PENGARUH FUNGSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR
EDI SOLIHIN
[email protected] NPM : 3506120119
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR
ABSTRAK
Judul skripsi adalah PENGARUH FUNGSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR. Masalah yang ditemukan adalah Fungsi instruktif kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikelola kementerian/lembaga melakukan langsung (top down) ke masyarakat melalui skema BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) seperti program Kementerian Dalam Negeri adalah yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fungsi Partisipasi masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Dalam Musawarah Rencana Pembangunan, kehadiran masyarakat sekitar 35%. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksplanasi (Explanatory Research). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Pengumpulan data menggunakan angket yang dibagikan kepada 98 masyarakat. Teknik analisa data menggunakan analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, baru mencapai persentase sebesar 56 % dari yang diharapkan. pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar baru mencapai 54,69 %, dari yang diharapkan. Terdapat pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar Adanya pengaruh pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Artinya apabila pengaruh fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah.
Kata Kunci
: Fungsi Pemerintahan, Desa, Pemberdayaan, Masyarakat.
ii
ABSTRACT Thesis title was EFFECT OF GOVERNMENT FUNCTION IN THE VILLAGE OF EMPOWERMENT IN THE VILLAGE OF REGIONAL AUTONOMY ERA SINARTANJUNG Pataruman CITY CENTRAL DISTRICT. Problems found are functions instructive not run well, it is seen from many community development program managed by the ministries / agencies doing direct (top down) to the public through a scheme of BLM (Direct Aid Society) such as the program of the Ministry of Interior is namely Owned Village (BUMDes). Function participation is still low. This is evident from the lack of community participation in decision-making and in implementation. In Musyawarah Development Plan, public attendance at about 35%. The method used in this research is explanatory research (Explanatory Research). This research was conducted in the village Sinartanjung Pataruman District of Banjar. Collecting data using a questionnaire which was distributed to 98 people. Data analysis technique using correlation analysis, coefficient of determination and hypothesis testing. Based on the results of the study showed that the function of village government in the Village Sinartanjung Pataruman District of Banjar, only reached a percentage of 56% of the expected. community empowerment in the era of regional autonomy in the Village Sinartanjung Pataruman District of Banjar, only reached 54.69%, than expected. There is the influence of government functions to the village community empowerment in the era of regional autonomy in the Village Sinartanjung Pataruman District of Banjar The influence the effect of government functions to the village community empowerment in the era of regional autonomy in the Village Sinartanjung Pataruman District of Banjar. This means that if the effect of government functions in the village of Desa Sinartanjung Pataruman District of Kota Banjar goes well it will affect the community empowerment in the era of regional autonomy.
Keywords: Function Government, Rural Empowerment, Community
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun demikian disisi yang lain telah menghadang banyak masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan dan masih banyak yang lain. Suriadi (2005: 61) mengemukakan bahwa : Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: 1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi estrem dirasakan merugikan; 2)
2
Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut; 3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut; 4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan. Dalam pelaksanaan pembangunan ada tiga pertanyaan pokok yang perlu dijawab yaitu: 1) Pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur; 2) Pembangunan perlu diletakkan pada pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan dan ketidak merataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan; 3) Pembangunan perlu diletakkan pada arah koordinasi lintas sektoral mencakup program pembangunan antar sektor, pembangunan antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam pelaksanaannya, usaha untuk menjawab ketiga arah pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu, terarah dan sistematis, pemberian ruang lingkup dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dapat bersinergi dengan upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, kemiskinan dan ketidak merataan. Fenomena yang terjadi di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dalam hal pemberdayaan masyarakat adalah tingginya angka urbanisasi terutama usia produktif yaitu 40% yang merantau ke kota-kota industri untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal urbanisasi dapat ditekan dengan pemberdayaan potensi utama desa. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi desa dapat dilakukan sesuai dengan sumber daya yang ada seperti potensi agrobisnis. Potensi agrobisnis di desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dapat dilakukan dengan pengembangan dan pemasaran yang lebih ”menjual” sehingga potensi tersebut dapat terberdayakan. Dengan sendirinya lapangan pekerjaan akan tersedia sehingga dapat mengurangi laju urbanisasi yang terjadi. Pada akhirnya, berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi urbanisasi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah dan penduduknya. Tanpa adanya sinergi dalam melaksanakan upaya penekanan urbanisasi, maka urbanisasi akan terus terjadi. Namun dalam kenyataannya fungsi pemerintah terutama pemerintah desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dalam memberdayakan mayarakat terutama dalam strategi perluasan kesempatan kerja masih rendah hal ini terlihat dari: 1. Fungsi instruktif kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikelola kementerian/lembaga melakukan langsung (top down) ke masyarakat melalui skema BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) seperti program Kementerian Dalam Negeri adalah yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Biasanya pemerintah desa baru dilibatkan bila ada masalah yang ditemui. Kondisi inilah yang banyak dikeluhkan aparat desa di lapangan. 2. Fungsi Partisipasi masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya keikut sertaan masyarakat dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
3
Dalam Musawarah Rencana Pembangunan, kehadiran masyarakat sekitar 35%. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti menetapkan judul sebagai berikut: “PENGARUH FUNGSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar? 2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar? 3. Seberapa besar pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. 2. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. 3. Untuk mengetahui pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya ilmu pemrintahan dalam bentuk hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah. b. Dalam rangka menambah wawasan atau pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang pemerintahan desa, dan pelaksanaan otonomi desa secara umum. 1.4.2 1.
2.
Manfaat Praktis Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi Kepala Desa Sinartanjung dalam penyelenggaraan Otonomi Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi peningkatan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan
4
perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka Pustaka yang peneliti kaji untuk menunjang penelitian ini diantaranya : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 tentang Desa yang menyebutkan bahwa : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 tersebut penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. Ndraha (2001 : 85) dalam bukunya Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru menyebutkan bahwa, fungsi pemerintahan desa diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. 2.2 Landasan Teori Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juliantara (2004: 18) pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai : Menurut Nurcholis (2005: 138) Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
5
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk b. Luas Wilayah c. Bagian Wilayah Kerja d. Perangkat e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan 2.3 Fungsi pemerintahan Desa Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi Instruktif Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Fungsi Konsultatif Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya. 3. Fungsi Partisipasi Menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4. Fungsi Delegasi Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. 5. Fungsi Pengendalian Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi
6
yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksankan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: 1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. 2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. 2.4 Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingankepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa : Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah : Sebuah ”proses menjadi”, bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu’, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun ”demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka. Pambudi, dkk (2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan mayarakat tersebut: 1. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
7
2. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal. 3. Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematik, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan). 4. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit. 5. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada. 2.5 Pembangunan Desa Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 Pembangunan berarti pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Pendekatan pembangunan yang sangat populer pada saat ini adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan peningkatan keberdayaan manusia/masyarakat yang disebut pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut Korten (2002: 110) pembangunan adalah : Proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Peraturan daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kepentingan masyarakat desa. b. Kewenangan desa. c. Kelancaran pelaksanaan investasi. d. Kelestarian lingkungan hidup. e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. 2.6 Otonomi Desa Desa memiliki otonomi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Desa yakni:
8
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 2.7 Anggapan Dasar Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas maka peneliti membuat anggapan dasar sebagai berikut : 1. Pemerintahan desa adalah terdiri dari dua institusi, yakni institusi Pemerintah Desa atau dalam Ilmu Politik disebut Lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa yang dikenal sebagai Lembaga Legislatif mempunyai fungsi yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: Pertama, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. 3. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 2.8 Hipotesis Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : "Terdapat pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar ". Dalam menguji hipotesis tersebut, selanjutnya dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut: Ho = r = 0 : Tidak terdapat pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar Ha = r ≠ 0 : Terdapat pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
9
BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar merupakan wilayah dengan topografi yang berbukit dari bagian Utara ke Barat dengan ketinggian antara 40-50 meter di atas permukaan laut (DPL) sedangkan pada bagian utara ke Selatan merupakan wilayah daratan (10% wilayah berbukit 40 % pegunungan dan 50 % merupakan daerah daratan dan pesawahan). Bila ditinjau dari peta Provinsi Jawa Barat, secara geografis terletak pada 50 211 – 50 331 Lintang Selatan dan diantara 1220 301 – 1220 471 Bujur Timur. Desa Sinartanjung letaknya sangat strategis dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum. Jarak Desa Sinartanjung dari ke kota Kecamatan : 6 km, Jarak ke kota Kabupaten : 5 km, Jarak ke Ibu kota Provinsi : 155 km, Jarak Ibu kota Negara : 355 km. Sampai dengan awal bulan Januari 2016 sesuai dengan data laporan keadaan penduduk di wilayah Desa Sinartanjung adalah sebagai berikut : KEADAAN PENDUDUK DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMANKOTA BANJAR TAHUN 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Uraian Total Penduduk Kepala Keluarga Laki-laki usia 0-15 Laki-laki usia 16-55 Di atas usia 55 Perempuan usia 0-15 Perempuan usia 16-55 Perempuan usia di atas 55 KK Prasejahtra KK Sejahtra KK Sejahtera sedang KK Miskin Tidak/belum tamat SD Tamat SD/ sederajat Tamat SLTP Tamat SLA/ Sederajat Tamat Diploma/ Sarjana
Jumlah 6.004orang 1.894orang 727orang 1731orang 543orang 667orang 1771orang 565orang 120 KK 90 KK 559 KK 224 KK 1340 orang 2626 orang 981 orang 843 orang 214 orang
Sumber: Desa Sinartanjung, 2016
3.2 Mentode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2010: 15) menyatakan bahwa: “Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan”.Sebuah penelitian yang baik harus melalui suatu 10
prosedur penelitian yang benar sehingga akan dihasilkan data yang valid dan memberikan manfaat yang maksimal terhadap peneliti, publik serta objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi. Menurut Sugiyono (2010 : 11) jenis penelitian eksplanasi yaitu : Penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan metode yang digunakan adalah metode asosiatif (hubungan) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan definisi di atas maka penelitian ini menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu variabel fungsi pemerintahan desa dan variabel pemberdayaan masyarakat. Adapun waktu penelitian adalah 11 bulan terhitung dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN No . 1.
2.
3.
Kegiatan
Tahun 2015
Tahun 2015-2016 Tahun 2016
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags
Tahap persiapan a. Pengajuan Judul b. Penyusunan Usulan Penelitian c. Seminar Usulan Penelitian d. Mengurus surat izin penelitian Tahap Pelaksanaan a. Survey awal b. Penyebaran kuesioner c. Pengolahan dan analisis data Tahap Akhir a. Penyusunan skripsi b. Ujian sidang skripsi
3.3 Teknik Sampling
11
Arikunto (2009: 108) mendefinisikan populasi sebagai berikut : Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Sedangkan Sugiyono (2010 : 90) mendefinisikan "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan pengertian di atas, populasi pada penelitian ini adalah masyarakat desa yang ada di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang berdasarkan data tahun 2015 sebanyak 3.779 Kepala Keluarga. Menurut Sugiyono (2010 : 115 ) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiyono (2010:81) menyatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, kesimpulannya Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Arikunto (2009 : 109) mendefinisikan “Sampel adalah sebagian dari populasi yang diwakilkan sebagai objek penelitian dan dianggap mewakili seluruh populasi”. Apabila populasi melebihi 100 orang, maka pengambilan sampelnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : N n = 1 + N (d2) Keterangan : N = Besar populasi n = Besar sampel d = Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan. Dengan menggunakan rumus tersebut dapat diketahui bahwa sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 3.779 n = 1 + 3.779 (0,01) 3.779 n = 1
+ 37,79
3.779 n = 38,79 n = 97,4 (dibulatkan 98) Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara acak sederhana. Arikunto (2009 : 85) mendefinisikan bahwa "Teknik acak sederhana
12
(simple random sampling) artinya setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel". 3.4 Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2010 : 137 ) Dengan demikian proses pengumpulan data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Library atau studi pustaka, dalam penelitian ini dilakukan data yang diperoleh diperoleh dari sumber pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, baik beberapa buku – buku maupun literatur yang membahas materi materi yang berkaitan. 2. Quisioner atau Angket, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab pada masyarakatdi Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. 3. Observasi yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan, baik secara berhadapan langsung maupun secara tidak langung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab. 3.5 Skala Pengukuran Menurut Sugiyono (2010: 6) Mengemukakan pendapatnya bahwa: “Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif”. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang digunakan oleh Sugiyono (2010: 133) dengan pedoman pemberian skor sebagai berikut: TABEL SKALA LIKERT Alternatif Jawaban
Nilai atau Skor
Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Ragu-ragu (R) Tidak Stuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)
5 4 3 2 1
Sumber : Sugiyono (2010:231)
3.6 Teknik Analisis Data Data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner ini berskala ordinal mengingat kuesioner yang disebarkan menggunakan skala Likert dengan kisaran 1-5. Penggunaan skala ordinal tidak memungkinkan untuk memperoleh nilai mutlak (absolut) dari objek yang diteliti. 1. Uji Validitas Sugiyono (2010:106) mengemukakan bahwa:
13
Uji validitas digunakan untuk menguji ketetapan setiap item dalam mengukur instrumennya, teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi item total melalui Koefisien Korelasi Pearson. Skor setiap item pertanyaan yang diuji kevalidannya dikorelasikan dengan skor total seluruh item. Jika koefisien korelasi Pearson positif dan signifikan maka item valid, jika nonsignifikan, nol, atau negatif maka item tidak valid. Item yang tidak valid disisihkan dari kuesioner dan digantikan dengan item perbaikan. Langkah-langkah dalam uji validitas menurut Sugiyono (2010:106) adalah sebagai berikut: a. Menentukan skor butir dan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y. b. Menentukan indeks validitas setiap butir dengan mengkorelasikan skor setiap butir (X) dengan skor total (Y). Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus koefisien korelasi Pearson. Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrumen valid adalah nilai indeks validitasnya 0,3. Adapun rumus yang digunakan untuk uji validitas ini adalah: 𝑛 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − 𝑋𝑖 𝑌𝑖 𝑟𝑥𝑦 = 𝑛 𝑋𝑖2 − 𝑋𝑖 2 𝑛 𝑌𝑖2 − 𝑌 2 n = Jumlah sampel X = skor item Y = total skor untuk tiap responden 2. Uji Reliabilitas Nazir (1999:161) mengatakan reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang mantap tidak berubahubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Suatu pertanyaan atau ukuran yang akurat adalah yang cocok dengan yang ingin diukur. Suatu alat ukur juga harus dapat mengantisipasi/mentolerir terjadinya error pengukuran yang random sifatnya. Hasan (2002:78) mengemukakan: Metode pengukuran reliabilitas yang digunakan peneliti adalah metode belah dua (split half method atau single test single trial), yaitu teknik pengukuran reliabilitas instrumen dengan cara membelah seluruh instrumen menjadi dua sama besar. Pembelahan dilakukan atas dasar nomor ganjil-genap. Untuk memutuskan apakah instrumen yang diteliti reliabel atau tidak, besarnya korelasi (r hitung) yang dihasilkan dibandingkan dengan r tabel. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 𝑘 2 𝑘 𝑖=1 𝑆𝑖 ∝= 1− 2 𝑘−1 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
14
dimana : k adalah banyaknya belahan item 2 𝑆𝑖 adalah varians dari item ke-i S2total adalah varians total dari keseluruhan item Arikunto (2009 : 246) menjelaskan bahwa:” kuat lemahnya tingkat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dinyatakan oleh besar kecilnya total skor dari masing-masing item kemudian dipersentasekan yang diperoleh dari perhitungan di atas dengan mengkategorikan kuat lemahnya tingkat pengaruh”. TABEL KATEGORI PERSENTASE PENILAIAN SETIAP VARIABEL Kategori Baik Cukup Kurang Baik Tidak Baik
Persentase 76% - 100% 56%-75% 40%-55% Kurang dari 40%
Sumber : Arikunto (2009 : 246)
Untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel, maka digunakan uji statistik parametrik dengan mempergunakan rumus koofisien korelasi productmoment (r) menurut pendapat Sugiyono (2009 : 148) sebagai berikut :
rxy
Keterangan : rxy
x
2
2
= koefisien korelasi product moment
2
y
xy x . y
2
= (xi – x)2 = (yi – y)2
xy
= jumlah hasil kali dari x dan y PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI Interval Kelas Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat
Sumber : Arikunto (2009 : 246)
15
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjardapat dicari dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus menurut pendapat Sugiyono (2010 : 244) sebagai berikut : Kd (r 2 ) x100%
Keterangan : d = Koefisien determinan r = Nilai Product Moment Uji hipotesis dapat dilakukan dengan rumus uji t sebagai berikut : r n2 t 1 r Keterangan : r = koefisien product moment n = sampel Jika th < ttabel : Ho diterima dan Hi ditolak, hal tersebut berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika th < ttabel : Ho ditolak dan Hi diterima, hal tersebut berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Fungsi Pemerintahan Desa Pemerintah desa yaitu kepala desa adalah sebagai administrator pembangunan pada bidang pemerintahan, administrator pada bidang kemasyarakatan, administrator pada bidang ekonomi, administrator pada bidang keamanan dan ketertiban, dan administrator pada bidang-bidang hukum dan adat. REKAPITULASI FUNGSI PEMERINTAH DESA DI DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR No. 1 2 3
Uraian Pertanyaan Angket Pemerintah desa menentukan pembangunan dilaksanakan Keputusan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif Keputusan yang dibuat pemerintahan desa berdasarkan pertimbangan
16
Total Skor 299 268 268
4
Keputusan yang dibuat pemerintahan desa 285 dimusyawarahkan dengan masyarakat 5 Pemerintah desa mengaktifkan masyarakatdalam 284 mengambil keputusan. 6 Partisipasi masyarakat berjalan dengan baik 280 7 Pemerintahan desa memberikan pelimpahan wewenang 268 8 Pemerintahan desa memberikan Kepercayaan kepada 268 masyarakat 9 Kepemimpinan kepala desa efektif 268 10 Pemerintahan desa mampu mengantar aktivitas anggotanya 268 secara terarah 11 Koordinasi yang dilakukan Pemerintahan desa efektif, 268 12 Tercapainya tujuan bersama secara maksimal. 268 13 Pemerintahan desa melakukan kegiatan bimbingan, 268 pengarahan, koordinasi dan pengawasan JUMLAH 3560 RATA-RATA 274 Sumber: Hasil Penelitian, 2016. Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden tentang fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, diperoleh total skor sebesar 3560 dan selanjutnya dicari persentase dengan perhitungan sebagai berikut: = skor rata-rata variabel bebas ( X ) x 100 % skor ideal = 274 x 100 % 490 = 56 % Dengan demikian dapat diketahui fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, baru mencapai persentase sebesar 56 % dari yang diharapkan. 4.2 Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingankepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: Pertama, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar idividu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 17
Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai sebuah proses. REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI DESA SINARTANJUNG KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uraian Pertanyaan Angket Masyarakat mampuuntuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat mampu pergi sendirian Masyarakat mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari Masyarakat mampu membuat keputusan sendiri Masyarakat mampu untuk membeli barang-barang sekunder seperti TV Masyarakat mampu membuat keputusan sendiri dalam menggunakan uangnya sendiri Masyarakat mampu bermusyawarah dalam membuat keputusan sendiri Masyarakat memiliki Kebebasan bertindak Masyarakat mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kelurahan Masyarakat mengetahui pentingnya memiliki surat nikah Masyarakat pernah terlibat dalam kampanye politik Masyarakat memiliki rumah sendiri JUMLAH RATA-RATA
Total Skor 299 268 268 285 284 280 268 268 268 268 268 268 3212 268
Sumber: Hasil Penelitian, 2016.
Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden tentang pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, total skor sebesar 2.108dan selanjutnya dicari presentase dengan perhitungan sebagai berikut :
18
skor rata-rata variabel terikat (Y) x 100 % skor ideal = 268 x 100 % 490 = 54,69 % Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar baru mencapai 54,69%, dari yang diharapkan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang Pengaruh Fungsi Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah Di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, baru mencapai persentase sebesar 56 % dari yang diharapkan. 2. Pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar baru mencapai 54,69 %, dari yang diharapkan. 3. Terdapat pengaruh fungsi pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar sebesar 47,80 %, sedangkan 52,20 % lainnya adalah faktor lain yang tidak terdeteksi. Artinya apabila pengaruh fungsi pemerintah desa di Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah. 5 . 2 S a r an Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakam serta permasalahanpermasalahan yang ditemukan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, diantaranya: 1. Untuk mencapai target dari tujuan pembangunan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat desa perlu adanya peningkatan fungsi pemerintahan desa terutama dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif, berdasarkan pertimbangan, memberikan pelimpahan wewenang dan memberikan Kepercayaan kepada masyarakat. 2. Pemerintah desa Sinartanjung hendaknya meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk membeli barang-barang, dan mampu bermusyawarah dalam membuat keputusan sendiri. 3. Pemerintah Desa Sinartanjung hendaknya lebih berfungsi lagi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berdampak lasung terhadap perekonomian desa, seperti meningkatkan koordinasi dan melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan terhadap masyarakat dibidang perekonomian.
19
