ISSN 2302-0172 pp. 40- 53
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
14 Pages
PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA Sari Nurmalisa Sungkar1, Nazamuddin2, Muhammad Nasir3 1)
Magister Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Abstract: Minimum wage has been believed as an effective tool to reduce income inequality. As an institutional policy it does not only provide general wage floor, but also affcet wages well up the income ladder and have an important impact on reducing poverty and income inequality. This study attempts to show the relationship and the impact of minimum wage on income inequality in Indonesia by using Ordinary Least Square (OLS) and autoregressive methods. The result show that both variables siginificanly have positive corelation, wich means that increasing on minimum wage will lead to agreater income inequality or a worse situation of income gap. Keywords : minimum wage, income inequality, etc Abstrak: Upah minimum telah diyakini sebagai alat yang efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan. Sebagai sebuah kebijakan lembaga, upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan hubungan dan pengaruh upah minimum terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan metode Ordinary Least Square dan autoregressive. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positip, yang atinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. Kata kunci : upah minimum, kesenjangan pendapatan,
pendapatan dan memiliki dampak penting pada
PENDAHULUAN Upah minimum merupakan kebijakan yang bermanfaaat
untuk
memastikan
dispersi upah keseluruhan. Mereka yang bekerja di
pekerja
sektor formal adalah target kebijakan upah
mendapatkan upah yang wajar sekaligus mencegah
minimum. Mereka tidak menerima upah di bawah
kemiskinan dikalangan pekerja yang mencakup
upah minimum karena peraturan tersebut. Ini
pemenuhan standart kebutuhan hidup buruh. Lebih
menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk
jauh, pendistribusian kembali penghasilan pekerja
mematuhi peraturan jika tidak akan dikenakan
pada skala gaji terendah menurunkan dispersi upah
denda. Oleh karena itu, upah minimum tidak hanya
dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan
alat untuk melindungi pekerja di bagian bawah
agregat melalui efek multiplier. Di banyak negara
skala upah tetapi sering menjadi "isu-kelas
upah minimum adalah hal utama dalam penetapan
menengah" (Levin-Waldman dan Whalen, 2007)
upah nasional. Mereka tidak hanya menyediakan batasan
upah
secara
mempengaruhi
upah,
umum,
tetapi
menaikkan
Pada saat yang sama, upah minimum harus
juga
digunakan dengan hati-hati sebagai instrumen anti-
tingkat
kemiskinan karena dampaknya tergantung pada Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 40
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala distribusi lapangan kerja ditingkat rumah tangga.
ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pada tahun
Akibatnya, mereka tidak dapat digunakan untuk
2010 rata-rata upah minimum mulai tumbuh. Dari
mengukur tingkat upah pada target grup tertentu.
Rp. 908,000 pada tahun 2010, meningkat setiap
Keseimbangan harus dipastikan ketika menetapkan
tahun dan mencapai Rp. 1.280.000 pada tahun
upah minimum. Jika ditetapkan terlalu rendah,
2013. Di sisi lain indeks ketimpangan pendapatan
mungkin kehilangan targetnya. Ketika itu terlalu
telah tumbuh dari 30% di tahun 2010 menjadi 41%
tinggi dari nilai upah rata-rata, mungkin mencegah
pada tahun 2013, yang berarti bahwa ketimpangan
perusahaan
mempekerjakan
pekerja
pendapatan di Indonesia mengalami penurunan atau
berketerampilan
rendah
mendorong
menjadi kurang merata. Kenyataan bahwa kedua
mempekerjakan mereka secara informal (ILO,
data memiliki kecenderungan yang sama membawa
2011).
kita pada hipotesis sederhana bahwa variabel-
atau
Upah minimum di Indonesia ditentukan oleh
variabel terkait memiliki hubungan yang positif.
pemerintah provinsi dan kabupaten, yang bervariasi menurut propinsi, kabupaten, dan sektor. Upah
KAJIAN PUSTAKA
minimum Indonesia bervariasi dari angka tertinggi
Teori Pasar Tenaga Kerja
yaitu Rp. 1.720.000 Rp per bulan di Papua Barat
Pasar tenaga kerja adalah pasar di mana
hingga level terendah yaitu Rp. 830,000 per bulan
pekerja menemukan pekerjaan yang berbayar,
di Jawa Tengah (Statistik Indonesia, 2013).
pengusaha menemukan pekerja yang bersedia, dan
Yang menarik adalah fakta bahwa indeks
tingkat upah ditentukan. Pasar tenaga kerja bisa
pertumbuhan upah dan ketimpangan pendapatan
berskala lokal atau nasional (bahkan internasional)
minimum rata-rata di Indonesia telah menunjukkan
dalam lingkup mereka dan terdiri dari interaksi
kecenderungan yang sama, khususnya antara tahun
pasar tenaga kerja yang lebih kecil untuk kualifikasi,
2010-2013,
keterampilan dan lokasi geografis yang berbeda. Mereka bergantung pada pertukaran informasi
Ketimpangan Pendapatan dan Rata-rata Upah MInimum di Indonesia (Rp. 10.000 Tahun 1999 - 2013
antara pengusaha dan pencari kerja tentang tingkat upah, kondisi kerja, tingkat persaingan, dan lokasi
140
pekerjaan.
120 100 80
Upah Minimum
60
Secara teoritis, efek dari upah minimum
40
bervariasi tergantung pada model pasar tenaga kerja
20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IQ
31
32
32
33
32
32
36
36
36
35
37
38
41
41
41
MW 17,95 21,37 28,61 36,27 41,45 45,85 50,77 60,27 67,25 67,33 84,15 90,88 98,88 108,8 128,8
Sumber : BPS 2005,2006,2009,2010, 2013
diikuti
oleh
upah dan pekerjaan tetap, maka dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, jika upah minimal (WM)
Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum
yang paling mewakili kondisi sebenarnya. Jika
tren
peningkatan
diatur di atas batas upah pasar (W *) maka akan menghasilkan
pengurangan
jumlah
Volume 3, No. 2, Mei 2015
lapangan - 41
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pekerjaan, besarnya tergantung pada kenaikan upah
mencerminkan situasi di mana kontribusi pekerja
yang sebenarnya (WM-W *) dan pada elastisitas
untuk perusahaan tidak tepat diakui.
permintaan tenaga kerja.
Labor Market with Employer Power
Competitive Labor Market
Sumber: Islam and Nazara, 2000
Tingkat keuntungan maksimum dari tenaga
Sumber: Islam and Nazara, 2000
Penegakan upah minimum, yang diatur di atas batas upah pasar
(W *), akan mengakibatkan
kerja adalah Lc di mana biaya marjinal sama dengan permintaan tenaga kerja. Mekanisme
penurunan permintaan atau kelebihan pasokan
tersebut
tenaga kerja. Asumsikan bahwa upah minimum
memaksimalkan keuntungan di titik Wp, sementara
ditetapkan pada tingkat Wm pada grafik diatas. Hal
upah monopsoni hanyalah pada titik Wq. Oleh
ini akan mengakibatkan kelebihan pasokan Lb-La,
karena itu jelas bahwa upah minimum yang
dan pekerjaan akan menurun ke La dari tingkat
ditetapkan diantara tingkat upak monopsoni (Wq)
kompetitif kerja Le. Oleh karena itu, upah
dan
minimum di pasar tenaga kerja yang kompetitif
menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang lebih
adalah negatif sebagaimana terlihat di panel kanan.
tinggi.
Semakin tinggi upah minimum diatur di atas batas
minimum lebih tinggi dari tingkat kompetitif W *,
upah pasar, semakin menurun tingkat pekerja.
kebijakan tersebut akan menghasilkan pengurangan
Tipe lain dari pasar tenaga kerja adalah pasar tenaga kerja monopsonistik. Dalam pasar tenaga kerja monopsonistik, permintaan tenaga kerja masih
menghasilkan
tingkat
upah
yang
tingkat upah kompetitif (W*) akan
Harus
pemerintah
menetapkan
upah
tenaga kerja sebagaimana terjadi pada pasar tenaga kerja yang kompetitif. Dalam
model
kompetitif
yang
paling
identik dengan margin produksi tenaga kerja, tetapi
sederhana di pasar tenaga kerja, efek dari upah
kurva penawaran yang relevan menggambarkannya
minimum sangat bergantung pada serangkaian
adalah kurva biaya marjinal yang berlawanan
variabel institusional, termasuk tingkat kepatuhan,
dengan pengusaha. Dalam pasar tenaga kerja ini,
penegakan
pekerja dibayar di bawah marjin produksi mereka.
ketidakkepatuhan, dan keberadaan (dan ukuran)
Perbedaan antara kedua jenis pasar tenaga kerja
dari sektor-sektor tertentu. Tentunya, masalah ini
tersebut adalah pada tingkat eksploitasi di pasar
jauh lebih mungkin terjadi di negara-negara
tenaga
berkembang.
kerja
yang
monopsonistis.
Hal
ini
hukum,
hukuman
Volume 3, No. 2, Mei 2015
untuk
- 42
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Yang pasti, jika penegakan hukum tidak
menguranginya. Upah minimum menyebabkan,
efektif atau jika hukuman untuk membayar upah di
non-pasar, berperan menentukan batas minimum
bawah upah minimum cukup ringan, sangat sulit
upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan
untuk mengharapkan kepatuhan dan efektivitas
harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga
penetapan upah minimum.
tenaga
kerja,
pengurangan Kesenjangan Pendapatan
yang tidak merata daripendapatan rumah tangga pendapatan
individu
dalam
suatu
perekonomian. Kesenjangan pendapatan sering disajikan sebagai persentase dari total pendapatan dibagikan
total
minimum
permintaan
tenaga
menghasilkan kerja
dan
sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran.
Kesenjangan pendapatan adalah distribusi
atau
upah
populasi. Misalnya,
statistik
menunjukkan bahwa 70% dari pendapatan suatu negara dikendalikan oleh 20% penduduk negara itu. Hal ini sering dikaitkan dengan ide "keadilan" pendapatan. Pada umumnya dianggap "tidak adil" jika orang kaya memiliki porsi proporsional lebih besar dari pendapatan suatu negara dibandingkan dengan populasi mereka.
Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan. Upah minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan
keuntungan
perusahaan
dan
meningkatkan upah pekerja terendah (Levitan & Belous, 1979; Volscho, 2005). Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Bluestone & Harrison, 2001). Secara empiris, beberapa studi telah secara eksplisit mencoba meneliti efek dari upah minimum terhadap ketimpangan. Dalam konteks Indonesia,
Salah satu indikator kesenjangan pendapatan adalah Index GINI. Index GINI adalah pengukuran distribusi pendapatan penduduk suatu negara. Nilainya berkisar antara 0 dan 1 dan didasarkan pada penghasilan bersih masyarakat dan dapat membantu menentukan kesenjangan antara kaya dan miskin, dengan nilai 0 mewakili kesetaraan sempurna dan nilai 1 mewakili ketidaksetaraan sempurna.
Islam dan Nazara (2000) mengambil pendekatan tidak langsung untuk mengklaim bahwa upah minimum di Indonesia bukanlah kebijakan yang buruk dari segi profitabilitas perusahaan. Mereka menemukan bahwa kebijakan upah minimum tersebut
tidak
menyebabkan
pengurangan
profitabilitas bisnis bahkan setelah mengontrol faktor endogenitas upah minimum. Cun dan Khor (2010) menemukan bahwa perubahan dalam
Upah Minimum Pendapatan
dan
Kesenjangan
undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian
Secara berpendapat
teori, bahwa
teori
ekonomi
upah
neoklasik
minimum
akan
meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang
atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia. Rama (2001) melakukan penelitiannya dengan Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 43
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memperlakukan kenaikan upah minimum sebagai
pada tingkat yang lebih tinggi akan menurunkan
variabel eksogen dan pada analisis tingkat provinsi,
ketimpangan upah secara substansial, dengan
ia menemukan bahwa kebijakan upah minimum
asumsi dilakukan untuk menahan laju ketimpangan.
memiliki efek menaikkan upah rata-rata kurang dari
Flinn (2010), menjelaskan bahwa dalam
15% dan penurunan lapangan kerja maksimal 5% ,
keadaan
kesetimbangan
sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa pada
substansial
umumnya upah minimum bermanfaat bagi pekerja
menguntungan kesejahteraan sosial, tp hal ini tidak
sektor formal, tetapi efek tersebut ditemukan secara
terjadi ketika nilai kontrak dijadikan faktor endogen.
tidak proporsional pada perusahaan-perusahaan
Populasi pekerjaan sebenarnya sedikit meningkat
kecil yang sangat bergantung pada tenaga kerja
dengan kenaikan upah minimum $8 dolar/jam,
berketerampilan rendah dan cenderung untuk
setelah itu mulai menurun relatif cepat. Dengan
berinvestasi dalam teknologi.
menetapkan margin partisipasi, Flinn menemukan
dalam
parsial,
tingkat
peningkatan
upah
minimum
Tapi penelitian pendahulu yang dilakukan oleh
bahwa perubahan upah minimum $ 8 dolar/jam,
Volscho (2005) dengan menggunakan data negara
membawa efek baik bagi angka pengangguran dan
bagian selama sepuluh tahun (1960-2000) untuk
jumlah lapangan kerja.
menguji hipotesis, menyatakan bahwa negara
Bird dan Manning (2008) menelitii bagaimana
dengan upah minimum yang lebih tinggi memiliki
upah minimum dapat mempengaruhi rumah tangga
level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih
dalam sistem tertutup di mana mereka tidak hanya
rendah dan bahwa upah minimum negara
secara langsung terkena dampak di pasar tenaga
mengurangi ketimpangan pendapatan keluarga..
kerja oleh undang-undang upah minimum, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang yang diproduksi oleh perusahaan yang tunduk pada
Kajian Empiris Sebelumnya
hukum upah minimum. Dengan asumsi tidak ada Dengan menggunakan koefisien Gini, Muller dan Steiner (2013) menemukan bahwa upah minimal € 5,00/jam tidak akan secara signifikan mengurangi ketimpangan. Menetapkan minimum upah pada di € 8.00 atau bahkan € 10,00/jam menghasilkan nilai Gini yang lebih kecil secara signifikan; ketidaksetaraan akan menurun sekitar 6% atau 14% masing-masing. Upah minimal € 5,00/jam tidak bisa secara signifikan menurunkan ketimpangan
upah
minimum
dan
hanya
mengurangi ketimpangan sekitar 15% dan 25%
pengurangan
lapangan
menemukan
bahwa
pekerjaan, upah
mereka
minimum
akan
meningkatkan pendapatan rumah tangga untuk 21% dari populasi, tetapi menyebabkan 79% dari populasi berada pada kondisi yang lebih buruk karena kenaikan harga. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa upah minimum tidak selalu menjadi alat anti kemiskinan yang baik di negaranegara berkembang. Volscho (2005) menemukan bahwa upah minimum
negara
mengurangi
ketimpangan
masing-masing. Upah minimum yang ditetapkan Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 44
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pendapatan keluarga. Hubungan antara upah
bervariasi di seluruh kelompok
minimum dan ketimpangan pendapatan ditemukan
Chun dan Khor (2010) penelitian yang
non-linear. Upah minimum negara tidak efektif
berdasarkan SUSENAS 1993-2008 menemukan
untuk
bahwa
mengurangi
ketidaksetaraan
kecuali
upah
minimum
merupakan
penentu
ditetapkan pada nilai-nilai yang lebih besar dari
signifikan kenaikan upah bulanan untuk penduduk
$ 4,00. Dia menyarankan bahwa ketika upah
yang memiliki upah di bawah garis upah minimum
minimum
di sektor formal, tetapi tidak sektor informal.
terkikis
oleh
inflasi
itu
dapat
berkontribusi untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Hipothesis Berdasarkan hasil dari kajian literatur dan
Rama (2001) menggunakan data Sakernas untuk mendokumentasikan dampak dari kenaikan substansial dalam upah minimum riil pada paruh pertama tahun 1990-an, pada upah dan pekerja
penelitian sebelumnya atas penelitian ini ditetapkan hipotesis berikut: • Upah minimum berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan.
formal penuh waktu dengan memperlakukan kenaikan upah minimum sebagai eksogen. Dia
METODE PENELITIAN
menemukan bahwa upah minimum memiliki efek
Ruang Lingkup Penelitiaan
menaikkan upah rata-rata kurang dari 15% dan
Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan
penurunan lapangan kerja oleh paling banyak 5%,
pada dampak upah minimum pada ketimpangan
sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa rata-
pendapatan di Indonesia selama tahun 1999 - 2013.
rata, upah minimum yang bermanfaat bagi pekerja
Khusus
untuk
penelitian
ini,
akan
sektor formal, tetapi efek ini k menjadi tidak
memfokuskan pada upah minimum Indonesia
proporsional pada perusahaan kecil yang sangat
sebagai variabel independen dan ketimpangan
bergantung pada tenaga kerja berketerampilan
pendapatan sebagai variabel dependen dalam kurun
rendah dan cenderung untuk berinvestasi dalam
waktu yang sama.
teknologi. Suryahadi et al. (2003) menemukan efek yang lebih
besar
pada
penelitiannya.
Data
Dengan
Data yang digunakan dalam analisis ini adalah
mengendalikan faktor-faktor lain yang mungkin
data sekunder dari publikasi Biro Pusat Statistik.
mempengaruhi pekerjaan, ia memperkirakan bahwa
Sebagian besar data diperoleh Buku Data Statistik
kenaikan 100% upah minimum akan menyebabkan
Indonesia dan
11,2% penurunan lapangan kerja bagi pekerja
Ekonomi Penting (2004, 2005, 2008, 2010, 2011,
perkotaan. Salah satu alasan untuk menjelaskan
2013)
perbedaan ini adalah bahwa upah minimum telah
Terdapat 2 (dua) jenis data ;
semakin mengikat selama bertahun-tahun. Namun,
1. Data Gini Index yang menggambarkan
elastisitas lapangan kerja dengan upah minimum
Data Strategis dan Indikator
Ketimpangan Pendapatan. Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 45
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala NIlai Gini Index berada diantara 0 dan 1
minimum dan ketimpangan pendapatan di
bedasarkan pendapatan bersih populasi, dan
Indonesia berdasarkan data-data sekunder.
dapat menunjukkan jarak antara pendapatan
2. Analisa Statistik
masyarakat miskin dan masyarakat kaya,
Penggunaan metode ini untuk menjelaskan
dengan nilai 0 yang berarti kesetaraan
hasil regresi dari variable-variabel penelitian
sempurna
dengan menggunakan Program E-Views.
dan
1
berarti
ketimpangan
sempurna. 2. Data
dari
Indonesia
Rata-rata
Upah
Pemilihan Model Langkah pertama adalah mengidentifikasi
Minimum. Upah minimum di Indonesia didirikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, yang bervariasi menurut propinsi, kabupaten, dan sektor. Upah Minimum Nasional dihitung sebagai rata-rata jumlah total upah minimum provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia.
pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, untuk itu akan digunakan rumus OLS (Ordinary Least Square). Volscho, Jr. (2005) juga menggunakan rumus yang sama untuk langkah pertama dalam estimasinya dengan variable yang sama. Sebuah regresi linear digunakan untuk
Perhitungan ini mengikuti persamaan ini:
memperkirakan hubungan anatara upah minimum MWt =
terhadap ketimpangan pendapatan sebagaimana
Σ𝑃𝑀𝑊 𝑡 Σ𝑃𝑡
rumus berikut : II = f(MW, lag II)
Dimana : MWt
= Upah Minimum pada tahun t
ΣPMWt = Total Upah Minimum pada tahun t ΣPt = Total Provinsi pada tahun t
(1)
Dimana : II
: Ketimpangan Pendapatan
MW : Upah Minimum ϵ
: Error term
Karena data penelitian ini adalah data time Semua data yang diamati adalah dari tahun
series, menjadi penting untuk memastikan data
1999 hingga 2013 dan akan disajikan sebagai data
yang akan digunakan sudah bersifat stasioner.
time series dari Indonesia.
Dengan menggunakan korrelogram dan statistik korrelogram parsial di E Views, diketahui bahwa
Metode Analisa
ada autokorelasi pada lag pertama dan kedua.
Dalam penelitian ini akan digunakan 2(dua)
Autokorelasi dapat timbul karena beberapa alasan,
metode analisa yaitu :
seperti inersia atau kelesuan ekonomi pada waktu
1. Analisa Deskriptif
seri, spesifikasi bias bisa terjadi karena
Penggunaan menggambarkan
metode kondisi
ini pekerja,
untuk upah
tidak
memasukkan variabel penting dari model atau menggunakan
form
yang
tidak
Volume 3, No. 2, Mei 2015
fungsional, - 46
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala fenomena sarang laba-laba, pesan data, dan
mempertimbangkan beberapa kriteria. Gujarati
transformasi data (Gujarati, 2009). Oleh karena itu
(2009)
perlu untuk membedakan antara autokorelasi murni
memilih model autoregressive terbaik yang: (1) R2,
dan
sebelum
(2) addjusted R2 (= R2), (3) kriteria informasi
umum
Akaike (AIC), (4) kriteria Schwarz Information
diasumsikan adalah skema autoregressive Markov
(SIC) , (5) Mallows Cp kriteria, dan (6) perkiraan
orde
χ2
autokorelasi
mengambil
yang
kesimpulan.
pertama,
yang
diinduksi Mekanisme
mengasumsikan bahwa
menentukan
beberapa
(chi-square).
Penelitian
kriteria
untuk
ini
akan
gangguan pada periode berjalan linier yang terkait
mempertimbangkan tiga dari lima kriteria yaitu: (1)
dengan istilah gangguan pada periode sebelumnya,
R2, (2) AIC dan (3) SIC.
di mana koefisien autokorelasi ρ memberikan tingkat saling ketergantungan tersebut. Mekanisme
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
ini dikenal sebagai AR (1) skema. Jika AR (1)
Upah Minimum di Indonesia
skema valid dan koefisien autokorelasi diketahui,
Kebijakan upah minimum diterapkan pertama
masalah korelasi serial dapat dengan mudah
secara hukum di Indonesia pada tahun 1989. Sistem
diselesaikan dengan mengubah data mengikuti
baru ini mengharuskan upah minimum ditetapkan
prosedur perbedaan umum. AR (1) skema dapat
dengan mengacu pada kebutuhan fisik minimum,
dengan mudah digeneralisasi untuk AR (p).
biaya hidup dan kondisi pasar tenaga kerja. Dengan
Langkah kedua adalah modifikasi dari persamaan
regresi
menggunakan
kondisi tersebut pemerintah ingin membawa upah
metode
minimum sesuai dengan kriteria biaya konsumsi
autoregressive untuk membuatnya sedekat mungkin
atau KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) pada tahun
untuk distribusi normal. Modifikasi rumus regresi
1994. Kriteria terakhir bernama KHL (Kebutuhan
akan melibatkan semua lag untuk mendapatkan
Minimum Basic) ditetapkan oleh Peraturan Menteri
hasil yang terbaik.
Tenaga Kerja Nomor: Per-17 / Men / 2005 dengan
Hasil proses modifikasi akan merubah rumus (1) sebagai berikut ;
komponen hidup yang lebih luas mengandung 46 komponen kebutuhan pekerja yang belum menikah
IIt=α+β1MWt+β2IIt-1+β3IIt-2....+βnIIt-n+εt
(2)
hidup dan telah direvisi oleh Departemen Tenaga
Dimana:
Kerja
IIt
Transmigrasi 60 komponen kebutuhan hidup. Dan
: Ketimpangan Pendapatan pada tahun t
MWt : Upah Minimum pada tahun t
: Ketimpangan Pendapatan pada tahun t-n
βn
: Koefisien ketimpangan pendapatan pada tahun sebelum n
terbaik
Nomor
13/2012
ke
kebijakan upah minimum sejak 2013 hingga saat ini. Ketika kriteria KHL yang digunakan sama untuk setiap provinsi di Indonesia, tingkat upah
: Error term
Model
Peraturan
kriteria terakhir ini menjadi dasar dari proses
IIt-n
ϵt
dan
minimum bervariasi menurut provinsi ketika akan
muncul
setelah
membandingkan semua model-model dengan
undang-undang baru
diperkenalkan.
Undang-
undang memungkinkan pemerintah tingkat provinsi Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 47
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala untuk mengusulkan upah minimum mereka sendiri
minimum rata-rata akan meningkat setiap tahun
dan menerapkannya diwilayah
otoritas mereka.
tetapi nilai sebenarnya tidak. Kondisi terakhir tidak
Saat ini upah minimum di Indonesia ditetapkan
jauh dari satu dekade terakhir. Membandingkan
oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, yang
nilai upah minimum nasional menggunakan kurs
bervariasi menurut propinsi, kabupaten, dan sektor.
USD
Upah minimum terbesar adalah di Papua Barat
menemukan bahwa nilai riil pertumbuhan upah
dengan Rp. 1.720.000 per bulan, dan terendah di
minimum nasional adalah datar.
Jawa Tengah dengan Rp. 830.000 per bulan
6,5 persen per tahun dalam upah minimum bulanan selama periode antara tahun 2000 dan 2010. tingkat upah minimum telah hampir dua kali lipat dalam satu dekade, dari sekitar Rp. 400.000 pada tahun
PERSENTASE (%)
kenaikan upah minimum tahunan rata-rata sekitar
gambar
berikutnya,
kita
akan
Pertumbuhan Upah MInimum Nasional
(Statistik Indonesia, 2013). Miranti R. et al (2013) mencatat bahwa
pada
40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 MWG (IRD) MWG (USD)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,58 19,03 33,88 26,77 14,28 10,62 10,73 18,71 11,58 0,12 24,98 8,00 0
1,19
1,34
1,27
1,14
1,11
1,11
1,19
0,89
1,00
1,25
1,08
8,80 10,12 18,32 1,09
1,10
1,08
Sumber: Central Statistic Bureau, 2005,2006,2008,2013
2000 menjadi Rp. 750.000 pada tahun 2010.
Angka tersebut menunjukkan bahwa upah
Sebuah gambaran yang lebih luas dari kenaikan
minimum nasional tidak selalu meningkat. Alih-alih
upah
tumbuh, dalam beberapa tahun pertumbuhan
minimum
hadir
dalam
gambar
ini,
Rp.1000
Upah Minimum Nasional
tertekan oleh melanda krisis ekonomi pada awal
1500,0
tahun 1998. Upah minimum telah tumbuh secara
1000,0
signifikan sebagai kondisi ekonomi membaik
500,0
hingga tahun 2003. Miranti. R et al, (2013) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,0
menjelaskan bahwa penyesuaian pasar tenaga kerja mendorong fluktuasi pada upah minimum selama
MW
beberapa tahun dan tumbuh lagi setelah 2010. Pada Sumber : Central Statistic Bureau, 2005,2006,2008,2013
penelitiannya, Miranti menemukan bahwa pada tahun 2000 rata-rata upah minimum provinsi
Grafik menunjukkan bahwa nilai Upah
diwakili sekitar 40 persen dari rata-rata keseluruhan
Minimum Nasional telah meningkat setiap tahun
upah dan 45 persen dari upah buruh industri. Pada
sejak tahun 1999-2013. Namun bisa terjadi salah
tahun 2010, upah minimum telah meningkat
tafsir untuk menganalisis peningkatan ini sebagai
menjadi 64 persen dari upah rata-rata secara
sebuah prestasi. Tentu sebagai efek dari defisit
keseluruhan dan 70 persen dari upah buruh industri.
ekonomi dan penggunaan Minimum Kebutuhan
Distribusi upah, dan tingkat (dan kepatuhan)
Dasar (KHL) sebagai dasar menentukan, nilai upah
upah minimum provinsi, keduanya memiliki Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 48
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengaruh langsung pada ketidaksetaraan yang ada
formal naik sekitar 620 000 orang atau secara
melalui penghasilan pekerja. Meskipun demikian,
persentase meningkat 39,86 poin menjadi 40,42%
peningkatan upah minimum tampaknya hanya
pada Agustus lalu.
memberikan manfaat yang terbatas untuk pekerja,
Indonesia memiliki sistem pasar tenaga kerja
khususnya kelompok pekerja yang berada pada
dualistik dengan sektor tradisional (informal) dan
tingkat upah terendah dalam distribusi. Gambaran
sektor lainnya yang kurang modern. Secara umum,
yang
Pasar Tenaga Kerja Indonesia memiliki pasokan
lebih
rumit
berkembang
yang
terjadi
di
negara-negara
kadang-kadang
terdapat
surplus, tingkat pengangguran yang tinggi dan
sejumlah standart upah minimum yang bervariasi di
tenaga kerja kurang terampil. Di Indonesia,
berbagai jenis pekerjaan, industri, dan / atau
perusahaan harus membayar karyawan mereka di
wilayah geografis. Selain itu, inflasi yang tinggi dan
atas atau sesuai dengan upah minimum, jika tidak
tidak stabil menyebabkan fluktuasi besar dalam
perusahaan akan mendapatkan hukuman. Namun
nilai riil upah minimum di negara berkembang.
dalam kasus-kasus
Pekerja sektor formal di Indonesia tumbuh setiap tahun dan mereka terdampak peraturan upah
mengusulkan
penangguhan
kenaikan
upah
sementara, sambil menunggu harga produk baru
minimum karena upah minimum efektif diterapkan hanya untuk sektor formal .
khusus, perusahaan bisa
Batas-batas antara pekerja formal dan informal sering sekali kabur, Maloney (2004). Sampaisampai jika ada yang tertarik meneliti efek
Angkatan Kerja di Indonesia Menurut Publikasi Statistik Formal dari Biro
keseluruhan kebijakan, keberadaan sektor yang tidak
tercakup
mempersulit
analisis.
Model
Pusat Statistik Indonesia, November 2013 (Tabel
kompetitif dengan sektor yang terkena dampak (di
4.4) jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi,
mana upah minimum berlaku) dan tidak terkena
disebut angkatan kerja di Indonesia sebesar 118,19
dampak (di mana upah minimum tidak berlaku),
juta orang, di mana 110,80 juta diantaranya bekerja
memprediksi bahwa mengikat upah minimum di
dan 7,38 juta orang menganggur. Publikasi juga
sektor yang terdampak (formal) akan melemahkan
melaporkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan
daya beli pekerja yang marjinal produknya dibawah
Kerja (TPAK) di Indonesia mencapai 66,9 persen
batas upah. Pekerja yang terlantar akan mengalir ke
pada Agustus 2013, yang berarti mengalami
sektor yang tidak terdampak (non formal) , di mana
penurunan 2,1 persen dibandingkan dengan
tingkat upah ekuilibrium akan jatuh dan titik
Agustus 2012. Di sisi lain, tingkat pengangguran
kesetimbangan pekerja akan naik. Jika hal ini
menunjukkan tren meningkat dari 6,1 persen pada
terjadi, upah minimum dapat menyebabkan
Agustus 2012 menjadi 6,25 persen pada Agustus
pengurangan gaji untuk pekerja yang bayar
2013.
terendah dalam perekonomian, dan peningkatan
Untuk satu tahun terakhir (Agustus 2012-
ketimpangan pendapatan. Tentu saja, saling
Agustus 2013), jumlah orang yang bekerja di sektor
ketergantungan antar sektor bisa menjadi lebih Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 49
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala rumit dari itu.
kemerdekaan disahkan di Timor Timur pada Agustus 1999. Hal ini menyebabkan Indonesia memasuki fase perkembangan baru, yang melihat
Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi
tidak hanya jatuhnya Soeharto dan "Orde Baru"
tidak bisa diukur hanya dari segi tingkat
pemerintah tetapi juga kebijakan yang sangat
pertumbuhan output atau pendapatan baik secara
terpusat dan kekuasaan bergeser ke proses
agregat atau per kapita, tetapi hal-hal yang lebih
desentralisasi (Miranti et al., 2013).
penting untuk dipertimbangkan adalah pola
Tapi setelah 2004, berdasarkan data statistik
distribusi pendapatan di semua anggota masyarakat.
yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
Selain
Indeks
pertumbuhan
ekonomi,
perbaikan
ketimpangan juga memainkan peran penting
Gini
ketimpangan
Indonesia
yang
pendapatan di
menunjukkan
Indonesia
telah
Indonesia telah mengalami beberapa fase
meningkat secara bermakna. Mulai dari 0,32 pada
perkembangan yang berbeda sejak pemerintahan di
tahun 2004 NIlai Gini Indeks mencapai 0,41 pada
bawah era Orde Baru berakhir pada tahun 1998.
tahun 2013 (Data Strategis Indonesia, 2013). Ini
Pada akhir tahun 1990-an, krisis keuangan berat
berarti bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia
melanda banyak negara di Asia,
termasuk
telah pindah ke situasi yang kurang lebih sama
Indonesia, sehingga berujung pada krisis sosial-
dengan 33% (0,9 poin) peningkatan pada dekade
ekonomi. Nilai tukar terus menurun pada tahun
terakhir.
1998. Masalahnya kemudian menjadi krisis keuangan
dengan
runtuhnya
pasar
saham,
Untuk meningkatkan kesejahteraan penerima upah
rendah,
banyak
negara
mewajibkan
kebangkrutan perusahaan lokal, dan masalah serius
pengusaha harus membayar pekerja mereka diatas
yang dihadapi oleh bank Indonesia (Soesastro dan
upah minimum negara. Apakah kebijakan tersebut
Basri, 1998; Miranti, R. et al . 2013). Hal ini
benar-benar mencapai hasil yang diharapkan telah
menyebabkan krisis sosial dan politik ditandai
menjadi kontroversi yang besar selama beberapa
dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada
dekade. Prediksi teoritis dari efek upah minimum
Mei 1998, setelah memimpin negara selama 32
bervariasi, dan bukti empiris sejauh ini telah
tahun. Alih-alih meminimalkan krisis, ada beberapa
menghasilkan hasil yang bertentangan, tergantung
konflik meluas setelah pengunduran diri Soeharto
pada negara, sumber variasi upah minimum,
sebagai akibat dari pemerintah pusat yang lemah.
metode analisis, dan asumsi yang dibutuhkan untuk
Hal itu dibuktikan dengan beberapa aksi unjuk rasa,
setiap kerangka ekonometrik tertentu.
demonstrasi dan kerusuhan. Pada periode itu juga banyak dari provinsi kaya mineral seperti Aceh, Riau dan Papua berusaha kemandirian,
terutama
untuk memiliki
setelah
referendum
Pengaruh Upah Minimum Ketimpangan Pendapatan
terhadap
Pengaruh upah dan pendapatan minimum
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 50
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ketimpangan diidentifikasi oleh waktu analisis data
merata. Bird dan Manning (2005) menjelaskan
seri dengan persamaan model regresi linier (1).
situasi ini sebagai konsekuensi dari struktur tenaga
Dengan asumsi bahwa Upah Minimum ditetapkan
kerja di Indonesia, di mana terutama yang bekerja
pada awal tahun dan akan mempengaruhi indeks
di sektor pertanian atau sektor informal tidak
kesetaraan
persamaan
langsung dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum.
ditetapkan sebagai persamaan (2). Metode untuk
Mereka terpengaruh terutama sebagai konsumen
mengukur persamaan adalah Ordinary Least Square
dan menderita efek kenaikan harga. Mereka juga
(OLS). Setelah memperkirakan persamaan (2)
menemukan bahwa tahun 2002-2003, proporsi
dengan metode efek yang umum, hasilnya sebagai
yang lebih tinggi dari semua pekerja (dan terutama
berikut:
pekerja yang dipekerjakan di luar pertanian) tidak
tahun
depan,
model
dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan
Hasil Regresi
langsung dari upah minimum, dibandingkan
Dependent Variable: II Method: Least Squares Date: 03/24/14 Time: 16:26 Sample(adjusted): 2001 2013 Included observations: 13 after adjusting endpoints Convergence achieved after 4 iterations Variable
Coeffi cient
C
28.798 71 0.0105 97 0.595452
MW AR(2) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
0.923781 0.908538 1.024437 10.49470 -17.05469 2.272963
Std. Error
dengan sebelum krisis. Konsisten dengan penelitian tersebut, Chun dan Khor (2010) menemukan bahwa
tStatistic
Prob .
kenaikan
0.450 63.98 052 977 0.000 16.46 644 425 0.277 079 2.149037
0.00 00 0.00 00 0.05 72
peningkatan yang signifikan dan substansial dalam
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
36.15385 3.387382 3.085337 3.215710 60.60087 0.000003
Berdasarkan hasil ini kita dapat menulis ulang
IIt = 28,79871+0,010597 MWt-0,595452(AR(2)) Upah minimum memiliki efek signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan di ρ = 0. Setiap Rp. 1000 kenaikan upah minimum di mengarah ke 0,0106 titik peningkatan indeks ketimpangan pendapatan. Ini berarti menggunakan upah minimum di jangka pendek, sebagai alat untuk
mengurangi
minimum
disertai
dengan
jumlah jam kerja per minggu dan penurunan probabilitas kerja di sektor formal. AR (2) atau autoregressive lag ke dua dari urutan
ketimpangan
pendapatan
menjelaskan
bahwa nilai perkiraan ketimpangan pendapatan pada waktu t adalah proporsi nilai pada waktu t-2. Dengan kata lain nilai pendapatan di kesetaraan di
model persamaan sebagai berikut:
strategis
upah
ketimpangan
pendapatan tidak berguna. Alih-alih mengurangi ketimpangan pendapatan, malahan menjadi pemicu kenaikan indeks ketimpangan pendapatan yang berarti distribusi pendapatan menjadi lebih tidak
tahun t tergantung pada nilai dalam dua tahun sebelumnya. Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai ketimpangan pendapatan tahun t-2 secara signifikan pada ρ = 10% memepengaruhi indeks ketimpangan pendapatan pada tahun t. Ketimpangan
pendapatan
dari
dua
tahun
sebelumnya akan mengurangi nilai akhir dari ketimpangan pendapatan di tahun t sebanyak 0.595 poin. Ketimpangan pendapatan dari dua tahun sebelumnya memberi pengaruh lebih besar dari upah minimum di ketimpangan pendapatan. Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 51
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengaruh upah minimum pada ketimpangan
mengharapkan kepatuhan dan efektifitas
pendapatan di tahun tertentu terlalu kecil, sementara
upah minimum.
periode dua tahun terakhir mengambil proporsi yang lebih besar dari perkiraan nilai akhir ketimpangan
pendapatan.
Oleh
karena
itu
pemerintah pada proses pembuatan kebijakan harus
Saran 1. Untuk
mengurangi
memberikan perhatian lebih terhadap nilai indeks
pendapatan
ketimpangan pendapatan dua tahun sebelumnya.
minimum
melalui tersebut,
ketimpangan kebijakan
upah
pemerintah
harus
menetapkan standar baku yang baru sedekat KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian ini menggunakan data dari tiga puluh
mungkin dengan kebutuhan dasar manusia
tiga provinsi di Indonesia mulai tahun 1999-2013,
2. Upah minimum ditetapkan, tidak hanya
dengan mempertimbangkan setiap sektor kebutuhan hidup.
kesimpulan yang diambil dari itu adalah:
untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi
1.
Perubahan upah minimum memiliki efek
juga
positif pada nilai ketimpangan pendapatan
mendorong tenaga kerja untuk beralih ke
di
kelompok karyawan (sektor formal).
periode
1999-2013
di
Indonesia.
Kenaikan upah minimum diikuti oleh
harus
3. Legislator
menjadi
harus
insentif
yang
mempersiapkan
relatif perubahan kecil dalam rasio Gini
seperangkat regulasi sistem kontrol untuk
yang berarti bahwa kondisi pendapatan di
menjalankan peraturan upah minimum
Indonesia menjadi lebih tidak merata
secara efektif di setiap sektor termasuk
2. Pengaruh upah minimum pada analisis ketimpangan
pendapatan
sektor formal dan informal.
menunjukkan
bahwa upah minimum telah menjadi alat
REFERENCES
berpotensi negatif ini dapat bekerja untuk
Bourguignon, F. (2004). “The Poverty-GrowthInequality Triangle”, Paper Presented at The Conferences “Poverty, Inequality andf Growth” , Agence Francaise Development/EU Development Networks.
mengurangi manfaat keseluruhan yang
BPS
yang tidak efisien. Selain itu, kenaikan upah minimum disertai dengan penurunan probabilitas kerja di sektor formal. Efek
mungkin diperoleh dari kenaikan upah minimum 3. Jika penegakan hukum tidak ketat atau jika hukuman untuk membayar upah di bawah minimum terlalu kecil, sangat sulit untuk
Indonesia. 2012.“Statistic 2011/2012”, Jakarta 2013.
Indonesia
BPS. Indonesia. 2010. “TRENDS OF THE SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF INDONESIA AUGUST 2010”, Available WWW. BPS.GO.ID. BPS. Indonesia. 2012. “BPS Strategic Data Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 52
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2012”, Available WWW. BPS.GO.ID .
the Urban Formal Sector”, Bulletin of
ILO. (2011). “Global Wage Report 2010/11”, Gerneva, ILO. Islam, I., and S. Nazara. (2000). “Minimum Wages and the Welfare of Indonesian Workers”, ILO Working Paper. Kuznets, S. (1955). “ Economic Growth and Income Inequality”, The American. Miranti. (2013). “Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 148, OECD Publishing. Natalie, C., and Niny, K. (2010). “Minimum Wages and Changing Wage Inequality In Indonesia”, ADB Economic Working paper Series No. 196. Nell, P. (2006). “The Return of Inequality of Otago”, ECINEQ 2006-44, Available at www.ecineq.org. OECD. (2011). “Special Fucos: Inequality in Emerging Economies (Ees)”, Available at www.oecd.org/els/social/inequality. OECD. (2010). OECD Economic Surveys: Indonesia, OECD Publishing, Paris. Perotti, R. (1996).“Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say”, Journal of Economic Growth, 1(2). Rama, M. (2001). “The Consequences of Doubling the Minimum Wage”, Industrial and Labour Relations Review, Vol. 54, No. 4. Stigler, G. 1946. “ The Economics Of Minimum Wage Legislation”, in American Economic Review, Vol. 36, pp. 358-65. Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Pewira, and S. Sumarto. (2003), “Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 53
