PENGANTAR. Jakarta, 14 Maret 2013 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA HENDARMAN SUPANDJI

PENGANTAR

Segala puja, puji, dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya pula maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Tahun 2012 ini dapat dirampungkan pada waktunya. LAKIP BPN-RI Tahun 2012 merupakan dokumen pertanggung-jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi BPN-RI kurun waktu tahun 2012, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPN-RI 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPN-RI 2012. Oleh karenanya, melalui penyusunan laporan ini dapat ditelaah berbagai target dan realisasi atas segala hal yang dicanangkan dan yang telah dicapai melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta upaya perbaikan dan peningkatan kinerja jajaran BPN-RI pada tahun-tahun berikutnya, baik di lingkungan Kantor Pusat maupun semua Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sebagai cerminan kinerja jajaran BPN-RI Tahun 2012, LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini merangkum semua capaian atas program dan kegiatan seluruh Satuan Kerja (Satker) secara nasional dari Pusat, Wilayah, dan Daerah. Dari padanya, akan dapat dinilai pencapaian atas target selama satu tahun yang sekaligus menjadi gambaran tentang tahapan dalam pengejawantahan terhadap misi, kebijakan, dan program serta kegiatan BPN-RI dalam upaya menjadikan tanah dan pertanahan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Besar harapan, kiranya dengan LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini akan menjadi bahan bagi penilaian kinerja tahun bersangkutan yang menjadi pula titik-tolak dalam perbaikan mutu perencanaan dan pelaksanaan atas program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang, demi pencapaian misi BPN-RI. Salam Perubahan! Jakarta, 14 Maret 2013 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI LAKIP BPN RI 2012

i

Ringkasan Eksekutif Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan lembaga pemerintah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pertanahan, hingga saat ini telah menjalankan penataan dalam berbagai hal, baik kelembagaan, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan nyata. Disadari sudah ada sejumlah kemajuan dan capaian-capaian penting dalam lima tahun terakhir, sehingga hal ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Namun, mesti diakui masih banyak yang perlu ditata dan disempurnakan untuk kebaikan di masa depan sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang kini digalakkan. Di sis lain, kompleksitas tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara RI di bidang pertanahan dan keagrariaan, maka diperlukan penataan kelembagaan secara lebih kuat, mendasar, strategis dan menyeluruh. Penataan yang bersifat penyegaran dan pemantapan kelembagaan ini mestilah diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pertanahan sejalan dengan tuntutan peningkatan kompetensi dan kapbilitas personel BPN RI agar mampu menuntaskan masalah-masalah di masa lampau, menangani masalah yang aktual sedang berlangsung, serta mengurangi timbulnya masalah di masa mendatang, sekaligus mengantisipasi perkembangan di masa depan terkait berbagai aspek di bidang pertanahan. Dengan telah diterbitkannya RPJM Nasional Tahun 2010–2014 sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, saat ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberi mandat untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas nasional dalam rangka mewujudkan prioritas nasional yang menjadi visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal ini sebagaimana diuraikan di dalam Buku I RPJM Nasional Tahun 2010–2014, di samping kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan pendukung prioritas nasional dan kegiatan dasar sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi sepanjang tahun 2012 dalam penanganan tugas pemerintah di bidang pertanahan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012. Dalam pengelolaan pertanahan, BPN RI juga secara terus-menerus melakukan penataan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pertanahan dan berkomitmen untuk membangun sistem yang baik bagi pelayanan publik. Hal itu dilaksanakan dengan pendekatan secara sistematik terhadap sistem pelayanan publik yang baik dengan memperhatikan faktor internal di lingkungan BPN RI dan eksternal di luar jajaran BPN RI. LAKIP BPN RI 2012

ii

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran yang didistribusikan pada lima program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Pengelolaan Pertanahan, serta Program Pendidikan Tinggi dengan jumlah total dana sebesar Rp3.881.135.536.000,- Realisasi yang telah dicapai sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.986.260.428.000,- atau 76,76%. Rincian realisasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012 tersebut menghasilkan capaian-capaian kegiatan prioritas yang terdiri antara lain: a. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia berupa Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi di seluruh Indonesia masing-masing seluas 3.160.000 Ha (100%), 15.237.394 Ha (100%), dan 2.378.193 Ha (87,77%); b. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui kegiatan Legalisasi Aset Tanah yang terealisasi sebanyak 844.517 bidang (92,95%); c. Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) secara optimal dan berkeadilan melalui peningkatan persentase jumlah wilayah/bidang/ luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta Redistribusi Tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan seluas 122.519 bidang (81,89%); d. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) secara berkeadilan melalui penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang ditetapkan sebanyak 22 SK, jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah sebanyak 31 Paket dan bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat sebanyak 100 SK; e. Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia melalui peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara, yang telah dapat diselesaikan masing-masing sebanyak 168 Kasus, 237 Kasus, dan 117 Kasus. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Tahun 2012 ini merupakan pertangung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban BPN RI dalam kurun waktu satu tahun, yani di tahun 2012 ini. -oOoLAKIP BPN RI 2012

iii

Daftar Isi PENGANTAR

...........…………………………………..............……..............……..

RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

i

……………………….......................…........……….

ii

…………………………......……….....….……...........……................

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..……………...……..…….……….….…..…....….. B. Tugas dan Fungsi …………...………………….…………………..…. C. Peran Strategis Sektor Pertanahan Dalam Pembangunan….

1 2 4

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis BPN RI 2010-2014 …….……………..... B. Penetapan Kinerja 2012 .…………………...………………. .…..

8 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja …………...……..…………………...…… ……. 15 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………...…………...... 17 C. Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………….. 36 BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………… 40 LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAKIP BPN RI 2012

iv

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

Tanah dan pertanahan merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menjadi sumber-sumber keadilan dan kemakmuran masyarakat. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah mencirikan hubungan yang bersifat abadi, sebagaimana ungkapan “Sadumuk bathuk, sanyari bumi; yen perlu ditohi pati”. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah-air dari keseluruhan Bangsa Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Talaud sampe Rote. Tanah menjadi perekat Negara Kesatuan; oleh karena itu, tanah perlu dikelola dan diatur serta ditata secara nasional, regional dan sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung keberhasilan tanah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi tuntutan utama instansi Badan Pertanahan Nasional R.I. Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2012 yang bersumber dari kebijakan dan program pertanahan, maka wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi BPN-RI dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2012 bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan umpan balik peningkatan kinerja tahun 2013, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun 2012 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional R.I. Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2012. LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional R.I. dapat tercapai, yaitu terwujudnya instansi yang akuntabel serta melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif, responsif, dan transparan serta partisipatif.

LAKIP BPN-RI 2012

1

B.

TUGAS DAN FUNGSI

1.

Tugas

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional R.I. yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012; Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPN-RI adalah sebagai berikut: a. Badan Pertanahan Nasional R.I. adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan b. Badan Pertanahan Nasional R.I. mengemban amanat melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 2.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 juncto Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional R.I. melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; c. koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program bidang pertanahan; d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan; e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan; f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reforma agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus; i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan; j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; k. kerjasama dengan lembaga-lembaga lain; l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan; o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; q. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

LAKIP BPN-RI 2012

2

s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan; t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; u. fungsi di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun struktur Badan Pertanahan Nasional terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan; f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat; g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; h. Inspektorat Utama.

STRUKTUR ORGANISASI BPN-RI

LAKIP BPN-RI 2012

3

C. Peran Strategis Sektor Pertanahan Dalam Pembangunan Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk kacamata sosiologi, antropologi, politik, militer dan ekonomi. Selain itu, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat karena seluruh sumber daya alam khususnya tanah bersifat unrenewable (tidak dapat diperbaharui). Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sehingga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara RI. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut tanah diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria. Pasal 2 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Berdasarkan aturan tersebut Negara berwenang untuk mengatur tentang hak-hak atas tanah dan melayani rakyat di bidang pertanahan. Kewenangan di bidang pertanahan tersebut dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang mempunyai kantor pusat di Jakarta, kantor wilayah di setiap provinsi dan kantorkantor pertanahan di setiap kabupaten/kota. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial. Persoalan ini mewujud dalam bentuk: tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, tingginya konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil masyarakat, tingginya sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga dari sebagian besar masyarakat kita, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup,

LAKIP BPN-RI 2012

4

dan lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat terhadap hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan Reforma Agraria untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut di atas, sekaligus merupakan implementasi dari mandat Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Keputusan MPR-RI Nomor 5/MPR/2003 yang menekankan perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, terselesaikannya sengketa pertanahan dan berkembangnya akses masyarakat terhadap tanah. Tujuan kebijakan pertanahan nasional yang meliputi kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan berbangsa dan bernegara merupakan penjabaran dari konstitusi yang mengamanatkan bahwa “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” perlu segera diwujudkan, mengingat: Pertama, sebagai upaya mencegah timbulnya konflik, sengketa, dan perkara pertanahan yang baru. Secara umum, persoalan pertanahan merupakan bagian dari permasalahan, konflik, sengketa dan perkara pengelolaan sumberdaya agraria pada umumnya, dan tanah pada khususnya. Persoalan konflik sengketa dan perkara pertanahan menunjukkan karakteristik yang hampir identik di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan kebijakan pertanahan nasional yang komprehensif, holistik, terintegrasi dan lintas sektor, maka munculnya konflik, sengketa dan perkara pertanahan dapat dikurangi dan konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang sudah terjadi dapat ditemukan alternatif solusinya untuk penanganan secara tuntas. Kedua, kebijakan pertanahan nasional harus menjadi bagian utama dalam rangka penguat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan pertanahan bukan merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi merupakan keseluruhan proses yang berhubungan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan terhadap tanah, baik perorangan, badan hukum, masyarakat hukum adat maupun pemerintah. Dengan demikian, administrasi pertanahan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan, ketika secara faktual

LAKIP BPN-RI 2012

5

masih terdapat berbagai konflik dan sengketa berhubungan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketiga, kebijakan pertanahan nasional akan memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk dikedepankan karena makna filosofi dari tanah dan sumberdaya agraria bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi negara dan pemodal melainkan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Keempat, dinamika kelembagaan pertanahan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa sejatinya kelembagaan pertanahan belum menempati posisi yang tepat. Regulasi yang mengatur kelembagaan pertanahan selama ini belum berada pada level undang-undang, sehingga tugas pokok dan fungsi yang diembannya belum mampu mengikat tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga lain. Penguatan kelembagaan pertanahan yang sejalan dengan sifat persoalan pertanahan yang multidisiplin, multisektor dan multi-stakeholder perlu dilakukan melalui regulasi pada level undang-undang. Kelima, substansi pengelolaan pertanahan melingkupi tiga unsur utama yang meliputi registrasi, valuasi, dan perencanaan. Ketiga urusan ini mestinya mendapatkan porsi yang sama, mengingat ketiganya bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi. Penguatan ketiga unsur ini merupakan hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Reforma Agraria secara operasional didefinisikan sebagai Asset Reform dan Access Reform. Asset reform melalui Land Reform (asset reform) merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangperundangan pertanahan; sedangkan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat (beneficiaries) terhadap sumbersumber ekonomi dan politik, seperti: partisipasi ekonomi-politik, permodalan, pemasaran, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan sumber daya tanahnya sebagai sumber penghidupan. BPN-RI juga tengah giat melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Hasil dari penertiban tanah terlantar ini akan diredistribusikan kepada petani-petani miskin dan rakyat yang tidak mempunyai tanah demi pemberdayaan mereka. Kemudian, melalui

LAKIP BPN-RI 2012

6

program pendaftaran hak atas tanah, maka akan diperoleh kepastian akan hak atas tanah dan juga mencegah terjadinya sengketa. Sengketa, perkara dan konflik pertanahan merupakan masalah yang kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Sengketa pertanahan yang berlarut-larut sudah pasti akan merugikan semua pihak. Tanah akan menjadi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam rangka percepatan penyelesaian masalah-masalah pertanahan dan kasus-kasus yang strategis serta mencuat, Kepala BPN-RI telah membentuk Tim 11 (sebelas) dan Adhoc. Tim ini selalu memonitor setiap saat tingkat kecepatan penyelesaian kasus yang telah ditugaskan. Tim serupa juga akan dibentuk pada tingkat Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan kasus-kasus di wilayahnya dengan pola penyelesaian yang sama. Dengan demikian, BPN-RI akan pro-aktif mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan prinsip WinWin Solution, tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tapi lebih pada prinsip keadilan dan prinsip tanah untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, terhadap perkara pertanahan yang telah masuk di lembaga peradilan akan secepatnya diselesaikan manakala telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). BPN-RI telah menandatangani kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pembangunan sektoral dan sertipikasi hak atas tanah. Terdapat beberapa program sertipikasi hak atas tanah transmigran, petani, nelayan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan perumahan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sebagai bentuk dukungan BPN-RI terhadap program pembangunan Kementerian/Lembaga terkait. Untuk menjangkau dan mendatangi masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, BPN-RI melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjalankan program LARASITA yaitu kantor pertanahan bergerak untuk melaksanakan pelayanan pertanahan. Pelaksanaan LARASITA di lapangan didukung prasarana mobil dan/atau sepeda motor atau perahu motor di DKI Jakarta, sedangkan teknologi komunikasi dan informasi didukung oleh komputer nirkabel melalui jaringan; bahkan dalam pemetaannya di beberapa kantor pertanahan telah didukung oleh teknologi terkini dengan pemanfaatan CORS (Continously Operating Reference Stations) sehingga hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung (realtime) sebagai peta yang siap menjadi lampiran produk sertipikat tanah.

LAKIP BPN-RI 2012

7

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A.

Rencana Strategis BPN RI 2010-2014

1.

Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, yaitu: 1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan 3) Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, maka dalam rangka pembangunan di bidang pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan pertanahan, yaitu: “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia ”.

Berdasarkan visi dimaksud ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam tahun 2010-2014, sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan; 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; dan 5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

LAKIP BPN RI 2012

8

2.

Tujuan

Tujuan utama (ultimate goal) pembangunan bidang pertanahan pada dasarnya adalah: “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Pertanahan 2010-2014, tujuan yang akan dicapai pada masa perencanaan jangka menengah tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: a)

Melanjutkan pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan bagi seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

b)

Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan;

c)

Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui program legalisasi aset pertanahan dengan biaya yang lebih murah, dengan waktu yang terukur, dan prosedur yang mudah;

d)

Melanjutkan penataan dan mengendalikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga mengokohkan keadilan di bidang sumberdaya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria);

e)

Tetap mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru;

f)

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan

LAKIP BPN RI 2012

9

g)

Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, teliti, tepat, transparan dan akuntabel yang tetap menjaga kepastian hukum serta partisipatif.

3.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sasaran-sasaran strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 4.

Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi; Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan; Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia; Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, di seluruh Indonesia. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu ditetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2012 tersebut:

LAKIP BPN RI 2012

10

Tabel 2.1 Rincian Indikator Kinerja Utama BPN RI No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

Indikator Kinerja a. Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah

2.

Terwujudnya pengendalian, a. Meningkatnya jumlah keputusan penguasaan, pemilikan, penggunaan, penetapan tanah terlantar yang dan pemanfaatan tanah dan ditetapkan pemberdayaan masyarakat dalam b. Meningkatnya jumlah tanah rangka peningkatan akses terhadap yang dapat didayagunakan bagi sumber ekonomi masyarakat, program strategis dan pemerintah c. Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/ bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah.

3.

Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan

4.

Berkurangnya sengketa, konflik, dan a. Meningkatnya jumlah sengketa perkara pertanahan di seluruh pertanahan yang diselesaikan Indonesia b. Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan c. Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan

5.

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia

LAKIP BPN RI 2012

Bertambahnya persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta potensi di seluruh Indonesia

11

Secara khusus, Rencana Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2012 yang merupakan tahun ketiga secara rinci tertuang dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Rincian Rencana Kinerja BPN RI Tahun 2012 Sasaran Strategis

1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

2. Terwujudnya pengen-dalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan ma-syarakat dalam rangka peningkatan akses ter-hadap sumber ekonomi

Indikator Kinerja a. Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia

5. Terpenuhinya infrastruk- tur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, di seluruh Indonesia

4,00

a. Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

459 SK

b. Meningkatnya jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah

Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah.

4 Paket

100 SK

149.600 Bidang

a. Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan

229 kasus

b. Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan

365 kasus

c. Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan

200 kasus

Bertambahnya persentase cakupan peta dasar di seluruh Indonesia

Bertambahnya prosentase cakupan Peta Tematik di seluruh Indonesia Bertambahnya persentase cakupan Peta Potensi diseluruh Indoesia di seluruh Indonesia

LAKIP BPN RI 2012

1.077.655 Bidang

b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah

c. Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat

3. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan

Target 2012

3,160.000 Ha 15.237.394 Ha 2.709.603 Ha

12

B.

Penetapan Kinerja 2012

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk: a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan e. Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 telah disusun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi unit organisasi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012, disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi Penetapan Kinerja Tahun 2012 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Badan Pertanahan Nasional RI Tahun 2012. Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini.

LAKIP BPN RI 2012

13

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja BPN RI Tahun 2012 Sasaran Strategis

1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

2. Terwujudnya pengen dalian, penguasaan, pemilikan, pengguna-an dan pemanfaatan tanah dan pemberda-yaan masyarakat dlm rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

3. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, & pemanfaatan tanah secara berkeadilan

4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia 5. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, di seluruh Indonesia

Indikator Kinerja a. Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pe-layanan legalisasi aset tanah Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

1.077.655 Bidang

4,00

459 SK

Meningkatnya jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah

4 Paket

Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat

100 SK

Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah

149.600 Bidang

a. Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan

229 kasus

b. Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan

365 kasus

c. Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan

200 kasus

Bertambahnya persentase cakupan peta dasar di seluruh Indonesia Bertambahnya prosentase cakupan Peta Tematik di seluruh Indonesia Bertambahnya persentase cakupan Peta Potensi diseluruh Indoesia di seluruh Indonesia

LAKIP BPN RI 2012

Target

3,160.000 Ha

15.237.394 Ha 2.709.603 Ha

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 NO. 1 1.

2.

SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan

INDIKATOR KINERJA 3 Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan Meningkatnya jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat , program strategis dan pemerintah

LAKIP BPN RI 2012

TARGET

REALISASI

%

4

5

6

1.077.655

933.821

Bidang

Bidang

86,65

4,00

2,99

74,75

459 Lokasi

285 Lokasi

62,09

4 Paket

4 Paket

100,00

15

3.

4.

5.

Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan

Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia

Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/l uas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan Bertambahnya prosentase cakupan Peta Dasar di seluruh Indonesia Bertambahnya prosentase cakupan Peta Tematik di seluruh Indonesia

LAKIP BPN RI 2012

100 Lokasi

100,00

149.600 Bidang

122.519 Bidang

81,89

229 kasus

168 kasus

73,36

365 kasus

287 kasus

78,63

200 kasus

157 kasus

78,50

3,160.000 Ha

3,160.000 Ha

100,00

15.237.394 15.237.394 Ha Ha

100,00

100 Lokasi

16

Bertambahnya persentase cakupan Peta Potensi diseluruh Indoesia di seluruh Indonesia

2.709.603 Ha

2.378.193 Ha

87,77

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan terjaminnya kepemilikan hak atas tanah dari individu atau badan hukum. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah

LAKIP BPN RI 2012

CAPAIAN 2012 TARGET

REALISASI

1.077.655

933.821

Bidang

Bidang

4,00

2,99

% 86,65

74,75

17

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi Salah satu indikator kinerja yang dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah adalah bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi pada tahun anggaran 2012 dengan capaian 86,65 %. Secara umum, mayoritas capaian kinerja telah tercapai di atas 50%, namun ada satu kegiatan yang rendah tingkat capaiannya yakni sebesar 18,85% dalam hal penerbitan HPL Transmigrasi karena prasyarat dari proses penerbitan HPL tidak berada pada instansi BPN-RI melainkan pada instansi lain seperti Dinas Transmigrasi di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing yang berada di luar kendali jajaran BPN-RI, baik pusat, wilayah maupun kabupaten/kota. Rendahnya capaian tersebut karena subjek dan objek kegiatan transmigrasi ditentukan oleh instansi lain atau pihak ketiga baik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi atau Kabupaten/Kota, diantaranya ada rencana lokasi transmigrasi yang masuk kawasan hutan seperti di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja dengan persentase yang tinggi tersebut antara lain adanya: 1. Sumber-daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang pada kondisi kurang maupun terbatas, namun dapat dimaksimalkan sehingga dicapai hasil yang optimal. Permasalahan dan kendala masih terus menjadi tantangan sebagai dampak dari terus bertambahnya unit kerja (satuan kerja) terutama di daerah seiring dengan pemekaran wilayah (pertambahan) provinsi dan kabupaten/kota; 2. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh pada capaian kinerja pembangunan bidang pertanahan yang berada di luar kendali BPN RI seperti, kondisi geografis dan minimnya sarana transportasi maupun administrasi yang ada di instansi lain; 3. Belum selesainya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota. Belum selesainya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), berdampak langsung pada kinerja legalisasi aset;

LAKIP BPN RI 2012

18

4. Tingginya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Biaya Operasional yang disyaratkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak dan biaya yang masih relatif tinggi mengakibatkan pemilik tanah mengurungkan niatnya untuk mensertipikatkan tanahnya. Beruntunglah kini karena semenjak tahun 2011 kewenangan dalam pengelolaan BPHTB telah berada pada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan yang akan dikelola pemerintah kabupaten/kota mulai tahun 2014 mendatang. Untuk pelaksanaan program Legalisasi asset yang terdiri dari Prona, Sertipikasi Tanah UKM, Sertipikasi Tanah Petani, Sertipikasi Tanah Nelayan, Sertipikasi Tanah Transmigrasi, Sertipikasi Tanah MBR-Menpera tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Realisasi kegiatan Legalisasi Aset Masyarakat No.

Kegiatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prona UKM Petani Nelayan Transmigrasi MBR HPL Penanganan Pasca Bencana TOTAL

8.

Target (Bidang) 787.620 20.463 30.000 15.000 47.700 7.500 127.422

Realisasi (Bidang) 772.369 17.692 28.743 13.741 28.805 6.508 24.013

98,06 86,46 95,81 91,61 60,39 86,77 18,85

41.950

41.950

100,00

1.077.960

933.821

86,65

%

Dari data diatas digambarkan bahwa untuk capaian program pensertipikatan tanah realisasi fisiknya 86,65 %. Realisasi Fisik dan Anggaran untuk masing-masing kegiatan tiap provinsi tersajikan dalam lampiran. Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalisasi aset tanah dengan melalui kegiatan Legalisasi Aset Tanah, yang meliputi

LAKIP BPN RI 2012

19

Prona, Transmigrasi, UKM, Tanah Nelayan, Menpera (MBR), Tanah Pertanian, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Konsolidasi Tanah Swadaya, dan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan dapat dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan bidang-bidang tanah yang dilegalisasi/disertipikatkan dan peningkatan kinerja sasaran di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: a) Pengelolaan Sumber-daya Manusia perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan secara maksimal semua pegawai organis (PNS) dan tenaga bantu (alih-daya/outsourcing); b) Koordinasi antara unit tata usaha sebagai satuan pendukung (supporting unit) dan unit teknis sangat signifikan dalam pencapaian sasaran kinerja; c) Ketersediaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang mudah penerapannya sangat mempengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan dan kinerja; d) Revisi kegiatan dan anggaran sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran secara nasional, pemblokiran (bintang) maupun ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi kegiatan dan anggaran. Beberapa strategi pelaksanaan kinerja diperhatikan di masa mendatang sebagai berikut:

yang

perlu

a) Percepatan penelitian dokumen DIPA untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi kegiatan, jika diperlukan revisi DIPA agar secepatnya disampaikan; b) Terhadap ketidaksesuaian dokumen sebagaimana yang seharusnya, secepatnya dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sesuai dengan kewenangannya; c) Percepatan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (RPKA); d) Percepatan penunjukan pengelola APBN, panitia dan pejabat pengadaan serta pelaksana kegiatan;

LAKIP BPN RI 2012

20

e) Berkoordinasi dengan unit teknis dan pihak-pihak terkait yang diperlukan (Pemerintah Daerah, dinas terkait, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat); f) Untuk mengatasi keterbatasan sumber-daya yang tersedia, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: 1) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata; 2) Optimalisasi pendayagunaan pegawai (staf administrasi dididik untuk dapat mengerjakan tugas-tugas teknis di kantor); 3) Mobilisasi petugas ukur sesuai dengan batas kewenangannya; 4) Pendayagunaan lulusan Program Diploma I STPN yang belum diangkat menjadi PNS; 5) Memanfaatkan jasa surveyor berlisensi pihak ketiga sesuai dengan ketentuan. g) Menginventarisasi masalah dan melaporkan kepada pimpinan dalam bentuk Laporan khusus; h) Peningkatan kedisiplinan pelaporan, termasuk penyampaian hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan; i) Terus mengupayakan pengadaan pegawai dengan fokus pada tenaga penunjang kegiatan operasional dengan kompetensi yang telah terpetakan sesuai kebutuhan riil. Optimalisasi kinerja SDM ditingkatkan dengan strategi pendidikan dan pelatihan yang intensif serta penyediaan teknologi penunjang kerja; j) Kendala geografis dan minimnya transportasi akan diatasi dengan terus mengoptimalkan kinerja LARASITA serta perluasan cakupan teknologi Continuously Operating Reference Station (CORS) sebagai penunjang kegiatan survei dan pemetaan; k) Kendala ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah akan diatasi dengan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong penyelesaian penyusunan Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah; l) Sementara kendala PNBP dan BPHTB, diharapkan akan dapat diatasi dalam tahun-tahun yang akan datang dengan telah terbitnya Undang-undang tentang BPHTB dan Peraturan Pemerintah tentang PNBP bidang Pertanahan pada tahun 2010.

LAKIP BPN RI 2012

21

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah Berdasarkan hasil survey melalui kuisoner hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2012 terhadap responden sejumlah 441 orang di 48 Kantor Pertanahan diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pertanahan adalah 2,99 % (cukup).

Sasaran 2

Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan

Sasaran ini dimaksudkan dalam rangka untuk memastikan pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan Meningkatnya jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat , program strategis dan pemerintah (Jumlah tanah negara, tanah terlantar, tanah kritis yang dikelola) Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat

LAKIP BPN RI 2012

CAPAIAN 2012 TARGET

REALISASI

%

459 Lokasi

285 Lokasi

62,09

4 Paket

4 Paket

100,00

100 Lokasi

100 Lokasi

100,00

22

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak, maka penetapan tanah terlantar memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Langkah-langkah penertiban tanah terlantar meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut: a. inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah yang terindikasi terlantar. b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, c. peringatan terhadap pemegang hak, d. usulan penetapan tanah terlantar, e. penetapan tanah terlantar. Tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar oleh Kepala BPN RI, selanjutnya disebut Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Terhadap tanah tersebut dilakukan pendayagunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2011. Tanah negara bekas tanah terlantar tersebut akan dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui: a. Reforma Agraria; b. Program Strategis Negara, Dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Cadangan Negara Lainnya, Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah guna kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum serta untuk

LAKIP BPN RI 2012

23

masyarakat bagi kepentingan sosial, pendidikan, penelitian dan keagamaan. Dari 459 obyek penertiban tanah terindikasi terlantar yang sudah dilakukan tahapan penertiban sebanyak 285 obyek (62,09%). Sampai dengan tahun 2012 diajukan sebanyak 94 SK dan yang telah ditetapkan sebanyak 80 SK (85,11%) atau seluas 54.123,2436 Ha. Namun dari 80 Surat Keputusan tersebut, sebanyak 11 SK digugat di pengadilan (seluas 34.368 Ha). Adapun sebaran 80 SK tanah terlantar dapat dilihat pada lampiran 3. Penilaian atas kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian saat ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010,

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 2011, diharapkan pelaksanaan penertiban tanah terlantar yang menjadi kegiatan prioritas dapat berjalan sesuai rencana; dan 2. Pengolahan data usulan penetapan tanah terlantar dalam rangka

penyiapan konsep Risalah Pengolahan Data (RPD), Nota Dinas (ND) dan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Terlantar sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data pendukung usulan penetapan tanah terlantar.

Jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat , program strategis dan pemerintah Yang dimaksud tanah yang dapat didayagunakan disini adalah Tanah Negara bekas hak, bekas kawasan, bekas tanah terlantar yang telah ditetapkan menjadi Tanah Negara dan dikuasai langsung oleh negara. Dalam rangka pendayagunaan tanah negara bekas hak, bekas kawasan, bekas tanah terlantar yang telah ditetapkan menjadi tanah negara dan dikuasai langsung oleh negara dilakukan tahapan identifikasi, penyusunan analisa ketersediaan tanah dan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk ditetapkan peruntukannya. Pada tahun 2012 tanah yang dikelola untuk didayagunakan ditargetkan sebanyak 4 paket/bidang, namun dalam rangka mendukung kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang

LAKIP BPN RI 2012

24

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar maka pada tahun 2012 dilakukan identifikasi/pendataan dalam rangka penyusunan analisa ketersediaan tanah sebanyak 4 paket. Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat Penataan aset masyarakat pada tanah negara bekas tanah terlantar, dilaksanakan melalui distribusi tanah dan redistribusi tanah melalui kegiatan Reforma Agraria. Penataan akses masyarakat pada tanah negara bekas tanah terlantar, melalui kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kemitraan dengan pihak ketiga, antara lain dalam bentuk fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana produksi, pasar, dan infrastruktur. Pada tahun 2012 jumlah sumber ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat penerima manfaat sebanyak 100 Lokasi.

Sasaran 3

Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya penataan dan pengaturan pertanahan yang lebih berkeadilan dengan melaksanakan pendataan bidang-bidang tanah dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

LAKIP BPN RI 2012

25

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan

CAPAIAN 2012 TARGET

REALISASI

%

149.600 Bidang

122.519 Bidang

81,89

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terciptanya Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara optimal dan berkeadilan adalah: Prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dengan capaian 81,89 %.

Sasaran 4

Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diselesaikan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

LAKIP BPN RI 2012

26

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan

CAPAIAN 2012 TARGET

REALISASI

%

229 kasus

168 kasus

73,36

365 kasus

287 kasus

78,63

200 kasus

157 kasus

78,50

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Selama tahun 2012 jumlah sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan sebanyak 168 Kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian sengketa pertanahan tersebut antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah sumber-daya manusia ditinjau dari beban tugas rutin dan tugas lainnya. Adapun strategi pemecahan masalah dari kendala tersebut melalui permintaan tambahan SDM dari Biro Kepegawaian serta peningkatan hubungan kerja dan koordinasi, membentuk tim terpadu pelaksanaan kegiatan, melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan melakukan efektivitas dan efisiensi kerja.

LAKIP BPN RI 2012

27

Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Selama tahun 2012 jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan sebanyak 287 Kasus Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian konflik pertanahan tersebut antara lain: 1. Memberikan bimbingan teknis kepada staf/pelaksana mengenai Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2013; 2. Memberikan kesempatan kepada pegawai melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; 3. Perlu dipertimbangkan perbandingan jumlah pegawai wanita dengan pria. Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selama tahun 2012 jumlah perkara pertanahan yang dapat diselesaikan sebanyak 157 kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian perkara pertanahan tersebut antara lain: 1. Anggaran sidang dari dana rupiah murni yang tidak mencukupi, sedangkan dana APBN yang telah dialokasikan menunggu masuknya dana dari pihak ketiga. 2. Penyusunan RKAKL yang waktu perbaikannya sering hanya diberi waktu sedikit sehingga menghasilkan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan yang tidak sempurna dan kurang cermat.

LAKIP BPN RI 2012

28

3. Terbatasnya jumlah sumber-daya manusia pada Direktorat Perkara Pertanahan ditinjau dari beban tugas rutin dan tugas lainnya. Untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan di tanah air, Kepala BPN RI membentuk Tim 11. Selama tahun 2012 Tim 11 menangani sebanyak 38 kasus pertanahan. Tabel 3.3 Beberapa Contoh kasus yang ditangani antara lain:

No

Kasus

Perkembangan Proses Penyelesaian

1

Permasalahan tanah antara masyarakat Kec. Ngancar dan PT. Sumber Sari Petung, di Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur.

2

Permasalahan tanah Curah Nongko, Perkebunan Kali Senan PTPN XII dengan warga masyarakat yang terletak di Desa Curah Nongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur

Tanah atas nama PT. Sumber Sari Petung semula luasnya 600 ha, 250 ha diantaranya diduduki oleh warga masyarakat. Terhadap tanah seluas ± 250 Ha tersebut, yang digarap warga 1.766 bidang tanah (100 %) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik melalui redistribusi tanah dan sudah diserahkan kepada penerima tanah redistribusi tanah/warga. Pada saat ini telah dilaksanakan akses reform berupa penanaman nilam dan pembuatan pengolahan penyulingan minyak asiri bantuan pihak ketiga. Luas yang diminta untuk diperpanjang seluas 2.709,49 Ha dimana dalam HGU tersebut terdapat klaim dari masyarakat seluas 300 ha. Dari 300 ha areal yang diklaim tersebut, 125 ha ditanami (okupasi) oleh warga. Sedangkan sisa seluas 175 ha dituntut warga. Penyelesaian telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 23 Januari 2013 bertempat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) antara BPN, PTPN XII dan Kementerian BUMN. Prinsip BUMN akan melepas sejauh untuk kepentingan petani dan dalam waktu dekat akan diadakan peninjauan lapang.

LAKIP BPN RI 2012

29

No

Kasus

Perkembangan Proses Penyelesaian

3

Permasalahan tanah Hak Pakai No. 1/Alastlogo atas nama Dephankam cq. TNI AL antara masyarakat Desa Alaslogo dengan TNI AL terletak di Grati, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur

4

Permasalahan Tanah antara TNI Kodam Brawijaya dengan masyarakat yaitu kebun Penampean seluas 5.440 ha dan kebun Kali gentong seluas 1.525 ha di Kabupaten Tulungagung.

5

Masalah Tanah HGU Wongsorejo seluas 600 Ha di desa Wongsorejo kecamatan Wongsorejo Kabuaten Banyuwangi Jawa timur dengan Petani setempat. HGU PT Blitar Putra seluas 380 Ha didesa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupate Blitar dengan Petani setempat.

Dari luas keseluruhan tanah dengan Hak Pakai (HP) atas nama Departemen Pertanahan (DEPHAN) cq. TNI-AL di Pasuruan 3.476 ha di dua bidang Hak Pakai di Alastlogo dan Sumberanyar seluas 1.083 ha ada klaim dari warga masyarakat. Sementara itu, hasil rapat dengan Komandan Armada Maritim Kawasan Timur (DanArmatim) telah disimpulkan bahwa persoalan ini sepenuhnya diserahkan ke Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan DEPHAN (Kementerian Pertahanan); untuk itu kiranya Komisi-II DPR RI dapat memfasilitasi Rapat Koordinasi yang mengikutsertakan setiap pihak terkait, setidaknya unsur warga masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPN-RI. Hasil mediasi antara BPN, Kodam dan Pemda yaitu bahwa kebun Penampaian akan diserahkan seluruhnya kepada masyarakat, sedangkan kebun Kaligentong tetap diserahkan ke TNI AD untuk digunakan sebagai tempat latihan militer. Namun demikian belum ada persetujuan dari KASAD. Mohon DPR dapat menindaklanjuti hal ini. Pihak Perusahaan pemilik HGU telah menyerahkan tanah seluas 60 Ha yang akan dijadikan obyek Land reform untuk di redistribusikan kepada 200 KK Petani setempat.

6

LAKIP BPN RI 2012

PT. Blitar Putra telah melepaskan tanah seluas 80 Ha yang akan dijadikan obyek Landreform untuk diredistribusikan kepada 400 KK petani

30

No

Kasus

Perkembangan Proses Penyelesaian

7

Masalah tanah Keraton Surakarta, terletak di Kelurahan Baluwerti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Permasalahan tanah Negeri Halong yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku Permasalahan tanah HGU PT. Cipta Daya Sejati Luhur seluas 268 Ha sebagian dari luas keseluruhan 3.671 Ha yang secara fisik dikuasai oleh Kelompok Tani Makmur Sejati, di Provinsi Riau;

Dijadwalkan minggu ke-2 Februari 2013 akan dilaksanakan Gelar Kasus di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

8 9

10 Tuntutan pengembalian tanah seluas 80 Ha oleh Suwarno, dkk dari lokasi HGU No. 1/Paya Bagas A.n. PTPN III Kebun Rambutan, di Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. 11 Permasalahan tanah antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor

12 Permasalahan tanah antara PT. Pupuk Kaltim dengan Majelis Perjuangan Rakyat Perwakilan Masyarakat Gunung Kempeng, Pada Idi dan H. Daeng Masserang

LAKIP BPN RI 2012

Masih dilakukan pengumpulan data, baik data yuridis administratif maupun data fisik lapangan. Karena tidak tercapai win-win solution sedangkan lokasi dikuasai dan diolah oleh Kelompok Tani Makmur Sejati maka PT. CDSL harus bisa membuktikan telah membayar ganti rugi. Apabila tidak bisa membuktikan ganti rugi tersebut maka sebagian HGU seluas 164,4 Ha dapat dibatalkan karena terdapat cacat hukum administrasi sesuai Perkaban No. 3/2011. Permasalahan ini termasuk kriteria K4 dan K5 yang intinya penyelesaian kasus pertanahan melalui proses perkara di pengadilan. Mengingat tanah tersebut merupakan aset negara yang sudah terdaftar dalam IKN atas nama Kementerian Pertahanan RI Nomor Reg. IKN 50503007 dan Nomor 50503008, maka perlu dikoordinasikan permasalahan tanah tersebut kepada Kemenhan RI, Kemenkeu RI dan Kemendagri RI. PT. Pupuk Kaltim mengajukan permohonan perpanjangan atas HGB No.10/Belimbing yang akan berakhir tanggal 9 September 2013, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang dengan suratnya No.125/364.74/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 jo Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalimantan Timur dengan suratnya

31

No

Kasus

13 Permasalahan Tanah Antara PT. Jembayan Muara Bara Dengan Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri Yang Terletak Di Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 14 Permasalahan tanah antara masyarakat dengan TNI AU/Lanud Atang Sendjaja, terletak di Desa Bojong, dan Desa Semplak, Kecamatan Kemang, Desa Bantarsari, Kec. Rancabungur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; 15 Permasalahan tanah PT. Barat Selatan Makmur Investindo di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Perkembangan Proses Penyelesaian No.924/6-64/X/2012 Tanggal 18 Oktober 2012, Mohon Petunjuk kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan perihal tindak lanjut Permohonan Pengukuran dan Perpanjangan atas HGB No. 10/Belimbing seluas 173 Ha atas nama PT. Pupuk Kaltim. Belum ada kesepakaan dari masyarakatsehingga proses pengkrannya ertnda. Masih dilakukan pengumpulan data, baik data yuridis administratif maupun data fisik lapangan

Terhadap tanah yang dipermasalahkan akan diintensifkan koordinasi antara semua unit terkait diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, BPN RI dan Pemerintah setempat. Penyelesaian kasus tersebut sedang ditangani oleh Tim dari Menteri Polhukam.

Disadari bahwa penanganan dalam rangka penyelesaian sengketa, perkara, maupun konflik pertanahan masih dihadapkan pada berbagai faktor antara lain: a. Persoalan yang kompleks dan banyaknya mafia serta spekulan tanah yang tidak henti-hentinya melakukan aksinya; b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik pertanahan;

LAKIP BPN RI 2012

32

c. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk membayar biaya perkara di pengadilan; d. Sikap arogansi dari suatu institusi dalam menghadapi masalah/konflik pertanahan; e. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan baik TUN, perdata maupun pidana yang saling bertentangan menyangkut obyek yang sama.

Sasaran 5

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur pertanahan secara sektoral, regional dan nasional dalam hal ini cakupan wilayah peta pertanahan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta potensi di seluruh Indonesia

CAPAIAN 2012 TARGET

Peta Dasar Peta Dasar Pertanahan Pertanahan 3.160.000 Ha

3.160.000 Ha

Peta Tematik

Peta Tematik

15.237.394 Ha

15.237.394 Ha

% 100,00 % 100,00 %

Peta Nilai Zona Peta Nilai 87,77 % Tanah Zona Tanah 2.709.603 Ha

LAKIP BPN RI 2012

REALISASI

2.378.193 Ha

33

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta potensi di seluruh Indonesia Indikator kinerja yang dipergunakan dalam rangka mengukur sasaran Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia adalah Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta zona nilai tanah di seluruh Indonesia dengan capaian masing-masing sebesar 100%, 100% dan 87,77%. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala dan hambatan sebagai berikut ini: 1. Masih terbatasnya data tekstual dan data spasial terkini di seluruh wilayah Indonesia. 2. Keterbatasan peralatan pendukung basis data.

penunjang

kinerja

terutama

sarana

3. Keterbatasan tenaga dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga efisiensi pelaksanaan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia belum optimal. Untuk mencapai indikator Kinerja ini BPN RI melakukan beberapa langkah/strategi, meliputi: 1. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan satuan kerja lain di internal BPN RI maupun eksternal dengan instansi yang terkait. 2. Meningkatkan keterlibatan seluruh komponen di lingkungan BPN RI termasuk di peningkatan kemampuan sumber-daya manusia di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Luasan budidaya yang menjadi kewenangan BPN RI untuk dikelola demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sekitar 90 juta Ha. Data luas wilayah yang terpetakan dengan Peta Dasar Pertanahan oleh Direktorat Pemetaan Dasar sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai tabel berikut ini:

LAKIP BPN RI 2012

34

Tabel.3.4 Luasan yang terpetakan dalam Peta Dasar Pertanahan

No.

TAHUN

LUAS (Ha)

1 2 3 4 5 6 7

S/D 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH

2.272.275 490.000 470.000 3.650.000 3.100.000 4.760.000 3.895.345 18.637.620

Dari tabel terlihat sampai bulan Desember 2012, yang terdata peta dasar seluas 18.637.620 Ha dari 90 juta Hektar atau sekitar 20,71 %, sehingga masih perlu sekitar 70 juta lagi untuk dipenuhi. Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran dan tujuan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

LAKIP BPN RI 2012

35

a) Membuat kerangka acuan kegiatan dan petunjuk pelaksana teknis kegiatan yang ditaati oleh petugas ukur pusat maupun daerah; b) Menetapkan lokasi-lokasi prioritas pembuatan peta dasar pertanahan; c) Memanfaatkan hasil perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peta seperti peralatan ukur: GPS atau Jaringan Satelit Referensi Pertanahan; d) Memanfaatkan sumberdaya eksternal dalam rangka peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang pemetaan dasar pertanahan; e) Memantau kegiatan pemetaan dasar pertanahan di lapangan pada lokasi pembuatan peta dasar yang sedang dilaksanakan; f) Pembinaan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan pejabat fungsional survei dan pemetaan. C. Akuntabilitas Keuangan. 1. Realisasi Anggaran BPN RI Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012, pagu anggaran adalah sebesar Rp.3.881.135.536.000,- (tiga triliun delapan ratus delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel dibawah ini: Tabel 3.5 Alokasi Anggaran per Program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 No

Program

1

2 Program Pengelolaan Pertanahan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1

2

LAKIP BPN RI 2012

Sumber Dana (Ribuan Rupiah) RM 3

PNBP 6

Jumlah 7

769,135,040,000

1,120,776,826,000

1,889,911,866,000

1,519,543,763,000

203,877,269,000

1,723,421,032,000

36

3

4

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bpn Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jumlah

10,000,000,000

0

10,000,000,000

129,582,400,000

128,220,238,000

257,802,638,000

2,428,261,203,000

1,452,874,333,000

3,881,135,536,000

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.2.986.736.502.843 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 76.76 % dari pagu anggaran. Tabel 3.6 Realisasi Anggaran BPN RI Tahun 2012 Perprogram per Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) NO 1

2

3

4

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Total

LAKIP BPN RI 2012

TARGET

REALISASI

%

1.732.883.948

1.504.961.148

86.47

257.802.638

140.447.508

54.47

10.000.000

7.752.895

77.52

1.889.911.866

1.333.128.875

70.53

3.881.135.536

2.986.260.428

76.76

37

2. Opini BPK Terhadap BPN RI Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional RI mendapat status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil opini BPK ini tidak berubah dibanding dengan opini BPK tahun 2010. Alasan yang menyebabkan Badan Pertanahan Nasional RI masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena: 1. Aset Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2011 ada yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Aset tersebut merupakan aset yang dibeli oleh Kantor Pusat dan didistribusikan ke seluruh satker BPN di pusat dan daerah. Sistem pencatatan dan pelaporan atas pengiriman aset tersebut tidak memadai, sehingga terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan di satker penerima barang. 2. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 diantaranya terdapat peta yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Peta tersebut tidak disajikan secara lengkap dan sesuai dengan harga perolehannya. Dalam rangka memenuhi rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dimaksud BPN RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperbaiki Standard Operating Procedures (SOP) mengenai pencatatan dan pelaporan pengiriman barang dari Kantor Pusat ke satker serta menginventarisasi dan mengkoreksi pencatatan pengiriman barang dari Kantor Pusat BPN ke satker. 2. Memperbaiki SOP mengenai pengklasifikasian, penilaian, dan pelaporan peta serta menginventarisasi dan mengkoreksi pencatatan peta, pada saat ini konsepnya sudah selesai. 3. Membuat sistem pelaporan hibah dan menginventarisasi penerimaan hibah di satker-satker dalam lingkungan BPN secara periodik untuk dicatat dan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. 4. BPN RI telah Menyetor kembali biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 327,78 juta, dan kekurangan pengenaan pajak Pph dari pekerjaan konstruksi dan konsultasi sebesar Rp. l66,66 juta. Mengenai keterlambatan denda sebesar pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 967,14 juta, BPN RI telah menyampaikan kepada pihak pelaksana untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara

LAKIP BPN RI 2012

38

bertahap, sedangkan jaminan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai masih dalam proses. Untuk selanjutnya tahun 2012, berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan Interim Semester I Tahun 2012 oleh BPK RI terhadap BPN RI sesuai Surat Tugas BPK RI No.175/ST/V-XVI/11/2012 tanggal 19 November 2012 terdapat temuan pemeriksaan yang meliputi: 1) Kelemahan sistem pengendalian intern, dan 2) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Opini KPK terhadap Survei Integritas Publik (SIP) Pada tahun 2012 BPN RI sebagai instansi vertikal yang melaksanakan pelayanan publik menjadi salah satu obyek survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan oleh KPK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kinerja layanan publik serta potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kolusi ataupun korupsi. Survei integritas tersebut bertujuan untuk: 1. Memetakan tingkat integritas unit layanan publik yang disurvei 2. Mengumumkan tingkat integritas tersebut kepada masyarakat luas 3. Menyampaikan tingkat integritas tersebut kepada unit layanan public yang bersangkutan, berikut rekomendasi perbaikannya. Berdasarkan hasil Survei Integritas tahun 2012, nilai Indeks Integritas BPN RI adalah sebesar 6.12. Angka ini termasuk dalam kategori cukup. Di sisi lain, nilai ini walaupun sedikit di atas nilai hasil survei integritas tahun 2011 yang lalu, yaitu sebesar 6.07, menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dengan melaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Mutu Pelayanan BPN RI tahun 2011, belum memperlihatkan perbaikan yang memuaskan. Dengan demikian, ke depan, upaya-upaya tersebut harus lebih ditingkatkan.

LAKIP BPN RI 2012

39

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPNRI Tahun 2012 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi BPN-RI yang mencakup jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2012. Berbagai pencapaian atas target yang telah dicanangkan, nyata terwujud sebagai prestasi yang dinanti-nantikan oleh berbagai kalangan termasuk instansi pemerintah, swasta, hingga masyarakat, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan: Undang-undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala BPN-RI No. 5 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan Pengadaan Tanah; b. Sertipikasi Tanah melalui kegiatan-kegiatan prioritas dan sertifikasi tanah lintas-sektor: PRONA sebanyak 772.369 Bidang; Transmigrasi sebanyak 28.805 bidang, UKM sebanyak 17.692 bidang; Pertanian sebanyak 28.743 bidang; Nelayan sebanyak 13.741 bidang; Perumahan Rakyat/MBR 6.508 bidang; HPL Transmigrasi seluas 24.013 ha; dan Pasca Bencana sebanyak 41.950 bidang; c. Pembangunan peta dasar pertanahan seluas 3.160.000 Ha, pengaturan dan penataan pertanahan 122.519 bidang, dan jumlah Surat Keputusan penetapan tanah terlantar di 285 lokasi; dan d. Jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diselesaikan masing-masing 168 kasus, 287 kasus dan 157 kasus; serta e. Pilot Project Social Mapping dan pendampingan pemberdayaan masyarakat. Sangat disadari, bahwa dalam pelaksanaan atas program dan kegiatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2012 ini ditemui banyak hambatan, kendala, bahkan masalah; namun demikian, senantiasa diupayakan alternatif atas solusi permasalahan tersebut sehingga pencapaian kinerja di tahun 2012 tetap optimal. Dengan demikian diperoleh pola peningkatan kinerja instansi BPN-RI. Capaian kinerja yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh permasalahan dan kendala: 1. Kemampuan perekonomian masyarakat masih rendah, khususnya untuk memenuhi kewajiban membayar BPHTB yang dirasakan cukup memberatkan masyarakat sehingga hal ini mengurangi animo masyarakat untuk mengajukan permohonan pelayanan pertanahan

LAKIP BPN RI 2012

40

secara swadaya yang pada gilirannya akan mengurangi pencapaian target PNBP. 2. Adanya revisi dokumen anggaran yang disebabkan karena terjadinya perubahan atas dokumen anggaran itu yang tidak sesuai usulan, maupun karena pembukaan tanda bintang (blokir) akan memerlukan waktu sehingga penyerapan anggaran tidak tercapai. 3. Pada awal tahun 2012 terdapat blokir pada hampir sebagian besar kegiatan BPN-RI (di luar belanja pegawai dan operasional kantor). Pada bulan februari 2012 baru terbuka secara otomatis sehingga masih terdapat blokir (bintang) sebesar Rp458.328.478.000,- Setelah dilakukan pembahasan buka blokir bersama instansi terkait, anggaran BPN-RI masih diblokir sebesar Rp103.388.075.000,- yang dikatakan sebagai blokir tetap ditambah blokir DPR RI sebesar Rp112.353.600.000,- yang hingga penyusunan laporan ini masih belum tuntas proses buka blokirnya. 4. Pada tahun 2012 terdapat perubahan (pemotongan) atas alokasi anggaran BPN-RI sebesar Rp.76.709.782.000,- (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu). Strategi yang akan ditempuh pada tahun mendatang dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja adalah: 1. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengembalikan batasan Nilai NPOPTKP sebagai dasar penetapan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Peningkatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat serta memanfaatkan fasilitas LARASITA untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan pelayanan pertanahan secara swadaya dan penyebaran informasi pelayanan pertanahan. 3. Melakukan penelitian atas dokumen anggaran yang telah diterbitkan untuk mengantisipasi kesalahan administrasi dan beberapa perubahan yang akan dilakukan. 4. Percepatan pengajuan pembukaan tanda bintang/blokir dengan percepatan kelengkapan data pendukung, penelaahan dan koordinasi dengan DPR maupun Kemenkeu. 5. Mendorong dan mengkoordinasikan dengan Bagian Tata Usaha dan Unit teknis terkait agar mempercepat dan memantau pelaksanaan kegiatan serta pelaporan secara berkala 6. Menghimbau kepada seluruh satker (yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan) untuk melakukan koordinasi dan

LAKIP BPN RI 2012

41

konsultasi dengan unit kerja teknis BPN Pusat maupun dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012, dengan harapan agar dokumen ini dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dan sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPN-RI tahun 2012, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPN-RI. Berkenaan dengan kegiatankegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan kinerja BPN-RI di tahun-tahun yang akan datang. Dari evaluasi terhadap LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini oleh institusi terkait, diharapkan masukan dan saran demi peningkatan kinerja jajaran BPN-RI dan tentulah BPN-RI siap melaksanakan, sekarang!

Jakarta, 14 Maret 2013 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LAKIP BPN RI 2012

42

Lampiran 1 Perbandingan Realisasi Anggaran BPN RI Tahun 2011 dan 2012 Perprogram per Sumber Dana

Tahun Anggaran 2011 No

Program

Alokasi Anggaran RM

1

2

3

4

Tahun Anggaran 2012

Realisasi

PNBP

Total

RM

Alokasi Anggaran

PNBP

Total

%

RM

Realisasi

PNBP

Total

RM

PNBP

Total

%

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

781.634.085

1.079.349.735

1.869.043.820

605.538.508

503.483.721

1.109.082.229

59,34

769.135.040

1.120.776.826

1.889.911.866

643.093.357

690.035.517

1.333.128.875

70.53

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN

1.436.394.000

94.486.694

1.530.880.694

1.317.852.969

47.707.040

1.365.560.009

89,20

1.519.543.763

203.877.269

1.732.883.948

1.438.555.696

66.405.451

1.504.961.148

86.47

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN

157.841.000

166.300.468

324.141.468

140.589.487

36,480.699

177.070.186

54,63

129.582.400

128.220.238

257.802.638

66.704.481

73.743.027

140.447.508

54.47

8.060.000

5.887.490

5.887.490

73,05

10.000.000

10.000.000

7.752.895

-

7.752.895

77.52

3.724.065.982

2.069.928.453

2.657.599.914

71,36

2.428.261.203

3.881.135.536

2.156.106.431

2.986.260.428

76.76

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN Total

8.060.000

2.383.929.085

-

1.340.136.897

-

587.671.461

-

1.452.874.333

830.183.997

Lampiran 2.a. Realisasi Kegiatan Pensertipikatan PRONA Tahun 2012 A. PRONA (BIDANG) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI

TARGET

REALISASI

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR

FISIK 6,900 44,058 89,175 38,835 106,189 35,380 38,320 11,190 11,750 12,960 18,214 45,500 17,280 8,155 13,894 15,351 18,910 17,920 25,115 26,420 10,000 23,815 19,555 15,661 3,000 22,860 24,153 9,160 4,668 23,500 22,410 1,287 6,035

ANGGARAN 2,070,000,000 13,217,400,000 26,752,500,000 11,650,500,000 31,856,700,000 17,690,000,000 19,160,000,000 5,595,000,000 4,700,000,000 5,184,000,000 7,285,600,000 18,200,000,000 8,640,000,000 4,077,500,000 5,557,600,000 7,675,500,000 11,346,000,000 10,752,000,000 12,557,500,000 15,852,000,000 7,500,000,000 7,144,500,000 11,733,000,000 11,745,750,000 2,250,000,000 9,144,000,000 7,245,900,000 3,664,000,000 2,800,800,000 17,625,000,000 11,205,000,000 772,200,000 4,526,250,000

FISIK 6,933 43,924 89,155 38,836 104,715 35,172 35,682 10,680 11,750 13,164 18,057 45,500 17,280 6,825 12,431 12,768 18,910 17,920 25,115 26,420 10,000 21,956 19,510 17,605 2,899 21,304 24,153 6,263 4,668 23,300 22,410 1,287 5,777

ANGGARAN 2,027,771,200 12,816,574,000 25,010,956,225 11,288,537,150 33,048,855,796 16,961,274,715 16,825,287,880 5,259,030,485 4,041,439,600 5,082,207,319 6,553,121,260 17,806,081,300 8,308,491,000 3,631,483,135 4,511,061,813 3,761,161,603 8,878,189,982 10,679,146,000 12,411,253,400 15,482,248,194 7,500,000,000 6,476,965,150 11,106,847,203 10,194,993,000 1,800,000,000 8,019,492,260 7,073,509,516 2,498,729,079 2,755,926,820 17,378,513,748 10,422,876,651 663,479,600 2,872,346,000

JUMLAH

787,620

337,176,200,000

772,369

313,147,851,084

Kegiatan Sertipikasi Prona dari total anggaran sebesar Rp.337.176.200.000,- tersealisasi sebesar Rp.313.147.851.084,- atau sekitar 92,87%, sedangkan realisasi fisiknya dari 787.620 bidang terealisasi sebanyak 772.369 bidang atau sebesar 98,06%.

Lampiran 2.b. Realisasi Kegiatan Pensertipikatan UKM Tahun 2012 USAHA KECIL MENENGAH (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

500

150,000,000

500

130,450,940

1,200

360,000,000

1,163

346,372,000

2,200

660,000,000

2,200

605,273,180

400

120,000,000

400

119,664,425

1,300

390,000,000

1,297

348,804,000

950

475,000,000

945

426,638,740

300

150,000,000

300

129,766,000

400

200,000,000

400

197,695,000

900

360,000,000

900

357,404,000

600

240,000,000

600

215,309,000

600

240,000,000

600

236,880,000

700

280,000,000

476

210,602,800

300

150,000,000

127

119,053,950

800

480,000,000

800

474,450,000

1,250

750,000,000

1,250

719,350,000

1,500

750,000,000

1,431

721,048,200

850

510,000,000

850

465,040,000

300

90,000,000

300

89,899,900

700

420,000,000

0

260,249,600

600

450,000,000

616

422,792,000

800

320,000,000

75

119,317,000

500

150,000,000

0

123,200,000

1,200

480,000,000

969

449,061,000

650

390,000,000

650

375,902,800

463

347,250,000

463

333,574,317

500

250,000,000

380

235,720,000

20.463

9.162.250.000

17.692

8.233.518.852

Kegiatan Sertipikasi UKM dari total anggaran sebesar Rp. 9.162.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.233.518.852,- atau sekitar 89.86%, sedangkan realisasi fisiknya dari 20.463 bidang terealisasi sebanyak 17.692 bidang atau sebesar 86,46%

Lampiran 2.c. Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Petani Tahun 2012 SERTIPIKASI TANAH PERTANIAN (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

1,800

540,000,000

1,800

494,486,000

2,400

720,000,000

2,400

720,000,000

1,150

345,000,000

1,150

325,934,675

1,550

775,000,000

1,244

559,259,600

1,900

760,000,000

1,800

755,640,620

1,750

700,000,000

1,750

643,868,400

2,700

1,080,000,000

2,700

1,064,678,001

1,700

850,000,000

1,700

849,998,000

1,100

440,000,000

871

355,318,800

600

360,000,000

600

356,484,000

1,500

750,000,000

1,500

701,330,000

4,800

2,880,000,000

4,800

2,752,724,400

800

600,000,000

800

600,000,000

2,500

1,500,000,000

2,500

1,403,664,114

400

300,000,000

400

281,577,000

2,000

800,000,000

1,752

501,470,020

800

320,000,000

426

224,234,500

550

330,000,000

550

319,513,000

30.000

14.050.000.000

28.743

12.910.181.130

Kegiatan Sertipikasi Tanah dari total anggaran sebesar Rp.14.050.000.000,- terealisasi sebesar Rp.12.910.181.130,- atau sekitar 91,89%, sedangkan realisasi fisiknya dari 30.000 bidang terealisasi sebanyak 28.743 bidang atau sebesar 95,81%.

Lampiran 2.d. Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Nelayan Tahun 2012 SERTIPIKASI TANAH NELAYAN (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

1,000

300,000,000

1,000

300,000,000

1,100

330,000,000

1,100

305,099,439

300

90,000,000

300

89,844,520

1,100

330,000,000

1,100

314,515,942

400

200,000,000

327

139,020,501

650

325,000,000

362

176,151,373

300

150,000,000

300

146,822,500

450

180,000,000

450

177,355,000

300

120,000,000

275

109,905,000

400

200,000,000

400

199,999,000

600

240,000,000

420

183,377,200

600

300,000,000

95

39,946,050

600

360,000,000

600

310,623,580

750

450,000,000

750

439,858,000

1,700

850,000,000

1,700

802,985,000

1,150

690,000,000

1,150

671,838,000

400

240,000,000

400

223,297,793

650

487,500,000

650

441,445,000

600

180,000,000

600

179,465,000

650

260,000,000

512

225,111,175

450

270,000,000

450

262,159,100

400

300,000,000

400

291,947,181

450

225,000,000

400

194,630,000

15.000

7.077.500.000

13.741

6.225.396.354

Kegiatan Sertipikasi Tanah Nelayan dari total anggaran sebesar Rp.7,077.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.225.396.354,- atau sekitar 87,96%, sedangkan realisasi fisiknya dari 15.000 bidang terealisasi sebanyak 13.741 bidang atau sebesar 91,61%.

Lampiran 2.e. Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Transmigrasi Tahun 2012 SERTIPIKASI HAK MILIK TRANSMIGRASI (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

2,000

1,000,000,000

1,665

696,841,000

2,000

1,000,000,000

717

264,876,600

6,000

2,400,000,000

2,621

822,495,900

10,000

4,000,000,000

6,121

2,395,209,649

10,000

4,000,000,000

9,800

3,888,520,000

1,000

500,000,000

1,000

499,990,600

2,500

1,000,000,000

0

0

1,500

900,000,000

1,500

542,160,000

1,850

925,000,000

0

0

3,000

1,800,000,000

3,000

162,000,000

5,000

3,750,000,000

0

0

500

375,000,000

484

250,000,000

1,000

400,000,000

697

279,433,200

1,000

600,000,000

1,000

590,114,000

200

150,000,000

200

141,601,063

150

75,000,000

0

0

47.700

22.875.000.000

28.805

10.533.242.012

Kegiatan Sertipikasi Tanah Transmigrasi dari total anggaran sebesar Rp.22.875.000.000,tersealisasi sebesar Rp.10.533.242.012,- atau sekitar 46,05%, sedangkan realisasi fisiknya dari 47.700 bidang terealisasi sebanyak 28.805 bidang atau sebesar 60,39%.

Lampiran 2.f. Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Menpera Tahun 2012 SERTIPIKASI HAK MILIK TRANSMIGRASI (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

600

180,000,000

524

149,878,600

1,150

345,000,000

1,150

314,792,734

350

105,000,000

350

104,879,400

1,000

300,000,000

750

210,633,200

300

120,000,000

300

119,098,000

400

160,000,000

190

78,424,400

300

120,000,000

300

118,440,000

400

200,000,000

400

199,947,400

300

120,000,000

289

114,700,400

550

275,000,000

550

254,205,047

300

225,000,000

325

191,424,000

300

90,000,000

300

89,404,459

350

140,000,000

300

115,888,000

300

180,000,000

300

173,996,000

500

250,000,000

421

223,245,000

400

240,000,000

59

36,549,941

7.500

3.050.000.000

6.508

2.495.506.581

Kegiatan Sertipikasi Menpera dari total anggaran sebesar Rp.3,050.000.000,- tersealisasi sebesar Rp. 2.495.506.581,- atau sekitar 81,82%, sedangkan realisasi fisiknya dari 7.500 bidang terealisasi sebanyak 6.508 bidang atau sebesar 86,77%

Lampiran 2.g. Realisasi Sertipikasi HPL Transmigrasi Tahun 2012 SERTIPIKASI HPL TRANSMIGRASI (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

640

65,120,000

0

0

1,200

122,100,000

0

0

10,024

1,019,942,000

1,150

26,350,000

17,175

1,747,556,250

180

9,640,000

25,432

2,587,706,000

3,519

483,368,400

12,408

1,262,514,000

0

851,505,000

15,200

1,546,600,000

0

0

572

58,201,000

0

0

800

81,400,000

0

0

3,236

329,263,000

0

0

18,932

1,926,331,000

18,932

1,450,085,111

700

71,225,000

0

0

1,790

182,132,500

0

10,235,200

16,213

1,649,672,750

0

37,249,000

1,800

183,150,000

0

6,720,000

1,000

101,750,000

0

0

300

30,525,000

232

10,700,000

127.422

12.965.188.500

24.013

2.885.852.711

Kegiatan Sertipikasi HPL Transmigrasi dari total anggaran sebesar Rp.12.965.188.500,tersealisasi sebesar Rp. 2.885.852.711,- atau sekitar 22,26%, sedangkan realisasi fisiknya dari 127.422 bidang terealisasi sebanyak 24.013 bidang atau sebesar 18,85%

Lampiran 2.h. Realisasi Sertipikasi Penanganan Pasca Bencana Tahun 2012 SERTIPIKASI PENANGANAN PASCA BENCANA (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

20,000

6,000,000,000

20,000

5,999,000,000

21,950

1,001,674,900

21,950

976,684,600

41.950

7.001.674.900

41.950

6.975.684.600

Kegiatan Sertipikasi penanganan pasca bencana dari total anggaran sebesar Rp.7.001.674.900,,- tersealisasi sebesar Rp. 6.975.684.600,- atau sekitar 99,63%, sedangkan realisasi fisiknya dari 41.950 bidang terealisasi sebanyak 41.950 bidang atau sebesar 100%

Lampiran 2.i. Realisasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2012 REDISTRIBUSI TANAH (BIDANG) NO

PROPINSI

TARGET FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN GORONTALO BANGKA BELITUNG MALUKU UTARA SUL-BARAT KEP.RIAU IRJABAR JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI FISIK

ANGGARAN

10,000

4,500,000,000

10,000

3,130,545,500

2,500

1,125,000,000

3,200

1,088,260,573

100

45,000,000

101

42,679,700

4,500

2,025,000,000

4,661

1,770,522,620

3,500

2,625,000,000

3,418

2,123,357,815

15,000

11,250,000,000

9,418

5,612,210,890

4,000

3,000,000,000

4,000

2,595,940,200

5,000

3,000,000,000

4,550

2,606,513,500

5,000

3,000,000,000

5,890

1,821,582,220

5,000

3,000,000,000

5,000

2,716,081,310

8,000

6,000,000,000

8,000

5,248,962,000

1,000

750,000,000

411

182,565,572

7,500

4,500,000,000

7,500

2,325,579,400

7,000

5,250,000,000

1,320

1,890,109,746

3,500

3,150,000,000

3,500

2,096,103,584

8,000

7,200,000,000

8,000

5,854,779,968

5,000

3,750,000,000

4,013

2,966,464,300

10,000

9,000,000,000

10,000

7,392,576,000

1,000

1,100,000,000

210

238,838,000

8,000

7,200,000,000

0

5,654,129,900

10,000

11,000,000,000

9,112

6,167,447,900

1,000

1,100,000,000

597

131,648,000

6,000

3,600,000,000

1,800

897,662,800

5,500

2,475,000,000

5,500

2,172,993,470

2,000

1,200,000,000

818

756,448,900

1,000

900,000,000

1,000

794,768,000

3,000

3,300,000,000

3,000

2,720,340,900

7,500

5,625,000,000

7,500

4,554,080,500

149.600

110.670.000.000

122.519

75.553.193.268

Kegiatan Redistribusi Tanah dari total anggaran sebesar Rp.110.670.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.553.193.268,- atau sekitar 68,27%, sedangkan realisasi fisiknya dari 149.600 bidang terealisasi sebanyak 122.519 bidang atau sebesar 81,89%.

Lampiran 3 Daftar Lokasi SK Penetapan Tanah Terlantar Pemegang Hak

Nomor Hak

Kota/Kabupaten

Luas asal (Ha)

1 Provinsi Banten 1 PT. Pondok Kalimaya Putih 2 PT. Pondok Kalimaya Putih 3 PT. Pondok Kalimaya Putih 4 PT. Pasetran Wanaraindo Provinsi Jawa Tengah 1 PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Provinsi Kalimantan Selatan 1 PT. Windu Utama 2 P. Senta Windu Tabanio Provinsi Kalimantan Tengah 1 PT. Mentaya Sawit Mas 2 PT.Bumi Sawit Kencana 3 PT. Karunia Kencana Permai Sejati 4 PT. Sumber Mahardika Graha 5 P. Sumber Mahardika Gaha 6 PT. Teguh Sampurna 7 PT. Kridatama Lancar 8 PT. Mustika Sembuluh Provinsi Kalimantan Timur 1 PT. Borneo Indo Subur 2 PT. Borneo Indo Subur 3 PT. Borneo Indo Subur Provinsi Bangka Belitung 1 PT. Karya Rinjani Utama 2 PT. Krama Yudha Sapta Provinsi Kepulauan Riau 1 PT. Sunnymas Prima Agung Provinsi Lampung 1 PT. Ika Nusa Fishtama 2 PT. Ika Nusa Fishtama Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 PT. Bali Anarcadia 2 PT. Nusa Anoa 3 Provinsi Riau 4 PT. Alfa Glory Indah

2

3

4

Provinsi Sulawesi Barat 1 PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Provinsi Sulawesi Selatan 1 PT. Seko Fajar Plantation 2 PT. Seko Fajar Plantation Provinsi Sulawesi Tengah 1 PT. Rio Fantini Persada

Luas ditelantarkan 5

HGB 22 HGB 23 HGB 24 HGB 4

Serang Serang Serang Cilegon

2,4500 43,5900 189,6000 66,4000

2,4500 43,5900 189,6000 66,4000

HGU 1

Batang

89,8410

82,4400

HGU 3 HGU 4

Tanah Laut Tanah Laut

49,4000 92,0000

49,4000 92,0000

HGU 33 HGU 31 HGU 32 HGU 43 HGU 44 HGU 10 HGU 11 HGU 36

Kotawaringin timur Kotawaringin timur Kotawaringin timur Sukamara Lamandau Kotawaringin timur Kotawaringin timur Kotawaringin timur

16.370,8160 11.471,7070 19.649,7540 7.292.1500 10.375,3400 16.601,6570 14.779,9200 5.270,4887

854,8760 504,1700 2.475,0340 4.982,7400 3.361,8900 1.138,0700 481,4800 5.270,4887

HGU 7 HGU 8 HGU 9

Paser Paser Paser

1.261,2000 716,5000 5.270,4887

1.261,2000 716,5000 5.270,4887

HGU 1 HGU 1

Pangkalpinang Pangkalpinang

295,4000 213,0000

265,4000 198,0000

HGU 1

Bintan

2.787,1510

2.787,1510

HGU 1 HGU 3

Tanggamus Tanggamus

186,5000 449,5800

179,9000 380,3800

HGU 1 HGU 3

Sumba Timur Nagekeo

581,2000 777,0000

581,2000 777,0000

HGU 3

Kuantan Sengginggi

726,2520

726,2520

HGU 4

Mamuju Utara

1.393,9700

113,7200

HGU 1 HGU 2

Luwu Utara Luwu Utara

12.676,0000 11.042,0000

12.676,0000 11.036,0000

HGU 1

Parigi Moutong

539,0000 141.159,1467

539,0000 51.853,0697

Lampiran 4 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan yang terbit di tahun 2012 1. Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional; 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; 5. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 6. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu; 7. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 8. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 9. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 10. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan; 11. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;