Pengawasan Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Good Corporate Governance melalui Islamic Corporate Identity

Pengawasan Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Good Corporate Governance melalui Islamic Corporate Identity: Studi Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bank Umum Syari’ah Isfandayani Abstract. Growth and development of Islamic economics can be viewed through Islamic financial institutions including Islamic banking. Islamic banking can be said to grow and develop from the BUS, UUS, SDI, Assets, and Customer. Existing data in 2011, BUS numbered eleven, and the 1253 Branch. UUS totaled 23 with 280 branches. BPRS total 151 with 291 branches. Human resources (SDI) amounted to 21 368 people. Growth and positive development of Islamic banking should always be supervised to ensure that public confidence continues to increase and maintain the continuity of Islamic banks themselves. Supervision of a well-run will optimize the Good Corporate Governance (GCG). One reflection of good Corporate Governance can be seen from the transparency of financial statements in which there is Islamic Corporate Identity. This study limits the analysis only to the products and the supervision of Islamic Corporate Identity contained in the financial statements of Islamic banks in Indonesia. Object of research is on the financial statements 2011 and for ten BUS BNI Syariah in 2010. Through this research is expected the application of Islamic Corporate Identity note in the financial statements and the optimal realization. GCG getting better and people's confidence will grow if the Islamic banks can highlight and apply Islamic Corporate it Identity.

Pendahuluan Salah satu lembaga keuangan yang mewakili lembaga ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Perkembangan bank syariah tahun 2011 mencapai sebelas bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan Bank Victoria Syariah.

Maslahah, Vol.1, No. 1, Maret 2012

Sebelas Bank Umum Syariah tersebut terdiri dari 1.253 Cabang. Unit usaha Syariah (UUS) berjumlah 23 dengan 280 cabang. BPRS berjumlah 151 dengan 291 Cabang.Perkembangan jumlah bank syariah berdampak positif terhadap jumlah Sumber Daya Insani yang dibutuhkan. Dalam tahun yang sama jumlah SDI tercatat 21.368. Perankan syariah sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan beberapa pengawasan yang

67

dilakukan diharapkan bank syariah dapat lebih berkualitas dalam segala aspek. Salah satu bentuk peningkatan kualitas adalah melalui peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG) sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Pada dasarnya iklim kepercayaan tersebut bisa dibangun jika bank syariah bisa mempertahankan “identitas”nya sebagai bank Islami. Isfandayani (2011) dalam penelitiannya menyebutkan salah satu aspek masyarakat menabung di bank syariah karena bank syariah 1 berdasarkan nilai-nilai Islam . Untuk itu bank syariah harus berani menunjukkan aspek-aspek kesyariahannya yang dikenal sebagai Islamic corporate identity. Islamic corporate identity merupakan keunikan yang dapat menjadi ruh perbankan syariah. Dalam komposi GCG terdapat beberapa komposit diantaranya pengelolaan penghimpunan, penyaluran, dan jasa perbankan serta laporan keuangan yang bisa dilihat pada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut tentunya mengandung Islamic corporate identity. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan 1

Isfandayani, Ekspektasi Masyarakat Bekasi TerhadapKeberadaan Bank Syariah, potensi dan Pengembangannya.

68

adalah: (1) Bagaimana laporan keuangan dari BUS yang ada di Indonesia?; (2) Apakah produk dan akad BUS telah sesuai regulasi?; (3) Sejauh mana masing-masing laporan keuangan bank syariah dapat mengungkapkan Islamic corporate identity; (4) Apakah Produk, akad, dan Islamic corporate identity dalam menunjang GCG. Landasan Teori 1. Fatwa DSN Menyerahkan kewenangan dalam memastikan kesesuaian kesyariahan setiap akad, operasional dan produk dari lembaga keuangan syariah kepada masing-masing LKS tidaklah mudah. Bahkan hal ini dapat membawa resiko besar, terutama karena adanya potensi terjadinya perbedaan hukum dalam kasus yang sama, yang disebabkan oleh karakteristik fikih itu sendiri yang demikian lentur. Kondisi ini tentu saja menjadi tidak kondusif bagi dunia ekonomi dan keuangan disebabkan oleh potensi tidak adanya kepastian hukum dalam satu kasus yang sama. Di sinilah pentingnya fatwa dari DSN-MUI yang kemudian oleh lembaga regulator diserap dan diakomodasi sebagai regulasi yang mengikat setiap LKS. Dalam konteks ini fatwa menjadi solusi terhadap pentingnya kepastian hukum di bidang syariah, mengingat di dalam fikih terdapat banyak pendapat dalam satu kasus yang sama. Dengan begitu,

Maslahah, Vol.1, No.1, Maret 2012

fatwa dapat dipahami sebagai pilihan terbaik, karena selain didasarkan atas dalil-dalil yang dianggap lebih kuat juga didasarkan atas kondisi sosialekonomi yang berkembang dan mempertimbangkan kemaslahatan 2 umum . Fatwa muncul selain didasarkan atas nushush syar’iyyah juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan alat bantu memahami lahirnya fatwa kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI, yang mungkin berbeda dari apa yang termaktub dalam buku-buku fikih. Adanya kerancuan di kalangan masyarakat umum dalam memahami fatwa dan fikih karena adanya kemiripan antara fikih dan fatwa, sehingga keduanya dipahami sebagai sama dan sebangun. Belum lagi jika melihat keluaran (output) di antara keduanya hampir sama, yakni berupa hukum. Menyamakan fatwa dengan 2

Ma’ruf Amin, makalah seminar Nasional “Pengembangan Keunikan Perbankan Syariah Indonesia” yang diselenggarakan oleh Asbisindo di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2012.


fikih hanya karena output keduanya sama merupakan kesalahan yang sangat mendasar. Walaupun keduanya menghasilkan hal yang sama, yakni hukum, namun pada dasarnya di antara keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan. Reaktualisasi fikih muamalah yang sesuai dengan konteks ke-indonesiaan dilakukan melalui fatwa yang ditetapkan oleh Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang kemudian diserap dan diakomodasi dalam peraturan lembaga regulator. 2. Good Corporate Governance (GCG) GCG menurut Bank Dunia adalah aturan, standart, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kre3 ditur). Tujuan GCG adalah menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (chek and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. GCG dalam bank syariah 4 bertujuan untuk : 3

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, hlm. 292 4 Ibid, 293

69

a. Pengembangan usaha bank syariah b. Penerapan risk culture c. Zero fraud d. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif e. Pertanggungjawaban bank syariah kepada pemegang saham dan stakeholder. GCG dalam bank syariah berdasarkan Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 yang mengatur pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS berdasarkan lima prinsip yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). GCG mempunyai pilar-pilar mekanisme supaya sistem GCG efektif. Pilar-pilar tersebut adalah: a. Peran dan tanggung jawab DPS harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidahkaidah syariah b. Bank syariah harus memiliki system pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh untuk mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan system dan prosedur pada bank syariah c. Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan

70

secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus bekerja sama dan mengorelasikan pekerjaannya dengan DPS dan auditor internal untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai d. Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah e. Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa sustainable 5 value . Aktualisasi GCG dilakukan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG Peraturan BI) yang diwujudkan dalam: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian 5

Laporan Tahunan 2010 PT. BSM hlm.

88


intern Bank Syariah 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS 4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern 5. Batas maksimum penyaluran dana 6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Faktor-faktor di atas akan di selfassessment secara berkala dengan nilai komposit GCG sebagai berikut 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 6. Penanganan benturan kepentingan 7. Penerapan fungsi kepatuhan bank 8. Penerapan fungsi audit intern 9. Penerapan fungsi audit ekstern 10. Batas maksimum penyaluran dana 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan


internal. 3. Daftar Syariah

Produk

Perbankan

Produk dan jasa perbankan lebih beragam dengan skema bervariasi, 6 fleksibel dan saling menguntungkan. Tabel 2.1: Daftar Produk Perbankan Syariah (iB) Jenis Giro iB Tabungan iB

Deposito iB

Jasa iB

6

Nama Produk Giro iB (IDR dan USD) Tabungan iB

Tabungan Haji/Umrah iB Tabungan Pendidikan iB Tabungan Perencanaan iB Tabungan Arisan iB Deposito iB (IDR dan USD) Special Investment Deposit iB

Jasa Bank Garansi iB Jasa Syariah Card iB

Skema Keuangan Titipan Fleksibel: Titipan/Penyertaa n Modal Fleksibel: Titipan/Penyertaa n Modal Penyertaan Modal Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Penyertaan Modal Penyertaan Modal untuk Proyek tertentu Sesuai Keinginan Nasabah (Investor) Penjaminan Penjaminan, Pinjaman Uang dan Perwakilan

www.bi.go.id

71

Jasa Penukaran Uang iB Jasa Kirim Uang iB (IDR dan Valas) Jasa Bancassuranc e iB Jasa L/C Ekspor iB

Jasa L/C Impor iB Gadai Emas iB Pembiayaan

Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB) Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB) Kartu Kredit

Pembiayaan Dana Berputar iB Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB Pembiayaan Mikro dan

72

Penukaran dua mata uang yang berbeda Perwakilan

Kecil iB Pembiayaan Rekening Koran iB Pembiayaan Sindikasi iB Pembiayaan Modal Kerja iB Pembiayaan Sewa Equipment iB Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB Pembiayaan Dana Talangan iB

Perwakilan dengan fee Perwakilan dengan Fee, Jual beli dan Penjaminan Perwakilan dengan Fee dan Penjaminan Pinjaman uang dan Sewa Sewa

Sumber: Syariah BI

Direktorat

4. Kodifikasi Syariah Fleksibel: Jual Beli dengan Margin, jual beli dengan Pesanan, Sewa Beli (Leasing) Fleksibel: Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan Kemitraan

Produk

taan Modal Kemitraan

Kemitraan Fleksibel: Kemitraan/Penyer taan Modal Sewa Beli (Leasing) Jual Beli denganPesanan secara Pararel Pinjaman Uang

Perbankan

Perbankan

Kodifikasi Produk Bank Syariah yang dibuat Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2008 ini 7 menjelaskan tentang : a. Definisi b. Akad c. Fitur dan Mekanisme Fitur dan mekanisme ini menjelaskan bagaiman secara rinci mekanisme masing-masing produk baik dari sisi bank syariah maupun nasabah. d. Tujuan atau Manfaat

Fleksibel: kemitraan/Penyer taan Modal Fleksibel: kemitraan/Penyer

7

Bank Indonesia: Kodifikasi Produk Bank Syariah 2008


Tujuan atau manfaat dalam kodifikasi iniadalah manfaat bagi bank maupun nasabah. e. Analisis dan Identifikasi Risiko Analisis mengenai risiko yang kemungkinan timbul pada produk perbankan syariah ini, seperti risiko likuiditas, pasar, dan lain-lain. f. Fatwa Syariah Fatwa syariah memuat Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk terkait g. Referensi Refernsi di sini memuat Peraturan Bank Indonesia dengan nomor, tahun ditetapkan beserta isinya. h. Perlakuan Akuntansi Perlakuan akuntansi menjelaskan hukum positif dari PSAK maupun PAPSI i. Berlaku Bagi menjelaskan produk ini berlaku hanya pada BUS, UUS, atau termasuk untuk BPRS Pada penilitian ini hanya meneliti pada produk, akad, dan laporan keuangan yang mengandung Islamic corporate identity.

Tabel 2.2 Pnghimpunan Dana

Nama Produk

Akad

4.1. Kodifikasi Penghimpunan Dana Bank Indonesia telah mengatur kodifikasi produk bank syariah dengan klasifikasi penghimpunan dana pada

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah Mudharabah Muthlaqah Mudharabh Muqayyadah Musyarakah

bank syariah di sebagai berikut.

Indonesia

Nama Produk Giro Syariah

Akad Wadiah Mudhar abah

Fatwa Syariah 01/DSNMUI/IV/20 00

Tabungan Syariah

Wadiah Mudhar abah

02/DSNMUI/IV/20 00

Deposito Syariah

Mudhar abah

03/DSNMUI/IV/20 00

Perlakuan Akuntansi PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 105 Akuntansi Mudharabah PAPSI PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 105 Akuntansi Mudharabah PAPSI PSAK 105 Akuntansi Mudharabah PAPSI

Sumber: BI, diolah 4.2. Kodifikasi Penyaluran Dana Bank Indonesia telah mengatur kodifikasi produk bank syariah dengan klasifikasi penyaluran dana pada bank syariah di Indonesia sebagai berikut. Tabel 2.3. Kodifikasi Penyaluran Dana

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Murabahah


Kodifikasi

Murabahah

Fatwa Syaria h 07/DS NMUI/I V/200 0 08/DS NMUI/I V/200 0 04/DS N-

Perlakuan Akuntansi PSAK 105 Akuntansi Mudharab ah PAPSI PSAK 106 Akuntansi Musyaraka h PAPSI PSAK 102 Akuntansi

73

Pembiayaan Salam

Salam

Pembiayaan Istishna’

Istishna’

Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Qardh

Pembiayaan Multijasa

Ijarah Ijarah muntahiya Bittamlik

Qardh

Ijarah Kafalah

MUI/I V/200 0 05/DS NMUI/I V/200 0 22/DS NMUI/I V/200 0 09/DS NMUI/I V/200 0 27/DS NMUI/II I/2002 19/DS NMUI/I V/200 1 44/DS NMUI/ VII/20 04

Murabaha h PAPSI PSAK 103 Akuntansi Salam PAPSI PSAK 104 Akuntansi Istishna’ PAPSI PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI

PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI

Sumber: BI, Data diolah

4.3. Kodifikasi Pelayanan Jasa Bank Indonesia telah mengatur kodifikasi produk bank syariah dengan klasifikasi pelayanan jasa atau servis pada bank syariah di Indonesia

sebagai berikut.

74

Tabel 2.4 Kodifikasi Pelayanan Jasa Letter of Credit Impor Syariah

Wakalah bil Ujroh Kafalah

34/DSNMUI/IX/2002

Bank Garansi Syariah

Kafalah

11/DSNMUI/IV/2000

Penukaran Valuta Asing

Sharf

28/DSNMUI/III/2002

PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 105 Akuntansi Mudharabah PAPSI PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI

Sumber: BI, Data diolah

2.5. Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Pengguna laporan keuangan perbankan syariah adalah shahibul maal atau pemilik dana investasi, pengguna dana, pembayar zakat infaq shadaqah, pemegang saham, otoritas pengawasan atau DPS, Bank Indonesia, Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, dan masyarakat. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan


dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, menginformasikan tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dana dan pemilik rekening investasi, pemenuhan fungsi social termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Komponen laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut: a. Neraca b. Laporan laba rugi c. Laporan arus kas d. Laporan perubahan ekuitas e. Laporan perubahan dana investasi terikat f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah g. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan h. Catatan laporan keuangan Laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan merupakan pembeda antara laporan keuangan bank syariah dan konvensional. Laporan ini mempertegas bahwa bank syariah sebagai pemegang amanah dan fungsi sosial, tidak hanya sebagai investor maupun manajer investasi. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan explo-


ratory study. Studi eksplorasi dilakukan saat tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang terjadi saat ini atau tidak tersedianya informasi mengenai bagaimana masalah serupa dipecahkan di masa lampau. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman laporan tahunan dengan aplikasi Islamic Corporate Identity. Sedangkan wawancara dilakukan dengan para pakar dan pelaku pasar akan masalah-masalah yang dihadapi peneliti. Dokumentasi meliputi proses pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan dari sebelas bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Central Asia Syariah, Bukopin Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah. Laporan keuangan yang digunakan adalah tahun 2011 kecuali BNI Syariah dan Maybank Syariah menggunakan tahun 2010. Sumber laporan di dapat dari Bank Indonesia, media cetak, dan dari bank yang bersangkutan.

75

Penelitian ini menggunakan alat checklist sebagai penilaian kesesuaian pengungkapan laporan keuangan bank syariah. Checklist menggunakan tiga tema yaitu yang harus diungkapkan pada bank syariah. Untuk penelitian lebih lanjut, akan lebih optimal jika dilakukan dua peneliti. Reliabilitas hasil penilaian dari checklist direpresentasikan melalui penilaian antara -1 dan 1 untuk kesepakatan antara peneliti, sehingga validitas semakin terpenuhi (Cohen’s Kappa). Analisis Data dan Pembahasan Penelitian ini membahas komposit GCG pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, serta transparansi kondisi keuangan, terutama Corporate Islamic Identitynya. 1. Dimensi Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Produk-produk dan akad-akad pada suatu bank syariah dapat terlihat di Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan laporan tahunan bank syariah tersebut. Berikut adalah tabel produk dan akad masing-masing bank dengan dua kategori, yaitu bank umum syariah nasional devisa dan non devisa.

76

Tabel 4.1 Akad Produk Bank Umum Syariah Nasional Devisa BMI

BSM

BSMI

BNI Syariah

Penghim punan Dana Giro Wadiah

Penghimp unan Dana

Penghimpun an Dana

Tabunga n Wadiah

Deposito Mudharab ah

Penghi mpunan Dana Tabunga n Mudhar abah Deposit o Mudhar abah

Tabunga n Mudhara bah Deposito Mudhara bah Penyalur an Dana

Tabungan Mudharab ah

Penyaluran Dana

Mudhara bah Musyara kah Murabah ah Salam

Mudharab ah Musyaraka h Murabaha h Salam

Penyalu ran Dana Muraba hah Salam Istishna

Istishna

Qardh

Ijarah

Istishna

Istishna

Qardh

Qardh

Ijarah

Ijarah

Jasa

Jasa

Jasa

Jasa

Sharf

Sharf

Sharf

Sharf

Kafalah

Kafalah

Kafalah

Kafalah

Wakalah

Wakalah

Wakala h

Wakalah

Giro Wadiah

Penyalura n Dana

Tabungan Mudharabah

Deposito Mudharabah

Murabahah Salam

Ijarah

Sumber: Laporan Keuangan Masingmasing Bank Syariah


Tabel 4.2 Akad Produk Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa Bank Rakyat Indonesia Syariah Penghimpunan Dana

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Victoria Syariah

Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana

Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah

Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah

Penyaluran Dana

Penyaluran Dana

Murabahah

Investasi Cendekia, Tabungan Simpatik, Deposito Rupiah, Deposito Valas, Giro IDR, Giro Euro, Giro USD, Giro Singapore Dollar, BSMAsia Obligasi, Bank Panin Bank Bank Central Maybank Syariah BSM Tabungan Syariah Syariah Syariah Perusahaan. Bukopin Program penyaluran dana BSM adalah Penghimpu Penghimpun Penghimpunan Penghim nan Danapembiayaan an Dana Dana punan Mudharabah, Dana Pembiayaan Musyarakah, Tabungan Tabungan Tabungan Tabunga Pembiayaan Murabahah, Mudharaba Mudharabah MudharabahPembiayaan n h Mudhara Talangan Haji, Pembiayaan Istishna, bah Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Deposito Deposito Deposito Deposito Mudharabah

Mudharabah

Penyaluran Dana

Mudharaba h Penyaluran Dana

Penyaluran Dana

Penyaluran Dana

Murabahah

Murabahah

Murabaha

Murabahah

Murabahah

Istishna’ Qardh

Istishna’ Qardh

Ijarah Musyarakah

Istishna Qardh

Qardh Ijarah

Mudhara bah Penyalur an Dana Murabah ah Istishna’ Ijarah

Ijarah

Ijarah

Mudharabah

Jasa Sharf Kafalah Wakalah

Mudharabah Musyarakah Rahn Jasa Sharf Kafalah Wakalah





Sumber: Laporan Keuangan Masingmasing Bank Syariah Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua produk penghimpunan, penyaluran, dan service sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan BI dan DSN. Namun untuk kelengkapan aplikasi akad pada produk yang paling lengkap adalah BSM. Penghimpunan dana meliputi Tabungan BSM, Tabungan Mabrur, Tabungan Berencana, Tabungan



Bittamlik, Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet, Customer Network Financing, Pembiayaan resi Gudang, Pembiayaan Edukasi, Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA), Implan, Pembiayaan Dana Berputar, Pembiayaan Pemilikan Rumah, Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Griya DP 0%,

77

Sistem Pembayaran Off Line, Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah, Pembiayaan kepada Pensiunan, Pembiayaan Peralatan Kedokteran. Layanan atau service BSM adalah BSM Card, BSM Sentra Bayar, BSM Mobile Banking, BSM Net Bankng, BSM Mobile Banking GPRS, Pindahbukuan melalui ATM, Pooling Fund, Pertukaran Valas, Bank Garansi, Electronic Payrol, Letter of Credit, Transfer Western Union, Kliring, Inkaso, Intercity Clearing, RTGS (Real Time Gross Settlement), DUIT (Dana Untuk Indonesia Tercinta), Pajak Online, Pajak Impor, Referensi Bank, Standing Order, Autosave, Transfer Valas. 2. Dimensi Laporan Keuangan Bank Syariah Menurut PSAK 101 Laporan keuangan bank syariah meliputi Neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsilisai pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Dimensi yang peneliti gunakan dalam menganalisa laporan ini sebagai analisa Islamic Corporate Identity adalah Laporan Dana Investasi Terikat, Laporan Distribusi

78

Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan dana ZIS, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh, Pengurus Bank Syariah ( terutama Dewan Pengawas Syariah). 2.1. Bank Muamalat Indonesia a. Laporan Distribusi Bagi Hasil Dalam laporan ini diungkapkan adanya saldo rata-rata deposito rupiah dan valas tempo 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dalam lapporan disebutkan nisbah, bagi hasil, dan rate of return porsi pemilik dana. b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS Dana ZIS terkumpul dari zakat bank dan luar bank, disalurkan melalui Lembaga Baitul Maal Muamalat c. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari tiga orang. 2.2. Bank Syariah Mandiri a. Laporan Perubahan dana Investasi Terikat (Mudharabah Muqayadah) Laporan ini memuat penerimaan, keuntungan, dan penarikan investasi terikat sekaligus imbalan bank sebagai agen investasi. b. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Laporan sumber dana zakat berasal dari bank, nasabah dan umum, serta pegawai bank. Dana terkumpul disalurkan melalui LAZNAS BSM


Sumber terbesar berasal dari bank sendiri. d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Sumber dana kebajikan berasal dari denda, penerimaan non halal, dana sosial lainnya. Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui LAZNAS BSM. e. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari tiga orang. 2.3. Bank Syariah Mega Indonesia a. Kontribusi Bagi Hasil Dijelaskan dalam laporan ini yang termasuk pendapatan bagi hasil berasal dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Dalam laporan ini berisi saldo rata-rata, pendapatan yang harus dibagi hasil, nisbah, jumlah bonus dan bagi hasil serta rate of return. b. Dewan Pengawas syariah terdiri dari tiga orang. 2.4. Bank Negara Indonesia Syariah a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dana zakat berasal dari pihak luar bank dan dari BNI Syariah sendiri. Dana disalurkan melalui UPZ BNI Syariah. b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berasal dari infaq dan shadaqah. Penggunaan untuk selain sumbangan dan pinjaman c. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari dua orang.


2.5. Bank Jabar Banten Syariah a. Kontribusi Bagi Hasil Dijelaskan dalam laporan ini yang termasuk pendapatan bagi hasil berasal dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah b. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dana zakat berasal dari pihak luar bank dan disalurkan sendiri. d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berasal dari denda dan belum difungsikan. e. Dewan Pengawas Syariah berjumlah tiga orang. 2.6. Bank Rakyat Indonesia Syariah a. Kontribusi Bagi Hasil Dijelaskan dalam laporan ini yang termasuk pendapatan bagi hasil berasal dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah b. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dana zakat berasal dari pihak luar bank dan disalurkan melalui Baznas. d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berasal dari infaq, denda, penerimaan non halal. Penggunaan untuk sumbangan e. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari dua orang

79

2.7. Bank Central Asia Syariah a. Kontribusi Bagi Hasil Dijelaskan dalam laporan ini adalah pembiayaan murabahah dan ijarah. b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dana zakat berasal dari pihak luar bank dan belum disalurkan. c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berasal dari infaq luar bank dan denda dan belum tersalurkan ke pembiayaan atau sumbangan. 2.8. Bank Bukopin Syariah a. Belum adanya informasi dan laporan mengenai zakat, bagi hasil, dan dana kebajikan b. Dewan Pengawas Syariah berjumlah tiga orang. 2.9. Bank Panin Syariah a. Kontribusi Bagi Hasil Dijelaskan dalam laporan ini yang termasuk pendapatan bagi hasil berasal dari giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berasal dari denda, dan belum digunaan. 2.10. Bank Victoria Syariah a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Dana zakat berasal dari pihak Bank saja dan disalurkan melalui lembaga lain. b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

80

Berasal dari denda dan penerimaan non halal. Dana kebajikan ini belum difungsikan secara optimal. c. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari dua orang. 2.11. Bank Maybank Syariah Laporan keuangan belum berhasil didapatkan, hanya yang bisa diakses melalui BI. Penutup 1.1. Simpulan Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa produk dan akad yang sudah digunakan oleh bank syariah telah memenuhi aturan BI dan DSN. Ada beberapa bank yang sangat minim dalam mengaplikasikan akad dalam produk banknya (Maybank Syariah, Bank Panin Syariah).Sedangkan pengungkapan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan yang paling lengkap adalah BSM disusul BRI Syariah. Hal ini sangat mendukung program GCG (penilaian yang baik). 1.2. Keterbatasan Penelitian Data penelitian tidak sama menggunakan laporan keuangan 2011, BNI Syariah dan Maybank menggunakan tahun 2010. Selain itu peneliti mempunyai kendala bahwa idak semua bank syariah mempublish laporan keuangan di web resminya.


1.3. Saran a. Bank Syariah yang laporan keuangan masih sedikit mengandung Islamic corporate identity agar memperhatikan dan melengkapinya sehingga akan mendukung dan menambah point GCG dan berdampak kepercayaan masyarakat meningkat. b. Aplikasi akad dalam produk bank syariah yang masih minim agar diperbanyak, sehingga masyarakat mempunyai banyak alternatif skema pembiayaan. c. Penelitian selanjutnya menggunakan laporan keuangan tahun yang sama dan lebih dari satu periode. Selain itu juga penelitian selanjutnya melakukan wawancara yang mendalam terhadap manajemen bank agar mendapatkan pemahaman yang lebih tajam. Daftar Pustaka Amin, Ma’ruf. 2012. Makalah Kontekstualisasi dan Reaktualisasi Fikih muamalah Yang KeIndonesiaan Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Ayub, Muhammad. 2009. Understanding Islamic Finance. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Chapra,M. Umer. 2002. Corporate Governance In Islamic Financial Institutions. IDB


Elis Mediawati. 2011. Makalah Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Ifhan, Ahmad. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Isfandayani. 2011. Ekspektasi Masyarakat Bekasi TerhadapKeberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangannya. Jurnal FAI Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.2008. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta:Bank Indonesia. Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Muamalat Indonesia Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Syariah Mandiri Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Syariah Mega Indonesia Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2010 PT. Bank Negara Indonesia Syariah Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Jabar Banten Syariah Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Central Asia Syariah

81

Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Bukopin Syariah Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Panin Syariah Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Bank Victoria Syariah Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi 2011 PT. Maybank Syariah Laporan Tahunan 2010 PT. Bank Muamalat Indonesia Laporan Tahunan 2010 PT. Bank Syariah Mandiri Laporan Tahunan 2010 PT. BRI Syariah Laporan Tahunan 2010 PT. BCA Syariah

82

Laporan Tahunan 2010 PT. BNI Syariah Laporan Tahunan 2010 PT. Bank Syariah Mega Indonesia Laporan Tahunan 2010 PT. Panin Syariah Laporan Tahunan 2010 PT. Bukopin Syariah Laporan Tahunan 2010 PT. Bank Jabar Banten Syariah Laporan Tahunan 2010 PT. Bank Victoria Syariah Muhammad. 2011. Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah. Yogyakarta:UII Press. Uswah Nidaul. Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syariah.


Pengawasan Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Good Corporate Governance melalui Islamic Corporate Identity

Recommend Documents