PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH PUBLIKASI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program sarjana (S1) Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh : ARINI AYU RAHMAWATI B 200 080 125
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
HALAMAN PENGESAHAN
Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul : PENGARUH
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DAN
TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
Yang ditulis oleh: ARINI AYU RAHMAWATI B 200 080 125
Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.
ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Hipotesis penelitian ini adalah H1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, H2 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Populasi adalah keseluruhan kelompok yang terdiri dari orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu Masyarakat yang berada di wilayah sukoharjo yang terdiri dari kecamatan bendosari, kecamatan Nguter dan kecamatan Tawangsari yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat yang berjumlah 45 0rang. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai thitung (0,898) lebih kecil daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,374 > α = 0,05. Oleh karena itu, Ho diterima dan H1 ditolak artinya partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan variabel transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Untuk variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai t hitung (2,404) lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 < α = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 diterima artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan hasil uji F diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 7,496 > 1,960 dan nilai signifikansi = 0,002 < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah.
A. PENDAHULUAN Pelaksanaan reformasi anggaran yang mengedepankan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan penyusunan APBD berbasis kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2009) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Di samping itu adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Mardiasmo (2002) menyatakan dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan menejemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Misi utama dari kedua UU tersebut adalah desentralisasi. Sukiadi (dalam Setyawan 2003) menyatakan kedua UU tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas penggelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan kebijaksanaan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong
pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah (Triadji, 2002). Undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (Sukiadi dalam Setyawan 2003). Mardiasmo (2002) menyebutkan jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan politik belaka, akan tetapi daerah saat ini ditantang kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena
itu
pemerintah
daerah
dituntut
untuk
melakukan
reformasi
kelembagaan dilingkungan mereka (institutional reform).
B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar (Mahmud, 2013). Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Sedangkan pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan
untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Basri, 2008). 2. Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah (APBD) Menurut Saifulrahman (2010), salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan anggaran daerah merupakan uang rakyat yang dititipkan kepada daerah untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik sehingga
menyangkut
hajat
hidup
orang
banyak.
Bila
kualitas
pengelolaannya rendah, maka kebutuhan publik tidak optimal apalagi jika terjadi
penyimpangan-penyimpangan
seperti
adanya
korupsi
dan
manipulasi. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), partisipasi masyarakat sangat
dibutuhkan.
Keterlibatan
masyarakat
diharapkan
akan
menghasilkan anggaran yang aspiratif, artinya apa yang dianggarkan dalam APBD adalah mencerminkan kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain masyarakat terlibat dalam penyusunan APBD atau bisa disebut anggaran, diharapkan masyarakat juga mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jika masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat secara langsung dalam pengawasan
anggaran
(Rahayu
2010).
Menurut
Saifulrahman (2010), berikut ini adalah tahap-tahap yang harus dilalui pada saat penyusunan APBD. 3. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) dalam (Firmansyah, 2009) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan
dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999: 64) dalam (Yuwono, 2007) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. 3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. 4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. 4. Transparansi Kebijakan Publik Beberapa pengertian tentang transparansi 1. Mustafa (2011). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 2. (Tjokroamidjojo, 2007). Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi
mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. 3. (Munawir, 2011). Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode survey data primer yang dilakukan pada masyarakat di kecamatan Nguter, Tawangsari dan Bendosari di kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang didapat dari jawaban responden yang berupa kuesioner yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh data diri responden dan
penilaian Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik
Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo.
Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti. Penentuan sampel secara convenience sampling karena jumlah responden yang sedikit (Soemitro,1985 dalam Purnomo, 2002), Kriteria dari penentuan secara convenience sampling adalah : (1) Berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo (2) Terlibat dalam proses penyusunan, pemantauan dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat yang
terdiri dari LSM, RT, RW, Ketua karangtaruna, anggota dewan (yang berdomisili di kecamatan Tawangsari, Bendosari, Nguter).
Metode Pengumpulan Data Metode
pengumpulan
data
pada
penelitian
ini menggunakan
metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer
yang menggunakan pertanyaan
lisan dan
tertulis. Metode
ini
memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penyebaran kuesioner disebarkan dengan survey langsung yaitu mendatangi satu per satu calon responden, melihat apakah calon memenuhi persyaratan sebagai calon responden, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner. Prosedur ini penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga agar kuesioner hanya diisi oleh responden yang memenuhi syarat dan bersedia mengisi dengan kesungguhan.
Analisis Data Salah satu masalah utama dalam kegiatan penelitian ilmiah adalah cara memperoleh data dengan informasi yang akurat dan objektif. Hal ini menjadi sangat penting artinya, dikarenakan simpulan penelitian hanya akan dipercaya apabila didasarkan pada informasi/pengetahuan yang memenuhi validitas (kesahihan) dan rehabilitas (keandalan). a. Uji Validitas (Kesahihan) Digunakan untuk mengukur sah valid/tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengucapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2001: 42) mengukur tingkat validitas dilakukan dengan cara mengkorelasi antara skor tiap item pertanyaan dengan total skor variabel. Pengujian validitas menggunakan teknik pearson corelation dengan bantuan komputer melalui program SPSS 16.0 for windows.
b. Reliabilitas Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner yang dinyatakan reliabel/andal, jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten/stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001 : 140). Pengujian reliabilitas menggunakan teknik Crobach Alpha dengan bantuan komputer melalui program SPSS 16.0 for. Windows. Adapun rumus koefisien alpha - cronbach adalah : r11
K –––––– K–1
=
Keterangan : K
∑ Si2 1- –––––– St2 : Besarnya butir pertanyaan
∑ Si2 : Jumlah varians butir St2
: Varians total
D. HASIL PENELITIAN a. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung (0,898) lebih kecil daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,374 > = 0,05. Oleh karena itu, Ho diterima dan H1 ditolak sehingga partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya bahwa masyarakat tidak terlibat dalam
menyampaikan
aspirasinya
melalui anggota
DPRD,
serta
masyarakat tidak aktif dalam memikirkan dan mengajukan usulan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Hal ini partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah, namun kenyataan dilapangan
masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian Sopanah dan Isa Wahyudi (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
b. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung (2,404) lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 < = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 diterima sehingga transparansi kebijakan publik
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pengawasan keuangan daerah. Artinya transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparasi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau. Dan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteris berikut terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat, terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Sedangkan penelitian Mardiasmo (2002) dalam Yesi Mutia (2008) mengemukakan bahwa pemerintah dikatakan transparansi jika pemerintah melakukan pertanggungjawaban
secara
rutin
kepada
rakyat/DPRD
mengenai
pelaksanaan tugas-tugasnya, pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangannya dan pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya secara rutin mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sopanah dan Isa wahyudi (2009) menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
E. KESIMPULAM DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis diata dapat disimpulkan bahwa : 1. Variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai thitung (0,898) lebih kecil daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,374 > α = 0,05. Oleh karena itu, Ho diterima dan H1 ditolak artinya partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Dewan atau Pemda tidak mempublikasikan informasi mengenai dasar-dasar penyusunan
dan
penyelenggaraan
keuangan
daerah,
sehingga
masyarakat tidak berpartisipasi secara optimal. 2. Variabel transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Untuk variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai thitung (2,404) lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 < α = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 diterima artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 3. Berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 7,496 > 1,960 dan nilai signifikansi = 0,002 < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah.
B. Saran 1. Bagi
Penelitian
mendatang
sebaiknya
menambah
variabel
independennya bukan hanya variabel partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. 2. Sebaiknya bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo lebih mendekatkan diri kepada pihak masyarakat agar ada keterlibatan dari pihak masyarakat.
3. Partisipasi aktif masyarakat akan lebih mengarahkan pada programprogram dan target dari APBD agar program dan target tersebut benar-benar terealisasi terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Achmadi, A. Muslim, M. dkk, 2002, Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta. Ajatappareng. 2012. Masyarakat Harus Terlibat Dalam Proses APBD. http://ajatapparengnews.com/index.php/pro-daerah/37-masyarakat-harusterlibat-dalam-proses-apbd diakses pada tanggal 13 februari 2013. Anonim. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan musrenbang. http://wotbuwono.wordpress.com/2012/02/08/partisipasi-masyarakatdalam-pelaksanaan-musrenbang/ diakses tanggal 12 februari 2013. Anonim. 2010. Kajian Evaluasi Pengawasan Internal dan Eksternal Sistem Pengendalian Internal. http://pkmk-lanri.org/2010/05/25/kajian-evaluasipengawasan-internal-dan-eksternal-sistem-pengendalian-internal/ diakses pada tanggal 13 februari 2013. Anonim. 2011. Penyusunan Anggarn http://2frameit.blogspot.com/2011/11/penyusunan-anggaranhtml pada tanggal 10 februari 2013.
Daerah. diakses
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Rineka Cipta: Jakarta. Bappenas. 2008. Pedoman Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). http3b.bappenas.go.idhandbookdocs diakses pada tanggal 10 februari 2013. Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. Budiyanto. 2012. Warga Sukabumi Kesulitan Akses Dokumen Publik. http://m.inilah.com/read/detail/1905529/warga-sukabumi-kesulitan-aksesdokumen-publik diakses tanggal 13 februari 2013. Dewi. 2012. Analis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang. USU. Medan. Fatchurrochman, Agam, 2002, Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta.
Firmansyah, Saca. 2009. Partsispasi Masyarakat. http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/ diakses pada tanggal 12 februari 2013. Handayani, Bestari Dwi. 2009. Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. Kartina, H,A. 2008. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan arah Kebijakan. Httppustaka.unpad.ac.id diakses pada tanggal 10 februari 2013. Mahmud. 2013. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah & APBD. http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2013/04/sistempengawasan-terhadap.html diakses pada tanggal 10 februari 2013. Mardiasmo. 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta. Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Munawir, Rokhmad. 2011. Transparansi Anggaran di Kabupaten Surakarta. Mustafa, Ruli. Transparansi Syarat Mutlak Kebijakan Publik. http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/10/31/transparansi-syaratmutlak-kebijakan-publik-408322.html diakses pada tanggal 10 februari 2013. Nugroho, Tomy. 2011. Presiden Minta Para Mentri Pebaiki Komunikasi Publik http://nasional.kompas.com/read/2011/11/09/17174790/Presiden.Minta.Pa ra.Menteri.Perbaiki.Komunikasi.Publik diakses tanggal 12 februari 2013. Pramono, Agus. 2002. Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis ini tidak dipublikasikan, Malang. Program Pasca sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Rahayu, Sri. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Saifulrahman. 2010. Struktur Penyusunan dan Penetapan APBD. http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-4.pdf diakses pada tanggal 10 februari 2013.
Setyawan, S. 2003. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas. Balance. Sopanah dan Isa Wahyudi, 2009, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis.Alfabeta: Bandung. Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro, ”Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)”, Jurnal Manajemen Pembangunan No. 30 Tahun IX, Mei 2007. Triadji, B. 2002. Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Wikipedia. 2011. Partisispasi Masyarakat. http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi diakses pada tanggal 12 februari 2013. Yuwono, Sony. Utomo, Dwi Cahyo. Zein, H Suheiry. A.R, H Azrafiany. 2007. Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Daerah). BengWerimon, Simson, 2007. Bengkalis: Bayumedia Publishing.
