PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP KESINAMBUNGAN FISKAL DI INDONESIA

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP KESINAMBUNGAN FISKAL DI INDONESIA Oleh : Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata, SE. M. Si Email : [email protected]

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif.Data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalahDirektorat Perpajakan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah data jumlah penerimaan pajak dan sustainabilitas fiskal hasil dokumentasi Direktorat Perpajakan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diperoleh melalui website resmi dan hasil publikasi lainnya dari tahun 20072013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak. Jumlah penduduk dan sumber daya lainnya memungkinkan pemerintah menambah penerimaan. Krisis ekonomi global menyebabkan masalah dalam perekonomian, antara lain meningkatnya jumlah utang baik oleh pemerintah maupun swasta serta beban subsidi yang besar menyebabkan kesinambungan fiskal di Indonesia terancam. Pemerintah dapat menjaga kesinambungan fiskal salah satunya adalah dengan memaksimalkan jumlah penerimaan dari sektor pajak. Semakin besar pajak yang yang bisa dipungut maka akan semakin terjamin kesinambungan fiskal Indonesia. Kata Kunci : Kesimbungan Fiskal, Pajak

1. Pendahuluan Kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)merupakan kunci dari kebijakan fiskal pemerintah.Pada dasarnya, kebijakan fiskal mempunyai keterkaitan yang erat dengan kebijakan lainnya,seperti kebijakan moneter.Fenomena defisit anggaran di Indonesia, dimana pemerintah terpaksa mengambil beberapa kebijakan dalam 1

2

menanggulangi defisit anggaran untuk meredam gejolak perekonomian pada jangka pendek, tetapi dapat menciptakan akumulasi persoalan yang lebih besar pada jangka panjang. Dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah Indonesia melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.Akan tetapi konsolidasi fiskal ini menghadapi beban berat berupa utang publik yang cukup tinggi, subsidi yang semakin meningkat dan penerimaan pajak yang kurang optimal.Pemerintah telah berupaya mengambil suatu kebijakan untuk melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan perorangan dengan menggunakan tarif yang sama. Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan

yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan

nasional.Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan

nasional.Kewajiban

pembayaran

pajak,

sebagai

pencerminan

kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban warga negara tersebut.Hal tersebut sesuai dengan system self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

3

Peran pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi.Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggungjawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan. Penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Pemerintah Indonesia Tahun 2007-2013 Jumlah Penerimaan Pajak Pertumbuhan (Rp) (%) 1. 2007 49.074.410.576.570 2. 2008 63.079.040.235.660 28,53 3. 2009 64.799.476.194.643 2,73 4. 2010 72.877.310.137.296 12,47 5. 2011 86.889.826.469.064 19,23 6. 2012 100.580.747.439.906 15,76 7. 2013 269.325.990.000.000 167,77 Sumber : Data Pokok APBN Departemen Keuangan RI (2013) No

Tahun

Ketika perekonomian beroperasi di bawah ouput potensial atau terlihat adanya tanda-tanda menuju resesi, respon pemerintah melalui kebijakan fiskal adalah dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan penerimaan pajak, sehingga defisit anggaran meningkat.Sebaliknya, apabila perekonomian beroperasi di atas output potensial, sebagai indikasi terjadinya ekspansi, maka kebijakan fiskal

4

diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak atau mengurangi belanja negara sehingga mengurangi defisit anggaran.Respon kebijakan fiskal pada situasi ekonomi yang berbeda tersebut diharapkan dapat mereduksi fluktuasi permintaan agregat. Persepsi mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir.Pertama, pemerintah telah melakukan stimulus fiskal (kebijakan pengurangan pajak dan/atau peningkatan pengeluaran pemerintah untuk mendorong total permintaan, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dalam jangka pendek) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, defisit anggaran di bawah 2,5% sama sekali tidak berbahaya terhadap keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dalam jangka panjang. Krisis

ekonomi

global

mengakibatkan dampak pada perekonomian

domestik.Indikasi terlihat dari turunnya ekspor Indonesia keluar negeri. Pemerintah mengantisipasinya melalui sejumlah kebijakan Stimulus Fiskal yang ditujukan untuk: (1) memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi rumahtangga tumbuh di atas 4 persen; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha dalam menghadapi krisis global; (3) meningkatkan daya serap tenaga kerja guna mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Selaras dengan tujuan dari sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai instrumen utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan nasional khususnya yang lebih bersifat tujuan ekonomi.Setidaknya terdapat dua komponen utama dalam kebijakan fiskal yaitu komponen penerimaan yang terdiri

5

dari pajak dan bukan pajak, dan komponen pengeluaran pemerintah.Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kedua komponen tersebut adalah manajemen keuangan negara yang efektif dan efisien.Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Adanya dua instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, menunjukan bahwa kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara/anggaran yang ingin dicapai.Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan.Peranan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian pada dasarnya sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan ideologi yang dianut, tujuan yang ingin dicapai dan hakikat sistem ekonomi yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Sustainabilitas Fiskal DiIndonesia”

2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerimaan PajakBerpengaruh Terhadap Sustainabilitas Fiskal Di Indonesia?

6

3. Landasan Teoritis 3.1. Pengertian Pajak Menurut Wirawan, (2002:4 ) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:1) pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor

swasta ke sektor publik) berdasarkan

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara. Selanjutnya

Judisseno (2007:5) mengatakan pajak Pajak adalah suatu

kewjiban kenegaraan dan pengabdiaan warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara, baik berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Dari definisi pajak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional yang dapat dipaksakan dan tidak diberikan imbalan atas prestasinya.

3.2. Jenis-Jenis Pajak Menurut Pudyatmoko (2009:34), pada umumnya pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1. Menurut Golongannya

7

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai. 2. Menurut Sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Pudyatmoko (2009:4) bahwa pungutan pajak didasarkan pada : 1. Equalityadalah pungutan pajak yang adil dan merata. 2. Certainty adalah Penetapan pajak yang tidak di tentukan wewenangwewenang. 3. Conveinance adalah pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 4. Economyadalah biaya pungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditetapkan seminimum mungkin.

8

3.3. Fungsi Pajak MenurutUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, fungsi pajak meliputi: 1.

Fungsi penerimaan (budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 2. Fungsi pengaturan (regulator), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Sedangkan menurutPudyatmoko (2009:39), secara umum fungsi pajak adalah sebagai berikut: 1. Fungsi penerimaan (budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi pengaturan (regulator), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras. 3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang.

3.4. Pengertian Fiskal Menurut Sukirno (2000:26) fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Brata (2004:174) fiskal merupakan kebijakan yang menyangkut kuantitas pengeluaran pemerintah serta efisiensi dari pengeluaran pemerintah dan

9

dampak dari cara pemerintah dalam membiayai pengeluarannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Nordhaus (2003:26) mengatakan fiskal merupakan kebijakan belanja pemerintah yang didasarkan atas prinsip efesiensi tanpa mengurangi kuantitas

pelayanan

keapada

masyarakat

dengan

mengutamakan

belanja

pembangunan untuk sektor-sektor strategis yang berdampak pada perkembangan perekonomian nasional. Pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagi pembelajaraan

otonomi

karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi kepetusan pemerintah untuk mengatur anggaran pembelanjaan. Menurut Sukirno (2000:27) Pada dasarnya ada tiga faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah yaitu sebagi berikut: 1. Pajak yang diharapkan akan diterima 2. Pertimbangan-pertimbangan politik 3. Persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi Fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan mengalokasikan penerimaan dari sumber-sumber pajak untuk pembiayaan sektorsektor produktif yang dapat mengembangkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat.Dalam mengalokasikan sumber penerimaan dengan sektor utamanya adalah bersumber dari pajak yaitu bersumber dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

10

3.5.

Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal yang sering juga disebut politik fiskal atau fiscal policy,

diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya parekonomian. Olehkarena anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dapat berupa government expenditure, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak dan memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah. Instrument yang penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Menurut Samuelson (2003:126), Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelalanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Sedangkan menurut Ana (2003:112), kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan tersebut bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman maupun pinjaman dari luar negeri yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipergunakan untuk pengeluaran pembangunan.

11

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memperoleh penambahan sumber dana atau penerimaan negara dalam upaya meningkatkan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Penerimaan yang dimaksud adalah baik bersumber dari sektor pajak maupun non pajak dalam rangka penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah di suatu negara. Dengan kata lain kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi ekonomi untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan pengeluaran dana pemerintah. Kebijakan fiskal sama halnya dengan kebijakan moneter yang mengatur tentang jumlah uang yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mengarah pada pengaturan pendapatan dan belanja daerah.

3.6.

Sustainabilitas (Kesinambungan) Fiskal Menurut Mankiw (2006:108) Sustainabilitas(Kesinambungan) fiskaladalah

upaya

pemerintah

dalam

mengimbangi

besarnya

pembiayaan

pengeluaran

berdasarkan berdasarkan besarnya penerimaan dari sektor pajak untuk mengantipasi atau pada saat terjadinya defisit anggaran (Mankiw,2006:108). Dalam hal ini pemerintah harus menggali seluruh sumber pendapatan negara terutama dari aspek pajak. Sustainabilitas(Kesinambungan) fiskal akan terjadi jika nilai sekarang (presentvalue) dari kendala pengeluaran (expenditure constraint) yang akan datang dapat dipenuhi tanpa harus melakukan koreksi atau penyesuaian fiskal untuk mencapaikeseimbanganmelihat bahwa kesinambungan fiskal merupakan interaksi

12

antara keseimbangan anggaran primer dengan parameter kunci, yaitu pertumbuhan dan tingkat bunga yang mempengaruhi pembayaran utang publik MenurutJoseph (2004:72) menekankan bahwa fiskal akan aman jika terdapat kestabilan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun indikator minimal harus memenuhi tiga persyaratan yaitu implementasi dan interpretasi yang sesuai dengan karakteristik Negara terkait, penjabarannya didasarkan pada prinsipprinsip ekonomi positif (bukan normatif), dan adanya kesamaan persepsi dalam perbandingan.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengukuran dalam hubungan antar negara. Defisit fiskal juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Mankiw (2003:54) mencatat dua efek yang dapat ditimbulkan oleh ekspansi anggaran pemerintah yang terlalu ekspansif. Pertama, terjadinya ekspansi di sektor moneter yang berujung pada peningkatan jumlah uang beredar (inflasi). Kedua, jika tidak ditangani dengan baik, akan berlanjut dengan pelarian modal (capital flight) ke luar negeri.

3.7.

Hubungan Penerimaan Pajak Dengan Sustainabilitas Fiskal Pada prinsipnya, suatu kebijakan fiskal dilaksanakan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, melindungi penduduk dari ketidakpastian dan pajak yang eksesif, serta untuk membantu para pembuat peraturan perundangan dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Instrumen yang dapat digunakan pemerintah dalam penerapan kebijakan fiskal tersebut antara lain: pajak, subsidi, dan anggaran.

13

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbanganmakroekonomi.Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatuperekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisipenawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui

peningkatan

kapasitas

perekonomian.Dalam

pengelolaan

stabilitas

makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakanmoneter. Kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) sedang menjadi masalah yang intensif dikalangan ekonomi makro baik di negara maju maupun negara berkembang.Secara konseptual, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APPBN) dikatakan berkesinambungan apabila ia memiliki kemampuanuntuk membiayai seluruh belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas.Konsekuensinya, kesinambungan fiskal harus mampu pulamemperhitungkan risiko fiskal. Risiko fiskal muncul tatkala terjadi kewajiban langsung (direct liabilities) yang dapat diperkirakan sebelumnya dan kewajiban kontingensi (contingent liabilities)akibat suatu peristiwa di luar kendali (Boediono:2009:84) Ketidakmampuanmenyeimbangkan melonjaknya beban pengeluaran dengan peningkatan penerimaan jelassangat membahayakan kemampuan anggaran negara dalam membayar utang.Untuk menjagasolvensi fiskal, keuangan negara harus surplus.Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggarandan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi dengan cakupan dan kedalaman efek yangberbeda antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Risiko fiskal yang terjadipada negara-negara maju akan menimbulkan beban pada anggaran dan berpeluangmenghambat pertumbuhan ekonomi.

14

Pada negara-negara berkembang implikasinya lebih berat. Terjadinya risiko fiskal yangmembebani anggaran akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan,mendorong pelarian modal (capital outflow), dan bahkan mengubah arah pertumbuhanekonomi. Lebih jauh, pada negara-negara berkembang dengan kelembagaan ekonomi yangmasih lemah, ekspektasi terjadinya risiko fiskal akan mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomisehingga berpeluang menghambat pertumbuhan ekonomi kendati risiko fiskal tersebut belumterjadi sesungguhnya (Rahmani, 2006:28).

4.

Metodologi Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

kuantitatif.Menurut Sugiyono (2007:56) penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena yang didasarkan atas teori yang relevan guna mengetahui kebenaran atas teori tersebut.Dalam penelitian data dianalisis dengan menggunakan angka yang dapat dihitung maupun diukur.Analisis kuantitatif ini dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat analisis statistik.

Data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalahDirektorat Perpajakan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah data jumlah penerimaan pajak dan sustainabilitas fiskal hasil dokumentasi

Direktorat Perpajakan dan

Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diperoleh melalui website resmi dan hasil publikasi lainnya dari tahun 2007-2013.

15

5.

Hasil Penelitian Untuk melihat pengaruh penerimaan pajak terhadap sustainabilitas fiskal di

Indonesia maka dalam penelitian ini akan dilihat variabel yang dapat mempengaruhi terhadap sustainabilitas fiskal di Indonesia, atau pengaruh dari variabel independent (penerimaan pajak) terhadap variabel dependen (sustainabilitas fiskal di Indonesia) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1 Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana Variabel

B

Standar Error

t-hitung

t-tabel

Sig

Kostanta

9.19813

7.56713

1,215

2,015

0,278

Penerimaan Pajak

7.844

0,899

8,727

2,015

0,000

Koefisien Korelasi (R)

0,969

Koefisien determinasi(R2)

0,938

Adjusted R square (R2)

0,926

F- hitung

76,163

F- tabel

6,61

Sig. F

0,000

Sumber : Data Sekunder Diolah 2013. Dari hasil pengelohan data di atas maka dapat diperoleh persamaan akhir estimasi yaitu Y= 9.19813 + 7.844X dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 1. Kostanta sebesar 9.19813, apabila diasumsikan tidak ada peningkatan penerimaan pajak di Indonesia, maka sustainabilitas fiskal di Indonesia mencapai 9,19813%. 2. Koefisien regresi dari penerimaan pajak di Indonesia (variabel X) sebesar 7.844 artinya bahwa bila penerimaan pajak di Indonesia meningkat satu persen maka

16

berdampak terhadap peningkatan sustainabilitas fiskal di Indonesia (Variabel Y) yaitu sebesar 7.844% 3. Koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0,969 yang menujukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 96,90% artinya sustainabilitas fiskal di Indonesia (variabel Y) mempunyai hubungan yang signifikan dengan penerimaan pajak di Indonesia (variabel X). 4. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,938 artinya bahwa sebesar 93,80% perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat (sustainabilitas fiskal di Indonesia) dipengaruhi oleh variabel bebas (penerimaan pajak di Indonesia). Sedangkan selebihnya yaitu 6,20% dijelaskan oleh indikator dan faktor lain diluar penelitian ini. 5. Koefisien adjusted R Square adalah sebesar 0,926 menujukan bahwa sekitar 92,60% variasi dalam sustainabilitas fiskal di Indonesia, dipengaruhi oleh penerimaan pajak di Indonesia, sedangkan selebihnya sebesar 7,40% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

5.1. Pembuktian Hipotesis Berdasarkan hasil analisis output SPSS 20 diperoleh nilai thitung untuk penerimaan pajak di Indonesia sebesar 8,727 dan ttabel. Pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% adalah Sebesar 2,015. Jadi dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel atau8,727 >2,015 dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian maka hasil pengujian menerima Hipotesis alternatif (Ha) dan menolak Hipotesis nol (H0) hal ini berarti penerimaan pajak di Indonesia (Variabel X) mempunyai pengaruh terhadap sustainabilitas fiskal di Indonesia (Variabel Y).

17

5.2.

Pembahasan Di Indonesia sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari sumber pajak

tak langsung.Proporsi Gross Domestic Product (GDP) terhadap pajak langsung pada negara yang sedang berkembang lebih rendah dari pada pajak langsung pada negaranegara maju.Hal ini dikarenakan di Negara Indonesia lebih banyak golongan penduduk yang berpenghasilan rendah. Dalam perkembangan akan terjadi proses pergeseran dari dominasi pajak tidak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diiringi

dengan peningkatan

pendapatan perkapita pendudukn. Dalam jangka panjang peranan pajak langsung akan semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan ditunjang pula dengan teknologi canggih untuk menuju era globalisasi. Selain berfungsi sebagai pemerataan karena struktur tarifnya bersifat progressif, perkembangan hubungan ekonomi internasional yang semakin menuju kearah liberal dan global mengharuskan pemerintah untuk menurunkan tarif impor dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi domestikdi ekonomi dunia. Konsekuensinya penerimaan pajak tidak langsung akan menjadi turun. Alternatifnya adalah memobilisasi penerimaan pajak yang bertumpu pada pajak langsung seperti pajak penghasilan Rasio Penerimaan Pajak atau Tax Ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan

nasional.Rasio

dimaksud

pada

dasarnya

menunjukkan

jumlah

penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional

18

(Produk Domestik Bruto). Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan output

nasional

merupakan indicator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional mengingat penerimaan perpajakan tidak sepenuhnya dikelola oleh DirektoratJenderal Pajak. Tax Coverage Ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut.Tax Coverage Ratio merupakan indicator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Cost Tax Collection merupakan salah satu ukuran bagi tingkat efisiensi pemungutan pajak. Tingkat efisiensi proses pemungutan pajak ditunjukkan oleh tinggi rendahnya ratio antara nilai biaya yang dikeluarkan dengan nilai penerimaannya. Semakin rendah ratio ini menunjukkansemakin efisiennya proses pemungutan pajak. Dalam upaya memobilisasi penerimaan pajak, aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh), hal ini penting untuk dapat mengestimasi potensi penerimaan pajak pada tingkat makro.Faktor pertumbuhan perekonomian dinyatakan dengan peningkatan Gross Domestic Product (GDP) riil pertahun.Gross

19

Domestic Product (GDP) diukur melalui pendekatan hasil produksi, pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Potensi penerimaan pajak suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan perkapita,struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan social politik dan administrasi pendapatan. Peningkatan pendapatan perkapita akan memperluas basis pajak, yaitu obyek dan subyek pajak langsung dan tak langsung. Peningkatan basis pajak langsung terjadi disebabkan pajak langsung baru dikenakan bila melewati tingkat pendapatan tertentu atau penghasilan tidak kena pajak. Peningkatan pendapatan perkapitakan meningkakan jumlah wajib pajak perorangan maupun badan. Pertumbuhan sektor riil selama proses pembangunan ekonomi diikuti

oleh pertumbuhan sektor

industrialisasi dan

moneter. Bersamaan dengan proses

peningkatan disektor moneter disamping mencerminkan

peningkatan surplus obyek pajak, juga mendukung kemudahan dalam pengumpulan pajak.

6. Kesimpulan dan Saran 6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang strategis disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas dan harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan denganlancar danbaik. 2. Sustainabilitas(Kesinambungan)

fiskal

akan

terjadi

jika

nilai

sekarang

(presentvalue) dari kendala pengeluaran (expenditure constraint) yang akan datang dapat dipenuhi tanpa harus melakukan koreksi atau penyesuaian fiskal.

20

3. Koefisien regresi dari penerimaan pajak di Indonesia (variabel X) sebesar 7.844 artinya bahwa bila penerimaan pajak di Indonesia meningkat satu persen maka berdampak terhadap peningkatan sustainabilitas fiskal di Indonesia (Variabel Y) yaitu sebesar 7.844%. 4. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,938 artinya bahwa sebesar 93,80% perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat (sustainabilitas fiskal di Indonesia) dipengaruhi oleh variabel bebas (penerimaan pajak di Indonesia). Sedangkan selebihnya yaitu 6,20% dijelaskan oleh indikator dan faktor lain diluar penelitian ini. 5. Berdasarkan hasil pengujian data output SPSS 20 maka diperoleh Fhitung sebesar76,163 sedangkan Ftabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 adalah sebesar 6,61. Hal ini menujukkan bahwa Fhitung > dari Ftabel atau76,163 > 6,61dengan tingkat signifikansi 0,05.

Dari hasil pengujian ini maka dapat

disimpulkan bahwa hasil pengujian menerima Hipotesis alternatif (Ha) dan menolak Hipotesis nol (H0) artinya bahwa penerimaan pajak di Indonesia (Variabel X) mempunyai pengaruh terhadap sustainabilitas fiskal di Indonesia (Variabel Y). 6.2. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Diharapkan bagi Pemerintah untuk dapat mengefisiensikan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pajak negara untuk mewujudkan ketahanan fiskal dan kesinambungan fiskal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

21

2.

Diharapkan bagi direktorat perpajakan untuk dapat menetapkan administrasi perpajakan dengan baik sehingga manajemen tentang perpajakan dapat dilaksanakan secara akurat.

3.

Diharapkan bagi wajib pajak untuk dapat menjalankan aturan perpajakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan perpajakan negara

untuk

terciptanya sumber penerimaan pajak negara yang relatif tinggi dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. 4.

Diharapkan bagi instansi terkait untuk dapat memperhatikan hasil pengelolaan perpajakan negara dan penggarapan sumber perpajakan yang baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Daftar Pustaka Ana (2003), Desentralisasi Fiskal Daerah, Jakarta, Erlangga. Boediono (2009) Kemandirian Derajat Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Joseph (2004).Sistem Pemerintahan Desentralisasi. Yogyakarta, ANDI Judisseno, Remsky K., (2007), Pajak dan strategi Bisnis, Jakarta.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Umum, Mardiasmo, (2002), Perpajakan, Yogakarta.Penerbit: Andi,

Edisi

Revisi,

Cetakan

Kesembilan,

Mankiw.N. Gregori. (2006). Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, ANDI Nordhaus (2003) The InterlligentInvestor. Jakarta. Serambi, Pudyatmoko (2009).Azas Dan Kelembagaan Ppemungutan Pajak. Yogyakarta, ANDI Rahmani (2006) Kelembagaan Ekonomi Dan Sustainabilitas Fiskal, Bandung. PT. Rafika Aditama.

22

Republik Indonesia (2009) Undang-Undang No.16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan Sukirno,Sadono, (2000). Makro EkonomiModern-Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Samuelson, Paul A. (2003), Pembangunan Ekonomi (Edisi Terjemahan). Edisi ke12. Jakarta: Erlangga Sugiyono, (2007).Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Wirawan (2002).Pengertian Pajak. www.pajak-depkeu-ri.go.id

Biodata Penulis Nama

: Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata, SE. M. Si

Tempat Tanggal Lahir

: Lhokseumawe, 30 Juni 1971

Pekerjaan

: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim

Jabatan Saat Ini

: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim

Pendidikan

: 1. S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung 2. S2 Magister Sains Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh