PENGARUH APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAIRI

UNUVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

PENGARUH APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAIRI

Skripsi

Diajukan Oleh :

Reza Monanda Berutu 060523023 Ekonomi Pembangunan

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009 Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Nama

: Reza Monanda Berutu

NIM

: 060523023

Departemen

: Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi

: Perbankan

Judul Skripsi : Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi

Tanggal, ...................

Ketua Departemen

( Wahyu Ario Pratomo, SE. M.Ec.) NIP. 132 206 574

Tanggal, ......................

Dekan

(Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec) NIP. 131 285 985

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.


PENANGGUNG JAWAB SKRIPSI

Nama


NIM

: 060523023

Departemen


Konsentrasi

: Perbankan


Tanggal, .................

Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE) NIP : 131 762 429



BERITA ACARA UJIAN

Nama


NIM

: 060523023

Departemen


Konsentrasi

: Perbankan


Ketua Departemen

(Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec) NIP : 132 206 574

Penguji I

(Dra. Raina Linda, MSi) NIP : 131 762 430

Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE) NIP : 131 762 429

Penguji II

(Drs. Rujiman, MA) NIP : 131 127 371


ABSTRACT

The Skripsi titled : The influence APBD towards economy growth at Dairi Regency. The economic growth means improvement activity which causes goods and service which produced to increase and society welfare increases. In this research explains to how routine expenditure and development expenditure influence the economic growth. As for data used in this research is secondary data, with the type of data time seris annual of priode 1993-2007 which is obtaining from BPS (Badan Pusat Statistik). The variable are PDRB (Product Domestic Regional Bruto), routine expenditure and development expenditure of Regency Dairi. The analysis model that used doubled linear regression with method OLS (Ordinary Least Square). This research result shows that routine expenditure and development expenditure positive and significant influential towards economy growth at Dairi Regency. Keywords: PDRB, routin expenditure and development expenditure.

i Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan jenis data time seris tahunan priode 1993-2007 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang digunakan adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengeluran rutin dan pengeluaran pembangunan Kabupaten Dairi. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Kata kunci : PDRB, Pengeluaran Rutin dan Pengeluran Pembangunan.

ii Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allahku sang pencipta dan kepada Yesus Kristus sang juruslamat penulis karena kasih karunia-Nya yang selalu memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan sekripsi yang berjudul, “Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi”. Meskipun proses pengerjaan sekripsi ini diwarnai oleh banyak kesalahan yang penulis lakukan tetapi selalu ada harapan untuk bisa berubah dan berkarya lebih baik untuk Tuhanku, bangsaku dan almamaterku tercinta. Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa jasa-jasa mereka, sulit rasanya skripsi ini dapat diselesaikan. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, MEc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec, selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan selaku Dosen Penasehat Akademik. 3. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, PhD, selaku Sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Prof. Dr. Lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, pemikiran saran dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehigga skripsi ini dapat diselesaikan.

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap iii Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

5. Ibu Dra. Raina Linda Sari, MSi, selaku Dosen Penguji I dan Bapak Drs. Rujiman, MA, selaku Dosen Penguji II. Saran dan kritiknya sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 6. Seluruh dosen pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan mengajarkan penulis ilmu pengetahuan 7. Seluruh staf administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan. 8. Keluarga penulis yang tercinta: Ayahanda D. Berutu, Ibunda G.T. br Tumangger, Kakak, Abang dan Adik yang senantiasa mendorong penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih untuk doa, kasih sayang, kesabaran, teguran dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. 9. Sahabat-sahabatku Mimikri, Nany, Larisma, Nimrot, Asima, Dony, Julessio, Indra, sannur, Marganda, Rahmat dan seluruh angakatan 07 dan 08 terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. 10. Semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga penulisan sekripsi ini dapat di selesaikan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang ada dalam sekripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga damai dan kasih Bapa disurga menyertai kita semua. Medan,

Desember 2009

Reza Monanda Berutu Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap iv Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

DAFTAR ISI

ABSTRACT ................................................................................................

i

ABSTRAK...................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang............................................................................

1

1.2. Perumusan Masalah ....................................................................

5

1.3. Hipotesis .....................................................................................

5

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................

5

BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1. Pertumbuhan Ekonomi................................................................

7

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ..........................................

8

2.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi.............................................

9

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi................................................................

12

2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..................................

16

2.4.1. Metode Penghitungan........................................................

16

2.4.1.1. Metode Langsung ..................................................

17

2.4.1.2. Metode Tidak Langsung ........................................

18

2.4.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan ...............................................

18

2.4.2.1. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku ...............

18

2.4.2.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan ..............

20

2.5. Anggaran ....................................................................................

21

2.5.1. Penerimaan Daerah ...........................................................

23

2.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah ........................................

23

2.5.1.1.1. Pajak Daerah ........................................

24

2.5.1.1.2. Retribusi Daerah ...................................

26

2.5.1.1.3. Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan v


Kekayaan Daerah Lainnya ...................

27

2.5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ..................................

29

2.5.1.2. Dana Perimbangan Keungan Pemerintah Pusat dan Daerah ...............................

29

2.5.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH) .........................

30

2.5.1.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) ................

31

2.5.1.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)................

32

2.5.1.3. Pinjaman Daerah ...................................................

33

2.5.1.4. Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah ................

35

2.5.3. Pengeluaran Pemerintah ....................................................

35

2.5.3.1. Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah .......................

37

2.5.3.1.1. Pengeluaran Rutin ................................

37

2.5.3.1.2. Pengeluaran Pembangunan ...................

38

2.6. Teori Pengeluaran Pemerintah ....................................................

38

2.7. Penelitian Terdahulu ...................................................................

42

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Ruang Lingkup Penelitian ...........................................................

44

3.2. Jenis dan Sumber Data ................................................................

44

3.3. Pengolahan Data ........................................................................

44

3.4. Model dan Metode Analisis Data ................................................

45

3.4.1. Uji Kesesuaian ..................................................................

46

3.4.2. Uji Asumsi Klasik .............................................................

48

3.5. Defenisi Oprasional ....................................................................

50

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Dairi .............................................

51

4.1.1. Kondisi Geografis .............................................................

51

4.1.2. Kondisi Penduduk .............................................................

52

4.1.3. Mata Pencaharian ..............................................................

56

4.2. Gambaran Perekonomian Kabupaten Dairi .................................

57

4.2.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Dairi .............................

57

vi


4.2.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dairi ................................................................

62

4.3. Analisis Hasil Penelitian .............................................................

63

4.3.1. Interprestasi OLS .............................................................

64

4.3.2. Uji Kesesuaian .................................................................

65

4.3.3. Uji Asumsi Klasik .............................................................

70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan.................................................................................

73

5.2. Saran ..........................................................................................

74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadapvii Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Judul

Halaman

4.1

Luas Kabupaten Dairi Tahun 2007

41

4.2

Laju Pertumbuhan dan Sex Ratio Kabupaten Dairi Tahun 1993-2007

4.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi per Kecamatan tahun 2007

4.4

45

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab. Dairi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (Jutaan Rupiah)

4.7

43

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Dairi Tahun 1993-2007 (Jutaan Rupiah)

4.6

42

Penduduk Kabupaten Dairi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2007

4.5

41

46

Distribusi PDRB Kabupaten Dairi Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (%)

4.8

48

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 1993-2007 (Jutaan Rupiah)

49

4.9

Hasil Analisis Dengan Metode OLS

51

4.10

Hasil Uji Multikolinieritas Metode Korelasi Parsial

56

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadapviii Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Judul 2.1

Halaman

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

30

3.1

Uji F-Statistik

35

3.2

Uji t-Statistik

36

3.3

Uji Durbin Watson Statistik

38

4.1

Uji F-Statistik

53

4.2

Uji t-Statistik untuk Variabel LX1

54

4.3

Uji t-Statistik untuk Variabel LX2

55

3.3

Uji Durbin Watson Statistik

57

ix


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan.

Pengeluaran-pengeluaran

untuk

membiayai

administrasi

pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak terelakkan pemerintah (Sukirno, 2004). Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran rutin (belanja rutin) dan pengeluran pembangunan. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tingkat daerah dianamakan Anggara Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undangundang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara 1 Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

2

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (Undang-undang No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. APBD terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana berimbang merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan Sumber daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan belanja yang penggunaanya untuk membiayai kegiatan oprasional pemerintah


3

daerah. Pengeluaran pembangunan merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat

di

daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti: sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Fektor non ekonomi seperti: sosial, manusia, politik dan admistratif. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu priode biasanya satu tahun. Menurut Keynes dalam Deliarnov (2003), pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi

jalannya

perekonomian.

Langkah

itu

dilakukan

dengan

menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengagguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh. Menurut

Rostow

dalam

Jhingan

(2007),

yang

menghubungkan

pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap


4

awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (law of ever increasing state activity). Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Dairi merupakan salahsatu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang perekonomiannya lebih didukung oleh sektor pertanian. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Dairi sebesar 5,34 persen tahun 2006 laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 4,28 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2007 sebesar 4,89 persen. Belanja pemerintah daerah tahun 2005 untuk pengeluaran rutin sebesar Rp.

137.471.443.000,.untuk

pengeluaran

pembangunan

sebesar

Rp.

61.579.937.000,.. Pada tahun 2006 belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan untuk pengeluaran rutin sebesar Rp. 177.093.882.000,. untuk pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 150.900.518 000,.. Pada tahun 2007 belanja mengalami peningkatan, pengeluaran rutin sebesar Rp. 200.121.000.000,. untuk pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 200.904.000.000,..


5

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul “Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi”

1.2. Perumusan Masalah Adapun perumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.

Bagaimanakah pengaruh Pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi?

2. Bagaimanakah

pengaruh

Pengeluaran

pembangunan

terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi?

1.3. Hipotesis Adapun hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: 1. Pengeluaran rutin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi, ceteris paribus. 2. Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi, ceteris paribus.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi.


6 2. Untuk

mengetahui

pengaruh

Pengeluaran

pembangunan

terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. 2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan APBD Kabupaten Dairi.


BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kuznets (1966), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangannya itu sendiri. Pertumbuhan

ekonomi

juga

berkaitan

dengan

kenaikan

“Output

perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori megenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita dapat dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapia menunjukkan kecenderungan meningkat (Boediono, 1998)

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009. 7

8

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perkembangan ketersediaan

data

teori

daerah

ekonomi

pertumbuhan

dan

meningkatnya

mendorong

meningkatnya

perhatian

terhadap

ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan data-data daerah. Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan: 1. Pertumbuhan output 2. Pertumbuhan output per pekerja 3. Pertumbuhan output perkapita Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan. Untuk

mengetahui tingkat

pertumbuhan ekonomi regional harus

dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun atau dapat diformulasikan sebagai berikut: gt =

Dimana :

gt

∆PDRB PDRBt − PDRBt −1 = PDRB PDRBt −1

= Pertumbuhan Ekonomi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Δ

= Perubahan


9

2.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi 1. Teori Klasik Teori ini dipelopori oleh Adam Simth yang mengatakan bahwa output akan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. Pertumbuhan penduduk pada umumnya tidak diikuti oleh pertambahan lahan, sehingga mulai dirasakan bahwa tanah/lahan semakin sempit. Oleh karena itu pekerja-pekerja baru akan mendapat lahan yang semakin sempit untuk digarap. Pada saat seperti ini barulah berlaku konsep The Law of Diminishing Returns. Menurunya rasio antara jumlah pekerja dengan lahan yang tersedia akan menimbulkan penurunan marginal produk sehingga akan menimbulkan upah rill. Teori klasik juga mengemukakan keterkaitan antara jumlah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut disebut Teori Penduduk Optimum. Teori ini menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

Ketika produksi marginal lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita, jumlah penduduk masih sedikit dan tenaga kerja masih kurang. Maka pertambahan penduduk akan menambah tenaga kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.



Ketika produk marginal makin menurun, pendapatan nasional semakin naik tetapi dengan kecepatan yang lambat. Maka pertambahan penduduk akan menambah tenaga kerja, tetapi pendapatan perkapita menurun namun pertumbuhan ekonomi masih ada meskipun kuantitasnya semakin kecil.



Ketika produksi marginal lainnya sama dengan pendapatan perkapita, artinya nilai pendapatan perkapita mencapai maksimum dan jumlah penduduk optimal (jumlah penduduk yang sesuai dengan keadaan suatu


10

negara yang ditandai dengan pendapatan perkapita mencapai maksimum). Sehingga pertambahan penduduk akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut kaum klasik bahwa hukum The Law of Diminishing Returns menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika hal ini dipaksakan justru akan menurunkan output nasional. Pertambahan tenaga kerja yang diikuti pertambahan produk terjadi apabila pertambahan tenaga kerja diikuti dengan pertambahan modal.

2. Teori Pertumbuhan Harrord-Domar Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Evsy Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu: 

Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakt digunakan secara penuh.



Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.



Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.



Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output dan rasio pertambahan modal-output. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu

proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-


11 barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output. Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu:  Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.  Adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap priode  Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi tertentu dari output.  Semua tabungan masyarakat di investasikan sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka output disisakan sejumlah proporsi untuk menabung dan kemudian di investasikan, dengan begitu maka terjadi penambahan stok capital.

4. Teori Keynesian Teori ini di pelopori oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter


12 maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian juga menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pasar sepertinya sulit untuk menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan bahkan sering menimbulkan instability, inequity,

dan

inefisiensi.

Bila

perekonomian

sering

dihadapkan

pada

ketidakstabilan, ketidakmerataan, dan ketidakefiseinsian jelas akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi seperti yang dijelaskan dibawah ini: 1. Faktor-Faktor Ekonomi a. Sumber Alam Sumber alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu Negara yang kekurangan sumber daya alam tidak akan membangun dengan cepat. Sebagaimana yang dikatakan Lewis “ dengan hal-hal lain yang sama orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya”. Di Negara berkembang sumber daya alam sering terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan tetapi tersedianya sumber alam secara melimpah tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang diperlukan adalah bagaimana cara pemanfaatannya secara cepat. Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara


13 tepat suatu Negara tidak akan mungkin mengalami apa yang disebut kemajuan, Fisher dengan tepat mangatakan “tidak cukup beralasan untuk mengharapkan pengembangan sumber alam jika orang acuh tak acuh pada produk dan jasa yang dapat disumbangkan oleh sumber tersebut” jika sumber alam dapat dikembangkan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sarana pengangkutan dan perhubungan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sarana tersebut akan dapat menurunkan biaya angkut dan dapat meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri ataupun dalam dan luar daerah. Dengan begitu perekonomian akan mengalami kemajuan. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yamg melimpah saja belum cukup, yang penting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber alam tersebut dapat dipergunakan dalam waktu yang cukup lama. b. Akumulasi Modal Modal berarti persedian faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu akan disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya manaikan produksi tetapi juga dapat menaikan kesempatan kerja. Pembentukan modal dapat pula membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar untuk kemajuan ekonomi. c. Organisasi Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, yang bersifat komplemen bagi modal, buruh dan membantu menaikan


14 produktifitas. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen peranan wiraswasta sangat penting, wiraswasta tampil sebagai organisator sekaligus orang yang berani mengambil resiko diantara ketidakpastian. Di Negara sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan overhead sosial. Perekonomian kebanyakan dijalankam oleh pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan yang pada umumnya dikelola pemerintah seperti perusahaan umum yang mencakup pertambangan, perkebunan, perdagangan, penyaluaran bahan mentah, dan kebutuhan pokok, produksi barang modal dan sebagainya. d. Kemajuan Teknologi Dalam proses pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dukungan atas kemajuan teknologi. Dimana proses yang dimaksud berkaitan dengan perubahan yang mencakup metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi lain untuk negara sedang berkembang yang dapat memetik sumber ilmu pengetahuan baru dari Negara maju. e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktifitas. Kedua hal tersebut akan dapat menggiring perekonomian kearah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Dan seperti kita ketahui perekonomian industri akan cepat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, spesialisasi dapat meningkatkan produktifitas buruh yang dapat memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga dipengaruhi oleh luas pasar. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang


15 meningkat hal tersebut dapat terjadi melalui besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedia atau memadai sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar atau luas maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

2. Faktor Non Ekonomi Selain faktor-faktor ekonomi yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor non ekonomi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor non ekonomi tersebut yaitu: faktor sosial, faktor manusia dan faktor politik. Kondisi politik suatu Negara sangat mempengaruhi perekonomian negara tersebut, jika suatu negara mengalami krisis politik otomatis perekonomian akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat atau bahkan akan bias mengalami penurunan. Dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat bagi perkembangan ekonomi. Profesor Lewis dengan tepat mengatakan “Tindakan pemerintah memainkan peranan penting dalam merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi”. Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi perekonomian. Budaya yang sudah mengalami kemajuan akan termotivasi untuk mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, semakin beragam dan semakin banyaknya kebutuhan akan mendorong manusia untuk mencari tambahan pendapatan. Seperti dikemukakan oleh Nurkse bahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan peran manusia, pandangan masyarakat,


16 kondisi politik dan latar belakang historis suatu negara. Peran manusia dalam hal ini bukan semata mata tergantung pada kuantitas sumber daya manusianya, akan tetapi bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat efisien dalam menghasilkan output.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam priode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada priode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2.4.1. Metode Penghitungan Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menghitung PDRB yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.


17

2.4.1.1. Metode Langsung Penghitungan

didasarkan

sepenuhnya

pada

data

daerah,

hasil

penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: a. Pendekatan Produksi PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam suatu priode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam produksi. b. Pendekatan Pendapatan PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pola komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto. c. Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor


18

dikurangi impor), di dalam suatu wilayah dalam priode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.

2.4.1.2. Metode Tidak Langsung Menghitung

nilai

tambah

suatu

kelompok

ekonomi

dengan

mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah sedangkan metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembandingan bagi data daerah.

2.4.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Hasil penghitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. 2.4.2.1. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh NTB atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu priode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan.


19 NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan NPB/Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan oleh tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. Mengingat sifat barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor maka penilaian NPB/Output dilakukan sebagai berikut: 1. Untuk sektor primer yang diproduksi bisa diperoleh secara langsung dari alam seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, pertama kali dicari kuantum produksi dengan satuan standard yang biasa digunakan. Setelah itu ditentukan kualitas dari jenis barang yang dihasilkan. Satuan dan kualitas yang dipergunakan tidak selalu sama antara satu kabupaten/kota dengan kebupaten/kota lainnya. Selain itu diperlukan juga data harga per unit/satuan dari barang yang dihasilkan harga yang dipergunakan adalah harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen atau harga yang terjadi pada transaksi pertama antara produsen dengan pembeli/konsumen. NPB/Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara kuatum produksi dengan harga masing-masing komoditi pada tahun yang bersangkutan. Selain menghitung nilai produksi utama, dihitung pula produksi ikutan yang dihasilkan dengan anggapan mempunyai nilai ekonomi. Produksi ikutan yang dimaksudkan adalah produksi ikutan yang benar-banar dihasilkan sehubungan dengan proses produksi utamanya. 2. Untuk sektor sekunder yang terdiri dari sektor idustri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor bangunan, penghitungannya sama dengan sektor primer. Data yang diperlukan adalah kuantum produksi yang


20

dihasilkan serta harga produsen masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor yang bersangkutan. NPB/output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara kuantum produksi dangan harga masing-masing komoditi pada tahun yang bersangkutan. Selain itu dihitung juga produksi jasa yang digunakan sebagai pelengkap dan tergabung menjadi satu kesatuan usaha dengan produksi utamanya. 3. Untuk sektor-sektor yang secara umum produksinya berupa jasa seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah dan jasa perusahaan serta pemerintah dan jasa-jasa, untuk penghitungan kuantum produksinya dilakukan dengan cara mencari indikator produksi yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. Pemilihan indikator produksi didasarkan pada karakteristik jasa yang dihasilkan serta disesuaikan dengan data penunjang lainnya yang tersedia. Selain itu diperlukan juga indikator harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor yang bersangkutan. NPB/Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator harga masing-masing komoditi/jasa pada tahun yang bersangkutan.

2.4.2.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan Penghitungan atas dasar tahun konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku tapi penilaiannya dilakukan dengan harga satu tahun dasar tertentu. NTB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara


21 menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2.5. Anggaran 1. Pengertian Anggaran Negara Anggaran negara adalah menyangkut rencana kegiatan negara baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka diperlukan rencana keuangan yang akan dijalankan pada masa mendatang (biasanya satu tahun). Rencana keuangan ini disebut anggaran negara (APBN). Anggaran penfapatan dan belanja itu disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan disegala bidang.

2. Pengertian Anggaran Daerah Berkembangnya fungsi-fungsi pemerintah di daerah membukt ikan bahwa peranan Pemerintah Propinsi untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya Pemerintah Propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara sistematis menurut kebutuhannya.


22 Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Sedangkan menurut Due dan Friendleander menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk pengambilan

keputusan

pengeluaran

dan

pengawasan

selanjutnya

atas

pengeluaran-pengeluaran. Dari kedua pendapat diatas dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu: a. Untuk menentukan jumlah pajak yang di bebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. b. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. c. Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Daerah

itu

menggambarkan

seluruh

kebijaksanaan

pemerintah. d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.


23

e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan di daerah di dalam batas-batas tertentu. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun Khusus tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran atau belanja.

2.5.1. Penerimaan Daerah 2.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah Dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah pada tanggal 1 januari 2001, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan


24 yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah maupun dari APBN. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atau perbaikan UU No. 18 tahun 1997 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi dan Bagian Laba Perusahaan Daerah (BLPD).

2.5.1.1.1. Pajak Daerah Undang-undang No. 34 tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentua-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan dalam menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU No. 18 tahun 1997 menyebutkan bahwa pajak daerah disebutkan sebagai pajak yang berarti iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, yang digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

dan

pembangunan daerah. Sebelum terbit UU No. 18 tahun 1997, Pajak Daerah kabupaten/kota mencapai 50 jenis, walaupun yang dapat direalisasikan hanya 8 hingga 12 jenis pajak saja. Artinya terdapat berbagai jenis pajak daerah yang secara ekonomis kurang memenuhi syarat prinsipel, sedangkan biaya administrasi pemungutan


25

akan lebih besar dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak yang akan diterima oleh daerah. Adapun pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam UU No. 18 tahun 1997 menyebutkan jenis-janis pajak daerah yaitu: a. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari:  Pajak kendaraan bermotor  Bea balik nama kendaraan bermotor  Pajak bahan bakar kendaraan bermotor b. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari:  Pajak hotel dan restaurant  Pajak hiburan  Pajak reklame  Pajak penerangan jalan  Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C  Pajak pemenfaatan air bawah tanah dan air permukaan Tarif pajak daerah Tingkat I ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk daerah Tingkat II ditetapkan oleh Peraturan Daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak daerah tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah masing-masing sangat bervariasi. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan terhadap UU No. 18 tentang pajak dan retibusi daerah, telah diatur antara lain mengenai bagi hasil pajak dan relokasi pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota.


26 Menurut ketentuan dalam UU No. 34 tahun 2000, minimum 10% dari hasil penerimaan pajak kabupaten dialokasikan untuk kepentingan desa. Pengaturan megenai aloksi tersebut didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang bersangkutan. Sementara itu mengenai hasil penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu,

diambil kebijakan oleh

Gubernur

untuk

membagikan sebagian hasil penerimaan pajak itu kepada kabupaten/kota yang lainnya. Dalam hal objek pajak beralokasi di lintasan kabupaten/kota, maka Gubernur berwenang menetapkan pembagian hasil pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota yang berhak. Kebijakan ini dilakukan oleh gubernur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kebijakan mengenai pembagian hasil penerimaan pajak antara kabupaten/kota dalam suatu provinsi tersebut diatas tentunya diamaksudkan untuk menghindari ketimpangan penghasilan daerah kanupaten/kota didalam satu wilayah provinsi.

2.5.1.1.2. Retribusi Daerah Retribusi adalah pngutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi sampah dan retribusi pasar misalnya, harus dibayar oleh pengguna jasa-jasa tersebut, karena mereka menikmati langsung. Dalam UU No. 34 tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, serta retribusi bahan galian


27

golongan C dikategorikan sebagai pajak. Jasa-jasa yang dipungut retribusinya dan penetapan tarifnya dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: a. Retribusi

Jasa

Umum,

berdasarkan

kebijakan

daerah

dengan

mempertimbangkan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan kepentingan nasional. Di samping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang langsung. Penetapan tarifnya ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan swasta. c. Retribusi Perizinan, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Untuk pemberian

izin

bangunan

misalnya,

dapat

diperhitungkan

biaya

pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

2.5.1.1.3. Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan milik daerah seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian dan terlalu banyak campur tangan pejabat


28

daerah sehingga tidak berjalan dengan efisien. Dalam menghadapi beban dan kurang mandiri, sehingga kebanyakan merugi dan menjadi beban APBD. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), bank pembangunan daerah, hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bus kota dan pasar dan jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan megutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesengan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur. Jenis-jenis perusahaan daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Air Minum b. Pengelolaan Persampahan c. Pengelolaan Air Kotor d. Rumah Pemotongan Hewan e. Pengelolaan Pasar f. Pengelolaan Objek Wisata g. Pengelolaan Sarana Wisata h. Perbankan dan Perkreditan i.

Penyediaan Perumahan dan Pemukiman

j.

Penyediaan Transportasi

k. Industri Lainnya


29

2.5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperi hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.5.1.2. Dana Perimbangan Keungan Pemerintah Pusat dan Daerah Selain dari pendapatan asli daerah, sumber penerimaan pemerintah daerah otonom kabupaten/kota berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu bentuk kebijakan desentralisasi dibidang fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Secara ideal tujuan dari kebijakan adalah: a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal dibidang pembangunan. b. Untuk mengintensifikasikan aktifitas dan kreatifitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masin daerah. Pemerintah daerah dan DPR bertindak sebagai fasilisator dalam pembangunan daerah, rakyat dan masyarakat harus berperan aktif dalm perencanaan pembangunan daerahnya. c. Mendukung terwujudnya good govermance oleh pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang transparan.


30

d. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional serta memiliki akhlak atau moral yang baik. Oleh perimbangan

sebab

itu

keuangan

desentralisasi akan

fiskal

meningkatkan

yang

dilaksanakan

kemampuan

daerah

melalui untuk

membangun dan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah, artinya bukan sekedar pembagian dana, lalu memindahkan korupsi, kolusi dan nepotisme dari pusat ke daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 tahun 2000, ada tiga sumber dana Perimbangan: a. Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.5.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Salah satu komponen dari dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah yaitu pembagian hasil penerimaan sumber daya alam dan penerimaan perpajakan. Termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah pajak perseorangan (PPh), Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari sumber daya alam berasal dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Sementara pembagian hasil sumber daya alam jelas-jelas menguntungkan daerah-daerah kaya sumber daya alam berhubungan pembagiannya didasarkan


31 pada alokasi atau letak sumber daya alam bersangkutan. Bagi hasil ini diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 sebagai jawaban terhadap tuntutan daerah dan praktis memang mengurangi ketimpangan fiskal pusat dengan daerah. Dominasi pusat yang dicoba diatas dengan dengan dana perimbangan seperti tersebut diatas tercermin dari porsi PAD dalam APBD. Sebagaimana diketahui penerimaan daerah dari PAD pun sangat bervariasi. Namun secara umum, PAD hanya menyumbang rata-rata 20% - 30% APBD kabupatan/kota. Secara historis, PAD daerah-daerah di Indonesia punya peran relatif kecil dalam keseluruhan anggaran daerah. Sedangkan untuk daerah-daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi akan cukup besar misalnya, PAD DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung. Jadi, adanya kecenderungan bias ke perkotaan.

2.5.1.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) Di era otonomi daerah, distribusi dana alokasi umum atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah telah dilakukan sampai sekarang, namun belum memuaskan. DAU belum dapat secara utuh menjalankan dan merealisasikan amanat UU No. 25 tahun 1999 diman DAU sebagai alat pemerata. Kebanyakan DAU bukan jadi solusi setelah sampai di daerah-daerah malah menyebabkan permasalahan, sehingga tujuan DAU sebagai pemerataan dari kekurangan di daerah tidak terealisasi dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan daerah menyalahgunakan fungsi DAU sebagai alat pemerataan.


32

2.5.1.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana alokasi khusus disediakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan bagi daerah kabupaten penghasil penerima sektor kehutanan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 25 tahun 1999 daerah memperoleh alokasi sebesar 40% dari penerimaan APBN sektor kehutanan. Bagi daerah yang akan menggunakan dana alokasi khusus diwajibkan menyiapkan dana pendamping minimal 10% dari penerimaan umum APBD. Jika dilihat dari besaran jumlah DAK ini, tidak seberapa signifikan peranannya. Namun apabila dikaitkan dengan fungsi belanja itu dengan upaya pemilihan kondisi ekosistem suatu daerah yang memilik asset sumber daya hutan, maka peranan DAK menjadi sangat strategis untuk membiayai investasi jangka waktu menengah yang nantinya akan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan rakyat lokal dan pemerintah daerahnya. Sementara itu menurut ketentuan peraturan pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan terdapat ketentuan mengenai dana alokasi khusus seperti berikut: a. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu dan membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. b. Kebutuhan khusus yang dibiayai dengan DAK yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau proritas nasional. c.

40% dari penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK untuk membantu membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan.


33 d. Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri teknis terkait. e. DAK diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Penyediaan DAK memerlukan adanya dana pendamping sebesar 10% dari penerimaan umum APBN (kecuali DAK reboisasi). f. Pengalokasian

DAK ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

dengan

memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. g. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK yaitu biaya administrasi, biaya perjalanan dianas dan biaya administrasi umum dan lain-lain umum sejenis. h. Penyaluran DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pemerintahan Daerah juga akan mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat memberikan kriteria-kriteria yang pasti dan leluasa kepada pemerintah daerah dalam menggunakan DAK, misalnya untuk membiayai masalah pengungsi, bencana alam, pemekaran daerah serta kondisi darurat tertentu.

2.5.1.3. Pinjaman Daerah Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD.


34

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan melakukan pinjaman untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan kas daerah. Pinjaman daerah harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena dapat menimbulkan beban APBD tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah. Adapun sumber-sumber pinjaman daerah yaitu: 1. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari: a. Pemerintah

Pusat.

Ketentuan-ketentuan

mengenai

pinjaman

yang

bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyalurunan dan pinjaman, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Lembaga Keuangan Bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


35

d. Masyarakat. Pinjaman daerah dari masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. Pealsanaan dan pembayaran kembali obligasi daerah mengikuti peraturan yang berlaku. e. Sumber Lainnya. Pinjaman daerah lainnya berasal pemerintah daerah lain. 2. Pinjaman daerah dari luar negeri dapat berubah pinjaman bilateral atau pinjaman multirateral.

2.5.1.4. Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah Lain-lain penerimaan yang sah mencakup hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.2. Pengeluaran Pemerintah Pengertian Pengeluaran Pemerintah Kunarjo (1993), mengatakan

bahwa pengeluaran pemerintah berperan

untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.


36

Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan. Terdapat berbagai instrument yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Salah satu diantarannya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Budiono (1981), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah

(belanja

rutin)

serta

untuk

investasi

pemerintah

(belanja

pembangunan/barang-barang modal). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang sacara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat malalui multiplier effec dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB akan meningkat. Meningkatnya PDRB merupakan indikasi timbulnya suatu perekonomian yang akan menambah penerimaan. Pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dangan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Walaupun demikan, peningkatan pengeluran pemerintah belum tentu berakibat baik terhdap


37

aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, perlu juga dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut. Suparmoko (1996), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat di nilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. c. Pengeluaran merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. d. Pengeluaran menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

2.5.2.1. Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah 2.5.2.1.1. Pengeluaran Rutin Pengeluaran

rutin

yaitu

pengeluaran

untuk

pemeliharaan

atau

penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi: belanja pegawai, belanja barang berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dari efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut


38

antara lain diupayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan

koordinasi

pelaksanaan

pembelian

barang

dan

jasa

kebutuhan

departemen/lembaga negara non departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2.5.2.1.2. Pengeluaran Pembangunan Pegeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan proritas yang direncanakan. Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

2.6. Teori Pengeluaran Pemerintah a.

Model Pembangunan Tentang Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Model

ini

dikembangkan

oleh

Rostow

dan

Musgrave

yang

menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada


39

tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menegah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjutan pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedian prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

b. Hukum Wagner Pengamatan empiris oleh Wagner terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (law of ever increasing state activity). Hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Pk PP1 Pk PP2 P PP < < ... k n PPK1 PPK 2 PPK n Dimana : PkPP PPK

: Pengeluaran pemerintah per kapita : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,…,n : Jangka waktu (tahun)


40

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar 2.1 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2.

PPK PkPP

Kurva 1

Kurva 2

0

1

2

3

4

5

Waktu

Sumber: Mangkoesoebroto, 2001

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

c. Teori Peacock dan Wisemen Peacock dan Wisemen adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka mengenai pengeluaran pemerintah adalah bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.


41

Menurut Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau ekstenalitas

lainnya

maka

pemerintah

terpaksa

harus

memperbesar

pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memeperoleh penerimaan pajak lebih besar.

d. Teori Mikro Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersediannya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh, misalnya pemerintah akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan dan sebagainya.


42

2.7. Penelitian Terdahulu 1. Peranan APBD Dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara oleh Nining pada tahun 2004. Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga Konstan untuk variabel terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variabel bebas dengan menggunakan SPSS

10.

Hasilnya

adalah

pengeluran

rutin

dan

program pengeluran

pembangunan berpengaruh nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tingkat kepercayaa 95%. 2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan oleh Vita Agustina Uliani Sinaga pada tahun 2006. Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga Konstan untuk variabel terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variabel bebas dengan menggunakan program Eviews 4.0. Hasilnya adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kota medan dengan tingkat kepercayaan 95%. 3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungan oleh Budiansyah Harahap pada tahun 2005. Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga Konstan untuk variabel terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variabel bebas dengan menggunakan program SPSS 10. Dalam penelitiannya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Simalungun dengan tingkat kepercayaan 95%.


43

4. Analisa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Maria Christina Malau pada tahun 2005. Dalam Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga Konstan untuk variabel terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variabel bebas dengan menggunakan program SPSS 10. Dalam penelitiannya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95%. 5. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia oleh Armin Rahmansyah pada tahun 2005. Dalam Dalam penelitiannya menggunakan PDRB harga Konstan untuk variabel terikat, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk variabel bebas dengan menggunakan

program

SPSS 10. Dalam penelitiannya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95%.


BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Sesuai dengan judul, penelitian ini mengkaji pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi selama kurun waktu 1993-2007 (15 tahun).

3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 1993 hingga tahun 2007. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.3. Pengolahan Data Pengolaan data yang digunakan adalah program Eviews 5.

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap44 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

45

3.4. Model dan Metode Analisis Data Model yang digunakan untuk menganalisa pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi adalah dengan menggunakan ekonometrika. Sedangkan metode analisisnya mengunakan model Kuadrant Terkecil (Ordinary Least Square). Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, sebagai berikut: Y = α + β1 X1 + β 2 X2 +μ Kemudian model persamaan diatas dapat diubah menjadi regresi linier berganda dalam bentuk logaritma natural, sebagai berikut: LY = α + β1 LX1 + β 2 LX2 +μ Dimana : Y

= Pertumbuhan ekonomi yang di proxy dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harga konstan Kabupaten Dairi (Juta Rupiah)

X1

= Pengeluaran rutin Daerah Kabupaten Dairi (Juta Rupiah)

X2

= Pengeluaran pembangunan Kabupaten Dairi (Juta Rupiah)

L

= Logaritma

α

= Konstanta

β1, β2 = Koefisien Regresi μ

= Term of Error sehingga bentuk matematis hipotesa tersebut dapat ditulis sebagai berikut: Artinya jika terjadi kenaikan pada LX1 (Pengeluaran Rutin) maka

∂LY >0 ∂LX 1

LY (pertumbuhan ekonomi/PDRB) akan mengalami kenaikan, ceteris paribus.


46

∂LY >0 ∂LX 2

Artinya

jika

terjadi

kenaikan

pada

LX2

(Pengeluaran

pembangunan) maka LY (pertumbuhan ekonomi/PDRB) akan mengalami kenaikan, ceteris paribus.

3.4.1. Uji Kesesuaian 1. Koefisien Determinasi (R Square) Koefisien Determinasi yang dinotasikan R2, merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variable terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Bila R2 = 0 artinya, variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. 2. Uji F-Statistik Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai F-statistik dapat diperoleh dengan rumus: Fstatistik =

R 2 /(k − 1) (1 − R 2 ) /(n − k )

Dimana: R2 = Koefisien Determinasi k

= Jumlah Variabel Bebas

n

= Jumlah Sampel

Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut: H0 : β1 = β2 = β3 = 0 Ha : β1= β2 = β3 ≠ 0


47

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Dengan kriteria sebagai berikut: Ho diterima jika Fstatistik < Ftabel Artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Ha diterima jika Fstatistik > Ftabel Artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Ho Diterima Ha Diterima

Gambar 3.1 Uji F-Statistik

3. Uji t-Statistik Uji t merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Nilai tstatistik dapat diperoleh dengan rumus: t statistik =

(bi − b) Sbi

Dimana: bi

= Koefisien variabel bebas ke-i


48

b

= Nilai hipotesis nol

Sbi = Simpangan baku dari variabel bebas ke-i Dalam hal ini digunakan hipotesis sebagai berikut: H0 : βi = 0 Ha : βi ≠ 0 Dengan kriteria sebagai berikut: Ho diterima jika tstatistik < ttabel Artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Ha diterima jika tstatistik > ttabel Artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Ho Diterima

Ho Diterima

Ha Diterima

Ha Diterima

0

Gambar 3.2 Uji t-Statistik

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat (kombinasi linier) diantara variabel bebas. Untuk menditeksi ada tidaknya multikolearitas dapat dilihat dari R2 dan F-statistik, t-statistik serta standart error. Kemungkinan adanya multikolenearitas jika R2 dan F-statistik tinggi sedangkan t-


49

statistik banyak yang tidak signifikan (uji tanda perubahan tidak sesuai dengan yang diharapkan).

2. Uji Autokorelasi Uji ini merupakan hubungan variabel-variabel dari serangkaian

yang

tersusun dalam rangkaian waktu. Autokorelasi juga menunjukkan hubaungan nilai-nilai yang berurutan dari varibel-variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi jika kesalahan pengganggu suatu priode korelasi dengan kesalahan pengganggu priode sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan Uji d Durbin Watson (uji-DW). Dalam pengujian autokorelasi ini, maka terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari du dan dl berdasarkan jumlah pengamatan dari variabel bebasnya. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut: H0 : p = 0, tidak ada gejala autokorelasi Ha : p ≠ 0, ada gejala autokorelasi Dengan kriteria sebagai berikut: H0 diterima jika (du < d < 4 - 1) Artinya data pengamatan tidak terdapat autokorelasi. H0 ditolak jika (d < dl) atau (d > 4 – dl) Artinya data pengamatan memiliki gejala autokorelasi. Tidak ada kesimpulan jika (dl ≤ d ≤ du) atau (4 – du ≤ d ≤ 4- dl) Artinya Uji DW tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti terhadap ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada data pengamatan.


50

Daerah Ketidakpastian Daerah Tidak Ada Autokorelasi (+) dan (-)

Daerah Autokorelasi Positif

0

Daerah Ketidakpastian

dl

du

4-du

Daerah Autokorelasi Negatif

4-dl

4

D

Gambar 3.3 Uji Durbin Watson Statistik

3.5. Defenisi Oprasional 1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (jutaan rupiah). 2. Pengeluaran pembangunan adalah belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat (jutaan rupiah). 3. Pengeluaran rutin adalah belanja yang penggunaanya untuk membiayai kegiatan oprasional pemerintah daerah (jutaan rupiah) .


BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Dairi 4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi terletak pada posisi 980 00 – 980 30 LS dan 20 00 – 150 00 LU dengan luas 1927.82 Ha. Adapun perbatasan kabupaten ini adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan

: Kabupaten Aceh Tenggara dan

Kabupaten Tanah Karo Sebelah Timur berbatasan dengan

: Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Kabupaten Pak-pak Barat

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Dairi terletak pada 700 – 1600 M di atas permukaan laut, sehingga digolongkan kedalam daerah dataran tinggi. Topografi Kabupaten Dairi bervariasi dan umumnya terdapat banyak gunung dan bukit. Kemiringannya juga bervariasi sehingga memiliki iklim hujan tropis. Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan. Perincian mengenai luas setiap kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap 51 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

52

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Dairi Tahun 2007 No. 1

Kecamatan Sidikalang

Luas (km2) 70,69

2

Sitinjo

39,48

3

Berampu

39,45

4

Parbulauan

235,40

5

Sumbul

192,58

6

Silahi Sabungan

75,62

7

Silima Pungga-pungga

83,40

8

Lae Parira

61,00

9

Siempat Nempu

59,35

10

Siempat Nempu Hulu

93,93

11

Siempat Nempu Hilir

105,12

12

Tiga Lingga

197,00

13

Gunung Sitember

77,00

14

Pegangan Hilir

158,40

15

Tanah Pinem

439,40 Jumlah

1.927,82

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2008

4.1.2. Kondisi Penduduk Penduduk Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai ragam suku, antara lain suku pak-pak, batak toba, simalungun, karo, mandailing, jawa, aceh, nias dan lainlain. Penduduk kabupaten dairi akhir Juni tahun 2007 berjumlah 268.780 jiwa, dengan rasio

jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99,43 persen. Dari jumlah

penduduk laki-laki dan perempuan di hitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Pengambilan tahun dasar penghitungan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah tahun 2000 dimana pada tahun tersebut dilakukan sensus penduduk. LPP


53

Dairi tahun 2007 sebesar 0,01 persen (terjadi penurunan disbanding tahun 2000 sebesar 0,11 persen)

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan dan Sex Ratio Kabupaten Dairi Tahun 1993-2007 Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

LPP (%)

1993

144.349

149.272

293.115

96,70

1,78

1994

143.666

148.788

293.621

96,19

1,32

1995

144.484

149.449

291.984

96,13

1,14

1996

144.084

149.068

293.752

97,06

0,98

1997

144.560

149.626

294.186

96,61

0,86

1998

146.642

151.671

298.313

96,68

0,93

1999

147.466

152.339

299.805

96,80

0,88

2000

152.874

154.892

307.766

98,70

0,11

2001

147.112

148.211

295.323

99,26

0,03

2002

114.132

145.192

289.334

99,27

0,02

2003

127.455

128.392

255.847

99,27

-0,34

2004

129.104

130.054

259.158

99,27

0,01

2005

130.252

131.035

261.287

99,40

0,01

2006

133.426

134.203

267.629

99,42

0,02

2007

134.003

134.777

268.780

99,43

0.01

Sumber:Kabupaten Dairi Dalam Anggka 2008

Kabupaten Dairi pada tahun 2007 mengalami pemekaran terhadap desa/kelurahanya dan keacamatan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan sehingga beberapa desa/kelurahan dimekarkan. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Dairi sebanyak 169 buah dengan luas


54 wilayah 1.927,82 Km2 membuat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sidikalang (625 jiwa/Km2) dan Kecamatan Siempat Nempu (343 jiwa/Km2). Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Tanah Pinem (46 jiwa/Km2) dan Kecamatan Silahisambungan (61 jiwa/Km2).

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi per Kecamatan tahun 2007 No.

Kecamatan

Penduduk

Kepadatan Penduduk

(ribu jiwa)

(per km2)

1

Sidikalang

44.202

625

2

Sitinjo

8.962

227

3

Berampu

7.754

197

4

Parbulauan

18.139

77

5

Sumbul

36.967

192

6

Silahi Sabungan

4.607

61

7

Silima Pungga-pungga

14.598

175

8

Lae Parira

14.865

244

9

Siempat Nempu

20.349

343

10

Siempat Nempu Hulu

19.414

207

11

Siempat Nempu Hilir

11.913

113

12

Tiga Lingga

22.484

114

13

Gunung Silember

9.354

121

14

Pegagan Hilir

15.107

95

15

Tanah Pinem

20.065

46

Jumlah

268.780

139

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Anggka 2008

Ditinjau dari sudut kelompok umur, penduduk Kabupaten Dairi tergolong usia muda karena penduduk 0-14 tahun masih sebanyak 39,96 persen. Dimana


55

41,42 persen untuk penduduk laki-laki dan 38,69 persen penduduk perempuan. Persentase penduduk usia muda merupakan beban yang sangat berarti bagi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang berjumlah 150.387 jiwa (55,95 persen). Angka tersebut mengakibatkan angka beban tanggungan (Depedency ratio) mencapai 78,72 persen berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 79 orang penduduk non produktif. Jika dibanding dengan keadaan tahun 2004 angka ini mengalami penurunan, dimana pada tahun tersebut mencapai 78,74 persen. Penurunan angka beban tanggungan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah menekan angka kelahiran. Tabel 4.4 Penduduk Kabupaten Dairi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2007

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki +

(ribu jiwa)

(ribu jiwa)

Perempuan

0-4

18.102

17.109

35.204

5-9

18.333

17.359

35.692

10-14

18.831

17.679

36.510

15-19

14.910

14.184

29.094

20-24

10.058

8.220

18.278

25-29

8.434

7.944

16.378

30-34

8.280

8.537

16.817

35-39

7.840

8.359

16.199

40-44

7.362

8.508

15.870

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam anggka 2008


56

Lanjutan Tabel 4.4 Penduduk Kabupaten Dairi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2007

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki +

(ribu jiwa)

(ribu jiwa)

Perempuan

45-49

6.345

7.061

13.406

50-54

4.971

5.699

10.670

56-59

3.182

3.798

6.980

60-64

2.961

3.734

6.695

65-69

1.689

2.480

4.169

70-74

1.380

2.061

3.441

75+

1.325

2.052

3.337

Total

134.003

134.777

268.780

4.1.3. Mata Pencaharian Pada umumnya daerah Kabupaten Dairi adalah daerah potensi yang cukup luas dan sangat besar hasilnya sehingga mata pencaharian penduduk terutama adalah pertanian padi, palawija dan tanaman tahunan/bahan perdagangan ekspor antara lain: a. Tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. b. Tanaman sayur-sayuran seperti cabai, kentang, tomat, buncis, terung, bayam dan sayur-sayuran lainnya sangat baik di Kabupaten Dairi. Sedangkan tanaman bawang merah dan bawang putih di Kecamatan Sumbul yakni di desa Silalahi II dan desa Paropo yang terletak di pinggiran Danau Toba.


57

c. Tanaman perdagangan bahan ekspor seperti kopi, kelapa, kemenyan, cengkeh, tembakau, jahe dan kemiri serta kulit manis dan nilam. Tanaman tahunan sangat baik diusahakan serta mempunyai hasil yang cukup besar jumlahnya sehingga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Dairi.

4.2. Gambaran Perekonomian Kabupaten Dairi 4.2.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Dairi Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun disajikan perubahan PDRB atas dasar konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa secara umum, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Dairi tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang terjadi di tingkat nasional dan regional. Seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 1997 menurun sebesar 6,61persen dibandingkan pada tahun 1996 sebesar 10,85 persen. Pada tahun 1998 kondisi perekonomian menjadi semakin buruk sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi menjadi 2,45 persen. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan juga dikarenakan keadaan politik dan keamanan yang tidak setabil. Akibat krisis moneter ini inflasi meningkat dari tahun 1997 yakni sebesar 9,96 persen dan meningkat pada semester I tahun 1998 menjadi sebesar 40,79 persen.


58

Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Dairi Tahun 1993-2007 (Rupiah) Tahun

PDRB

PDRB Perkapita

(Jutaan Rupiah)

(Rupiah)

1993

295.035,76

1.004.818,33

1994

325.749,81

1.115.948,52

1995

354.079,37

1.207.987,89

1996

392.501,67

1.336.166,79

1997

418.454,28

1.422.413,98

1998

428.710,08

1.437.114,88

1999

444.138,19

1.481.423,56

2000

462.627,51

1.503.179,36

2001

1.334.107,73

5.266.780,00

2002

1.403.035.50

5.500.310,00

2003

1.465.781.05

5.718.310,00

2004

1.551.234,58

5.713.129,30

2005

1.634.143,37

6.337.696,56

2006

1.704.131,24

6.367.513,31

2007

1.789.802,45

6.658.986,68

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam anggka 1993-2008

Namun sejak tahun 1999, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional di Indonesia terlihat mulai adanya perbaikan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat dari laju pertumbuhan PDRB meningkat dari tahun 1998 yakni sebesar 2,45 persen menjadi 3,6 persen pada tahun 1999 dan keadaan perekonomian menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.


59

Kabupaten

Dairi

merupakan

salah

satu

kabupaten

yang

sektor

pertaniannya lebih unggul dibandingkan sektor-sektor lainnya menurut PDRB berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan. Hal ini dapat terlihat pada tabel

4.6

dimana

sektor

pertanian

pada

tahun

2006

sebesar

1.194.240.720.000,. meningkat menjadi Rp. 1.229.018.890.000,.. Sektor

Rp. ini

memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 70,08 persen pada tahun 2006 dan menurun pada tahun 2007 yakni sebesar 68,67 persen. Hal ini terjadi dikarenakan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel 4.6. Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2006 Rp. 1.244.480.000,. meningkat

sebesar

menjadi Rp.1.292.420.000,. Sektor

ini

memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,07 persen pada tahun 2006 dan tidak berubah pada tahun 2007 yakni sebesar 0,07 persen. Sektor industri pada tahun 2006 sebesar Rp. 5.479.950.000,. meningkat menjadi Rp. 5.826.830.000,. Sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,32 persen pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 0,33 persen. Sektor pengolahan listrik, gas dan air bersih pada tahun 2006 sebesar Rp. 5.229.040.000,. meningkat menjadi Rp. 5.463.300.000,. Sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,23 persen pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 0,31 persen. Sektor bangunan pada tahun 2006 sebesar Rp. 57.204.850.000,. meningkat menjadi Rp. 60.208.210.000,. Sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,36 persen pada tahun 2006 dan tidak berubah pada tahun 2007 yakni sebesar 0,36 persen.


60

Tabel 4.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab. Dairi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (Jutaan Rupiah) No.

Lapangan

2004

2005

2006

2007

Usaha 1

Pertanian

1.105.959,81

2

Pertambangan

1.159.009,48 1.194.240,72

1.229.018,89

dan Penggalian

1.156,58

1.198,67

1.244,48

1.292,42

3

Industri

4.961,54

5.223,70

5.479,95

5.826,83

4

Pengolahan

Air Bersih

4.734,12

5.063,40

5.229,04

5.463,30

5

Bangunan

53.092,58

55.057,60

57.204,85

60.208,21

6

Perdagangan

196.940,55

211734,47

229.248,25

252.396,36

7

Pengangkutan 55.903,44

59.237,66

63.123,01

67.968,04

18.192,58

18.780,21

19.452,88

20.572,90

110.293,37

118.838,18

128.890,06

147.055,50

1.634.143,37 1.704.131,24

1.789.802,45

Listrik, Gas &

& Komunikasi 8

Keungan, Persewaan

&

Jasa Perusahan 9

Jasa-jasa PDRB

1.551.234,58


Sektor perdagangan pada tahun 2006 sebesar Rp. 229.248.250.000,. meningkat menjadi Rp. 252.396.360.000,. Sektor

ini memberikan kontribusi

kepada PDRB sebesar 13,45 persen pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 14,10 persen.


61

Tabel 4.7 Distribusi PDRB Kabupaten Dairi Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (%)

No.

Lapangan Usaha

2003

2004

2005

2006

2007

71,52

71,30

70,92

70,08

68,67

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,32

0,32

0,32

0,32

0,33

Bersih

0,30

0,31

0,31

0,23

0,31

5

Bangunan

3,51

3,42

3,37

0,36

3,36

6

Perdagangan

12,53

12,70

12,96

13,45

14,10

7

Pengangkutan & 3,57

3,60

3,62

3,70

3,80

Perusahaan

1,20

1,17

1,15

1,14

1,15

Jasa-jasa

6,98

7,11

7,27

7,56

8,22

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Pemggalian

3

Industri & Pengolahan

4

Listrik, Gas & Air

Komunikasi 8

Keuangan, Persewaan & Jasa

9

PDRB


Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2006 sebesar Rp. 63.123.010.000,. meningkat menjadi Rp. 67.968.040.000,. Sektor

ini

memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 3,70 persen pada tahun 2006 mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 3,80 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2006 sebesar Rp. 19.452.880.000,. meningkat menjadi Rp. 20.572.900.000,. Sektor


ini

62

memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 1,14 persen pada tahun 2006 mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 1,15 persen. Sektor jasa-jasa pada tahun 2006 sebesar Rp. 128.890.060.000,. meningkat menjadi Rp. 147.055.500.000,. Sektor ini memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 7,56 persen pada tahun 2006 mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni sebesar 8,22 persen.

4.2.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dairi Pengeluaran pemerintah Kabupaten Dairi berfluktuasi namun pada umumnya mengalami kenaikan. Besar kecilnya pengeluaran ini sangat dipengaruhi atau sangat tergantung pada besarnya penerimaan. Makin besar penerimaan maka pengeluaran akan semakin besar pula. Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa tahun 1993 sampai tahun 1996 pengeluaran pembangunan lebih besar di bandingkan pengeluaran rutin. Hal ini disebabkan pembangunan daerah Kabupaten Dairi lebih diprioritaskan. Kemudian pada tahun 1997 sampai tahun 2007 pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan pengeluaran pembangunan dikarenakan pengeluaran rutin menjadi semakin besar sehingga pengeluaran rutin lebih diprioritaskan dibandingkan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah Kabupaten Dairi dari tahun 1993 sampai tahun 2007 mengalami tiga kali penurunan yaitu pada tahun 1998, tahun 2000 dan tahun 2004. Selain dari ketiga tahun tersebut pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan.

Pada

tahun

2006

pengeluaran

pemerintah

sebesar

327.994.400.000.,. dan naik menjadi Rp. 370.418.428.000,. pada tahun 2007.


Rp.

63

Tabel 4.8 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 1993-2007 (Jutaan Rupiah)

Tahun

Pengeluaran

Pengeluaran

Total

Rutin

Pembangunan

Pengeluaran

1993

5.115,692

10.041,000

15.156,692

1994

5.739,480

10.393,350

16.132,830

1995

7.269,875

10.620,965

17.890,840

1996

8.076,674

11.224,656

19.301,330

1997

24.191,464

17.932,671

42.124,135

1998

27.815,420

14.033,242

41.848,662

1999

38.571,228

22.109,588

60.680,816

2000

36.473,564

14.768,058

51.241,622

2001

102.531,444

30.326,240

132.857,684

2002

112.606,140

42.459,354

155.065,494

2003

144.147,237

63.969,000

208.116,237

2004

153.971,143

21.976,818

175.947,961

2005

137.471,443

61.579,937

199.051,380

2006

177.093,882

150.900,518

327.994,400

2007

186.391,619

184.026,809

370.418,428


4.3. Analisis Hasil Penelitian Dalam bab ini penulis membuat suatu analisis dan evaluasi yang merupakan hasil interprestasi dari data-data yang telah diperoleh. Untuk menganalisi data di atas, penulis menggunakan model persamaan regresi linier berganda logaritma natural, sebagai berikut: LY = α + β1 LX1 + β 2 LX2 +μ


64

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 5 dengan metode OLS yang dilakukan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

(LY) sebagai variabel terikat sedangkan Pengeluaran Rutin (LX1) dan Pengeluaran Pembangunan (LX2) sebagai variabel bebas selama tahun 1993 sampai dengan tahun 2007, berikut adalah hasil analisis regresinya:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Dengan Metode OLS

Variabel

Koefisien

Standar

t-Statistik Signifikan

Error

t-Tabel

Konstan

7,2399

0,8934

8,1037

Pengeluaran

0,2928

0,1615

2,5449

Rutin (LX1)

2,179

Pengeluaran

0,3029

0,1615

Pembangunan (LX2) R2

α = 5%

= 0,8434

Adjusted R2 = 0,8173

1,8754

α = 10% 1,782

DW stat

= 1,4335

F-statistik = 32,3179

4.3.1. Interprestasi OLS Berdasarkan hasil analisis dengan metode OLS dibentuk persamaan sebagai berikut: LY = 7,2399 + 0,2928*LX1 + 0,3029*LX2 Dari hasil persamaan diatas dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu Pengeluaran Rutin (LX1) dan Pengeluaran Pembangunan (LX2) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Dairi (LY) sebagai variabel terikat, berikut interprestasinya:


65

1. Variabel Pengeluaran Rutin (LX1) Variabel Pengeluaran Rutin (LX1) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi/PDRB (LY). Besarnya koefisien variabel pengeluaran rutin (LX1) menunjukkan besarnya pengaruh pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Pada kurun waktu 1993-2007, koefisien pengeluaran rutin (LX1) sebesar 0,2928, bila variabel lainnya dianggap konstan, berarti apabila pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 0,2928 persen.

2. Variabel Pengeluran Pembangunan (LX2) Variabel pengeluaran pembangunan (LX2) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi/PDRB (LY). Besarnya koefisien variabel pengeluaran pembangunan (LX2) menunjukkan besarnya pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Dairi. Pada kurun waktu 1993-2007, koefisien variabel pengeluaran pembangunan (LX2) sebesar 0,3029 bila variabel lainnya dianggap konstan, berarti apabila pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dairi sebesar 0,3029 persen.

4.3.2. Uji Kesesuaian 1. Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasivariasi variabel-variabel bebas secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan mengenai variasi variabel terikat. Dari hasil regresi data diatas


66

diperoleh nilai koefisien R2 sebesar 0,8434. Hal ini menggambarkan bahwa variabel bebas (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) secara bersamasama mampu memberikan penjelasan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi/PDRB) selama kurun waktu 1983-2007 sebesar 84,34 persen sedangkan sisanya sebesar 15,66 persen dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. 2. Uji F-Statistik Uji F-Statistik ini berguna untuk pengujian signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini dipakai untuk melihat pengaruh variabel pengeluaran rutin (LX1)

dan variabel pengeluaran

pembangunan (LX2) secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi/PDRB (LY). Berikut adalah hasil pengujiannya: 1. Hipotesa: H0 : β1 = β2 = β3 = 0 Ha : β1= β2 = β3 ≠ 0 2. Kriteria penganbilan keputusan: Ho diterima jika Fstatistik < Ftabel Ha diterima jika Fstatistik > Ftabel α = 1% V1 = k

=3

V2 = n-k-1 = 15-2-1 = 12 Fstatistik

= 32,3179

Ftabel

= 6,93


67

3. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa Fstatistik > Ftabel (32,3179 > 6,93), maka H0 ditolak (Ha diterima), yang berarti secara bersamaan variabel bebas (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi/PDRB) kabupaten Dairi dengan tingkat kepercayaan 99 persen (α = 1 persen).

Ho Diterima Ha Diterima

6,93

32,3179

Gambar 4.1 Uji F-Statistik

4. Uji t-Statistik Uji t-statistik berguna untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel lainnya konstan. a. Variabel Pengeluaran Rutin (LX1) 1. Hipotesa: H0 : βi = 0 Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

68

Ha : βi ≠ 0 2. Kriteria penganbilan keputusan: Ho diterima jika tstatistik < ttabel Ha diterima jika tstatistik > ttabel 1

/2α = 2,5%, α = 5%

df = n-k-1 = 15-2-1 = 12 tstatistik

= 2,545

ttabel

= 2,179

3. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa tstatistik > ttabel (2,545 > 2,179) maka H0 ditolak (Ha diterima) yang berarti pengeluaran rutin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 5%). Ho Diterima Ho Diterima

Ha Diterima

Ha Diterima

-2,179

0

2,179

2,545

Gambar 4.2 Uji t-Statistik untuk Variabel LX1


69

b. Variabel Pengeluaran Pembangunan (LX2) 1. Hipotesa: H0 : βi = 0 Ha : βi ≠ 0 2. Kriteria penganbilan keputusan: Ho diterima jika tstatistik < ttabel Ha diterima jika tstatistik > ttabel 1

/2α = 5%, α = 10%

df = n-k-1 = 15-2-1 = 12 tstatistik

= 1,875

ttabel

= 1,782

3. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisi diatas diketahui bahwa tstatistik > ttabel (1,875 > 1,782) maka H0 ditolak (Ha diterima) yang berarti pengeluaran rutin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 90 persen (α = 10 persen). Ho Diterima

Ho Diterima

Ha Diterima

Ha Diterima

--1,782

0

1,782

1,875

Gambar 4.3 Uji t-Statistik untuk Variabel LX2


70

4.3.3. Uji Asumsi Klasik 3. Uji Multikoliniaritas Multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat (kombinasi linier) diantara variabel bebas. Untuk menditeksi ada tidaknya multikolearitas dapat dilihat dari R2 dan F-statistik, t-statistik serta standart error. Kemungkinan adanya multikolinieritas jika R2 dan F-statistik tinggi sedangkan t-statistik banyak yang tidak signifikan (uji tanda perubahan tidak sesuai dengan yang diharapkan). Untuk melihat multikolinieritas antara variabel dapat digunakan metode korelasi parsial. Berikut adalah analisisnya:

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas Metode Korelasi Parsial

No.

Model Persamaan

R2

F-Statistik

1

LY = α + β1 LX1 + β 2 LX2 +μ

0,8434

32,3179

2

LX1 = α + β1LY + β 2 LX2 +μ

0,8182

27,0021

3

LX2 = α + β1 LX1 + β 2 LY +μ

0,7835

21,7155

Dari hasil regresi diatas dapat kita lihat bahwa model persamaan nomor satu yaitu LY = α + β1 LX1 + β 2 LX2 + μ memiliki nilai R2 dan F-Statistik yang lebih tinggi dibandingkan model persamaan nomor dua dan tiga, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas dari model diatas. 4. Uji Autokorelasi Uji ini merupakan hubungan variabel-variabel dari serangkaian

yang

tersusun dalam rangkaian waktu. Autokorelasi juga menunjukkan hubungan nilainilai yang berurutan dari varibel-variabel yang sama. Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

71

Autokorelasi dapat terjadi jika kesalahan pengganggu suatu priode korelasi dengan kesalahan pengganggu priode sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan Uji d Durbin Watson (ujiDW). Dalam pengujian autokorelasi ini, maka terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari du dan dl berdasarkan jumlah pengamatan dari variabel bebasnya. 1. Hipotesa : H0 : p = 0, tidak ada gejala autokorelasi H0 : p ≠ 0, ada gejal autokorelasi 2. Kriteria : H0 diterima jika (du < d < 4 - 1) Artinya data pengamatan tidak terdapat autokorelasi. H0 ditolak jika (d < dl) atau (d > 4 – dl) Artinya data pengamatan memiliki gejala autokorelasi. Tidak ada kesimpulan jika (dl ≤ d ≤ du) atau (4 – du ≤ d ≤ 4- dl) Artinya Uji DW tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti terhadap ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada data pengamatan. DWtabel : α =1%, k = 2, n = 15 maka: dl = 0,700

4-dl = 3,3

du = 1,252

4-du = 2,748

DWstatistik = 1,434


72

3. Kesimpulan : Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data pengamatan tidak terdapat autokorelasi (terima H0) dikarenakan DW-statistik berada pada posisi

du < d < 4 – 1 yaitu 1,252 < 1,434 < 2,748.

Daerah Ketidakpastian Daerah Tidak Ada Autokorelasi (+) dan (-)

Daerah Autokorelasi Positif

0

Daerah Ketidakpastian

dl 0,700

du 1,252 1,434

Daerah Autokorelasi Negatif

4-du

4-dl

3,3

2,748

4

Gambar 3.3 Uji Durbin Watson Statistik


D

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian mengenai pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi dapat diambil kesimpulan. 1. Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. 2. Nilai R2 sebesar 0,8434 menggambarkan bahwa variabel bebas (pengeluran rutin dan pengeluaran pembangunan) yang secara bersamasama

mampu

memberikan

penjelasan

terhadap

variabel

terikat

(pertumbuhan ekonomi/PDRB) selama kurun waktu 1993-2007 sebesar 84,34% sedangkan sisanya sebesar 15,66% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. Berdasarkan uji F-statistik (uji keseluruhan) didapati bahwa secara bersamaan variabel bebas (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat

(pertumbuhan ekonomi/PDRB

kabupaten dairi) dengan tingkat kepercayaan 99%. Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial) didapati bahwa variabel pengeluaran rutin memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB kabupaten Dairi pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel pengeluaran pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 90%. Reza Monanda Berutu : PENGARUH APBD Terhadap73 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi, 2009.

74

Melalui pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model persamaan yang dilakukan tidak terdapat multikolinieritas maupun autokorelasi.

5.2. Saran 1. Di Kabupaten Dairi sektor pertanian adalah sektor pemberi kontribusi yang terbesar kepada PDRB oleh sebab itu pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan sektor pertanian. Selain pemerintah Kabupaten Dairi meningkatkan sektor pertanian pemerintah juga harus memperhatikan sektor-sektor lainnya karena terlalu jauhnya perbedaan kontribusi yang diberikan sektor-sektor lainnya terhadap PDRB Kabupaten Dairi dibandingkan dengan sektor pertanian. Dengan membuat kebijakan yang mendorong peningkatan sektor-sektor lainya maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten Dairi. 2. Sejak tahun 1997 pengeluaran pembangunan jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran rutin, pemerintah Kabupaten Dairi masih perlu meningkatkan pengeluaran pembangunan karena pembangunan di Kabupaten Dairi masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi. 3. Pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih bijaksana dalam penyusunan pengeluaran rutin di karenakan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Dalam penggunaannya harus memperhatikan penghematan dan efisiensinya guna menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Dairi.


DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2002. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Agustina, Vita. 2006. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan”. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Boediono, 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Brtakusumah, Deddy Supriady, 2002. Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Jakarta :

PT. Gramedia Pustaka Utama.

Christi, Maria. 2005. “Analisa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Deliarnov. 2007. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Harahap, Budiansyah. 2005. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungan”. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Jhingan, M.L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta : Erlangga.


Mahyadi, Ahmad. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Analiss Data Empiris. Jakarta : Ghalia Indonesia. Nining. 2004. “Peranan APBD Dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara”. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Nopiri. 1994. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Pratomo, wahyu dan Paidi Hidayat, 2007, Pedoman Praktis Penggunaan Eviews dalam Ekonometrika. Medan : Penerbit USU Press. Rahmansyah, Armin. 2005. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia”. Tesisi. Medan : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Sukirno, Sadono, 2006. Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Suparmoko. 2000. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Kelima. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi. Medan : Bumi Aksara. Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2002. Penggunaan Teknik Ekonometrika. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. ,Dairi Dalam Angka, Berbagai Tahun, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.


Lampiran 1

Data Pengeluaran Rutin (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) dan PDRB ADHK (Y) Kabupaten Dairi 1993-2007 (Juta Rupiah) obs

X1

X2

Y

1993

5115.692

10041.00

295035.8

1994

5739.480

10393.35

325749.8

1995

7269.875

10620.97

354079.4

1996

8076.674

11224.66

392501.7

1997

24191.46

17932.67

418454.3

1998

27815.42

14033.24

428710.1

1999

38571.23

22109.59

444138.2

2000

36473.56

14768.06

462627.5

2001

102531.4

30326.24

487946.0

2002

112606.1

42459.35

1403036.

2003

144147.2

63969.00

1465781.

2004

153971.1

21976.82

1551235.

2005

137471.4

61579.94

1634143.

2006

177093.9

150900.5

1704131.

2007

186391.6

184026.8

1789802.


Lampiran 2

Data Setelah di logaritma dengan menggunakan Eviews 5 Pengeluaran Rutin (LX1), Pengeluaran Pemerintah (LX2) dan PDRB ADHK (LY) Kabupaten Dairi 1993-2007 (Juta Rupiah) obs

LX1

LX2

LY

1993

8.540068

9.214432

12.59485

1994

8.655124

9.248921

12.69388

1995

8.891494

9.270585

12.77728

1996

8.996735

9.325868

12.88030

1997

10.09376

9.794380

12.94432

1998

10.23335

9.549184

12.96854

1999

10.56026

10.00377

13.00389

2000

10.50434

9.600222

13.04468

2001

11.53792

10.31977

13.09796

2002

11.63165

10.65630

14.15415

2003

11.87859

11.06615

14.19790

2004

11.94452

9.997743

14.25456

2005

11.83117

11.02809

14.30663

2006

12.08444

11.92438

14.34857

2007

12.13561

12.12284

14.39762


Lampiran 3

Hasil Analisis Eviews 5 dengan Metode OLS Dependent Variable: LY Method: Least Squares Date: 06/24/09 Time: 21:35 Sample: 1993 2007 Included observations: 15 Variable C LX1 LX2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

7.239926 0.292676 0.302887

0.893406 0.115002 0.161509

8.103735 2.544954 1.875362

0.0000 0.0257 0.0853

0.843415 0.817318 0.306431 1.126797 -1.869048 1.433459

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

13.44434 0.716942 0.649206 0.790816 32.31789 0.000015


Lampiran 4

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Menggunakan Korelasi Parsial Dependent Variable: LX1 Method: Least Squares Date: 06/24/09 Time: 21:39 Sample: 1993 2007 Included observations: 15 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LY LX2

-9.665372 1.197696 0.411214

3.654639 0.470616 0.352051

-2.644686 2.544954 1.168052

0.0214 0.0257 0.2655

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.818194 0.787893 0.619886 4.611111 -12.43722 0.762773


10.63460 1.345966 2.058296 2.199906 27.00214 0.000036

Dependent Variable: LX2 Method: Least Squares Date: 06/24/09 Time: 21:40 Sample: 1993 2007 Included observations: 15

Variable

Coefficien t

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LX1 LY

-2.492532 0.248261 0.748311

3.499414 0.212543 0.399022

-0.712271 1.168052 1.875362

0.4899 0.2655 0.0853

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.783515 0.747434 0.481652 2.783858 -8.652485 1.403200


10.20818 0.958397 1.553665 1.695275 21.71550 0.000103


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama


NIM

: 060523023

Departemen : Ekonomi Pembangunan Fakultas

: Ekonomi

Adalah benar telah membuat sekripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, dengan mengambil judul : Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dairi. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Desember 2009 Yang Membuat Pernyataan,

Reza Monanda Berutu


PENGARUH APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAIRI

Recommend Documents