PENGARUH STRATEGI TRUST BUILDING

PENGARUH STRATEGI TRUST BUILDING DAN PARTNERSHIP BUILDING KEPOLISIAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KEPOLISIAN (Studi Persepsional Masyarakat tentang Kinerja Satuan Intelkam Polres Ciamis) oleh Aep Saepudin 82341112042 Perencanaan strategis kepolisian untuk membangun strategi trust building dan partnership building Kepolisian sejajar dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang prima serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya-upaya preventif dan pemecahan akar masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengimplementasikan kepuasan masyarakat, Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. : 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Salah satu strategi yang harus dikembangkan Polri adalah mengedepankan Trust Building dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode explanasi dengan objek studi jajaran perwira dan anggota Satuan Intelkam, masyarakat serta pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Satuan Intelkam Polres Ciamis. Kemudian objek penelitinya adalah strategi trust building Kepolisian (X1). Partnership building kepolisian (X2). Kepuasan masyarakat (Y). Tempat penelitian ini adalah pada lingkungan Satuan Intelkam Polres Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Trust Building dan Partnership Building terhadap prinsip-prinsip kepuasan masyarakat maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Strategi Trust building dan kepuasan bagaikan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Artinya bahwa Trust atau kepercayaan dari institusi kepolisian untuk mewujudkan kepuasan bagi masyarakat harus mampu mengakselerasi sehingga di hasilkan kepuasan yang maksimaloleh karena itu, maka dibutuhkan beberapa strategi antara lain adalah membangun komitmen atau tanggung jawab moral sebagai strategi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemampuan membangun birokrasi yang profesional, adanya sistem pengawasan dan pengendalian (wasdal) atas penerapan Polmas, serta adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait (stakeholders) dan masyarakat sehingga pelaksanaan Trust building dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Kepuasan Masyarakat di Satuan Intelkam Polres Ciamis semakin meningkat; 2) Partnership Building dan kepuasan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena dalam sebuah organisasi dapat dilakukan jika Partnership Building pada setiap level organisasi mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama dalam mengadakan reformasi. Artinya jika personil kepolisian memperhatikan makna kemitraan yang merupakan kewajiban Polri, maka pelaksanaan kepuasan masyarakat di Satuan Intelkam Polres Ciamis akan semakin meningkat; 3) Strategi Trust Building dan Partnership Building baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif terhadap prinsip-prinsip kepuasan masyarakat. Artinya jika Trust Building dan Partnership Building oleh jajaran satuan intelkam Polres Ciamis semakin baik, maka pelaksanaan kepuasan masyarakat di Polres Ciamis akan semakin baik. Kata Kunci: Trust Building, Partnership Building, Kepolisian globalisasi. Oleh karena itu, Jumlah Anggota Polisi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai angka perbandingan yang ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama, sementara ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya kamtibmas. Membangun strategi trust building dan partnership building

PENDAHULUAN Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari subsistem pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi kemungkinan ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis khususnya arus

1

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Volume II | Nomor 2 | Juli 2013

kepolisian dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan selama ini. Menutupi kekurangan personil polri itu akan lebih efesien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara. Suatu organisasi dapat mencapai tujuannya bila melaksanakan manajemen pelayanan dengan baik, yaitu dengan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat (Public Service) apakah pelayanan internal maupun eksternal. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, maka harus menempatkan anggota sesuai dengan keahliannya dan profesionalismenya (the right man and right place) serta menjaga dan meningkatkan koordinasi kerja yang baik dengan instansi/lembaga terkait lainnya. Konsekuensi dari kemandirian Polri tersebut tentunya harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme dan perwujudan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi polri adalah mengubah citra atau penilaian negatif dari masyarakat yang menganggap polri selama ini tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, serta kurang mencerminkan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Meskipun dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas pada pertengahan bulan Desember 2009, kemarin menunjukkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat serta penilaian terhadap kinerja polri yang lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun yang harus tetap menjadi perhatian kita adalah bahwa prosentase dari setiap item penilaian dalam jajak pendapat tersebut tidak ada satu pun yang melebihi angka 50 % yang mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum merasa puas dengan apa yang telah dilakukan Polri selama ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf K secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Satuan Intelkam Polres Ciamis mendapat tugas antara lain adalah misalkan melayani masyarakat dalam menerbitkan SKCK. Dalam hal tersebut

tentunya berusaha berbuat dan melayani masyarakat secara profesional dengan metode cepat dan singkat, tetapi tetap mengacu dan memperhatikan prosedur persyaratan dalam menerbitkan SKCK. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan banyak keluhan (public complain) oleh masyarakat terhadap kualitas kinerja pelayanan Polisi. Hal ini secara umum ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa institusi Kepolisian masih mendapat complain tentang kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa efektivitas pelayanan SKCK/Police Record pada Satuan Intelkam Polres Ciamis nampak masih belum tercapai. Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian yang penulis lakukan, didapat hasil gambaran umum wilayah hukum Polres Ciamis, gambaran umum Satuan Intelkam Polres Ciamis, serta sedikit menggambarkan hasil pengamatan yang menyangkut tentang pelayanan anggota Intelkam terhadap kualitas pelayanan, aspek pengawasan terhadap efektivitas pelayanan pembuatan SKCK, aspek kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Satuan Intelkam Polres Ciamis. Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis mendapatkan tentang fungsi pengawasan dalam upaya mewujudkan efektivitas pelayanan dalam pembuatan SKCK oleh Kasat Intelkam terhadap anggota Intelkam. Pelayanan anggota Intelkam dalam penerbitan SKCK kepada masyarakat sudah memenuhi kriteria pelayanan, selain dalam memberikan pelayanan berpedoman kepada Skep Kapolri No. Pol.: Skep/8l6/IX/2003 tentang Naskah sementara petunjuk lapangan penerbitan SKCK yang dimulai dari persiapan, adanya permintaan penerbitan, pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi, pengambilan keputusan dan yang terakhir adalah penerbitan. Oleh karena itu dalam hal penerbitan lahirlah sebuah PP No.50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia maka dalam lampiran PP No.50 Tahun 2010 pada point ix bahwa per penerbitan SKCK

2

Aep Saepudin

Pengaruh Strategi Trust Building dan Partnership Building Kepolisian Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kepolisian (Studi Persepsional Masyarakat Tentang Kinerja Satuan Intelkam Polres Ciamis)

sebesar Rp.10.000.00. sehingga petugas atau anggota Satuan Intelkam memungut biaya kepada semua pemohon besarnya biaya Rp.10.000.00 tentu atas dasar keikhlasan dari para pemohon itu sendiri. Oleh karena itu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK tersebut menyatakan puas walaupun mereka tetap menekankan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien lagi. Faktor penghambat dalam pelayanan SKCK ini, tidak adanya mesin foto copy untuk memperbanyak SKCK yang akan dilegalisir sehingga mereka hares keluar lingkungan Polres sehingga memperlambat proses penerbitan SKCK tersebut, serta perbedaan Unit SKCK dengan Unit Sidik Jari yang menyebabkan hasil dari rumusan sidik jari tidak cepat sampai ke Unit SKCK. Anggota Satuan Intelkam harus memiliki tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya khususnya kepada pemohon SKCK. Begitu uga dengan persoalan sarana prasarana bagi anggotanya dalam menjalankan tugasnya khususnya pada Unit Pelayanan dan Administrasi (Yanmin), perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi para anggota Satuan Intelkam agar tumbuh dedikasi dan semangat dalam menjalankan tugasnya, dengan harapan dapat mewujudkan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, dengan terpenuhinya semua harapan itu maka citra Polri di masyarakat semakin membaik. Kemudian untuk lebih mendayagunakan Strategi Trust Building dan Partnership Building Kepolisian antara polisi dan masyarakat dalam membantu membantu tugas operasional Kepolisian yang tertuang dalam kebijakan dan strategis Polri di atas. Polri telah menetapkan kebijakan Pelayanan Prima yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia, seperti hal nya di jajaran Polres Ciamis menggunakan konsep pelayanan prima yang diterapkan. Selain itu mental perilaku personel Polri harus diakui memang sulit dilakukan. Hal ini karena terkait dengan sedemikian besarnya jumlah anggota Polri dan yang terpenting adalah Partnership Building yang telah melekat sedemikian lama ketika Polri masih di bawah ABRI. Akibatnya masih ada personil yang memiliki perilaku buruk sehingga hal ini berdampak kepada Polri menjadi lembaga yang eksklusif tidak dapat dikontrol oleh publik sehingga melakukan kerja

lebih pada kepentingan organisasi bukan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode explanasi dari deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sedang berlangsung dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Objek studinya adalah Jajaran perwira dan anggota Satuan Intelkam, masyarakat serta pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Satuan Intelkam Polres Ciamis. Kemudian objek penelitinya adalah strategi trust building Kepolisian (X1). Partnership building kepolisian (X2). Kepuasan masyarakat (Y). PEMBAHASAN StrategiTrust building di Polres Ciamis Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Trust building memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Kepuasan Masyarakat artinya bahwa semakin baik Trust building di polres Ciamis maka akan semakin baik pelaksanaan Kepuasan Masyarakat. Untuk mewujudkan Trust building yang mampu mengakselerasi penerapan Polmas, maka dibutuhkan beberapa strategi antara lain adalah membangun komitmen atau tanggung jawab moral untuk menerapkan Polmas sebagai strategi Polri untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemampuan membangun birokrasi Polri yang profesional, adanya sistem pengawasan dan pengendalian (wasdal) atas penerapan Polmas, serta adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait (stakeholders) dan masyarakat. a.

Komitmen dan Tanggungjawab Pimpinan Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan Polmas adalah kuatnya komitmen pimpinan di semua level kesatuan, mulai dari Polres hingga Polsek. Komitmen pimpinan tidak cukup hanya dalam bentuk komitmen personil, namun harus ditransformasikan menjadi komitmen

3


kelembagaan yang diwujudkan dalam bentuk sistem dan metode kerja.

transparan. Pimpinan harus mampu membangun sebuah sistem penilaian kinerja yang adil (fairness), obyektif dan transparan. Penilaian kinerja harus didasarkan atas kriteria yang jelas dan baku serta tidak bersifat subyektif yang dapat ditafsirkan atas dasar like or dislike (suka atau tidak suka).

b.

Sumber Daya Manusia (SDM) Setiap pimpinan harus mampu mengembangkan manajemen sumber daya manusia (SDM) di kesatuan yang dipimpinnya, mencakup pembagian tugas dan kewenangan (job description), adanya studi kelayakan (feasibility study) dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sistem reward and punishment, sistem penilaian kinerja, kaderisasi dan pengembangan karir (promosi, mutasi dan demosi).

g.

Pengembangan Karir (Promosi, Mutasi dan Demosi) Untuk meningkatkan atau menjaga semangat (spirit) kerja personil, pimpinan harus mampu membangun sistem pengembangan karir yang memungkinkan setiap personil memiliki kesempatan untuk meningkatkan karir atau jabatannya. Pengembangan karir tersebut dapat dibangun melalui sistem promosi, mutasi dan demosi yang adil, obyektif dan transparan.

c.

Deskripsi Kerja (Job Description) Untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, seorang pimpinan Polri harus mengetahui beban kerja dan tanggung jawab organisasi sehingga mampu mendistribusikan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada sumber daya manusia (SDM) yang tersedia secara tepat.

h.

Kaderisasi Untuk menjaga ketersediaan personil yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu, maka harus ada mekanisme atau sistem pengkaderan yang berkesinambungan. Pengkaderan personil sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) implementasi sebuah program kerja atau kegiatan.

d.

Studi Kelayakan dalam Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal, maka dibutuhkan perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan tepat sasaran. Perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia tersebut hendaknya didasarkan atas hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek kebutuhan organisasi dan cakupan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

i.

Rasionalitas Sistem Birokrasi Polri Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sangat ditentukan oleh sistem birokrasi dan budaya organisasi. Sebuah sistem birokrasi yang korup, dapat membentuk atau mendorong orang yang jujur menjadi korup pula. Sistem birokrasi dapat menjadi “penjara” bagi ide-ide kreatif dan inovatif serta dapat membentuk “mentalitas” seseorang yang berada di dalam birokrasi tersebut.

e.

Sistem Imbalan dan Hukuman (Reward and Punishment) Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil, maka pimpinan dapat menerapkan sistem imbalan dan hukuman (reward and punishment). Setiap personil yang berprestasi atau berhasil melaksanakan tugas dengan baik harus diberikan imbalan (reward) yang pantas dan personil yang dinilai gagal melaksanakan tugas atau melanggar kode etik akan mendapatkan hukuman (punishment).

j.

Sistem Pengawasan dan Penilaian (Monitoring dan Evaluasi) Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, dibutuhkan sistem pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan dan implementasi program kerja atau kegiatan guna mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja atau kegiatan tersebut. Mekanisme pengawasan dilakukan secara berkala, mencakup pengawasan internal organisasi Polri dan pengawasan yang dilakukan pihak lain di luar Polri, seperti masyarakat, media massa, ormas, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

f.

Sistem Penilaian Kinerja Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, dibutuhkan sistem penilaian kinerja yang akuntabel, adil dan

4

Aep Saepudin


Sedangkan sistem penilaian (evaluasi) dilakukan pada setiap periode tertentu atau pada akhir program kerja dan didasarkan atas kriteria dan indikator keberhasilan program kerja yang jelas dan transparan.

1. Membangun mentalitas dasar yang menjiwai pengambilan keputusan yaitu bahwa masyarakat dan Polisi merupakan mitra yang sejajar, tanpa menghilangkan jati dirinya yang tegas dalam menegakkan hukum. 2. Memperjelas etos kerja dengan motivasi yang baik untuk bertindak berani, jujur, bersih dan berhasil dalam menjalankan setiap tugas. 3. Menginternalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya dengan fokus bahwa fungsi mereka adalah melayani, bukan untuk dilayani. 4. Meningkatkan efektifitas pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas. 5. Membangun kemampuan Trust building yang kuat untuk memberikan teladan bagi bawahannya dan masyarakat. Perubahan suatu budaya sejatinya terdiri dari tiga lapisan, yaitu Perubahan artefak atau yang terlihat secara kasat mata, lalu perubahan perilaku yang bentuknya abstrak tetapi masih terobservasi dengan kasat mata, dan yang paling sulit, perubahan kayakinan atau paradigma. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan budaya, sebuah organisasi harus melakukan perubahan hingga kepada nilai dan keyakinan. Perubahan ini akan menentukan sukses tidaknya perubahan budaya yang ingin dicapai oleh Polri . Perubahan fisik atau atefak dengan mudah dapat dilakukan. Perubahan perilaku dilakukan dengan cara memperbaiki serta menyusun piranti lunak organisasi sebagai landasan sistem dan prosedur dalam bertugas di Polri, baik untuk operasional maupun pembinaan organisasi. Sementara itu perubahan paradigma, tidak ada jalan lain, kecuali dengan sistem pendidikan yang memadai dan mendasar. Terkait dalam koridor perubahan atau tranformasi Partnership Building al ini, maka fokus perhatian saya kedepan adalah sistem pendidikan pengembangan SDM Polri . Bicara tentang manajemen transformasi Partnership Building al Polri setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama yaitu : 1. Budaya dan tujuan besar Polri . Budaya harus dianggap sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan besar. Dalam konteks Polri, penentuan tujuan besar Polri merupakan basis paling utama dalam melakukan perubahan, terutama perubahan

k.

Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Publik Polri merupakan lembaga publik yang secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, namun secara moral juga bertanggung jawab kepada rakyat, karena sumber anggaran Polri berasal dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Polri l.

Keterlibatan Pihak-pihak Terkait (Stakeholder Engagement) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya urusan Polri semata, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, Polri membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait (stakeholders) guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Partnership Building di Polres Ciamis Setelah delapan tahun berjalan pasca pemecahan Polri dari TNI, temyata masih panjang jalan yang harus ditempuh Polri sebagai institusi yang sedang bermetamorfosis menjadi lembaga yang sepenuhnya sipil. Mesti harus diakui bahwa berbagai pembenahan menuju Polri yang profesional; bermoral dan modern terus dilakukan. Hanya saja pembenahan tersebut belum cukup kuat untuk mewujudkan Polri kedalam tatanan yang diharapkan. Terdapat penilaian bahwa reformasi Polri belum menyentuh substansi, seperti reformasi pendidikan di Polri, dan Partnership Building Polri yang masih mempertahankan pola lama. Kenyataan ini makin menyulitkan Polri secara kelembagaan dalam membangun institusi yang profesional dalam bingkai polisi sipil. Akselerasi transformasi Partnership Building al perlu dititikberatkan pada berbagai aspek berikut:

5


budaya. Selain itu, gambaran dari tujuan besar tersebut juga haruslah jelas dalam artian mudah dipahami dan tidak menimbulkan multi interpretasi. 2. Faktor – faktor penentu budaya. Budaya yang ingin dicapai oleh Polri ditentukan oleh sejumlah faktor. Faktor utama yang dominan adalah Trust building dan kedaulatan. Sedangkan faktor - faktor lainnya yang menjadi faktor - faktor penentu budaya adalah sistem, kompetensi dan strategi perubahan. 3. Proses tranformasi budaya. Dalam menentukan proses transformasi budaya yang akan dilakukan, hal - hal yang harus diperhatikan antaranya adalah menyadarkan perlunya perubahan dengan melakukan perubahan dalam aspek strategis, tataran implementasi dan menentukan keberhasilan secara teratur. Selain itu harus diperhatikan dampak lebih lanjut dari perubahan budaya Polri. Aspek Partnership Building al, Instrumental (Inspiration) dan Partnership Building al (Institution) tidak akan pernah lepas satu sama lain. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang akan saling mempengaruhi.

penentuan visi, misi, strategi, standart performance dan tujuan lembaga Polri . Jadi sesungguhnya konsep reformasi Polri telah ada dan jelas serta sedang berjalan. Namun masih memerlukan waktu dan yang terpenting adalah Trust building dari lembaga Polri itu sendiri. Karena pada dasarnya perubahan memerlukan kekuatan. Dan kekuatan itu biasanya ada di tangan pihak yang berkuasa. Dengan kata lain untuk melakukan perubahan harus memiliki kekuasaan yang melingkupinya. Konsep selanjutnya adalah pemberlakuan sistem stick and carrot yaitu suatu sistem yang diharapkan dapat mengawal proses pelaksanaan konsep reformasi tersebut di lembaga Polri . Perubahan struktur, prosedur birokrasi dan Partnership Building organisasi yang telah dilakukan oleh Polri sejalan dengan makna reformasi pada administrasi publik untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (Kepuasan Masyarakat ). Implikasi Kepuasan Masyarakat sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan kepolisian sebenarnya telah dirumuskan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian dan telah diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian melalui Peraturan KaPolri No.Pol: 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mencakup tentang etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian pada era reformasi bertitik tolak pada tujuan dibentuknya kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri sebagai tuntutan dan harapan dari masyarakat. Dalam rangka mengukur sejauh mana rasa aman di dalam masyarakat, setidaknya ada empat kriteria yaitu: terwujudnya kedamaian (peace), terwujudnya keamanan (secure), terwujudnya keselamatan (safety), terwujudnya kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan terwujud begitu saja tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup, sumber daya manusia yang baik, sarana dan prasarana yang cukup dan profesionalisme yang dimiliki oleh setiap personel Polri .

Pelaksanaan Kepuasan Masyarakat di Polres Ciamis Sebagai lembaga Publik Polri telah melakukan reformasi dan perubahan prosedur dengan keluarnya undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tataran perubahan struktur dan prosedur Polri telah berubah menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat. Karena Polri sepenuhnya sadar bahwa lembaga Polri merupakan lembaga Publik dengan stakeholdernya adalah masyarakat. Kalaupun masih ada kekurangan pada tahap aplikasinya bahwa hal tersebut lebih disebabkan kepada mental perilaku personel Polri yang masih mengandung Partnership Building peninggalan rezim lama. Kondisi ini sepenuhnya disadari oleh Polri . Oleh sebab itu percepatan perbaikan mental perilaku personel Polri sudah dan sedang diupayakan. Upaya percepatan perubahan Partnership Building organisasi Polri tergambar dengan adanya kelima komponen yang mendukung operasionalisasi lembaga Polri sebagai lembaga publik. Kelima komponen tersebut adalah

6

Aep Saepudin


lama untuk mengubahnya adalah perubahan aspek Partnership Building al. Aspek Partnership Building al ini menggambarkan sikap dan perilaku serta moralitas Polri di dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai penegakan hukum. Masih dijumpai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Polri sehari-hari sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri berupa pengetrapan diskresi kepolisian yang kurang tepat, perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang bahkan perbuatan tindak pidana sehingga dapat mengancam upaya Polri agar selalu dipercaya, dihormati dan dicintai masyarakat.

Pengaruh Strategi Trust building dan Partnership Building terhadap Kepuasan Masyarakat di Polres Ciamis Strategi Trust Building, Partnership Building dan motivasi telah memberikan dampak pada peningkatan Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan Polres Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa kepemimpinan, Partnership Building dan motivasi memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Kepuasan Masyarakat di Polres Ciamis. Artinya bahwa kemampuan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Kepuasan Masyarakat , sementara itu Partnership Building personil yang bekerja dengan baik sesuai dengan etika yang ditetapkan oleh organisasi akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Kepuasan Masyarakat. Sementara itu motivasi personil dalam bekerja memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Kepuasan Masyarakat . Berdasarkan Undang-undang No. 2/2002, pasal 13, secara jelas disebutkan bahwa Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai aparat penegak hukum, dan sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugasnya selalu bersinggungan dengan dinamika sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga harus menjadi mainstream dalam merespons tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut. Menyikapi perkembangan dinamika sosial masyarakat yang dinamis dengan segala tuntutan dan harapannya, menuntut Polri untuk mampu bertindak secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pendekatan etika, moral dan akal budi serta performance polisi sipil dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat meraih simpati dan empati masyarakat begi terciptanya public trust and public accountability juga terwujudnya Polri yang dipercaya masyarakat sejalan dengan prinsip Kepuasan Masyarakat dan clean government. Untuk mewujudkannya, Polri telah melakukan beberapa perubahan yang terdiri dari perubahan aspek struktural, instrumental dan Partnership Building al. dari ke tiga aspek perubahan tersebut yang memerlukan waktu

SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh strategi trust building dan Partnership Building terhadap kepuasan masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Strategi trust building telah dilaksanakan dengan baik mengingat Satuan Intelkam Polres Ciamis dalam melaksanakan startegi trust building telah menyesuaikan dengan nilai kepedulian, nilai sikap dan nilai keadilan. Sementara itu masyarakat telah merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Satuan Intelkam Polres Ciamis. Dengan demikian maka terdapat pengaruh strategi trust building terhadap kepuasan masyarakat pada Satuan Intelkam Polres Ciamis. Artinya bahwa semakin baik strategi trust building kepolisian maka akan semakin meningkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Satuan Intelkam Polres Ciamis. 2. Strategi partnership building telah dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Intelkam Polres Ciamis karena dalam melaksanakan startegi partnership Building telah menyesuaikan nilai-nilai organisasi, struktural, fungsional, teknologi dan informasi, dan perilaku. Dengan demikian partnership building berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat pada Satuan Intelkam Polres Ciamis. 3. Strategi trust building dan partnership building secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat pada Satuan Intelkam Polres Ciamis. Artinya jika strategi trust

7


Ranjabar,J, 2006 “ Sistem Sosial Budaya Indonesia “ Bogor, Ghalia Indonesia Rivai, Veithzal, 2004 , “Trust Building dan Prilaku Organisasi “, Raja Grafindo, Jakarta. Robbins, P. S., 1996 Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Prenhallindo, Jakarta

building dan partnership building dilaksanakan dengan baik oleh jajaran satuan intelkam Polres Ciamis maka kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Ciamis akan semakin meningkat. DAFTAR PUSTAKA Alabrow, Martin, Alih bahasa: Karim M Rusli. 1989. Birokrasi, PT Tiara Wacana, Yogyakarta. Amin, Tatang M. 1992. Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta, Rajawali Press. Burke, J. C, 2005“ Achieving Accountability in Higher Education: Balancing Public, Academic, and Market Demands “, Printed in the United States of America. Bennis. W. et al. 1997. “A New Paradigm of Leadership, Visions of Excellence for 21 st Century Organizations“ Printed in the United States of America Donmoyer, R. Imber M and Scheurich J.J. 1995. The Knowledge Base in Educational Administration : Multiple Perspectives. State University of New York Press. Dunn, W.N. 2004, Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersej, Pearson Education,Inc. Gibson, I, D, 1996. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses. Edisi 8. Binarupa Aksara, Jakarta Gordon ,T. 1994 , Trust Building yang Efektif. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Klatt, et.all. 1985 Human Resource Management. Charles E. Merril Publishing Co. Colombus, Ohio. Laka-Mathebula, M. R. 2004. Modelling The Relationship Between Commitment Leadership Style, Human Resource Management Practices and Organizational Trust. Faculty of Economic and Management Sciences: Unversity of Pretoria. Luthans, F. 2002. Organizational Behavior. Ninth Edition. McGraw - Hill. New York Mangkunegara AP. 2005 , “ Perilaku dan Partnership Building “.Refika Aditama, Bandung. Ndraha,T. 2003 . Budaya Organisasi. Jakarta, Rineka Cipta. Posner, K, 2002 “ Leadership The Challenge “ Erlangga, Jakarta

8

PENGARUH STRATEGI TRUST BUILDING

Recommend Documents