PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA

Tugas Akhir Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Disusun Oleh :

Puspa Tantri Estuningsih NIM. F3408068

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


commit to user

3 digilib.uns.ac.id


commit to user

4 digilib.uns.ac.id


commit to user

5 digilib.uns.ac.id


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nabi SAW bersabda, “ Janganlah engkau enggan untuk berdoa, karena tiada seorang pun yang celaka karena berdoa”. (HR. Ibnu Hiban, Hakim, Dhiya’ dari Anas bin Malik ra.) Cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang yang beriman ialah cinta kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah-lah yang seharusnya menjadi motivator terbesar dan tidak terbatas. (Rahmat) Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. (Thomas Jefferson)

Karya ini dipersembahkan kepada: §

Bapak Ibuku tercinta

§

Kakakku tersayang, saudara-saudara

§

Seseorang yang selalu mendukungku

§

Sahabat-sahabat ku

§

Almamaterku

§

Semua yang mengenalku

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Program Studi Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Adapun judul yang penulis ambil dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah “PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA“. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ini. 1.

ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan dan kemampuan kepada penulis.

2.

Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4.

Bapak Sri Suranta, SE., M.Si., Ak., BKP. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user


5.

7 digilib.uns.ac.id

Bapak Anas Wibawa, S.E., M.si., Ak. selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi secara penuh selama berlangsungnya penyusunan Tugas Akhir.

6.

Bapak Usman, Bapak Junaedi, dan Mas Aat serta keluarga besar KPP Pratama Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyediaan data dan memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman yang sangat bernilai.

7.

Bapak Sutanto dan Ibu Sri Lestari atas doa, semangat, dan kasih sayangnya yang tiada henti bagi penulis.

8. Kakak ku Aryo Budi Satriyo atas doa, motivasi, dan kasih sayangnya. 9.

Mas Deni, Mas Andi maturnuwun untuk doa, dukungan dan bantuannya selama ini.

10. Keluarga besar Sukasdi dan keluarga besar Mitrosaroyo untuk doa, dukungan dan kasih sayangnya. 11. Wahyu Aji Saputro seseorang yang selalu ada di hati ku terimakasih untuk doa, waktu, dukungan, kesabarannya, cinta dan kasih sayangnya. 12. Sahabat-sahabatku ”cah grupis” kagem Vina, Tika, Presella, Ita, Alyin, Dita, Sheila yang selalu memberikan canda dan hiburan kepada penulis. 13. Sahabat ku Nurul, Ratih, Yuniar, Evi, Corima, Melti, Tenta, Wildan yang sudah memberikan persahabatan terindah. 14. Teman-teman seperjuangan, almamater Diploma III Perpajakan angkatan 2008. 15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya laporan ini. commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada ALLAH SWT kita memohon dan semoga amal kita semua mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT. Amiin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Mei 2011

Penulis

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

ABSTRAK .......................................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN.........................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................

v

KATA PENGANTAR .....................................................................................

vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL....................... ....................................................................

xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xii

BAB I. PENDAHULUAN A.

Gambaran Umum Perusahaan .........................................................

1

B.

Latar Belakang Masalah ..................................................................

17

C.

Rumusan Masalah ...........................................................................

20

D.

Tujuan Penelitian.............................................................................

21

E.

Manfaat Penelitian...........................................................................

21

F.

Teknik Analisis Data .......................................................................

22

BAB II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A.

Landasan Teori ................................................................................

25

1. Pajak Secara Umum.................................................................... commit to user 2. Unsur Pajak.................................................................................

25 27

10 digilib.uns.ac.id


B.

3. Fungsi Pajak................................................................................

28

4. Sistem Pemungutan Pajak...........................................................

28

5. Pembagian Pajak.........................................................................

30

6. Tarif Pajak ..................................................................................

31

7. Reformasi Birokrasi....................................................................

33

Pembahasan Masalah.......................................................................

42

1. Perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sebelum dan sesudah Reformasi Birokrasi...

42

2. Kelebihan dan kekurangan pengaruh Reformasi Birokrasi Perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta......................................................................................

48

BAB III. TEMUAN A.

Kelebihan.........................................................................................

50

B.

Kelemahan .......................................................................................

51

BAB IV. PENUTUP A.

Simpulan..........................................................................................

52

B.

Rekomendasi ...................................................................................

53

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

II.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi .............

II.2

Efektivitas Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Jenis-jenis Pajaknya dari tahun 2007-2010............................................................

II.3

32

43

Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Total Penerimaan Pajak dari tahun 2006-2010..............................................

commit to user

46



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1

Halaman

Struktur Organisasi KPP PRATAMA Surakarta....................................

7

II.2 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Total Penerimaan Pajak dari tahun 2006-2010 ................................................

commit to user

48



BAB I PENDAHULUAN

A.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian penerimaan negara yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini. Sebagai instansi yang berperan sebagai pengelola penerimaan negara di sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sasaran berperan dalam peningkatan penerimaan negara dan pengamanan keuangan negara dengan tetap mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. 1.

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta Sebelum Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta telah ada sejak lama dengan berbagai nama dan istilah. commit Kantor Pelayanan to user Pajak (KPP) Pratama Surakarta



berlokasi di Jalan Kyai Haji Agus Salim Nomor 1 Surakarta 57147, Telepon (0271) 717522/ 718400/ 720821, Faximile (0271) 728436, Homepage DJP: www.pajak.go.id. Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk. I) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Pada tahun 1966 karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Luar (KDL Tk. I) Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta yang membawahi diantaranya KDL Tk. I Klaten. Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 276/ KMK.01/ 1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dipecah menjadi: a.

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B dengan wilayah kerja sebagai berikut: 1) Kotamadya Surakarta 2) Kabupaten Karanganyar 3) Kabupaten Surakarta

b. Kantor Pelayanan Pajak Klaten dengan wilayah kerja sebagai berikut: 1) Kota Administrasi Klaten 2) Kota Boyolali 3) Kabupaten Sukoharjo 4) Kabupaten Wonogiri commit to user



c. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta tipe B, dengan wilayah kerja seeks-Karesidenan Surakarta (wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Surakarta). Pada tahun 1994 semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ KMK.01/ 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJP berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta type A dengan wilayah kerja yang meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-141/ PJ/ 2007 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Palayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta mulai beroperasi tahun 30 Oktober 2007 dan sampai saat ini KPP Pratama Surakarta sudah meliputi wilayah kerja 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari. Pembentukan KPP Pratama, merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang commit sifatnyatokomprehensif dan telah berjalan sejak user



tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan KPP Pratama lanjutan dilandasi oleh terbitnya SE-19/ PJ/ 2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembentukan Kantor Palayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesa tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur DJP terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya Account Representative untuk pelayanan Kepada Wajib Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh komite kode etik pegawai, dan sistem penggajian yang lebih baik. 2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Melaksanakan pelayanan, pengawasan administrative, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dalam bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak. b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat

userpajak. pemberitahuan masa sertacommit berkas to wajib



c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. f. Penerbitan surat ketetapan pajak. g. Pembetulan surat ketetapan pajak. h. Pengurangan sanksi pajak. i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 4. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Visi Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Misi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yaitu “Menghimpun

commit to Undang-Undang user penerimaan pajak negara berdasarkan Perpajakan yang mampu



mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Nilai “Profesionalisme Integritas Teamwork Inovasi” 5. Tujuan Tujuan yang akan dicapai KPP Pratama Surakarta adalah mengoptimalkan penerimaan pajak di Kota Solo. 6. Struktur Organisasi Dalam setiap instansi baik pemerintah maupun swasta perlu ditetapkan adanya struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi itu sendiri adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan orang yang ada didalamnya terdapat pejabat, tugas dan tanggungjawab yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Adapun kegunaan struktur organisasi untuk mengatasi status dan kedudukan pegawai serta struktur organisasi juga menetapkan kelancaran jalannya pelaksanaan proses pekerjaan masing-masing karyawan mengetahui benar tugas yang dibebankan dan mereka mampu mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

commit to user

19

Kepala Kantor

Subbag Umum

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Pelayanan

PDI

Ekstensifikasi

Waskon I

Waskon II

Waskon III

Waskon IV

Pemeriksaan

Penagihan

Kelompok Fungsional Pemeriksa

Gambar I.1 STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SURAKARTA


digilib.uns.ac.id

7. Deskripsi Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga jenis unit kantor yang berbeda yakni gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) dengan masing-masing seksi kedalam seksi-seksi yang baru sebagai berikut: a.

Sub Bagian Umum Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Sub Bagian Umum serta penyampaian dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 2) Mengajukan pengajuan kesehatan pegawai, pengurusan gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, pemberhentian gaji dan TKPKN. 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, serta pengambilan sumpah PNS (Pegawai Negeri Sipil). 4) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri 5) Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan pension janda/ duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja

commit to user

1

xxi digilib.uns.ac.id


sebagai PNS atas permintaan sendiri, dan pengajuan usul pengangkatan bendahara. 6) Menyusun RKAKL, laporan bulanan konversi energi, laporan berkala, laporan tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, laporan SAKPA tingkat satuan kerja atau UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). 7) Permohonan uang duka meninggal, permohonan kartu tanda asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja. 8) Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung (LS) kepada rekanan. 9) Permintaan dan pembayaran lembur pegawai. 10) Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik Negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 11) Pemusnahan dokumen, serta penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen DepKeu/ BPK/ BPKP/ Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya. b. Seksi Pelayanan Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya,

commit to user

xxi

xxii digilib.uns.ac.id


penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen WP, laporan WP pada tempat tata cara pendaftaran NPWP, penghapusan NPWP, perubahan identitas WP, serta pemberitahuan penggunaan norma penghitungan. 2) Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP. 3) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP lama. 4) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP baru. 5) Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa. 6) Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, cetak salinan dan pembetulan SPPT atau SKP atau STP. 7) Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan Tahunan, serta Surat Ketetapan Pajak (SKP). 8) Meneliti hasil keluaran berupa SPPT/ STP/ DHKP/ DHR. 9) Meminjamkan atau mengirimkan berkas. 10) Melaksanakan pemenuhan konfirmasi dan klarifikasi. 11) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat. 12) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan Negara Asing dan badan-badan Internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya. 13) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari WP ke Kantor Wilayah.

commit to user

xxii

xxiii digilib.uns.ac.id


14) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil. 15) Menyisihkan anak berkas WP yang tahun/ masa pajaknya telah melampaui 10 tahun. c. Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, dan e-filling serta penyiapan laporan kerja. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat keterangan seksi PDI. 2) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 3) Pembentukan dan pemanfaatan bank data. 4) Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) ke KPP lain. 5) Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada seksi terkait. 6) Penatausahaan pnerimaan PBB Non Elektronik. 7) Membuat laporan penerimaan PBB atau BPHTB, serta menyelesaikan pembagian hasilnya. d. Seksi Ekstensifikasi Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada KPPBB, serta menindaklanjuti data yang belum memiliki NPWP untuk dihimbau agar segera memiliki NPWP. Dengan rincian sebagai berikut:

commit to user

xxiii

xxiv digilib.uns.ac.id


1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi. 2) Pendaftaran obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor maupun lapangan. 3) Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-NPWP, dan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi. 4) Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/ pemutakhiran bank data perpajakan , serta data potensi perpajakan dalam monografi fiskal. 5) Melaksanakan penilaian individual obyek PBB dan memelihara data obyek dan subyek PBB. 6) Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan pembentukan atau penyempurnaan ZNT atau NIR. 7) Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP, permohonan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek PBB.

e. Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) Secara umum memberikan pelayanan kepada WP yang berupa bimbingan atau penyuluhan. selain itu ada tugas pengawasan yang berupa kepatuhan pembayaran dan pelaporan, juga melakukan penggalian potensi berdasar hasil pengawasan dan bimbingan. Berdasarkan wilayah di kota Surakarta, maka Seksi Waskon di KPP Pratama Surakarta ini dibagi menjadi 4 : 1) Waskon I untuk wilayah Kecamatan Laweyan

commit to userJebres 2) Waskon II untuk wilayah Kecamatan

xxiv

xxv digilib.uns.ac.id


3) Waskon III untuk wilayah Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon 4) Waskon IV untuk wilayah Kecamatan Banjarsari Waskon mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, serta menyusun estimasi penerimaan pajak per-WP. 2) Menyelesaikan

permohonan

keberatan,

pembetulan

ketetapan,

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN dan PPnBM di KPP. 3) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN dan PPnBM di KPP. 4) Menyelesaikan

permohonan

pengurangan/

penghapusan

sanksi

administrasi PBB, perubahan metode pembukuan. 5) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan PPN, permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa. 6) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerisasi. 7) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan mesin teraan

materai

teknologi

percetakan,

maupun

dengan

sistem

komputerisasi. 8) Menetapkan angsuran PPh Pasal 25 WP Bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN dan BUMD serta menetapkan WP patuh. 9) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal

commit to user

25 (dinamisasi), SPMKP atau SPMIB yang hilang. xxv

xxvi digilib.uns.ac.id


10) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian dan analisis kepatuhan material WP. 11) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB/ SKPKBT/ STB, Surat Ketetapan Pajak PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menerbitkan penggantian SPMKP atau SPMIB karena lewat waktu atau daluwarsa, rusak atau salah baik yang telah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan. 12) Menyelesaikan

permohonan

penggunaan

nilai

buku

dalam

penggabungan, pengambilalihan atau pemekaran usaha. f. Seksi Pemeriksaan Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksana Pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan. 2) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh lebih bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPnBM selain WP patuh. 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan. 4) Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan. 5) Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan. g. Seksi Penagihan

commit to user

xxvi

xxvii digilib.uns.ac.id


Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan pengahapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan, Surat Ketetapan

Pajak

(SKP),

Surat

Tagihan

Pajak

beserta

bukti

pembayarannya, Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan Banding/ Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasipada Seksi Penagihan. 2) Menjawab konfirmasi data tunggakan pajak WP. 3) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 4) Penagihan pajak seketika dan sekaligus. 5) Menghapus piutang pajak. 6) Menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP) bunga penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan Surat Keputusan Pencabutan Sita. 7) Pemindahan berkas dari KPP ke KPP lainnya. 8) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP tertentu. 9) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang. 10) Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.

commit to user

11) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak. xxvii

xxviii digilib.uns.ac.id


B.

LATAR BELAKANG MASALAH Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, yang dalam perkembangannya telah menghasilkan kemajuan dan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagai dasar Negara. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan Negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak agar penerimaan pajak lebih maksimal adalah dengan pembaharuan peraturan, kebijakan, dan administrasi perpajakannya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak harus mengupayakan suatu perubahan untuk menjawab tantangan dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Langkah awal yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran pajak sebagai sumber penerimaan Negara adalah dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi pajak (tax reform) yang mulai dicanangkan sejak tahun 1984. Perubahan ini mutlak harus dilakukan karena beberapa masalah yang dialami oleh birokrasi pemerintahan di Indonesia sampai dengan saat ini.

commit to user birokrasi saat ini: Menurut Sukamdani (2010: 2) permasalahan

xxviii

xxix digilib.uns.ac.id


1. Rendahnya kualitas SDM yang meliputi mayoritas aparat birokrasi. 2. Disiplin, semangat kerja dan kesadaran atas tugas serta tanggung jawab yang rendah. 3. Kurang memahami fokus tujuan dari tugasnya, banyak yang berprinsip “yang penting prosesnya benar tapi tidak peduli bila tujuannya tidak

tercapai”.

4. Lemahnya fungsi koordinasi. 5. Organisasi birokrasi sangat gemuk dan memakan anggaran yang besar. 6. Masih tingginya budaya korupsi. 7. Pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai Pelayan Publik. Buruknya citra aparat pajak di masa lalu dan belum tampaknya upaya nyata Direktorat Jenderal Pajak untuk membenahi citra pajak/ aparat pajak yang bobrok dan korup membuat agenda perubahan di Direktorat Jenderal Pajak menjadi agenda yang mendesak. Perubahan ini diharapkan dapat mengubah persepsi umum tentang pajak yang masih negatif, seperti mengurus pajak berbelit-belit, perhitungan nilai pajak tidak transparan dan aparat pajak mudah disuap (KOMPAS, 26-11-2005). Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dalam APBN dan meningkatkan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto suatu negara). Perubahan ini diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui program Reformasi Birokrasi di bidang perpajakan. Program ini merupakan wujud nyata dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam melanjutkan agenda reformasi ke arah yang lebih baik.

commit to user

xxix

xxx digilib.uns.ac.id


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/ KMK.01/ 2007 dilakukan penyempurnaan program reformasi birokrasi melalui pencanangan program utama reformasi birokrasi yang mencakup: 1. Penataan

Organisasi,

meliputi:

modernisasi

organisasi,

pemisahan,

penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi; 2. Perbaikan Proses Bisnis, meliputi: analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP); dan 3. Peningkatan

Manajemen

penyelenggaraan

Sumber

pendidikan

dan

Daya

Manusia

pelatihan

(SDM),

berbasis

meliputi: kompetensi,

pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen SDM. Hal mendasar dalam reformasi birokrasi di bidang perpajakan ini adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung juga dengan adanya fungsi pengawasan melalui pemeriksaan dan penagihan pajak. Program reformasi birokrasi di bidang perpajakan dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang

commit to user

xxx

xxxi digilib.uns.ac.id


tinggi yaitu kapasitas SDM di bidang perpajakan yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance. Reformasi birokrasi dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki administrasi pemerintahannya dan komitmen dari organisasi yang terlibat di dalamnya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai konsumen. Jika kualitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak sudah ditingkatkan, maka kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak diharapkan akan meningkat pula sehingga kinerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah organisasi akan semakin positif. Sehubungan dengan agenda reformasi birokrasi ini, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta berusaha untuk menelaah hubungannya terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebagai salah satu kantor yang menerapkan program reformasi birokrasi perpajakan. Dengan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Reformasi Birokrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta”.

C.

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana perbandingan realisasi target penerimaan pajak di KPP Pratama commitdan to user

xxxi

xxxii digilib.uns.ac.id


Surakarta sebelum dan sesudah reformasi birokrasi perpajakan? 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pengaruh reformasi birokrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta?

D.

TUJUAN PENELITIAN Secara khusus sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sebelum dan sesudah reformasi birokrasi. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengaruh reformasi birokrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

E.

MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi penulis, penulis melakukan penelitian ini adalah dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan. 2. Menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita didunia kerja. 3. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu perpajakan khususnya tentang reformasi birokrasi perpajakan. 4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

commitkoleksi to user perbendaharaan di perpustakaan 5. Bagi fakultas, dapat menambah

xxxii

xxxiii digilib.uns.ac.id


Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

F.

TEKNIK ANALISIS DATA a. Desain Penelitian Desain penelitian berupa studi kasus yang dilakukan dengan membuat analisis dan deskripsi yang terbatas pada kasus pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. b. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Surakarta. Alasan dipilihnya KPP Pratama Surakarta sebagai objek penelitian, karena penulis pernah mengadakan penelitian dan magang kerja di instansi tersebut. Dan juga karena objek tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk penerimaan pajaknya. c.

Sumber Data Menurut Loefland dalam bukunya Moleong (2002: 112) menyatakan bahwa “Sumber data yang pertama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain”. a. Sumber Data berasal dari: 1)

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan peneliti, target, dan realisasi penerimaan pajak di Kota Surakarta.

2)

commit to user

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung

xxxiii

xxxiv digilib.uns.ac.id


dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan penulisan. b. Sumber Data diambil dari: 1)

Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi.

2) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu. d. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi/ pengamatan Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas penelitian yang penulis bahas di Kota Surakarta. b. Interview/ wawancara Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pertanyaan yang bersifat open-minded. c. Studi Pustaka Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data lewat

commit to user

penelaahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari xxxiv

xxxv digilib.uns.ac.id


beberapa referensi. Referensi diperoleh dari data-data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku-buku dan Tugas Akhir sebelumnya yang relevan dan ada kaitanya dengan objek penelitian. e. Analisis Penelitian a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. b. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

commit to user

xxxv

xxxvi digilib.uns.ac.id


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

LANDASAN TEORI 1. Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Para ahli mengemukakan batasan-batasan atau definisi tentang “pajak” diantaranya adalah : a. Menurut Rochmat Soemitro, didalam bukunya Mardiasmo (2008: 1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

commit to user

xxxvi

xxxvii digilib.uns.ac.id


pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. b. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. c. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. d. Sedangkan Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”

2.

Unsur Pajak

commit to user

xxxvii

xxxviii digilib.uns.ac.id


Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: a.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara/ Anggaran

Negara

yang

diperlukan

untuk

menutup

pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 3. Fungsi Pajak

commit to user

xxxviii

xxxix digilib.uns.ac.id


Karena peranan pajak sangatlah besar, maka pajak memiliki fungsi sebagai berikut: a. Fungsi Anggaran Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Misalnya untuk menjalankan tugastugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. b. Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak agar dapat mencapai tujuan. c. Fungsi Stabilitas Pajak sebagai sumber dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan

dengan

stabilitas

harga

sehingga

inflasi

dapat

dikendalikan. d. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assesment System

commit to user

xxxix

xl digilib.uns.ac.id


Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesesorang. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

commit to user

xl

xli digilib.uns.ac.id


Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 5. Pembagian Pajak Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungutan, maupun sifatnya (Prakosa: 2003). Adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Pembagian pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. b. Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Pajak Pusat/ Negara adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah terdiricommit atas: to user

xli

xlii digilib.uns.ac.id


a) Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b) Pajak Kabupaten/ Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak lainlain. c. Pembagian pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. 2) Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subyeknya baikorang pribadi maupun badan. 6. Tarif Pajak Menurut Suandy (2002: 71) ada empat macam tarif pajak, yaitu: a. Tarif sebanding/ proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. b. Tarif tetap

commit to user

xlii

xliii digilib.uns.ac.id


Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan Tabel II. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 Di atas Rp. 500.000.000,00

Tarif 5% 15 % 25 % 30 %

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 1) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar, 2) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap, dan 3) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil. d. Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

7. Reformasi Birokrasi a. Pengertian Reformasi

commit to user

xliii

xliv digilib.uns.ac.id


Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 939) “Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara”.

Reformasi berarti perubahan ke arah yang lebih baik untuk keperluan

masa

depan

dengan

menghentikan

penyimpangan-

penyimpangan dan praktik yang salah dengan memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Reformasi merupakan suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial atau bidang pendidikan. Reformasi juga berarti

memperbaiki,

membenarkan,

menyempurnakan

dengan

membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Oleh karena itu, reformasi berimplikasi pada mengubah sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna seperti melalui perubahan

kebijakan

institusional.

Karakteristik

yang

melatarbelakangi reformasi dalam suatu bidang tertentu diantaranya adanya keadaan yang tidak memuaskan pada masa yang lalu, keinginan untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang, adanya perubahan besar-besaran, adanya orang yang melakukan, adanya pemikiran atau ide-ide baru, adanya sistem dalam suatu institusi tertentu baik dalam skala kecil seperti sekolah maupun skala besar seperti negara sekalipun.

commit to user

xliv

xlv digilib.uns.ac.id


Dalam proses mengusahakan reformasi ini, bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan. Hambatan atau tantangan ini dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal. Dalam internal oganisasi, sangat dimungkinkan sebagian dari anggota organisasi merasa bahwa nilai-nilai lama tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Hal tersebut normal dan sangat manusiawi. Pro dan kontra terhadap budaya baru yang dikembangkan sangatlah wajar. Akan tetapi, apabila ada rasa nostalgia tentang budaya lama dari sebagian anggota organisasi, sesungguhnya hal tersebut merupakan sinyal ketidaksetujuan terhadap budaya organisasi yang sedang dikembangkan. Apabila diantara pihak-pihak yang tidak setuju akan perubahan bertemu dan membicarakan tentang kelebihan-kelebihan nilai budaya lama, maka “Underground Culture” sedang berkembang. Seandainya budaya tersembunyi terus berkembang, dan kelompok-kelompok tertentu merasa nyaman terhadap penyimpangan tersebut. Akibatnya akan tumbuh budaya campuran yang kontraproduktif terhadap tujuan organisasi.

Hal yang penting dalam proses perubahan budaya organisasi adalah pimpinan harus dapat mengidentifikasi perubahan mana yang kiranya akseptabel, karena apabila terjadi situasi dimana perubahan organisasi merupakan satu-satunya jalan, akan mengakibatkan “culture shock” yang membawa dampak ketidaknyamanan bagi commit to. user sebagian anggota organisasi Pola penanganan perubahan budaya

xlv

xlvi digilib.uns.ac.id


bersifat situasional, disesuaikan dengan iklim organisasi, dan tidak dapat diseragamkan. b. Pengertian Birokrasi Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 156) birokrasi yaitu: 1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hiearki dan jenjang jabatan. 2) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

Ranadireksa (2007: 244) mengemukakan bahwa: “Birokrasi adalah susunan jabatan yang bertingkat-tingkat dengan pengangkatan yang bebas dari

pengaruh pihak lain, dengan tingkat

keahlian tertentu, hak dan kekuasaannya ditetapkan dengan teliti”. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat. Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sering terkesan panjang dan berbelit-belit. Akibatnya, birokrasi selalu

commit to user

xlvi

xlvii digilib.uns.ac.id


mendapatkan citra negatif yang kontraproduktif bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (terutama dalam hal pelayanan publik).

Ada

beberapa

perubahan

yang

harus

dilakukan

untuk

menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, menurut Suryono (2007: 19) yaitu: 1) Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada aspek pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. 2) Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat). 3) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya, dan ketepatan waktu. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik yang

berperan

sebagai agen

pembaharu

(agent of change)

pembangunan. 4) Birokrasi harus

mampu dan mau melakukan transformasi diri dari

birokrasi yang kinerjanya kaku menjadi organisasi birokrasi yang

commit to userinovatif, fleksibel, dan responsif. strukturnya lebih desentralistis,

xlvii

xlviii digilib.uns.ac.id


c.

Reformasi Birokrasi

Menurut http://www.kejaksaan.go.id/, Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek sebagai berikut : 1) Kelembagaan (organisasi) 2) Ketatalaksanaan (business process) 3) Sumber daya manusia aparatur

Reformasi

birokrasi

menjadi

usaha

mendesak

mengingat

implikasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi.

Langkah-langkah internal: 1) Meluruskan orientasi Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat. 2) Memperkuat komitmen

commit to user

xlviii

xlix digilib.uns.ac.id


Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan

kendala.

birokrat perlu ada

stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan akan tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar. 3) Membangun kultur baru Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme

dan

prosedur

kerja

yang

berbelit-belit

serta

penyalahgunaan status perlu dirubah. Sebagai perubahannya yaitu melakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, dan jelas kode etiknya. 4) Rasionalisasi Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi

penting

dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi. 5) Memperkuat payung hukum

commit to user

xlix

l digilib.uns.ac.id


Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan . 6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional.

Langkah-langkah eksternal: 1) Komitmen dan keteladanan elit politik Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti

hadirnya pemimpin-pemimpin yang

berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat. 2) Pengawasan masyarakat Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk

commit to user

mengawasi kinerja birokrasi.

l

li digilib.uns.ac.id


Seiring dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu

pilot project (program percontohan) untuk menjalankan agen dan perubahan ini. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Departemen (sekarang Kementerian)

Keuangan

Republik

Indonesia populer

dengan

istilah

modernisasi. Modernisasi ini ditandai dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang melayani kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak pembayar pajak terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2007, secara bertahap dilakukan modernisasi secara menyeluruh pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia. Modernisasi bukan hanya dilakukan atas sistem pelayanan, tetapi juga secara menyeluruh, termasuk sistem manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/ KMK.01/ 2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, dilakukan penyempurnaan program reformasi birokrasi melalui pencanangan program utama sebagai berikut: a. Penataan Organisasi, meliputi: modernisasi organisasi, pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi; b. Perbaikan Proses Bisnis, meliputi: analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP); dan c. Peningkatan

Manajemen

penyelenggaraan

Sumber

Daya

Manusia

commit todan userpelatihan pendidikan

li

(SDM),

berbasis

meliputi:

kompetensi,

lii digilib.uns.ac.id


pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Hal yang mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi. Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada

masyarakat.

Kemudian

didukung

oleh

fungsi

pengawasan,

pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Pembenahan sistem pengelolaan dan manajemen SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan dapat mengoptimalkan program penataan organisasi dan penyempurnaan proses bisnis yang menjadi bagian dari tiga pilar utama Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Selain

modernisasi

di

bidang

business

process

yang

mencakup

penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan, sistem pengawasan, sistem

commit to user

lii

liii digilib.uns.ac.id


pelayanan, serta sistem penyuluhan, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menyempurnakan program modernisasi melalui bidang teknologi informasi. Hal tersebut mencakup peluncuran produk-produk e-system, yaitu e-registration (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), e-filing (pelaporan SPT secara online), dan pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Selain itu juga tersedia sistem informasi terpadu atau Integrated Information System yang dapat diakses melalui situs www.pajak.go.id.

Modernisasi dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen, dalam hal ini adalah komitmen

dari

pemerintah

sendiri

untuk

memperbaiki

administrasi

kepemerintahannya dan komitmen dari sumber daya yang terlibat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai konsumen. Jika kualitas sumber daya sudah ditingkatkan, maka secara siklus iklim pelayanan akan positif sehingga kinerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah organisasi akan semakin baik.

B.

PEMBAHASAN MASALAH 1.

Untuk mengetahui perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sebelum dan sesudah Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Perpajakan merupakan suatu sistem yang dicetuskan oleh pemerintah yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

commit to user

liii

liv digilib.uns.ac.id


pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi Perpajakan sudah dicanangkan sejak lama tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2007. Salah satu KPP Pratama yang terkena dampak dari perubahan sistem ini adalah KPP Pratama Surakarta dimana KPP Pratama di kota Solo ini mempunyai peningkatan penerimaan pajak yang sangat signifikan setelah adanya Reformasi Birokrasi Perpajakan. Maka dari itu untuk mengetahui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak baik sebelum reformasi maupun setelah reformasi birokrasi perpajakan yaitu: a. Rumus untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak:

b. Rumus untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak 2004):

Keterangan: r = Laju Pertumbuhan pt = Realisasi penerimaan Pajak tahun berikutnya po = Realisasi Penerimaan Pajak tahun sebelumnya

commit to user

liv

(Halim,

lv digilib.uns.ac.id


Berikut adalah tabel perbandingan penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Surakarta sebelum dan setelah reformasi birokrasi perpajakan.

Tabel II.2 Efektivitas Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Jenis-jenis Pajaknya dari tahun 2007-2010 (dalam Rupiah)

a. PPH Efektivitas

Tahun

Target

Realisasi

2007

337.380.268.031

267.259.922.919

79,22

2008

325.862.846.057

321.289.687.287

98,60

2009

346.315.388.302

359.865.369.377

103,91

2010

409.059.269.449

400.062.048.835

97,80

(%)

Berdasar data diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan PPH di KPP Pratama Surakarta belum efektif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan tidak semua target penerimaan PPH yang telah ditetapkan dapat tercapai, hanya pada tahun 2009 saja target penerimaan PPH dapat tercapai dikarenakan efektivitas penerimaan PPH telah efektif yaitu sebesar 103,91% yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

commit to user

lv

lvi digilib.uns.ac.id


Untuk target penerimaan PPH yang tidak tercapai misal pada tahun 2007 efektivitas penerimaan PPH hanya sebesar 79,22%, . Pada tahun 2008 efektivitas penerimaan PPH juga belum efektif karena efektivitasnya sebesar 98,60%. Dan pada tahun 2010 efektivitas penerimaan PPH juga belum efektif karena efektivitasnya sebesar 97,80%. b. PPN dan PPnBM Efektivitas

Tahun

Target

Realisasi

2007

143.964.528.467

149.606.922.568

103,92

2008

187.565.540.420

158.505.745.364

84,51

2009

186.844.111.162

166.575.827.878

89,15

2010

246.794.133.780

163.518.678.447

66,26

(%)

Berdasar data diatas penerimaan PPN dan PPnBM dapat dikatakan tidak stabil. Pada tahun 2007 target telah tercapai yaitu sebesar 103,92% akan tetapi secara umum dari tahun 2008 sampai tahun 2010 malah sebaliknya target tidak dapat tercapai. Bahkan pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar Rp 3.057.149.431,- atau 22,89% dari realisasi di tahun 2009. Penurunan terjadi disebabkan karena tidak meningkatnya volume tingkat penjualan baik penjualan berupa barang maupun jasa di Kota Solo pada tahun 2010. c. PBB dan BPHTB Tahun

Targetcommit to user Realisasi

lvi

Efektivitas

lvii digilib.uns.ac.id


(%) 2007

-

-

-

2008

64.025.655.000

60.853.382.314

95,05

2009

75.087.137.000

75.179.040.812

100,12

2010

81.838.013.212

86.115.353.243

105,23

Berdasar data diatas PBB dan BPHTB di Kota Solo selalu mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya. Dapat dilihat setiap tahun target yang ditetapkan selalu tercapai. Hanya pada tahun 2008 saja yang targetnya tidak tercapai karena hanya sebesar 95,05%. Tetapi secara umum realisasi PBB dan BPHTB di Kota Solo terus meningkat. Banyaknya pembangunan berupa gedung-gedung bertingkat seperti mall, apartemen dan gedung perkantoran menjadi salah satu faktornya. d. Pendapatan atas Pajak Lainnya Efektivitas

Tahun

Target

Realisasi

2007

21.719.913.500

18.502.523.206

85,19

2008

16.680.633.571

19.270.704.516

115,53

2009

17.140.054.318

20.105.177.168

117,30

2010

24.589.695.795

21.549.903.724

87,64

(%)

Berdasar data diatas Pendapatan atas Pajak Lainnya di Kota Solo tingkat efektivitasnya tidak tercapai. Misal pada tahun 2007 belum

commit to user

lvii

lviii digilib.uns.ac.id


tercapai karena efektivitasnya hanya sebesar 85,19% dan tahun 2010 target juga tidak tercapai dan hanya sebesar 87,64%. Akan tetapi pada tahun 2008 target dapat tercapai yaitu target yang ditetapkan sebesar Rp 16.680.633.571,- menjadi realisasinya sebesar Rp 19.270.704.516,- atau 115,53% . Pada tahun 2009 telah melampaui target sebesar 117,30%. Faktor yang mempengaruhi tidak stabilnya Pajak Lainnya yaitu setiap tahun mungkin transaksi keuangan yang dilakukan tidak tentu atau berubah-ubah. Seperti penjualan bea materai. Bea materai tidak selalu digunakan hanya apabila ada pembuatan perjanjian, kontrak, dan surat pernyataan yang bersifat resmi saja baru digunakan. Dari semua penjelasan-penjelasan diatas serta perbandingan antara realisasi dengan target dari tahun ke tahun berdasar jenis pajaknya maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta secara umum setelah adanya Reformasi Birokrasi Perpajakan mengalami peningkatan penerimaan pajaknya. Tabel II.3 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Total Penerimaan Pajak dari tahun 2006-2010 (dalam Rupiah)

Tahun

2006

Realisasi Tahun ken

Realisasi Tahun Sebelumnya

(Pt)

(Po)

439.636.237.380

-

commit to user

lviii

Pt-Po

r

-

-

lix digilib.uns.ac.id


2007

435.369.368.694

439.636.237.380

- 4.266.868.700

- 0,97%

2008

559.919.519.481

435.369.368.694

124.550.150.787

28,61%

2009

621.725.415.235

559.919.519.481

61.805.895.754

11,04%

2010

671.245.984.249

621.725.415.235

49.520.569.014

7,97%

Berdasar data diatas tingkat pertumbuhan penerimaan pajak di Kota Solo dari tahun ke tahun secara umum juga mengalami peningkatan. Misal pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 559.919.519.481,- atau 28,61%. Tahun 2009 juga mengalami peningkatan tetapi tidak setinggi tahun 2008 yaitu sebesar Rp 621.725.415.235,- atau 11,04%. Tahun 2010 pun juga mengalami peningkatan tetapi peningkatan tersebut juga hanya sebesar Rp 671.245.984.249,- atau 7,97% dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 621.725.415.235,-. Sedangkan pada tahun 2007 justru mengalami penurunan yang drastis bahkan hingga menyebabkan minus di tahun tersebut. Laju pertumbuhan di tahun 2007 sangat rendah yaitu sebesar -0,97% hal ini disebabkan tidak tercapainya realisasi PPH Pasal Final dan Fiskal Luar Negeri dengan targetnya yang ternyata mempunyai selisih sebesar Rp 90.049.506.864,-.

commit to user

lix

lx digilib.uns.ac.id


Gambar II.2 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Total Penerimaan Pajak dari tahun 2006-2010

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengaruh Reformasi Birokrasi Perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Reformasi Birokrasi Perpajakan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan

dan

perubahan

mendasar

terhadap

sistem

penyelenggaraan pemerintahan. KPP Pratama Surakarta salah satu KPP Pratama yang telah melakukan pembaharuan tersebut. Pada awalnya yang semula berbasis jenis pajak sekarang berubah menjadi berbasis fungsi yaitu seperti fungsi pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Sistem ini lebih mengedepankan aspek pelayanan sehingga lebih mempermudah masyarakat.

commit to user

lx

lxi digilib.uns.ac.id


a. Kelebihan: 1) Dengan adanya perubahan fungsi yang awalnya berdasar jenis pajak sekarang menjadi fungsi pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, ekstensifikasi maupun penagihan pajak, maka kinerja pegawai dapat terorganisir dan tertata dengan baik. 2) Setelah

adanya

Reformasi

Birokrasi

Perpajakan

pertumbuhan

penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta secara umum meningkat. 3) Jika ada pegawai atau oknum-oknum tertentu yang ingin melakukan kecurangan-kecurangan akan terdeteksi oleh sistem. b. Kekurangan: 1) Ada beberapa pegawai tidak mau mengikuti perubahan/ reformasi yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga pelaksanaan sistem Reformasi Birokrasi Perpajakan tidak terlaksana secara optimal. 2) Sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak masih banyak yang tidak siap untuk di asah keterampilannya terutama untuk masalah Teknologi Informasi (TI).

commit to user

lxi

lxii digilib.uns.ac.id


BAB III TEMUAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Reformasi Birokrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan yang ada pada pembahasan tersebut. Adapum kelebihan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

A.

KELEBIHAN 1. Dengan adanya perubahan fungsi yang awalnya berdasar jenis pajak sekarang menjadi fungsi pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, ekstensifikasi maupun penagihan pajak, maka kinerja pegawai pajak lebih dapat terorganisir dan tertata dengan baik karena penanganan berdasarkan fungsi. 2. Setelah adanya Reformasi Birokrasi Perpajakan pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta secara umum meningkat. 3. Jika ada pegawai atau oknum-oknum tertentu yang ingin melakukan kecurangan-kecurangan akan terdeteksi oleh system dan dengan adanya Direktorat Khusus yang memberikan pengawasan kepada pegawai yaitu Direktorat Jenderal Pajak KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur).

commit to user

lxii

lxiii digilib.uns.ac.id


B.

KELEMAHAN 1. Ada beberapa pegawai yang masih memiliki pola pikir dan moral yang kurang baik, sehingga masih berusaha mencari celah dari sistem yang telah diperbaharui sekarang ini. Hal ini menjadikan pelaksanaan sistem Reformasi Birokrasi Perpajakan tidak terlaksana secara optimal. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Pajak masih banyak yang tidak siap untuk di asah keterampilannya terutama untuk masalah Teknologi Informasi (TI). Dalam masalah ini banyak SDM yang merupakan generasi tua yang tidak mau tahu/ tidak mau belajar lagi karena mereka merasa sebentar lagi akan pensiun. 3. Penggunaan sistem komputerisasi yang berbasis jaringan tidak didukung dengan tersedianya batewith yang optimal dan kadang sering terjadi gangguan pada saat sibuk lalu komputer menjadi lelet.

commit to user

lxiii

lxiv digilib.uns.ac.id


commit to user

lxiv

lxv digilib.uns.ac.id


BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta maka Pengaruh Reformasi Birokrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Setelah adanya Reformasi Birokrasi Perpajakan pertumbuhan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta selalu mengalami peningkatan, tapi keadaan tersebut tidak selalu terjadi tergantung dari target yang ditentukan Kantor Pusat dan juga kondisi sektor ekonomi Wajib Pajak Di Kota Solo. 2. Sistem Reformasi Birokrasi Perpajakan mempermudah para pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas perpajakan serta tanggung jawabnya dalam melayani kepentingan masyarakat yang sudah tercantum di SOP (Standar Operasi Prosedur) dan Sistem penyelesai kegiatan melalui aplikasi perpajakan. 3. Penerimaan pajak dari PBB dan BPHTB tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk penerimaan pajak dari PPH, PPN dan PPnBM, serta Pendapatan atas Pajak Lainnya berfluktuasi terjadinya dari kondisi

commit to user sektor ekonomi yang ada di Kota Solo.

lxv

lxvi digilib.uns.ac.id


B.

REKOMENDASI Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh penulis maka penulis memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Surakarta, yaitu: 1. Memberikan pengarahan-pengarahan secara intensif dan persuasif kepada pegawai-pegawai yang tidak ingin mengikuti perubahan/ reformasi sehingga para pegawai mengerti dengan apa yang digulirkan pemerintah tentang Reformasi Birokrasi Perpajakan. 2. Pegawai yang masih belum bisa mengoperasikan komputer dengan benar diberi pelatihan secara khusus. 3. Untuk menghindari trouble dalam hal penggunaan komputer atau internet sebaiknya ada penambahan fasilitas seperti ada tambahan bathwith dan komputer yang mempunyai spesifikasi lebih baik. 4. Memberian insentif khusus terhadap pegawai yang mampu meningkatkan penerimaan pajak setinggi-tingginya agar meningkatkan motivasi kerja pegawai.

commit to user

lxvi

lxvii digilib.uns.ac.id


DAFTAR PUSTAKA

Balai Pustaka. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.

http://www.kejaksaan.go.id/. Pengertian Reformasi Birokrasi. Tgl 10 April 2011.

http://www.pajak.go.id/. Direktorat Jenderal Pajak. Tgl 10 April 2011.

http://www.wploan.com/. Pengertian Pajak. Tgl 10 April 2011.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

KOMPAS, 26-11-2005

Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, L. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remadja Rosda.

commit to user

lxvii

lxviii digilib.uns.ac.id


Prakosa, Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UII Press.

Ranadireksa, Hendarmin. 2007. Dinamika Konstitusi Indonesia. Jakarta: Fokusmedia.

Suandi, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sukamdani. 2010. Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Jakarta: UI.

Suryono, Agus. 2007. Budaya Birokrasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Leutica.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

commit to user

lxviii

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA

Recommend Documents