COMPARATIVE ADVANTAGE PRODUK DANA TALANGAN HAJI DAN TALANGAN UMROH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Disusun Oleh : RAHMA PUTRI ISLAMI 1110046100018
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435H/2014M
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya hasil saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta 26 Juni 2014
Rahma Putri Islami
iv
ABSTRAK COMPARATIVE ADVANTAGE PRODUK DANA TALANGAN HAJI DAN TALANGAN UMROH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA, adalah skripsi hasil karya Rahma Putri Islami NIM 1110046100018. Pada konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435H/2014M. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan keunggulan produk dana talangan haji dan talangan umroh pada Bank Muamalat Indonesia, selain itu juga untuk mengetahui produk mana yang lebih menguntungkan bagi bank dari dua produk pembiayaan tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Yaitu menjelaskan keunggulan masing-masing produk serta mekanismenya yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia. Untuk pengumpulan data yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, produk dana talangan haji ternyata berbeda dengan talangan umroh baik dari segi akad maupun dari nama produk. Kemudian, produk yang lebih menguntungkan bagi bank dari kedua jenis produk tersebut yaitu produk talangan umroh. Selain itu, masing-masing produk pembiayaan tersebut memiliki keunggulan dalam berbagai aspek yaitu baik dalam kemampuan financial ekonomi, inovasi produk serta promosi.
Kata Kunci: Comparative Advantage, Dana Talangan Haji, Dana Talangan Umroh Pembimbing: Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd
v
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridha dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul COMPARATIVE ADVANTAGE PRODUK DANA TALANGAN HAJI DAN TALANGAN UMROH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA. Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu yang diridhai Allah SWT. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. H. JM. Muslimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H, Ketua Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak H. Abdurrauf, Lc, MA selaku sekretaris Prodi Muamalat.
vi
3. Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan serta masukan yang sangat berguna hingga terselesaikannya skripsi ini. 4. Kepada Kedua Orang Tuaku, Ayahanda H. Akhmad Arifin, Bsc dan Ibunda Dra. Chaerul Nurdjanah, MM dan kakakku Muhammad Insan Akbar Pradipta, SH, yang selalu memberikan motivasi dan bantuan doa yang selalu dipanjatkan selama masa studi di perguruan tinggi sampai akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 5. Bapak Yayat Taryadi dan Ibu Any Mulyani selaku officer Consumer Finance Division Kantor Pusat PT. BMI, yang telah memberikan informasi tentang produk pembiayaan dana talangan haji dan umroh. Kepada Bapak Ferry selaku officer Legal Division di BMI, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan. 7. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2010 khususnya kelas B, yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ai Nurilmi, Anggun Pradini, Lisa Safirah, Nurfie R, Della P, Sekar A, Marlena I yang sudah membantu memberikan dukungan dan menyumbangkan ide-ide cemerlang dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas persahabatan yang terjalin selama ini. Suka vii
duka kita telah alami bersama di perjalanan kita. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan keberkahan hidup. 8. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa (PSM) khususnya angkatan Maximilian yaitu Vista, Isaka, Subito, Ardito, Kendang, Parda, Apis, Lullaby, Vorest, Cajon, Laja, Gupa, Mudei dan teman-teman yang lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa persahabatan yang telah terjalin. Teman-teman KKN Sanubari 2013, terima kasih atas semangat dan support yang kalian berikan diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis. Semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum Wr. Wb Jakarta, Juni 2014 Penulis,
Rahma Putri Islami
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .........................................................
iii
LEMBAR PERNYATAAN ...........................................................................
iv
ABSTRAK ......................................................................................................
v
KATA PENGANTAR ....................................................................................
vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................
ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ......................................................................
5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................
6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....................................................
7
E. Sistematika Penulisan....................................................................
8
BAB II LANDASAN TEORI A. Comparative Advantage ................................................................
11
B. Talangan Pembiayaan ...................................................................
16
C. Haji dan Umroh .............................................................................
19
D. Akad Qardh dan Ijarah ..................................................................
25
E. Review Studi Terdahulu ................................................................
42
ix
BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian ...................................................................
45
B. Jenis Penelitian ..............................................................................
45
C. Sumber Data Penelitian .................................................................
46
D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................
47
E. Objek Penelitian ............................................................................
49
F. Metode Analisis.............................................................................
49
G. Teknik Penulisan Skripsi...............................................................
50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Analisis Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia .............................................................
51
B. Perbedaan Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia........................................................
62
C. Produk yang Lebih Menguntungkan dan Lebih Berisiko Dalam Praktik Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia ............
63
D. Analisis Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia.....................
67
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan....................................................................................
74
B. Saran ..............................................................................................
75
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
76
x
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, hendaknya umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syariah. Banyak produk-produk yang telah diciptakan bank syariah, antara lain produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat. Produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pada istilah teknisnya pada perbankan syariah, pembiayaan disebut sebagai Earning Assets (Aktiva Produktif). Earning Assets berupa investasi dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik), surat-surat berharga syariah, dan investasi lainnya. 1
1
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2006), Cet.4, h.53
2
Diantara produk pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah, ada produk yang banyak peminatnya selain pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu produk dana talangan haji dan talangan umroh. Produk pembiayaan ini memang sangat banyak diminati oleh umat islam karena ibadah haji merupakan salah satu bagian dan rukun Islam ke lima, bukan hanya bertujuan meningkatkan ketakwaan dan nilai spiritual pelakunya, namun di dalam operasional dan pengelolaannya juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Potensi tersebut terlihat dimana di dalam hal pengelolaan haji itu melibatkan belasan sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Logikannya, Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Sedangkan untuk ibadah umroh, ternyata merambah ke kalangan pelajar ataupun ke kalangan anak-anak muda. Mereka sekarang tidak sekadar bicara tur ke Singapura atau ke Hongkong, tetapi juga untuk beribadah umroh. Pada dua bulan terakhir di tahun 2013 ada sekitar 60% jamaah umroh berasal dari kalangan pelajar, seiring dengan meningkatnya peminat perjalanan umroh dari tahun ke tahun, namun dengan kuota keberangkatan yang semakin terbatas. Jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah haji dari tahun ke tahun terus bertambah.2 Besarnya peluang untuk dana talangan haji dan talangan umroh ini, selain karena potensi besarnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama
2
Zuhairi Misrawi, Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), h. 308
3
Islam, Ibadah Haji dan Umroh juga merupakan suatu amalan yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan agar mereka dapat merasakan berbagai manfaat kerohanian yang sangat berguna. Pada saat melakukan ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekkah, Masjidil Haram dibawah naungan satu agama, untuk mencapai satu tujuan, Ukhwah Islamiyah. Pertemuan internasional yang besar itu sudah tentu akan mempermudah tergalangnya persatuan dan kesatuan. Semuanya merasakan hangatnya persaudaraan Islam.3 Banyak jasa perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan layanan dana talangan haji dan talangan umroh. Diantara bank syariah yang mengeluarkan dana talangan haji seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Penulis ingin memfokuskan penelitian di Bank Muamalat Indonesia. Salah satu produk pembiayaan unggulan yang ditawarkan Bank Muamalat terkait aktivitas haji, umroh serta perjalanan wisata selain Tabungan Haji Arafah yang telah banyak dikenal, Bank Muamalat juga menawarkan Produk Dana Talangan Haji (Dana Talangan Porsi Haji) dan Talangan Umroh (Pembiayaan Umroh Muamalat).
3
Dikutip dari skripsi dalam buku Zakiah Derajat, Haji Ibadah yang Unik (Jakarta; Ruhama, 1989), h.1
4
Dua produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji maupun umroh, akan tetapi selalu terbentur dengan biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun pengertian dari kedua produk pembiayaan ini yaitu, untuk Dana Talangan Haji merupakan pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan kepada BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Sedangkan untuk Talangan Umroh adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan untuk beribadah umroh dalam waktu yang segera. Akad yang digunakan pada Dana Talangan Haji adalah qardh. Pembiayaan qardh adalah pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan. 4 Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pengertian qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.5
4
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), h. 45 Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001, Pembiayaan al-Qardh,artikel ini diakses pada 5 Februari 2014 dari http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/82-19dsnmuiiv2001-al-qardh 5
5
Sedangkan untuk Talangan Umroh, akad yang digunakan untuk pembiayaan ini yaitu ijarah. Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pengertian ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.6 Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh merupakan produk yang memfasilitasi perjalalanan ibadah haji dan umroh. Namun, mengapa kedua peoduk ini dibedakan dari segi akadnya. Untuk Dana Talangan Haji akad yang digunakan adalah qardh (pinjaman tanpa ujrah), lalu darimana bank mendapatkan keuntungan jika menggunakan akad qardh, sedangkan untuk pembiayaan umroh menggunakan akad ijarah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang dana talangan haji dan pembiayaan umroh dengan judul skripsi: “Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia” B. Identifikasi Masalah 1. Produk talangan umroh hampir sama dengan produk dana talangan haji, tetapi jika dilihat dari segi akadnya itu berbeda dan nama produknya berbeda.
6
Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan Ijarah, artikel ini diakses pada 5 Februari 2014 dari http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/09-Ijarah.pdf
6
2. Dana talangan haji menggunakan akad qardh, sedangkan talangan umroh menggunakan akad ijarah. Berarti dana talangan haji tidak mendapatkan margin/keuntungan dari pembiayaan talangan umroh. 3. Strategi bank syariah dalam memasarkan produk melalui umroh mungkin akan menjadi alternatif bagi masyarakat. C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar penelitian dalam skripsi ini lebih terarah dan efisien, maka penulis membatasi permasalahannya mengenai comparative advantage serta mekanisme dari Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini mengarah kepada spesifikasi penelitian hanya pada Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis perlu melakukan pembahasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang terarah dan jelas, supaya tidak terjadi perbedaan masalah dalam penulisan skripsi ini. Serta pokok permasalahan yang terkait didalamnya dengan tujuan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam menguraikan masalah tersebut dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis telah menentukan permasalahan sebagai berikut:
7
1. Bagaimana Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia? 2. Bagaimana analisis comparative advantage antara Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia. 2. Untuk mengetahui hasil analisis comparative advantage dari Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Akademisi
Dapat memberikan informasi bagi civitas akademika dapat menambah informasi sumbangan pemikiran, baik dosen maupun mahasiswa dalam rangka memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai Produk dari Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh. 2. Manfaat bagi Praktisi
Bagi manajemen perusahaan perbankan itu sendiri yaitu Bank Muamalat Indonesia, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan
8
dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi serta sebagai masukan dan saran untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh. 3. Manfaat bagi Masyarakat
Sebagai informasi dan bahan penambah wawasan mengenai produk dana talangan haji dan juga sebagai media sosialisasi mengenai produk ini. Serta dapat digunakan sebagai acuan perbandingan penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan Comparative Advantage Produk Talangan Haji dan Talangan Umroh. E. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya suatu uraian mengenai susunan dari tulisan yang dibuat agar pembahasan menjadi teratur dan terarah pada permasalahan yang sedang dibahas. Untuk itu skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu: BAB 1
PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
9
BAB 2
LANDASAN TEORI Bab
ini
menjelaskan
konsep-konsep
yang
terkait
dengan
permasalahan yang dibahas, yaitu teori yang terkait tentang comparative advantage, talangan pembiayaan, akad qardh dan ijarah, haji dan umroh di Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga menyajikan uraian secara ringkas penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. BAB 3
METODE PENELITIAN Melanjutkan dari bab II, selanjutnya penulis mencoba menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis penelitian, objek penelitian yaitu pada Bank Muamalat Indonesia, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Pada bab ini dibahas tentang perbedaan produk pembiayaan dari dana talangan haji dan talangan umroh. Analisis dan pembahasan mengenai keunggulan komparatif dari produk dana talangan haji dan talangan umroh, mekanisme dari masing-masing produk serta analisis produk yang lebih berisiko dalam praktik pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.
10
BAB V
PENUTUP Bab ini berisi uraian pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa dan pembahasan masalah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.
11
BAB II LANDASAN TEORI A. Comparative Advantage Comparative advantage atau keunggulan komparatif, kata kuncinya adalah “Comparative” yang diartikan sebagai relatif. Maksudnya adalah untuk lingkup negara perekonomian suatu negara harus lebih banyak memproduksi barang-barang yang relatif lebih efisien untuk memproduksinya untuk seterusnya produk itu diekspor.7 Sedangkan barang yang harus diimpor adalah barang yang keuntungannya relatif lebih kecil. Konsepnya8 pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo pada awal abad ke 19. Badudu Zein dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan bahwa keunggulan komparatif adalah suatu keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk dapat membandingkan dengan yang lain guna mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan untuk lingkup perusahaan, secara sederhana keunggulan komparatif dapat diartikan sebagai berikut: Perusahaan seharusnya berfokus menghasilkan produk bila diproduksi sendiri relatif lebih efisien dan memberikan keuntungan kepada perusahaan, sedangkan yang tidak memberikan keuntungan sebaiknya
7
Ahmad Amiruddin, Comparative Advantage Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di Bank Syariah, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 30 8 Dirgantoro Crown, Keunggulan Bersaing Melalui Proses Bisnis, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 12
12
jangan dilakukan sendiri, misalnya bisa di sub-kontrakkan.9 Dengan mengacu dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan keunggulan komparatif adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki suatu produk atau organisasi guna mencapai suatu tujuan berupa keefisienan bagi organisasi tersebut. Adapun keunggulan bersaing, berkembang dari nilai yang mampu diciptakan perusahaan untuk pembelinya melebihi biaya perusahaan dalam menciptakannya. Nilai adalah apa yang pembeli bersedia membayar, sedangkan nilai yang unggul berasal dari tawaran harga yang lebih rendah daripada pesaing. Keunggulan bersaing tidak dapat dipahami dengan memandang perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktivitas berlainan yang dilakukan perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya.10 Perusahaan perlu memutuskan dasar apa yang akan dipakai bersaing dalam industrinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dengan posisi menguntungkan terhadap para pesaingnya. Derajat keberhasilan yang dicapai akan bergantung pada sifat industri, dan strategi bersaing kompetitif yang dipilih.
9
Ekonomi Koperasi, Artikel ini dipublis pada 3 Desember 2013 diakses pada 25 Juni 2014 pada http://www.raisadwisp.blogspot.com/2013/12/ekonomi-koperasi-tugas-2html 10 Ibid, h. 13
13
Apabila perusahaan memutuskan mengikuti strategi kepemimpinan harga, tujuannya adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang sebanding dengan pesaingnya, tetapi dengan harga yang lebih rendah. Strategi ini akan dimungkinkan jika perusahaan menginginkan demikian, dengan menetapkan kebijakan harga agresif, sementara tetap mempertahankan margin yang lebih besar terhadap para pesaing. Seringkali, hal ini meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar, karena pesaing lain terusir dari pasar. Pelaksanaan strategi seperti itu mempunyai dampak besar dalam perusahaan, paling tidak dalam bidang operasi. Kebijakan secara pasti akan berdampak pada keputusan investasi, penerimaan tenaga kerja dan renumerasi, kerjasama dengan pemasok, dan lain-lain.11 Seluruh keputusan ini tentu perlu difokuskan pada meminimalkan biaya operasi total perusahaan, dan jika strategi ini telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, maka proses pengambilan keputusan akan tertanam dalam budaya biaya minimum perusahaan. Jika perusahaan memilih bersaing melalui strategi kepemimpinan harga, maka harus tercermin dalam penetapan tugas operasi kunci. Seluruh keputusan struktural dalam bidang operasi harus dibuat dengan tujuan untuk mengurangi harga, karena ini akan berhubungan dengan posisi perusahaan secara keseluruhan di dalam industri. 12
11
Anatan. Lia dan Lenna Elliatan, Strategi Bersaing Konsep, Riset dan Instrumen, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 139 12 D.T. Johns dan H.A Harding, Manajemen Operasi Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995), h. 26
14
Porter merumuskan dalam keunggulan kompetitif kekuatan-kekuatan pokok yang benar-benar signifikan secara lengkap dalam merumuskan strategi bersaing. Porter mengidentifikasikan data penting yang harus dikumpulkan, data-data penting diantaranya adalah lini produk, harga, teknologi, pemasaran, saluran distribusi dan inovasi.13 Perusahaan harus memiliki cakupan yang luas dalam melayani banyak segmen, bahkan beroperasi dalam industri terkait. Sumber keunggulan biaya bervariasi dan bergantung pada struktur industri. Bila perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan biaya, maka akan menjadi perusahaan dengan kinerja rata-rata dalam industri asal dapat menguasai harga pada, atau terdekat, ratarata industri.14 Pilihan lainnya adalah mengikuti strategi diferensiasi. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menyediakan berbagai produk atau jasa yang berbeda dengan para pesaingnya. Perbedaan itu dianggap oleh para pelanggan potensial sebagai sesuatu keuntungan tambahan, hingga mereka pun siap membayar harga untuk itu. Dalam menyajikan kemampuan ini, perusahaan harus menetapkan harga bersaing dengan para pesaing non-diferensiasinya, dengan demikian menjamin bahwa harga yang dibebankan lebih penting dari biaya yang terkait dengan diferensiasi itu, dan oleh karena itu, dapat menghasilkan keuntungan yang lebih 13
George A. Steiner dan John B. Miner, Kebijakan dan Strategi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 123-124 14 Dirgantoro Crown, Keunggulan Bersaing Melalui Proses Bisnis, h. 14
15
baik.15 Diferensiasi (differentiation) mengharuskan agar bisnis memiliki keunggulan berkesinambungan yang memungkinkannya menyediakan sesuatu yang bernilai unik bagi pembeli. Suatu strategi diferensiasi yang sukses memungkinkan bisnis untuk menyediakan produk atau jasa yang di mata pembeli memiliki nilai lebih tinggi pada “biaya diferensiasi” yang lebih rendah dibandingkan dengan “nilai premium” bagi pembeli. Diferensiasi biasanya berasal dari satu atau lebih aktivitas dalam rantai nilai yang menciptakan nilai unik yang penting bagi pembeli. Selain itu, kesinambungan dari diferensiasi tersebut akan bergantung pada dua hal: kesinambungan dari nilai yang tinggi dalam pandangan pembeli dan kurangnya imitasi oleh pesaing.16 Dalam menentukan pilihan strategi, perusahaan perlu mempertimbangkan prospek industri dan kemampuannya sendiri untuk mendukung posisi yang berkesinambungan dan dapat bertahan hidup secara ekonomi di dalam industri itu. Misalnya, jika perusahaan memilih strategi kepemimpinan harga, apakah perusahaan itu secara realistik memiliki upaya untuk menopang proses kerja pengembangan teknologi yang diperlukan untuk mendukung keunggulan bersaing harga rendahnya.
15
D.T. Johns dan H.A. Harding, Manajemen Operasi Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif, h.
20 16
John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr, Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Ed. 10, h. 313
16
Jika pendanaan tidak tersedia untuk mendukung upaya berkesinambungan yang diperlukan itu, maka perlu ditanyakan apakah strategi seperti itu dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Tentu saja, jika pengembangan proses kinerja tidak dibiayai, persaingan diantara para pesaing atau para pendatang baru pada akhirnya akan menyingkirkan perusahaan. Perusahaan berusaha mencari kemampuan menciptakan keunggulan bersaing jangka panjang dalam industrinya. Hal tersebut akan mendukung baik kepemimpinan harga maupun strategi diferensiasi, yang pasti memerlukan juga dukungan operasi. Secara khusus, keputusan itu pasti perlu dikomunikasikan kepada bidang operasi dengan suatu cara yang akan mendorong pengambilan keputusan operasi yang tepat.17 B. Talangan Pembiayaan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008, pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan/piutang.18 Sedangkan dalam UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyaluran uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
17
D.T. Johns dan H.A Harding, Manajemen Operasi Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif, h. 26 Nanang Budianas, Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah, artikel ini dipublikasikan pada 08 Februari 2013, diakses pada 3 Mei 2014 dari http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-pembiayaan-dan-jeni-jenis.html 18
17
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil.19 Pasalnya, pada tanggal 26 Juni 2002, MUI mengeluarkan fatwa No. 29/DSNMUI/VI/2002 terkait dengan pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu isinya menyebutkan bahwa LKS dapat menalangi pembayaran BPIH (Badan Pengurusan Ibadah Haji) nasabah dengan prinsip alqardh.20 Talangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu; membelikan barang dengan membayar kemudian.21 Pengertian talangan bisa diartikan Lend dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Orang yang Lends atau meminjamkan mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembali harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekuivalen. 22
19
Ibid, h. 16 Yasir Maqosid, Dana Talangan Haji: Halal atau Haram?, artikel ini diakses pada 25 April 2014 dari http://ibadahhaji.wordpress.com/2012/03/13/dana-talangan-haji-halal-atau-haram 21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 888 22 Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), Cet. Ke-V, h. 606-607 20
18
1. Dana Talangan Haji Dana talangan haji adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di KEMENAG. Artinya, dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Dari pengertian tersebut, maka ada beberapa manfaat dari Dana Talangan Haji, yaitu: nasabah mendapatkan porsi haji, membangkitkan semangat berikhtiar mengumpulkan bekal/dana untuk berangkat haji, serta memungkinkan berangkat haji dalam waktu dekat, karena semakin lama menunda pendaftaran haji akan semakin lama berada dalam antrian. Diketahui bahwa peminat haji yang jumlahnya sangat besar dibanding jatah/quota haji dari tahun ketahun akan menyebabkan semakin lama menunggu keberangkatan haji.23 Di satu sisi, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya quota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun, di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan
23
Artikel ini dipublikasikan pada Agustus http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com
2012,
diakses
22
April
2014
dari
19
haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya. 2. Dana Talangan Umroh Di masa sekarang, umroh semakin mudah untuk dilakukan, dengan memanfaatkan fasilitas dari bank syariah yaitu talangan umroh maka masyarakat semakin mudah menunaikan ibadah umroh. 24 Dana Talangan Umroh adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umroh seperti tiket pesawat, akomodasi dan persiapan biaya umroh lainnya. Manfaat Dana Talangan Umroh, yaitu: 1. Membantu calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrohnya 2. Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.25 C. Haji dan Umroh 1.
Haji a) Pengertian Haji Haji menurut etimologi bahasa arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara‟ ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan24
Cheria Travel, dipublikasikan pada 22 Nov 2010, diakses pada 19 April 2014 dari http://www.cheria-travel.com/2010/11/dengan-talangan-umrah-bank-syariah.html 25 Misbakul Huda, Mudahnya Umroh Dengan Dana Talangan Umroh, dipublikasikan pada 7 Maret 2013, diakses pada 19 April 2014 dari http://www.nawwafhuda-travel.com/2013/03/mudahnyaumroh-dengan-dana-talangan.html
20
amalan ibadah tertentu pula. Yang termasuk dengan tempat-tempat tertentu adalah selain Ka‟bah dan Mas‟a (tempat sa‟i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selain itu, yang dimaksud dnegan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amalan tertentu ialah thawaf, sa‟i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain.26 b) Rukun dan Syarat Wajib Haji Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang Rukun Haji menurut Hanafiyah, rukun haji hanya dua yaitu wukuf di Arafah dan empat kali tawaf yang pertama dari tujuh kali tawaf. Yang tiga kali lagi dipandang wajib. Menurut golongan Syafi'iyah rukun haji ada enam, yaitu:ihram (niat ihram), wukuf di Arafah, bercukur atau bergunting, yang dilakukan sesudah berlalu separoh malam di malam Hari Raya, Tawaf Ifadah atau Tawaf Ziarah, Sa'i antara Shafa dan Marwah, dan berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas segala yang lainnya, mendahulukan wukuf atas Tawaf Ifadah. Jumhur Ulama (Malikiyah dan Hanabilah) berpandangan bahwa rukun haji itu ada empat yaitu: niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf Ifadhah atau tawaf Ziarah, Sa'i antara Shafa dan Marwah. Sedangkan untuk syarat haji ada empat syarat wajib haji yaitu:
26
Madena Wisata Tour & Travel, artikel ini dipublikasikan pada 2011, diakses pada 19 April 2014 dari http://madenawisata.com/manasik/pengertian_haji
21
1) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang beragama Islam. 2) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang mukalaf (orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum agama). 3) Orang yang mengerjakan haji itu merdeka (bukan budak belian). 4) Orang yang mengerjakan haji mempunyai kesanggupan melakukannya.
Ringkasnya, syarat wajib haji, ialah Islam, baligh, berakal, merdeka dan sanggup mengerjakannya. Maka orang kafir27 tidak sah hajinya dan tidak akan diterima oleh Allah jika ia melakukannya, karena mereka tidak termasuk dalam persyaratan. Islam sebagai syarat utama dalam semua ibadah. Bagi orang yang gila, dia tidak wajib haji. Kalau dia melakukan haji, maka hajinya tidak sah. Sedangkan anak kecil yang belum baligh, hajinya sah dan walinya mendapat pahala karena menghajikan anaknya. Akan tetapi haji anak kecil tidak menggugurkan kewajiban haji baginya ketika dia telah baligh. Bagi hamba sahaya, dia tidak wajib haji karena dia mempunyai kewajiban melayani tuannya. Akan tetapi bila dia melaksanakan haji, maka hajinya sah dan mendapatkan pahala atas hajinya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak terdapat pada syarat-syarat tersebut, tidaklah diwajibkan haji. Dengan memiliki syarat-syarat ini, menjadi wajiblah seseorang melaksanakan ibadah haji.
27
Muhammad bin „Abdul „Aziz al-Musnad, Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2007), h. 26
22
c) Dalil Pensyari’atannya Adapun Dalil dari Al-Quran:
“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Al-Imran: 97) Dalil dari HR Bukhari dan Muslim28: “Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun dibangun di atas lima perkara yaitu syahadat laa ilaaha illallah dan Muhammad raulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji.”
28
Muhammad Ridwan, Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Cabang Ciledug, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 15
23
2.
Umroh a) Pengertian Umroh Umroh menurut bahasa bermakna ziarah. Menurut istilah syara‟ umroh ialah menziarahi Ka‟bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa‟i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut. Sedangkan pengertian umroh secara istilah adalah berkunjung ke Ka‟bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu. Umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah 11, 12, 13 Zulhijah. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadhan sama nilainya dengan melakukan Ibadah Haji (Hadits Muslim).29 b) Syarat Wajib Umroh Sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yang jika tidak maka seseorang tidak wajib melakukan umroh. Syarat itu adalah: Islam, baligh, aqil, merdeka dan istitha‟ah. Sedangkan wajib umroh adalah ketentuan yang bila mana dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi seseorang harus membayar dam karena meninggalkannya. Yang termasuk wajib umroh hanya dua, yakni: niat ihram dari miqat dan tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh.30
29
Zaenal Abidin, Pengertian Haji dan Umroh Terkini, dipublikasikan pada 14 April 2012, diakses pada 19 April 2014 dari http://jurnal-haji.blogspot.com/2012/04/pengertian-haji-umrohterkini.html 30 Nino, Umroh, artikel ini dipublikasikan pada 22 Februari 2011, diakses pada 19 April 2014 dari http://umroh-murah.blogspot.com
24
c) Rukun Umroh Rukun umroh hampir mirip dengan rukun haji. Jika salah satunya ditinggalkan, ibadah tersebut tidak sah. Bedanya hanya satu yaitu tidak wukuf di Arafah. Lengkapnya, rukun umroh adalah ihram, thawaf (berkeliling Ka‟bah), sa‟i diantara shafa dan Marwah, bercukur dan tertib/ menertibkan antara empat rukun diatas. 31 d) Hukum Umroh Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum umroh. Asy Syafi'i dalam mazhab jadidnya menerangkan, bahwasanya umroh itu adalah suatu fardhu. Sedangkan Abu Hanifah, Malik dan Abu Tsawr menetapkan bahwa umroh itu sunah muakkadah, bukan wajib. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir dan An Nakha'i. 32 Mereka melandaskan pendapat ini pada beberapa dalil dan salah satu firman Allah SWT : Mendudukan ayat Al-Quran, “Sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena Allah” (Al-Baqarah: 196) sebagai dalil wajibnya umroh adalah keliru. Pasalnya objek yang diwajibkan disini ialah penyempurnaan haji dan umroh setelah ihram untuk keduanya dilakukan.33
31
M Ablah, Buku Induk Haji dan Umrah Untuk Wanita, (Jakarta: Zaman, 2009), h.375-376 Nino, Umroh, artikel ini dipublikasikan pada 22 Februari 2011, diakses pada 19 April 2014 dari http://umroh-murah.blogspot.com 33 M Ablah, Buku Induk Haji dan Umrah Untuk Wanita, h.372-373 32
25
D. Akad Qardh dan Ijarah Dalam Al Quran, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata akad (al-aqdu), ahd (al-ahdu), dan wa‟adu.34 Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syariatkan.
Sedangkan menurut fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar‟i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Akad yang sah mempunyai akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya. Dalam transaksi jual beli (murabahah), akibat hukumnya adalah terjadinya pemindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul). Sedangkan dalam transaksi sewa-menyewa (ijarah), akibat hukumnya adalah terjadinya pengalihan kemanfaatan dari suatu barang dan jasa dari pemilik sewa kepada pengguna sewa dan begitu seterusnya dalam transaksi-transaksi lain.35
34
Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.
35
Ibid, h. 129-131
126
26
1. Qardh a. Pengertian Qardh Qardh adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.36 Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (Romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 37 Dalil yang menjadi landasan hukum qardh sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 9 April 2001 antara lain menegaskan bahwa nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, serta menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 36
Mukhtar Alshodiq, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 53-57 37 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 46
27
Berdasarkan fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan qardh sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syariah adalah: a) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. b) Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. c) Akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur).38 Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. 38
Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 222
28
b) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. 39 b. Rukun dan Syarat Qardh Rukun dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain: 1) Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan muqridh (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana 2) Objek akad, yaitu qardh (dana) 3) Tujuan, yaitu „iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-); dan 4) Sighat, yaitu ijab dan kabul.
39
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 106
29
Sedangkan syarat dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu, kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami over-draft. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.40 c. Dasar Hukum Qardh Dasar hukum transaksi pembiayaan berdasarkan akad qardh antara lain berdasarkan Al-Quran:
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Al-Hadid: 11)
40
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 48
30
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Al Baqarah: 245) Dasar hukum qardh berdasarkan Hadits: Hadits riwayat Ibnu Majah41 “Anas bin malik berkata, berkata Rasulullah SAW: aku melihat pada waktu malam di isra‟-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: “Wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab: Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” Dari hadits terebut dapat disimpulkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah SWT akan lebih banyak melipatgandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya.
41
Anisy Kurlillah, Kajian Muamalah, artikel ini dipublikasikan pada 7 Desember 2011 dan diakses pada 19 April 2014 dari http://caknenang.blogspot.com/2011/12/normal-O-false-false-false-enus-x-none.html
31
Selain itu menurut Pasal 19 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e serta pasal 21 huruf b angka 3 UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Perlakuan Akuntansi terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan akad qardh berpedoman kepada PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSI yang berlaku. Serta pembiayaan berdaarkan akad qardh berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.42
42
Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 227
32
d. Skema Pembiayaan Qardh Perjanjian Qardh Tenaga Kerja
Modal 100% Bank
Nasabah Proyek Usaha
Kembali Modal Keuntungan Gambar 2.1. Skema Qardh Dalam pembiayaan berdasarkan akad qardh, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad. Bank juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telahdisepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.43 43
Saefuddin Arif, dan AH. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. B-14
33
Berdasarkan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang qardh, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Dengan memperhatikan pengertian fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pinjaman dana dalam transaksi dengan akad qardh adalah pinjaman kebajikan (benevolent loan). Dalam transaksi ini bank syariah berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian nasabahnya secara maksimal.44 3. Ijarah a. Pengertian Ijarah Transaksi non-bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan.45Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
44 45
Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 126 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 99
34
Fatwa
DSN
No.
09/DSN-MUI/IV/2000
tentang
pembiayaan
Ijarah.
Memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan penjelasan mengenai akad ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ijarah tersebut.46 Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu: 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta‟jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah. 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut musta‟jir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu‟jir/muajir, sedangkan biaya sewa disebut ujrah. 46
Ibid, h. 100
35
Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.47 b. Rukun dan Syarat Ijarah Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu musta‟jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan mu‟jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. 2) Objek akad, yaitu ma‟jur (aset yang disewakan), dan ujrah (harga sewa). 3) Sighat, yaitu ijab dan kabul.48 Ijab kabul antara mu‟jir dan musta‟jir Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upahmengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa). 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara‟, bukan hal yang dilarang (diharamkan).
47 48
Ibid, h. 99 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 101
36
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.49 Sedangkan dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah: 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa. 3) Akad ijarah dihentikan pada aset yang beersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Syarat-syarat diatas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (rate of return) baru dapat diketahui setelahnya.
49
Sohari Sahrani & Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170
37
Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan: 1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif. 2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.50 c. Dasar Hukum Ijarah Dasar hukum transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah antara lain berdasarkan Al-Quran:
50
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 101-102
38
“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Al-Thalaq: 6)
”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS. Al-Qashash: 26) Dasar hukum ijarah berdasarkan hadits adalah: Hadits riwayat Bukhari dan Muslim: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”
39
Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.”51 Selain itu menurut pasal 19 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f serta Pasal 21 huurf b angka 4 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Perlakuan Akuntansi terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah tersebut berpedoman kepada PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSI. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah sebagaimana uraian di atas berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 52
51 52
Sohari Sahrani & Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, h. 169 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 217
40
d. Skema Pembiayaan Ijarah 3.Akad Pembiayaan Ijarah Nasabah
Bank Syariah Mu‟ajir
Musta‟jir
1. Permohonan 2.Menyewa
4. Ijarah
Objek Ijarah
Supplier/Pemilik/Penjual
Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Ijarah Keterangan gambar: 1) Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. 2) Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik. 3) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang
objek
ijarah,
tarif
ijarah,
periode
ijarah
dan
biaya
pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. 4) Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
41
5) Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai‟ wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Sedangkan, bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-Ijarah wal ijarah, atau ijarah parallel). Setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik. 53 Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana bank oleh nasabah dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Pengembalian atas penyediaan dana bank tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tidak menyatakan adanya agunan terhadap pembiayaan berdasarkan akad tersebut, namun mengingat penyaluran dana oleh bank syariah berdasarkan akad tersebut juga harus layak, maka bank wajib berpedoman kepada ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Dalam pasal 23 tersebut antara lain ditegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.54
53 54
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Bank Islam, h. 146-147 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 214
42
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan ijarah, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah tentang Kelayakan Penyaluran Dana, adanya agunan tambahan pada dasarnya diwajibkan. Dalam pembiayaan ijarah, barang yang disewa oleh nasabah bukan milik nasabah, karena itu secara yuridis nasabah tidak bisa menjadikan objek sewa tersebut sebagai agunan. Fatwa DSN tentang ijarah menyebutkan bahwa kewajiban LKS (bank syariah) adalah menyediakan barang yang disewakan. Berdasarkan fatwa tersebut dapat ditafsirkan bahwa bank tidak perlu memiliki objek sewa. Apabila objek sewa tersebut milik pihak ketiga dan bukan milik Negara/pemda, maka objek sewa dimungkinkan menjadi agunan atas pembiayaan ijarah atau jaminan pihak ketiga.55 E. Review Studi Terdahulu Adapun studi terdahulu untuk penelitian yang akan saya lakukan melihat kepada beberapa penelitian skripsi terdahulu, yaitu: 1.
Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang – (FE/Manajemen/UIN Malang 2010) Skripsi ini membahas manajemen pembiayaan dana talangan haji untuk membantu nasabah mendapatkan porsi secara cepat serta membahas prinsip
55
Ibid, h. 215
43
penyaluran dana (akad) pembiayaan yang dilakukan BSM Cabang Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi pustaka. 2.
Keunggulan Kompetitif Produk Tabungan Haji Bank Syariah (BMI, BSM dan DKI Syariah) – Suhaeti (FSH/Muamalat/Perbankan Syariah 2011) Penelitian ini fokus kepada keunggulan kompetitif produk tabungan haji yang dikeluarkan bank syariah di tiga bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank DKI Syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi pustaka. Skripsi ini membahas mengenai fatwa DSN No. 29 tentang pengurusan haji oleh LKS yang didasarkan melalui prespektif ushul fiqh, serta mekanisme pembiayaan dana talangan haji pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi pustaka.
3. Aplikasi Akad Ijarah (Multijasa) dalam Pembiayaan Talangan Umroh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Fatmawati – Nuzulur Rohman (FSH/Muamalat/Perbankan Syariah 2012) Skripsi ini membahas tentang aplikasi akad ijarah yang digunakan Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan talangan umrah, serta membahas
44
kesesuaian akad dengan ketentuan dari fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia. Dengan melihat review studi terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis yaitu perbandingan keunggulan dua produk antara dana talangan haji dan talangan umroh pada Bank Muamalat Indonesia.
45
BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodelogi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.56 Ruang lingkup metode penelitian dari skripsi ini akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pembiayaan dana talangan haji dan dana talangan umroh pada Bank Muamalat Indonesia. B. Jenis Penelitian Jenis
penelitian
ini
merupakan
penelitian
yang
adalah
penelitian
dilakukan
kualitatif.
berdasarkan
Penelitian
paradigm,
kualitatif
strategi
dan
implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagai datanya dapat dihitung sebagaimana data
56
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), Cat. II, h. 42
46
sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.57 Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkan sesuai data yang di dapat. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala atau fenomena yang dilihat, di dengar dan dibacanya (melalui wawancara, foto, video, tape, dokumen pribadi, brosur, dan lain-lain). Peneliti kesimpulan.58
juga
membanding-bandingkan,
Kemudian penelitian
mengkombinasikan
kualitatif ini
dan
merupakan proses
menarik penelitian
yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.59
Penulis
melakukan penelitian di lapangan langsung mengenai perbandingan produk dana talangan haji dan talangan umroh pada Bank Muamalat Indonesia. C. Sumber Data Penelitian Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:
57
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 20 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tasiti, 1989) 59 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 172 58
47
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti perorangan, kelompok dan organisasi.60 Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dari salah satu officer Bank Muamalat Indonesia. 2. Data sekunder, yaitu memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan.61 Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah catatan-catatan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan dana talangan haji dan umroh. D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode diantaranya yaitu, penggunaan
bahan
dokumen,
observasi/pengamatan,
wawancara,
penggunaan
pengalaman individu, questioner (angket), penggunaan projektif tes.62 Untuk kepentingan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik: a. Dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan
penting yang berhubungan
dengan
masalah
yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan
60
Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29 61 Ibid, h. 30 62 Afifi Fauzi Abbas, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), h. 82
48
perkiraan.63
Studi
dokumentasi
ini
dilakukan
untuk
memperoleh
dan
memahami konsep dan teori serta ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan perbankan, fatwa DSN tentang dana talangan haji dan umroh, akad qardh dan ijarah serta data yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi. b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.64 Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena interviewer dapat bertatap muka langsung. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu salah satu officer dari Bank Muamalat Indonesia yang bertugas menangani masalah pembiayaan, sehingga penulis memperoleh informasi langsung tentang perbandingan produk antara dana talangan haji dan umroh. Kemudian jawaban yang diperoleh dari narasumber dicatat atau direkam agar jawaban yang dibutuhkan lengkap, tanpa ada kekurangan
ataupun
kekeliruan.
Hasil
wawancara
ini
diharapkan
dapat
memberikan gambaran dalam comparative advantage produk dana talangan haji dan talangan umroh di Bank Muamalat Indonesia.
63 64
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 158 Ibid, h. 127
49
E. Objek Penelitian Objek penelitian ini ditetapkan khusus pada Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat. Telp. 5006001. Penelitian ini diarahkan untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang telah diungkap diatas. Penelitian ini khususnya diarahkan pada bidang-bidang produk pembiayaan. F. Metode Analisis Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. 65 Metode data yang akan dipergunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh, yang sulit diukur dengan angka. 66 Dalam mengolah dan menganalisis data, digunakan metode yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan mekanisme dari dana talangan haji dan talangan umroh, perbedaan dari kedua produk serta keunggulan dari masingmasing produk yaitu antara dan talangan haji dan talangan umroh.
65
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h.
190 66
Tesis Nengah Reza Narendra Putra, Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan PT Oto Multiartha Cabang Semarang, 2006, h. 42
50
Mengelompokan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola. Pengaturan, pengurutan atau manipulasi data bisa memberikan informasi deskriptif yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Selanjutnya hasil analisis tersebut dituangkan secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah. G. Teknik Penulisan Skripsi Dalam teknik penulisan dan pedoman yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012”
51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia
1. Produk Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Dalam hal pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produk dengan nama dana talangan porsi haji, yaitu pinjaman dari bank kepada nasabah yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji calon nasabah belum mencapai syarat pendaftaran porsi.
Dalam fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengurusan haji oleh LKS dijelaskan bahwa orang tersebut tetap berada dalam koridor istitha‟ah (sanggup atau mampu) untuk melunasinya dalam waktu yang disepakati karena bila calon nasabah hanya mengandalkan keinginan semata tanpa disertai kesanggupan untuk melunasinya, berarti nasabah tersebut telah memaksakan diri, padahal ibadah haji haruslah dilaksanakan secara ikhlas dan sesuai kesanggupannya.
52
Jumlah Nasabah Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia (Maret – Mei 2014) Produk NoA Outstanding
Maret 2014
Mei 2014
14.120
11.356
293.048 Milyar
229.160 Milyar
Tabel 4.1. Sumber: Bank Muamalat Indonesia (data diolah) Pada periode Maret-Mei 2014, jumlah nasabah di BMI mengalami penurunan sebesar 2.764 dikarenakan meningkatnya minat nasabah untuk beribadah haji tetapi kurangnya dana yang dimiliki nasabah sehingga bank masuk dalam kolektibilitas lima yaitu dikategorikan ke dalam kredit macet. Ini disebabkan masih manyak nasabah-nasabah BMI sekarang yang jangka waktu pembiayaannya diatas atau lebih dari satu tahun, maka BMI harus melakukan konsolidasi yang sementara ini BMI belum pasarkan kembali produk dana talangan haji. Begitu pula pada nilai outstanding BMI mengalami penurunan sebesar 63.888 Milyar. Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan produk adalah sebagai berikut:
Jika calon nasabah ingin berangkat haji, ada dua kali pembayaran ke pemerintah. Yang pertama talangan untuk porsi haji dan yang kedua untuk pelunasannya. Persyaratan umum dalam mengajukan dana talangan haji BMI di peruntukkan untuk perorangan (WNI) cakap hukum dengan semua jenis pekerjaan: karyawan tetap,
53
karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya. Berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan BMI mengenai jumlah pembiayaan talangan, bank dan nasabah melakukan perjanjian kepada nasabah menggunakan akad qardh. Misalnya pada periode berangkat di tahun 2017, nasabah mendaftar ke KEMENAG atau datang ke bank syariah yang menerima setoran dana haji pada tahun 2013 mempunyai jangka waktunya yang lama. Bisa saja nasabah tersebut mendapatkan talangan di awal pendaftaran untuk membeli porsi sebesar Rp25.000.000 lalu BMI membayarkan kepada pemerintah, inilah yang BMI talangi sebenarnya. Kemudian setelah uangnya masuk ke rekening haji, bank langsung menginput ke dalam fasilitas SISKOHAT (Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu).
Sedangkan jika dalam pembiayaan, nasabah datang ke BMI, meminta pembiayaan ke bank maksimum Rp24.500.000. BMI menyediakan uang muka Rp500.000. Uang muka sebesar Rp500.000 disetor dan pembiayaannya langsung cair, nanti terkumpulah sebesar Rp25.000.000, bank menginput di SISKOHAT. Setelah diinput, nasabah langsung mendapat nomor porsi 123XXX, kemudian uang yang ada di rekening sebesar Rp25.000.000 dipindahkan ke rekening KEMENAG, karena BMI mempunyai ketentuan sesuai dengan peraturan dari KEMENAG. Maka nasabah di bulan Juni 2016 harus lunas pembiayaannya. Jadi hanya untuk talangan
54
porsi saja, dan talangan porsi ini harus lunas dalam waktu setahun. Kalau nasabah tidak bisa melunasi, maka bisa dibatalkan juga atau biasanya jangka dua minggu KEMENAG mengumumkan di media pelunasan dilakukan tanggal sekian sampai sekian, jika nasabah tidak melakukan pelunasan juga bisa dibatalkan porsinya. Akad qardh menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. BMI hanya dapat margin/keuntungan dari biaya administrasinya yaitu sebesar Rp2.000.000, yaitu kurang dari 10%. Oleh karena itu BMI tidak boleh mengambil lebih besar dari total talangan.
Persyaratan Administratif untuk Pengajuan: 1. Memiliki Tabungan Haji Arafah dengan saldo minimum Rp2.075.000 2. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu 3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah) 5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan) 6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir 7. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir 8. Laporan keuangan atau laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional)
55
Fitur Unggulan67: 1. Jangka waktu pinjaman 12 bulan 2. Plafond pinjaman yang besar hingga Rp 24.500.000 3. Pelunasan sesuai pokok pinjaman (tanpa marjin/kelebihan atas pokok) 4. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali didalam satu periode pembiayaan 5. Tanpa biaya asuransi jiwa 6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
Fitur Umum: 1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-qardh (pinjaman) 2. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Haji Arafah
Nomor porsi untuk haji tidak dapat diperjualbelikan ke travel atau pihak manapun. Nasabah yang memperoleh porsi hanya yang mendaftar ke bank penerima setoran haji yang diinput melalui sebuah sistem. Sebagai contoh, pada tanggal 11 Juni 2014 nasabah I mendaftar haji dan mendapat nomor porsi 123XXX10, kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, nasabah II juga mendaftar haji danmendapat nomor porsi 123XXX50. Dari nomor porsi saja sudah terdapat perbedaan yang cukup jauh meski waktu pendaftaran antara nasabah I dengan nasabah II hanya berkisar satu hari, maka ada kemungkinan waktu keberangkatan kedua nasabah tersebut tidak bisa dilakukan bersamaan. Terkadang, selang waktu pendaftaran yang hanya berkisar satu menit pun
67
Website BMI, Artikel ini diakses pada 1 http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_talangan_haji#
Juni
2014
di
56
dapat memberikan perbedaan waktu keberangkatan haji yang signifikan terhadap kedua nasabah tersebut. Bisa saja nasabah I mendapat jadwal keberangkan tahun 2014, sedangkan nasabah II mendapat jadwal keberangkatan pada tahun berikutnya.68 Hal ini dikarenakan semua bank syariah yang menerima pendaftaran haji harus berebut porsi untuk dimasukkan ke Sistem Informasi Komputerisai Haji Terpadu (SISKOHAT). Jika kedua nasabah ingin berangkat haji di waktu yang bersamaan, maka keduanya pun harus melakukan pendaftaran haji di hari dan waktu yang bersamaan pula. Keberangkatan haji adalah 10% dari jumlah penduduk ditetapkan di Saudi Arabia, kurang lebih 1% pemberangkatan haji merata di tiap daerah. 69 Terkait dengan peraturan KEMENAG bahwa, talangan haji hanya boleh diberikan dengan jangka waktu satu tahun. Akan tetapi masih manyak nasabahnasabah BMI sekarang yang jangka waktunya diatas atau lebih dari satu tahun, maka BMI harus melakukan konsolidasi yang sementara ini belum pasarkan kembali produk dana talangan haji. BMI sedang mereview pada semester 1 tahun 2014 apakah produk tersebut dipasarkan lagi atau tidak. BMI melakukan konsolidasi di internal untuk dibuat mekanisme yang lebih baik dikarenakan adanya risiko tidak boleh diperpanjang.
68
Wawancara pribadi dengan Bapak Yayat Taryadi di Bank Muamalat Indonesia (Consumer Finance Division) tanggal 13 Juni 2014 69 Ibid
57
2. Produk Dana Talangan Umroh Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produk dana talangan umroh dengan nama Pembiayaan Muamalat Umroh yaitu produk pembiayaan yang akan membantu untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, BMI bekerjasama dengan banyak biro jasa atau travel. Adapun pembiayaan talangan umroh adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ijarah (sewa jasa), karena ijarah sendiri bisa untuk sewa barang atau sewa jasa.
Produk talangan umroh ini yang disewakan adalah jasa, jasa pemberangkatan umrohnya karena posisi BMI tidak memberikan jasa umrohnya, yang memberikan jasa umroh hanya travel atau biro jasa haji/umroh. Oleh karena itu, dalam ketentuan produknya dengan akad ijarah ini, bank harus bekerjasama dengan biro jasa atau travel. Jadi, BMI membayarkan ke travel tersebut lalu jasanya disewakan ke nasabah. Pola sederhananya, jika nasabah yang memiliki barang atau memiliki jasa. Katakanlah A mempunyai jasa untuk menyelesaikan skripsi misalnya dalam proses pengetikan. Lalu B melakukan sewa jasa kepada A, yaitu sewa jasa menggunakan akad ijarah. Kemudian jika pada posisi bank yang tidak memiliki jasa yang akan disewakan tersebut, maka bank harus menggandeng pihak ketiga yaitu travel.70
70
Ibid
58
BMI juga mempunyai perjanjian kerjasama yaitu antara bank dengan travel. Bank menyediakan uang yang dibayarkan kepada pihak travel, kemudian travel memberikan jasa kepada nasabah. Bank dan nasabah berakad ijarah. Jadi yang disewakan adalah jasa keberangkatan umrohnya. Sama seperti halnya kalau bank membiayai jasa untuk biaya pendidikan, karena bank tidak memiliki jasa pendidikan tersebut, oleh karena itu bank harus bekerjasama dengan lembaga pendidkan seperti perguruan tinggi, dll. Berikut ini, penulis memberikan hasil laporan jumlah nasabah pada periode Maret 2014: Jumlah Nasabah Talangan Umroh Bank Muamalat Indonesia (Maret 2014) Produk NoA Outstanding
Maret 2014 607 15.161 Miyar
Tabel 4.2. Sumber: Bank Muamalat Indonesia (data diolah)
Pada periode terakhir Maret 2014, jumlah nasabah BMI sebesar 607 dengan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan pada talangan umroh sebesar 15.161 Milyar. Jadi, dapat diketahui bahwa dari kedua produk talangan, yang lebih banyak jumlah nasabahnya adalah pada dana talangan haji.
59
Fitur Umum: 1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad ijarah (sewa jasa) 2. Bagi pasangan suami istri pengakuan kemampuan angsuran dilakukan secara terpisah 3. Pendaftaran umroh dilakukan melalui travel rekanan Bank Muamalat Indonesia 4. Memberikan ketentraman bagi anda dan keluarga karena anda dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan 5. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
Persyaratan Administratif Untuk Pengajuan: 1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu 2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah) 4. Asli slip gaji & surat keterangan kerja sebagai pegawai tetap 5. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir 6. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir 7. Menentukan biaya paket umroh yang diajukan dan perusahaan travel yang digunakan.
60
Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan produk talangan umroh adalah sebagai berikut: 1. Persyaratan umum dalam mengajukan pembiayaan a) Perorangan (WNI) dengan status pekerjaan karyawan tetap b) Berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun 2. Secara garis besar, tahapan yang akan dilalui nasabah yang hendak mengajukan talangan umroh ada 4 tahap, yaitu: a) Tahap permohonan pengajuan talangan umroh. Nasabah mengajukan ke bank untuk pembiayaan umroh. Bisa dua model, bisa nasabah sudah menunjuk travel umrohnya atau bank yang menyarankan nasabah untuk menggunakan travel yang sudah bekerjasama dengan BMI. Jika nasabah sudah menunjuk travel umrohnya, tetapi pihak travel belum mengadakan kerjasama dengan bank, oleh karena itu bank harus mengadakan kerjasama dulu, artinya belum bisa dilakukan. Jika ternyata pihak travel belum bisa bekerjasama dengan bank, katakanlah misalnya ada kendala-kendala tertentu, maka BMI menyarankan nasabah tersebut menggunakan travel umroh yang sudah bekerjasama karena harus memenuhi konsep yang syariah yaitu konsep sewa-menyewa/ijarah karena BMI tidak menyediakan jasanya. b) Tahap analisa. Pihak travel ini memberikan penawaran ke nasabah biasanya dengan berbagai macam paket perjalanan umrohnya, ketika nasabah tersebut menyetujui, katakanlah US 1.200 atau di ekuivalenkan menjadi Rp15.000.000,
61
diketentuan BMI nasabah wajib memberikan uang muka minimal 30%, pembiayaannya 70%. c) Tahap persetujuan. Setelah BMI menyetujui untuk membeli paket umroh tersebut dari Travel Agent. Pihak BMI dan nasabah melakukan perjanjian dengan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Paket Umroh. Kemudian setelah nasabah mendapatkan pelayanan dari travel, termasuk di dalamnya yang terdiri dari pengurusan visa, pembuatan passport bagi yang belum mempunyai, dan pengurusan lain-lain. Nasabah mendapatkan semua jasa yang ditawarkan dari travel ini, nasabah bisa berangkat. d) Tahap terakhir, berupa penandatanganan akta jual beli dengan menggunakan akad ijarah. Selanjutnya, nasabah dapat mengangsur setiap bulan dengan model angsuran tetap setiap bulan hingga lunas, maksimum jangka waktu 36 bulan. Lalu, uang muka minimal 30%, pembiayaan ke bank maksimal 70% dan maksimal fasilitas adalah sebesar Rp35.000.000. Jika dilihat sekarang ini paket umroh sangat bervariasi ada yang murah dan ada yang mahal seperti misalnya ditambah dengan paket perjalanan wisata ke Timur Tengah dll, tergantung dari pilihan paketnya karena setiap travel mempunyai paket yang berbeda-beda. Oleh karena itu, BMI membatasi maksimum pembiayaan sebesar Rp35.000.000.
62
B. Perbedaan Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia
Perbedaan dari kedua produk ini memiliki banyak perbedaan yang di dapat dari penelitian. Produk dana talangan umroh ternyata tidak disebut dengan talangan, melainkan disebut dengan pembiayaan umroh karena ketika BMI memberikan pembiayaan kepada nasabah, kemudian bulan depan nasabah berangkat untuk ibadah umroh, maka setelah pulang dari ibadah umroh, nasabah bisa langsung mencicil angsuran yang sudah disepakati. Artinya, pembiayaan dibayarkan bisa setelah nasabah pulang. Sedangkan kalau talangan haji itu benar namanya dana talangan karena pada saat nasabah akan berangkat ibadah haji harus dilunasi dulu seluruh pembiayaannya, untuk itu BMI menalangi dulu karena konsep istitha‟ahnya yang perlu ditekankan pada talangan haji.
Akad yang digunakan BMI pada produk dana talangan haji adalah qardh, sedangkan untuk pembiayaan umroh akad yang digunakan adalah ijarah. BMI menggunakan akad qardh karena produk ini sebenarnya tidak diperjualbelikan, karena porsi ini milik pemerintah. Produk dana talangan haji hanya sebatas menalangi untuk porsi hajinya saja, tidak bisa diperjualbelikan oleh KEMENAG. Jadi, semua pendaftaran sifatnya sentralisasi menggunakan sistem, pihak biro jasa atau travel tidak bisa membeli paket, yang paketnya bisa dijual kembali. BMI menyediakan slot pembayaran pada talangan umroh, sedangkan pada talangan haji tidak ada. BMI
63
menggunakan akad qardh untuk talangan haji karena haji milik pemerintah, tidak mungkin BMI bekerjasama dengan KEMENAG sebagai penyedia porsi.
C. Produk yang Lebih Menguntungkan dan Lebih Berisiko dalam Praktek Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia
1. Produk yang Lebih Menguntungkan di Bank Muamalat Indonesia Perbankan syariah semakin efektif dan efisien dalam menyalurkan pembiayaan. Total aset pembiayaan pada semester 1 2013 menaik secara signifikan menjadi 47,9 triliun. Pertumbuhan aset ini membawa dampak positif pada posisi pangsa pasar Muamalat dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Membahas keuntungan dari kedua produk tersebut dari segi financial, lebih menguntungkan talangan umroh karena konsep qardh tidak boleh dikenakan margin atau tidak boleh dikenakan ujroh.
Contohnya, jika A meminjamkan uang ke B sebesar Rp1.000.000, itu tidak boleh dikenakan apapun. Setelah peminjaman selesai maka B harus mengembalikan uang yang dipinjamnya tetap yaitu Rp1.000.000, tidak boleh dilebihkan atau menambahkan kelebihan jadi Rp1.200.000. Sedangkan, kalau konsep sewamenyewa boleh, seperti murabahah (jual beli), bank boleh menambahkan keuntungan dalam pembiayaan tersebut. Kalau menggunakan akad qardh tidak boleh ditambahkan, bank hanya dapat keuntungan di biaya administrasi saja di depan untuk pengurusan dan sebagainya yang nilainya lebih rendah. Sedangkan
64
kalau umroh, bank bisa kenakan ujroh/margin. Ibaratnya sama seperti jual beli, contohnya, pihak travel menawarkan paket Rp12.000.000 untuk talangan umroh lalu pihak bank bisa memberikan ke nasabah total paketnya menjadi Rp13.000.000, pembiayaan ini boleh digunakan dengan akad ijarah. Tetapi kalau memakai akad qardh tidak bisa karena sifatnya hanya meminjamkan, dan keuntungan yang diterima BMI hanya biaya administrasinya saja kalau untuk talangan haji. 2. Produk yang Lebih Berisiko di Bank Muamalat Indonesia Dalam setiap pembiayaan, pasti terdapat risiko yang dihadapi, apalagi produk ini dua-duanya tanpa agunan. Kalau pihak bank menyatakan lebih berisiko mana antara dana talangan haji dan talangan umroh dari sisi praktek pembiayaan saat ini, tentu saja talangan haji yang lebih berisiko karena berkaitan dengan kebijakan eksternal kebijakan pemerintah. Maksudnya, talangan haji hanya boleh diberikan satu tahun, setelah satu tahun nasabah wajib membayar, kalau tidak bisa membayar, bank tidak diperkenankan memperpanjang fasilitas. Ketika seorang nasabah tidak boleh memperpanjang, otomatis bank harus membatalkan porsi haji ke KEMENAG.
65
Risiko Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (Diaudit Per Desember 2011-2012) Aktiva Produktif
2012
2011
Aktiva Bermasalah
1,61%
1,82%
NPF Gross
2,09%
2,60%
NPF Net
1,81%
1,78%
Tabel 4.3. Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada periode Desember 2012 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sebesar 0.21% yaitu dari 1.82% menjadi 1.61%. Kemudian, NPF Net di periode yang sama yaitu 1.81% sedangkan NPF Gross mencapai 2,09% turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,60%. Posisi NPF ini masih berada pada batas aman.
Terkadang bank banyak kendala di proses atau di prosedurnya, sehingga kadang-kadang ketika bank mengajukan pun ditolak oleh KEMENAG dengan alasan dokumentasi yang tidak lengkap dan sebagainya, atau ketika membatalkan ke KEMENAG itu prosesnya lama bisa tiga bulan atau lebih. Sementara ketika fasilitas sudah jatuh tempo, pembiayaan apapun itu masuk ke kolektibilitas lima yaitu kredit macet. Jadi kolektibilitas lima, kredit macet artinya kita harus menyediakan suatu proses terhadap suatu fasilitas itu.
66
Berbeda dengan talangan haji, jika membahas resiko pembiayaan sebenarnya sama, tetapi dari sisi proses penyelamatan lebih berisiko di talangan haji. Kalau talangan umroh katakanlah jangka waktu pembiayaan maksimum adalah 36 bulan, ternyata di perjalanan nasabah tidak kuat membayar sebesar yang diperjanjikan di awal. Contohnya, untuk pembiayaan talangan umroh seperti adanya nasabah yang tidak mampu untuk membayar cicilan ditengah jangka waktu yang telah disepakati atau tidak mampu melunasi seluruh total pembiayaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka BMI sebagai pihak yang menyewakan jasa kepada nasabah harus melakukan analisis lebih dalam sebelum menyepakati dan mengeluarkan dana untuk pembiayaan. Kemudian apabila pada proses pembiayaan terdapat permasalahan dalam hal cicilan nasabah, maka pihak bank akan mengambil langkah-langkah yaitu: dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah, diharapkan segala hambatan yang dimiliki nasabah yang mengganggu pembayaran cicilan pembiayaan akan dapat diselesaikan.
Langkah selanjutnya adalah pihak bank akan melakukan restrukturisasi dengan menambah jangka waktu bila nasabah penghasilannya menurun atau dengan penundaan pembayaran cicilan pembiayaan bagi nasabah yang tertimpa musibah atau terjadi pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, pada talangan umroh ini, pihak bank bisa bernegosiasi dengan biro jasa atau travel untuk meminta jaminan dari pihak travel dalam hal pengembalian atau pembayaran. Meskipun ada beberapa travel yang bersedia ataupun yang tidak. Jadi sebenarnya, kalau dari sisi risiko saat
67
ini dengan kondisi eksternal dan kondisi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, talangan haji lebih berisiko.
D. Analisis Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh di Bank Muamalat Indonesia
Comparative advantage adalah kemampuan perusahaan seharusnya berfokus menghasilkan produk bila diproduksi sendiri relatif lebih efisien dan dengan keunggulan produk tersebut yang tidak dimiliki perusahaan lain dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Keunggulan yang terdapat produk, dalam hal ini produk dana talangan haji dan talangan umroh sekurang-kurangnya dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni kemampuan financial dan ekonomis (harga), inovasi dalam menciptakan produk strategik, teknologi dan pemasaran produk.71 Keunggulan produk dana talangan haji dan talangan umroh dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu: 1. Kemampuan financial dan ekonomi. Keunggulan ini ditunjukkan dengan adanya kemudahan perusahaan untuk memperoleh sumber finansial dengan relatif cepat. Selain itu, keunggulan tersebut dapat juga dilihat dengan kemampuan perusahaan menawarkan produk yang bervariasi dengan margin yang bersaing.72
71
Skripsi Ahmad Amiruddin, hal. 66 Ibid, h. 73
72
68
a. Produk Dana Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia Produk dana talangan haji yang dikeluarkan BMI menawarkan pembiayaan talangan yang berbeda dengan bank syariah lain yaitu dengan plafond pinjaman yang besar hingga Rp 24.500.000, jadi nasabah cukup membayar Rp500.000. Pelunasannya sesuai pokok pinjaman (tanpa marjin/kelebihan atas pokok). Biaya administrasi hanya dikenakan sekali didalam satu periode pembiayaan. Oleh karena itu bank hanya mengambil keuntungan dari biaya administrasi saja yaitu sebesar Rp2.000.000. Nasabah juga diperbolehkan untuk melunasi cicilan pembiayaan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan tanpa dikenakan pinalti. Selanjutnya pelunasan sebelum jatuh tempo juga tidak dikenakan denda. Sehingga fungsi dari talangan ini adalah mempercepat proses mendapatkan porsi haji. Karena untuk peroide sekarang daftar keberangkatan haji sudah mencapai 10 tahun jangka waktu tunggunya. b. Produk Dana Talangan Umroh Bank Muamalat Indonesia Produk dana talangan umroh yang dikeluarkan BMI juga menawarkan pembiayaan yang berbeda dengan bank syariah lain yaitu yang menjadi daya tarik bagi calon nasabah adalah yang pertama pembiayaan ini tidak diwajibkan adanya agunan/jaminan. Plafond pembiayaan berkisar dari Rp15.000.000, Rp20.000.000 sampai maksimum Rp35.000.000 tidak wajib ada agunan. Angsuran pembiayaan yang ditawarkan juga sangat menarik yaitu hingga
69
jangka waktu 36 bulan dengan angsuran yang tetap hingga pelunasan dengan uang muka ringan minimal 30% dari biaya paket umroh. Bank memakai sistem first installment atau angsuran yang tetap, jadi BMI tidak terpengaruh dengan bunga pasar. Jika di bank konvensional, apakah itu bentuknya multiguna atau KTA itu ada kemungkinan berubah atau floating. Sedangkan kalau di BMI diawal angsurannya Rp500.000 sampai akhir pembiayaan akan tetap sebesar Rp500.000 sehingga tidak mempengaruhi/terpengaruh dengan perubahan tingkat suku bunga di pasar. Sama seperti talangan haji, pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. Pembiayaan ini dapat diajukan untuk membiayai diri sendiri dan/atau orang lain. Contohnya, A yang mengajukan pembiayaan untuk dua orang ke bank antara A dengan B, itu bisa satu fasilitas pembiayaan, tidak harus duaduanya mengajukan pembiayaan. Karena semua produk pembiayaan bank khususnya BMI harus mengacu atau harus sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia (BI). Bank harus menganalisa kemampuan membayar dari nasabah. Contohnya, A sudah bekerja berarti ada sumber penghasilan, ingin mengajak B yang tidak bekerja untuk berangkat umroh. Disini bank menjadikan satu fasilitas dalam pembiayaan tersebut, yang di analisa oleh pihak bank hanya A saja karena hanya A yang sudah mempunyai penghasilan. Misalnya di bank syariah lain dalam pengajuan pembiayaan umroh satu nasabah satu fasilitas, maka harus
70
satu-satu tidak bisa digabung atau diwakilkan. Jadi, akad ijarah sama seperti halnya dengan akad murabahah.
2. Inovasi dalam menciptakan produk strategik.Keunggulan ini dapat dilihat dengan keunikan dan kelebihan ciri-ciri produk dibanding produk yang sama dari perusahaan lain. a. Produk Dana Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia Keberadaan dari pembiayaan qardh merupakan pembeda dengan kredit pada bank konvensional karena salah satu fungsi bank syariah adalah berfungsi sosial. Pembiayaan ini sumber dananya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dan diberikan atas dasar tolong-menolong, nasabah hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
Kemudian, kelebihan lain pada dana talangan haji di BMI bagi nasabah adalah BMI menjamin kepada nasabah bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat dibandingkan dengan bank syariah yang lain, meskipun dari dana mereka tidak mencukupi Pembayaran Biaya Perjalanan Haji (BPIH), nasabah bisa mendaftar sebagai calon jamah haji ke KEMENAG. Selanjutnya, dalam hal pembukaan rekening haji, nasabah diberikan bebas biaya administrasi bulanan dan biaya penutupan rekening jika dilakukan setelah pendaftaran porsi.
71
Sebenarnya, jika membahas mengenai pembiayaan di bank konvensional dan di bank lainpun relatif dari sisi teknis sama, tetapi pihak BMI menjaga bahwa ini sesuatu hal kebaikan yang berkaitan dengan ibadah BMI upayakan sebisa mungkin sesuai dengan konsep syariah. BMI berharap nilai-nilai syariah yang harus penuhi. Pihak BMI mengharapkan orang beribadah dengan tidak berhutang atau kredit yang berbasis bunga. Itu mungkin aspek yang terpenting yang menjadi keunggulan dari produkproduk di BMI.
b. Produk Dana Talangan Umroh Bank Muamalat Indonesia Adapun objek pembiayaan ditujukan dari tingkat pricing atau tingkat ekuivalen rate di BMI sekarang bisa dikatakan lebih rendah untuk kategori pembiayaan tanpa agunan. Jika dibandingkan dengan bank syariah lain dari fasilitas-fasilitas yang banyak ditawarkan itu sangat mahal tingkat ratenya. Sementara untuk BMI tingkat ratenya relatif lebih rendah. BMI sudah banyak bekerjasama dengan travel haji dan umroh. Misalnya, nasabah ingin mengajukan pembiayaan umroh, nasabah tidak perlu mencari travelnya sendiri. Istilahnya nasabah tinggal datang ke bank ke cabang terdekat, lalu nasabah mengajukan pembiayaan untuk umroh, meminta BMI untuk mencarikan travelnya yang sudah kerjasama, nanti tinggal dicarikan oleh BMI. Sebenarnya kalaumengenai pembiayaan di bank konvensional dan di bank lainpun relatif sama dari sisi teknis, tetapi BMI menjaga bahwa ini
72
sesuatu hal kebaikan yang berkaitan dengan ibadah BMImengupayakan sesuai dengan konsep syariah dan berharap nilai-nilai syariah yang penuhi.
3. Kemampuan pemasaran produk serta promosi. Keunggulan ini terlihat dari kekuatan perusahaan untuk melakukan pemasaran produk serta promosi guna menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di perusahaan tersebut. a. Produk Dana Talangan Haji Bank Muamalat Indonesia Untuk pemasaran, BMI aktif dalam berbagai iklan dan promosibaik di media cetak maupun media elektronik guna menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Beban Promosi Bank Muamalat Indonesia (Unaudited per September 2012-2013)
Beban Promosi
2013
2012
50.390.000
30.420.000
Tabel 4.4. Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dari laporan keuangan tahun per September 2012-2013, beban promosi mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 19.970.000 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya biaya-biaya yang dikeluarkan Bank Muamalat dalam mempromosikan produk-produk, terutama dana talangan haji dan talangan umroh.
73
b. Produk Dana Talangan Umroh Bank Muamalat Indonesia Untuk pemasaran, BMI terus bekerjasama dengan banyak biro jasa atau travel yaitu Cheria Tour Wisata, Madina Prima, Mitra Travel, Prima Saidah dengan memberikan banyak kemudahan dan kecepatan proses yang saling menguntungkan tanpa merugikan pihak manapun. BMI juga membuka jalur kerjasama dengan siapa saja (nasabah maupun non nasabah) yang dapat di follow up oleh pihak bank. BMI juga membuat program promosi marketing untuk meningkatkan realisasi pembiayaan. Kegiatan promosi penjualan dilakukan melalui merchandising/ pemberian hadiah bagi para nasabah, serta memasang iklan di beberapa media cetak dan elektronik. Kegiatan personal selling juga dilakukan dengan menempatkan tenaga-tenaga pemasar untuk menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah.
74
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Produk pembiayaan dana talangan haji ternyata berbeda dengan talangan umroh baik dari segi akad maupun dari nama produknya. Akad yang digunakan produk dana talangan haji adalah qardh diatur dalam fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, sedangkan untuk pembiayaan umroh akadnya ijarah yang diatur pada fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. 2. Produk pembiayaan dana talangan hajidan talangan umroh di Bank Muamalat Indonesia memiliki keunggulannya masing-masing dilihat dari sisi finansial dan ekonomi, inovasi dalam menciptakan produk strategik, serta kemampuan pemasaran dan promosi. Hasil dari analisa keunggulan produk, produk talangan umroh lebih unggul dari sisi kemampuan finansial ekonomi, pemasaran produk dan promosi. Sedangkan untuk produk dana talangan haji kurang dana kemampuan finansialnya disebabkan karena kolektibilitas lima yaitu kredit macet.
75
B. SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. Pelayanan di Bank Muamalat harus lebih ditingkatkan dengan memberikan informasi
yang
lebih
terbuka
dan
merata
sehingga
setiap
masalah
terinformasikan dengan baik karena salah satu kendala yang dihadapi sekarang ini adalah belum sepenuhnya terwujud kesadaran dari masyarakat muslim untuk bersama membangun perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia. 2. Lebih gencar untuk mempromosikan produk pembiayaan, khususnya produk dana talangan haji, mengingat persaingan yang sangat ketat antar lembaga keuangan syariah khususnya di bidang pembiayaan, hendaknya bank syariah lebih meningkatkan inovasi dari kedua produk, sehingga bisa sedikit berbeda dengan produk di lembaga yang lain. 3. Untuk penelitian selanjutnya, disarakan untuk meneliti permasalahan yang ada di Bank Muamalat Indonesia terkait produk dana talangan haji. Solusi mengatasi kolektibilitas lima yaitu dalam hal ini adalah kredit macet.
76
DAFTAR PUSTAKA Syafi‟I, Muhammad Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Ruslan, Rosadi. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003 Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Ed III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: BumiAksara, 1998 Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005 Misrawi, Zuhairi. Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009 Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku. Pedoman Haji. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999 Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 Karim, Adiwarman. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004 Alshodiq, Mukhtar dkk. Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah FatwaFatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Jakarta: Renaisan, 2005 Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004 Sohari Sahrani & Ru‟fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
77
Dirgantoro Crown. Keunggulan Bersaing Melalui Proses Bisnis. Jakarta: Grasindo, 2002 Anatan. Lia dan Lenna Elliatan. Strategi Bersaing Konsep, Riset dan Instrumen. Bandung: Alfabeta, 2009 D.T. Johns dan H.A Harding. Manajemen Operasi Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995 George A. Steiner dan John B. Miner. Kebijakan dan Strategi Manajemen. Jakarta: Erlangga, 1997 John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr. Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat, 2008 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990 Abdurahman. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982 Mukhtar Alshodiq. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Jakarta: Renaisan, 2005 Muhammad bin „Abdul „Aziz al-Musnad. Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2007 Saefuddin Arif, dan AH. Azharuddin Lathif, Kontrak Bisnis Syariah, h. B-14
M Ablah. Buku Induk Haji dan Umrah Untuk Wanita. Jakarta: Zaman, 2009 Dewi, Gemala, dkk. Hukum Perikatan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007 Website Anisy Kurlillah, Kajian Muamalah, artikel ini dipublikasikan pada 7 Desember 2011 dan diakses pada 19 April 2014 darihttp://caknenang.blogspot.com/2011/12/normalO-false-false-false-en-us-x-none.html Nino, Umroh, artikel ini dipublikasikan pada 22 Februari 2011, diakses pada 19 April 2014 dari http://umroh-murah.blogspot.com Kartono, “Daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Tahun 2013”, artikel ini dipublikasikan pada 22 Agustus 2013, diakses pada 25 Januari 2014 dari
78
http://kemenagkarimun.blogspot.com/2013/08/daftar-penyelenggara-perjalananibadah umrah-ppiu-tahun-2013.html Pkes, “Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, artikel ini dipublikasikan pada 5 April 2013, diakses pada 15 Februari 2014 dari http://ekonomisyariah.info/blog/2013/04/05/pembiayaan-multijasa-dalam-perspektiffiqh-muamalah/ Yasir Maqosid, DanaTalangan Haji: Halal atau Haram?, artikel ini dipublikasikan pada 13 Maret 2012, diakses pada 25 April 2014 darihttp://ibadahhaji.wordpress.com/2012/03/13/dana-talangan-haji-halal-atau-haram Misbakul Huda, Mudahnya Umroh Dengan Dana Talangan Umroh, dipublikasikan pada 7 Maret 2013, diakses pada 19 April 2014 dari http://www.nawwafhudatravel.com/2013/03/mudahnya-umroh-dengan-dana-talangan.html Skripsi Skripsi, Muhammad Ridwan, Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Cabang Ciledug, 2013 Skripsi, Ahmad Amiruddin, Comparative Advantage Kepemilikan Rumah Syariah di Bank Syariah, 2010
Produk
Pembiayaan
Skripsi, Nuzulur Rohman, Aplikasi Akad Ijarah (Multijasa) Dalam Pembiayaan Talangan Umroh, 2012 Jurnal RI Ambisi Perbankan Syariah Skala Besar. Artikel ini dipublikasikan pada 9 Juli 2013, diakses pada 10 Desember 2013 dari http://jurnalasia.com/2013/07/09/riambisi-perbankan-syariah-skala-besar/ artikel ini dipublikasikan pada 5 April 2013, diakses pada 5 Februari 2014 dari http://www.jurnalhaji.com/konsultasi-haji-umrah/pembiayaan-talangan-haji-haram/
HASIL WAWANCARA
Nama
: Yayat Taryadi
Jabatan
: Non Mortgage Dept.
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Juni 2014 Waktu
: 08.00 WIB
Tempat
: Kantor Pusat PT. Bank Muamalat Indonesia Jl. Jendral Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat.
1. Akad apa yang digunakan BMI pada produk dana talangan haji dan umroh? Akad yang digunakan pada talangan haji adalah Qardh. Sedangkan untuk umroh ini akad yang digunakan adalah akad ijarah berarti multijasa, karena ini sifatnya jasa. Ijarah itu sendiri bisa untuk sewa barang atau sewa jasa. Untuk umroh ini yang kita sewakan adalah jasa, yaitu jasa pemberangkatan umrohnya. Posisi BMI tidak memberikan jasa umroh, karena yang memberikan jasa umroh hanya travel atau biro jasa haji atau umroh. Oleh karena itu, dalam ketentuan produknya dengan akad ijarah, BMI harus bekerjasama dengan penyedia jasa yaitu travel. Jadi kita harus bekerjasama dulu dengan penyedia jasa biro travel haji dan umroh. Kita bayarkan ke dia, dan jasanya disewakan ke nasabah. Kan kalau pola sederhananya, kalau misalnya kita yang memiliki barang atau memiliki jasa. Katakanlah saya mempunyai hp, inikan saya bisa sewakan hp ini ke Rahma dengan akad ijarah, dua pihak saja kan, karena saya punya barangnya. Nah, dalam posisi bank yang tidak memiliki jasa yang akan disewakan tersebut, dia harus menggandeng pihak ketiga yaitu travel. Kita ada perjanjian kerjasama yaitu antara bank dengan travel. Bank
menyediakan uang yang dibayarkan kepada si travel, kemudian si travel memberikan jasa kepada nasabah. Bank dan nasabah berakad ijarah. Jadi yang diijarahkan atau disewakan apanya? Jasa keberangkatan umrohnya. Nah, kalau misalnya bank dan si travel tidak bekerjasama, itu tidak memenuhi akad atau akte syariahnya, karena kalau kita hanya berakad ijarah dengan nasabah, kita tidak mempunyai barang atau jasanya kan. Sama seperti halnya kalo kita membiayai jasa untuk biaya pendidikan, nah karena bank tidak memiliki jasa pendidikan tersebut, si bank harus bekerjaama dengan lembaga pendidkan seperti perguruan tinggi, dll. Itu akad yang kita gunakan yaitu ijarah. 2. Adakah ketentuan hukum yang mengatur dana talangan haji dan umroh di BMI? Kalau ketentuan hukum, produk dana talangan haji dan talangan umroh kita mengacu pada fatwa DSN-MUI, Qardh mempunyai prosedur-prosedur tentang pemberian dana talangan haji serta Ijarah mempunyai prosedur-prosedur tentang pembiayaan, artinya kita bisa memberikan layanan jasa dengan konsep ijarah kepada nasabah. Nah kemudian kita tuangkan di BMI melalui prosedur pelaksanaan produk pembiayaan umroh. Jadi kita ada prosedur khusus yang mengatur mengenai talangan haji maupun pembiayaan umroh. 3. Mengapa di BMI menamakan produk talangan umroh dengan pembiayaan umroh? Mengapa tidak disamakan saja dengan talangan haji? Sebetulnya kita tidak sebut talangan ya kalau untuk umroh, pembiayaan umroh saja. Kalau misalnya perbedaan haji dengan umroh. Kalau haji kan kita betul namanya
talangan karena pada saat nasabah akan berangkat harus dilunasi dulu kan, makanya kita talangi aja dulu gitu. Tapi kalau umroh, kita sebut pembiayaan umroh, karena apa, kita berikan pembiayaan kemudian bulan depan si nasabah berangkat, tiga tahun kemudian si nasabah bisa mencicilnya. Atau bisa mencicil setelah umroh. Artinya kan dibayarkannya bisa setelah si nasabah pergi, sementara kalau haji sebelum pergi si nasabah harus melunasinya. Karena konsep istitoahnya kalau di talangan haji yang lebih di tekankan. 4. Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan haji dan umroh?
Mekanisme untuk pembiayaan umroh. Si nasabah pertama kan mengajukan ke bank untuk pembiayaan umroh. Bisa dua model, bisa si nasabah sudah menunjuk travel umrohnya atau bank yang menyarankan si nasabah untuk memakai travel yang sudah bekerjasama dengan BMI. Kalau misalnya si nasabah, sudah menunjuk travel umrohnya tetapi kemudian si travel belum mengadakan kerjasama dengan bank, makanya kan harus kerjasama dulu, artinya kan belum bisa dilakukan. Kalau misalnya ternyata rekanan kita nih, nah itu bisa langsung dilaksanakan. Nah, kalau misalnya dia ternyata belum bekerjasama dan si travel umrohnya belum bisa bekerjasama, katakanlah misalnya ada kendala-kendala tertentu, maka kita sarankan dia menggunakan travel umroh yang sudah bekerjasama dengan kita karena harus memenuhi konsep yang syariah yaitu konsep sewa-menyewa karena kita tidak menyediakan jasanya. Nah kemudian si penyedia jasa ini memberikan penawaran ke si nasabah biasanya berapa paket perjalanan umrohnya, ketika si nasabah menyetujui, katakanlah US 1.200 atau kita ekuivalenkan menjadi Rp 15.000.000, nah diketentuan kita nasabah wajib
memberikan uang muka minimal 30%, pembiayaannya 70%. Kemudian, mekanismenya adalah pembiayaan kita itu kita cairkan atau kita bayarkan ke si travelnya atau biro jasanya. Jadi kita bayarkan ke travel dari bank dan si nasabah juga bayar ke travel, jadi si nasabah tidak menerima uang dari kita, karena kita kan tidak memberikan, terminologinya kan bukan meminjamkan uang kan, tapi kita memberikan jasa yang sudah bekerjasama dengan si travel tadi. Uang itu diberikanlah ke si travel, kemudian si nasabah mendapatkan pelayanan dari si travel ini, termasuk misalnya nanti kan ada paket yang terdiri dari pengurusan visa, pembuatan passport bagi yang belum mempunyai, dan pengurusan lainlain. Nah si nasabah mendapatkan semua jasa yang ditawarkan dari travel ini, kemudian si nasabah bisa berangkat. Mekanisme pembayarannya adalah dia kemudian mencicil setiap bulan dengan model cicilan tetap setiap bulan, maksimum jangka waktu 36 bulan. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan uang muka kan 30% minimal, pembiayaan ke bank maksimal 70% dan maksimal fasilitas itu Rp 35.000.000. kan kalau kita lihat sekarang, paket umroh bervariasi ada yang murah, ada yang mahal ada yang macam-macam misalnya ditambah dengan paket perjalanan wisata ke Timur Tengah dll, tergantung pilihan paketnya. Jadi kan paketnya berbeda-beda, nah kita batasi maksimum di Rp 35.000.000.
mekanisme talangan haji. Jadi kalau kita mau berangkat haji itu ada dua kali pembayaran ke pemerintah. Yang pertama talangan untuk porsi haji dan yang kedua untuk pelunasannya. Jadi kalau misalnya ada periode berangkat 2017, si nasabah daftar di tahun 2014 kan lama nih jangka waktunya. Bisa saja si nasabah
mendapatkan talangan disini, talangan ini untuk apa? Untuk membeli porsi. Jadi kan kita bayar porsi haji kepada pemerintah sebesar Rp25.000.000, nah ini yang kita talangin sebetulnya. Kapan si nasabah melunasi? Ini kan pertama kalau dalam kondisi normal ya kita datang dulu ke KEMENAG bawa uang sebesar Rp25.000.000 atau datang ke bank yang penerima setoran haji Rp25.000.000, kemudian di cabang setelah uangnya masuk ke rekening haji, lalu cabang langsung menginput ke dalam fasilitas SISKOHAT yaitu Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu. Nah kita bayar katakanlah bulan Juni ya, kemudian ada masa tunggu kan. Ini belum ngomongin masalah pembiayaan ya. Kemudian misalnya si nasabah kebagian berangkat Juni 2017, biasanya dua bulan sebelum keberangkatan harus melunasi, katakanlah disini april. Disini harus lunas dalam masa pelunasan waktu dua minggu sebesar S3.400/ Rp34.000.000. karena si nasabah sudah membayar Rp25.000.000 jadi dia tinggal membayar Rp5.000.000 kekurangannya. Jadi dia datang lagi ke bank untuk menginput pelunasannya, itu dalam kondisi normal. Nah kalau misalnya pembiayaan, si nasabah datang ke BMI, meminta pembiayaan ke bank maksimum Rp24.500.000. Jadi BMI menyediakan uang muka Rp500.000. Lalu uang ini Rp500.000 disetor dan pembiayaannya pun cair. Nanti terkumpulah disini sebesar Rp25.000.000. Lalu, bank langsung menginput di SISKOHAT, setelah diinput di SISKOHAT langsung dapat nomor porsi 123XXXXXX, kemudian uang yang ada di rekening ini sebesar Rp25.000.000 dipindahkan ke rekening KEMENAG. Karena kita mempunyai ketentuan sesuai dengan KEMENAG, maka si nasabah di bulan Juni 2016 harus lunas. Jadi hanya untuk talangan porsi aja, dan talangan porsi ini
harus lunas dalam waktu setahun. Kalau si nasabah tidak bisa melunasi, maka bisa dibatalkan juga. Atau disini biasanya dalam jangka dua minggu, KEMENAG mengumumkan di media pelunasan dilakukan tanggal sekian sampai sekian, kalau nasabah tidak melakukan pelunasan juga bisa dibatalkan juga porsinya. Jadi talangan haji tuh hanya talangan porsi ya bukan talangan keseluruhan. 5. Apa persamaan dan perbedaan dari produk dana talangan haji dan umroh? Persamaannya sama-sama pembiayaan tanpa agunan. Kalau talangan haji kita pakai qardh, kalau umroh kita pakai ijarah. Kalau talangan haji kenapa pakai qardh, ini kan tidak diperjual belikan sebetulnya, karena porsi ini milik pemerintah. Jadi, kenapa pakai qardh kenapa nggak pakai ijarah. Nah kalau ijarah, tadi kan ijarah akad sewa-menyewa, yang jual paketnya siapa? Travel kan. Kalau haji, tidak bisa. Paling ada kelompok bimbingan haji ya, tapi porsinya tidak bisa diperjual belikan. Misalnya KBIH nih, “Pak, mau beli porsi nih ke KEMENAG 1000 porsi, ya tidak bisa”. Jadi tidak bisa diperjualbelikan oleh KEMENAG, jadi semua pendaftaran sifatnya sentralisasi menggunakan sistem, jadi tidak bisa si biro jasa ini atau travel membeli paket, kemudian paketnya dijual kembali, tidak bisa. Jadi mereka sifatnya bimbingan haji aja. Jadi tidak mengurusi pembiayaan, hanya menawarkan jasa untuk bimbingan, tidak bisa menjual paket haji sekian, tidak Nah, makanya kita memakai akad Qardh. Kalau umroh bisa berangkat kapan saja, makanya ada paketnya atau ada slotnya, kalau haji tidak bisa. Makanya kita gunakan qardh, karena haji ini milik pemerintah, jadi ya tidak mungkin aja kita bekerjasama dengan KEMENAG sebagai penyedia porsi. Sedangkan, untuk persamaan
6. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi daya tarik dana talangan haji dan umroh?
Di BMI, kalau bicara keunggulan dari bank syariah lain, untuk dana talangan haji kita bisa berikan Rp24.500.000, jadi nasabah cukup membayar Rp500.000. Kenapa orang itu melakukan talangan? Nah kalau dia menunggu ngumpul Rp25.000.000, mungkin dia akan terkumpul di Juni 2014. Sehingga fungsi talangan ini adalah mempercepat proses mendapatkan porsi haji. Karena sekarang ini sudah mencapai 10 tahun jangka waktu tunggunya.
Kalau untuk talangan umroh ini yang menjadi daya tarik bagi kita adalah yang pertama pembiayaan ini kita tidak diwajibkan adanya agunan, jadi kalau misalkan pembiayaan tadi katakanlah Rp15.000.000, Rp20.000.000 sampai maksimum Rp35.000.000 tidak wajib ada agunan. Kemudian, ini juga bisa berlaku untuk nasabah dan keluarganya. Jadi bisa dianggap misalnya, Rahma yang mengajukan ke bank, tapi untuk berangkat umroh antara Rahma dengan Ibu. Nah itu bisa satu fasilitas, jadi tidak harus dua-duanya. Kan di bank itu semua pembiayaan harus mengacu atau harus sesuai dengan ketentuan dari BI, jadi bank harus menganalisa kemampuan membayar dari si nasabah. Misalnya, Rahma sudah bekerja, kan ada sumber pengembalian/penghasilan mau mengajak ibunya yang tidak bekerja misalnya atau ibu rumah tangga kan tidak bekerja. Jadi kita tidak pisahkan tuh, jadi yang kita analisa hanya Rahma saja, kalau misalnya di tempat lain kan satu nasabah satu fasilitas, jadi harus satusatu. Kalau misalkan ibunya mengajukan sendiri kan susah karena tidak punya penghasilan kan misalnya kondisi tidak bekerja. Yang ketiga, sifat cicilannya
tetap. Jadi akad Ijarah ama seperti halnya dengan akad Murabahah kita pakai sistem first installment atau angsuran yang tetap, jadi kita tidak terpengaruh dengan bunga pasar. Kalau di bank konvensional, apakah itu bentuknya multiguna atau KTA itu kan ada kemungkinan berubah atau floating. Sedangkan kalau kita diawal angsurannya Rp500.000 sampai akhir pembiayaan akan tetap sebesar Rp500.000. Jadi, tidak mempengaruhi/terpengaruh dengan perubahan tingkat suku bunga di pasar. Keempat, dari tingkat pricing atau tingkat ekuivalen rate kita sekarang bia dikatakan lebih rendah untuk kategori pembiayaan tanpa agunan. Kalau misalnya kita lihat kita bandingkanlah fasilitas-fasilitas yang banyak ditawarkan itu sangat mahal tingkat ratenya. Sementara untuk kita tingkat ratenya relatif lebih rendah. Kemudian yang kelima, kita sudah banyak bekerjasama dengan travel haji dan umroh. Jadi kalau misalnya nasabah ingin umroh, tidak perlu mereka cari dulu travelnya. Istilahnya si nasabah tinggal datang ke bank ke cabang terdekat, datang kesitu mau umroh, minta tolong travelnya yang sudah kerjasama dengan bank siapa, nanti tinggal dicarikan atau dibawakan. Jadi memang kurang lebih itulah kelebihan-kelebihannya. Nah sebetulnya kalau kita bicara pembiayaan di bank konvensioal dan di bank lainpun relatif dari sisi teknis ya sama, tetapi kita menjaga bahwa ini sesuatu hal kebaikan yang berkaitan dengan ibadah kita upayakan sebisa kita sesuai dengan konsep syariah. Jadi kita berharap nilainilai syariah yang kita penuhi. Kita harapkan kan orang beribadah tapi jangan pakai ngutang atau kredit yang berbasis bunga. Itu mungkin aspek yang terpenting yang menjadi keunggulan dari produk-produk di BMI.
7. Produk mana yang lebih menguntungkan bagi BMI antara talangan haji dan umroh? Kalau kita bicara keuntungan, lebih menguntungkan umroh ya. Karena kalau konsep qardh, Rahma tau sendiri ya tidk boleh dikenakan margin atau tidak boleh dikenakan ujroh. Misalnya, saya meminjamkan uang ke Rahma nih kan tidak boleh dikenakan apa-apa, saya pinjamkan Rp1.000.000 dikembalikan Rp1.200.000 tidak boleh kan. Kalau konsep sewa-menyewa boleh, seperti murabahah itu kan jual beli, jadi boleh kita menambahkan keuntungan disitu. Kalau qardh itu tidak boleh menambahkan, jadi kita dapat di biaya administrasi aja di depan untuk pengurusan dan sebagainya yang nilainya lebih rendah. Kalau umroh kita bisa kenakan ujroh/margin. Kan ibaratnya begini sama seperti jual beli, si travel ini menawarkan paket Rp12.000.000 misalnya. Nah kita berikan ke nasabah total paketnya jadi Rp13.000.000 kan boleh kalau pake Ijarah. Tetapi kalau pakai akad qardh tidak bisa, hanya administrasinya aja kalau untuk talangan haji. 8. Produk mana yang lebih berisiko antara dana talangan haji dan talangan umroh dalam praktek pembiayaan? Dalam hal resiko, sebetulnya kalau kita bicara produk kan semuanya berisiko ya. Apalagi produk ini dua-duanya tanpa agunan. Nah cuman kalau misalnya kita bicara lebih berisiko dari sisi praktek pembiayaan saat ini, ya tentu saja talangan haji yang lebih berisiko karena berkaitan dengan kebijakan eksternal kebijakan pemerintah. Maksudnya, talangan haji hanya boleh diberikan satu tahun, nah setelah satu tahun nasabah wajib membayar. Kalau tidak bisa membayar, bank tidak diperkenankan memperpanjang fasilitas. Nah ketika kita tidak boleh memperpanjang,
otomatis kan kita harus membatalkan porsi haji ke KEMENAG. Nah terkadang kita banyak kendala di proses atau di prosedurnya, sehingga kadang-kadang kita ajukan pun ditolak oleh KEMENAG dengan alasan dokumentasi yang tidak lengkap dan sebagainya, atau ketika membatalkan ke KEMENAG itu prosesnya lama bisa tiga bulan atau lebih, nah sementara fasilitas sudah jatuh tempo nih, kalau sudah jatuh tempo kaya gini, pembiayaan apapun itu masuk ke kolektibilitas lima macet, jadi kolektibilitas lima, macet artinya kita harus menyediakan suatu proses terhadap suatu fasilitas itu. Berbeda dengan, kan kita bicara kalau resiko sebetulnya sama. Cuman dari sisi proses penyelamatan, lebih berisiko di talangan haji. Kalau umroh katakanlah 36 bulan, ternyata di perjalanan si nasabah tidak kuat membayar sebesar yang diperjanjikan di awal. Misalnya begitu jatuh tempo si nasabah belum bisa lunasin kita bisa memperpanjang lagi. Kemudian kalau di umroh ini kita bisa bernegosiasi dengan si travel bahwa kita minta jaminan dari dia juga untuk pengembalian atau pembayaran. Meskipun ada travel yang bersedia ataupun yang enggak. Jadi sebetulnya, kalau dari sisi risiko saat ini dengan kondisi eksternal dan kondisi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, talangan haji lebih berisiko. 9. Bagaimana bagi hasil yang diberikan pada pemberian dana talangan haji di BMI? BMI hanya dapat margin/ keuntungan dari biaya administrasinya yaitu sebesar Rp2.000.000 dari Rp 24.000.000, berarti kurang dari 10%. Jadi tidak boleh mengambil lebih besar.
Terkait dengan peraturan menteri agama bahwa, talangan haji hanya boleh diberikan dengan jangka waktu satu tahun. Kita masih banyak nasabah-nasabah sekarang jangka waktunya diatas atau lebih dari satu tahun, jadi kita harus konsolidasi dulu. Jadi sementara ini kita belum pasarkan kembali produk dana talangan haji ini. Kita sedang review di semester 1 ini kita jual lagi apa nggak. Talangan haji sedang konsolidasi bukan di freeze ya. Jadi konsolidasi di internal untuk dibuat mekanisme yang lebih baik. Kan tadi kita punya risiko tidak boleh diperpanjang, jadi harus lebih ketat analisisnya.
Simulasi Angsuran Pembiayaan Umroh Skema dengan Pembiayaan*) Jangka Waktu
Angsuran
Angsuran
(bulan)
per bulan
per hari
6
875.000
29.167
6
2.127.211
70.907
12
1.106.378
36.879
Angsuran setelah
18
766.100
25.537
pulang Umroh
24
595.961
19.865
30
493.878
16.463
36
425.822
14.194
Jangka Waktu
Angsuran
Angsuran
(bulan)
per bulan
per hari
6
2.886.210
96.207
12
1.430.137
47.671
Menabung sebelum
18
944.831
31.494
berangkat Umroh
24
702.218
23.407
36
460.878
15.363
48
339.165
11.306
60
266.272
8.876
Menabung Uang Muka
Skema tanpa Pembiayaan*)
*) Asumsi:
Biaya Paket Umroh
Rp17.500.000
Uang Muka Pembiayaan
Rp 5.250.000
Plafond Pembiayaan
Rp12.250.000
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH
ِﻢﺣِﻴﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑِﺴ Dewan Syari’ah Nasional setelah Menimbang
: a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee); c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah; d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Mengingat
: 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:
ﺎ ِﺓﻴ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺤﻢﻬﺘﺸﻌِﻴ ﻣﻢﻬﻨﻴﺎ ﺑﻨﻤ ﻗﹶﺴﻦﺤ ﻧ،ﻚﺑ ﺭﺖﻤﺣﻥﹶ ﺭﻮﻘﹾﺴِﻤ ﻳﻫﻢ ﺃﹶ ﺎﻀﻌ ﺑﻢﻬﻀﻌﺨِﺬﹶ ﺑﺘﺎﺕٍ ﻟِﻴﺟﺭﺾٍ ﺩﻌ ﺑﻕ ﻓﹶﻮﻢﻬﻀﻌﺎ ﺑﻨﻓﹶﻌﺭ ﻭ،ﺎﻴﻧﺍﻟﺪ .ﻥﹶﻮﻌﻤﺠﺎ ﻳ ﻣِﻤﺮﻴ ﺧﻚﺑ ﺭﺖﻤﺣﺭ ﻭ،ﺎﺮِﻳﺳﺨ “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:
ﻢﺘـﻠﱠﻤ ﺇِﺫﹶﺍ ﺳﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺎﺡﻨ ﻓﹶﻼﹶ ﺟﻛﹸﻢﻻﹶﺩﺍ ﺃﹶﻭﻮﺿِﻌﺮﺘﺴ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻢﺗﺩﺇِﻥﹾ ﺃﹶﺭﻭ... .ﺮﺼِﻴﻥﹶ ﺑﻠﹸﻮﻤﻌﺎﺗﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﺑِﻤﻮﻠﹶﻤﺍﻋ ﻭ،َﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲﺍﺗ ﻭ،ِﻑﻭﺮﻌ ﺑِﺎﻟﹾﻤﻢﺘﻴﺎﺁﺗﻣ “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
09 Pembiayaan Ijarah
2
menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
ﺍﻟﹾﻘﹶـﻮِﻱﺕﺮﺄﹾﺟـﺘﻦِ ﺍﺳ ﻣﺮﻴ ﺇِﻥﱠ ﺧ،ﻩﺄﹾﺟِﺮﺘﺖِ ﺍﺳﺂﺃﹶﺑﺎ ﻳﻤﺍﻫﺪ ﺇِﺣﹶﻗﺎﻟﹶﺖ .ﻦﺍﹾﻷَﻣِﻴ “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’” 4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
.ﻗﹸﻪﺮ ﻋﺠِﻒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻗﹶﺒﻩﺮ ﺃﹶﺟﺮﻄﹸﻮﺍ ﺍﹾﻷَﺟِﻴﺃﹶﻋ “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” 5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
.ﻩﺮ ﺃﹶﺟﻪﻠِﻤﻌﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮ ﺃﹶﺟِﻴﺮﺄﹾﺟﺘﻦِ ﺍﺳﻣ “Barang siapa upahnya.”
mempekerjakan
pekerja,
beritahukanlah
6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:
ﺎ ِﺀﺪ ﺑِﺎﻟﹾﻤ ِﻌﺎﺳﻣﻉِ ﻭﺭﻦ ﺍﻟﺰ ِ ﻣﺍﻗِﻲﻮﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺎ ﻋ ﺑِﻤﺽﻜﹾﺮِﻱ ﺍﹾﻷَﺭﺎ ﻧﹸﻛﻨ ﺎﻧﺮﺃﹶﻣ ﻭ ﺫﹶِﻟﻚﻦ ﻋﻠﱠﻢﺳﺁِﻟﻪِ ﻭﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﻮﺳﺎ ﺭﺎﻧﻬ ﻓﹶﻨ،ﺎﻬﻣِﻨ .ٍﺔ ﻓِﻀﺐٍ ﺃﹶﻭﺎ ﺑِﺬﹶﻫﻬﻜﹾﺮِﻳﺃﹶﻥﹾ ﻧ “Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﺎ ﺣﻠﹾﺤ ﺇِﻻﱠ ﺻﻠِﻤِﲔﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴ ﺑﺎﺋِﺰ ﺟﻠﹾﺢﺍﹶﻟﺼ .ﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﻃﹰﺎ ﺣﺮ ﺇِﻻﱠ ﺷﻭﻃِﻬِﻢﺮﻠﹶﻰ ﺷﻮﻥﹶ ﻋﻠِﻤﺴﺍﻟﹾﻤﻭ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Dewan Syariah Nasional MUI
09 Pembiayaan Ijarah
3
8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. 9. Kaidah fiqh:
.ﺎﻤِﻬﺮِﻳﺤﻠﹶﻰ ﺗﻞﹲ ﻋﻟِﻴﻝﱠ ﺩﺪﺔﹸ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺣﻼﹶﺕِ ﺍﹾﻹِﺑﺎﻣﻌﻞﹸ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻤﺍﹶﻷَﺻ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ِﺎﻟِﺢﺼﻠﹾﺐِ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻰ ﺟ ﻋﻡﻘﹶﺪﻔﹶﺎﺳِﺪِ ﻣﺀُ ﺍﻟﹾﻤﺭﺩ “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.” Memperhatikan
:
harus
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
Pertama
: Rukun dan Syarat Ijarah: 1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.
Kedua
: Ketentuan Obyek Ijarah: 1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
Dewan Syariah Nasional MUI
09 Pembiayaan Ijarah
4
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Ketiga
: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Keempat
: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ditetapkan di Tanggal
: Jakarta : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
Prof. KH. Ali Yafie
Drs. H.A. Nazri Adlani
Dewan Syariah Nasional MUI
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH
ِﻢﺣِﻴﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑِﺴ Dewan Syari'ah Nasional setelah: Menimbang
: a. bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal; b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip alQardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Mengingat
: 1. Firman Allah SWT, antara lain:
...ﻩﻮﺒﻰ ﻓﹶﺎﻛﹾﺘﻤﺴﻞٍ ﻣﻦِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﹶﺟﻳ ﺑِﺪﻢﺘﻨﺍﻳﺪﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﺗﻮﻨ ﺁﻣﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﻳﺄﹶﻳ "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).
… ِﺩﻘﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾﻌﻓﹸﻮﺍ ﺃﹶﻭﻮﻨ ﺁﻣﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﺎﺃﹶﻳﻳ “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…” (QS. alMa’idah [5]: 1).
…ٍﺓﺮﺴﻴﺓﹲ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣﻈِﺮﺓٍ ﻓﹶﻨﺮﺴ ﻋﺇِﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺫﹸﻭﻭ “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan…” (QS. al-Baqarah [2]: 280) 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
ﻦ ﺔﹰ ﻣِـﺑ ﻛﹸﺮﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﺝ ﻓﹶﺮ،ﺎﻴﻧﺏِ ﺍﻟﺪ ﻛﹸﺮﺔﹰ ﻣِﻦﺑﻠِﻢٍ ﻛﹸﺮﺴ ﻣﻦ ﻋﺝ ﻓﹶﺮﻦﻣ ِـﻪﻥِ ﺃﹶﺧِﻴﻮ ﻋ ﻓِﻲﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺍﻡﺎﺩﺪِ ﻣﺒﻥِ ﺍﻟﹾﻌﻮ ﻋﺍﷲُ ﻓِﻲ ﻭ،ِﺔﺎﻣﻡِ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻮﺏِ ﻳﻛﹸﺮ .()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
19 Al-Qardh
2
“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).
(… )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻇﹸﻠﹾﻢﻨِﻲﻄﹾﻞﹸ ﺍﻟﹾﻐﻣ “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman…” (HR. Jama’ah).
)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪﻪﺘﺑﻘﹸﻮﻋ ﻭﻪﺿﺤِﻞﱡ ﻋِﺮﺍﺟِﺪِ ﻳ ﺍﻟﹾﻮﻟﹶﻲ .(ﻭﺃﲪﺪ “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).
(ﺎﺀً )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻗﹶﻀﻜﹸﻢﻨﺴ ﺃﹶﺣﻛﹸﻢﺮﻴﺇِﻥﱠ ﺧ “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari). 3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ـﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﺎ ﺣﻠﹾﺤ ﺇِﻻﱠ ﺻﻠِﻤِﲔﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴ ﺑﺎﺋِﺰ ﺟﻠﹾﺢﺍﹶﻟﺼ .ﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﻃﹰﺎ ﺣﺮ ﺇِﻻﱠ ﺷﻭﻃِﻬِﻢﺮﻠﹶﻰ ﺷﻮﻥﹶ ﻋﻠِﻤﺴﺍﻟﹾﻤﻭ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 4. Kaidah fiqh:
.ﺎ ﺭِﺑﻮﺔﹰ ﻓﹶﻬﻔﹶﻌﻨ ﻣﺮﺽٍ ﺟﹸﻛﻞﱡ ﻗﹶﺮ “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.” Memperhatikan
:
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: FATWA TENTANG AL-QARDH
Pertama
: Ketentuan Umum al-Qardh 1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
Dewan Syariah Nasional MUI
19 Al-Qardh
3
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Kedua
: Sanksi 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan. 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
Ketiga
: Sumber Dana Dana al-Qardh dapat bersumber dari: a. Bagian modal LKS; b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Keempat
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 24 Muharram 1422 H 18 April 2001 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Dewan Syariah Nasional MUI
Sekretaris,
19 Al-Qardh K.H.M.A. Sahal Mahfudh
Dewan Syariah Nasional MUI
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
4
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH
ِﻢﺣِﻴﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑِﺴ Dewan Syari'ah Nasional setelah: Menimbang
: a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH); b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari’ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.
Mengingat
: 1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:
ﺎﺎﻡِ ﺇِﻻﱠ ﻣﻌﺔﹸ ﺍﹾﻷَﻧﻤﻬِﻴ ﺑ ﻟﹶﻜﹸﻢﺩِ ﺃﹸﺣِﻠﱠﺖﻘﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾﻌﻓﹸﻮﺍ ﺃﹶﻭﻮﻨ ﺁﻣﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﺂ ﺃﹶﻳﻳ ﺪﺮِﻳﺎ ﻳ ﻣﻜﹸﻢﺤ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳ،ﻡﺮ ﺣﻢﺘﺃﹶﻧﺪِ ﻭﻴﺤِﻠﱢﻰ ﺍﻟﺼ ﻣﺮ ﻏﹶﻴﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﻋﺘﻳ (١ :)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:
. ﺍﹾﻷَﻣِﲔ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮِﻱﺕﺮﺄﹾﺟﺘﻦِ ﺍﺳ ﻣﺮﻴ ﺇِﻥﱠ ﺧﻩﺄﹾﺟِﺮﺘﺖِ ﺍﺳﺎﺃﹶﺑﺎ ﻳﻤﺍﻫﺪ ﺇِﺣﻗﹶﺎﻟﹶﺖ “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:
Dewan Syari'ah Nasional MUI
29 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
2
...ﻩﻮﺒﻰ ﻓﹶﺎﻛﹾﺘﻤﺴﻞٍ ﻣﻦِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﹶﺟﻳ ﺑِﺪﻢﺘﻨﺍﻳﺪﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﺗﻮﻨﻦ ﺁﻣ ﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻬﻳﺄﹶﻳ "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." 4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:
…ٍﺓﺮﺴﻴﺓﹲ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣﻈِﺮﺓٍ ﻓﹶﻨﺮﺴ ﻋﺇِﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺫﹸﻭﻭ “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan…” 5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:
ﻘﹸﻮﺍﺍﺗﺍﻥِ ﻭﻭﺪﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈِﺛﹾﻢِ ﻭﻮﺍ ﻋﻧﺎﻭﻌﻻﹶ ﺗﻯ ﻭﻘﹾﻮﺍﻟﺘ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒِﺮﻮﺍ ﻋﻧﺎﻭﻌﺗﻭ .ِ ﺍﻟﹾﻌِﻘﹶﺎﺏﺪِﻳﺪ ﺷ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﻟﱠﻠﻪ “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 6. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
.ﻩﺮ ﺃﹶﺟﻪﻠِﻤﻌﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮ ﺃﹶﺟِﻴﺮﺄﹾﺟﺘﻦِ ﺍﺳﻣ “Barang siapa upahnya.”
mempekerjakan
pekerja,
beritahukanlah
7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
ﻦ ِﺔﹰ ﻣﺑ ﻛﹸﺮﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﺝ ﻓﹶﺮ،ﺎﻴﻧﺏِ ﺍﻟﺪ ﻛﹸﺮﺔﹰ ﻣِﻦﺑﻠِﻢٍ ﻛﹸﺮﺴ ﻣﻦ ﻋﺝ ﻓﹶﺮﻦﻣ ِﻪﻥِ ﺃﹶﺧِﻴﻮ ﻋ ﻓِﻲﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺍﻡﺎﺩﺪِ ﻣﺒﻥِ ﺍﻟﹾﻌﻮ ﻋﺍﷲُ ﻓِﻲ ﻭ،ِﺔﺎﻣﻡِ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻮﺏِ ﻳﹸﻛﺮ .()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” 8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama’ah:
… ﻇﹸﻠﹾﻢﻨِﻲﻄﹾﻞﹸ ﺍﻟﹾﻐﻣ “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman….” 9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad: Dewan Syariah Nasional MUI
29 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
3
.ﻪﺘﺑﻘﹸﻮﻋ ﻭﻪﺿﺤِﻞﱡ ﻋِﺮﺍﺟِ ِﺪ ﻳ ﺍﻟﹾﻮﻟﹶﻲ “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.” 10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:
. ًﺎﺀ ﻗﹶﻀﻜﹸﻢﻨﺴ ﺃﹶﺣﻛﹸﻢﺮﻴﺇِﻥﱠ ﺧ “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” 11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
ﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﺎ ﺣﻠﹾﺤ ﺇِﻻﱠ ﺻﻠِﻤِﲔﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴ ﺑﺎﺋِﺰ ﺟﻠﹾﺢﺍﹶﻟﺼ .ﺎﺍﻣﺮﻞﱠ ﺣ ﺃﹶﺣﻼﹶﻻﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﻡﺮﻃﹰﺎ ﺣﺮ ﺇِﻻﱠ ﺷﻭﻃِﻬِﻢﺮﻠﹶﻰ ﺷﻮﻥﹶ ﻋﻠِﻤﺴﺍﻟﹾﻤﻭ “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 12. Kaidah Fiqh:
.ﺎﻤِﻬﺮِﻳﺤﻠﹶﻰ ﺗﻞﹲ ﻋﻟِﻴﻝﱠ ﺩﺪﺔﹸ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺣﻼﹶﺕِ ﺍﹾﻹِﺑﺎﻣﻌﻞﹸ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻤﺍﹶﻷَﺻ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ﺮﺴِﻴﻴ ﺍﻟﺘﻠِﺐﺠﻘﱠﺔﹸ ﺗﺸﺍﹶﻟﹾﻤ “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
ِﺓﺭﻭﺮﺰِﻟﹶﺔﹶ ﺍﻟﻀﻨﺰِﻝﹸ ﻣﻨ ﺗﺔﹸ ﻗﹶﺪﺎﺟﺍﹶﻟﹾﺤ “Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” Memperhatikan
: 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji. 2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS
Pertama
: Ketentuan Umum 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
Dewan Syariah Nasional MUI
29 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
4
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip alQardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. 4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Kedua
: Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 15 Rabi’ul Akhir 1423 H 26 Juni 2002 M DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
Dewan Syariah Nasional MUI
