PENGARUH ADALET PARTISI TERHADAP STABILITAS POLITIK REPUBLIK TURKI Skripsi Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
oleh Mohammad Raivendra NIM: 104022000806
JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada abad ke-17 dan ke-18 berlangsung perubahan situasi yang sangat menonjol dalam sistem Kerajaan Turki Usmani dan desentralisasi kekuasaan secara serius. Berakhirnya Kerajaan Turki Usmani merupakan peristiwa yang kompleks bagi transformasi masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara modern. Di saat itupun terdapat perubahan penting dalam sejarah Kerajaan Turki Usmani. Berakhirnya ekspansi Kerajaan Turki Usmani, lembaga-lembaga pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya. Kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat, dan beberapa kekalahan militer. Perseturuan panjang terjadi antara pemerintah pusat dengan elit lokal untuk mengontrol pendapatan pajak dari pemerintah pusat kepada kelompok Jannisary, ulama, dan keluarga Kerajaan Turki Usmani yang telah mapan dalam masyarakat setempat. Di sisi pemerintah pusat, meredupnya kekuasaan merupakan dampak dari korupsi yang menggejala di pemerintahan Kerajaan Turki Usmani. Akan tetapi situasi tersebut dalam pandangan penguasa lokal dan pedagang berarti reduksi kekuatan eksploitatif pemerintah pusat, yang memberikan peluang bagi otonomi daerah. Pada
permulaan
abad
ke-17,
Kerajaan
Turki
Usmani
mulai
memperdebatkan cara terbaik bagi program restorasi integrasi politik dan efektivitas kekuatan militer yang dimiliki kerajaan. Para pembaharu awalnya
1
2
berlandaskan pada aturan yang digariskan Sultan Sulaiman yang menentang kemungkinan pengaruh kekuatan Kristen Eropa atas kaum Muslim. Para modernis menganggap bangsa Eropa dalam pendidikan kemiliteran, organisasi, dan administrasi berusaha untuk menciptakan suatu perubahan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial yang mendukung terbentuknya negara modern. Pada abad ke18 dan terutama abad ke-19, kelompok modernis muncul dengan terang-terangan, dan akhirnya menjadi pemenang.1 Periode pembaharuan dengan beberapa bukti konkret yang mereka lakukan berawal dari Sultan Salim III yang di antaranya memberlakukan program reformasi yang komprehensif, yang disebut Nizam i-Cedid (“Orde Baru”).2 Program ini menghendaki reformasi pasukan militer, modern, meningkatkan pendapataan sektor pajak, dan pendirian sekolah teknik untuk mendidik kaderkader pemerintahan rezim baru.3 Program-program pembaharuan pun terus berjalan dan berkembang oleh bebeberapa kelompok. Beberapa pemikiran akan konsep pembaharuan tersebut kemudian menjadi kajian penting. Dari masa-masa pembaharuan inilah kemudian muncul era Tanzimat, gerakan Usmani Muda, Turki Muda, dan juga Kemalis. Sebagaimana yang dapat dikaji, bahwa masa-masa inspiratif tersebut satu sama lain memiliki pengaruh paham/ideologi dari era sebelumnya, sehingga memberikan stimulasi ide-ide baru, baik dari sistem pemerintahan maupun aspek
1
Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki (Jakarta: Logos, 1997), h. 92. Kelompok modernis yang di maksud antara lain ialah Usmani Muda (Yeni Osmanlilar) dan Turki Muda. Lihat, Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 105 dan h. 118. 2 Nizam i-Cedid, Erick Jan Zurcher, mendefinisikan istilah tersebut sebagai program pembaharuan Salim III. Juga nama tentara barunya yang bergaya barat. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. xiv. 3 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah, Ghufron A. Mas‟adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.73.
3
kenegaraan. Maka gerakan pembaharuan ini beberapa di antaranya tak dapat dipungkiri memang berkesinambungan karena dipengaruhi dari periode sebelumnya serta tidak lepas pula pengaruhnya dari pemikiran-pemikiran Barat. Hingga akhirnya timbullah perubahan besar yang berujung pada titik klimaks yaitu digantinya sistem kekhilafahan Islam kepada aplikasi republik dengan konsep nasionalisme sekulernya Kemal. Westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal.4 Mustafa memulai langkah pembaharuan berikutnya, yaitu dengan menciptakan sebuah instrumen politik baru.5 Pada tanggal 6 Desember 1922, ia mendirikan Partai Rakyat6 dan mengundang seluruh kalangan terpelajar untuk berkomunikasi dengannya secara langsung.7 Pada tanggal 16 April 1923, Grand National Assembly (Majelis Nasional Agung) membubarkan diri kemudian mempersiapkan pengadaan pemilihan umum. Anggota Grand National Assembly baru hasil pemilihan umum memiliki anggota 286 perwakilan dan pada tanggal 11 Agustus 1923 memilih Mustafa Kemal sebagai presiden dan Fethi sebagai perdana menteri (PM). Pada masa ini presiden republik Turki yang juga menjabat sebagai kapala negara memiliki peranan penting, dan lebih mendominasi. Dalam arti bahwa presiden sebagai penentu kebjiakan negara, karena khalifah kemudian diposisikan dalam otoritas keagamaan atau pemimpin keagamaan.8 Dengan ini negara baru Turki berdiri
4
Nasution, Pembaharuan dalam Islam,h. 149. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, h. 148. 6 Pada tanggal 6 Desember dia mengumumkan untuk pertama kalinya niatnya mengubah Kelompok Perlindungan Hak-hak menjadi sebuah partai politik dengan nama Halk Partisi (Partai Rakyat). Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 205 7 Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, h. 149. 8 Lihat, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Second Edition (London, Oxford University Press: 1966; reprint, New York, Oxford University Press: 1968). h. 369-370. 5
4
tidak atas dasar dinasti, kerajaan, maupun agama melainkan atas dasar nation (bangsa) rakyat, dengan ibu kota di tengah-tengah negara Turki, yakni Ankara.9 Upaya pembaharuan pun dilakukan dengan perubahan drastis yang mengguncang masyarakat Turki, yaitu penghembusan kebijakan pada tanggal 1 November 1922 oleh Grand National Assembly untuk menghapuskan kesultanan sebagai resolusi dan menjawab terhadap dualisme kepemimpinan di Turki. Sehingga jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai pemegang jabatan keagamaan tanpa memiliki kekuasaan politik. Walaupun kemudian Mustafa Kemal melihat bahwa jabatan khalifah juga harus dihapuskan dan soal ini dibicarakan oleh Majelis Nasional Agung di bulan Februari 1924. Perdebatan berjalan sengit, tetapi akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, suara di Majelis memutuskan penghapusan jabatan khalifah.10 Pembaruan Kemalis merupakan penerapan adaptasionisme dalam bentuk westernisasi sekuler. Program ini tidak menolak Islam atau menentang agama; agama hanya diturunkan peranannya menjadi nilai personal. Pembaruan Kemalis berusaha untuk menciptakan bentuk Islam individualis modern. Itulah sebabnya mengapa pembaruan bukan hanya menyangkut perkembangan jumlah lembaga sekuler, melainkan juga mendorong perkembangan tanggung jawab yang harus dipikul masyarakat modern. Pembaruan Kemalis dilaksanakan di atas enam prinsip dasar yang menjadi filsafat politik dan dasar Republik Turki. Keenam prinsip
dasar,
atau
sering disebut
“Nilai
Kemalis”,
adalah;
Pertama,
Replubikanisme, kedaulatan dan otoritas politik berdasar keinginan rakyat. Kedua, Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan ras tetapi berdasarkan 9
Ibid., h. 148. Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 151.
10
5
kewarganegaraan yang sama dan mengabdi kepada cita-cita nasional. Ketiga, Populisme, kesamaan dalam hukum, menolak kepentingan atau persengketaan kelas, dan penyalahgunaan kapitalisme. Keempat, Etatisme, menerima campur tangan negara yang bersifat membangun perekonomian rakyat. Kelima, Sekularisme,
menetapkan
pemisahan
agama
dan
negara.
Keenam,
Revolusionisme, menerima transformasi secara permanen.11 Setelah wafatnya Mustafa Kemal pada tahun 1938, sebagai penggantinya, İsmet İnönü dengan perdana menterinya yaitu Mahmut Celal Bayar dari CHP (Cumhuriyet Halk Partisi /Partai Rakyat Republik), kemudian melanjutkan rezim Kemal yang sudah berdiri. Ia membuka jalan baru bagi sebuah sistem politik di Republik Turki. Perkembangan ekonomi yang ada melahirkan beberapa kelompok baru seperti antara lain pengusaha, tuan tanah, dan juga generasi intelektual baru yang membutuhkan jatidiri politik. Demikian halnya sistem perundingan Turki setelah Perang Dunia II yang “dikendorkan” pengawasannya terhadap kegiatan perdagangan dan meningkatkan harapan untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan.12 Partai Demokrat (Demokrat Parti) pun diizinkan terbentuk oleh İsmet İnönü, hal ini dilatar belakangi peranan Amerika Serikat setelah Perang Dunia ke-II sebagai penjaga utama pengamanan politik dan pembangunan ekonomi Turki, juga mengurangi sistem paternalistik dan cenderung kapada
11
Lihat, Siti Maryam, dkk., ed., Sejarah peradaban Islam: dari masa klasik hingga modern, Cet. Kedua (Yogyakarta: LESFI, 2004), h. 160-161. 12 Perubahan politik dan ekonomi di Turki tahun 1945, memiliki pengaruh dari dunia internasional. Kedekatan Turki dengan Amerika, justru melahirkan upaya demokratisasi. Sehingga İsmet İnönü menegaskan bahwa sistem politik Turki adalah demokratis parlementer, yang kemudian pada tanggal 19 Mei 1945, ia menjabarkan dan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat rezim itu lebih demokratis. Dari sini pula, hadirlah Undang-undang Distribusi Tanah di bulan Mei 1945, dan melahirkan oposisi dari anggota majelis, yaitu di antaranya Celal Bayar. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 274-275.
6
sistem demokrasi multi-partai.13 Partai ini pun berkembang pesat, hingga kemudian memimpin dalam satu dekade (1950-1960) di pemerintahan di bawah pemerintahan perdana menteri Adnan Menderes dari Demokrat Parti, walaupun pada akhirnya inflasi terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan pada pemerintahan. Pada dekade 1960-an Turki kembali dilanda konflik multi-partai. Konflik ini tidak hanya dimunculkan oleh perkembangan ekonomi yang ganjil, tetapi juga karena meningkatnya differensiasi sosial dan ekonomi, dan meningkatnya kecenderungan kesadaran politik dan aktivisme.14 Pada dekade 1960-an teknokrat yang baru yang terdiri para insinyur dan pekerja pabrik, gerakan pekerja yang berskala besar, dan beberapa kelompok ideologi militan baik dari haluan kanan maupun kiri, telah masuk ke dalam wilayah politik. Partai Rakyat Republik di bawah kepemimpinan Ecevit tampil mewakili elite birokratik, intelektual dan elit teknikal di negeri ini, termasuk di antaranya kaum pekerja pabrik dan beberapa kelompok perkotaan lainnya. Partai Mustafa Kemal mempertahankan orientasi stastisnya bahkan partai ini menjadi partai demokratik sosialis yang menghendaki pengabdian secara professional dan perlindungan industrial. The Justice Party (Adalet Partisi), yang dipimpin oleh Süleyman Demirel,15 merupakan penerus 13
Lihat, Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah, Ghufron A. Mas‟adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.93. 14 Tahun 1960 merupakan tahun perubahan pesat. Hal inilah yang dianggap menjadi meningkatnya kecendurangan aktivisme dalam poltik. Rakyat menjadi lebih mobil (dinamis), baik secara sosial maupun secara fisik. Populiasi mahasiswa makin berkembang, demikian pula kaum ploretariat industri, kedua unsur tersebut kemudian digunakan oleh Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik (CHP) sebagai landasan kuat bagi partai tersebut. Hal lainnya yang dapat dilihat adalah terbentuknya basis-basis politik dari berbagai kalangan pekerja, industri, kaum religi dan lain sebagainya dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Sehingga mendorong membesarnya peranan retorika partai untuk para pemilihnya dan mencari peluang besar untuk di pemilihan umum seperti Türkiye Iş çi Partisi /Partai Pekerja Turki, Adalet Partisi dan lain-lain. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 336-337. 15 Partai Tersebut dipimpin Ragip Gümüşpala hingga wafatnya 1964. Lihat, Erik Jan Zurcher, SejarahModern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka
7
bagi Partai Demokrat. Partai ini diorientasikan kepada pengembangan perusahaan swasta skala besar dan perusahaan warga perkampungan. Selain dua partai terbesar ini, muncul pula sejumlah partai sosialis dan Islam sekalipun berskala kecil tetapi sangat berpengaruh.16 Kebanyakan dari partai-partai baru itu tidak berumur panjang, namun tidak diragukan lagi bahwa partai baru yang terpenting adalah Adalet Partisi (Adalet Partisi), yang tujuan utamanya adalah mengadakan rehabilitasi penuh bagi para perwira yang diberhentikan dan orang-orang demokrat yang ditangkap.17 Adalet Partisi (yang selanjutnya disebut AP) memberikan perhatian yang cukup menarik serta progresifitas perolehan suara yang cukup signifikan. Pada Pemilihan Umum tahun 1961, Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik) hanya mendapat perolehan suara yaitu 3,724,752 suara atau 36,7 persen, dan AP mendapat perolehan suara yang mengejutkan yaitu 3.527.435 atau 34,8 persen tanpa koalisi. Sehingga dapat meraih 158 dari 240 kursi di parlemen. Kemudian Adalet Partisi pun meningkat signifikan dan meraih kemenangan pada Pemilihan Umum tahun 1965, partai tersebut mendapatkan 4.921.235 suara atau 52.87 persen, dengan perolehan 240 kursi dari 450 kursi di parlemen.18 Beberapa faktor yang membuat partai ini dapat langsung berjaya diantaranya karena mampu mengakomodasi dan merekonsiliasi orang-orang eksDemocrat dengan militer. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh AP dengan militer ternyata secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan bagi Utama, 2003), h. 325. Kematian tiba-tiba Ragip membuat perebutan kepemimpinan partai menjadi sengit, hingga akhirnya Süleyman Demirel terpilih pada bulan November sebagai ketua Partai Keadilan. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 331. 16 Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 95-96. 17 Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 325. 18 “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey
8
politik Turki, yaitu terciptanya sebuah stabilitas politik di republik tersebut. Hal ini kemudian dapat menjadi fakta penting yang kemudian dapat dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut terhadap AP. Satu faktor lagi, yang juga tidak dapat dipungkiri, bahwa peranan ketua partai pun mempunyai andil besar bagi AP , yaitu Ragip Gumuspala –kemudian dilanjutkan Süleyman Demirel- yang dapat member kontibusi besar bagi AP khususnya, dan bagi Republik Turki pada umumnya, yang salah satu diantaranya memperbaiki hubungan antara militer dengan AP yang juga sebagai penerus DP, hal inilah yang selanjutnya menunjang terhadap stabilitas politik negara. Atas latar belakang tersebut, maka penulis akan mengangkat tema Adalet Partisi. Kajian
inipun disajikan melalui bentuk biografi AP, yang meliputi
perajalanan AP di saat periode transisi politik Turki, seperti beberapa faktor yang memengaruhi kemenangan partai, selain itu langkah-langkah yang mendukung langgengnya kepemimpinan partai tersebut dalam pemerintahan dengan rentang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu penulis akan mengangkat profil AP sebagai topik penting dari tema besar di atas sebagai unsur penilitian, yang kemudian penulis kemas melalui penulisan skripsi yang berjudul; PENGARUH ADALET PARTISI TERHADAP STABILITAS POLITIK DI REPUBLIK TURKI.
B. Batasan dan Perumusan Masalah Perjalanan AP dapat disimak secara cermat, melalui perjalanan dari partai tersebut yang diklaim sebagai penerus dari Partai Demokrat. Sehingga dengan demikian penelitian ini membatasi masalah AP, yang dimulai dari latar belakang
9
berdirinya pada tahun 1961 hingga masa kekalahan partai tersebut pada tahun 1981, begitu pula peranan salah satu tokoh sentral dalam AP. Dalam perumusan masalah, penulis memberikan beberapa pertanyaan pokok sebagai acuan dalam pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Apa saja yang melatar belakangi beridirinya Adalet Partisi? 2. Bagaimana Adalet Partisi dapat merebut kekuasaan pemerintahan di Turki? 3. Apa dan bagaimana peranan Süleyman Demirel di Adalet Partisi? 4. Mengapa Adalet Partisi bubar dalam waktu yang singkat? 5. Bagaimana pengaruh Adalet Partisi tehadap stabilitas Politik di Republik Turki?
C. Lingkup Permasalahan Adapun aspek lingkup permasalahan dalam tulisan ini, berupaya menyampaikan tentang profil AP, berupa biografi singkat partai, yang dimulai dari latar belakang berdirinya, begitu pula peranannya di pemerintahan bersama dengan Süleyman Demirel yang juga sebagai ketua umum AP, hingga kepada faktor yang mempengaruhi stabilitas politik republik Turki.
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan ini secara garis besar adalah untuk mengetahui riwayat perjalanan Adalet Partisi secara umum. Walaupun demikian, penulisan ini memiliki beberapa unsur spesifik yang diharapkan menjadi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Adalet Partisi.
10
2. Menyimak sejauh mana pengaruh seorang tokoh sentral atau ketua umum di partai politiknya sendiri. 3. Untuk mengetahui hal apa saja yang membuat Adalet Partisi bubar dalam waktu yang singkat. 4. Meneliti seberapa besar pengaruh Adalet Partisi terhadap stabilitas politik di Republik Turki. 5. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memenuhi persayaratan mendapatkan gelar Sarjana Humaniora.
Adapun penulisan ini pun diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1. Menambah wawasan intelektual, khususnya wawasan kesejarahan, terkait sejarah partai politik di Republik Turki. 2. Menyumbang hasil karya penelitian bagi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya, dan khususnya bagi Fakultas Adab dan Humaniora, terlebih pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam.
E. Arti Penting Penelitian Walaupun sumber-sumber tulisan mengenai tema besar Turki sudah terbilang banyak, akan tetapi penulisan masih melingkupi Kerajaan Turki Usmani hingga menuju Republik Turki secara umum. Masih minimnya sejarah modern Turki, terutama dalam bahasa Indonesia, menjadi sebuah dorongan sekaligus melatarbelakangi untuk diadakannya penulisan ini. Selain itu, tema ini menjadi penting untuk diangkat, melihat di mana pada masa transisi Republik Turki, tidak pelak memberikan banyak informasi-informasi terhadap dinamika pergumulan
11
partai politik, yang ternyata bahwa proses tersebut ikut memberikan peran dan pengaruh besar terhadap masa depan demokrasi di Turki.
F. Landasan Teori Ranah kajian AP sudah memasuki alur demokrasi, segera setelah peristiwa kemerdekaan. Masa ini adalah masa modernisasi, di mana saat itu pesatnya perkembangan pemikiran dan industri. Faktor yang berpengaruh yaitu berkembangnya sosio-ekonomi maupun politik dan ideologi. Erik J. Zurcher mendukung periode tersebut dengan menyatakan; “Periode ini sebagian besar merupakan era pluralism dengan berkembangnya politik massa.”19 Dengan demikian, adanya konsekuensi pendekatan aspek politik dalam penulisan skripsi ini pun diperlukan. Dudung Abdurrahman memberi pandangan, bahwa ada dua mekanisme dalam sebuah penelitian sejarah. Pertama, sejarah melalui karya-karya yang ada ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan-tindakan tokoh politik, maka sejarah identik dengan politik.20 Kedua, apabila politik (polity) itu sendiri diartikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik berarti harus mempelajari hakikat dan tujuan sistem politik itu, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola dari perilaku individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakankebijakan sosial yang meliputi: partai-partai politik, kelompok kepentingan, komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi.21 Oleh karena itu AP
19
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. xxii Dudng Abdurrahman. Metode Penelitian Sejarah. Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.17. 21 Ibid., h. 17-18. 20
12
sebagai lembaga politik modern, dalam pengkajiannya nanti diperlukan pendekatan aspek politik pada umumnya, dan sebagai partai politik khususnya. Adapun
periodesasi
AP
dari
tahun
1960-1970
merupakan
era
perkembangan politik dari negara Turki. Era tersebut salah satunya terindikasi dari terjadinya transisi sistem politik tradisional dengan mekanisme komunal seperti; satu ras, suku bangsa, bahasa maupun agama, menuju komunitas politik baru dan modern yaitu partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelembagaan baru politik massa merupakan sebuah upaya modernisasi politik dari yang sebelumnya. Ini adalah gagasan penting dari sebuah negara dalam rangka melewati transisi masa perkembangan ke arah kemajuan dan pencapaian idealisme politik. Dengan begitu diperlukan sebuah sosialisasi politik sekaligus etika
politik.
Samuel
P.
Huntington
memberikan
pandangan,
bahwa
perkembangan politik di masa negara berkembang cukup banyak aspek yang perlu ditinjau, beberapa di antaranya adalah pembangunan politik.22 Dari pembangunan politik ini, ada tiga indeks penting yang harus dipenuhi yakni rasionalisasi wewenang, diferinsiasi struktur, dan perluasan peran serta politik massa.23 Adapun peran serta politik massa dianggap penting di dalam proses modernisasi politik bangsa-bangsa berkembang, mengingat masyarakat adalah sumber kekuasaan politik bagi pemerintah. Mereka mampu membangun sebuah sistem, sehingga dianggap mampu pula untuk ikut ambil bagian di dalam proses berfungsinya sistem tersebut. Maka kemudian, atas dasar analisa tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap kekuatan partai politik terhadap negaranya dalam rangka stabilisasi sistem politik. Demikian pernyataan Samuel P. Huntington di 22
Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah, Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. VII. 23 Ibid., h. VII.
13
dalam bukunya Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah, yang akan digunakan sebagai teori pendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu; “Stabilitas sistem politik yang sedang berkembang sangat tergantung kekokohan atas partai politik yang dimiliki.”24 Sehingga kemudian akan dilakukan penulusuran terhadap AP sebagai partai politik yang memang dapat memberikan pengaruh stabilitas politik di Republik Turki.
G. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Dalam hal ini penulis melakukan upaya metodologis dalam proses penelitian yang lazim dilakukan sebagai regulasi umum dalam pembuatannya. Adapun metodologi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pemilihan Topik Penulis mengambil topik tentang peran dan pengaruh dari tema besar tentang profil partai, dirasa menarik untuk dikembangkan, dan menjadi satu kajian khusus tentang studi sebuah partai politik.
2. Heuristik Teknik pengumpulan sumber ini sebagai upaya pendukung dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan informasi tentang topik tersebut. Adapun pengumpulan sumber, penulis melakukan dengan penggunaan bahan dokumen, maka dalam pengumpulan data-data ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research), dengan menunjuk kepada sumber-sumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Dapat 24
Ibid., h. 630
14
melalui buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis
mengunjungi beberapa
perpustakaan seperti Perustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpusatakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Nasional, dan lain-lain.
3. Kritik Sumber Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber maupun kesahihan sumber itu sendiri.
4. Interpretasi (Teknik Analisa Data) Langkah selanjutnya diadakan interpretasi atau penafsiran, terdiri atas analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, mendeskripsikan faktafakta yang ada dengan tujuan melakukan sintesis (menyatukan) atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan dihubungkan dengan teori, fakta-fakta yang ada disusun ke dalam interpretasi. Terakhir setelah langkah-langkah tadi barulah dilakukan penulisan. Sedangkan teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku: ”Pedoman Akademik 2008-2009”. Diterbitkan oleh Biro Administrasi dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008, di mana pada bagian buku tersebut terdapat Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).
15
H. Tinjauan Penelitian Terdahulu Sejauh penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang berkenaan dengan AP masih sangat minim, ini dikarenakan cukup banyak kajian-kajian para ahli maupun peneliti terhadap dampak sekularisasi Turki secara umum. Walaupun demikian memang peninjauan periode setelah Kemal tidak dapat dikatakan sedikit. Salah satu penelitian yang memadai dalam tema skripsi ini adalah karya W.B Sherwood pada tahun 1955 yang ia beri judul The Rise of the Justice Party in Turkey. Diambil dari salah satu kumpulan tulisan Jurnal World Politics, volume 20, No. 1, Tahun 1967. Tulisan ini terdiri atas 12 (duabelas) halaman, menjabarkan aspek-aspek yang memengaruhi kemenangan AP, dan juga menyinggung sosok Süleyman Demirel sebagai faktor yang ikut menyumbang terhadap keberhasilan AP di kancah politik. Tulisan ini pun menyampaikan beberapa gagasan. Di antara gagasan yang menarik adalah bahwa kesuksesan Süleyman Demirel dan AP telah memberikan pengaruh signifikan, bukan hanya bagi masa depan demokrasi Turki, tetapi juga untuk negara berkembang di dunia.
I. Tinjauan Pustaka Adalet Partisi dalam tinjauan pustaka tergolong minim meskipun beberapa buku yang berkenaan dengan Turki cukup banyak, dalam hal ini, kajian tentang partai politik di Turki diposisikan dalam pembahasan sejarah modern Turki. Naskah yang berjudul Adalet Partìsì Program Ve Tüzük (Program dan Peraturan Adalet Partisi), merupakan sumber otentik dan primer tentang AP dalam perihal peraturan serta program-programnya yang juga dikeluarkan oleh partai tersebut. Adapun redaksi buku tersebut menggunakan bahasa Turki, diterbitkan oleh Orijinal Matbaa, pada tahun 1969.
16
Selain itu buku lain yang kemudian ditinjau sebagai sumber pendukung atau sekunder lainnya adalah The Quest for Identity karya Feroz Ahmad, diterbitkan tahun 2003, merupakan buku yang melingkupi kronologis perjalanan Turki Usmani yang cukup lengkap. Paparan beliau tentang AP cukup intens, di beberapa alur bab yang dimulai pada bab Pemerintahan Junta hingga di bab-bab selanjutnya, sehingga banyak informasi yang kemudian didapat. Tak heran buku ini pun menjadi perhatian bagi beberapa penulis untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan partai tersebut. Berikutnya adalah kumpulan tulisan dari berbagai pengamat maupun ahli di bidangnya, yang mereka sampaikan dalam sebuah topik yaitu Turki dalam dunia modern. Buku yang di keluarkan oleh Cambridge University, yang berjudul dalam The Cambridge History of Turkey; In The Modern World merupakan kumpulan tulisan yang diterbitkan pada tahun 2008 dengan editor oleh Resat Kasaba. Adapun topik tentang AP, terfragmentasi dari beberapa tulisan yang ada dalam buku tersebut, dengan kata lain pembahasan tentang AP tidak dikemas dalam satu bab pembahasan, akan tetapi ditulis dari berbagai pandangan dan aspek pada setiap judul karangan tulisan oleh para penulisnya. Walaupun demikian buku ini tampaknya cukup menjadi perhatian khusus, karena bila ditinjau tidak sedikit para penulis menyinggung AP dari berbagai aspek.
J. Sistematika Penulisan Pada skripsi ini, penulis membaginya menjadi tiga bagian yaitu; pengantar, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Adapun pada bagian pertama dari penulisan ini, berada pada bab I.
17
Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, lingkup permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, arti penting penelitian, landasan teori, metode penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, survei pustaka serta sistematika penulisan. Kemudian pada bagian hasil penelitian akan disusun ke dalam empat bab, yang meliputi; Bab II, merupakan tinjauan historis pada AP dan juga pemimpinnya pada yaitu Süleyman Demirel. Penulis akan menjelaskan profil dari partai AP yang dimulai dari latar belakang berdirinya AP, selain itu juga di bab ini akan mengangkat profil
salah satu tokoh di balik AP itu sendiri yaitu Süleyman
Demirel. Dalam hal ini, Suleyman memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi partai, serta prestasinya menjadi perdana menteri Turki melalui kendaraan politiknya tersebut. Untuk selanjutnya di bab III, akan menyampaikan bagaimana stabilitas politik di republik Turki. Dalam hal ini, penulis pun akan menjelaskan pula bagaimana partai politik terbentuk sebagai sebuah lembaga politik modern, serta bagaimana hubungan parati politik terhadap stabilitas politik, serta bagaimana dinamika partai politik yang terjadi di republik Turki dari tahun 1921 hingga tahun 1950. Adapun pada bab IV, adalah uraian terhadap AP yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap stabilitas politik Turki. Dalam pembahasannya, bab ini terdiri dari diantaranya peranan AP dalam pemerintahan, juga hubungan AP dengan militer.
18
Pada bagian akhir skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan tema tersebut, yang akan disampaikan dalam bab V, dan terdiri atas kesimpulan dan juga saran-saran.
BAB II TINJAUAN HISTORIS ADALET PARTISI DAN SÜLEYMAN DEMIREL A. Adalet Partisi 1. Latar Belakang Berdirinya Adalet Partisi Kemenangan DP pada pemilihan umum tahun 1950 disambut masyarakat Turki dengan suka cita, ini mencerminkan hancurnya sistem totaliter yang diaplikasikan CHP. Pemerintahan DP dikarakterisasikan oleh integrasi politik dan militer Turki dengan aliansi Barat (Amerika Serikat); perkembangan ekonomi yang pesat (khususnya di luar kota); semakin bergantungnya urusan finansial pada Amerika Serikat.1 Namun kemudian, hubungan yang kurang baik dengan angkatan bersenjata justru sepertinya menjadi ancaman bagi DP sendiri. Fungsionaris DP selalu tidak percaya kepada angkatan bersenjata, karena perwiranya yang terkemuka memiliki jalinan erat dengan rezim lama, khususnya dengan Ismet Pasya, walaupun pada akhirnya dilakukan upaya pemutihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sehingga menciptakan loyalitas di kalangan perwira.2 Akan tetapi upaya untuk loyalitas tidak berjalan efektif hingga akhirnya kudeta pun terjadi, 27 Mei 1960 -sekaligus berakhirnya pemerintahan DP-, unit-unit angkatan bersenjata mengambil alih semua gedung pemerintah baik di Ankara maupun di
1
Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. xxii. 2 Ibid., h. 316.
19
20
Istanbul dan menangkap semua menteri termasuk Menderes dan presidennya Celal Bayar. Kekuasaan pun berada pada Komite Persatuan Nasional (National Unity Committee/Milli Birlik Komitesi) di bawah pimpinan jenderal Cemal Gürsel, yang juga sekaligus menjadi kepala negara, perdana menteri, serta menteri pertahanan.3 Sekalipun Milli Birlik Komitesi (MBK) mempunyai peran penting terhadap kudeta Mei 1960, akan tetapi pada kalangan tertinggi pimpinan militer justru mengkhawatirkan gerakan mereka. Sifat MBK yang independen diindikasikan dapat memandang rendah hierarki militer. MBK pun kemudian disingkirkan pada Oktober 1960 oleh jenderal Cemal Gürsel. Setelah MBK melakukan upaya kudeta, maka dibentuklah sebuah komite terbatas dari kalangan professor dalam rangka persiapan penyusunan baru konstitusi oleh jenderal Cemal Gürsel.4 MBK pun tersingkir -ini memberikan pandangan bahwa eksistensi golongan-golongan yang menghendaki demokrasi parlementer masih diakui- dinamika dalam komite para profesor tersebut terjadi, atas beberapa hal yang berbeda dalam menyusun rancangan konstitusi maka terpecahlah komite tersebut. Beberapa di antara professor yang keluar adalah Tarik Zafer Tunaya. Salah satu faktornya adalah adanya perselisihan terhadap konsep konstitusi bahwa perlu atau tidaknya pemberian ruang lingkup partaipartai politik baru untuk mengembangkan sistemnya. Walaupun pada akhirnya
3
Ibid., h. 319. Lima professor hukum dari Universitas Istanbul. Diketuai Rektornya sendiri, Siddik Sami Onar. Salah satu diantara programnya adalah pembentukan konstitusi dalam rangka legitimasi kudeta yang dilakukan oleh KPN. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 319-320. 4
21
rancangan kemudian diserahkan kepada MBK dan disidangkan oleh Majlis Konstituante pada tanggal 6 Januari 1961.5 Naskah yang lahir dari persidangan bertujuan utama untuk pembuatan teks konstitusi baru yang mengupayakan pencegahan terhadap adanya monopoli kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh DP (dan CHP sebelumnya), dengan cara mengimbangi MNA dengan institusi-institusi lainnya.6 Buah dari regulasi tersebut adalah lahirnya kebijakan untuk penghapusan larangan terhadap aktivitas politik pada tanggal 13 Januari 1960. Partai-partai politik pun diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 1961.7 Tercatat 11 partai baru yang terdaftar pada saat itu, selain Partai Rakyat Republik dan Partai Nasional Petani Republik.8 Maka pada saat demokrasi kembali dibuka -setelah sempat terbungkam dengan sistem totaliter dari rezim sebelumnya- hadirlah salah satu partai yang cukup menarik perhatian yaitu Adalet Partisi (Justice Party/Adalet Partisi). Ini dikarenakan kebanyakan dari partaipartai baru tersebut tidak berumur panjang karena berbagai hal, namun tidak bagi Adalet Partisi yang terhitung stabil meskipun hanya dalam beberapa periode.9 Adalet Partisi (selanjutnya ditulis AP) telah didirikan dengan restu dari tentara pada tanggal 11 Februari 1961.10 Partai ini mempunyai tujuan utama yaitu
5
Zurcher, Sejarah Modern, h. 323. Ibid., h. 324. 7 Ibid., h. 324. 8 Ibid., h. 325. 9 Kendati PK dapat menjadi partai yang dapat melampaui ketegangan politik, Partai Keadilan segera terbukti paling berhasil dalam mengkonsolidasikan dukungan mereka di beberapa provinsi terutama di wilayah barat. Kemudian memenangkan pemilu pada tahun 1961 dengan perolehan persentase suara 34, 8%. Lalu berakhir pada tahun 1971 karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan keadaan yang kacau, sehingga berdampak pada kekalahan pada tahun 1973. Lihat, Feroz Ahmad, Turkey: The Quest for Identity (Oneworld: Oxford, 2003), h. 142. Adapun topik ini kemudian akan dibahas pada bab selanjutnya. 10 Resat Kasaba, ed., the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 243. 6
22
mengadakan rehabilitasi penuh bagi para perwira yang diberhentikan dan orangorang DP yang tertangkap.11 Pemimpin awal dari partai ini sekaligus pendirinya adalah Ragip Gümüşpala. Ia adalah seorang jendral perwira tinggi yang mempunyai peran dalam kudeta militer tahun 1960.12 Karena sikapnya yang moderat ia bisa meredakan ketegangan antara MBK dan para pendukungnya yang lebih radikal, sehingga ia mempunyai peranan penting dalam rekonsiliasi antara AP (Adalet Partisi) dengan militer.13 AP pun diklaim sebagai penerus DP,14 sebagaimana yang telah disampaikan, meskipun kekuatan DP telah hilang, unsurunsur kecil tetap ada hingga AP dengan cepat mengkonsolidasi simpatisan DP pada golongan level bawah dari masyarakat terutama di wilayah barat Turki.15 Kematian Gümüşpala pada 5 Juni 196416, membuat AP menghadapi krisis kepemimpinan di tubuh Partai. Süleyman Demirel yang progressif dan moderat tampaknya menjadi kandidat (ini pula yang melandasi kemenangan kaum moderat di dalam personalia AP), sehingga pada akhirnya terpilih dan terbukti memberi masa depan yang cemerlang untuk AP.17 Demirel melambangkan tokoh politik baru Turki karena junta menjadi “bersih” di jajaran atas kepemimpinan politik.18 Selain itu yang juga menjadi hal penting setelah masanya Gumuspala adalah,
11
Zurcher, Sejarah Modern, h. 325. Zurcher, Sejarah Modern, h. 481. 13 Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 325 dan h. 481. 14 Ahmad, Turkey the Quest, h. 33 15 Sherwood, W.B. (1955), the Rise of the Justice Party in Turkey. World Politics, Vol. 20, No. 1 (Oct., 1967), h. 60. Lihat Juga, Kasaba, the Cambridge History, h. 243. 16 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61. Lihat juga, Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242. 17 “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. Lihat juga, Kasaba, the Cambridge History, h. 243. 18 Kasaba, the Cambridge History, h. 243. 12
23
prestasinya memenangkan AP dalam pemilihan umum 1965 yang memperoleh suara mutlak (52,9%/53% dan mendapatkan 240 kursi di parlemen/MNA).19 Dari pandangan transisi demokrasi tersebut, maka kemudian ada beberapa faktor pendukung yang melatar belakangi berdirinya AP: Pertama: Konstitusi 1961, adalah “domain” kuat terhadap lahirnya partaipartai politik, sebagai aplikasi demokrasi dari sebuah sistem totaliter dari partaipartai terdahulu (PRR dan DP). Kedua: Meskipun DP telah dibubarkan secara resmi pada tanggal 29 September 1960, namun basis politik dari partai tersebut tetap ada. Sehingga kehancuran DP tidak dapat dikatakan massive (menyeluruh), para official (pejabat) DP tak dapat dibongkar secara organisatoris dalam lingkup mikro serta masih hidupnya ideologi-ideologi demokrat. Mereka telah tersebar di kota-kota besar Turki (sekalipun DP sudah tidak eksis). Hadirnya dua partai “neoDemokrat” yaitu Partai Rakyat Baru dan AP yang berporos kanan dapat dijadikan sebagai bukti.20 Ketiga: Adanya dukungan politik dari kelompok tarekat Nurcu dan Naqsyabandi. Ini bukan sesuatu yang baru, -sebagaimana diketahui AP mempunyai hubungan erat dengan DP- dikarenakan DP pun mendapat dukungan yang sama pada saat berjaya, karena mempunyai platform terhadap pendidikan 19
“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. Lihat juga, Sejarah Modern, h. 331-332. 20
Dua partai yang lahir pasca periode PD yaitu Partai Turki Baru (New Turkey Party/Yeni Tμrkiye Partisi) dan Partai Keadilan (Justice Party/Adalet Partisi). Dua partai ini merupakan sisa dari popularitas pemerintahan Demokrat, yang terkonsolidasi dari level akarrumput dan langsung memimpin perolehan suara 48.5 persen, dari lawannya (RPP) yang hanya 36.7 persen, pada pemilihan umum pada Oktober 1961. Lihat, Resat Kasaba, ed., the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 242. Lihat juga, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127.
24
serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dua kelompok tarekat tersebut menjadi garda terdepan dari DP.21 Keempat: Pengaruh tokoh utama partai serta trackrecord (rekam jejak), (yakni Ragip Gümüşpala) tak dapat dilepaskan terhadap berdirinya partai tersebut. Gümüşpala, diketahui tidak hanya sebagai purnawirawan jenderal yang memimpin kudeta 1960 (sebagai Panglima Tentara Ketiga), tetapi juga dapat memainkan peranan penting dalam rekonsiliasi AP dengan militer. Keadaan demikian dapat ditinjau secara faktual bahwa partai ini dipandang baik oleh para pendukungnya maupun lawannya.22
2. Langkah Kemenangan Adalet Partisi dalam Pemilu 1965 Kudeta militer 27 Mei 1960, sekali lagi tak dapat dipungkiri merupakan turning point (titik balik) bagi perubahan sistem demokrasi Turki selanjutnya, bahkan hingga kudeta selanjutnya pada tahun 1971 dan 1980. Bahwa intervensi kalangan angkatan bersenjata „memberikan” manfaat bagi masa depan politik Turki yang akan datang, karena dari situ pula diikuti sistem pemilihan dimulai secara efektif.23 Hal ini pula yang kemudian terjadi pasca intervensi militer tahun 1960. Sebagaimana yang telah disampaikan, pengambilalihan pemerintahan memang dilatarbelakangi oleh tekanan dari pihak pemerintah kepada militer.24 Aspek terpenting dalam peristiwa ini adalah -selain dibentuknya National Unity Committee/Milli Birlik Komitesi (Komisi Persatuan Nasional)- lahirnya 21
M. Hakan Yakuz, Islamic Political Identity in Turkey, (New York: Oxford University Press, 2003), h. 32-33. 22 Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 325. 23 Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 183. 24 Lihat hal. 44 dan hal. 51.
25
“Konstitusi Republik Turki 1961”25 pada tanggal 9 Juli 1961. Dari konstitusi ini pun diperkenalkan konsep Mahkamah Konstitusi.26 Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pembuatan teks konstitusi yang baru pun berupaya mencegah adanya monopoli kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh partai sebelumsebelumnya (Demokrat Parti dan Cumhuriyet Halk Partisi), sehingga larangan politik pada 13 Januari 1961 dihapuskan mengawali dinamika politik multi partai. Segera setelah itu dibukalah pendaftaran bagi partai yang akan ikut serta pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 1961. Selain Adalet Partisi yang dipimpin oleh Ragip Gümüşpala, partai lainnya seperti Yeni Turkiye Partisi – YTP (Partai Turki Baru) pimpinan Ekrem Alican, tercatat sebagai peserta pemilihan umum tersebut, dua partai ini memiliki basis pemilih dari Demokrat Parti terdahulu. Satu partai lagi yang mengikuti pemilihan umum 1961 sudah tentu partai pimpinan İsmet İnönü, yaitu Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik), dan partai lainnya yaitu Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi – CKMP (Partai Nasional Petani Republik).27
25
Konstitusi 1961 sebagai pengembangan lebih lanjut daripada konstitusi pada tahun 1924, yaitu merepresentasikan sistem gabungan antara pemerintahan parlementer dengan bentuk/ model sebuah parlemen. Lihat, “Constitution + Foundations of the State System”, artikel di akses pada 1 Agustus 2010 dari: http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html. Beberapa mekanisme yang lahir dari konstitusi tersebut di antara lain, Peradilan, universitas serta media massa diberi otonomi penuh. Selain itu representasi proporsional diberlakukan untuk mengurangi peluang satu partai meraup terlalu banyak suara dalam majelis. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 324. 26 “Constitution + Foundations of the State System”. Lihat juga, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 324. Mahkamah Konstitusi bersifat independen. Dapat membatalkan legislasi yang dianggap tidak konstitusional. 27 Partai ini didirikan pada tahun 1948 yang direpresentasikan sebagai kelompok nasionalis radikal. Kemudian partai ini dikenal sebagai partai konservatif, nasionalis, dan mengakomodasi kelas pedesaan. Lihat, Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 33.
26
Pemilihan umum pun diselenggarakan pada 15 Oktober 1961. Meskipun demikian, masih ada pula desakan dari MBK untuk para peserta pemilihan umum partai agar menandatangani sebuah protokol. Adapun isi dari protokol tersebut ialah perjanjian bagi seluruh partai yang mengikuti pemilihan umum, tidak menjadikan kudeta 27 Mei 1960 dan penyidangan mantan para politisi Demokrat sebagai isu kampanye.28 Hasil dari pemilihan umum tersebut cukup mencengangkan, AP meraup suara yang cukup signifikan yaitu 34, 8 persen suara, sedangkan CHP hanya meraih 36, 7 persen suara, sehingga membuat İsmet İnönü sangat kecewa karena hanya berselisih 1, 9 persen dari partai baru tersebut. Kemudian YTP memperoleh 13, 7 persen, sedikit di bawah perolehan suara CKMP yaitu 14, 0 persen suara. Dengan demikian pemilihan ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih besarnya pengaruh Adnan Menderes, meskipun telah dilakukan penekanan oleh MBK melalui protokol perjanjian juga penyidangan rezim Demokrat Parti. Adnan Menderes pun dieksekusi mati pada tanggal 17 Septermber 1961, ia dituduh terhadap kasus penyimpangan dari konstitusi, didasarkan pada Pasal 146 undangundang pidana, yang menetapkan bahwa upaya untuk mengubah konstitusi Turki dengan kekarasan atau melenyapkan majelis nasional dengan paksa merupakan suatu pelanggaran. Adnan Menderes dan fungsionaris DP dianggap telah melakukan pelanggaran karena membentuk komisi investigasi terhadap aktivitasaktivitas CHP dan terhadap kalangan pers tahun 1960.
28
Zurcher, Sejarah Modern, h. 325.
27
Tabel 1 Hasil Pemilihan Umum 196129 Nama Partai
Perolehan
Perolehan Persentase
Suara
Kursi
Suara
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
3,724,752
173
36.7
Adalet Partisi (AP)
3,527,435
158
34.8
Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (CKMP)
1,415,390
54
14.0
Yeni Turkiye Partisi (YTP)
1,391,934
65
13.7
81,732
-
0.8
Independen Total Suara Pemilih
10,522,716
Namun disayangkan, dari hasil pemilihan umum 1961 tersebut terjadi sebuah perselisihan. Strategi politik Ragip Gümüspala yang terlihat sungguh jelas terbaca, pencapaian persentase suara Demokrat Parti terdahulu terbilang solid dari kedua partai tersebut (AP dan YTP). Dua partai itu menghasilkan 48,5 persen suara dari masing-masing perolehan, yaitu AP 34, 8 persen dan YTP 13, 7 persen. Dengan demikian pemilihan pada tahun ini terbilang mengecewakan bagi kalangan militer khusunya MBK yang mengeluarkan biaya politik berupa kudeta militer dengan hasil buruk,30 karena niat untuk mengembalikan pemerintahan atas pengawasan masyarakat dan bukan totaliter seperti Demokrat Parti tidak selesai, yang terjadi AP dan YTP sebagai neo-Demokrat ternyata masih memiliki pengaruh yang besar dalam perolehan. Oleh karena itu, perolehan jumlah kedua 29
Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34. 30 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60.
28
partai tersebut yang tergabung – yaitu (34,8 persen dari AP +13,7 persen dari YTP) menjadi 48, 5 persen- memberikan peluang besar bagi AP dan YTP untuk membentuk pemerintahan. Sedangkan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik) yang mendapatkan 36,7 persen suara, maka dengan persentase suara tersebut, sudah tentu tidak mencukupi untuk Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) untuk membangun pemerintahan atau pun untuk duduk di Grand National Assembly (Majelis Agung Nasional),31 sehingga langkah yang dilakukan oleh AP dan YTP diangggap mengembalikan kekuatan neo-Demokrat untuk kembali memegang pemerintahan. Dengan demikian jika disimpulkan, meskipun CHP memenangkan pemilihan umum 1961 dengan perolehan 36,7 persen suara, tetaplah tidak dapat membentuk pemerintahan akan karena bergabungnya suara AP dan YTP yang mencapai 48,5 persen suara, jelas ini telah mengalahkan CHP secara strategi. Koalisi neo-Demokrat (AP dan YTP) pada akhirnya tidak dizinkan oleh MBK untuk membentuk pemerintahan,32 oleh karenanya para perwira mendesak dua partai (CHP dan AP) didesak untuk berkoalisi membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh İsmet İnönü.33 Kabinet pun terbentuk beranggotakan 20 orang pada 20 November 1961.34 Adapun menteri-menterinya yang juga merupakan tokoh CHP antara lain Bülent Ecevit sebagai Menteri Buruh/Tenaga Kerja, Turhan Feyzioğlu sebagai Menteri Pendidikan. Tekanan untuk berkoalisi antara CHP dan AP tidak dapat dipungkiri, hal ini menghadirkan ketegangan dari kedua belah pihak. CHP di satu sisi,
31
Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127. Ibid., h. 127 33 Zurcher, Sejarah Modern, h. 329. 34 Ibid., h. 329. 32
29
mengklaim AP sebagai musuh-musuh lama dalam Democrat Parti dengan Ismet İnönü dan orang-orang Cumhuriyet (Republik), di sisi lain banyak anggota AP pun mencurigai CHP pimpinan İsmet İnönü bersekongkol dengan angkatan bersenjata.35 Hal tersebut wajar terjadi, karena masih adanya ketakutan dari pihak AP (sebagai penerus DP) kepada militer akibat kudeta militer 1960. Faktor lain mengapa koalisi ini tidak cukup efektif adalah karena adanya tekanan dan desakan secara konstan dari pihak Silâhli Kuvvetler Birliği (Uni Angkatan Bersenjata),36 ini terjadi karena Silâhli Kuvvetler Birliği terlalu banyak mengintervensi pemerintahan dalam berbagai kebijakan seperti program eknomi berencana yang disusun pula oleh pihak Silâhli Kuvvetler Birliği. Koalisi inipun gagal, salah satu penyebabnya adalah masalah pemberian amnesti bagi para mantan politisi AP, seperti Celâl Bayar dan Talât Aydemir.37 Dan pada akhirnya kabinet koalisi antara AP dan CHP pimpinan İsmet İnönü berakhir, yang hanya bertahan selama 6 bulan (10 November 1961 sampai dengan 30 Mei 1962)38 dengan ditandai menarik mundur para menteri AP dari kabinet.39 Ismet İnönü pun kembali membentuk kabinet baru dengan dua partai kecil yaitu Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi/CKMP (Partai Nasional Petani Republik dan Yeni Turkiye Partisi/YTP (Partai Turki Baru). Namun tampaknya kabinet ini pun tidak berjalan efektif,
35
Ibid., h. 329. Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242. Silâhli Kuvvetler Birliği (Uni Angkatan Bersenjata), merupakan persatuan angkatan bersenjata yang didirikan oleh para perwira senior sebagai upaya pencegahan tindakan independen dari para perwira muda MBK (Milli Birlik Komitesi/Komisi Persatuan Nasional). Silâhli Kuvvetler Birliği khawatir melihat bahwa sikap MBK yang terlalu mengintervensi terhadap urusan-urusan yang murni bersifat milter dan khawatir mereka –MBK- memandang rendah hierarki militer. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 322. 37 Zurcher, Sejarah Modern, h. 330. 38 Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242. 39 Zurcher, Sejarah Modern, h. 330. 36
30
salah satu di antaranya karena perbedaan pandangan terhadap proposal pajak tanah.40 Tahun 1963 sepertinya bagi Ismet İnönü merupakan tahun gejolak,41 namun di sisi lain yaitu AP, pada masa ini merupakan peluang untuk konsolidasi partai dengan memperluas basis pemilih. Pada tanggal 25 Desember tahun 1963 Ismet İnönü kembali membentuk pemerintahan koalisi dari kalangan independen, ini dikarenakan sudah tidak ada lagi pihak yang mau bekerja sama dengan pemerintahan Ismet İnönü akibat perselisihan yang terjadi dalam tubuh kabinetnya.
42
Maka satu-satunya jalan untuk melanjutkan pemerintahan adalah
membentuk kabinet dari peserta pemilihan umum 1961 yang tersisa yaitu independen. Sementara AP, seiring berjalan pada tahun 1963 hingga tahun 1964 (terhitung tiga tahun setelah pemilihan umum Oktober 1961) menunjukkan kekuatan secara bertahap serta memiliki pengikut yang meningkat.43 Pemilihan lokal pada tahun 1963 di bulan November, merupakan fakta penting di mana AP mendapat kemenangan. AP meraih kemenangan di beberapa wilayah, meskipun AP berada di pos oposisi yang dipimpin oleh Ragip Gümüşpala,44 sehingga partai ini pun menjadi populer pasca pemilihan lokal pada bulan November 1963.45
40
Ibid., h. 330. Pada periode tersebut, ketika Ismet İnönü membentuk kembali kabinet terakhirnya di tahun 1963, tanggal 25 Desember. Secara kebetulan terjadi krisis di Siprus pada musim dingin tahun 1963-1964, yaitu Archbishop Makarios, presiden dari Republik Siprus bertekad untuk mengubah konstitusi negara itu dengan membatasi otonomi minoritas warga Turki. Terjadinya krisis tersebut juga menyumbangkan goyahnya kekuasaan Ismet İnönü di dalam kabinet. Lihat, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127, Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 336. 42 Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242. 43 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60. 44 Zurcher, Sejarah Modern, h. 330. Ini merupakan era penting dimana AP tercatat dapat meraih 46 persen suara, daripada CHP yang hanya meraih 37 persen suara. Lihat, Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60. 45 Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127. 41
31
Pada periode yang sama, pergulatan kepemimipinan pun terjadi di tubuh AP. Kematian Jenderal Ragip Gümüşpala pada 5 Juni 1964 mengangkat isu sensitif siapakah yang akan menggantikannya ketika partai ini (AP) mulai prestisius dan diperhitungkan di negara tersebut. Pada awalnya, Sadettin Bilgic, seorang dokter, merupakan calon pengganti Ragip Gümüşpala setelah kematiannya. Ia difavoritkan sebagai kandidat kuat untuk memimpin partai tersebut. Akan tetapi karena tekanan dari kalangan pers bahwa ia seorang konservatif dalam hal politik maupun agama46 sehingga banyak di kalangan tubuh partai khawatir mempengaruhi image partai yang bersifat intelektual dan menjaga relasi dengan militer, akan terganggu jika ia memimpin AP nanti.47 Persaingan dari beberapa pihak tak dapat dihindari, antara lain para perwira militer yang mempunyai hubungan dengan kudeta militer tahun 1960. Namun kemudian Süleyman Demirel di usianya yang ke-44 tahun hadir sebagai kandidat kuat dalam konvensi utama partai pada 27-29 November 1964 dan terpilih sebagai pemimpin Adalet Partisi pada 28 November 1964.48 Pada bulan Maret 1964 pemerintahan Ismet İnönü yang berkoalisi dengan independen mengalami gangguan yaitu terjadinya krisis di Siprus yang juga membuat pemerintahan Ismet İnönü menjadi goyah. Krisis di Siprus terjadi pada musim dingin tahun 1963-1964, yaitu Archbishop Makarios, presiden dari Republik Siprus bertekad untuk mengubah konstitusi negara itu dengan membatasi otonomi minoritas warga Turki. Warga Turki di tekan dan sejumlah
46
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61, Lihat juga, “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. 47 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61. 48 “Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman Demirel.html.
32
desa warga Turki diserbu. Ismet İnönü kemudian menjawab permasalahn tersebut dengan mengerahkan angkatan udara yang mengelilingi Siprus dan melancarkan akan invasi jika presiden Archbishop Makarios tidak menghentikan tindakannya. Akan tetapi tinadakan invasi yang dilakukan Ismet İnönü justru dicegah oleh Amerika Serikat dalam bentuk sepucuk surat dari Presiden Johnson kepada Perdana Menteri Ismet İnönü. Di dalam surat tersebut presiden Johnson memperingatkan bahwa invasi Turki akan mengakibatkan ikut campurnya Uni Soviet ke dalam konflik itu dan bahwa negara-negara NATO tidak akan secara otomatis memihak Turki seandainya hal itu Terjadi. Surat tersebut kemudian diketahui pers dan menimbulkan gelombang anti-Amerikanisme.49 Akibat kejadian tersebut, pemerintahan Ismet İnönü pun menjadi goyah dan mau tidak mau harus meletakkan jabatannya pada tanggal 13 Februari 1965 karena anggarannya tak disetujui parlemen.50 Sekali lagi, krisis Siprus merupakan faktor utama kegagalan kabinet Ismet İnönü yang ketiga (25 Desember 1963 - 13 Februari 1965), hal ini dapat dilihat dari tekanan oposisi maupun parlemen yang seakan tidak memberikan kesempatan bagi Ismet İnönü untuk menjalankan pemerintahannya lagi.51 Menariknya, runtuhnya kabinet Ismet İnönü pun didukung pula oleh tekanan anggota parlemen yang beroposisi yaitu dari pihak Süleyman Demirel. Ia menggulirkan propaganda penolakan terhadap anggaran kabinet Ismet İnönü, menyusun persekutuan kecil dengan Yeni Turkiye Partisi/YTP (Partai Turki Baru) di parlemen (Grand National Assembly) sehingga yang terjadi adalah tidak
49
Zurcher, Sejarah Modern, h. 367. Ibid., h. 331. 51 Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 243. 50
33
disetujuinya anggaran kabinet tersebut oleh parlemen.52 Kemudian kabinet sementara dibentuk dan diketuai oleh seorang mantan diplomat dan deputi dari kalangan independen, Suat Hayri Ürgüplü, dan Süleyman Süleyman Demirel sebagai Deputi Perdana Menteri.53 Suat Hayri Ürgüplü memerintah hingga sampai pemilihan umum di bulan Oktober nanti. Kabinet tersebut terdiri atas Adalet Partisi/AP, Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi/CKMP (Partai Nasional Petani Republik dan Millet Partisi (merupakan pecahan dari CKMP).54 Pemilihan umum kemudian diadakan pada 10 Oktober 1965. Pada pemilihan umum tersebut, diikuti dua partai baru yaitu Millet Partisi (Partai Nasional) dan Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki).55 AP meraih kemenangan mutlak dalam pemilihan itu, dengan memperoleh mayoritas suara 52, 9 persen, sementara perolehan suara partai CHP merosot tajam, hanya mendapat 28, 7 persen. Adapun partai-partai kecil lainnya tak lebih dari 3 persen suara. Millet Partisi, tampaknya menjadi perhatian ketika partai tersebut mendapat persentase suara yang relative banyak yaitu 3,0 persen, di mana partai ini merupakan pecahan dari Cumhuriyetci Koylu Millet Partis yang hanya memperoleh 2,3 persen suara. Selain itu partai Türkiye Iş çi Partisi atau Partai Pekerja Turki pun sebagai partai baru dapat mencapai 6,3 persen suara, walaupun memang kesemuanya (Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi, Türkiye Iş çi Partisi, 52
Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34. Lihat juga, Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 62. 53 Zurcher, Sejarah Modern, h. 331. Pemerintahan ini terhitung sebagai koalisi ke empat setelah kabinet Ismet İnönü di bawah wewenang AP, yang diwakili oleh Suat Hayri Ürgüplü. Pemerintahan ini tetap bertanggung jawab untuk membimbing Turki hingga ke pemilihan umum selanjutnya serta mengembalikan stabilitas politik. Lihat, Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 243. 54 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 62. 55 Partai berhaluan sosialis, yang didirikan bulan Februari 1961 oleh sejumlah serikat dagang. Daya penggerak partai tersebut adalah seseorang wartawan, pengacara sekaligus mantan dosen yaitu Mehmet Ali Aybar. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 326.
34
Millet Partisi, dan Yeni Turkiye Partisi) hanya memperoleh kurang dari 7 persen suara. Tabel 2 Hasil Pemilihan Umum 196556 Nama Partai
Perolehan
Perolehan Persentase
Suara
Kursi
Suara
Adalet Partisi (AP)
4,921,235
240
52.9
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
2,675,785
134
28.6
Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (CKMP)
208,696
11
2.3
Türkiye Iş çi Partisi (TIP)
582,704
31
6.3
Millet Partisi (MP)
276,101
14
3.0
Yeni Turkiye Partisi (YTP)
346,514
19
3.7
Independen
296,523
1
3.2
Total Suara Pemilih
9,748,678
Dari distribusi suara jelaslah bahwa AP berhasil memperoleh dukungan dari Demokrat Parti. Süleyman Süleyman Demirel terbukti sebagai pemenang suara berkualitas tinggi di daerah pedesaan, di mana rakyat dapat mengidentifikasi dengan latar belakangnya dan biasa melihat kariernya sebagai perwujudan harapan-harapan mereka, yaitu menerima berbagai golongan sipil, seperti
56
Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 35.
35
pengusaha, birokrat dan lain sebagainya, serta berpola pikir modern. 57 Seperti Adnan Menderes sebelumnya, Süleyman Demirel adalah seorang orator yang bias berbicara dengan bahasa rakyat banyak -suatu hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Ismet İnönü dan para pemimpin politik Kemalis lainnya, atau oleh orang-orang sosialis, misalnya Mehmet Ali Aybar-.58 Pemilihan umum 1965 memberikan catatan penting, pertama, terjadinya transfer kekuatan politik dari CHP yang merepresentasikan elite birokatik – militer dan didukung dengan sekularisme dan weternisasi kepada AP yang merepresantasikan liberalis – tradisional. Kedua, kemenangan AP merupakan periode terakhir dalam pemerintahan koalisi sejak era Ismet İnönü tahun 1961.59 Catatan penting lainnya adalah keikutsertaan partai sosialis yaitu Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki), hal ini mempengaruhi pekembangan ideologi politik di Turki untuk masa depan Turki.60 Meskipun begitu, kemenangan AP tidak hanya diraih melalui mekanisme pemilihan formal yaitu pemilihan umum dan berhasil meraih angka yang signifikan atas dasar sebagai partai penerus terdahulu yang populer (Demokrat Parti), tetapi juga perlu dilihat bahwa langkah-langkah dalam berpolitik yaitu; menjaga hubungan baik dengan militer, mengkonsolidasikan basis pemilih, serta membentuk kekuatan di parlemen, dapat dijadikan catatan penting sebagai strateginya untuk meraih kekuasaan politik.
57
Zurcher, Sejarah Modern, h. 332. Ibid., 332. 59 Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 35. 60 Ibid., 35-36. 58
36
3. Sebab-Sebab Kemunduran Adalet Partisi Pemerintahan Süleyman Demirel (di bawah kepemimpinan presiden Cevdet Sunay) yang secara tidak langsung melegitimasi kekuatan AP, jika diperhatikan hanya efektif hingga tahun 1969. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gejolak politik antara sayap kanan (diwakili oleh Miliyetci Hareket Partisi/Partai Aksi Nasional) dan sayap kiri (diwakili oleh Türkiye Iş çi Partisi/Partai Pekerja Turki) sampai dengan krisis ekonomi pada awal periode tahun 1970. Dampak dari tidak menentunya keadaan negara tersebut mengusik kembali lembaga militer untuk mengembalikan keadaan negara yang lebih baik. Meskipun upaya tersebut (pengambilalihan kekuasaan melalui militer/kudeta) kemudian baru terjadi pada 12 September 1980. Pemilihan umum tahun 1969 menjadi pertanda buruk bagi AP, di mana ia mengalami penurunan dalam perolehan suaranya. AP mendapatkan 4.229.712 suara dalam pemilihan atau 46,5 persen walaupun tetap mendapatkan kekuatan mayoritas di GNA (Grand National Assembly/Majelis Nasional Agung) yaitu sebanyak 256 kursi.61 Ini merupakan kemenangan AP yang terakhir setelah kemudian pada pemilihan umum berikutnya (tahun 1973 dan tahun 1977) AP tidak dapat mencapai persentase suara lebih dari 50 persen.62 Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Süleyman Demirel yang terlalu ketat kepada berbagai 61
Lihat, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.190. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334. 62 Peraihan suara AP dalam pemilihan umum menurun drastis pada pemilihan umum yang diadakan tahun-tahun berikutnya. Keadaan ini terjadi salah satu akibatnya adalah kebijakan pemerintahan Süleyman Demirel yang terlalu mengikat bagi kalangan sayap kiri, sehingga mengurangi rasa simpatik bagi kalangan intelektual muda. Pada Pemilihan umum tahun 1973, AP hanya meraih 29,8 persen suara, atau 3.197.897 jumlah suara yang didapat, turun hampir 15 persen dari pemilihan umum 1969. Kemudian pada pemilihan tahun 1977, raihan suara AP hanya naik sedikit dari pemilihan umum sebelumnya yaitu 36,9 persen suara atau 5.468.202 jumlah suara yang didapat. Lihat, “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey. Lihat juga, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.190.
37
media seperti radio dan televisi dengan mengawasi bilamana seringkali mereka bersifat kritis terhadap pemerintahan.63 Sehingga dukungan Süleyman Demirel menjadi lemah bagi kalangan intelektual, keadaan ini pun persis dirasakan oleh Adnan Menderes di DP. Salah satu contoh kebijakan Süleyman Demirel yang dikritik adalah Usaha untuk membersihkan sekolah-sekolah dan universitasuniversitas dari guru-guru yang berhaluan sayap kiri. Adapun penyebab kemunduran AP hingga akhirnya berujung kepada kekalahan
-bahkan kemudian terpuruk dan dilarang beraktifitas atau ditutup
setelah kudeta milter tahun 1980- dapat dilihat gejala-gejala politik dan ekonomi yang sudah terjadi pada akhir tahun 1960 hingga dekade 1970 (sampai dengan kudeta militer 1980). Pada awal tahun 1970 negara Turki kembali mengalami ketidakstabilan politik yang seakan menjadi bom waktu. Perubahan aspek sosial-ekonomi, seperti akibat krisis ekonomi yang terjadi mempengaruhi tingkat pendidikan rakyat hanya bisa dicapai 20 persen atau sebanyak 200.000 pelajar yang dapat melanjutkan keperguruan tinggi, selebihnya putus sekolah, dan secara tidak langsung mengurangi tenaga kerja professional. Mengantarkan kepada situasi konflik politik yang membahayakan.64 Fragmentasi politik antar sayap kiri maupun kanan berubah menjadi konflik. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan AP yaitu strategi penggantian produk impor, merupakan faktor terpenting kepada terjadinya krisis. Titik lemah dari kebijakan ekonomi tersebut adalah industri-industri baru yang banyak bergantung kepada barang impor dalam memenuhi keperluan bahan dan 63 64
Zurcher, Sejarah Modern, h. 334. Ibid., 349
38
alat produksinya. Akibatnya mekanisme tersebut pun sangat bergantung pada persediaan di luar negeri. Akan tetapi produk-produk Turki di Barat terutama di Eropa mengalami penurunan karena adanya resesi.65 Hal inilah yang mengakibatkan akan berpengaruhnya gejolak sosial dan keamanan yang kemudian melumpuhkan pemerintahan. Sehingga krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1970-an mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekstrimisme politik.66 Akibat krisis ekonomi yang ada, bertambah pula pemuda yang hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali prospek karier,67 maka kelompok ekstrimis sayap kiri maupun kaum fundamentalis sayap kanan dengan mudah merekrut mereka dan melahirkan pergerakan-pergerakan untuk menguasai pengaruh sayap kiri maupun sayap kanan di jalan-jalan. Perlu diketahui bahwa keadaan tersebut di atas sebetulnya lahir akibat ketegangan politik di Turki, yaitu saling memperebutkan pengaruh antara sayap kanan maupun sayap kiri. Pada faktanya pemberlakuan konstitusi tahun 1961 yang lebih liberal menghasilkan munculnya pergerakan dan partai-partai yang lebih jauh menyimpang dari pusat politik.68
Pertumbuhan partai sayap kiri yang
berkembang pesat pada di tahun 1960-an memang tidak hanya terjadi di Turki saja, tetapi juga berkembang di belahan dunia lain.69 Perkumpulan-perkumpulan yang banyak mengadakan perdebatan pun lahir seperti Fikir Külüpleri Federasyonu (Federasi Himpunan Perdebatan) pada pertengahan tahun 1960-an
65
Zurcher, Sejarah Modern, h. 354-355. Lihat juga, Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 125. 66 Zurcher, Sejarah Modern, h. xxii. 67 Ibid., h. 349. 68 Ibid., h. xxii. 69 Ibid., h. 338.
39
dari para aktifis mahasiswa Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki).70 Di sisi lain, beberapa partai maupun kelompok sayap kanan yang konservatif pun ikut menggoyangpemerintahan Süleyman Demirel yang juga merepresentasikan pemerintahan AP. Sejumlah kelompok pemuda ekstrimis, “Serigala Kelabu”71, dan kaum fundamentalis sayap kanan berperang untuk menguasai jalan-jalan raya dan kampus-kampus. Tahun 1969, seorang professor yang terpilih menjadi ketua Himpunan Kamar Dagang dan Industri, Necmettin Erbakan,72 yang juga sebagai juru bicara para pengusaha kecil mengkritik Süleyman Demirel dan AP, karena tunduk kepada perusahaan besar, khusunya kepada pemilik modal asing.73 Süleyman Demirel tampaknya dikenal sebagai tokoh yang melambangkan proBarat, sehingga ia menjadi sasaran kritik bagi kedua poros yaitu kiri extrimis dan kanan religius.74 Namun demikian, dari dua penyebab tersebut, satu hal lagi yang sangat mempengaruhi terhadap kemunduran AP adalah problematika internal yang ada di tubuh AP sendiri.75 Dinamika perekonomian Turki yang sedang berlangsung menjadi semakin ironis ketika barisan sayap kanan mulai pecah. Necmettin 70
Ibid., h. 338. Sebuah organisasi pemuda dari partai Milliyetci Harekat Partisi (Partai Aksi Nasional) yang telah mengubah nama dari partai sebelumnya Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (Partai Petani Nasional Republik pada tahun 1969. Serigala Kelabu atau dalam bahasa Turki disebut “Bozkurtlar”, diambil dari mitologi Turki pra-Islam. Sebagaimana partai induknya, kelompok pemuda ini memposisikan dirinya di sayap kanan. Mereka mulai berkampanye untuk mengintimadasi para mahasiswa sayap kiri, para pelajar, wartawan, pedagang buku dan politikus pada bulan Desember 1968. Mereka mempunyai misi menguasai jalan-jalan (dan kampus-kampus) di wilayah kiri. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334. 72 Professor yang juga sebagai anggota dalam Adalet Partisi. Namun kemudian Necmettin Erbakan keluar dari partai tersebut pada tahun 1969 dan terpilih untuk GNA (Grand National Assembly /Majelis Agung Nasional) sebagai anggota independen bagi wilayah Konya. Pada 25 Januari 1970 ia bersama dua orang independen lainnya, membentuk partai sendiri yaitu MNP (Milli Nizam Partisi/ Partai Orde Nasional). Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 341. Lihat Juga, Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. xvii. 73 Zurcher, Sejarah Modern, h. 341. 74 “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey. 75 Zurcher, Sejarah Modern, h. 334. 71
40
Erbakan sebagaimana diketahui mendirikan sebuah partai yaitu MNP (Milli Nizam Partisi/ Partai Orde Nasional) pada tanggal 25 Januari 1970. Lalu disusul oleh Ferruh Bozbeyli,76 ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua MAN, serta AP bersama 40 orang wakil dan senator pada tahun Desember 1970, karena menolak anggaran belanja negara, selanjutnya mendirikan Demokratik Parti.77 Menjelang awal 1971, pemerintahan Süleyman Demirel menjadi lemah akibat ditinggalkan oleh orang-orang partainya. Sementara itu ia pun tak berdaya untuk mencegah serangan ke kampus-kampus dan jalan-jalan dan tampaknya tidak memiliki harapan lagi untuk mendapatkan legislasi (perencanaan/rancangan undang-undang) yang serius bagi reformasi sosial atau finansial yang dikeluarkan majelis. Pada tanggal 12 Maret 1971 masing-masing Kepala Staf Jendral Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menyerahkan memorandum kepada Presiden Turki Cevdet Sunay.78 Memorandum tersebut secara tidak langsung adalah ulitimatum dari angkatan bersenjata, yang kemudian disampaikan oleh Presiden Turki di GNA (Grand National Asssembly/Majelis Nasional Agung).
76
Menjadi Ketua GNA (Grand National Assembly/ Majelis Nasional Agung) ia juga seorang dan merupakan anggota penting dari Adalet Partisi. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 473. 77 Ada 26 orang yang telah keluar dari Adalet Partisi kemudian mendirikan Demokartik Parti (Partai Demokrat) pada tanggal 18 Desember 1970. Para pendirinya termasuk Sadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, Nilüfer Gürsoy, (Anak perempuan Mahmud Celâl Bayar yang juga salah seorang tokoh pendiri Demokrat Parti tahun 1946) Neriman Ağaoğlu, Yüksel and Mutlu Menderes (anak dari Adnan Menderes). Pada tanggal 23 Desember 1970 Ferruh Bozbeyli terpilih menjadi presiden partai tersebut, dan Bilgiç and Yüksel Menderes, keduanya terpilih sebagai wakil presiden partai. Lihat, Fulan, “Turkey, a Chronology of Important Political Events, 1683-1980”, artikel diakses pada 25 Juli 2010 dari: www. . Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334 dan 473. 78 Cevdet Sunay ialah Presiden ke-5 Republik Turki, menggantikan Cemal Gürsel akibat meninggal sakit pada tahun 1966. Ia pun menjadi presiden pada tanggal 28 Maret 1966 hingga ke pemilihan umum 1973. Pernah menjadi kepala staf jendral setelah kudeta militer tahun 1960 sampai dengan tahun 1966. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 495.
41
Ultimatum tersebut menuntut pembentukan segera sebuah pemerintahan yang kuat dan handal yang akan mampu mengakhiri anarki yang ada, dan melaksanakan reformasi dengan semangat/sesuai Kemalis. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, angkatan bersenjata akan melaksanakan tugas konstitusionalnya dan akan mengambil alih kekuasaan.79 Dengan keadaan tersebut, Süleyman Demirel pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri, sehingga pemerintahan AP pun berakhir.80 Meskipun begitu Süleyman Demirel tetap memperingatkan partainya untuk tetap tengan dan bersikap waspada. Pada tanggal 19 Maret 1971, Professor Nihat Erim81 ditunjuk menjadi perdana menteri oleh presiden Cevdet Sunay, dari partai CHP, lalu membentuk kabinet barunya pada tanggal 26 Maret 1971. Bila diperhatikan upaya intervensi militer hanya sebatas melalui memorandum militer yang merupakan ultimatum bagi pemerintahan Süleyman Demirel. Langkah bijak militer ini dikarenakan angkatan bersenjata tidak mau mengambil alih kekuasaan karena mereka tahu bahwa kerusakan yang bakal terjadi oleh tindakan seperti itu.82 Selain itu, mereka hampir tidak bisa campur tangan dalam membuat memorandum-memorandum dan ultimatum-ultimatum untuk menjaga agar politikus tetap rukun tanpa kehilangan kredibilitas mereka, yang dengan demikian peluang para politikus secara gradual meningkat.83 Walaupun demikian, intervensi militer tetap terjadi pada periode berikutnya, berbagai hal yang di antaranya adalah masalah undang-undang, kemelut ekonomi, 79
Zurcher, Sejarah Modern, h. 342. Ibid., h. 342. 81 Mengajar di Universitas Ankara, sebagai professor sejak tahun 1942, seorang CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik) atau “Republikan” yang konservatif. Pernah bertugas di majelis konstitusional tahun 1960. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 478. 82 Zurcher, Sejarah Modern, h. 345. 83 Ibid., h. 345-346. 80
42
dan sistem politik yang tampaknya betul-betul mengalami jalan buntu. Sehingga pada akhirnya para kepala staf jenderal perlahan-lahan tidak lagi mempercayai terhadap kemampuan politisi untuk mengurus negara secara efisien, yang membuat mereka kembali melakukan kudeta militer pada 12 September 1980.84 Angkatan bersenjata mengumumkan bahwa kekuasaan politik telah diambil alih dan kabinet pun dibubarkan. Militer melakukan upaya pemutusan hubungan secara radikal dengan masa lalu, hal ini dilakukan demi menyelematkan demokrasi dan membersihkan sistem politik terdahulu. Dengan demikian maka tidak ada tempat bagi para mantan politikus, kebijakan ini di implementasikan melalui keputusan bahwa partai-partai lama, secara resmi ditutup tanggal 16 Oktober 1980.85
B. Süleyman Demirel 1. Süleyman Demirel di dalam Adalet Partisi Dalam tema ini, sebagai tokoh sentral pendukung perjalanan AP maka penulis mengambil tokoh yaitu Süleyman Demirel. Ada beberapa pertimbangan faktual yang dapat dijadikan analisa, bahwa Demirel cukup memengaruhi perjalanan serta prestasi AP di Turki, meskipun di satu sisi, Ragip Gümüşpala sebagai tokoh utama sekaligus pendiri partai ini. Ia merupakan politisi yang paling penting bagi Turki modern, yang telah menjadi perdana menteri selama lima periode (1965-1971, 1975-1977, 1977-1978, 1979-1980, dan 1991-1993), dan telah menjabat sebagai presiden kesembilan Turki (1993-2000). Di mana ia
84 85
Ibid., h. 357-359. Ibid., h. 373.
43
terpilih sebagai pemimpin yang terpilih dengan mekanisme demokratis dalam sejarah Turki.86 Ia merupakan politisi dan pembicara (orator) ulung. Süleyman Demirel memiliki nama lengkap Sami Süleyman Gündoğdu Demirel, lahir di İslamköy desa Isparta 19 November 1924. Setelah lulus dari sekolah teknik sipil di Universitas Teknik Istanbul pada 1949, Demirel bekerja di Departemen Luar Negeri untuk perencanaan tenaga listrik pada tahun 1949.87 Kudeta 1960, sekali lagi menjadi peristiwa besar serta memberi pengaruh di berbagai elemen. Hal ini pula yang menjadi titik balik kehidupan Süleyman Demirel juga bagi politik Turki modern.88 Bergabungnya Demirel ke AP merupakan sebuah keputusan yang kemudian dianggap tepat, ia terpilih sebagai ketua pada partai tersebut, -sebelumnya- sebagai dewan administratif dalam beberapa tahun hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin AP.89 Demirel adalah ketua terpilih pada konvensi kedua partai besar tersebut pada 28 November 1964. Dia memfasilitasi pembentukan pemerintah koalisi yang memerintah antara bulan Februari dan Oktober 1965 di bawah perdana menteri Suat Hayri Ürgüplü, di mana ia menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri. Di bawah kepemimpinannya, AP -belum pernah terjadi sebelumnya- memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan umum 10 Oktober 1965 dan membentuk pemerintah mayoritas. Sebagai pemimpin, Süleyman Demirel, mensimbolisasikan kapitalisme dengan wajah baru yang terasosiasi dengan baik bersama pihak
86
“Süleyman Demirel” artikel diakses http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman _ Demirel.html. 87 Wikipedia, “Süleyman Demirel”. 88 “Süleyman Demirel” artikel diakses http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404701733.html 89 Encyclopedia, “Süleyman Demirel”.
pada
23
Maret
2010
dari:
pada
23
Maret
2010
dari
44
Amerika Serikat.90 Faktor yang kemudian sebagai pendukung terhadap kemenangan AP dalam pemilihan umum 1965 adalah, Demirel berulang kali menyampaikan
bahwa
AP
adalah
partai
massa
yang
diintepretasikan
ketertarikannnya dari berbagai kalangan, baik kota maupun desa, juga pengusaha serta pekerja.91 Dalam lingkup AP, Demirel memiliki prestasi penting yaitu dapat merekonsiliasikan kalangan militer yang berkuasa (MBK) dengan kalangan sipil yang jelas merupakan penerus orang-orang Demokrat Parti yang dijatuhkan kubu militer hanya beberapa tahun sebelumnya.92 Antara tahun 1975 dan 1980, Demirel membentuk “Nationalist Front” (Milliyetci Cephe). Tiga unsur koalisi pemerintahan yaitu ultranasionalis, Islamis, dan partai-partai sayap kanan yaitu Partai Keadilan (AP)93, Partai Keselamatan Nasional (Milli Selamet Partisi), Partai Aksi Nasional (Milliyetci Hareket Partisi), serta sayap kiri Partai Rakyat Republik pimpinan Bulent Ecevit.94 Tahun 1980, para jenderal mengambil alih kekuasaan dan mencekal semua pemimpin politik, termasuk Demirel, dari aktifitas politiknya setelah 10 tahun. Setelah tersingkir dari politik tahun 1980, ia pun memimpin Partai Jalan Kebenaran (True Path
90
Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 131. Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34. 92 Zurcher, Sejarah Modern, h. 334. 93 AP merupakan partai sayap kanan, hal ini terlihat dari “platform “ partai tersebut sebagai anti komunis dan juga karena mengusung tradisi liberal dan demokratis. Lihat, Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 44. Lihat juga, Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h. 35. 94 Bulent Ecevit merupakan orang baru yang mempunyai gagasan baru terhadap PRR. Atas manifestonya yang ia tulis -bersama Turhan Feyzioglu- yang menekankan keadilan sosial serta keamanan sosial, tanpa eksplisit menyatakan sosialis, hingga kemudian mendefinisikan PRR sebagai bagian kiri dari pusat, dan pada akhirnya di sahkan oleh ketua partai Inonu dalam sebuah pidato tanggal 28 Juli 1965. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 335. 91
45
Party/Doπru Yol Partisi) dari balik layar95, meskipun ia masih dilarang dalam beraktifitas politik.
2. Prestasi Süleyman Demirel Sebagai Perdana Menteri Perdana Menteri atau dalam bahasa Turki disebut Başbakan merupakan seorang kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah pemimipin di sebuah koalisi politik di dalam parlemen di Turki (Meclis) dan juga sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri pun mempunyai kekuasaan untuk dapat membubarkan parlemennya sendiri.96 Adapun Süleyman Demirel pernah menjabat sebagai perdana menteri di republik Turki sebanyak lima periode. Empat periode ia peroleh melalui AP yaitu; Periode pertama: Oktober1965-Maret 1971, periode kedua: Maret 1975-Juni 1977, periode ketiga: Juli 1977-Januari 1978 dan periode keempat: November 1979-September 1980.97 Adapun periode kelima ia peroleh setelah terpilih sebagai ketua dari Doπru Yol Partisi/Partai Jalan Kebenaran pada November 1991- Mei 1993.98 Sebagai kepala pemerintahan, Süleyman Demirel memiliki beberapa kebijakan yang kemudian dapat dicatat sebagai prestasinya di dalam pemerintahan. Dalam bidang ekonomi Süleyman Demirel mengeluarkan
95
Merupakan penerus AP. Walaupun Partai Jalan Kebenaran adalah partai baru, namun secara subtasnsial merupakan penerus AP. Masih berperannya Demirel, serta dilarangnya partai pra-80, merupakan diantara faktor lahirnya partai tersebut. Lihat, Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 16 dan h.187. 96 “Prime Ministers of Turkey” artikel di akses pada tanggal 3 Desember 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Turkey 97 “List of Prime Ministers of Turkey” artikel di akses pada 19 November 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey. 98 Wikipedia, “List of Prime Ministers of Turkey”. Süleyman Demirel terpilih sebagai ketua Doπru Yol Partisi/Partai Jalan Kebenaran pada tanggal 24 September 1987. Lihat, “Süleyman Demirel” artikel di akses pada tanggal 3 Desember 2010 dari: http://www.mfa.gov.tr/suleyman-demirel.en.mfa
46
kebijakan perekonomian modern, mendorong sektor-sektor tradisional yang lebih besar,
dan
perusahaan-perusahaan
yang
inovatif,
seperti
di
antaranya
menggantikan impor dengan industrialisasi. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan Turki terhadap barang impor seperti tekstil, baja dan lain-lain.99 Maka kebijakan pergantian sistem impor kepada industrialiasi, akan mendorong terhadap hadirnya industri-industri baru, yang pada akhirnya hal ini berdampak kepada menjamurnya industri-industri baru di berbagai wilayah secara sangat pesat, yang kebanyakan di daerah Istanbul, dan sebagian kecil berpusat di Izmir dan Adana.100 Dengan orientasi ke dalam atau meningkatkan produk dalam negeri dan pembatasan impor ini, menunjukkan bahwa tidak ada persaingan yang berarti antara perusahaan-perusahaan asing dan pihak Turki yang merupakan rekan usaha mereka. Selain itu, dengan adanya tatanan yang menguntungkan ini, industriindustri yang tidak akan pernah mampu bersaing di pasar dunia, secara terbuka justru dapat meraih keuntungan banyak di dalam negeri.101 Rekonsiliasi kalangan militer yang berkuasa MBK (Milli Birlik Komitesi/Komite Persatuan Nasional) dengan kalangan sipil yang jelas merupakan penerus orang-orang Demokrat Parti sekali lagi adalah prestasi terpenting Süleyman Demirel selama dalam karir politiknya.102
3. Prestasi Süleyman Demirel Sebagai Presiden Presiden atau dalam bahasa Turki (Cumhurbaşkanı) merupakan kepala negara republik Turki. Presiden sebagai representasi dari republik Turki, dan juga
99
Lihat halaman 86-87. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 352. Zurcher, Sejarah Modern, h. 353. 101 Ibid., 353. 102 Ibid., 332. 100
47
lambang pemersatu negara bangsa Turki; ia menjamin pelaksanaan Konstitusi Turki, dan mengurus serta mnyelaraskan terhadap organisasi negara.103 Süleyman Demirel sendiri diangkat menjadi presiden pada tanggal 16 Mei tahun 1993, ini terjadi setelah sebulan kematian Presiden Turgut Özal104 akibat serangan jantung pada 17 April 1993.105 Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1991 membawa Süleyman Demirel kembali memenangkan pemilihan umum tersebut melalui partainya Doπru Yol Partisi sehingga mengantarkan Süleyman Demirel menjadi perdana menteri republik Turki selanjutnya, namun kematian secara tibatiba Presiden Turgut Özal menjadikan Süleyman Demirel disumpah menjadi presiden kesembilan Turki.106 Adapun posisi perdana menteri sepeninggal Süleyman Demirel diisi oleh Tansu Çiller.107 Selama masa kepresidenannya (1993-2000) Süleyman Demirel berusaha untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa.108 Fokusnya adalah hubungan luar negeri, dan hal ini pula yang menjadi kontribusinya selama menjadi presiden. Sebagian besar usahanya mempromosikan Turki untuk keanggotaan dalam Uni Eropa. Pada Desember 1996, kunjungan Süleyman Demirel 103
ke Kazakhstan ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan
“President of Turkey” artikel di akses tanggal 3 Desember 2010 dari : http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey 104 Turgut Özal adalah Presiden kedelapan republik Turki pada tahun 1989-1993, dan perdana menteri keduapuluhdua republik Turki pada tahun 1983-1989. Pernah ditugaskan oleh Süleyman Demirel pada tahun 1979, dengan tanggung jawab khusus untuk melancarkan paket pembaruan ekonomi. Ia juga sebagai pendiri Anavatan Partisi/Partai Tanah Air. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 489. 105 Zurcher, Sejarah Modern, h. 393. 106 Ibid., 393. 107 Seorang menteri negara bidang ekonomi pada tahun 1991. Pada bulan Juni 1993 ia terpilih menjadi ketua Doπru Yol Partisi sebagai pengganti Demirel, dan pemilihan ini pula menjadikannya sebagai perdana menteri wanita pertama di Turki. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 476. 108 “Süleyman Demirel: Biography from Answer.com” artikel di akses tanggal 3 Desember 2010 dari: http://www.answer.com/topic/s-leyman-demirel
48
diskusi kerjasamanya dengan Turki, dalam peletakan jalur pipa minyak dari Kazakhstan ke terminal dekat Laut Hitam Rusia pelabuhan Novorossiisk. Süleyman Demirel juga bekerja untuk memperkuat hubungan dengan Iran. Pembicaraan antara Süleyman Demirel dan rekan Rumania, Emil Constantinescu, mengarah pada penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara dua negara dan kesepakatan lain pada April 1997. Bulan berikutnya dalam sebuah kunjungan ke Polandia, Süleyman Demirel mempromosikan kemitraan strategis antara Turki dan Polandia dan menyuarakan dukungan bagi perluasan timur Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).109
4. Persteruan dengan Militer Sejak kudeta 1960, upaya pengambilalihan kekuasaan pemerintahan Adnan Menderes (Demokrat Parti) kepada militer melahirkan konflik panjang antara keduanya. Meskipun demikian perihal tersebut sempat berakhir pada tahun 1965 di mana AP sebagai penerus DP dapat memperbaiki hubungan tersebut dengan upaya rekonsiliasi antar kedua belah pihak (militer-AP). Süleyman Demirel mengalami beberapa kali perseteruan dengan militer dalam beberapa kali selama ia berkecimpung di politik Turki. Pada pemilihan umum yang diadakan tahun 1961, meskipun AP belum memenangkan partainya namun memiliki dinamika tersendiri. Setelah kudeta 1961, MBK berusaha untuk memperbaiki sistem demokrasi di Turki dengan kembali mengadakan pemilihan umum dan pembentukan konstitusi 1961. Hasil dari pemilihan umum tersebut menghasilkan posisi AP berada di peringkat kedua di bawah CHP. Maka ketika koalisi pun dibentuk dari kedua partai itu justru mengundang kecurigaan satu 109
“Süleyman Demirel: Biography from Answer.com”
49
sama lainnya, dan ini pula yang mendukung kepada tidak efektifnya pemerintahan. Di satu sisi pihak CHP (Ismet Inönü) menganggap AP sebagai penerus DP yang merupakan musuh-musuh lama Ismet Inönü, di sisi lain banyak pihak AP yang mencurigai Ismet Inönü bersekongkol dengan militer. Namun demikian kepercayaan militer terhadap AP pun hadir, ini terbukti dengan dukungan dari presiden Cemal Gürsel agar memintak pimpinan AP Ragip Gümüspula untuk membentuk pemerintahan.110 Tanggal 12 Maret 1971 kepala staff jenderal (Cemal Gürsel) menyerahkan memorandum kepada perdana menteri (Süleyman Demirel), yang mengandung arti hal itu adalah ultimatum dari angkatan bersenjata. Ulatimatum tersebut menuntut agar membentuk segera pemerintahan yang kuat dan andal, serta mengadakan reformasi dengan semangat Kemalis.111 Jika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, angkatan bersenjata akan melakukan tugas untuk mengambil alih kekuasaan.112 Ini berkenaan dengan keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di negara tersebut.113 Tidak sampai di situ saja, para anggota AP pun meninggalkan Süleyman Demirel, hal ini menandakan mulai hilangnya dukungan Süleyman Demirel di pemerintahan. Süleyman Demirel pun tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai perdana menteri yang pada saat itu Turki dipimpin oleh Presiden Cevdet Sunay.114 Kudeta September 1980 merupakan akhir dari periode republik kedua Turki (semenjak kudeta sebelumnya tahun 1961). Berbagai perkembangan berakhirnya republik kedua dan intervensi militer ketiga dalam politik Turki, di 110
Zurcher, Sejarah Modern, h. 330. Ibid., 342 112 Zurcher, Sejarah Modern, h. 342. 113 Lihat halaman 97. 114 Lihat, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 134. 111
50
antaranya ialah; kemelut ekonomi dan sistem politik yang tampaknya sudah mengalami jalan buntu.115 Faktor-faktor tersebut yang membuat para jenderal perlahan tidak percaya dengan para politisi untuk mengurus negara secara efisien.116 Pada akhirnya militer ikut campur lagi pada 12 Oktober 1980, dan menggulingkan Demirel.117 Di bawah militer semua para politikus yang aktif sebelum September 1980 dilarang berkecimpung dalam dunia politik selama sepuluh tahun.118
5. Tokoh-Tokoh Pesaing Süleyman Demirel di Masanya Sebagai seorang politisi Süleyman Demirel telah melewati beberapa tahap dalam rangka pencapaiannya sebagai pemimpin. Maka ketika proses mendapatkan kedudukan politik tersebut, ia tidak hanya dihadapai oleh berbagai keadaan tetapi juga dengan orang-orang yang menjadi lawan kompetisinya di panggung politik. Berikut adalah mereka yang merupakan pesaing Süleyman Demirel dalam era perjalanan poilitiknya;
1. Ismet Inönü (1884-1973) Ia termasuk anggota Ittihat ve Terakki Cemiyeti (Komite Persatuan dan Kemajuan) yang masuk pada tahun 1907.119 Bertugas sebagai kepala staf jenderal di bawah Mustafa Kamal di front timur tahun 1916. Ia pun pernah memimpin delegasi Turki ke Perundingan damai Lausanne.120 Menjadi perdana menteri pertama republik Turki pada tahun 1923-1924,
115
Zurcher, Sejarah Modern, h. 357. Ibid., 357. 117 “Süleyman Demirel: Biography from Answer.com” 118 Zurcher, Sejarah Modern, h. 376. 119 Ibid., 483. 120 Ibid., 483. 116
51
lalu menggantikan Mustafa Kemal sebagai presiden republik Turki tahun 1938-1950, kemudian kembali menjadi perdana menteri di tahun 19611965.121 Adapun persaingan antara Ismet Inönü dengan Süleyman Demirel terjadi mulai pada tahun 1961, tepat di saat diadakannya pemilihan umum di republik tersebut pada September 1961. Meskipun Süleyman Demirel hanya menempati posisi kedua dari hasil perolehan pemilihan umum itu, namun dianggap sebagai kegagalan dan ancaman baru bagi partainya CHP, karena AP (partai Süleyman Demirel) adalah partai penerus DP yang telah ditutup aktivitas politiknya pada kudeta Mei 1960. Koalisi pertama mereka (CHP-Ismet Inönü dengan AP-Süleyman Demirel) diwarnai dengan kecurigaan satu sama lain, dan bertahan hingga bulan Mei 1962. Tanggal 25 Desember 1963 koalisi kabinet Ismet Inönü yang ketiga bersama kalangan independen kembali gagal karena tidak disetujuai anggarannya oleh MNA, sehingga pada tanggal 13 Februari 1965, Ismet Inönü kembali meletakkan jabatannya, sehingga akhirnya pada pemilihan umum 1965 AP memenangkan perolehan suara dan Süleyman Demirel memimpin kabinetnya.
2. Necmettin Erbakan (1926-2011) Mendirikan Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional) pada tahun 1970, yang berhaluan fundamentalis Islam, namun partai itupun dibubarkan pada tahun 1971.122 Necmettin Erbakan menjadi wakil perdana menteri 121 122
ketika
Ibid., 483. Ibid., 478.
partainya
bergabung
dengan
CHP
pada
masa
52
kepemimpinan Bülent Ecevit. Ia pun sempat dilarang beraktifitas politik pasca kudeta 1980, dan kembali aktif sehingga kemudian ia menjadi perdana menteri kubu Islam yang pertama di republik Turki dari Refah Partisi (Partai Kesejahteraan). Bersama dengan Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional) dan Milliyetci Hareket Partisi (Partai Aksi Nasional) menjadi ancaman serius bagi kekuasaan Süleyman Demirel. Bukan karena partai itu mampu mengantikan AP sebagai partai massa sayap kanan, tetapi karena bersama orang-orang yang memisahkan diri dari AP yang kemudian bersatu dalam DP pimpinan Ferruh Bozbeyli, dapat membahayakan kekuasaanya di MN.123
3. Bülent Ecevit (1925-2006) Seorang menteri perburuhan dalam kabinet koalisi Ismet Inönü tahun 1961-1965. Pernah juga menjadi Sekjen CHP pada tahun 1966. Ia pun sempat menjadi perdana menteri pada tahun 1973-1974 dan 19781979. Persaingan Bülent Ecevit dengan Süleyman Demirel tidak dapat dikatakan sebagai kompetisi personal tetapi juga mewakili konflik partai yang sudah lama terjadi. Ketegangan politik sepanjang tahun 1970an124mengakibatkan kabinet Bülent Ecevit yang dibentuk pada bulan Januari 1978 hanya bertahan hingga bulan Oktober 1979.125 Militer pun
123
Ibid., 341. Yaitu pergolakan antara sayap kanan dan sayp kiri, karena dilatar belakangi oleh krisis ekoomi yang memuncak yang akhirnya berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 349-351. 125 Ibid., 348. 124
53
semakin kecewa melihat keadaan yag tidak kondusif di bawah kabinet Bülent Ecevit, upaya kudeta pun dipandang sebagai sesuatu yang tak dapat terelakkan. Belum lagi kabinet Bülent Ecevit harus menghadapi kesulitan yang lebih besar dengan adanya serangan dari kelompok oposisi, terutama Süleyman Demirel yang menolak legitimasi pemerintah dan bahkan menolak Bülent Ecevit disebut sebagai perdana menteri. Maka pada bulan Oktober 1979 pemilihan senat menunjukkan berkurangnya dukungan terhadap CHP. Akibatnya, Bülent Ecevit kehilangan suara mayoritasnya dan harus meletakkan jabatannya. Süleyman Demirel kembali berkuasa, pemerintahan pun dibentuk melalui unsur minoritas yaitu AP sebagai partainya sendiri dan kalangan independen.126
126
Lihat, Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 347-348.
BAB III PARTAI DAN STABILITAS POLITIK A. Partai Politik sebagai Bentuk Baru Pelembagaan Politik di Turki Perubahan institusional Turki telah memberikan berbagai dampak yang cukup signifikan dari berbagai elemen, jika memperhatikan segi sistem politik dapat dijadikan argumen penting dalam membahas fenomena perubahan yang telah terjadi di Turki. Partai politik adalah salah satu faktor yang memengaruhi proses perubahan menuju Turki modern pada umumnya. Pada faktanya, bahwa upaya pembentukan lembaga politik berupa partai telah dilakukan sebelum republik Turki hadir. Partai politik secara terminologi mempunyai pandangan khusus terhadap upaya perolehan kekuasaan. Hal ini senada seperti yang disampaikan Miriam Budiardjo bahwa partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijakasanaan-kekbijaksanaan mereka.1 Atas definisi tersebut, maka salah satu faktor pendirian partai politik adalah dalam rangka memperoleh kekuasaan dan ataupun merebut kedudukan politik.
1
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2002), h. 161.
54
55
Sistem
parlementer
Turki2
adalah
sebagai
sebuah
mekanisme
keseimbangan antara badan legislatif dengan eksekutif pada waktu itu.3 Maka kekuatan sebuah partai besar pun menjadi pendukung terhadap keseimbangan parlementer tersebut, ataupun dapat dilakukan dengan mekanisme koalisi dari berbagai politik.4 Akan tetapi pada kasus Turki, dinamika partai pada saat itu tidak terjadi, sehingga sistem politik yang berjalan dalam pemerintahan di masa Turki Usmani dapat dikatakan murni parlementer atau tetap bertumpu sebagai lembaga pengawas pemerintahan secara normatif. Walaupun demikian, sepertinya kelahiran partai dapat dianggap sebagai manifestasi besar untuk perkembangan partai politik di Turki selanjutnya.5 Beberapa partai kemudian lahir dengan latar belakang sebagai berikut; Pertama, partai politik ditemukan Turki pada pertengahan abad ke sembilanbelas, dan dindikasikan memiliki beberapa perbedaan peraturan seperti model partai politik yang telah dikenal di Eropa. “The Society of Zealots”, kelompok konspirasi yang bertanggung jawab terhadap Kuleli Incident (Insiden/Peristiwa Kuleli),6 yang bertujuan untuk penggulingan rezim Sultan
2
Turki Usmani telah memiliki pemerintahan parlementer pada tiga periode yang dimulai pada tahun 1876 sampai 1878, kemudian pada periode konstitusional kedua pada tahun 1908 sampai dengan 1920 dan yang ketiga tercatat pada pertemuan MNA di Ankara pada tahun 1920. Lihat, Lewis, The Emergence of Modern Turkey, h. 378. 3 Parlemen yang juga sebagai badan legislatif yang lahir dari pemerintahan Turki Usmani sempat terbentuk dengan dua unsur. Pertama, yang terpilih sebagai Chamber of Deputies (Dewan Perwakilan Daerah), kedua sebuah Senat yang dicalonkan oleh Sultan yang anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah badan deputi yang terpilih. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 378. 4 Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 210. 5 Berdasarkan pemaparan Lewis dalam bukunya The Emergence of Modern Turkey, yang dijelaskan pada sebuah sub bab tentang partai dan perlemen. Penulusuran historis yang dilakukan oleh Lewis dari beberapa literature bahwa partai politik di Turki telah tumbuh bersamaan periodesasi sistem parlementer tersebut, kemudian ia kutip ke dalam bukunya. Atas dasar ilmiah itu, maka kemudian praktis menjadi pijakan penulis terhadap analisa pertumbuhan partai politik yang berada di Turki. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 378. 6 Diketahui dalam sejarah, bahwa perlawanan orang Turki liberal terhadap absolutisme, yang kemudian dikenal dengan Insiden/Peristiwa Kuleli pada tahun 1859. Kelompok kecil
56
Abdul Majid I dengan cara pembunuhan.7 Selain itu, partai yang kemudian hadir yaitu The New Ottoman Society (Perkumpulan Usmani Baru)/Yeni Osmanlilar (Orang-orang Usmani Muda) di tahun 1865.8 Merupakan kelompok patriot (menghargai nilai-nilai Islam dan menjaga nilai-nilai tradisional Kerajaan Turki Usmani) yang liberal dan idealis, bersifat edukatif, persuasif, dan berpengaruh.9 Perkumpulan rahasia yang berawal dari enam anggota, salah satu di antaranya adalah
Namik
Kemal.
Dengan
berkembangnya
kelompok
ini,
mereka
mengusulkan konstitusi dan reformasi lainnya.10 Kedua, pada tahun 1908, dikenal dengan periode Konstitusional Kedua, pada saat itupun digelar pemilihan umum pada tahun yang sama. 11 Upaya revolusi yang dilakukan oleh Committee of Union and Progress (CUP) untuk memaklumkan kembali Konstitusi 1876, kemudian CUP memegang kekuasaan politik.12 Maka kekuasaan politik dan pemerintahan diserahkan kepada Turki Muda di bawah Partai Ittihad ve Terekki.13 Satu-satunya organisasi partai yang ikut serta dalam pemilihan, selain CUP, adalah partai baru yang didirikan oleh
konspirator ini, yang kemudian hadir untuk menggulingkan dan upaya percobaan pembunuhan sultan Abdul Majid I. Kelompok ini berhasil ditemukan dan pemimpinnya dideportasi ke Asia sebagai tahanan. Beberapa kalangan telah mendiskusikan kelompok tersebut, namun demikian, Jorga dan para pengamat lainnya menyatakan bahwa kelompok ini dari sebuah pergerakan liberal untuk yang melakukan percobaan pertama mendirikan pemerintahan konstitusional. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 151. 7 Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 380. 8 Ibid., h. 380. 9 Ibid., h. 380. 10 Ibid., h. 152-153. Menurut Usmani Muda, sebuah negara kerajaan perlu dilaksanakannya pemerintahan yang representatif, konstitusional dan perlementer, yang dengan demikian akan memperkuat rasa kewarganegaraan yang sejati dan loyal kepada negara di antara semua warga Turki Usmani, Muslim maupun non-Muslim. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 82. Mereka pun menganjurkan Konstitusi Kerajaan Usmani, yang selanjutnya menganjurkan agar dibentuk tiga majelis dalam pemerintahan Konstitusional Kerajaan Usmani, yaitu Majelis Negara (Sura-yi Devlet), Majelis Nasional (Sura-yi Ummet) dan Senat (Meclis-i Ayan). Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 108-109. 11 Ibid., h. 380. 12 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 117. 13 Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 206.
57
pengikut pangeran Sabaheddin (yang juga telah kembali pulang) di bulan Sepetember, yakni Osmanli Ahrar Partisi (Partai Kaum Liberal Usmani).14 Ketiga, Periode Turki Modern, kekuatan pemerintahan berada dalam MNA (Grand National Assembly), setelah perang kemerdekaan melawan Yunani pada bulan September 1922. Mustafa Kemal mendirikan Halk Partisi/People‟s Party (Partai Rakyat), terbentuk dari Association for the Rights of Anatolia and Rumelia (Liga Pertahanan dan Hak-hak di Anatolia dan Rumelia)15. Selanjutnya pada bulan November 1924 mengganti namanya kemudian menjadi Replubican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik).16
Tabel 3 Poros Partai Politik di Turki Tahun 1946-198017 Poros
Nama Partai 1.
Kanan
14
Demokrat Parti (Partai Demokrat)
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 118. Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 381. 16 Ibid., h. 381. Perubahan nama Halk Partisi menjadi Cumhuriyet Halk Partisi dikarenakan adanya perpecahan antara Mustafa Kemal dengan Husein Rauf Orbay. Berawal dari sikap keberatan Rauf Orbay dengan orang moderat lainnya (yaitu Ali Fuad Cebesoy, Adnan Adivar, Refet Bele, dan Kâzim Karabekir) terhadap cara diproklamirkannya republik Turki oleh Mustafa Kemal. Mereka menganggap bahwa proklamasi republik Turki belum waktunya, serta yang kemudian dilanjutkan pemindahan menunjukkan kesewenangan-wenangan pemerinatahan Mustafa Kemal yang juga menjabat sebagai presiden pertama republik Turki. Mustafa Kemal dan İsmet İnönü pun melakukan tekanan kepada mereka, sehingga akhirnya perpecahan terjadi pada saat terjadi perdebatan mengenai bagaimana pemerintahan harus menangani soal pemukiman kembali umat Muslim. Perdebatan ini pun terjadi sampai ke majelis hingga akhirnya tidak ada pilihan lain untuk mendirikan sebuah partai oposisi sendiri. 32 orang deputi yang memihak Husein kemudian meninggalkan Partai Rakyat dan mendirikan Partai Republik Progressif (Republican Progressiv Party/Terakkiperver Cumhuriyet Partisi) pada tanggal 17 November. Adapun penggunaan kata “republik” pada Partai Republik Progressif, membuat Kemal merasa tersaingi, yang kemudian sebagai sikap rivalitasnya, Halk Partisi pun menambah kata “republik” dan menjadi Replubican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi-CHP (Partai Rakyat Republik). Lihat, h. 47. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217. 17 Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 185-187. 15
58
2. Adalet Partisi (Partai Keadilan) 3. Demokratik Parti (Partai Demokratik) 4. Güven Partisi (Partai Kepercayaan) 5. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (Partai Nasional Petani Republik) 6.
Milliyetçi Hareket Partisi (Partai Aksi Nasionalis)
7.
Millet Partisi (Partai Bangsa)
8. Milli Selamet Partisi (Partai Keselamatan Nasional) 9. Yeni Tμrkiye Partisi (Partai Turki Baru) 1.
Kiri
Birlik Partisi (Partai Persatuan)
2. Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik) 3. Hμrriyet Partisi (Partai Kebebasan) 4. Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki)
Partai politik hadir sebagai upaya memperluas partisipasi politik. Dalam masyarakat tradisional telah hadir sebuah pranata melalui patisipasi politik baik secara komunal, desa, marga, keluarga besar ataupun kesukuan. Makin luasnya partisipasi politik dalam suatu masyarakat, relatif tidak dapat dikategorikan efektif, yang kemudian menimbulkan kesadaran mereka dalam berpolitik yang akibatnya dapat mendorong kepada instabilitas poiltik. Dengan demikian untuk memperkecil
kemungkinan
instabilitas
politik
yang
tercipta
akibat
berlangsungnya perluasan kesadaran politik tersebut maka diperlukan lembaga politik modern, seperti partai.18 Dalam beberapa hal, partai politik menjadi begitu penting sebagai sarana mengorganisir dan menata perluasan partisipasi.19 Dengan demikian partai politik yang merupakan lembaga politik modern di dalam suatu 18
Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Berubah, Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. 616. 19 Ibid., 616.
59
sistem politik, sehingga konsekuensinya adalah terjadinya modernisasi yang hadir dalam suatu lingkup masyarakat tradisional.20 Oleh karena itu, dewasa ini di negara-negara baru pun, partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Dari pandangan tersebut di atas, maka bila kita melihat beberapa partai yang muncul di Turki cukup relevan sebagai upaya stabilisasi politik. Seperti contoh CUP (Committee of Union and Progress/Komite Persatuan dan Kemajuan).
CUP
merupakan
gerakan
oposisi,
yang
bersepakat
untuk
memodernisasi Turki menjadi suatu kerajaan yang konstitusional-liberal, dan muncul dari kalangan militer.21 Konferensi Turki Muda yang diadakan di Paris tahun 1907, menghasilkan kesepakatan untuk menjatuhkan pemerintahan absolut Sultan Abdul Hamid, dan yang melaksanakan dari hasil konferensi tersebut adalah CUP.22 Komite mengancam akan mengirim 1000 orang tentara ke Istanbul guna menggulingkan sultan. Menghadapi suasana demikian, sultan Abdul Hamid (memerintah 1876-1909) memaklumkan Konstitusi 1876 berlaku kembali, demi menyelamatkan kedudukannya sebagai sultan.23 Peristiwa ini terjadi pada 24 Juli 1908, yang dikenal sebagai revolusi Turki Muda, kegiatan politik diserahkan kepada Turki Muda di bawah Partai Ittihad ve Terrekki, dan kemudian dapat mengendalikan pemerintahan atas suara mayoritasnya di parlemen. Adapun partai lain sebagai contoh yaitu Halk Partisi/Partai Rakyat (yang kemudian berganti nama menjadi CHP-Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik). Hakikatnya, CHP merupakan salah satu strategi Mustafa Kemal untuk
20
Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 519. Maryam, Sejarah peradaban Islam, h. 150. 22 Ibid., 151 23 Ibid., 151 21
60
memperkuat posisinya melalui konsolidasi kelompoknya terdahulu yaitu Association for the Rights of Anatolia and Rumelia (Liga Pertahanan dan Hakhak di Anatolia dan Rumelia) yang kemudian ia ubah menjadi Halk Partisi (Partai Rakyat).24 Sehingga, kemunculan CHP tidak hanya sebagai upaya konsolidasi kekuatan politik Mustafa Kemal dalam menjalankan negara tetapi juga dalam rangka
memperluas
sosialisasi
politiknya
(yang
dalam
hal
ini
yaitu
menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Kemalizm sebagai program CHP; republikanisme,
sekularisme,
nasionalisme,
populisme,
negaraisme,
dan
revolusionisme) Dengan demikian terbentuknya lembaga politik modern ini (partai), salah satu diantaranya adalah adanya “naluri alamiah” untuk mewujudkan sistem parlementer sebagai sikap perhatian dan kritik dari berbagai elemen rakyat dan atau kelompok untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam literatur ilmiah, politik Turki seringkali dikarakteristikan (identik) sebagai sistem partai politik.25 Telah hadir sistem “chek and balances” sebagai aplikasi pengawas pemerintahan. Frederick telah memperhatikan proses politik ini yang kemudian memberi pandangan bahwa partai adalah sebagai salah satu jaringan informal antar kelompok kecil dengan pemerintahan atau yang lebih besar lagi, serta menjadi “extra-parlementer” dalam tatanan masyarakat baik dari strata sosial atau yang lain.26 Bagaimana pun juga pada saat itu beberapa kelompok memang hadir dan
24
Lihat juga, di bawah halaman 49. Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 24. 26 Frederick W. Frey, the Turkish Political Elite, (Massachusetts, The Massachusetts Intitute of Technology; 1965). h. 301. 25
61
mengkonsentrasikan cita-citanya terhadap tujuan nasional. Dengan demikian pembentukan partai sebagai upaya penyatuan dua tujuan tersebut.27 Sehingga peranan penting partai adalah sebagai agen utama yang memberikan wadah aspirasi melalui koordinasi pemerintahan kepada unsur yang lebih tinggi, dan juga sebagai institusi dasar mediator antara pemerintah dan di luar sistem pemerintah di masyarakat.28
B. Hubungan Partai Politik Terhadap Stabilitas Politik Negara Dalam upaya modernisasi sistem politik, maka perlunya dilakukan perluasan partisipasi politik. Hal ini secara teknis dapat di aplikasi melalui peleburan melalaui mekanisme lembaga tradisional seperti keluarga besar, desa marga dan lainnya kepada kepada sebuah pelembagaan politik yang lebih modern yaitu partai politik. Akan tetapi modernisasi juga menciptakan kesadaran politik dan kegiatan sosial dan kelompok-kelompok ekonomi yang tidak pernah ada di tengah-tengah masyarakat tradisional maupun dalam kelompok yang berada di dalam wawasan politik masyarakat tradisional. Kedua kelompok ini diasimilasikan kedalam sistem politik atau mereka menjelma menjadi sumber konflik yang mengarah pada revolusi menentang sistem politik. Pencapaian komunitas politik di tengah-tengah masyarakat negara berkembang, dengan demikian, melibatkan baik “integrasi horizontal” kelompok-kelompok komunal maupun “asimliasi vertical” semua kelompok kelas sosial ekonomi yang ada.
27
Ibid., h. 301. Pertama, yaitu sebagai penghubung pemerintah dengan kelompok besar lainnya (seperti para pemilih partai tersebut, kelompok sosial, komunitas lokal dan lain sebagainya). Kedua menjadi pengawas informal pemerintahan yaitu melalui mekanisme aspirasi rakyat yang kemudian disampaikan oleh perwakilannya di MAN. 28 Ibid., h. 302.
62
Faktor-fator umum yang menyebabkan meningkatnya masalah-masalah integrasi nasional dan asimilasi politik adalah meluasnya kesadaran politik dan partisipasi yang tercipta bersamaan dengan modernisasi. Negara yang mengalami keseimbnagan stabilitas antara partisipasi dan pelembagaan, dengan derajat rendah pada keduanya, cenderung akan mengalami instabilitas, kecuali jika pembangunan pranata-pranata politik menyelaraskan diri dengan derajat ekspansi peranserta politik. Jika kemungkinan tercapainya titik keseimbangan seperti ini begitu kecil, negara tersebut cenderung diangggap tidak stabil. Pada bagian lain, masyarakat yang telah membangun pranata politik modern dalam skala luas, serta diimbangi dengan adanya kemampuan tinggi dalam mengendalikan perluasan basis peran serta politik dibanding waktu-waktu sebelumnya, dianggap pasti tidak stabil. Masyarakat yang derajat partisipasi politiknya telah melampaui pelembagaan, pasti tidak stabil. Selanjutnya, negeri yang memiliki keseimbangan antara partisipasi dan pelembagaan pada derajat yang tinggi, pasti akan lebih stabil. Secara politis, sistem politik yang demikian dianggap maju dan modern. Mereka memiliki pranata-pranata yang menampilkan kapasitas untuk menyerap kekuatan-kekuatan sosial baru ke dalam sistem dan meningkatkan derajat peran serta politik yang terlahir bersamaan dengan modernisasi. Stabilitas masa depan masyarakat yang memiliki derajat partisipasi politik yang rendah, dengan demikian, sebagian besar tergantung atas sifat pranatapranata politik yang dimiliki, dan ekspansi peran serta politik yang dilakukan ketika menyongsong modernisasi. Saran kelembagaan terpenting yang harus
63
dimiliki guna mengorganisir perluasan peranserta politik adalah partai politik dan sistem kepartaian.29
C. Dinamika Partai Politik di Turki pada Periode Awal Republik Tahun 1921 hingga pada Masa Sistem Multi Partai Tahun 1950. Setelah tahun 1930-an Kerajaan Turki Usmani telah memasuki era modern.30 Sebagai negara baru yang berada dalam tahap perkembangan, maka lahir pula berbagai partai politik pada periode-periode tertentu. Partai-partai hadir menjadi sebuah lembaga politik baru di sebuah negara berkembang, selain menjadi wadah aspirasi politik juga mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Lapidus, kemudian membedakan periode ini menjadi dua fase. Periode antara 1921 dan 195031 merupakan fase kediktatoran presidensial, reformasi agama, dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Dari tahun 1950 sampai (1980) merupakan dan fase sistem politik multipartai, fase berkembangnya diferensiasi sosial, fase perubahan ekonomi yang pesat, fase berkecamuknya konflik ideologis.32
29
Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah, Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. 615. 30 Meskipun pada halaman pendahuluan di dalam buku Erick tentang Sejarah Turki Modern, bahwa yang menggambarkan fase pertama munculnya Turki modern di abad ke-19, perkembangan dominannya adalah tumbuhnya pengaruh Eropa di Kerjaan Usmani dan reaksireaksi yang ditimbulkannya dalam negara dan masyarkat Turki Usmani. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. xviii. 31 Dalam periode tersebut, terdapat dua partai yang mendominasi di Turki. Pertama, yaitu Halk Partisi (Partai Rakyat)/ Cumhuriyet Halk Partisi-CHP (Partai Rakyat Republik) pada periode 1923 hingga tahun 1945. Kedua, Demokrat Parti (Partai Demokrat) 1946-1950. 32 Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 88. Adapun pada fase kedua ini, ada dua partai yang dominan dalam dunia politik Turki, yaitu Demokrat Parti (Partai Demokrat) dan Adalet Partisi (Partai Keadilan).
64
Tahun 1921-1922 merupakan periode perjuangan nasional, walaupun di sisi lain konflik kelompok nasionalis dengan pihak istana terjadi. Namun demikian analisa di periode ini dianggap perlu karena perkembanganperkembangan politik dalam gerakan perlawanan nasional yang di antaranya berwujud partai boleh jadi diperhitungkan keberadaannya, bahkan sejak kongres regional 1918-1919.33 Hal ini menjadi penting untuk memahami peta politik – yaitu dinamika partai politik- di negara tersebut untuk periode selanjutnya.34 Selain Hürriyet ve Itilâf Firkasi (Partai Kebebasan dan Pemahaman) yang telah dihidupkan kembali dengan diangkatnya ketua Kabinet pada tanggal 14 Maret 1919 yaitu Damat Ferit Pasha, yang juga mempunyai hubungan erat dengan istana.35 Hal tersebut merupakan salah satu unsur yang juga memengaruhi dinamika aktivitas partai politik. Selain itu, aktivitas-aktivitas pihak Unionis36 tidak hanya melalui perlawanan bawah tanah tetapi juga dengan berfungsinya partai-partai Unionis. Kongres terakhir Committee of Union and Progress-CUP di awal bulan November tahun 1920 berakhir dengan pembubaran dan mendirikan Teceddüt Firkasi (Partai Renovasi), selain itu ada pula sekelompok pembelot Unionis di bawah pimpinan Fethi (Okyar) mendirikan Osmanli Hürriyetperver 33
Merupakan kongres yang dari beberapa kelompok dan partai yang bertujuan untuk membentuk front (barisan) kesatuan untuk memberi warga Turki suara pada konferensi perdamaian di Paris. Kongres ini aktif antara November 1918 dan November 1919. Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 176. 34 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 200. 35 Ibid., h. 174. 36 İttihatçılar atau Unionis, merupakan orang-orang dari Committee of Union and Progress-CUP. Mereka berada di berbagai lini ideologi yang di antaranya adalah modernis dan nasionalis. Memegang teguh terhadap apa idoelogi-ideologi mereka pada saat berada dalam organisasi, baik pemerintahan maupun organisasi lainnya. Mereka pun menentang terhadap dua kelompok-kelompok besar politik. Kelompok pertama adalah kelompok liberal yang menyukai konsep demokrasi parlementer, desentralisasi admnistrasi, bergantung kepada pihak swasta. Adapun kelompok kedua adalah tradisonalis religius, yang beroposisi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat kepada aspek-aspek sekuler. Lihat, Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h. 17-18.
65
Avam Firkasi (Partai Rakyat Liberal Utsmani).37 Dengan demikian meskipun dominasi politik tetap berada dalam naungan Kemal akan tetapi beberapa kelompok dan partai tersebut tetap hadir untuk tetap menciptakan sistem politik yang terbuka. Walaupun kemudian kekuatan politik Kemal (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP)) justru tetap menjadi kajian dinamika politik yang ada. Konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan Kemal adalah upaya strategis dalam rangka menguatkan posisi politiknya, yang secara tidak langsung telah mengundang reaksi. Adapun cara-cara yang ia lakukan di antaranya adalah pembubaran MNA dan menyelengarakan pemilihan umum yang diawasi ketat; pembentukan partai baru, (Halk Partisi-Partai Rakyat), dan pengambilalihan seluruh fungsi organisasi perlindungan hak-hak oleh partai ini.38 Bahkan Erick mengklaim dalam bukunya Sejarah Modern Turki; Turki adalah negara dengan sistem satu partai selama tiga tahun, 1923-27.39 Hal ini pun didukung oleh Altunıs¸ık dan Özlem Tür bahwa selama periode ini Turki masuk dalam rezim partai tunggal di mana terjadi hubungan simbiosis (saling menguntungkan) antara Republican People‟s Party (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) dan negara.40 Ketika kemudian periode 1923 merupakan rezim partai tunggal, maka Sabri Sayar memberikan pandangan juga terhadap partai-partai di republik tersebut dan sistem partai politiknya. Atas analisa kuantitatif dan dengan tinjauan kembali terhadap sejarah Turki: maka Sabri menyatakan sistem partai politik berubah (setelah rezim partai tunggal) dari dua partai tahun (1950–1960) ke multipartai yang moderat
37
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 175. Ibid., h. 214. 39 Ibid., h. 214 40 Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 25. 38
66
(1961–1980) hingga seterusnya adalah multipartai yang dominan pada tahun (1983–1991).41 Tabel 4 Periode Berkuasa Partai Politik di Turki Sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 198042
Periode
Periode 1918-1919
Partai yang Berkuasa
Ittihat ve Terakki Cemiyati/ CUP (Committee Union and Progress
Periode 1919-1923
Ittihat ve Terakki Cemiyati/ CUP (Committee Union and Progress
Periode 1923-1950
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Periode 1950-1960
Demokrat Parti (DP)
Periode 1961-1964
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Periode 1965-1980
Adalet Partisi (AP)
Pemilihan Umum (Pemilu) di republik Turki memiliki dua mekanisme pemilihan. Pertama, Pemilihan presidensial, seperti sebutannya, pemilihan ini dilakukan untuk memililh presiden Turki. Dimulai dari tahun 1923, dipilih oleh warga Turki dari 9 distrik. Adapun Mustafa Kemal telah terpilih 4 kali dalam pemilihan umum tersebut sebagai presiden dalam mekanisme pemilihan ini.43
41
Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 4. 42 Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) dan Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003). 43 “History of Turkish Presidential Elections”, artikel diakses pada 16 Maret 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.
67
Kedua, Pemilihan umum anggota DPR, sistem pemilihan untuk mencari perwakilan di parlemen.44 Antara tahun 1876 dan 1950 empatbelas pemilihan umum parlemen telah dilewati, dua pemilihan di periode pertama (periode Konstitusional pertama yaitu tahun 1876 sampai dengan 1878), empat pemilihan di periode kedua (periode Konstitusional kedua yaitu tahun 1908 sampai dengan 1920), dan sisanya di periode ketiga (periode di mana terbentuknya Grand National Assembly/Majelis Nasional Agung tahun 1920).45 Dari empatbelas pemilihan yang diadakan, hanya lima pemilihan -tahun 1908, tahun 1912, tahun 1919, tahun 1946, dan tahun 1950- telah diikuti oleh lebih dari satu partai.46 Bila kita memperhatikan kembali terhadap perjalanan terbentuknya CHP, maka partai tersebut dapat dikatakan cukup berhasil hingga kemudian menjadi partai besar yang hadir dan mendominasi pada masa awal republik Turki. Untuk mencapainya Mustafa Kemal telah melakukan langkah perjuangan politiknya yaitu dengan menggantikan kebijakan dari Majelis Nasional Agung (yang ia awasi secara terbatas) kepada partai yang mendominasi secara total.47 Kemal mencari dukungan dari beberapa kalangan terutama rakyat. Sikap ini dilakukan karena kelompok oposisi (Halk Şuralar Firkasi)48 dan konservatif (Muhafaza-iMukaddesat Cemiyati)49 tetap tidak menerima penghapusan sistem monarki. 44
Wikipedia, “History of Turkey”. Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 379. 46 Ibid., h. 379 47 Ahmad, the Making of Modern Turkey, h. 52. 48 Halk Şuralar Firkasi atau Partai Rakyat Soviet, merupakan partai yang dibentuk oleh Enver Pasha. Ia mendirikan partai tersebut serta menyusun sebuah program yang sebagian Islam radikal dan sebagian sosialis. Bertujuan menginginkan perbaikan terhadap angkatan perang TUrki di Kaukasia dengan bantuan dana dan senjata dari Soviet dan kemudian memasuki Anatolia dengan bantuan menggunakan pasukan ini, untuk impiannya yaitu sebuah kerajaan Turki-Islam yang baru. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 203-204. 49 Muhafaza-i-Mukaddesat Cemiyati (Perkumpulan untuk Pelestarian Institusi-intitusi Suci) dipimpin oleh Hoca Raif Dinç, salah seorang organisator Kongres Erzurum pada tahun 1919. Pergerakan ini menenkankan pentingnya agama dan kesultanan serta kekhalifahan. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 204. 45
68
Konsekuensinya, ia mendirikan People‟s Party (Partai Rakyat) sebagai representasi dari perlawanan terhadap kelompok tersebut atas kebijakan-kebijakan yang terlampau radikal.50 Partai ini mendominasi penuh sebagai unsur tunggal dari underbow (bagian) pemerintahan yang juga terhitung efektif untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politik Kemal. Namun kekuatan Partai Rakyat tak selamanya stabil, selama musim dingin dan musim semi 1924, sayap radikal Partai Rakyat ditekan oleh pimpinannya Mustafa Kemal dan Ismet secara terus menerus untuk meningkatkan tekanan mereka dengan kelompok sayap tersebut. Sayap radikal yang dimaksud dipimpin oleh Husein Rauf Bey (Rauf Orbay),51 golongan minoritas ini, salah satunya memperdebatkan sikap pemerintah, yang harus menangani soal pemukiman kembali umat Muslim. Perdebatan ini pun terjadi sampai ke MNA hingga akhirnya tidak ada pilihan lain untuk mendirikan sebuah partai oposisi sendiri. 32 orang deputi yang memihak Husein kemudian meninggalkan Partai Rakyat dan mendirikan
Partai
Republik
Progressif
(Progressiv
Republican
Party/Terakkiperver Cumhuriyet Partisi) pada tanggal 17 November 1924.52 Yang menarik adalah, penggunaan kata “republik” pada Partai Republik Progressif, sepertinya membuat Kemal merasa tersaingi, yang kemudian sebagai sikap rivalitasnya, Partai Rakyat pun menambah kata “republik” sehingga menjadi Republican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi atau Partai Rakyat Republik
50
Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 83. Perwira Angkatan Laut, salah satu pahlawan perjuangan Nasional. Telah menyimpan kekesalan dengan Kemal atas kesewenang-wenangannya memproklamirkan republik Turki. Karena Husein dan kawan-kawan tokoh perang kemerdekaan lainnya tidak berada di ibukota saat itu, selain itu mereka menganggap proklamasi belum pada waktunya. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 214. 52 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217. 51
69
(PRR).53 PRP (Partai Republik Progressif) adalah partai liberal dengan bercorak Eropa Barat serta mempertahankan kebijakan-kebijakan sekuler dan nasionalis.54 Meskipun PRP merupakan perwujudan oposisi, namun program mereka terbilang kurang efektif. Harus diakui kekuatan PRR (Partai Rakyat Republik) memang tak dapat dipungkiri, rasionalisasinya adalah, kekuasaan memang tertumpu pada Kemal yang juga sebagai kepala pemerintahan. Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban pun diumumkan pada bulan Maret 1925.55 Secara tidak langsung ini dilakukan juga untuk membungkam gerakan-gerakan oposisi yang ada.56 Kebijakan ini lahir karena partai tersebut mengusung desentralisasi, pemisahan
kekuasaan
dan
menginginkan
perubahan
evolusioner
bukan
revolusioner, yang memang kebalikan dari PRR.57 Kekuatan PRR menjadi tak terbendung, lahirnya undang-undang “penertiban politik” tersebut, memberikan hawa perpolitikan di lingkungan partai dan pemerintahan menjadi sangat kondusif dan terbilang aman, namun hal itu pula yang menghasilkan skandal-skandal serta korupsi dari para wakil-wakil daerah, baik lokal maupun regional.58 Hal ini kemudian yang mendasari Kemal untuk memperbaiki citranya (juga Partai Rakyat Republik) dengan membuka peluang untuk partai baru yang dianggap tidak membahayakan. Kemal mengizinkan 53
Ibid., h. 214. Lihat Juga, Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 86. Penambahan kata “halk” dalam Cumhuriyet “Halk”Partisi, yang berarti rakyat merupakan upaya memperluas basis pendukung partai tersebut. Maka, sebagai penggunaan kata “halk” atau „rakyat” merepresentasikan dukungan dari berbagai kelas masyarakat, yang juga merupakan prinsip dari republik yang berdiri di atas daulat rakyat. 54 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 218. 55 Ibid., h. 228. 56 Sempat tercium rencana pembunuhan Kemal, namun terungkap. Salah satunya Ziya Husit pemimpinnya yaitu mantan wakil di majelis nasional, juga para mantan petinggi PRP. Namun tidak untuk Rauf (Orbay), karena pada saat itu berada di luar negeri, meskipun akhirnya dihukum penjara 10 tahun in absentia. Adapun yang dipandang sebagai otak pembunuhan yaitu Kara Kemal, di hukum mati in absentia, karena telah menembak dirinya sebdiri di tempat persembunyiannya, Istanbul. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217. 57 Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 218. 58 Ibid., h. 230.
70
sebuah partai oposisi
yang loyal
dengan tujuan ganda: menyalurkan
ketidakpuasan sosial dan membangkitkan semangat PRR yang lesu itu.59 Muncullah Ali Fethi Bey (Fethi Okyar), sahabat lama Kemal yang juga pernah bergabung di CUP di Solanica tahun 1907 dan paling akrab. 60 Kemal menawarkannya untuk ikut membangun partai baru, hingga akhirnya terjadi “bargaining politik” di antara keduanya. Fethi meminta jaminan agar mengizinkan partainya untuk berfungsi efektif dan agar Mustafa Kemal tidak bersikap memihak, adapun Kemal menuntut agar partai baru itu tetap setia kepada cita-cita replubikanisme dan sekularisme.61 Kesepakatan terjadi, Fethi pun mendirikan Partai Republik Merdeka (Free Republican Party/ Serbest Cumhuriyet Partisi). Serbest Cumhuriyet Partisi (Partai Republik Merdeka) mempunyai platform
memperjuangkan
ekonomi
liberal,62
serta
di
antaranya
mengkampanyekan kebebasan berbicara.63 Hanya sekitar tiga bulan, rezim Kemal memutuskan untuk menutup partai ini pada tangal 16 November 1930, karena dominasi perolehan suara SCP (Serbest Cumhuriyet Partisi) pada pemilihan umum bulan Oktober 1930 dianggap mengancam CHP.64 Kongres Partai Rakyat
59
Ibid., h. 231. Ibid., h. 479. 61 Ibid., h. 231. 62 Ibid., h. 231. 63 Ibid., h. 231. 64 Pemilihan umum lokal pada bulan Oktober 1930, SCP memenangkan 30 dari 512 kursi yang ada di MAN. Meskipun perolehan suara terbilang minoritas, namun bagi CHP ini merasa terancam. Lantas terjadi sebuah perdebatan secara langsung di majelis, SCP menuduh CHP telah melakukan banyak penyelewengan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Lalu SCP mendapat serangan balasan balasan dari CHP, bahwa Serbest Cumhuriyet Partisi dituduh telah melakukan penghianatan besar, sehingga kemudian Mustafa Kemal mengatakan secara pribadi kepada Fethi Okyar bahwa dalam suasana demikian ia tidak dapat bersikap netral. Pada akhirnya Fethi Okyar pun tidak mau dianggap melakukan oposisi kepada presidennya sendiri, dan ia tidak mempunyai pilihan terkecuali menutup partainya. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 232. 60
71
Republik (CHP) pada tahun 1931, CHP mendeklarasikan sistem politik dengan negara yang bersistem satu partai.65 Erick memberikan pandangan dari periode di atas, bahwa meskipun Kemal dapat dipandang sebagai tokoh revolusioner dalam saat krisis, akan tetapi pemerintahannya juga dipandang sebagai satu fase kemunduran terhadap institusiinstusi politik yang matang dan demokratis di Turki.66 Dengan demikian perjalanan demokrasi pada masanya dapat dinilai hanya sebatas peangaplikasian sistem yang otoriter, karena tidak dapat melahirkan dinamika dalam kompetisi politik. Spekulasi berkembang siapa yang akan menggantikan Kemal setelah wafat pada tanggal 10 November 1938, dan meneruskan perjalanan politiknya. İsmet İnönü (Mustafa Ismet Bey) hadir untuk mempertahankan republik, Ismet memang telah jelas bermaksud melanjutkan kebijakan-kebijakan penting Kemal.67 Terhembus adanya upaya demokratisasi Turki yang akan dilakukan oleh Ismet, dalam pidatonya di pembukaan parlementer tanggal 1 November 1944, ia menegaskan bahwa ciri dari sistem politik Turki adalah demokratis parlementer.68
65
Ibid., h. 226. Ibid., h. 239. 67 Ibid., h. 239. Lihat juga h. 483, Ismet juga telah dua kali menjadi perdana menteri Kemal, tahun 1923-1924 dan tahun 1925-1937. 68 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 274. 66
72
Tabel 5 Presiden Turki Sejak tahun 1923 sampai dengan tahun 198069
Nama
Tahun/Periode
Mustafa Kemal Atatürk
Oktober 1923–November 1938
İsmet İnönü
November 1938–Mei 1950
Celal Bayar
Mei 1950–Oktober 1961
Cemal Gürsel
Oktober 1961-Maret 1966
Cevdet Sunay
Maret1966-Maret 1973
Fahri Korutürk
April 1973-April 1980
Pada tanggal 7 Juni 1944 –yang juga sebagai salah satu pengaruh dari pidato Ismet- seorang tuan tanah besar dari Aydin, Adnan Menderes, dengan tiga orang lainnya70 mengajukan memorandum kepada partai parlementer (partai yang berkuasa
di
parlemen
yaitu
CHP),
menuntut
agar
konstitusi
Turki
diimplementasikan sepenuhnya dan demokrasi ditegakkan.71 Maka periode multipartai pun hadir, bermula pada bulan Juli 1945,72 Nuri Demirag seorang industrialis terkemuka dari Istanbul mendirikan partai oposisi Milli Kalkinma Partisi (Partai Pembangunan Nasional).73 Partai ini terdaftar secara resmi pada
69
Metin Heper, Historical Dictionary of Turkey, (London: The Scarecrow Press, 1994).
h.50. 70
Tiga orang tersebut ialah Celal Bayar (mantan perdana menteri), Refik Koraltan dan Fuad Köprülü (sejarawan terkenal). Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276. 71 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276. Lihat juga, Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 196. Feroz mencatat, partai ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1946. 72 Periode ini pun kemudian menjadi sengit dalam arti menjamurnya partai-partai baru. Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276-277. 73 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276.
73
tanggal 5 September 1945 dan memiliki program terhadap penuntutan liberalisasi ekonomi dan pengembangan kebebasan berusaha.74 Demokrat Parti (Partai Demokrat-selanjutnya ditulis DP), lahir pada tanggal 7 Januari 1946, didirikan oleh tiga tokoh Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan dan Fuad Köprülü.75 Meskipun pada mulanya dipandang tidak membahayakan karena mengikuti kehendak Ismet, justru kemudian mendapatkan respons antusias di seluruh negeri.76 Pemilihan umum yang seharusnya dilakukan pada Juli 1947 ternyata dimajukan pada bulan Juli 1946, strategi ini dilakukan untuk mengekang orang-orang Demokrat Parti sebelum terbentuk secara mantap, meskipun kubu Demokrat Parti protes dan memboikot pemilihan umum tersebut, akan tetapi mereka tetap ikut serta dan hanya memperoleh 62 dari 425 kursi parlemen.77 Adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang dilakukan Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik-selanjutnya ditulis CHP), mengundang reaksi dari pihak DP, bahkan Celal Bayar menyatakan bahwa sebuah penyelidikan atas DP sebenarnya dimenangkan dari jumlah kursi sebanyak 279.78 Klimaks periode transisi terjadi dengan dilaksanakannya pemilihan umum tanggal 14 Mei 1950. Pemilihan umum berjalan mulus dan berlangsung bebas, jujur, dan adil. Hasilnya memang amat baik, di mana 80 persen orang yang berhak memilih memberikan suara mereka. Ketika hasil pemilihan umum diumumkan, publik benar-benar tercengang: DP memenangkan 53,4 persen suara sedangkan CHP hanya 39,8 persen. Menurut sistem pemilihan di Turki, hal ini berarti DP
74
Ibid., h. 276. Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 196. 76 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 277. 77 Ibid., h. 278. 78 Ibid., h. 278. 75
74
meraih 408 kursi di parlemen baru sedangkan Partai Rakyat Republik meraih 69 kursi.79 Tabel 6 Perdana Menteri Turki Sejak tahun 1920 sampai dengan tahun 198080
Nama Mustafa Kemal Atatürk
May 1920-Januari 1921
Fevzi Çakmak
Januari 1921–Juli 1922
Hüsein Rauf Orbay
Juli 1922-Agustus 1923
Ali Fethi Okyar
Agustus 1923-Oktober 1923
İsmet İnönü
Oktober 1923-November 1924
Ali Fethi Okyar
November 1924-Maret 1925
İsmet İnönü
Maret1925-November 1937
Celal Bayar
November 1937-November 1939
Refik Saydam
Januari 1939-Juli 1924
Şükrü Saraçoğlu
Juli 1924-Maret 1946
Recep Peker
Agustus 1946-September 1947
Hasan Saka
September 1947-Januari 1949
Şemsettin Günaltay
Januari 1949-Mei 1950
Adnan Menderes
Mei 1950-Mei 1954
Adnan Menderes
Mei1954-Mei 1960
Cemal Gürsel
Mei 1960-Oktober 1961
İsmet İnönü
November 1961-Februari 1965
Suat Hayri Ürgüplü
Februari 1965- Oktober 1965
79 80
h.50.
Tahun/Periode
Ibid., h. 285. Metin Heper, Historical Dictionary of Turkey, (London: The Scarecrow Press, 1994).
75
Süleyman Demirel
Oktober1965-Maret 1971
Nihat Erim
Maret 1971-April 1972
Ferit Melen
Mei 1972-April 1973
Naim Talu
April 1973-Desember 1973
Bülent Ecevit
Januari 1974-September 1974
Sadi Irmak
November 1974-Maret 1975
Süleyman Demirel
Maret 1975-Juni 1977
Bülent Ecevit
Juni1977-Juli 1977
Süleyman Demirel
Juli 1977-Januari 1978
Bülent Ecevit
Januari 1978-Oktober 1979
Süleyman Demirel
November 1979-September 1980
Dari dinamika partai politik yang terjadi di Turki, maka dapat diambil beberapa analisa penting; Pertama, masa transisi dari kediktatoran menuju demokrasi
multipartai,
sesungguhnya
menunjukkan
bahwa
Turki
Telah
berpengalaman dalam menyelengarakan pemilihan umum dan menjalankan sistem parlementer.81 Kedua, kebijakan multipartai pada tahun 1946 menyebabkan bangkitnya aktifitas partai politik dari berbagai kalangan khususnya Islam seperti Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (Partai Nasional Petani Republik), Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional), dan Refah Partisi (Partai Kesejahteraan).82
81 82
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 286. Abdurrahman, Sejarah peradaban Islam, h. 164.
BAB IV PENGARUH ADALET PARTISI TERAHADAP STABILITAS POLITIK DI REPUBLIK TURKI A. Peranan Adalet Partisi di dalam Pemerintahan AP sebagai partai pemenang pemilihan umum 19651 menjadi pemimpin pemerintahan, namun memiliki dinamika yang tidak dapat dikatakan sedikit. AP merupakan partai yang paling berpengaruh2 dan menonjol di Turki selama periode 1960-an. Selama periode tersebut pula, AP telah memberikan peran terhadap berbagai kebijakan di berbagai bidang yang dapat dinilai sebagai sebuah kontribusi bagi negara Turki.
a. Bidang Politik Sebagaimana yang telah diketahui AP telah memberikan beberapa pengaruh bagi dinamika politik Turki. Upaya rekonsiliasi AP dengan militer merupakan konsekuensi penting bagi partai tersebut dalam menjaga hubungan baik dan mengurangi unsur perselisihan dari kedua belah pihak, hal ini pula yang menyumbangkan terhadap stabilitas politik pada saat itu.3 Dengan mayoritas kemenangan suara dan kursi yang solid di Grand National Assembly (Majelis Nasional Agung), Süleyman 1
Adalet Partisi telah memenangkan dua pemilihan umum secara berturut-berturut yaitu pada tahun 1965 dan 1969. Hingga akhirnya kembali dikalahkan oleh musuh lamanya CHP, pada tahun 1973 dan 1977. Adapun persentase suara yang di dapat oleh AP pada pemilihan 1969 adalah 46, 55 persen, atau mendapatkan 4.229.712 suara pemilih. Lihat, “Justice Party (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey. 2 Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s”, h. 24. 3 Dodd, C.H., “The Devolepment of Turkish Democracy”. British of Middle Eastern Studies, Vol. 19, No. 1 (1992), h. 22.
76
77
Demirel yang terpilih sebagai Perdana Menteri, tidak mempunyai masalah dalam memperoleh suara kepercayaan bagi kabinetnya, sehingga selama beberapa tahun berikutnya, dia (Süleyman Demirel /AP) mendominasi politik Turki.4 AP pun pada dasarnya memiliki ideologi sebagai poros kanan dari pusat,5 memberikan kemudahan terhadap pembangunan perusahaan, penarikan pajak minimal, beroposisi dengan golongan yang beridiologi extrimis, khususnya Marxisme dan komunis, serta menekankan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi.6 Walaupun begitu, AP tetap mendapat gangguan dari dalam tubunya sendiri yang dalam hal ini orang-orang Demokrat yang terjadi setelah diumumkannya Undang-Undang Amnesti bulan Agutus 1966. Para pemimpin DP, termasuk mantan presiden Celâl Bayar (menjadi presiden pada tahun 1950 sampai dengan 1960), dibebaskan. Dari Tahun 1968 sebuah pressure group (sebuah kelompok yang berupaya untuk menekan) bernama Bizim Eva tau “Rumah Kita” di bentuk seputar lingkungan politik Celâl Bayar untuk memengaruhi kebijakan-
4
Zurcher, Sejarah Modern, h. 332. Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.53. Dalam konteks politik Turki, partai politik telah terklasifikasi secara tradisional yang kemudian terbagi melalui partai politik yang beraliran kiri dan partai politik yang beraliran kanan. Adapun partai politik yang berada pada kiri dari pusat dan kanan dari pusat dipercaya berdiri pada sebuah spektrum politik yang kemudian disebut dengan center (poros tengah). Lihat, Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s”, h. 13-14. Pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1980 tercatat ada beberapa partai politik yang mewakili masing-masing poros tersebut. Pada poros center-right (kanan dari pusat) diwakili antara lain oleh AP, DP dan YTP (Yeni Tμrkiye Partisi/Partai Turki Baru). Dari poros center-left (kiri dari pusat), diwakili antara lain CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik), dan BP (Birlik Partisi/ Partai Persatuan). Kemudian poros right (kanan) diwakili antara lain CKMP (Cumhuriyetci Koylμ Millet Partisi/Partai Nasional Petani Republik) dan MP (Millet Partisi/Partai Nasional), lalu di poros left (kiri) hanya diwakili oleh TIP (Türkiye Iş çi Partisi/Partai Pekerja Turki). Lihat, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.185-187. 6 Ibid., 53. 5
78
kebijakan AP.7 Namun Süleyman Demirel
dapat mempertahankan
kesatuan partainya dan posisinya di puncak partai sepanjang tahun 1960-an.8 Sebagai partai yang berporos tengah dari kanan, AP dihadapi oleh kelompok oposisi kiri, dan merupakan permasalahan riskan bagi eksistensi AP. AP telah melancarkan propaganda anti-komunis dan menentang pergerakan-pergerakan sayap kiri. Dengan dukungan Millî Güvenlik Kurulu (Dewan Keamanan Nasional) dan Mili Istihbarat Teşkilâti/MIT
(Organisasi
Intelijen
Nasional),
tekanan
terus
dilancarkan terhadap organisasi-organisasi sayap kiri.9 Hal ini dilakukan untuk selain untuk mempropagandakan anti-komunis juga sebagai upaya memperkecil gangguan atau ancaman dari pergerakan sayap kiri.
b. Bidang Ekonomi Di bawah pemerintahan AP, setelah 1965 pengaruh Devlet Planlama Teşklâti atau Badan Perencanaan Negara10 makin dibatasi, hal ini terjadi, karena kebijakan Devlet Planlama Teşklâti bersifat mengikat di segala sektor. Rencana pembangunan lima tahun kedua,
7
Zurcher, Sejarah Modern, h. 332. Ibid., h. 332 9 Ibid., h. 333. 10 Devlet Planlama Teşklâti atau Badan Perencanaan Negara, dibentuk untuk mewujudkan keinginan terhadap perkembangan dan kemajuan yang terencana dan terkoordinasi. Sesuai pasal 129 Konstitusi Turki dan menurut Undang-undang 91 dalam Konstitusi September 1960, diberi kekuasaan luas di bidang perencanaan ekonomi, sosial, dan kultural. Badan tersebut memformulasikan rencana pembangunan lima tahun. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 352. 8
79
yang dioperasikan tahun 1968, dinyatakan wajib bagi sektor pemerintah, namun hanya sebagian saja bagi sektor swasta.11 Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintahan yang dilakukan AP pada (1960-1980) hingga akhir masa berkuasanya, bertujuan menggantikan impor dengan industrialisasi. Dalam memenuhi hampir seluruh barang industri, selain bahan makanan olahan, tekstil, dan baja, Turki masih bergantung kepada impor; hampir semua barang yang tahan lama harus didatangkan dari luar negeri. Selain melalui insentif investasi langsung, seperti subsidi dan potongan langsung pembiayaan pajak, pemerintah menggalakkan pula pembangunan industry dalam negeri dengan tiga cara; 1) melalui pembatasan impor secara eksentif, untuk mengekang masuknya produk-produk industri Eropa dan Amerika, 2) melalui manipulasi nilai tukar (dengan menjaga Lira -mata uang Turki- tetap tinggi secara artifisial, perusahaan-perusahaan yang diizinkan membeli dollar dari pemerintah menjadi mampu membeli barang-barang dari luar negeri dengan harga terhitung murah, 3) dengan membangun pasar murah dalam negeri dengan membayar harga jaminan tinggi bagi kaum petani (jauh di atas harga dunia) dan dengan memungkinkan kaum pekerja industri mendapatkan kenaikan upah.12
11 12
Zurcher, Sejarah Modern, h. 352. Ibid., h. 353
80
Dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Turki tahun antara 1962 sampai tahun 1976 mencapai angka pertumbuhan tahunan ratarata 6,9 persen.13
c. Bidang Sosial Süleyman Demirel seringkali mengkalim bahwa AP sebagai partai massa (memiliki banyak pendukung) yang merepresentasikan dari berbagai kelas yaitu masyarakat desa, kota, pekerja maupun pengusaha.14 AP relatif terbuka dan toleran dalam menghadapi tradisi Islam. Tahun 1960-an menunjukkan adanya perdebatan intelektual yang hangat mengenai segala macam masalah politik dan sosial. Mehmet Ali Aybar yang merupakan tokoh dari Türkiye Iş çi Partisi/ Partai Pekerja Turki berpendapat bahwa kini sudah tiba waktunya untuk mengadakan revolusi sosial, yang bisa dihasilkan melalui sarana demokratis.15 Mereka mengharapkan datangnya keberhasilan itu dari kesadaran kelas yang meningkat dan dari kesadaran politik di kalangan kaum pekerja. Di sisi lain adapula kelompok yang berpengaruh, yang nampaknya merupakan lawan paham dari kelompok sebelumnya. Milli Demokratik Devrim/Revolusi Demokratis Nasional, yaitu aliran pemikiran dalam bidang politik yang dipimpin oleh Mihri Belli16
13
Ibid., h. 353 Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 34. 15 Perdebatan tentang paham Marxisme, cukup berkembang pesat pada pertengahan tahun 1960-an, dimana-mana diskusi-diskusi bertemakan kelas sosial merebak. Hal ini yang kemudian sebagai salah satu faktor lahirnya Türkiye Iş çi Partisi/ Partai Pekerja Turki. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 338. 16 Zurcher, Sejarah Modern, h. 338. 14
81
memiliki pendirian bahwa Turki adalah masyarakat asiatik dengan karakteristik feodal, kaum proletariat itu lemah, dan , perubahan revolusioner hanya akan bisa dihasilkan oleh kaum intelektual dan dengan para perwira.17 Namun kemudian AP dapat cukup baik “menjinakkan” suasana tersebut –dalam hal pengaruh politik- bahwa ketika CHP memposisikan dirinya sebagai center-left (kiri dari pusat)18, Türkiye Iş çi Partisi pun mencari dukungan terhadap kaum pekerja dan ploretariat, sehingga terjadilah perebutan dukungan bagi kedua partai tersebut. Maka AP dengan mudah mempropagandakan CHP yang merupakan musuh terberat AP bahwa “bagian kiri dari pusat ialah jalan ke Moskow”.19
d. Bidang Agama AP yang telah membuka hubungan baik dengan kelompok agama menjadikan mind-public/pola fikir masyarakat Turki terhadapnya menjadi baik dalam dunia Islam.20 Beberapa hal yang kemudian mendukung AP diterima oleh kelompok Islam adalah merespons terhadap keinginan-keinginan kaum religius, yang di mana hal itu telah dilakukan oleh Demokrat Parti, sebagai partai pendulunya.21 DP pada awal tahun 1950-an pernah melakukan pengumandangan azan kembali dalam bahasa Arab, 17
Ibid., h. 338. CHP pada pemilu 1965 menghadirkan manifesto baru yang ditulis dari dua orang tokoh partai tersebut, Turhan Feyzioğlu dan Bülent Ecevit, yaitu penekanan peranan CHP terhadap keadilan sosial serta keamanan sosial, tanpa secara eksplisit menyatakan sosialis. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 335. 19 Zurcher, Sejarah Modern, h. 338. 20 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 58. 21 Ibid., h. 58. 18
82
pendidikan keagamaan diperluas, masjid dibangun di daerah pedesaan sebagaimana dibangun jalan-jalan dan sekolah-sekolah, AP pun melakukan/mengikuti tradisi DP tersebut.22 Meskipun AP memang bukan merupakan partai religiuus akan tetapi sikap dan upaya AP kepada kelompok agama seperti Nurcu, membuktikan bahwa partai ini dapat dikatakan menekankan karakter partai Islam dan melindungi nilai-nilai tradisional.23
B. Hubungan Adalet Partisi dengan Militer AP sebagai partai politik yang dapat menjaga eksistensi politik. Partai Adnan Menderes (Demokrat Parti) telah mengusik kalangan militer dengen ditangkapnya sembilan perwira Angkatan Darat pada bulan Desember 1957 karena berkomplot menetang pemerintah, sembilan perwira tersebut dituduh akan melakukan kudeta militer,24 hal inilah yang kemudian memicu kebencian kaum militer dengan pihak Demokrat. Sehingga terjadilah intervensi militer dalam pemerintahan (Kudeta Militer 27 Mei 1960). Namun karena keterampilan pimpinan AP, Ragip Gümüspala, atas sikapnya yang moderat dapat meredakan ketegangan antara MBK (Milli Birlik Komite/Komite Persatuan Nasional) dengan pendukungnya yang radikal.25 Selain itu, kehadiran AP pun atas restu para
22
Ibid., h. 59. Zurcher, Sejarah Modern, h. 338. 24 Bergabungnya Turki menjadi anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization) pada tahun 1952, serta terjadinya perubahan fundamental dalam angkatan bersenjata, berdampak kepada reformasi, yang kemudian memberhentikan Kolonel Seyfi Kurtbek sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga memicu upaya kudeta militer walaupun kemudian tercium bulan Januari tahun 1958, dan pada akhirnya pemerintah menangkap sembilan jendral lainnya. Lihat, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 115-116. Lihat juga, Resat Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in Modern World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 237. 25 Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat, R (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 235. 23
83
perwira.26 Dengan begiru AP dapat terus melaju dengn ikut serta dalam pemilihan umum 1961. Meskipun AP hadir sebagai penerus DP yang memiliki hubungan tidak baik dengan militer, AP dapat membuktikan eksistensinya dalam kancah politik Turki. Hal tersebut terlihat dengan d terimanya AP oleh berbagai kalangan, seperti, masyarakat pada umumnya dan militer pada khususnya. Upaya politik yang dilakukan Ragip Gümüspala, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Süleyman Demirel. Kontribusi konkret yang dilakukan oleh pemimpinnya yang baru oleh Süleyman Demirel yaitu memberikan perubahan hawa demokrasi yang bersifat aseptabilitas (dapat diterima) dan responsibilitas (dapat dipertanggung jawabkan), yang di antaranya berhasil mengakomodasi perwira-perwira senior, di mana para kader DP maupun pimpinan AP sendiri masih memiliki dendam terhadap militer karena kudeta 1960.27 Bahwa usaha yang dilakukan Süleyman Demirel sebagai ketua AP yang baru, merupakan sebuah moratorium politik antara AP (dengan orang-orang yang mempunyai dendam kudeta 1960) dengan pihak militer. Ini mengindikasikan adanya stabilitas politik, yang secara tidak langsung merupakan kontribusi AP bagi republik Turki di saat intensitas politik di negara sedang tinggi. Walaupun perihal yang dilakukan terhitung efeketif hanya sepanjang tahun 1960-an atau kurang lebih selama satu dekade (1960-1970). Akan tetapi hal ini dapatlah diapresiasi karena memberikan kontribusi penting, dalam rangka menciptakan stabilitas politik.
26
Lihat juga, Resat Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in Modern World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 243. 27 Sherwood, W.B. (1955), “the Rise of the Justice Party in Turkey”. World Politics, Vol. 20, No. 1 (Oct., 1967), h. 62.
84
C. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Adalet Partisi Kemenangan AP pada pemilihan umum 1965, jangan dilihat hanya melalui dinamika pemilihan semata, tetapi juga perlu dilihat dari langkah-langkah yang telah dilakukan AP, demi untuk meraup suara mayoritas rakyat Turki. Strategi yang dilakukan AP pada di dalam panggung politik pada dasarnya merupakan mekanisme penting dan dipengaruhi beberapa faktor sehingga mendukung keberhasilan AP di kancah perpolitikan. Berikut ini faktor-faktor pendukung terhadap keberhasilan AP: Pertama, kepemimpinan. Faktor kepemimpinan merupakan faktor terpenting dan memiliki pengaruh besar bagi AP, yang dalam hal ini ialah Süleyman Demirel . Mengutip Yusuf Gözüküçk, bahwa alasan utama dibalik kesuksesan AP dipercaya melalui berbagai faktor, salah satu di antaranya ialah kepemimpinan Süleyman Demirel mampu meraih simpati penduduk kota, desa, pekerja, dan para pemimpin usaha.28 Pemilihan umum 1965 ternyata memang banyak memberi kejutan, selain hadirnya partai sosialis (Türkiye Iş çi Partisi) serta kekalahan partai rival AP, yaitu CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), kemenangan AP merupakan yaitu figur baru dalam dunia politik Turki.29 Sosok Süleyman Demirel adalah seorang yang modern, pragmatis, eksekutif dan organisatoris, berbeda dengan para pendahulunya yang memiliki panutan atau cukup kuat terhadap tradisi Turki dan sebagainya. Kemenangan AP di dalam
28
Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h. 27 29 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 54.
85
pimpinan Süleyman Demirel melahirkan pandangan bahwa rakyat Turki memang membutuhkan politisi modern sebagai kepala negara.30 Kedua, eksperimen. Bagi AP, DP (Demokrat Parti) adalah eksperimen dalam politik yang harus diperbaiki dan diplikasikan oleh AP selanjutnya. AP sadar, karena memiliki hubungan ideologis kuat dengan DP, bahkan disebut-sebut sebagai “neo-DP”, maka AP perlu melakukan langkah dan kebijkan politiknya dengan baik dan hati-hati. Kegagalan hubungan DP dengan militer merupakan pelajaran penting bagi AP untuk memperbaiki hubungan tersebut, sehingga AP dapat berjalan aman di dalam lingkungan politik Turki. Selain itu, seperti selama periode 1950-1960, terjadinya perbedaan idoelogi yang intensif dan signifikan antara DP dengan CHP, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik di Turki. Maka AP cukup berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan masyarakat sipil maupun dengan birokrat militer.31 Ketiga, oposisi. Ini adalah poin terpenting bagi AP. Mempersatukan kelompok-kelompok oposisi, seperti yang dilakukan pada periode ketiga kabinet Ismet İnönü (1963 - 1965), di mana AP dapat mengkonsolidasikan kalangan parlemen untuk menolak anggaran pemerintahan Ismet İnönü. Dengan demikian AP diuntungkan secara politik karena tetap terjaga dominasi politiknya.32 Keempat, tarekat. Tarekat dapat dikatakan sebagai faktor pendukung terpenting selanjutnya bagi keberhasilan AP dalam pemilihan umum dan pemerintahan. Demokrat Parti yang telah menjalin hubungan sebelumnya dengan tarekat Nurcu dan Nakşibendi (Naksyabandi), dengan demikian AP sebagai penerusnya dengan terbuka mengakui tradisi dan warisan DP terhadap tarekat 30
Ibid., h.54. Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s:,” h. 27. 32 Ibid., h.29. 31
86
tersebut.33 AP pun menggunakan strategi DP terdahulu, memohon agar kelompok religius tersebut dapat berpartisipasi dapat memilih AP.34 Langkah ini pun kembali sukses, AP memenangkan pemilihan umum 1965 dengan selisih yang cukup jauh karena dukungan dari kelompok tarekat tersebut. 35 Tarekat Nurcu dan Nakşibendi kemudian menjadi pendukung politik DP (1950-1960) dan selanjutnya AP (1960-1970).36 Pemerintahan di bawah AP pun melakukan pendekatan kepada Islam secara toleran, seperti pendahulunya DP, dan juga membuka peluang bagi muslim untuk masuk ke partai dan institusi publik (seperti tarekat).37 Kelima, pemilih sebagai basis politik/simpatisan. Kemenangan AP sebetulnya tidak bisa hanya dilihat melalui kepemimpinan baru dalam partai yang memikat atau magnetic leader, karena satu unsur yang juga tidak dapat dipungkiri adalah simpatisan dari AP sendiri. AP memiliki simpatisan hingga mengakar ke dalam struktur lapisan masyarakat Turki.38 Hal inilah yang kemudian dilakukannya upaya pengorganisasian basis politik AP di berbagai wilayah, sehingga keberhasilannya tidak dapat dipungkiri seperti dalam pemilihan umum 1965 yang dapat mendongkrak suara partainya secara signifikan.39 Maka bila diperhatikan, faktor keberhasilan tidak hanya diuntungkan melalui dukungan pemilih orang-orang Demokrat (DP) terdahulu, dan berupaya memperbaiki kesalahan partai tersebut tetapi juga memiliki figur pemimpin partai yang sangat berpengaruh dan dapat menjaga loyalitas basis politiknya.
33
Bora Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, Deliberating in Divided Societies (England: Ashgate, 2009), h. 48. 34 Ibid., 48 35 Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, h. 48. 36 M. Hakan Yakuz, Islamic Political Identity in Turkey, (New York: Oxford University Press, 2003), h. 32. 37 Ibid., 48 38 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 54. 39 Ibid., 54.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan AP yang merupakan partai penerus bahkan pewaris yang terbukti dapat meraih kegemilangan politik secara singkat. AP yang lahir pada 11 Februari 1963, telah berajaya pada sepanjang satu dekade dari tahun 1960 sampai dengan 1970. Salah satu faktor yang membawa partai tersebut ke atas puncak politik adalah upaya rekonsiliasi yang dilakukan AP kepada militer yang tidak dilakukan oleh partai pendahulunya DP. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:
1. Kehadiran AP dalam kancah perpolitikan Turki, dapat di perhatikan melalui berbagai faktor yang melatar belakangi kelahirannya. Masih ada dan solidnya basis politik AP melalui partai pendahulunya (DP), merupakan salah satu unsur terbesar terhadap kehadiran AP sendiri. AKan tetapi pengaruh sosok atau ketua partai pun tidak dapat dilupakan, karenanya juga (Ragip Gümüspala dan Süleyman Demirel) yang membentuk kewibawaan AP sendiri. 2. Kemenangan AP pada pemilihan umum 1965, tidak hanya terjadi begitu saja. Strategi politik yang telah dilakukan AP sebenarnya telah dilakukan justru sejak pemilihan umum 1961. Upaya koalisi yang dilakukan AP dan YTP, meskipun mengecewakan MBK, dan memberikan kepercayaan kembali kepada CHP, AP tetap berusaha untuk menunjukkan jati dirinya sebagai partai baru dan berani, hingga
87
88
kemudian menjadi oposisi. Hal inilah yang kemudian melancarkan AP untuk meraih simpatik parlemen, dengan bersikap objektif dan melepas “bayang-bayang” dari partai terdahulunya (DP). Dengan demikian AP dapat menjawab tantangannya sendiri untuk dipercaya kalangan militer dan masyarakat pada umumnya, yang diwujudkan melalui mandat suara kepada AP pada pemilihan umum 1965. 3. Süleyman Demirel sebagai ketua AP, setelah sebelumnya di pimpin oleh Ragip Gümüspala, merupakan ketua yang pantas yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap AP. Terlahir dengan nama lengkap Sami Süleyman Gündoĝdu Demirel, terpilih sebagai ketua pada konvensi partai tersebut tanggal 28 November 1964. Süleyman Demirel sendiri telah menjabat sebagai perdana meneteri di republik Turki sebanyak lima periode, dan menjadi Presiden satu periode. Salah satu faktor yang dapat memebangun kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut adalah ketika ia menyampaikannya kepada masyarakat bahwa AP adalah partai massa yang dapat menerima dari berbagai kalangan. 4. Sejak pemilihan umum tahun 1969, AP mengalami penurunan perolehan suara. Berbagai penyebab terhadap kemunduran apa diantaranya faktor eksternal yaitu krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1970. Namun penyebab terkuat dari kemunduran AP sendiri adalah konflik internal yang terjadi ditubuh AP sendiri. Pengunduran diri oleh beberapa anggota partai seperti Ferruh
89
Bozbeyli, mengantarkan dukungan AP semakin melemah, memcahkan massa partai. 5. Upaya rekonsisliasi trehadap militer, rekrutmen pendukung melalui berbagai elemen masyarakat serta tampilnya tokoh baru yang mewakili aspirasi rakyat, yang telah dilakukan AP, ternyata terbukti memberikan dampak positif bagi perpolitikan Turki. Stabilitas Politik yang terlahir melalui langkah-langkah yang telah dilakukan AP, menunjukan bahwa partai tersebut memang dapat memberikan pengaruh besar bagi Republik Turki.
B. Saran 1. Perlunya sumber-sumber yang memadai, merupakan faktor penting dalam proses penelitian tentang sejarah Turki modern. Hal ini diharapkan menjadi perhatian kepada pihak perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Perpustakaan Adab dan Humaniora. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para peniliti selanjutnya untuk menambah sumber referensinya. 2. Penulis mengakui dalam proses penelitian mengalami kendala dalam mengakses jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, demi menelusuri informasi tentang partai ini. Ke depannya, penulis berharap, khususnya untuk Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dapat berupaya untuk mensosialisasikan serta pelayanan yang baik terhadap akses-akses jurnal ilmiah baik nasional maupun international.
90
3. Penulis menyadari bahwa di dalam proses penulisan tentang AP ini, masih banyak mengalami kekurangan. Selain itu, masih jarang pula karya ilmiah yang berkenaan tentang AP secara utuh terutama dalam bahasa Indonesia, sehingga penilis berharap perlu dilakukan kajian komprehensif bagi siapapun terhadap partai tersebut selanjutnya, demi memberikan informasi dengan baik dan lengkap terhadap AP.
91
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdurrahman, Dudung, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1999. Ahmad, Feroz. The Making of Modern Turkey. First Published. London; Routledge, 1993, First Published. Ahmad, Feroz, Turkey the Quest for Identity, Oxford: Oneworld, 2003. Ali, A. Mukti, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta: Djambatan, 1994. Altunıs¸ık, Meliha Benli and Tür, Özlem, Turkey Challenges of continuity and change, Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005. Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2002. Frey, Frederick W, The Turkish Political Elite, Massachusetts: The Massachusetts Intitute of Technology, 1965. Lewis, G. L, Turkey. New York: Frederick A. Preaker, 1995.
Hanioglu, M. Sukru, The Young Turks in opposition, New York: Oxford University Press, 1995. Huntington, P. Samuel, Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah, (Buku Kedua) CV. Rajawali, 1983. Cet. Pertama. Indonesian Netherlands Coorpration in Islamic Studies (INIS), “Beberapa Kajian Indonesia dan Islam”, Jakarta: INIS, 1990. Kanra, Bora. Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, Deliberating in Divided Societies, England: Ashgate, 2009. Kartodirdjo, Sartono, Sarwono Puspoputro, (ed.), Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. Kasaba, Resat, (ed), the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern World, New York: Cambridge University Press, 2008. Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Ummat Islam, Buku Kedua, Penerjemah Ghufron A. Mas‟adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
92
Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Ummat Islam, Buku Pertama, Penerjemah Ghufron A. Mas‟adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford University Press: 1966; Second Edition reprint, New York, Oxford University Press: 1968. Michael, Rush, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa: Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. Kedua. Mughni, A. Syafiq. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Jakarta: Logos, 1997 Nasuhi, Hamid. dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Jakarta: CeQDA, 2007. Cet. Kedua. Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang, 1982. Cet. Kedua. Sayari, Sabri dan Esmer, Yilmaz (ed), Politics, Parties and Elections in Turkey. London: Lynne Rienner Publishers, 2003. Sodiqin, Ali. dkk, Siti Maryam. (ed), Sejarah Peradaban Islam; dari Masa Klasik hingga Masa Modern, Yogyakarta: 2002, Penerbit LESFI. Usmaniah, dalam Harun Nasution, ed., Ensiklopedi Islam, Jakarta: Departemen Agama, 1993. Jilid 3. Yakuz, M. Hakan, Islamic Political Identity in Turkey, New York: Oxford University Press, 2003. Zucher J., Erik, Sejarah Modern Turki, Penerjemah, Karsidi Diningrat R, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI Fernandes, Arya. “Keberhasilan Adalet ve Kalkinma Partisi: AKP Dalam Politik Turki.” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, September 2008. Gözüküçk, Yusuf. “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or Replacement? The Case of The National Action Party.” Master Thesis Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001.
93
JURNAL C.H. Dodd, The Devolepment of Turkish Democracy, British of Middle Eastern Studies, Volume. 19, No. 1 (1992): h. 16-30 W.B., Sherwood, The Rise of the Justice Party in Turkey. World Politics, Volume. 20, No. 1 (October 1967): h. 54-65. Ergun Özbudun, The Institutional Decline of Parties in Turkey, Political Parties and Democracy, Chapter 3 (April 2001): h. 238-266.
WEBSITE “Constitution + Foundations of the State System”, artikel diakses pada 1 Agustus 2010 dari: http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html “History of Turkish Presidential Elections”, artikel diakses pada 16 Maret 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.h tm “List of Presidents of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_Turkey “List of Prime Minister of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey “President of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey “Prime Minister of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Turkey “Süleyman Demirel”, artikel diakses pada 23 Maret http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman Demirel .html
2010
dari:
“Süleyman Demirel”, artikel diakses pada 23 Maret http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404701733.html
2010
dari:
Justice
2010
dari:
Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html
Momayezi, Nasser. “Civil-Military Relations in Turkey.” Artikel diakses pada16 Maret 2010 dari http://www.tamiu.edu/~nmomayezi/Civil.htm
94
Solihat, Ade. “Kemalism, Budaya dan Negara Turki.” Artikel di akses pada 5 Februari 2010 dari: http://www.fib.ui.ac.id/index/article:kemalismebudaya-dan-negara-turki.php.htm “Grand Vizier: Facts, Discussion Forum and Encyclopedia Article”, artikel diakses pada 10 Januari 2011 dari http://www.absoluteastronomy.com/topics/Grand_Vizier
