan tersebut berisi ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut : 1. Kewajiban jamaah haji memiliki pas-haji 2. Prosedur yang dilalui untuk memperoleh pas-haji

3. 4. 5. 6.

Pemberian visa Sanksi terhadap yang melanggar aturan Pembayaran pas-haji Tiket haji pergi pulang23 Oleh karena itu, mereka memandang perjalanan haji melalui pelabuhan

embarkasi yang berada dalam wilayah jajahan Inggris jauh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan berangkat dari pelabuhan embarkasi di Hindia Belanda.

B. KBIH 1. Pengertian KBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) adalah organisasi, yayasan, majelis taklim, atau lembaga keagamaan islam sejenis yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji. Dasar pendiriannya adalah Surat Keputusan Menteri Agama ( SKMA ) No.374-A Tahun 1995.24 Sesuai namanya, tugas KBIH adalah memberikan bimbingan ibadah haji kepada masyarakat calon jamaah haji agar mampu melaksanakan ibadah haji secara sah dan sempurna serta mandiri dalam rangka memperoleh haji mabrur. 2. Latar belakang keterlibatan KBIH Sebelum orde baru, umat islam yang akan menunaikan ibadah haji

23

M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, ( Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007 ) H. 156 24


banyak mengalami kesulitan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu, jumlah orang yang akan pergi haji juga dibatasi dengan sistim undian, sehingga seseorang harus menunggu nasib bertahuntahun, bahkan di antaranya telah meninggal dunia sebelum mendapat undian. Sambil menunggu mendapatkan kotum haji mereka berkelompok di bawah bimbingan ustadz atau gurunya, diantaranya untuk mempelajari ilmu manasik haji serta diskusi masalah keagamaan lainnya. Setelah era orde baru, yang pada saat itu dikatakan memperjuangkan kepentingan masyarakat, diusahakan berbagai kemudahan dan pelayanan haji yang sebaik-baiknya, sehingga semangat dan keinginan umat islam untuk menunaikan

ibadah

haji

semakin

meningkat.

Namun

demikian,

penyelenggaraan urusan haji belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, yang dalam hal ini oleh Yayasan Perjalanan Haji Indonesia ( YPHI ), yang didalamnya termasuk kelompok Majelis Taklim atau Yayasan Keagamaan25. Dalam kaitannya dengan penanganan kegiatan manasik haji, diupayakan pola pelaksanaan yang “ dari masyarakat untuk masyarakat “ . dengan pola ini diharapkan dapat dihasilkan pelayanan yang lebih baik dan terarah terhadap keinginan umat islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Untuk itu kemudian dibentuk kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji,

25

“ Reformasi Haji “Artikel diatas diakses pada tanggal 1 november 2009 dari http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=10267&Itemi d=435

yang lebih dikenal dengan KBIH. Kelompok ini biasanya dipimpin oleh seorang ustadz yang akan memberikan bimbingan manasik haji. Dari hari ke hari KBIH ini tumbuh semakin banyak. Dengan munculnya jumlah KBIH yang semakin banyak tersebut maka kemudian muncul persaingan yang cukup tajam di antara mereka. Semangat yang menonjol bukan lagi ukhuwwah ( persaudaraan ), tetapi lebih mengarah kepada orientasi bisnis. Dengan dalih ibadah, tidak sedikit di antara KBIH yang saling bersaing secara “ kurang sehat “ dengan cara menampilkan janjijanji fasilitas yang “ lebih “, meskipun fasilitas yang tersebut sesungguhnya telah diberikan/disediakan oleh pemerintah. Melihat kenyataan ini maka pemerintah berusaha untuk melakukan pembinaan terhadap KBIH agar terarah

dan

tidak

berkembang

menjadi

sebuah

eksklusivitas

yang

mementingkan kelompoknya masing-masing.26 Pada awalnya organisasi KBIH telah tumbuh dan berkembang secara simultan dengan perkembangan penyelenggaraan urusan haji. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan berlangsung secara pelan namun pasti, dan memberikan makna terhadap syiar agama Islam. Semula, kegiatan KBIH lebih banyak diwarnai oleh orientasi pada bimbingan manasik haji, dan umumnya berpangkalan di pesantren-pesantren

26


atau yayasan-yayasan pendidikan islam. Kemudian, kegiatan yang semula hanya manasik haji di tanah air ini berkembang hingga berbagai bentuk bimbingan lainnya di tanah suci, seperti ziarah, dan sebagainya. Begitu berkembangnya kegiatan ini, sampai-sampai para kolektor haji yang sesungguhnya “ tidak menguasai “ juga ikut-ikutan mendirikan KBIH. Dari sinilah kemudian muncul berbagai fenomena ke “ tidak professional “ an pelayanan oleh KBIH, dan bahkan cenderung mengabaikan semangat ukhuwah islamiyah. Untuk itulah kemudian diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama ( SKMA ) No.374-A Tahun 1995, yang pada prinsipnya semakin mengukuhkan kelembagaan KBIH dengan harapan mampu mengantarkan kelompok-kelompok bimbingan yang telah sedemikian tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat semakin terbina dan terarah, sesuai dengan tuntutan masyarakat

3. Fungsi dan Peranan KBIH Sesuai namanya, tugas KBIH adalah memberikan bimbingan haji kepada masyarakat calon jamaah haji agar mampu melaksanakan ibadah haji secara sah dan sempurna serta mandiri dalam rangka memperoleh haji mabrur. Fungsi dan peranan dari KBIH ini pada dasarnya adalah : a. Melaksanakan bimbingan dan tuntunan manasik haji bagi calon jamaah haji yang berada pada kelompoknya

b. Melaksanakan bimbingan dan tuntunan terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat calon jamaah haji c. Melaksanakan bimbingan dan tuntunan manasik haji yang ada di kelompoknya selama di tanah suci d. Memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan bimbingan dan tuntunan terhadap jamaah haji atau calon jamaah haji yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan-ketentuan Pokok yang Berkaitan dengan KBIH27 Secara teknis administratif, KBIH terikat dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut : 1. Setiap KBIH membimbing minimal 50 orang dan maksimal 480 orang ( satu kloter ) 2. Peserta haji di KBIH dibagi menjadi rombongan dan regu, dimana tiap rombongan terdiri atas 50 orang dan tiap regu terdiri atas 10 orang, yang masing-masing dipimpin oleh ketua rombongan ( karom ) dan ketua regu 3. Setiap rombongan dipimpin minimal oleh pembimbing ibadah haji, dan setiap 250 orang jamaah dilayani oleh minimal seorang dokter. 4. Materi bimbingan manasik haji berpedoman pada buku bimbingan manasik haji yang diterbitkan Departemen Agama.

27

Direktur Pembinaan Haji, “ Prospek, Eksistensi Serta Peran KBIH Dalam Pembinaan dan Bimbingan Manasik Haji “. Disampaikan pada acara Seminar Fiqh Haji tanggal 25-27 Mei 2007 (Bogor). H.6-7

5. Pembimbing manasik haji adalah mereka yang telah mengikuti penataran manasik haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. 6. Setiap KBIH tidak boleh mengutamakan identitas kelompok. 7. Setiap KBIH dapat membebankan biaya kepada jamaah haji diluar ONH maksimal sebesar Rp 2.000.000,- dan minimal sebesar Rp 500.000,-

C. Kebijakan Haji di Indonesia 1. Kebijakan tentang pengelolaan dana haji Ongkos naik haji ( ONH )

28

adalah salah satu syarat utama seseorang

dapat menunaikan haji karena menurut Menteri Agama Republik Indonesia kemampuan ekonomi seseorang harus kuat untuk dapat menunaikan ibadah haji. Jangan sampai ongkos naik haji seseorang itu didapat dari sesuatu yang haram seperti judi, mencuri dan sebagainya atau dari sumber kehidupan yang apabila dijual akan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan keluarga29. Besarnya Ongkos Naik Haji ( ONH ) atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) komisi VIII dengan berbagai pertimbangan seperti kurs yang berlaku saat itu, harga minyak dunia dan lain-lain. 28

Belakangan istilah ONH diganti oleh Departemen Agama menjadi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) 29


Besarnya BPIH untuk tiap embarkasi atau daerah berbeda-beda, Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dengan komisi VIII DPR-RI, Senin (15/6) malam menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009 dengan perhitungan rata-rata terjadi kenaikan pada komponen US dollar 38 USD, dan penurunan komponen rupiah sebesar Rp 401.000,-, jika dibandingkan dengan BPIH tahun lalu, ada beberapa embarkasi yang mengalami kenaikan, berikut data BPIH tahun 2008 dan 2009 : Data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH )30 embarkasi

30

2008

2009

Aceh

USD 3,528

USD 3,243

Medan

USD 3,292

USD 3,333

Batam

USD 3,292

USD 3,409

Padang

USD 3,258

USD 3,329

Palembang

USD 3,379

USD 3,377

“ Pemerintah dan DPR sepakati BPIH “Artikel diatas diakses pada tanggal 1 september 2009 dari http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=10267&Itemi d=682

Jakarta

USD 3,430

USD 3,444

Solo

USD 3,379

USD 3,407

Surabaya

USD 3,430

USD 3,512

Banjarmasin

USD 3,517

USD 3,508

Balikpapan

USD 3,517

USD 3,544

Makassar

USD 3,517

USD 3,575

Sedangkan untuk biaya operasional dalam negeri tahun lalu sebesar Rp 501.000,- dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp 100.000,-, karena biaya tersebut disubsidi melalui dana optimalisasi setoran awal jemaah haji kecuali asuransi. Asuransi sebesar Rp.100.000,00 untuk semua embarkasi31 Komponen biaya haji terbagi menjadi 2 yaitu direct cost dan indirect cost, direct cost adalah biaya langsung untuk kepentingan jamaah yang harus dibayar oleh jamaah, termasuk dalam komponen ini adalah sewa pemondokan, konsumsi, dan dokumen haji. Sedangkan indirect cost adalah pembiayaan tidak langsung yang harus ditanggung oleh pemerintah seperti sewa kantor haji di Madinah, sewa jasa

31

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 2009 M

pengacara, biaya penerbangan petugas nonkloter, dan rehab beberapa asrama haji di dalam negeri. Untuk rincian BPIH yang dipergunakan untuk penyelengaraan ibadah haji meliputi komponen sebagai berikut 1. Biaya Penerbangan Haji Biaya penerbangan haji sebesar 54,0%, meliputi harga tiket dari masingmasing embarkasi di Indonesia ke Jeddah p.p, biaya airport tax di Arab Saudi, dan surcharge bagi jemaah haji yang mendarat di atau terbang dari Madinah. 2. Biaya Operasional di Arab Saudi Biaya yang dipergunakan jemaah haji selama di Arab Saudi sebesar 44,4%, meliputi : 1) Maslahah Ammah (general service) adalah biaya wajib yang dibayarkan kepada pemerintah Arab Saudi, meliputi : pelayanan maktab wukala di Jeddah, muasassah Thawafah, Maktab Zamazimah di Makkah dan Muasassah Adilah di Madinah, biaya perkemahan di Arafah dan Mina. 2) Naqabah adalah biaya angkutan darat (transportasi) antar kota perhajian Jeddah, Makkah, Madinah dan Arafah Mina, Tempat transit/pemondokan ke Airport KAIA Jeddah/Airport AMMA Madinah, ongkos bongkar muat barang di tempat transit/Madinah/Makkah, dan pencetakan stiker kendaraan/bus.

3) Akomodasi adalah biaya penyewaan perumahan di Makkah, Madinah, tempat transit, dan tempat pelayanan dan kemah. 4) Konsumsi adalah biaya makan selama di Madinah 2 kali 9 hari, tempat transit 4 kali, terminal hijrah 2 kali, masa kedatangan dan kepulangan di bandara Jeddah, Armina, safari wukuf 11 kali, konsumsi jemaah haji sakit dan jemaah sesat. 5) Konsumsi Armina adalah biaya konsumsi dan pelayanan jemaah haji selama di Arafah Mina. 6) Living cost adalah biaya hidup jemaah haji selama di Arab Saudi sebesar SR 1.500.00 yang dikembalikan kepada jemaah haji di asrama haji embarkasi pada saat keberangkatan. 3. Biaya Operasional Dalam Negeri Biaya yang dipergunakan untuk jemaah haji selama di tanah air sebesar 1,6%, meliputi: 1) Perbekalan haji adalah biaya untuk pengadaan kebutuhan jemaah haji berupa: paspor, paket manasik, blanko SPPH/SPMA/nominatif, stiker pengaman paspor, gelang identitas, dan pengiriman barang. 2) Konsumsi adalah biaya makan selama di asrama haji embarkasi 3 kali makan 2 kali snack. 3) Akomodasi adalah bantuan biaya kebersihan dan pelayanan di asrama haji embarkasi selama satu hari.

4) Kegiatan operasional haji adalah biaya untuk penyelesaian paspor dan pemvisaan haji, pembinaan jemaah haji, pelaksanaan qur’ah maktab dan rumah Makkah. 5) Passanger Service Charge (PSC) adalah biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandara embarkasi. 6) Asuransi. 4. Biaya yang menjadi tanggungan calon jamaah haji diluar komponen BPIH Kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak termasuk komponen BPIH menjadi tanggungan jemaah haji masingmasing yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, meliputi : 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum masuk asrama haji embarkasi. 2. Perjalanan dari tempat tinggal ke asrama haji embarkasi/debarkasi pergi pulang. 3. Biaya ziarah ke tempat bersejarah di Makkah. 4. Biaya Dam, diharapkan dapat disalurkan ke Islamic Development Bank melalui Bank Ar-Rajhi secara sukarela sesuai himbauan pemerintah Arab Saudi. 5. Konsumsi selama di Makkah.

6. Pakaian seragam.32

2. Kebijakan Tentang Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada KBIH Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa KBIH merupakan mitra dari Departemen Agama dalam hal bimbingan para calon jama’ah haji, KBIH berperan untuk memberikan bimbingan seputar pelaksanaan haji agar para calon jamaa’ah haji tidak melakukan kesalahan pada saat pelaksanaan haji di Makkah, karena bimbingan yang diberikan oleh Departemen Agama bisa dikatakan kurang maksimal, keterbatasan jumlah pembimbing menjadi kendala dalam membimbing para calon jama’ah haji seIndonesia. Dalam hal ini, Departemen Agama telah menetapkan kepada seluruh KBIH untuk memungut biaya sebesar Rp.2.500.000,00 dari setiap calon jama’ah sebagai biaya bimbingan haji, dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh KBIH khususnya dalam hal bimbingan, bagi KBIH yang memungut lebih dari itu akan dikenakan sanksi yang berlaku. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan seragam,

32

Wawancara langsung dengan pak Muizul Hidayat selaku kasubdit SI Depag, Jakarta, 18 Juni 2009

biaya pembimbing, makanan ringan selama bimbingan dan biaya operasional lainnya33. Beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal ini adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Dalam Undang-Undang ini khususnya Bab VII Pembinaan, pasal 30 ayat 1 yaitu : ” Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.”34 Pasal ini didasari oleh adanya kepentingan masyarakat banyak khususnya dalam hal bimbingan haji. Tujuannya adalah untuk membantu Pemerintah agar para calon jamaah haji mendapatkan bimbingan dan penyuluhan yang maksimal, mengingat Ibadah Haji merupakan ibadah yang sangat sakral. 2. Keputusan Menteri Agama ( KMA ) Nomor 396 Tahun 2003 Dalam KMA pasal 32 ayat 1 disebutkan : ” KBIH berkewajiban melakukan bimbingan haji kepada jamaahnya baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. ”

33

Wawancara pribadi dengan H.Alimin Idris selaku wakil ketua KBIH Nurul Fawz, Tangerang, 26 oktober 2009 34

“Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, diakses pada tanggal 05 Desember 2009 dari http://www.scribd.com/doc/3292604/uu-13-tahun-2008-ttg-penyelenggaraan-haji

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1 bahwa bimbingan haji dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh kelompok bimbingan35. KBIH atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji merupakan lembaga atau yayasan yang kegiatannya melakukan bimbingan haji kepada calon jamaah haji. Kemudian peraturan yang mengatur tentang keabsahan KBIH memungut biaya bimbingan tercantum dalam Keputusan Menteri Agama ini pasal 32 ayat 4 yaitu : ” Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KBIH tidak dibenarkan memungut biaya kecuali biaya bimbingan dan atas dasar kesepakatan dengan peserta bimbingan.”36 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa KBIH boleh memungut biaya dari para calon jamaah haji diluar komponen BPIH atas dasar kesepakatan dan hanya untuk kepentingan bimbingan. Untuk besarnya biaya yang boleh diambil diatur dalam peraturan lain. 3. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/406 Tahun 2008

35

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 30 ayat 1 36

“Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003”, diakses pada tanggal 05 Desember dari http://www.ariessoftware.net/depagmalang/images/data/kma_396_tahun_2003.pdf

Selain dari peraturan tersebut diatas, ada beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan KBIH yaitu37 : a. Melaporkan pelaksanaan bimbingan manasik haji setelah pelaksanaan b. Melaporkan jumlah peserta bimbingan c. Melaporkan rencana program pembimbingan manasik haji; d. Melaporkan kesepakatan pungutan biaya dan tambahan bimbingan dan rincian penggunaannya sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah masing-masing e. Sejak dari Embarkasi sampai ke Arab Saudi tidak boleh memasang identitas dan atribut KBIH seperti memasang spanduk, bendera dan memakai pakaian seragam f. Sejak dari Embarkasi tidak ada lagi kelompok/golongan kecuali kelompok terbang yang dipimpin oleh seorang ketua kloter g. Tidak boleh melaksanakan langkah-langkah eksklusif dalam mempengaruhi jamaah dan mengabaikan Petugas Operasional yang menyertai jamaah, PPIH di Arab Saudi dan pihak muassasah h. Tidak ikut campur dalam penentuan kloter, pengaturan dalam penerbangan dan bus, serta penempatan jamaah di pemondokan di Arab Saudi

37

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/406 tahun 2008 tentang penetapan perpanjangan izin KBIH sebagai pembimbing ibadah haji

i. Tidak menarik dana tambahan di luar dari kesepakatan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah setempat. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/406 Tahun 2008 ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan KBIH. Salah satunya adalah mengenai batas maksimal biaya yang boleh dipungut oleh KBIH sebagai biaya bimbingan yaitu sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), tapi tidak menutup kemungkinan KBIH mengambil biaya lebih dari batas maksimal tersebut, tentunya dengan kesepakatan dan tidak memberatkan para calon jamaah haji yang kemudian dilaporkan dan di izinkan oleh Kantor Wilayah masing-masing. Bagi KBIH yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi seperti pencabutan izin operasional. Seperti yang dialami oleh KBIH NH di Sumatera Utara. Departemen Agama daerah Sumatera Utara akan segera membekukan izin operasional KBIH tersebut karena terlibat kasus penipuan 62 calon jamaah haji Sumatera Utara. Pemberian sanksi tersebut dilakukan karena KBIH NH telah melanggar tugas dan fungsinya. KBIH hanya bertugas memberikan bimbingan, pembinaan kepada calon jamaah haji, sedangkan KBIH NH ini melakukan pendaftaran haji.38

38

“Depag segera bekukan izin KBIH “, diakses pada tanggal 05 Desember 2009 dari http://beritasore.com/2008/11/13/depag-segera-bekukan-izin-kbih-nh/

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) NURUL FAWZ DAN AL-IKHLASH KOTA TANGERANG

A. KBIH Nurul Fawz 1. Sejarah berdirinya Berdirinya KBIH Nurul Fawz ini berangkat dari kekhawatiran, kekhawatiran akan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya ketimbang urusan akhiratnya, ketika seseorang ditanya mengapa belum berangkat haji pasti jawabannya adalah karena belum ada dana, padahal

untuk

urusan

dunianya

mereka

jungkir

balik

untuk

mendapatkannya walau berhutang kepada orang lain, pemikiran yang seperti inilah yang ingin coba dirubah. Kemudian tentang adat tradisi dan salah kaprah serta bid’ah yang dicampur adukkan didalam pelaksanaan ibadah haji, ibadah haji adalah ibadah yang suci dan sangat sacral, banyak orang yang melakukan bid’ah dalam pelaksanaannya seperti pelepasan jamaah haji dengan menggunakan azan dan iqamat, pemikiran bahwa berangkat haji supaya tambah gengsi di masyarakat, menyogok askar agar

mempermudah

mencium

hajar

aswad,

dan

lain-lain.39

Dengan

didirikannya KBIH Nurul Fawz ini para Pembina mencoba untuk mengubah pandangan-pandangan seperti itu, serta untuk membantu pembinaan di tanah air dan tanah suci Makkah karena banyak petugaspetugas dari Departemen Agama yang kewalahan dalam membina jamaah yang begitu banyak sehingga jamaah tidak terbina secara baik, padahal para jamaah butuh sekali pembinaan baik di tanah air maupun di tanah suci Makkah. Maksud dan Tujuan berdirinya KBIH Nurul Fawz40 a. Menampung dan membantu mendaftar jamaah untuk mendapatkan quota haji melalui siskohat Departemen Agama b. Membimbing jamaah dengan ilmu manasik sesuai sunnah Rasul c. Membimbing ibadah di tanah suci masjidil haram dan Madinatul Munawaroh d. Menyiapkan perlengkapan jamaah agar terkesan mudah dan berkwalitas e. Membimbing ibadah haji dan umroh jamaah agar tidak terkontaminasi dengan adat dan tradisi yang tidak cocok dengan hokum syariah f. Diharapkan dapat meraih haji mabrur dan dapat merubah sikap serta perilaku kea rah yang positif sesuai dengan Al-Quran dan sunnah.

39

40

KBIH Nurul Fawz, company profile, 2009 KBIH Nurul Fawz, Company Profile, 2009

2. Visi dan Misi KBIH Nurul Fawz Visi ikhlas, sabar dan syukur dalam amal dan ibadah Misi a. Menanamkan jiwa yang ikhlas dalam amal dan ibadah b. Membiasakan menghadapi setiap masalah dengan sikap sabar dan teliti c. Berusaha menghafal bacaan dalam manasik d. Selalu sujud dan shalat sunat syukur setiap mendapat nikmat e. Selalu shalat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai wujud perilaku syukur nikmat f. Memperbanyak ibadah thawaf sunat di Masjidil Haram g. Melatih diri untuk bersedekah setiap saat sesuai kemampuan h. Melakukan ziarah ke tempat bersejarah i.

Selalu menjalin silaturahmi pada saat dan pasca haji melalui Forum Majelis Taklim

j.

Membentuk koperasi lumbung haji sebagai media komunikasi dan ekonomi umat.

3. Struktur Organisasi 41

41

KBIH Nurul Fawz, Struktur Organisasi KBIH Nurul Fawz, 2009

Organisasi KBIH Nurul Fawz bernaung di bawah panji Yayasan Nurul Fawz sebagai payung hukum, kegiatan yayasan Nurul Fawz sebagai organisasi social agama dan pendidikan meliputi : a. Majelis taklim An-Nur b. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) c. Santunan sosial janda dan anak yatim d. Warung koperasi haji sederhana e. Kontrakan dan property Struktur Organisasi42 KBIH Nurul Fawz

Hj. Nurbaity, BA Ketua Umum H. Ilyas Idris, SH Wakil Ketua

Hj.Lia Purnama Sari, S.Ak Sekretaris

Nurhayati Idris Bendahara

Hj. Siti Zulaikha, Sm.Ak Wakil Sekretaris

Hj. Kartini, S.Pd Wakil Bendahara

SEKSI-SEKSI 42

KBIH Nurul Fawz, Struktur Organisasi, 2009

Drs. H. A. Umar Bachrum H. Ilyas Idris, SH Seksi Binroh

Sukroni Bermawi Gaos Dr. Rahmat Wiyadi Seksi Kesehatan Hj. Siti Maani, S.Ag Drs. H. Nurdin M. Saleh Latifah Seksi Humas dan Publikasi

Hidayat Idris H.M.Fadhli Rabbani Seksi keamanan dan transportasi

Drs. H. Rustam Nur Agung Prasetyo, S.Kom Seksi Perlengkapan

B. KBIH Al-Ikhlash 1. Sejarah berdirinya Tahun 1999 merupakan langkah awal pembentukan KBIH AlIkhlash yang bermula dari keinginan beberapa murid Hj. Rohani Ardi selaku dewan pendiri KBIH Al-Ikhlash untuk menemani dan membimbing mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Dari banyaknya permintaan itu maka timbullah niat untuk membentuk suatu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) yang pada saat itu belum diberi nama. Untuk pemberian nama ini K.H Darma Setiawan dan Hj. Rohani Ardi mengajukan beberapa usulan nama kepada Bapak Walikota Tangerang H.M Thanrin untuk member nama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) tersebut. Dari sekian banyak nama akhirnya terpilihlah nama Al-Ikhlash untuk

KBIH tersebut dengan harapan agar pengurus KBIH ini ikhlash menjalankan tugasnya karena Allah SWT.43 Setelah nama KBIH tersebut disepakati, maka terbentuklah sebuah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Al-Ikhlash. KBIH ini kemudian disahkan

oleh

SK.

Kanwil

Depag

Propinsi

Jawa

Barat.

No.Wi/Hj.01/KPTS/345/1999 Tgl.23 Agustus 1999.44 KBIH Al-Ikhlash ini tepatnya berdiri pada tanggal 22 Maret 1999 dan memiliki kantor secretariat yang bertempat di perumahan KORPRI Blok I Nc 6 Kelurahan Kedaung Wetan Kotamadya Tangerang. KBIH Al-Ikhlash ini diketuai oleh K.H Darma Setiawan selaku pimpinan yayasan dan pimpinan KBIH Al-Ikhlash. Hingga tahun 2007 KBIH ini telah memiliki alumni sebanyak 998 jama’ah.

2. Visi dan Misi KBIH Al-Ikhlash45 Visi Menjadi lembaga terdepan dalam pelayanan dan bimbingan ibadaha haji dan umroh Misi

43

44

KBIH al-Ikhlash, Company Profile, 2009

Surat Keputusan Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Tentang Izin Operasional KBIH Al-Ikhlash 45 KBIH al-Ikhlash, Company Profile, 2009

1. Memastikan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sah secara hokum dan agama 2. Membimbing dan melayani jama’ah secara optimal 3. Mempersiapkan jama’ah mandiri dalam beribadah.

3. Struktur Organisasi KBIH Al-Ikhlash46

Pembina Dra.Hj. Rohani Ardi, M.Si

Ketua 46

KBIH al-Ikhlash,H.Darma Struktur Organisasi, Setiawan2009

Penasehat Drs.H.Moch.Thamrin

Pembimbing 1. H.Darma Setiawan 2. Dra.Hj.Rohani Ardi M.Si 3. Hj.Dorita, M.SW 4. Hj.Lusianne,

4. Program Kerja KBIH Al-Ikhlash47 Program kerja berarti daftar rancangan kegiatan suatu acara. Sedangkan pengertiannya adalah suatu rencana yang telah diolah dengan memperhitungkan factor-faktor ruang dan waktu serta urutan-urutan penyelenggaraan secara tegas dan teratur ( Dept. Hankam, 1970 ). Adapun program kerja KBIH Al-Ikhlash sebagai berikut : a. Program kerja pra haji 1. Membuat brosur, stiker, block note, formulir pendaftaran dan surat pernyataan tentang kesediaan calon jamaah haji untuk bergabung dengan KBIH Al-Ikhlash. 2. Menyediakan spanduk dan bendera KBIH sebagai tanda untuk tempat tinggal para jamaah haji di Saudi Arabia 3. Mengadakan pelajaran manasik haji meliputi teori da praktek serta materi tentang akhlakul karimah dan persiapan perjalanan ibadah haji. 4. Pemeriksaan kesehatan di KBIH Al-Ikhlash. 5. Membuat pakaian seragam dan atribut KBIH Al-Ikhlash. b. Program kerja menjelang dan pada saat haji 1. Menyediakan transportasi 2. Membuat agenda kegiatan 3. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah 47

KBIH al-Ikhlash , Jadwal Kegiatan KBIH al-Ikhlash, 2009

4. Memberikan pengarahan sebelum berangkat ke tempat ibadah 5. Membimbing jamaah haji dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. c. Program kerja setelah kembali ke tanah air 1. Mengadakan pengajian bulanan 2. Membentuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( IPHI ) Al-Ikhlash. Setelah jamaah haji kembali ke Tanah Air, biasanya diadakan pertemuan kembali dalam jangka waktu sebulan. Tujuannya adalah agar para jamaah haji yang ikut dalam rombongan KBIH ini tetap terjalin silaturahmi, tidak serta merta lupa begitu saja. Silaturahmi ini kemudian berlanjut ke tahap pembentukan anggota baru IPHI ( Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ) Al-Ikhlash. Yang anggotanya adalah para alumni yang pernah ikut dalam bimbingan KBIH Al-Ikhlash. Sampai tahun 2008 jumlah alumni KBIH Al-Ikhlash sudah mencapai 1100 orang. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh para alumni ini adalah pengajian rutin bulanan, terkadang mengundang seorang penceramah atau ustadz dari luar. Selain kegiatan pengajian bulanan tersebut, para alumni juga suka mengadakan kegiatan diluar kota seperti di puncak dan tempat yang lain sesuai kesepakatan anggota.48

48

Wawancara dengan dengan Ibu Hj.Lusianne, selaku bendahara KBIH al-Ikhlash 21 November 2009

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash 1. KBIH Nurul Fawz Sebuah kenyataan bahwa kehadiran KBIH dalam panggung perhajian di Indonesia telah berdampak signifikan, mengingat keterbatasan ruang, materi dan waktu pemerintah dalam mengakomodir pembinaan tentang manasik haji kepada calon/jamaah haji. Atas dasar tersebut, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan pemerintah yang berpredikat sebagai penanggungjawabnya. KBIH terlahir sebagai sebuah lembaga social keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan bimbingan ibadah haji dalam berintegrasi sebagai mitra kerja pemerintah tidak dengan tujuan lainnya. KBIH Nurul Fawz sebagai mitra kerja Departemen Agama menjalankan fungsinya sebagai pembimbing para calon jamaah haji. Tahun

ini KBIH Nurul Fawz membimbing sebanyak 76 orang calon jamaah haji yang terbagi dalam dua kelompok, masing-masing kelompok memiliki satu orang pembimbing. Bimbingan yang dilakukan selama di dalam negeri yaitu sebanyak 11 kali pertemuan, dalam setiap kali pertemuan materi yang dibahas berbedabeda, berikut adalah jadwal serta materi yang diberikan selama bimbingan :

NO

JADWAL KEGIATAN MANASIK DAN PRAKTEK KBIH NURUL FAWZ KODYA TANGERANG TAHUN 1429 H/2008-2009 M49 Hari dan Tanggal Materi Kegiatan

1.

2.

3.

Sabtu, 26 April 2008

1. Pengertian ibadah haji dan umroh

Minggu, 04 Mei 2008

1. Pengertian, macam, bacaan permasalahan di dalam thawaf

dan

2. Pengertian, batasan, bacaan permasalahan di dalam sa’i

dan

Minggu, 25 Mei 2008

2. Rukun,wajib dan sunnah ibadah haji

1. Route pemberangkatan ibadah haji dan miqat 2. Kondisi Mekkah, Madinah dan tempat ziarah

4.

5.

49

Minggu, 01 Juni 2008

1. Wukuf di Arafah

Minggu, 22 Juni 2008

1. Kiat meraih haji mabrur

2. Mabid di Muzdalifah

2. Ibadah di Masjidil Haram dan Nabawi

Jadwal manasik haji KBIH Nurul Fawz Tahun 2008-2009 M

6.

Minggu, 06 Juli 2008

1. Arti, tempat dan kegiatan umroh, shalat sunnah dan arba’in 2. Praktik umroh dan haji

7.

8.

9.

10.


1. Dam Nusuq dan Qurban


1. Praktik shalat jenazah


1. Praktik shalat dan ibadah di roudah

Minggu, 10 Agustus 2008

2. Praktik tayamum dan shalat di pesawat

2. Praktik “ ARMINA”

2. Tempat bersejarah di Madinah/ziarah 1. Pembagian kelompok, regu tugas dan kegiatan di mahtab 2. Penjelasan isi koper dan hand bag

11.

Minggu, 24 Agustus 2008

Praktik Umroh dan haji

Tabel diatas adalah jadwal kegiatan bimbingan haji selama di dalam negeri, selain memberikan bimbingan di dalam negeri KBIH juga berkewajiban untuk memberikan bimbingan selama di Arab Saudi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Bimbingan yang diberikan oleh KBIH Nurul Fawz selama berada di Arab Saudi adalah berupa : 1. Penjelasan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan rukun haji

2. Penjelasan tentang tempat-tempat bersejarah pada saat ziarah 3. Pembimbingan selama melaksanakan umroh Segala bentuk bimbingan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri dibiayai dari dana bimbingan haji yang diambil dari tiap calon jamaah haji diluar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ), Departemen Agama telah menetapkan besarnya biaya yang boleh diambil oleh KBIH untuk kepentingan bimbingan yaitu maksimal sebesar Rp 2.500.000,00, jika ingin mengambil lebih harus dengan kesepakatan para calon jamaah haji yang disetujui oleh Departemen Agama wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini Departemen Agama kota Tangerang. Dana yang diambil oleh KBIH Nurul Fawz adalah sebagai berikut :

ANGGARAN BIAYA YAYASAN KBIH NURUL FAWZ 1. 2. 3.

Biaya Bimbingan Biaya kesehatan I + II + Seragam ZIS, Infak, biaya keberangkatan pemulangan TOTAL

Rp 2.500.000 Rp 500.000 dan Rp 350.000 Rp 3.350.000

Dari anggaran biaya diatas dapat diketahui bahwa KBIH Nurul Fawz memungut biaya lebih besar dari yang sudah ditetapkan, tetapi hal ini tidak

termasuk pelanggaran karena hal itu dilakukan dengan persetujuan para calon jamaah haji yang telah disetujui pula oleh Depag Kanwil Kota Tangerang. Dana yang digunakan untuk melakukan bimbingan adalah sebesar Rp 2.500.000,00, komponen dari dana ini adalah untuk : 1. Membeli konsumsi selama bimbingan, berupa kue-kue dan minuman 2. Membayar narasumber yang disewa dari luar seperti ustadz, atau dari pegawai Depag 3. Sewa tempat bimbingan, karena selama bimbingan tempat yang digunakan selalu berganti-ganti, seperti di masjid dan di aula, tujuannya adalah agar jamaah tidak merasa jenuh 4. Biaya untuk gaji pembimbing 5. Biaya untuk memberangkatkan haji pembimbing, yaitu ketua rombongan dari masing-masing kelompok. Selain mendapatkan bimbingan haji, KBIH Nurul Fawz pun melakukan pemeriksaan kesehatan, seperti yang tercantum dalam anggaran biaya KBIH Nurul Fawz diatas. Kesehatan I adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di sekretariat KBIH Nurul Fawz dengan menyewa dokter yang sudah ahli dan terpercaya untuk melakukan rontgen, kemudian kesehatan II adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit

yang sudah melakukan kerjasama dalam hal ini, pemeriksaan kesehatan di rumah sakit adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa para calon jamaah haji yang akan berangkat benar-benar dalam kondisi yang baik, atau tidak memiliki penyakit yang akan mengganggu pelaksanaan haji di Arab Saudi. Setelah dipastikan bahwa calon jamaah haji tersebut sehat maka calon jamaah haji mendapatkan buku yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan itu sehat, karena buku tersebut merupakan syarat agar calon jamaah haji dapat berangkat ke Arab Saudi. Masyarakat sekitar tempat KBIH ini berada memandang keberadaan KBIH ini sangar baik dan positif. Hal tersebut dikemukakan oleh Waluyo selaku ketua RT tempat KBIH itu berada. Waluyo mengatakan bahwa KBIH Nurul Fawz ini sangat baik. Dengan adanya KBIH ini maka masyarakat sekitar rutin melakukan pengajian selama sebulan sekali dengan ustadz atau guru mengaji yang berasal dari KBIH tersebut. Selain mengadakan pengajian bulanan, KBIH ini pun sering memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar melalui masjid yang berada di daerah tersebut. Yang kemudian disalurkan oleh pengurus masjid kepada yang membutuhkan. Contoh lain bantuan yang diberikan oleh KBIH Nurul Fawz adalah perbaikan jalan di sekitar RT. Walaupun itu hasil swadaya masyarakat, KBIH ini memberikan sumbangan paling besar sehingga masyarakat merasa senang.

Hal yang senada juga dikatakan oleh salah seorang mantan jamaah KBIH tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sangat puas dengan pelayanan dan bimbingan yang diberikan oleh KBIH Nurul Fawz. Mengenai dana bimbingan haji, mantan jamaah KBIH Nurul Fawz yang penulis wawancarai mengatakan bahwa dana yang diminta untuk manasik haji adalah sebesar Rp 3.000.000,00 ditambah uang untuk zakat sebesar Rp 350.000,00, tapi zakat ini bisa dibayar melalui KBIH atau boleh dibayarkan sendiri ke panti atau kaum dhuafa di daerah tempat jamaah tinggal. Pada bab sebelumnya dikatakan bahwa dana yang diambil oleh oleh KBIH Nurul Fawz adalah sebesar Rp 3.350.000 sudah termasuk segalanya. Salah satunya adalah biaya untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebanyak 2 kali. Pada prakteknya, KBIH hanya menanggung biaya pemeriksaan sebesar Rp 100.000 per orang. Jika biaya pemeriksaan lebih dari jumlah tersebut, maka sisanya ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Selain itu, ada sekitar 4 jamaahlain yang diminta lebih besar untuk manasik haji yaitu sebesar Rp 4.000.000, dengan alasan jamaah tersebut bukan dari Kota Tangerang melainkan dari Kabupaten Tangerang, sehingga perlu biaya untuk proses pemindahannya. Tidak sampai disitu saja, jamaah tersebut diminta uang tambahan sebesar Rp 250.000 untuk pembelian jaket. Menurut analisa penulis, hal-hal tersebut diatas seharusnya tidak terjadi. KBIH seharusnya sudah menanggung segala biaya tanpa perlu ada

dana tambahan yang diminta lagi dari jamaah. Kalau kejadiannya seperti tersebut diatas, berarti tidak ada keseragaman jumlah biaya yang diambil oleh KBIH Nurul Fawz untuk manasik haji. 2. KBIH Al-Ikhlash KBIH Al-Ikhlash adalah sebuah lembaga independent yang menjadi mitra Departemen Agama dalam hal pemberian bimbingan haji kepada calon jamaah haji, karena tidak semua calon jamaah haji mengerti dan paham apa dan bagaimana cara melaksanakan ibadah haji itu, banyak dari calon jamaah haji yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan haji ketika berada di Arab Saudi, padahal ibadah haji merupakan ibadah yang sangat sacral yang wajib dilaksanakan hanya bagi yang mampu, jadi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji berulang-ulang karena kondisi perekonomian seeorang berbeda-beda. Untuk itulah diperlukan sebuah bimbingan yang komprehensif dan berkualitas agar para calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, disinilah peran KBIH sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada para calon jamaah haji. Tahun ini KBIH Al-Ikhlash memberangkatkan 186 calon jamaah haji yang kemudian dibagi menjadi empat rombongan yang masing-masing terdiri dari 45 orang calon jamaah haji, dalam satu rombongan terdapat satu ketua rombongan dan empat ketua regu, satu ketua regu membawahi 12 orang calon jamaah haji, ketua rombongan ini berfungsi sebagai pembimbing. Dalam

melakukan bimbingan tersebut tentulah diperlukan dana yang harus dikeluarkan KBIH untuk operasionalnya, seperti membayar pembimbing, atau jika ingin memanggil narasumber yang terpercaya maka itu semua membutuhkan dana. Departemen Agama menyadari bahwa KBIH membutuhkan dana untuk dapat melaksanakan bimbingan tersebut, maka dari itu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengeluarkan keputusan bahwa KBIH boleh mengambil dana bimbingan dari tiap calon jamaah haji maksimal sebesar Rp.2.500.000,0050 , biaya itu digunakan untuk berbagai komponen seperti biaya mendatangkan pembimbing, makanan ringan, biaya operasional yayasan dan biaya lainnya. Untuk melakukan segala kegiatannya, KBIH Al-Ikhlash mendapatkan dana hanya dari para calon jamaah haji yang ikut dalam KBIH tersebut, sesuai dengan keputusan Departemen Agama, KBIH Al-Ikhlash memungut biaya sebesar Rp 2.500.000,00 dari tiap calon jamaah haji, dari dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, berikut adalah rincian penggunaan dana tersebut :

PERINCIAN DANA DAN ONGKOS NAIK HAJI (ONH) TAHUN KEBERANGKATAN 2009-201051

50

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/406 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpanjangan Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Sebagai Pembimbing Ibadah Haji 51 Laporan keuangan KBIH Al-Ikhlash tahun 2009-2010

NO

1

2 3

URAIAN Pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji) 2009-2010 dan komponen dalam negeri (disetorkan langsung ke Bank tempat membuka THI) Administrasi & transportasi (pengurusan berkas Jamaah Haji -Bank, Depag, pengarsipan ), ATK, Manasik Kit, buku biodata alumni

BIAYA USD

3.444,-

Rp

100,000

Rp

120,000

Rp

75,000

Rp

350,000

4

Operasional pembukaan bimbingan manasik haji Operasional Bimbingan Manasik Haji 14 kali @ 25.000 Operasional Penutupan & Walimatussafar

Rp

100,000

5

Operasional pelepasan & pemberangkatan jamaah haji

Rp

75,000

6

Biaya operasional pembimbing ibadah haji Praktikum manasik haji di pondok gede (bis, makan siang, tanda masuk, kebersihan, sewa lapangan)

Rp

1,000,000

Rp

100,000

Seragam 1 stel (baju + celana), tas dan syal Pendistribusian koper, transportasi angkutan jamaah & infaq (disetorkan ke FKKBIH Kota Tangerang dan Bazis Kota Tangerang)

Rp

330,000

Rp

350,000

TOTAL

Rp

2,500,000

7

8 9

Dari perincian dana tersebut dapat kita ketahui bahwa dana yang digunakan untuk bimbingan haji untuk satu orang calon jamaah haji adalah sebesar Rp 1.350.000,00, bimbingan dilakukan sekitar 3 atau 4 bulan sebelum bulan Ramadhan, pada saat bulan Ramadhan segala kegiatan bimbingan dihentikan. Bimbingan haji dilakukan sebanyak 14 kali atau seminggu sekali, bimbingan yang diberikan pun bervariasi dengan tujuan agar para calon jamaah tidak jenuh.

Bimbingan haji yang diberikan oleh KBIH Al-Ikhlash tidak hanya ketika di dalam negeri saja, tetapi juga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi, bentuk bimbingan yang diberikan selama berada di dalam negeri adalah berupa : 1. Games-games Games atau permainan yang diberikan oleh KBIH Al-Ikhlash ini bertujuan untuk melatih kekompakan para calon jamaah haji dan juga untuk lebih memperkuat rasa persaudaraan antara sesama calon jamaah haji, karena mereka sebagai satu rombongan akan selalu bersama dalam waktu yang cukup lama. 2. Materi Haji Pemberian

materi

haji

ini

berupa

penjelasan

tentang

pelaksanaan haji, rukun-rukun dan syarat-syarat haji, kemudian apa saja yang harus dilakukan selama pelaksanaan haji, bacaan-bacaannya, agar para calon jamaah haji tidak bingung dan awam lagi ketika berada di Arab Saudi, pemberian materi haji ini merupakan hal yang paling penting disamping bentukbentuk bimbingan lainnya 3. Bedah Film Haji

Selain pemberian materi langsung melalui ceramah, bimbingan pun diberikan melalui film tentang haji, rekaman-rekaman tentang pelaksanaan haji, tujuannya adalah agar para calon jamaah haji mempunyai gambaran bagaimana pelaksanaan haji di Arab Saudi 4. Diskusi Kelompok Diskusi kelompok ini diadakan untuk membahas apa saja yang berkaitan dengan agama, agar para calon jamaah haji lebih memahami tentang agama islam sehingga haji nya pun akan menjadi lebih bermakna jika para calon jamaah haji paham tentang agama islam. 5. Manasik di Pondok Gede Selain bimbingan di tempat KBIH, bimbingan juga diberikan di pondok gede tapi hanya sekali, bimbingan ini diadakan oleh Departemen Agama, tapi tetap membutuhkan peran KBIH agar para calon jamaah haji yang dibawa oleh KBIH bisa bertanya jika ada hal yang kurang dipahami seputar pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan bimbingan yang diberikan selama berada di Arab Saudi berupa :

1. Setiap malam jumat berkumpul semua jamaah haji dari KBIH Al-Ikhlash untuk mengadakan yasinan 2. Bimbingan juga diberikan setiap melakukan rukun haji, karena banyak jamaah yang lupa bagaimana untuk melaksanakan rukun haji, maka dari itu KBIH Al-Ikhlash memberikan bimbingan setiap pelaksanaan rukun haji 3. KBIH Al-Ikhlash juga memberikan fasilitas berupa alat transportasi yang disewa untuk melakukan umrah, karena tempat tinggal para jamaah haji jauh dari tempat-tempat umrah 4. Bimbingan lain yang diberikan oleh KBIH Al-Ikhlash juga berupa bimbingan ketika berziarah ke makam-makam nabi, disana diberikan cerita dan penjelasan mengenai makam tersebut. Semua kegiatan bimbingan haji baik di dalam negeri maupun di luar negeri dibiayai dari dana bimbingan yang diambil dari masing-masing jamaah yaitu sebesar Rp 2.500.000,00. Jumlah dana bimbingan manasik haji yang disampaikan oleh KBIH ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Salah seorang jamaah yang pernah ikut dalam KBIH ini mengatakan bahwa dana yang ditarik untuk kepentingan manasik adalah sebesar Rp

3.000.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk semuanya, tidak ada biaya tambahan lain kecuali pada saat ingin kembali ke Tanah Air. Satu hari sebelum kembali ke Tanah Air, jamaah diminta secara sukarela untuk memberikan sumbanganbagi pembangunan masjid yang ada di Tangerang. Penyaluran dana ini tidak fiktif karena setelah membayar, para jamaah mendapat kwitansi bukti sumbangan dari masjid yang bersangkutan. KBIH ini juga secara rutin sering memberikan santunan kepada kaum dhuafa di sekitar tempat KBIH ini berada. Sehingga masyarakat sangat senang dan memandang baik KBIH ini. B. Persoalan

Yang

Dihadapi

KBIH

Kaitannya

Dengan

Kebijakan

Pengelolaan Dana Bimbingan Haji di Indonesia Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam pasal 32 ayat 4 menyebutkan bahwa KBIH tidak dibenarkan memungut biaya kecuali biaya bimbingan dan atas dasar kesepakatan dengan peserta bimbingan. Kemudian dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor D/406 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpanjangan Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Sebagai Pembimbing Ibadah Haji menyebutkan bahwa KBIH boleh memungut biaya bimbingan maksimal

sebesar Rp 2.500.000,00 per orang dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah masing-masing. Permasalahan yang dihadapi oleh KBIH kaitannya dengan kebijakankebijakan tersebut adalah batas maksimal biaya yang ditetapkan oleh Departemen Agama dirasa kurang, karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh KBIH yang berkaitan dengan bimbingan membutuhkan banyak dana, selama ini KBIH berusaha untuk menyederhanakan bentuk bimbingannya, seperti penyewaan narasumber, begitu pula dengan intensitas bimbingan. Sebenarnya KBIH ingin melakukan bimbingan sesering dan seintens mungkin tapi karena terbentur dengan masalah dana yang telah ditetapkan maka KBIH berusaha untuk menyederhanakan tanpa mengurangi kualitas bimbingan haji itu. Biaya yang dikeluarkan untuk bimbingan cukup besar mulai dari biaya operasionalnya seperti sewa tempat atau alat sound system, biaya untuk memanggil narasumber, kemudian hal yang paling utama adalah biaya atau gaji pembimbing yang hanya dibayar satu tahun sekali, padahal pembimbing itu bekerja selama satu tahun dan tidak dibayar per bulan atau setiap kali bimbingan, gaji yang diterima oleh pembimbing sangat kecil, tidak sesuai dengan kerjanya selama satu tahun, karena itu banyak pembimbing yang mencari pekerjaan lain sehingga terkadang pembimbing ada yang berhalangan hadir pada saat bimbingan. Kendala lain yang dihadapi KBIH adalah adanya peraturan yang mengatur tentang keberangkatan haji, jadi bagi orang yang sudah

melaksanakan ibadah haji boleh melaksanakan ibadah haji lagi setelah lima tahun, ini juga menjadi permasalahan bagi KBIH karena setiap tahun KBIH pasti memberangkatkan pembimbing haji yang sama, jika peraturan tersebut diberlakukan maka ini akan menjadi kendala besar bagi KBIH khususnya dalam hal bimbingan di Arab Saudi, karena melakukan bimbingan haji tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dibutuhkan orang yang benar-benar bisa membimbing, paham dan berpengalaman dalam pelaksanaan haji sehingga KBIH akan mengalami kesulitan mencari pembimbing yang bisa diberangkatkan ke Arab Saudi setiap tahunnya. C. Strategi ke Depan Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Dalam Pemberian Layanan Prima Pada Jamaah Haji Selama ini permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Agama adalah minimnya dana yang didapat untuk operasional dalam negeri untuk tahun ini tiap jamaah hanya dipungut sebesar Rp 100.000 sedangkan tahun lalu sebesar Rp 501.000. operasional dalam negeri adalah berupa pembiayaan untuk kegiatan bimbingan, snack, dan pembiayaan selama di asrama haji. Tahun ini telah terjadi perubahan passport dari passport coklat menjadi passport hijau atau passport internasional, untuk membuat passport hijau itu cukup mahal, dengan dana yang tetap Departemen Agama harus mencari alternative agar hal itu bisa teratasi.

Strategi yang akan dilakukan oleh Departemen Agama dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut diatas adalah penyederhanaan segala bentuk pengeluaran biaya yang tidak perlu, tujuannya adalah agar jika ada

sesuatu

yang

membutuhkan

dana

tambahan,

dana

dari

hasil

penyederhanaan itu dapat digunakan.52 Dengan adanya penyederhanaan pengeluaran biaya yang tidak perlu itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji sehingga dapat memberikan bimbingan dan pelayanan yang maksimal kepada jamaah haji.

52

Wawancara Pribadi dengan bpk.H. Arief Fchruddin, selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama Kanwil Tangerang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Setelah menganalisa dan memahami permasalah-permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, maka penulis mempunyai kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengelolaan dana bimbingan haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) Nurul Fawz dan KBIH Al-Ikhlash cukup baik dan dikelola dengan benar, tapi untuk kedua KBIH ini masih kurang adanya komunikasi yang jelas antara KBIH dengan jamaah mengenai dana manasik itu. Karena antara satu jamaah dengan jamaah yang lain terdapat perbedaan jumlah biaya manasik yang ditarik oleh KBIH. 2. Masih ada beberapa kebijakan-kebijakan Departemen Agama yang dinilai kurang menguntungkan bagi KBIH, seperti batas maksimal biaya bimbingan yang boleh diambil oleh KBIH. 3. Strategi ke depan pengelolaan dana haji yang akan dilakukan oleh Departemen Agama dengan menyederhanakan segala bentuk kegiatan yang tidak perlu bagi penulis tidak logis, karena setiap tahunnya pasti selalu ada dana yang tersisa, ini berarti dana yang ada sangat mencukupi

untuk melakukan segala kegiatan, jadi menurut penulis tidak ada alasan kekurangan dana bagi Departemen Agama.

B. SARAN Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka penulis bisa memberikan saran-saran yang tujuannya adalah sebagai masukan agar bisa lebih baik lagi. 1. Untuk kedua KBIH seharusnya ada penjelasan mengenai jumlah dana manasik yang ditarik, harus ada keseragaman jumlah biaya agar tidak terjadi kecemburuan atau omongan-omongan yang kurang baik di kalangan jamaah. Saran lain dari penulis adalah pertahankan konsistensi dalam bimbingan haji, yang kurang-kurang bisa diperbaiki karena tanggung jawab KBIH sangat besar bagi pemahaman, kelancaran dan kekhusyuan jamaah dalam menunaikan ibadah haji 2. Saran penulis untuk Departemen Agama adalah agar lebih memperhatikan segala aspek sebelum membuat kebijakan agar tidak memberatkan pihak lain yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut 3. Penulis menyarankan agar strategi yang akan dilakukan oleh Depag harus menguntungkan juga bagi masyarakat, jangan membuat strategi yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA Republika, panduan haji,hal.8. Jakarta : harian umum republika Sabili, Berhaji Dari Masa ke Masa, Hal.18, Jakarta no.20 TH.XVI 23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430 Majalah kisah islami alkisah, hal.86, Jakarta : PT Dian Rakyat Jakarta,2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 bab xiv pasal 47 ayat 3 tentang pengelolaan dana abadi umat Soekanto,soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press : Jakarta, 1986,. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta : 1985 Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 http://www.mediaindonesia.com/read/2008/09/09/32939/68/11/ Undang-Undang_Haji_Propublik http://www.tempo.co.id/hg/peraturan/2004/04/15/prn,20040415-01,id.html http://id.wikisource.org/wiki/Undang Undang_Republik_Indonesia_Nomor_13_Tahun_2008 Suradika, Agus, Metode Penelitian Ilmiah, UMJ Press : Jakarta Ratu, Alamsyah dan Abdurrahman, Moeslim. Bimbingan Masyarakat Beragama : jilid 2 Dari Seri Kehidupan Beragama dan Pembangunan Nasional. Jakarta : Departemen Agama RI, 1982 Basyarahil, Abdul Aziz Salim. 500 Nasihat dan Bimbingan Islam. Gema Insani Sajono, T.Imam. Prinsip-Prinsip Dalam Bimbingan dan Penyuluhan. Jakarta : Bursa Buku Mahasiswa, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1967 Putuhena, M.Shaleh. Historiografi Haji Indonesia. Jakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara, 2007 Nidjam, Achmad dan Hasan, Alatief. Manajemen Haji : Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers. Zikrul Hakim, 2001 Saleh, A.Chunaini dan Baedowi, Ahmad. Penyelenggaraan Haji Era Reformasi : Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama. Pustaka Alvabet, 2008

Darma, S.Satya. Haji Kita : Fakta Dan Problema Penyelenggaraan Haji di Indonesia 1990-2000. Jakarta : Asosiasi Wartawan Muslim Indonesia, 2000 Majid, Dien. Berhaji di Masa Kolonial. Jakarta : Sejahtera, 2008 Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji Tahun 2003. Jakarta : Departemen Agama RI, 2002 Departemen Agama ( Depag ). Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Haji. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1986 Al-Habsyi, Muhammad Baqir. Fiqh Praktis, Bandung : Mizan,1999 A.K, H.Baihaqi, Fiqh Ibadah, Bandung : M2S Bandung,1996 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Ketentuan Umum Tentang Haji dan Umrah, Jakarta : Departemen Agama RI, 1998 Abil Husain Muslim bin Hajjaji Qusaeri Annasaiburi, Shahih Muslim, juz 2, Beirut : Daarul Fikr,1414/1993 M

PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA KBIH NURUL FAWZ DAN KBIH AL-IKHLASH TANGERANG

Recommend Documents