PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Jl. Pulau Bangka Telp / Fax. (0717) 439351, 439352 Email : [email protected] Website : www.pt-babel.go.id PANGKALPINANG

33148

Nomor : W7-U / 96 / OT.01.2 / 1 / 2017 Lampiran : 1 ( satu ) berkas Perihal : Pengiriman Laporan Tahunan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2016

12 Januari 2017

Kepada YTH. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI DiJAKARTA PUSAT

Dengan hormat, Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Agung RI Nomor : 324I/SEK/OT.01.2/XI/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2016, bersama ini kami kirimkan Laporan Tahunan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016. Demikian atas perkenannya diucapkan terima kasih. PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG KETUA,

( H. WIDIONO, SH., M.BA., MH ) NIP. 1951108 198403 1 001

LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG


KATA PENGANTAR Laporan

tahunan

adalah

salah

satu

bentuk

implementasi

terhadap

keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan tahun 2016 ini, diharapkan dapat menjawab berbagai kritikan masyarakat terhadap kinerja pengadilan sebagai lembaga penegak hukum. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastuktur yang memadai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal dan berintegritas dalam lembaga sebesar dan sekompleks Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung yang saat ini mengorganisir 3 (tiga) Pengadilan Negeri se-Propinsi Kepualuan Bangka Belitung, yang meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan dan Sumber Daya Manusia. Berkat kerja keras, Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung, mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana. Akhir kata, semoga hasil kerja keras selama tahun 2016 yang tertuang dalam Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Bangka Belitung, Januari 2017 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung

H. WIDIONO, SH., M. BA., MH. NIP: 19511108 198403 1 001


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................

1

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .....................................................

6

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) .................................................

7

- Eselon II ........................................................................................

7

- Eselon III .......................................................................................

9

- Eselon IV ........................................................................................

10

- Staf ................................................................................................

14

- Fungsional ......................................................................................

16

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)................................................

20

- selon II ...........................................................................................

20

- Eselon III .......................................................................................

21

- Eselon IV ........................................................................................

21

- Fungsional .......................................................................................

25

- Staf .................................................................................................

26

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ........................................................ A. Sumber Daya Manusia ........................................................................

31 31

- Rekruitmen ....................................................................................

32

- Mutasi ............................................................................................

33

- Promosi ..........................................................................................

33

B. Keadaan Perkara ................................................................................

39

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...................................................

48

D. Pengelolaan Keuangan .......................................................................

50

E. Dukungan Tehnologi Informasi.............................................................

53

F. Regulasi Tahun 2015 ..........................................................................

55

PENGAWASAN ......................................................................................... B. Internal ................................................................................................

58 58

C. Evaluasi ..............................................................................................

63

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .........................................................

64

BAB III

BAB IV

BAB V


BAB I PENDAHULUAN Konstitusi menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum (termasuk Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan pengadilan-pengadilan negeri yang berada dalam wilayah hukumnya), lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Tugas Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya sebagai salah satu unit pelaksana kekuasaan kehakiman melaksanakan tugas pokoknya secara kongkrit adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Disamping itu Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tugas pokok dan tugas-tugas lainnya tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka yang paling penting untuk dipegang teguh dan diperhatikan adalah terlaksananya

asas-asas

penyelenggaraan

kekuasaan

kehakiman

di

Pengadillan

Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan segenap jajarannya tersebut, yaitu : Independency, Integrity, Aquntability, Responsibility, Transparancy, Imparcialy dan Equality before the law. Pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman tersebut harus juga didukung oleh: • Manajemen dan administrasi perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan; • Struktur dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; • Pengelolaan dan

pembinaan

sumber daya

manusia yang

mengarah

kepada

terciptanya aparatur yang bersih, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima; • Pengelolaan anggaran yang secara efektif dan efisien mendukung tugas-tugas dimaksud; • Pengelolaan sarana dan prasarana yang menimbulkan suasana kerja yang aman, nyaman dan kondusif; • Pengembangan sistem teknologi informasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas;


• Sistem pengawasan yang efektif terhadap perilaku aparatur, administrasi dan keuangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung secara administratif membawahi 3 (tiga) pengadilan tingkat pertama, dimana saat ini telah dalam proses pengembangan situs resmi dari masing masing satuan kerja yang dapat diakses yaitu :

Pengadilan Negeri Pangkalpinang

: www.pn-pangkalpinang.go.id

Pengadilan Negeri Sigli

: www.pn-sungailiat.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen

: www.pn-tanjungpandan.go.id

• Visi dan Misi Visi dan misi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan pengadilan pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya, mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung dan badan badan peradilan sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. a. Visi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan pengadilan-pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya tersebut adalah : “Terwujudnya badan peradilan yang agung di PengadilanTinggi/Tipikor Bangka Belitung dan di pengadilan-pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya” ; b.

Misi : • Menjaga kemandirian di PengadilanTinggi/Tipikor Bangka Belitung; • Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; • Meningkatkan kualitas kepemimpinan di PengadilanTinggi/Tipikor Bangka Belitung; • Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di PengadilanTinggi/Tipikor Bangka Belitung;

•

Rencana Strategis Rencana strategis ini adalah program dalam garis-garis besar berupa uraian

dari

misi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan jajarannya dalam rangka mewujudkan visinya tersebut secara bertahap untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun.


Rencana strategis dimaksud tersusun dalam matriks sebagai berikut : No Urut

Tujuan/Sasaran

Program Kegiatan

Ket.

2

3

4

1 1.

Peningkatan

mutu

dan

1.

konsistensi Putusan

Pembinaan teknis dalam implementasi dan penegakkan hukum;

2.

Internalisasi code etik dan pedoman prilaku Hakim;

3.

Transparansi Putusan;

4.

Sosialisasi SOP;

5.

Pengawasan yang efektif terhadap prilaku aparatur, baik dalam dinas maupun diluar dinas

2.

Peningkatan

mutu

1.

Pembekalan teknis administrasi Perkara bagi

penyelenggaraan

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera

Peradilan,

Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

Manajemen

Perkara dan administrasi

2.

Perkara

Sosialisasi pola pembinaan administrasi Peradilan umum sesuai pedoman pelaksanaan tugas dan adminstrasi Pengadilan;

3.

Bimbingan

teknis

pengisian

buku-buku

register perkara, pengisian buku-buku jurnal keuangan

perkara

dan

laporan-laporan

perkara; 4.

Sosialisasi SOP agar proses penyelenggaraan perkara sesuai dengan SOP tersebut;

5.

Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara : Tahap I, Tahap II dan Tahap III;

6.

Pembuatan statistik perkara;

7.

Bintek pemberkasan dan penelaahan berkas perkara;

8.

Laporan-laporan tentang keadaan perkara secara berkala;

9.

Pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan pos bantuan hukum;

10. Pelaksanaan

pelayanan

informasi

dan

penanganan pengaduan; 11. Pengawasan

bidang

dan


pengawasan

daerah secara berkala 3.

Peningkatan mutu

1.

Pembekalan teknis administrasi perkara dan

kepemimpinan dan

administrasi umum bagi pimpinan, dan

manajerial

pejabat-pejabat yang bersangkutan 2.

Penyertaan pimpinan dan pejabat-pejabat tersebut dalam diklat-diklat leadership dan manajerial

3.

Diklat-diklat

tentang

perencanaan

dan

pengawasan bagi pimpinan dan pejabatpejabat yang bersangkutan 4.

Fit

and

proper

test

untuk

kaderisasi

pimpinan; 5.

Seleksi yang berbasis kompetensi untuk pengisian jabatan-jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan

4.

Terwujudnya SDM Pengadilan berintegritas, dan

yang

bersih,

profesional

berorientasi

pelayanan

1.

publik

pada

kompetensi 2.

Aneka ragam diklat atau pendidikan lanjutan

3.

Rotasi,

yang

prima

Rekrutment yang obyektif dan berbasis

Mutasi,

dan

Promosi

melalui

Koordinasi Baperjakat dengan pimpinan 4.

Sosialisasi berbagai peraturan

perundang-

undangan tentang pelayanan public dan keterbukaan informasi 5.

Penerapan peraturan disiplin PNS

6.

Pembuatan LHKPN bagi aparatur yang tergolong penyelenggara Negera

7.

Pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat

8.

Absensi yang objektif

9.

Pengawasan termasuk pengawasan melekat yang efektif

10. Penerapan Punishment and Reward 5.

Terwujudnya pengelolaan anggaran mendukung

yang

1.

dapat

anggaran,

tugas-tugas

anggaran,

administrasi

pelaksanaan keuangan

laporan pertanggung jawaban

Pengadilan secara efektif dan efisien

Perencanaan

dan

keuangan

dibuat sesuai dengan SOP yang sudah ada 2.

Mendorong

transparansi

anggaran /keuangan


pengelolaan

3.

Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran /keuangan

4.

Pengawasan yang efektif sehubungan dengan pengelolaan anggaran/ keuangan


BAB II STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG A. Struktur Organisasi

KETERANGAN : GARIS KOORDINASI GARIS KOORDINASI

``


7 B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri seKalimantan Tengah telah berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain : 1.

Untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.

Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian.

3.

Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

4.

Meningkatkan

daya

guna

dan

hasil

guna

secara

berkelanjutan

dalam

melaksanakan tugas umum di bidang peradilan. 5.

Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyusun Standar Operasional Prosedur

sebanyak 92 (sembilan puluh dua) SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugastugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional sampai kepada Staf. SOP-SOP tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya.

-

ESELON II Panitera 1.

SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Banding

2.

SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding

3.

SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju

4.

SOP Pencatatan Keuangan Biaya Perkara Perdata Banding

5.

SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

6.

SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding

7.

SOP Penerimaan Berkas Perkara Pidana Banding

8.

SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding


8 9.

SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju

10. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP) 11. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP) 12. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP) 13. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana 14. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim 15. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding 16. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju 17. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR 18. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum 19. SOP Pembuatan Laporan Bulanan 20. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan 21. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester 22. SOP Pembuatan Laporan Tahunan 23. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus 24. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan 25. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan 26. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran 27. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan 28. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus 29. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan 30. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan 31. SOP Penanganan Meja Informasi 32. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan 33. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat 34. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian 35. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Sekretaris 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga 2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

9 3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan 4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I 5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 6. SOP Pengelolaan Website 7. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting 8. SOP Absensi 9. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis 10.

SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis

11.

SOP Usul Jabatan dan Mutasi

12.

SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

13.

SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT

14.

SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai

15.

SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

16.

SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti

17.

SOP Pembuatan Surat Tugas

18.

SOP Usul Pensiun

19.

SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS

-

20.

SOP Pengajuan Pembayaran Langsung

21.

SOP Belanja Pegawai

22.

SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima

23.

SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

24.

SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

25.

SOP Laporan Keuangan SAIBA Tingkat Satuan Kerja

26.

SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Satuan Kerja

27.

SOP Penyerapan Anggaran Bulanan

28.

SOP Pengelolaan Surat Masuk

29.

SOP Pengelolaan Pemeliharaan Aset BMN

30.

SOP Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Air dan Pos)

ESELON III Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga 2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS 3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan


10 4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I 5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 6. SOP Pengelolaan Website 7. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting 8. SOP Absensi 9. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis 10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

SOP Usul Pensiun

19.


Kepala Bagian Umum dan Keuangan 1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah 2. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima 3. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 4. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah 5. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan 6. SOP Penginputan di Aplikasi KOMDANAS 7. SOP Pengelolaan Surat Masuk 8. SOP Pengelolaan Surat Keluar

-

ESELON IV Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga 2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS 3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan 4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I 5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


11

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi 1. SOP Pengelolaan Website 2. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting 3. SOP Absensi 4. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis 5. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis 6. SOP Usul Jabatan dan Mutasi 7. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 8. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT 9. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai 10.


11.


12.


13.

SOP Usul Pensiun

14.


Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pengiriman Surat 4. SOP Pengelolaan Pemeliharaan Aset BMN 5. SOP Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Air dan Pos) 6. SOP Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kantor 7. SOP Pelaksanaan Keamanan Lingkungan Kantor 8. SOP Pengelolaan Barang Persediaan 9. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan 10.

SOP Peminjaman Buku Perpustakaan

11.

SOP Pengadministrasian Perpustakaan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah 2. SOP Pengajuan Pembayaran Langsung 3. SOP Belanja Pegawai LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

12 4. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima 5. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 6. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 7. SOP Laporan Keuangan SAIBA Tingkat Satuan Kerja 8. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah 9. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Satuan Kerja 10.


11.

SOP Penginputan di Aplikasi KOMDANAS

Panitera Muda Perdata 1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Banding 2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding 3. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding 4. SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perdata 5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju 6. SOP Pencatatan Keuangan Biaya Perkara Perdata Banding 7. SOP Mekanisme Pelaporan dan Upload Keuangan Perkara Perdata Banding pada Aplikasi KOMDANAS 8. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata 9. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata Panitera Muda Pidana 1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Pidana Banding 2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding 3. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding 4. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju 5. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP) 6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP) 7. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP) 8. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana 9. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum Panitera Muda Khusus Tipikor LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

13 1. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim 2. SOP Penerimaan Berkas Perkara TIPIKOR Banding 3. SOP Pendaftaran Berkas Perkara TIPIKOR Banding 4. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding 5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju 6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN 7. SOP

Penyelesaian

Penetapan

Perpanjangan

Penahanan

PT

SOP

Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara TIPIKOR Banding 8. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana 9. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum Panitera Muda Hukum SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum SOP Pembuatan Laporan Bulanan SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester SOP Pembuatan Laporan Tahunan SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus SOP Penanganan Papan Informasi Perkara SOP Pembuatan Penataan Arsip Berkas Perkara In Aktif SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Denda Tipiring Pidana SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Keuangan Perdata SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan SOP Penanganan Meja Informasi SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

14 SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

-

FUNGSIONAL Ketua 1.


2.

SOP Mekanisme Pelaporan dan Upload Keuangan Perkara Perdata Banding pada Aplikasi KOMDANAS

3.


4.

SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)

5.

SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)

6.

SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)

7.

SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana

8.

SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim

9.

SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR

10.

SOP Pengelolaan Website

11.

SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting

12.

SOP Absensi

13.

SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.

SOP Usul Pensiun

23. SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS 24. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah 25. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan 26. SOP Pengelolaan Surat Masuk (Surat-surat umum) LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

15 27. SOP Pembuatan Laporan Bulanan 28. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan 29. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester 30. SOP Pembuatan Laporan Tahunan 31. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus 32. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan 33. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan 34. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran 35. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan 36. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus 37. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan 38. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan 39. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan 40. SOP Penanganan Meja Informasi 41. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan 42. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat 43. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian 44. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Wakil Ketua 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. SOP Usul Jabatan dan Mutasi 11. SOP Pembuatan Laporan Bulanan LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

16 12. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan 13. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester 14. SOP Pembuatan Laporan Tahunan 15. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus 16. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan 17. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan 18. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran 19. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan 20. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus 21. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan 22. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan 23. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan 24. SOP Penanganan Meja Informasi 25. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan 26. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat 27. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian 28. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Hakim 1.


2.


3.


4.


Panitera Pengganti 1.


2.


3.

-

SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding

STAF Staf Kepaniteraan Perdata 1.

SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Banding


17 2.


3.

SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding

4.

SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perdata

5.

SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju

6.

SOP Pencatatan Keuangan Biaya Perkara Perdata Banding

7.


8.

SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata

9.

SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

Staf Kepaniteraan Pidana 1.

SOP Penerimaan Berkas Perkara Pidana Banding

2.


3.


4.

SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju

5.


6.


7.


8.


9.

SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum

Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor 1.


2.

SOP Penerimaan Berkas Perkara TIPIKOR Banding

3.

SOP Pendaftaran Berkas Perkara TIPIKOR Banding

4.

SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding

5.

SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju

6.

SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN

7.

SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT

8.

SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara TIPIKOR Banding

9.


10. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum


18 Staf Kepaniteraan Hukum 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum 3. SOP Pembuatan Laporan Bulanan 4. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan 5. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester 6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan 7. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus 8. SOP Penanganan Papan Informasi Perkara 9. SOP Pembuatan Penataan Arsip Berkas Perkara In Aktif 10. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan 11. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan 12. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran 13. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan 14. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus 15. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Denda Tipiring Pidana 16. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Keuangan Perdata 17. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan 18. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan 19. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan 20. SOP Penanganan Meja Informasi 21. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan 22. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat 23. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian 24. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga 2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS 3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan 4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I 5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi 1. SOP Pengelolaan Website LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

19 2. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting 3. SOP Absensi 4. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis 5. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis 6. SOP Usul Jabatan dan Mutasi 7. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 8. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT 9. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai 10.


11.


12.


13.

SOP Usul Pensiun

14.


Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pengiriman Surat 4. SOP Pengelolaan Pemeliharaan Aset BMN 5. SOP Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Air dan Pos) 6. SOP Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kantor 7. SOP Pelaksanaan Keamanan Lingkungan Kantor 8. SOP Pengelolaan Barang Persediaan 9. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan 10.

SOP Peminjaman Buku Perpustakaan

11.

SOP Pengadministrasian Perpustakaan

Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah 2. SOP Pengajuan Pembayaran Langsung 3. SOP Belanja Pegawai 4. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima 5. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 6. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

20 7. SOP Laporan Keuangan SAIBA Tingkat Satuan Kerja 8. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah 9. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Satuan Kerja 10.


11.

SOP Penginputan di Aplikasi KOMDANAS

C. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 Pejabat Struktural (Kepaniteraan dan Kesekretariatan), Fungsional dan Staf pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung, dapat diuraikan sebagai berikut : a) Eselon II 1. Panitera No.

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1

Melaksanakan konsultasi ke MA

2

Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan

3

Membuat berita acara dan minutasi perkara

4

Menadatangani turunan putusan

5

Menandatangani Berita Acara Penyumpahan Advokat / Pengacara

6

Menandatangani laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan tahunan

7

Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat

8

Mengelola keuangan perkara

9

Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan

10

Penetapan penunjukan Panitera pengganti

2. Sekretaris No.


1

Melaksanakan sidang Baperjakat

2

Memeriksa dan memaraf surat-surat keluar

3

Memonitor Kegiatan Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4

Menerima, Mendisposisi dan Mendistribusikan Suirat Masuk

5

Mengawasi Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Bagian Kesekretariatan

6

Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama team

7

Menyusun RKA-KL bersama team tingkat satker

8

Rapat dengan Para Kepala Bagian, Kasub. Bagian dan staf


21 b) Eselon III 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian No.


1

Melaksanakan sidang Baperjakat

2

Memeriksa dan memaraf surat-surat keluar

3

Menerima, memeriksa dan mendisposisi surat-surat masuk

4

Menyusun LKJIP bersama team

5

Menyusun Pelaksanaan, Analisa dan Review Standard Oprating Procedure (SOP)

6

Menyusun Rencana Kerja

7

Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama team

8

Menyusun RKA-KL bersama team tingkat satker

9

Menyusun RKA-KL bersama team tingkat wilayah

10

Rapat dengan kasubbag dan staf

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan No. 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan Evaluasi Tugas/Kegiatan Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan, Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Melaksanakan Kegiatan Keuangan dan Pelaporan, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Melaporkan Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Memonitor Kegiatan Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan, kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Mendistribusikan tugas kepada Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan, Tata Usaha dan Rumah Tangga Mengawasi Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan, Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Menyusun Rencana Kegiatan Bagian Keuangan dan Pelaporan, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

c) Eselon IV 1. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran No.


1

Melaksanakan Tugas - tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung

2

Memantau pelaksanaan hasil kinerja dan pagu indikatif secara periodik


22

3 4 5 6 7 8 9

Memeriksa dan memaraf surat-surat keluar Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing Menerima, memeriksa dan mendisposisi Surat - surat masuk Mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan di lingkungan Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran Mengidentifikasi temuan hasil analisa anggaran pengadilan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Sub. bagian Rencana program dan Anggaran sesuai dengan yang diarahkan dari pimpinan Merencanakan kegiatan Sub. bagian Rencana Program dan Anggaran, merencanakan Program, Kegiatan pembakuan Kinerja

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi No.


1

Melaksanakan Tugas Pelantikan Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri.

2

Melakukan Fungsi Ketatalaksanaan Di Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pengadaan, Pemutasian dan Pembinaan Pegawai.

3

Membuat Persiapan Pelantikan Hakim, Ketua Pengadilan Negeri dan Pejabat Struktural.

4

Membuat Usul Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah Pegawai Non Teknis.

5

Menerima, Mendisposisi Kepegawaian

6

Mengisi/Memperbaharui Kepegawaian.

7

Mengkoordinir dan Pengelolaan Teknologi Informasi.

8

Mengonsep dan Membalas Surat-Surat Yang Masuk Ke Sub Bagian Kepegawaian.

dan Data

Mendistribusikan dan

Usulan

Suirat

Pangkat

Masuk

Bidang

Aplikasi

SAPK

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan No.


1

Melakukan evaluasi dan perilaku atas hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing staf keuangan

2 3 4 5

Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan menterjemahkan seluruh kebijakan/ keputusan dari pimpinan mengenai pengelolaan administrasi keuangan Membina dan memberikan pengarahan dan pelaksanaan tugas kepada para staf keuangan Memeriksa,menganalisa dan melakukan pengujian atas kebenaran seluruh dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Memeriksa,menganalisa dan memverifikasi Laporan pertanggungjawaban


23 Tunjangan Khusus Kinerja 6 7 8 9 10 11 12

Memeriksa,menganalisa,memverifikasi seluruh laporan keuangan bulanan,triwulan,semesteran dan tahunan serta Catatan Laporan keuangan Memeriksa,menganalisa,meverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran,pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran Meneliti dan menindaklanjuti LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan) keuangan dan Badan Pengawas Menerbitkan dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Mengelola,mengendalikan dan Bertanggungjawab secara menyeluruh semua aktifitas yang berlangsung di sub bagian keuangan Mengoreksi dan menandatangani / memberikan paraf persetujuan surat surat sub bagian keuangan Monitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran secara periodik (bulanan)

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga No.


1

Melaksanakan pengawasan pemeliharaan keindahan/kebersihan gedung kantor dan perawatan/perbaikan peralatan kantor

2 3 4 5 6

Melaksanakan pengawasan pengamanan kantor serta melakukan koordinasi urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat Memberikan petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas kepada staf sub. bagian tata usaha dan rumah tangga Mengatur Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan, dan inventarisasi barang serta perlengkapan kantor Mengkoordinasikan dan mengawasi proses administrasi Surat menyurat serta penyimpanan arsip/dokumen Menyiapkan serta menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub. bagian tata usaha dan rumah tangga kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

d) Panitera Muda (Pamud) 1. Panitera Muda Pidana No.


1

Membuat Konsep Surat

2

Memeriksa surat permintaan perpanjangan penahanan dan laporan banding

3

Menerima dan mengoreksi berkas perkara minutasi dari Panitera Pengganti

4

Menerima, mengoreksi, dan meng input ke SIPP berkas perkara masuk dari Pengadilan Negeri Pengaju Banding

5

Menerima semua surat yang masuk di Kepaniteraan Pidana

6

Penanggung jawab dan mengkoordinir Tugas di Kepaniteraan Pidana


24 2. Panitera Muda Perdata No.


1

Memasukkan Data CTS ( SIPP )

2

Membuat berita acara sidang

3

Membuat penetapan

4

Menerima berkas perkara

5

Menerima berkas perkara yang masuk

6

Mengetik Putusan

7

Mengisi register perkara Perdata

8

Menyerahkan berkas perkara ke Ketua PT utk menunjuk Majelis Hakim

9

Minutasi berkas perkara

3. Panitera Muda Hukum No.


1

Melayani Permintaan Informasi

2

Memeriksa Berkas Permohonan Penyumpahan Advokat/Pengacara yang akan disumpah

3

Mengelola Arsip Perkara yang sudah diminutasi

4

Mengonsep, Mengetik, Mengoreksi dan Memaraf surat balasan ke instansi lain

5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Anak Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Mengoreksi Data yang telah dihimpun dan disajikan dalam bentuk tabel atas permintaan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mengoreksi Surat Keterangan Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara yang sudah hilang Menyiapkan Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang dan Menyelesaikan Minutasi Perkara Pidana Menyiapkan Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang dan Menyelesaikan Minutasi Perkara Pidana


25

15 16

Menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Mengkompilasi Laporan Tahunan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Sekretaris Tim Pemeriksaan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

4. Panitera Muda Khusus (Tipikor) No. 1 2 3

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN Melakukan Ceklis data kelengkapan berkas perkara banding ke dalam Cts/Sipp Memasukan data putusan ke dalam Cts/Sipp Membuat penetapan hari sidang, membuat berita acara sidang, mempersiapkan putusan dan minutasi berkas perkara

4

Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara banding

5

Menerima kontra memori banding

6

Menerima memori banding

7

Menerima permohonan banding

8

Menerima perpanjangan penahanan

9

Menerima petikan putusan Kasasi

10

Menerima putusan Kasasi

11

Menerima surat-surat lain yang berkaitan dengan tipikor

e) Panitera Pengganti No.


1

Memasukkan Data CTS ( SIPP )

2

Membuat Berita Acara Sidang

3

Membuat Penetapan

4

Menerima Berkas Perkara Pidana dan Perdata

5

Mengetik pengantar salinan putusan perkara perdata ke PN Pengaju

6

Mengetik Pengembalian berkas ke PN Pengaju

7

Mengetik Putusan

8

Mensortir berkas perkara perdata yang masuk

9

Minutasi Berkas Perkara


26 f) Staf 1. Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran No.


1

Melaksanakan Tugas Yang Diperintahkan Atasan Langsung

2

Melakukan Evaluasi SAKIP PN Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3

Mempersiapkan Data Dukung dan RAB TOR Usulan RKA-KL

4

Menghimpun RKA-KL PN Se-Prov. Kepulauan Bangka Belitung Beserta Data Dukung

5

Menyusun RKA-KL Pagu Indikatif dan Pagu Definitif

6

Menyusun RKBMN

7

Menyusun SAKIP ( IKU, Renstra, PKT, RKT dan LKjIP )

2. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi No.


1

Mengetik Berita Acara Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri

2

Mengetik SK, salinan dan petikan kenaikan pangkat

3

Mengetik Surat Cuti

4

Mengetik Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi (SK Mutasi, SK Susunan Majelis, SK Hakim Pengawas Bidang dan Daerah, dan lainnya)

5

Mengetik surat nota dinas

6

Mengetik surat panggilan pelatihan dan data peserta

7

Mengetik surat-surat pengantar (pengiriman file kepegawaian, sertifikat, izin kuliah, tanda terima LHKPN dan lainnya)

8

Mengetik Surat Tugas

9

Mengetik Usulan pangkat pegawai teknis

10

Mengetik Usul Jabatan Tehnis

11

Mengupdate data pegawai se wilayah hukum PT Bangka Belitung di Ms. Excel

12

Merekap data hukuman disiplin

13

Mengecek dan Mengelola Sistem Teknologi Informasi


27 3. Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan No.


1

Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN - SIMAN

2

Membuat CALK UAKPA DIPA PT Bangka Belitung

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Membuat dan Melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai tupoksi yang diperintahkan oleh pimpinan Membuat Pendebetan Rekening untuk Remunerasi dan Mengirimkannya ke Bank Membuat Rekapitulasi Usulan Remunerasi Untuk Pengadilan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Membuat Usulan/Pertanggungjawaban Bulanan Remunerasi PT Bangka Belitung Membukukan dan Mengirimkan Pertanggungjawaban Remunerasi Pengadilan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ke Mahkamah Agung RI Rekonsiliasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA DIPA PT Bangka Belitung Rekonsiliasi SAPPAW dan SIMAK BMN-W Koordinator Wilayah PT Bangka Belitung Membuat Daftar Gaji Induk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Membuat Daftar Gaji ke-13 (tiga belas) dan Membuat daftar kekurangan gaji ke-13 (tiga belas) Membuat Daftar Gaji Tunjangan Hari Raya (THR ) Membuat daftar rincian Gaji Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Membuat dan Mengajukan Daftar Kekurangan Gaji Tahun Anggaran berjalan Ke KPPN Bangka Belitung

15

Membuat dan Mengajukan gaji Ke-13 Hakim Ad-Hoc Tipikor

16

Membuat dan Mengajukan Gaji Susulan Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Ke KPPN Bangka Belitung

17

Membuat dan Mengajukan SKPP Hakim dan Pegawai yang Mutasi

18

Membuat dan Mengajukan Tunjangan Hakim Ad-Hoc Tipikor

19

Membuat dan Mengajukan Uang Makan Hakim dan Pegawai

20

Membuat dan Mengajuk Kekurangan Uang Makan pegawai dan Hakim

21

Membuat formulir 1721-A2 SPT tahunan Hakim dan pegawai

22

Membuat KP4 Hakim dan Pegawai

23

Membuat Realisasi Anggaran Bulanan DIPA. 01 dan 03 di Aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung R.I

24

Mengajukan Revisi Anggaran Ke Ditjen Perbendaharaan Bangka Belitung

25

Mengantar SPM ke KPPN Bangka Belitung


28 4. Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga No. 1 2 3 4 5

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang kehumasan yang meliputi pendataan dan pengelolaan informasi Melaksanakan penomoran Inventaris Barang sesuai yang terdata pada Aplikasi SIMAK BMN Membuat Daftar Inventaris Ruangan dan Melakukan pengecekan 3 (tiga) bulan sekali (Gedung kantor dan Rumah Dinas) Mendata dan membuat tanda terima Buku Register, Buku Jurnal dan Buku Agenda serta membagikan ke seluruh Pengadilan Negeri Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mengelola SK Penggunaan Alat Pengolah Data berupa Laptop, Komputer dan Printer

6

Mengelola SK Penggunaan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas

7

Menyiapkan penyelenggaraan Upacara Pelantikan, rapat dan pertemuan dinas lainnya berupa pengkodisian setiap acara dan mengatur pelayanan umum

8

Operator Aplikasi Zifin (Sistem Informasi Pengendalian Sarana & Prasarana)

9

Melaksanakan Stock Opname Barang Persediaan Dipa 01 dan 03

10

Membuat Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan Dipa 01 dan 03

11

Membuat Laporan Bulanan Barang Persediaan Dipa 01 dan 03

12

Membuat Laporan Data Kebutuhan Barang ATK (Persediaan) setiap ruangan

13

Mendistribusikan Barang ATK ke setiap ruangan

5. Staf Kepaniteraan Muda Pidana No.


1

Membuat surat pengantar pengiriman salinan petikan dan salinan putusan perkara pidana banding

2

Membuat surat registrasi perkara pidana banding untuk Pengadilan Negeri

3

Mencatat Penetapan Majelis Hakim ke dalam buku register bantu

4

Menerima laporan perkara putus dari Panitera Pengganti dan mencatatnya dalam buku notulen perkara pidana banding

5

Mengarsipkan surat registrasi berkas

6

Menginput register perkara ke SIPP

7

Menyiapkan draf laporan bulanan pidana anak

8

Menyiapkan draf laporan bulanan pidana biasa


29 6. Staf Kepaniteraan Muda Perdata No.


1

Mencatat register kasasi perkara perdata

2

Mengarsipkan berkas surat masuk

3

Menginput jurnal biaya perkara perdata pada SIPP

4

Mengisi buku induk keuangan perkara perdata yang masuk

5

Mengisi buku induk keuangan perkara perdata yang putus

6

Mengisi buku jurnal keuangan perkara perdata yang masuk

7

Mengisi buku jurnal keuangan perkara perdata yang putus

8

Mengisi buku pembantu kas perkara yang masuk

9

Mengisi buku pembantu kas perkara yang putus

10

Mengisi buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan

11

Menyerahkan biaya redaksi kepada bendahara penerimaan

12

Menyerahkan perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Hukum

7. Staf Kepaniteraan Muda Hukum No.


1

Membuat Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

2

Membuat Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

3

Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Anak Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

4

Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

5

Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

6

Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

7

Membuat Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Mengkompilasi Laporan Tahunan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

8

Memeriksa Berkas Permohonan Penyumpahan Advokat/Pengacara yang akan disumpah

9 10 11

12

Mengetik surat balasan ke instansi lain Mengetik Surat Keterangan Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara yang sudah hilang Menghimpun, Mengolah dan Mengirim Data atas permintaan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretaris Tim Pemeriksaan Pengaduan


30 8. Staf Kepaniteraan Muda Khusus (Tipikor) No.


1

Melakukakan Proses Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan Tipikor (Pasal 29 KUHAP) untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian Umum.

2

Melakukan Minutasi berkas Perkara Tipikor ke Bagian Kepaniteraan Hukum.

3

Melakukan Proses Pengiriman Surat Penetapan Penahanan Banding Tipikor (Pasal 27 KUHAP) untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian Umum.

4

Membuat Penetapan Majelis Hakim Tipikor.

5

Membuat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor.

6

Membuat surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Tipikor Banding.

7

Membuat Surat Penetapan Penahanan Banding Tipikor (Pasal 27 KUHAP).

8 9 10 11 12

Membuat surat Pengantar Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor serta mencatat kedalam buku pembantu. Membuat surat Pengantar Salinan Putusan Perkara Tipikor dan serta mencatat dalam buku pembantu. Membuat Surat Perpanjangan Penahanan Tipikor (Pasal 29 KUHAP). Memeriksa surat Laporan Banding Tipikor dari Pengadilan Negeri Pengaju (Pasal 27 KUHAP). Memeriksa surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tipikor dari Pengadilan Negeri Pengaju (Pasal 29 KUHAP).

13

Mencatat Buku Register Penahanan Tipikor.

14

Mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar kedalam Ordner (map).

15

Mengetik Surat-surat yang berhubungan dengan Tipikor.

16

Menginput Data Perkara Tipikor ke Aplikasi SIPP.

17

Mengirim Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor melalui Bagian Umum.

18 19 20 21 22 23

Mengirim Salinan Putusan Perkara Tipikor beserta Bundel A untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian Umum. Mengirim surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Tipikor Banding untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian Umum. Menyerahkan berkas perkara Tipikor kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor untuk Penetapan Majelis Hakim serta mencatat kedalam buku pembantu. Menyerahkan berkas perkara Tipikor kepada Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor untuk Penunjukan Panitera Pengganti serta mencatat kedalam buku pembantu. Menyerahkan CD Putusan untuk diserahkan ke bagian IT. Menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan Perkara Tipikor kepada Majelis Hakim.

24

Menyerahkkan berkas-berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.

25

Menyiapkan draft laporan bulanan dan tahunan ke Bagian Kepaniteraan Hukum.


31 BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA. Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karir Hakim, Pola Pembinaan Karir Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan, Pemberhentian Pegawai dan lain-lain Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek Sumber Daya Manusia Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian tampaknya masih terlalu kaku untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi organisasi yang berorientasi pada kinerja pelayanan Oleh karena itu, tujuan reformasi aspek Sumber Daya Manusia adalah untuk menyediakan dukungan sumber daya

manusia

yang

diperlukan

agar

reformasi

aspek

pelayanan

publik

dapat

diimplementasikan secara baik Prinsip utama yang dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang mampu mendukung organisasi Peradilan yang berorientasi kinerja adalah kompetensi dan inovatif sehingga mampu menciptakan inovasiinovasi baru dalam pemberian pelayanan public bahkan menjadi sebuah pengetahuan organisasi (organizational knowledge creation) dan kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber daya Manusia Teknis yudisial, pendidikan Peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan Peradilan Pengembangan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian perkara memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak dan efisien Hasil akhir dari program Sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat yang dilayaninya, Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se-Kep. Bangka Belitung terdiri dari Hakim dan Panitera Pengganti dengan perincian sebagai berikut :


32 SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL NO.

SATUAN KERJA

1.

HAKIM

2.

JURU SITA/

PANITERA

JURU SITA

PENGGANTI

KET

PENGGANTI

3.

4.

5.

1.

PT BANGKA BELITUNG

14

8

0

2.

PN PANGKALPINANG

8

15

12

3.

PN SUNGAILIAT

14

13

12

4.

PN TANJUNGPANDAN

6

17

6

JUMLAH

42

53

30

6.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, adalah keberhasilan setiap program pada orang-arang yang menerapkannya Untuk menerapkan dukungan untuk program pengembangan Peradilan dan untuk memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk penciptaan visinya memiliki kapasitas tertentu, sangat penting bahwa kesejahteraan sumber daya manusia dijadikan komponen penting dari inisiatif pengembangan Adapun sumber daya manusia non teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se-Kep. Bangka Belitung terdiri dari Pejabat Struktural dan staf/karyawan dengan perincian sebagai berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

1.

Staf/

Karyawan

TU dan RT

Kasub Bag

Keu. Dan

Pelaporan

Kasubbag

Renprog.

Kasubbag

Kasubbag

Kep. Dan TI

Dan Kep.

Perencanan

Keuangan Kabag

2.

Umum Dan

SATUAN KERJA

Kabag

NO

Sekretaris

SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

4.

5.

6.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

PT Babel

1

1

1

1

1

1

1

20

2.

PN Pangkalpinang

1

0

0

1

1

1

0

1

3.

PN Sungailiat

1

0

0

1

1

1

0

5

4.

PN Tajungpandan

1

0

0

1

1

1

0

2

4

1

1

4

4

4

1

28

JUMLAH


33 3. Promosi dan Mutasi Dalam tahun 2016 yang mendapatkan Promosi adalah: 1. NETTI SRININGSIH, SH., M. Si. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Makamah Agung RI tanggal

24

Pengadilan

Junil

2016,

Negeri

Nomor

Yogyakarta

1035/DJU/SK/KP.04.1/6/2016 Menjadi

menjadi

Panitera

Panitera

Pengadilan

Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. 2. R. SABARRUDIN ILYAS, SH., M. Hum. Surat Keputusan Ketua Makamah Agung RI tanggal 26 September 2016, Nomor 157/KMA/SK/IX/2016 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. 3. RIDARTO, SH., M. Si. Surat

Sekretaris

Makamah

36/Sek/KP.1/SK/7/2016

Agung

Kepala

RI

Bagian

tanggal

27

Prencanaan

Juli Dan

2016,

Nomor

Kepegawaian

Pengadilan Tinggi Bengkulu menjadi Sekretaris Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. 4. YUSWIL, S.H. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 2016, Nomor 840/DJU/SK/KP.04.5/4/2016 Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung menjadi Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. 5. YULI HERHATI, SH., MH. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 2016, Nomor 17/KMA/SK/II/2016 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. 6. H. MOHAMMAD IDROES, SH., M.Hum. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2016, Nomor 33/KMA/SK/III/2016

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor menjadi Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. Dalam tahun 2016 yang mendapatkan MUTASI adalah : 1. AGUS SUWARGI, SH., MH. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2016, Nomor 157/KMA/SK/IX/2016 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru.


34 2. SUNARYO, SH., MH. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 05 September 2016, Nomor 142/KMA/SK/IX/2016 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Makassar menjadi Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru. 3. H. WIDIONO, SH., M. BA., MH. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 05 September 2016, Nomor 142/KMA/SK/IX/2016 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten. 4. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH., MH. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Makamah Agung RI tanggal

24

Junil

2016,

Nomor

1035/DJU/SK/KP.04.1/6/2016

Panitera

Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Menjadi menjadi Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banten. 5. SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33/KMA/SK/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. 6. ZAID UMAR BOBSAID, SH., MH.. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33/KMA/SK/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. 7. SUNARYO, SH., MH. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33/KMA/SK/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Makassar menjadi Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. 4. Pengisian Jabatan Struktural Bahwa dibidang teknis dan administrasi Peradilan, manusia (man) sebagai unsur pokok organisasi atau lembaga Peradilan utamanya yang akan menduduki suatu jabatan fungsional dan/atau struktural dituntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berkarakter baik dan kapabel. Bahwa sesuai prinsip The Right Man in The Right Place, bagi seorang Hakim/PNS dilingkungan Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung yang akan atau diusulkan untuk diangkat, dipindahkan maupun diberhentikan (mutasi, promosi, demosi) diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang obyektif sebagai bahan rekomendasi bagi


35 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung yang mengusulkan dan/atau meneruskan usulan kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa untuk menjamin adanya obyektifitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Nomor : W7.U/1390/KPT/KP.00.3/10/2016 Tanggal 25 Oktober 2016. PERSONIL PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

NO 1.

TENAGA TEKNIS Ketua : H. WIDIONO, S.H., M. BA., M.H.

2.

Wakil Ketua : H. MOHAMMAD IDROES, SH., M. Hum.

3.

4.

PANGKAT/GOLONGAN Pembina Utama (IV/e)

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Tinggi : 1. ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

Pembina Utama ( IV/d )

2. NURDIYATMI, S.H.

Pembina Utama ( IV/c )

3. DULAIMI, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya ( IV/d )

4. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

Pembina Utama Muda ( IV/c )

5. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.


6. H. AKSIR S.H., M.H.


7. HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.


8. R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M. Hum


9. NAWANGSARI, S.H., MH.


10. YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH., MH.


11. YULI HERYATI, S.H., MH.


Hakim Ad Hoc Tipikor : 1. AHMAD PANANI, S.H. 2. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.

5.

Panitera: NETTI SRININGSIH, SH. M.Si.

6.

Pembina TK. I (IV/b)

Panitera Muda : A. Kepaniteraan Pidana Drs. ZULMIADI, SH.

Penata Tk I (III/d)

Staf : 1.

MOCH. ROMADHON

Pengatur Muda Tk. I (II/b)


KETERANGAN

36 7.

Panitera Muda : B. Kepaniteraan Khusus Tipikor BINTAR ASLI, SH.

Penata Tk I (III/d)

Staf : 1. ENI KUSRINI, SH. 8.

Penata Muda (III/a)

C. Kepaniteraan Perdata R. BERLIAN, SH., MH.

Penata Tk I (III/d)

Staf :

9.

1.

FIRDA SAPRIANTI, SH.

Penata Muda (III/a)

2.

NUR ANGGRAINI, SH.

Penata Muda (III/a)

D. Sub Kepaniteraan Hukum SYAMSUAR, SH., MH.

Penata (III/c)

Staf :

10.

1. IRHANSYAH, S. Kom.

Penata Muda Tk I (III/b)

2. EDY YUSNIADY

Pengatur Tk I (II/d)

Panitera Pengganti : 1. TATI SUWARTI

Penata ( III/c )

2. SURYATI

Penata ( III/c )

3. SUNARYO

Penata ( III/c )

5. Pengisian Jabatan Struktural NO

TENAGA NON TEKNIS

PANGKAT/GOLONGAN

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

1.

Sekretaris : RIDARTO, SH., M. Si.

2.

Pembina TK. I (IV/b)

Kapala Bagian Umum Dan Keuangan : YETTI IRIANY SIREGAR, SH.

Pembina (IV/a)

Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian :

Pembina (IV/a)

HERMAN, S. Sos. 3.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan TI : MAHFUD WIDI PRIYONO, ST., MH.

Penata TK. I( III/d )

Staf : 1. IRVA NOVIANTI, S.Kom. 2. YUNI MUANAH RAHMA, SE.

Penata Muda Tk.I ( III/b ) Penata Muda ( III/a )


37 3.

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan : SITI KOMARI, SE

Penata ( III/c )

Staf :

4.

1. FITRIYANTI UTARA, SE.

Penata Muda Tk.I ( III/b )

2. SUGIYANTO, SE.


3. YEYEN WAHYUNI, S. Kom.

Penata Muda ( III/a )

4. DEWI WULANDARI, SH.


Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga : YUS YULI, S.H.

Penata Tk.I ( III/d )

Staf : 1. DEWI APRILIA PUSPITA N, S Kom.


2. SEVIA DWI KRISNAWATY, SE., MM.


3. ADIKA TRIARTA 5.

Pengatur Muda ( II/a )

Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran : LUKI PUDI ASMARA, SE., MH.

Penata Tk.I ( III/d )

Staf : 1. WENNY FITRIANI, S Kom.


DAFTAR REKAPITULASI PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

NO

JENIS PENDIDIKAN

JUMLAH

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

1.

SMP / Sederajat

-

2.

SMA / Sederajat

6 Orang

3.

D1

-

4.

D2

-

5.

D3

-

6.

S1

22 Orang

7.

S2

15 Orang

8.

S3

1 Orang


38 NO

TENAGA HONORER

PENDIDIKAN

TMT

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

1.

ASHEP DHARMAWAN

SMA

Tahun 2005

Satpam

2.

DWI PRASETYO MR., SH.

S1

Tahun 2005

Driver

3.

YUDA HARYANTO

D1

Tahun 2008

Cleaning Service

4.

ANDI HARYONO

SMA

Tahun 2010

Driver

5.

FIRMANSYAH

SMA

Tahun 2013

Satpam

6.

ITA DEWI

SMP

Tahun 2012

Cleaning Service

7.

SURYANI

SMA

Tahun 2012

Cleaning Service

8.

NOFRINADI PRATAMA

SMA

Tahun 2015

Satpam

9.

DODI PRATAMA

SMA

Tahun 2016

Cleaning Service

10.

REZKIA AKBARI

S1

Tahun 2016

Driver


39 B. KEADAAN PERKARA • Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2016

BULAN

PIDANA SISA LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

-

2

-

2

Februari

2

2

2

2

Maret

2

3

5

-

April

-

1

-

1

Mei

1

1

-

2

Juni

2

2

2

2

Juli

2

-

2

-

Agustus

-

4

-

4

September

4

4

4

4

Oktober

4

-

4

-

November

-

7

2

5

Desember

5

3

4

4

29

25

Jumlah

Keterangan : Jumlah sisa perkara Pidana Tahun 2015 sebanyak Nihil.. Jumlah Perkara Pidana yang masuk Tahun 2016 sebanyak 29 Perkara. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2016 sebanyak 25 Perkara. Perkara Pidana yang belum putus tahun 2016 adalah 4 Perkara.


40 KEADAAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2016

BULAN

PERDATA SISA LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

-

-

-

-

Februari

-

2

-

2

Maret

2

2

2

2

April

2

9

1

10

Mei

10

4

2

12

Juni

12

-

7

5

Juli

5

-

3

2

Agustus

2

2

1

3

September

3

1

2

2

Oktober

2

-

2

-

November

-

4

-

4

Desember

4

-

4

-

24

24

Jumlah

Keterangan : Jumlah sisa Perkara Perdata Tahun 2015 sebanyak Nihil. Jumlah Perkara Perdata yang masuk Tahun 2016 sebanyak 24 Perkara. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tahun 2016 sebanyak 24 Perkara. Perkara Perdata yang belum putus tahun 2016 adalah Nihil.


41 KEADAAN PERKARA PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2016

BULAN

PIDANA KORUPSI SISA LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

-

1

-

1

Februari

1

-

1

-

Maret

-

-

-

-

April

-

-

-

-

Mei

-

1

-

1

Juni

1

2

1

2

Juli

2

1

1

2

Agustus

2

-

2

-

September

-

1

1

-

Oktober

-

-

-

-

November

-

-

-

-

Desember

-

-

-

-

6

6

Jumlah

Keterangan : Jumlah sisa Perkara Pidana Korupsi Tahun 2015 sebanyak Nihil. Jumlah Perkara Pidana Korupsi yang masuk Tahun 2016 sebanyak 6 Perkara. Jumlah Perkara Pidana Korupsi yang Putus Tahun 2016 sebanyak 6 Perkara. Perkara Pidana Korupsi yang belum putus tahun 2016 adalah Nihil.


42 KEADAAN PERKARA PIDANA ANAK PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2016

BULAN

PIDANA ANAK SISA LALU

MASUK

PUTUS

SISA

Januari

-

-

-

-

Februari

-

-

-

-

Maret

-

-

-

-

April

-

-

-

-

Mei

-

-

-

-

Juni

-

1

1

-

Juli

-

-

-

-

Agustus

-

-

-

-

September

-

-

-

-

Oktober

-

1

1

-

November

-

-

-

-

Desember

-

-

-

-

2

2

Jumlah

Keterangan : Jumlah Perkara Pidana Anak yang masuk Tahun 2016 sebanyak 2 Perkara. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Putus Tahun 2016 sebanyak 2 Perkara. Perkara Pidana Korupsi yang belum putus tahun 2015 adalah Nihil.


43 REKAP JENIS PERKARA PIDANA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2016

NO.

JENIS TINDAK PIDANA

JUMLAH

1

PEMALSUAN

3

2

KEJAHATAN PERIKANAN

1

3

PENGHINAAN

1

4

PENGANIAYAAN

2

5

PENCURIAN

1

6

PERJUDIAN

2

7

PENGERUSAKAN BARANG

2

8

PENIPUAN

1

9

TINDAK PIDANA KORUPSI

6

10

PENCABULAN

3

11

TINDAK PIDANA NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA

6

12

KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

2

13

BBM / MIGAS

-

14

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

-

15

TINDAK PIDANA AGAMA

1

16

TINDAK PIDANA LAIN

4

17

PIDANA PERLINDUNGAN ANAK

2

JUMLAH

37

Keterangan : Jumlah Perkara Pidana Banding Tahun 2016 sebanyak 37 Perkara, merupakan akumulasi dari jumlah tindak pidana umum, jumlah tindak pidana korupsi dengan jumlah tindak pidana khusus anak.


44 REKAP JENIS PERKARA PERDATA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2016

NO.

JENIS PERKARA PERDATA

JUMLAH

1

WANPRESTASI

3

2

PERCERAIAN

1

3

HARTA PERKAWINAN

1

4

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10

5

TANAH

7

6

WARISAN

1

7

GANTI RUGI

-

8

JUAL BELI

1 JUMLAH


24

45 KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BABEL TAHUN 2016 A. KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG N0

PERKARA PIDANA

JUMLAH Biasa

Singkat

KETERANGAN

1

Sisa tahun 2015

41

-

-

2

Masuk dalam tahun 2016

314

-

-

3

Putus

312

-

-

4

Terdakwa / jaksa menerima

311

-

-

5

Terdakwa / jaksa minta banding

1

-

-

6

Terdakwa / Jaksa minta kasasi

-

-

-

7

PK ( Peninjauan Kembali)

1

-

-

8

Terdakwa minta grasi

-

-

-

No

PIDANA CEPAT / RINGAN /

JUMLAH

KETERANGAN

-

-

LALU LINTAS

1

Sisa tahun 2015

2


10 / 8.836

-

3

Putus

10 / 8.836

-

4

Kasasi

-

-

5

Grasi

-

-

N0

PERKARA PIDANA KORUPSI

JUMLAH Biasa

Singkat

KETERANGAN

1

Sisa tahun 2015

11

-

-

2


39

-

-

3

Putus

38

-

-

4

Terdakwa / jaksa menerima

34

-

-

5

Terdakwa / jaksa minta banding

2

-

-

6

Terdakwa / Jaksa minta kasasi

7

-

-


46 7

PK ( Peninjauan Kembali)

2

-

-

8

Terdakwa minta grasi

-

-

-

No

PERKARA PERDATA GUGATAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Sisa tahun 2015

22

-

2


56

-

3

Putus

52

-

4

Dicabut

8

-

5

Para pihak menerima

52

-

6

Para pihak minta banding

17

-

7

Para pihak minta kasasi

8

-

8

PK (Peninjauan kembali)

-

-

9

Eksekusi Dilaksanakan

1

-

JUMLAH

KETERANGAN

No

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1

Sisa tahun 2015

3

-

2


52

-

3

Putus

51

-

4

Dicabut

1

-

NO.

PERKARA PHI

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Sisa tahun 2015

2

-

2.


22

-

3.

Putus

11

-

4.

Para pihak menerima

6

-

5.

Para pihak minta kasasi

8

-

6.

Dilaksanakan Eksekusi

-

-

7.

Dicabut

5

-


47 B. KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

a. Pidana JUMLAH PERKARA PIDANA

N

PID.SU

o

BIASA

S.

SINGKAT

RINGAN

ANAK

PRA

LANTA

PERADILA

S

N

1

SISA TAHUN 2015

121

-

-

-

-

-

2

MASUK TAHUN 2016

810

22

-

24

8411

4

3

PUTUS

826

22

-

24

8411

4

4

SISA TAHUN 2016

105

-

-

-

-

-

b. Perdata JUMLAH N

PERKARA PERDATA

o

EKSEKUSI

EKSEKUSI RISALAH

PUTUSAN

LELANG

-

9

2

GUGATAN

PERMOHONAN

27

1

SISA TAHUN 2015

2

MASUK TAHUN 2016

90

37

1

-

3

PUTUS

99

35

-

-

4

DICABUT

-

-

3

-

5

DIGUGURKAN

-

-

-

-

6

SISA TAHUN 2016

18

2

7

2

C. KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN NO

PERKARA PIDANA

JUMLAH

KETERANGAN

BIASA

SINGKAT

1

SisaTahun 2015

25

-

2

MasukdalamTahun 2016

256

2

3

PutusTahun 2016

228

2

4

Terdakwa/ JaksaMenerima

290/221

-

5

Terdakwa/ Jaksaminta

3/9

-

6

Banding

-/3

-

7

Terdakwa /JaksaMintaKasasi

-

-

8

PK (PeninjauanKembali)

-

-

TerdakwaMintaGrasi


48 NO

PIDANA

JUMLAH

KETERANGAN

CEPAT/RINGAN/LALULINTAS 1

SisaTahun 2015

2


3/ - /5.906

3

PutusTahun 2016

3/ - /5.906

4

Kasasi

-

5

Grasi

-

No

PERKARA PERDATA

-

JUMLAH

KETERANGAN

GUGATAN 1

SisaTahun 2015

10

2


21

3

PutusTahun 2016

25

4

Para PihakMenerima

21

5

Para PihakMinta Banding

4

6

Para PihakMintaKasasi

5

7

PeninjauanKembali (PK)

1

8

Dilaksanakan

-

NO

PERKARA PERDATA

JUMLAH

KETERANGAN

PERMOHONAN 1

SisaTahun 2015

-

2


36

3

Putus 2016

36

C. SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sarana prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SABMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh Buku Inventaris dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara.


49 Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah pula menerapkan sistem pelaporan aplikasi, yang didalamnya telah terurai aset-aset negara. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, asal darimana serta peruntukannya sebagaimana terlampir dalam laporan ini. 1. Sarana dan Prasarana Gedung Dalam penyediaan sarana dan prasarana gedung untuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menyelesaikan pengadaan meublair yang berskala prioritas yaitu : 100 unit kursi futura dan 2 unit meja kerja diperuntukan untuk sekretaris dan meja kerja staf. Dimana secara keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana gedung yang telah menjadi prioritas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Berikut sarana dan prasarana gedung yang tersedia di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung : 1 ruang sidang utama 1 ruang sidang biasa 1 ruang ketua 1 ruang rapat 1 ruang ajudan 1 ruang wakil ketua 4 ruang hakim 1 ruang panitera 1 ruang Sekretaris 1 ruang perpustakaan 1 ruang panitera pengganti 1 ruang panitera muda pidana 1 ruang panitera muda perdata 1 ruang panitera muda hukum 1 ruang panitera muda tindak pidana korupsi 1 ruang tata usaha dan rumah tangga 1 ruang kepala bagian umum dan keuangan LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANGKA BELITUNG

50 1 ruang keuangan dan pelaporan 1 ruang kepala bagian perencanaan program dan kepegawaian IT 1 ruang kepala sub bagian rencana program dan anggaran kepala sub kepegawaian dan IT 1 ruang gudang 1 gedung penjaga kantor 1 ruang Informasi Teknologi ( IT ) 1 ruang tunggu ( receptionis ) 6 buah kamar kecil ( wc ) Tempat Parkir di belakang gedung kantor. 1 rumah dinas ketua type 250 m 2 rumah dinas hakim type 128 m 5 rumah dinas hakim type 120 m 4 rumah dinas hakim type 74 m 4 rumah dinas hakim type 70 m 8 rumah dinas pejabat struktural/fungsional 54 m D. Pengelolaan Keuangan

Pada tahun anggaran 2016 pelaksanaan realisasi anggaran telah tercapai 95,52 persen dari pagu anggaran. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seBangka Belitung, untuk DIPA 01 berjumlah Rp. 30.817.375.000,- dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp. 26.750.443.000,- belanja barang sebesar Rp. 3.254.903.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 812.029.000,-. Sedangkan untuk DIPA 03 dengan total pagu dengan peruntukan untuk belanja barang sebesar Rp. 647.013.000,Dimana target realisasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Pada Tahun 2016 realisasi belanja untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

se-Bangka

Belitung

untuk

penggunaan

DIPA

01

berjumlah

Rp.

29.436.864.924,- dengan rincian realisasi untuk belanja pegawai sebesar Rp. 25.470.020.688,- realisasi belanja barang sebesar Rp. 3.170.157.236,- dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 796.687.000,-. Sedangkan untuk penggunaan DIPA 03 dengan rincian realisasi belanja barang sebesar Rp. 627.490.025,-.


51 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2016 ini DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI berjumlah Rp. 30.817.375.000,- (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp. 26.750.443.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Belanja barang sebesar Rp. 3.254.903.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah) dan pada belanja modal sebesar Rp. 812.029.000,- (Delapan Ratus Dua Belas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2016 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI untuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya telah mencapai 95,52% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2016, yaitu

senilai

Rp.

29.436.864.924,-.

Sehingga

sisa

anggaran

1.380.510.076,- dengan rincian sebagai berikut :


sebesar

Rp.

52

DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG NO 1

2

3

4

SATKER/ JENIS MAK

URAIAN Tinggi

TOTAL REALISASI TOTAL

%

12.318.822.000

12.007.876.939

97,48

310.945.061

2,52

PAGU DIPA Bangka

SISA DANA TOTAL

%

663403

Pengadilan Belitung

51

BELANJA PEGAWAI

11.056.209.000

10.748.822.099

97,22

307.386.901

2,78

52

BELANJA BARANG

1.135.584.000

1.132.104.840

99,69

3.479.160

0,31

53

BELANJA MODAL

127.029.000

126.950.000

99,94

79.000

0,06

99010

Pengadilan Pangkalpinang

7.156.482.000

6.645.080.933

92,85

511.401.067

92,85

51

BELANJA PEGAWAI

6.007.510.000

5.507.701.320

91,68

499.808.680

91,68

52

BELANJA BARANG

866.972.000

864.631.613

99,73

2.340.387

99,73

53

BELANJA MODAL

282.000.000

272.748.000

96,72

9.252.000

96,72

099024

Pengadilan Negeri Sungailiat

6.343.701.000

6.134.152.845

96,70

209.548.155

3,30

51

BELANJA PEGAWAI

5.417.514.000

5.217.462.862

96,31

200.051.138

3,69

52

BELANJA BARANG

719.187.000

711.364.983

98,91

7.822.017

1,09

53

BELANJA MODAL

207.000.000

205.325.000

99,19

1.675.000

0,81

400600

Pengadilan Negeri Tanjungpandan

4.998.370.000

4.649.754.207

93,03

348.615.793

6,70

51

BELANJA PEGAWAI

4.296.210.000

3.996.034.407

93,60

273.175.593

6,40

52

BELANJA BARANG

533.160.000

462.055.800

86,66

71.104.200

13,34

53

BELANJA MODAL

196.000.000

191.664.000

97,79

4.336.000

2,21

30.817.375.000

29.436.864.924

95,52

1.380.510.076

4,48

Negeri

JUMLAH


53

E. Pengelolaan Teknologi Informasi • Ruang Server : •

Perangkat Keras : a. 1 Unit PC Server, dengan spesifikasi sebagai berikut : • Fungsi

:

Share Folder, Data Backup

• Merk / Type

:

HP Proliant ML350 G5

• HardDisk

:

80 GB

• Processor

:

Intel ® Xeon ® CPU 5120 @186 GHz 187 GHz

• RAM

:

2 GB

• Monitor

:

HP 17 Inchi

• Keyboard, Mouse, DVDRoom b. 1 Unit Swicth Hub, dengan spesifikasi sebagai berikut : • Fungsi

:

LAN Jaringan

• Merk / Type

:

TrendNet

• Jumlah Port

:

24 Port (Fast Ethernet), 4 Port (Gigabit Port), 2 Port (Shared With Gigabit Ports)

• b. Router Mikrotik c. 1 Unit Modem TP-Link • Perangkat Lunak : • Operating System

:

Windows Server 2008 Standard

• Program

:

Ms Office 2007, Adobe Acrobat Reader, Winrar, Mozilla Firefox, FTP Program.

• Meja Informasi : •

Perangkat Keras : • 1 Unit PC TouchScreen, dengan spesifikasi sebagai berikut : • Fungsi

:

PC Informasi

• Merk / Type

:

DELL

• HardDisk

:

500 GB

• Processor

:

Intel ® Core ™ i3-2120 CPU @330GHz

• RAM

:

4 GB

• Monitor

:

22 Inchi

330GHz

• Keyboard/Mouse Wireless, DVD-RW • TV LCD, dengan spesifikasi sebagai berikut :


54 •

Fungsi

: TV Informasi

•

Merk / Type

: Sharp

•

Ukuran

: 32 Inchi

•

Perangkat Lunak : • Operating System

: Windows 7

•

: Ms

Program

Office

Reader,

2007,

Winrar,

Adobe

Acrobat

Mozilla

Firefox,

Program Informasi TouchScreen. •

Ruang Layanan Informasi : •

Perangkat Keras : a. 1 Unit PC, dengan spesifikasi sebagai berikut : •

Fungsi

:

PC Layana Informasi

•

Merk / Type

:

Acer Aspire M3920

•

HardDisk

:

320 GB

•

Processor

:

Intel ® Core ™ i3-2100 CPU @ 310 GHz

310 GHz

•

RAM

:

2 GB

•

Monitor

:

20 Inchi

•

Keyboard, Mouse, DVD-RW

•

Perangkat Lunak

:

• Operating System

:

Windows 7

• Program

:

Ms Office 2007, Adobe Acrobat Reader, Winrar, Mozilla Firefox

b. 1 Unit Scanner, dengan spesifikasi sebagai berikut : •

Fungsi

:

Scan Data IT

• Merk / Type

:

Mikrotek (Untuk Scan Legal/A3)

• Fungsi

:

Perbaikan PC dan Instalasi Jaringan

• Merk / Type

:

Cadik

:

Obeng, Tang Lancip, Solder,

• 1 Set Tools Jaringan

Kelengkapan

Tang

Crimping Kabel,Tester Jaringan, Tester Arus/Tegangan, Cutter


55 F. REGULASI TAHUN 2016 •

Pengelolaan Administrasi Dalam menyelesaikan tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung selaku koordinator wilayah yang didelegasikan langsung oleh Mahkamah Agung RI agar memiliki kontrol langsung dan memonitor secara langsung kinerja Peradilan tingkat pertama dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga diperlukan mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja Peradilan tersebut Sistem dan prosedur Peradilan saat ini adalah produk dari pertumbuhan selama periode yang telah lampau ditambah, diperbaharui dan dikembangkan untuk menetapkan keterbatasan pada kapasitas dalam beradaptasi pada persyaratan yang begitu cepat berubah Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh agar memperkuat kapasitas Pengadilan Tinggi yang efektif, efisien dan fleksibel Usaha untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi harus ditujukan kepada beberapa bidang, termasuk

sistem manajemen

Pengadilan

Tinggi,

aturan,

prosedur,

struktur

yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Tinggi dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa termasuk memfasilitasi sengketa secara damai dan pembatasan putusan banding di Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Untuk mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku penyelenggaraan administrasi Peradilan merupakan bagian yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua aparatur Peradilan Hal ini penting agar Peradilan di Indonesia terutama pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir, atau dalam istilah Peradilan disebut dengan legal frame end uni fied legal opinion Sebagaimana penjelasan umum bagian 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, mengingat luas ruang lingkup, tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan maka, perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi Peradilan Oleh karena itu, penyelenggaran administrasi Peradilan pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung mengacu pada Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggung jawaban tetap dilaksanakan oleh seorang pejabat yaitu panitera yang merangkap sebagai sekretaris. •

Administrasi Perkara Peradilan dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa tugas pokok Pengadilan yaitu untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan


56 setiap perkara yang diajukan kepadanya Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut

diatas

diperlukan

adanya

Peradilan

yang

benar

dan

tertib

Penyelenggaraan administrasi perkara yang benar harus mampu mendukung terbentuknya Peradilan yang mandiri Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Pengadilan Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung melalui 2 (dua) meja yaitu, Meja I, Meja II Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana tekhnis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan atau diputus. Saldo Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Tahun 2016

NO

JUMLAH

URAIAN

1.

2.

PENERIMAAN

PENGELUARAN

3.

4.

1.

Sisa Awal Tahun 2016

2.

Penerimaan Tahun 2016

3.

Materai

Rp.

144.000,-

4.

Redaksi

Rp.

120.000,-

5.

Biaya Proses

Rp. 3.336.000,-

JUMLAH

Rp. 0,Rp.3.600.000,-

Rp. 3.600.000,-

SISA AKHIR TAHUN 2015

•

Rp. 3.6000.000,Rp. 0,-

Administrasi Umum Disamping administrasi Peradilan, administrasi umum juga menjadi prioritas

pelaksanaan Peradilan pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung, mengingat luasnya ruang lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Menurut penjelasan umum angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986. Penjelasan umum angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasan umum angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986, penyelenggaraan administrasi


57 Pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya Menurut jenisnya administrasi Pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu administrasi umum dan administrasi perkara/ administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera, pembedaan dan pemisahan ini pada akhirnya melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan. Namun demikian pembedaan dan pemisahan tersebut bersifat integral dengan mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok Pengadilan (Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ayat (1)) Berkaitan dengan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal tersebut dinyatakan : “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera” Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan : “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris”. Pada dasarnya dengan mengingat pemisahan jenis dan pembedaan pengelolaan, maka meskipun unit kerja tersebut berdiri sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing, semuanya tertuju pada satu tujuan yaitu memimpin suatu kelancaran penyelenggaraan peyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung, sehingga harus ada koordinasi antara kedua unit kerja itu Pertimbangan inilah kemudian dibuat ketentuan bahwa Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung merangkap Sekretaris Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung Hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986. Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan pasal 44 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Dari ketentuan diatas, seorang sekretaris akan menangani administrasi umum yang dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris Dengan demikian staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu hakim dalam bidang Peradilan di Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung, sedang tugas administrasi lainnya dapat dilaksanakan oleh staf kesekretariatan.


58 BAB IV PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL Dalam

Lampiran

I

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan disebutkan mengenai pengertian umum Pengawasan Internal yaitu Pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengertian Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang besifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pengawasan Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu Di lingkungan lembaga Peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka laporan tahunan mengenai pengawasan internal ini dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan

Tinggi/Tipikor

Bangka

Belitung

sepanjang

tahun

2016,

sedangkan

pengawasan fungsional merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan secara mendadak (sidak) juga telah menunjuk Hakim Pengawas Daerah (KIMWASDA) dan Hakim Pengawas Bidang (KIMWASBID), juga dapat dilakukan dengan meminta laporan secara berkala (periodik) atau dapat juga berupa laporan khusus terhadap permasalahan tertentu. Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan pada semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan tujuan agar Peradilan yang diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara


59 adapun metode pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut :

•

Inspeksi Mendadak (sidak) Sistem ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tim yang ditunjuk untuk mengawasi secara langsung jalannya Peradilan tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik internal Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung maupun di Pengadilan Tingkat Pertama se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

•

Pengawasan Secara Berkala Pengadilan

Tinggi

berkala/periodik (RAKERDA)

dalam

(setahun

menjalankan

sekali)

dengan melibatkan

fungsi

pengawasannya

menyelenggarakan

Rapat

Ketua Pengadilan Tingkat

Kerja

secara Daerah

Pertama,

dan

Panitera/Sekretaris se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

•

Penanganan Pengaduan Adanya pengaduan/laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut: •

Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan, serta melaporkan mengenai masalah yang diadukan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung;

•

Meminta keterangan atasan pejabat yang dilaporkan langsung melalui telepon;

•

Memanggil langsung pejabat yang dilaporkan untuk menghadap dan untuk diminta keterangannya;

•

Menunjuk Tim Pemeriksa khusus dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung ;

•

Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2016 ini berjumlah 1 (empat belas) Pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :


60

No

Rekapitulasi

Jumlah

1.

Jumlah Pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir

2.

Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani (termasuk yang didelegasikan

1

kepada Pengadilan Tk Pertama) 3.

Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MA RI

•

0

4.

Jumlah Sisa Pengaduan pada waktu berjalan

1

5.

Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin

0

Pemeriksaan Tinggi/Tipikor

langsung

oleh

Tim

yang

ditunjuk

Ketua

Pengadilan

Bangka Belitung

Dalam hal-hal tertentu, Pengadilan Tinggi melaksanakan pemeriksaan langsung dengan menunjuk tim pemeriksa yang di ketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung atau oleh seorang Hakim Tinggi yang ditunjuk.

•

0

Sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI) Disamping

penanganan

pengaduan

dan

pemeriksaan

langsung

tersebut,

Pengadilan Tinggi juga melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung yang diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Disamping untuk mencapai hal tersebut diatas, Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung juga telah menunjuk/mengangkat beberapa Hakim Tinggi pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan dalam bidang teknis atau administrasinya Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung tanggal 25 April 2016, Nomor W7-U / 459 /KPT/ KP.00.3 / 4 / 2016 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan

Tinggi/Tipikor

Bangka

Belitung, maka

ditetapkan

pengawas Sebagai berikut :


Hakim-hakim

61 HAKIM PENGAWAS DAERAH NO I

NAMA/NIP

JABATAN

H. MOHAMMAD IDROES, SH., MHum.

HAKIM UTAMA /

NIP. 19570303 198303 1 007 NURDIYATMI, SH.

WAKIL KETUA

DAERAH KOORDINATOR

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19580316 198403 2 001 AGUS SUWARGI, SH., MH.

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19570822 198512 1 001 II

Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN,

PENGADILAN HAKIM UTAMA MUDA

SH., MH. NIP. 19601228 198512 2 001

NEGERI PANGKALPINANG

HAKIM UTAMA MUDA

YULI HERYATI, SH., MH. NIP. 19610717 198612 2 001 ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19580421 198403 2 002 RUSMAWATI, SH., MH.

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19570912 198512 2 001 III

DIDIEK BUDI UTOMO, SH.

PENGADILAN HAKIM MADYA UTAMA

NIP. 19570125 198803 1 001 YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI,

NEGERI SUNGAILIAT

HAKIM UTAMA MUDA

SH., MH. NIP. 19600624 198612 2 001 DULAIMI, SH

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19571106 198512 2 001 HASIAMAH DISTIYAWATI, SH., MH. IV

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19551209 198203 2 002 H. AKSIR, SH., MH.

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19590712 198602 1 002 NAWANGSARI, SH., MH.

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19610529 198703 2 002


PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

62 HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG NO

NAMA/NIP H. MOHAMMAD IDROES, SH., MHum.

I.

NIP. 19570303 198303 1 007 DULAIMI, SH

II.

NIP. 19571106 198512 2 001 H. AKSIR, SH., MH.

JABATAN

BIDANG

HAKIM UTAMA / KOORDINATOR PENGAWAS

WAKIL KETUA

HAKIM UTAMA MUDA

KEPANITERAAN PIDANA DAN OLAH RAGA

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19590712 198602 1 002 III.

IV.

V.

AHMAD PANANI, SH.

HAKIM AD HOC

EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH.

HAKIM AD HOC

RUSMAWATI, SH., MH. NIP. 19570912 198512 2 001 NAWANGSARI, SH., MH. NIP. 19610529 198703 2 002 ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.

VI

DIDIEK BUDI UTOMO, SH.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH., MH. NIP. 19551209 198203 2 002 YUNINGTYAS UPIEK K., SH., MH. NIP. 19600624 198612 2 001 NURDIYATMI, SH. VIII.

NIP. 19580316 198403 2 001 Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., MH. NIP. 19601228 198512 2 001

IX.

X.

YULI HERYATI, SH., MH. NIP. 19610717 198612 2 001 AGUS SUWARGI, SH., MH. NIP. 19570822 198512 1 001 DULAIMI, SH NIP. 19571106 198512 2 001

XI.

AGUS SUWARGI, SH., MH. NIP. 19570822 198512 1 001 H. AKSIR, SH., MH. NIP. 19590712 198602 1 002

TINDAK PIDANA KORUPSI

HAKIM UTAMA MUDA

KEPANITERAAN PERDATA

HAKIM UTAMA MUDA

KEPANITERAAN HUKUM

HAKIM UTAMA MUDA

NIP. 19580421 198403 2 002 NIP. 19570125 198803 1 001

VII.

KEPANITERAAN KHUSUS

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN HAKIM MADYA

RUMAH TANGGA

UTAMA HAKIM UTAMA MUDA

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

HAKIM UTAMA MUDA

HAKIM UTAMA MUDA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI,

HAKIM UTAMA MUDA

HAKIM UTAMA MUDA

HAKIM UTAMA MUDA

SIPP (CTS) dibantu oleh IRHANSYAH, S. Kom. SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN HUMAS

HAKIM UTAMA MUDA HAKIM UTAMA MUDA HAKIM UTAMA MUDA


BIDANG EKSEKUSI

63 B. EVALUASI Pelaksanaan pekerjaan pada sub bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung untuk tahun 2016 pada umumnya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, diantaranya sebagai berikut: 1. Pengusulan kenaikan pangkat hakim, pegawai teknis dan pegawai non tenis telah diusulkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Regional VII Palembang serta telah terealisasi. 2. Pengusulan Mutasi dan Jabatan telah diteruskan dan sebagian telah terealisasi sebagaimana usulan dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung. 3. Kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk tahun 2016 dan telah dibayarkan melalui melalui gaji pegawai. 4. Pada tahun 2016, Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung telah melaksanakan sosialisasi pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baik untuk hakim maupun pegawai. 5. Sub. Bagian Kepegawaian dan TI bersama Tim Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung tahun 2016 telah melakukan pembinaan kepegawaian terhadap beberapa pengadilan negeri.


64 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Dengan dibuatnya OUTLINE Pelaporan Tahunan ini, dapat memberikan gambaran secara umum kondisi Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan masingmasing Satuan Kerja di daerah dalam tahun 2016. Dalam laporan ini juga akan terungkap masalah-masalah Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung beserta Pengadilan Negeri Se-Kepulauan Bangka Belitung dalam tahun 2016, yang antara lain : •

Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan baik secara kuantitas melalui jalur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana masih banyak satuan kerja (Pengadilan Negeri) yang kekurangan SDM, agar tidak terjadi lagi seringnya keterlambatan pengiriman laporan ke Pengadilan Tinggi dan secara kualitas juga masih menjadi keluhan dikarenakan kurangnya pelatihan dalam pengelolaan di bidang administrasi Peradilan dan administrasi umum.

•

Penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana gedung melaui pembangunan infrastruktur juga masih menjadi kendala krusial, masih ditemukan gedung kantor yang jauh dari layak sebagai badan Peradilan.

•

Dalam penyelesaian perkara telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat, dimana minutasi perkara yang cepat, kesamaan dalam format putusan dan berita cara persidangan sudah dicanangkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung di tahun 2016 ini dapat berjalalan dengan baik.

•

Upaya pengawasan internal juga semakin ditingkatkan dengan membuka media meja pengaduan dan seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti baik itu meneruskannya ke Mahkamah Agung maupun melalukan pemeriksaan, yang pada akhirnya hasil akhir dari adanya pengawasan adalah tidak adanya pengaduan dari masyarakat terhadap personil lembaga Peradilan dan meingkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga Peradilan.

B. REKOMENDASI •

Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan seluruh satuan kerja dibawahnya perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan beban kerja di tiaptiap satuan kerja, khususnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung sebagai koordinator wilayah masih dirasa kurang upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik untuk pengelolaan administrasi peradilan dan administrasi umum juga perlu ada pelatihan-pelatihan yang secara terus menerus, dimana


65 pelatihan dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi dengan penambahan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. •

Diperlukan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya untuk Golongan I Hal ini sebagai upaya dari Pengadilan Tinggi untuk dapat mengangkat tenaga honorer yang bekerja sebagai tenaga sopir, pramubakti, pramusaji dan satpam dengan pertimbangan masa kerja di atas 5 (lima) tahun.

•

Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung dirasa sangat diperlukan, dimana antara kebutuhan penyediaan hal tersebut harus seimbang dengan ketersediaan anggaran Pada tiap tahunnya terjadi pengurangan alokasi anggaran yang cukup signifikan yang berakibat pada berkurangnya pengalokasian penyediaan sarana infrastruktur padahal sarana dan prasarana gedung merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan badan Peradilan yang agung.

•

Pembatasan terhadap penyediaan kendaraan operasional roda-4 juga menjadi kendala dalam pemenuhan sarana penunjang menjadi kendala tersendiri bagi satuan kerja, walaupun tidak berpengaruh secara signifikan akan tetapi upaya peningkatan kinerja akan terpenuhi jika fasilitas pendukung tersebut dapat terpenuhi.

•

Penganggaran untuk biaya pelatihan dan ujian sertifikasi juga diperlukan sebagai upaya mendukung percepatan dan pemenuhan realisasi anggaran khususnya di belanja modal.

Demikian Laporan Tahun 2016 Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung kami perbuat semoga dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang, Januari 2017 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Bangka Belitung.

H. WIDIONO, SH., M. BA., MH. NIP: 19511108 198403 1 001


PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Recommend Documents