PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMBUANG SAMPAH PADA SIANG HARI DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUNGAI DAMA)

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 8 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMBUANG SAMPAH PADA SIANG HARI DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUNGAI DAMA) BUDI IRAWAN [email protected] La Sina [email protected] Rika Erawaty [email protected] Abstrak Budi Irawan, NIM: 0908015284, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang Sampah Pada Siang Hari Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Dama), di bawah bimbingan Bapak Dr. La Sina, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Rika Erawaty, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping. Hal ini melatar belakangi Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah, meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Definisi sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 1 ayat (1), bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Namun dalam pelaksanaanya terdapat, masih banyak warga yang membuang sampah diluar jam buang sampah seperti yang terjadi di Kelurahan Sungai Dama. Hal ini yang mengakibatkan disiang hari masih banyak sampah menumpuk di TPS. Sepertinya perlu dibuat sanksi sosial, misalkan kita foto masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Maka dengan adanya inilah masyarakat dapat membuang sampah pada sore dan malam hari agar pada siang harinya petugas kebersihan dapat membersihkan lingkungan dari sampah yang menumpuk Kata Kunci : Sampah, Pengawasan, Sanksi

APPLICATION ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE DUMP GARBAGE IN DAYLIGHT IN THE CITY SAMARINDA (STUDY CASE DI KELURAHAN RIVER DAMA) BUDI IRAWAN [email protected] La Sina [email protected] Rika Erawaty [email protected]

Abstract This is the background for Population growth, changing consumption patterns and lifestyles of people has increased the amount of landfill waste, type, and diversity characteristics of the waste, the increased purchasing power of different types of staples and technology and the increasing business results or activities supporting the economic growth of area also contributed greatly to the quantity and quality of waste generated. Definition of waste based on Law Number 18 Year 2008 on Waste Management in article 1, paragraph (1), that the waste is leftover day-today activities of human and / or natural processes that shaped solid. However, in its implementation there, there are still many people who throw trash bins after hours as happened in the Village of Dama River. This is resulting in broad daylight is still a lot of garbage piled up on the TPS. It seems to be made of social sanctions, suppose we photograph people who throw trash in the trash after hours despite the Local Government Regulation No. 02 Year 2011 on Waste Management. So with this is that people can dispose of waste in the afternoon and evening so that in the afternoon janitor can clean up the environment from the waste pile Keywords: Garbage, Monitoring, Sanctions

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8

Pendahuluan Lingkungan hidup akan terlihat lebih indah, jika setiap mahkluk hidup selalu menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa menggantungkan tanggung jawab tersebut kepada salah satu pihak saja, pengelolaan, pemeliharaan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi sesuatu hal yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian, menjaga lingkungan dari kerusakan yang sering kali disebabkan

oleh

manusia

yang

tidak

bertanggung

jawab

yang

demi

menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan dan mengakibatkan penderitaan pada umat manusia yang berkepanjangan, dengan perilaku manusia yang menggunduli hutan mengakibatkan persediaan air di alam menjadi terbatas dan setiap musim kemarau selalu mengalami kekeringan, dan setiap musim hujan selalu kebanjiran. Dan dalam hal ini setiap orang baik itu pejabat negara, pengusaha dan masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depan. Pengendalian

dampak

lingkungan

hidup

merupakan

upaya

untuk

melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar tehadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pengaruh, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar

2

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Namun yang terjadi saat ini, masih banyak warga yang membuang sampah diluar jam buang sampah. Hal ini yang mengakibatkan disiang hari masih banyak sampah menumpuk di TPS. Sepertinya perlu dibuat sanksi sosial, misalkan kita foto masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah. Hal ini terjadi pada masyarakat yang ada di daerah Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda pada tahun 2012 banyak warga yang tertangkap tangan membuang sampah pada siang hari hal ini tertentu akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diatas masyarakat yang tertangkap tangan membuang sampah pada siang hari akan di kenakan sanksi administratif minimal 2 (hari) kurungan atau denda sebesar Rp. 50.000,- bahkan bisa berdampak pada sanksi yang lebih berat lagi kepada masyarakat yang masih saja membuang sampah pada siang hari. Hal ini sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan

Sampah dalam Pasal 47. Maka dengan adanya Peraturan Daerah inilah masyarakat dapat membuang

sampah pada sore dan malam hari agar pada

siang harinya petugas kebersihan dapat membersihkan lingkungan dari sampah yang menumpuk.1

1 Samarinda Pos, Artikel Berjudul 2 jam, 47 warga terjaring akibat buang sampah siang hari http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/34885 Diakses tanggal 6 mei 2013.

3


Atas dasar urian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang Sampah Pada Siang Hari Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Dama)” A.

Perumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang akan di kaji dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagimana penerapan sanksi administrasi dalam membuang sampah pada siang hari di kota Samarinda ? 2. Bagaimana pengawasan terhadap membuang sampah pada siang hari di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda? Pembahasan 1. Pengertian Lingkungan Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas sekali, secara ilmu bahasa

akan

memerlukan

penguraian

yang

panjang

lebar

dan

menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia serta makhluk hidup pada umumnya, yang dimaksud dengan lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian yang dalam bahasa Inggris di istilahkan dengan

“Environment”.2 Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana

2 Pengertian Lingkungan dari peristilahan yang berhubungan, di jelaskan dalam surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/I 19789 tentang Pencemaran Lingkungan sebagai akibat dari usaha industri.

4

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) manusia

berada

dan

mempengaruhi

kelangsungan

hidup

serta

kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya 3. 2. Hukum Lingkungan Defenisi hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan defenisi lingkungan hidup, dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

yang

mempengaruhi

alam

itu

sendiri,

kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraa manusia serta makhluk hidup lain. Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.Selanjutnya dikonsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan obyek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlingdungan sebagai kebutuhan hidup. 4

3

Menurut Darsono, 1995 Dalam Artikel Pengertian lingkungan http://geografigeografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html Diakses tanggal 7 mei 2013. 4 Muhammad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan Dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. Halaman 9. 5


R.M. Gatot P. Soemartono berpendapat bahwa Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.5 Rangkuti berpendapat, hukum lingkungan adalah Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.6 Orientasi kepada lingkungan ini, hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh, artinya selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan waktunya. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang orientasinya kepada hukum lingkungan modern, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 7 Hukum lingkungan mengandung pola aspek hukum perdata, pidana, pajak,

internasional,

dan

penataan

ruang

sehingga

tidak

dapat

digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik. 8 Hukum lingkungan

5 R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 45. 6 Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum LIngkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, halaman 2. 7 Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 8 Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit., Halaman 4.

6

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) yang digunakan pada saat ini adalah Hukum lingkungan modern lebih menitikberatkan pada persoalan kelangsungan atau kelestarian itu sendiri agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 3.

Pengawasan Lingkungan Hidup Untuk memantau suatu kegiatan atau usaha yang semakin meningkat

yang

mengandung

resiko

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan hidup perlu diadakan suatu pengawasan terhadap setiap jenis usaha dan atau kegiatan. Salah satunya, dengan memberlakukan pengawasan lingkungan. Pengawasan lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen

dan

peralatan

manajemen

terhadap

dengan

pelaksanaan

tujuan upaya

memfasilitasi pengendalian

kontrol dampak

lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap

peraturan

perundang-undangan

tentang

pengelolaan

lingkungan.9 Sementara pengawasan lingkungan yang diwajibkan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan

berdasarkan

perintah

menteri

atas

ketidakpatuhan

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan tersebut. 9

Muhamad Erwin, op. Cit., Halaman 108. 7


Pengawasan lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber

daya,

kedalam

proses

pembangunan

untuk

menjamin

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi massa kini dan generasi masa depan. Selain itu, dengan audit lingkungan dapat meminimalisasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. 10 Terdapat

dua

hal

yang

menjadi

tujuan

dari

pengawasan

lingkungan, yaitu memberi fasilitas kontrol kepada manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan, dan mengkaji penataan pelaksanaan kebijaksanaan usaha, termasuk untuk memenuhi ketentuan lingkungan. Dengan demikian, dalam pengawasan lingkungan yang diperiksa bukan hanya lingkungannya saja, tetapi yang lebih penting adalah

segi

pengelolaan

atau

manajemen

perusahaan

yang

bersangkutan. Sedangkan fungsi dari pengawasan lingkungan, yaitu: 11 1. meningkatkan penataan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangundangan lingkungan; 2. dokumen suatu usaha tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk rencana tanggap darurat;

10

Supriadi, 2006,Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 200. 11 Muhamad Erwin, Loc. Cit. 8

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) 3. jaminan untuk menghindari perusakan atau kecendrungan perusakan lingkungan; 4. upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan, minimisasi limbah, dan kemungkinan proses daur ulang; 5. bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi tersebut dalam dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang berguna bagi penyempurnaan proses AMDAL; Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun hak dan kewajiban daerah, yaitu12: 1. Hak : a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. c.

mengelola kekayaan daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;

d. mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; dan sebagainya.

12

Pasal 21 dan Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 9


2. Kewajiban : a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c.

mewujudkan keadilan dan pemerataan;

d. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; e. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; f.

melestarikan lingkungan hidup; dan sebagainya.

4. Perlindungan Lingkungan Hidup Pembangunan memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan

atau

tercemarnya

lingkungan

hidup.

Gagasan

hukum

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup menjadi kata kunci dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkugan hidup, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan, dengan tujuan tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan,

tetapi

tujuan

memulihkankemampuan meningkatkan kuaitasnya.

10

yang

lingkungan

paling hidup

pokoknya tersebut

adalah dan

untuk

berupaya

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) 5. Hukum Administrasi Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum

(legal action) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.13Hukum administrasi sangat berpengaruh terhadap hukum lingkungan. Pemerintah Daerah harus melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang layak yang berkaitan dengan izin meyangkut lingkungan hidup. Seperti diketahui bahwa penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi preventif represif. 14 Misalnya Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

memungkinkan

Gubernur

untuk

mengeluarkan

pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri

paksaan

pelanggaran, untuk

menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pemulihan. Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan, agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengabaikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran).15Hukum administrasi pada pengelolaan

13

SukandaHusin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 101. 14

Ibid.

15

Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Yogyakarta halaman 82 11


lingkungan, penting peranannya, karena melalui sistem administrasi yang baiklah maka lalulintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Hukum

administrasi

lingkungan,

dapat

menata

manajemen

lingkungan kearah yang lebih baik, dan karena itu pula kehadiran hukum administrasi memiliki instrumen preventif bagi lingkungan hidup. 16Prinsipprinsip kewenangan dalam hukum administrasi meyangkut 3 (tiga) hal-hal pokok yaitu:17 1. Perbuatan (tindakan) hukum publik yang dilakukan oleh badanbadan administrasi negara (beschikking) ; 2. Mengenai hal pejabat administrasi negara atau tata uasah negara atau badan administrasi negara atau tata usaha negara mana yang berwenang ; 3. Hal mengenai kewenangan apa, misalnya kewenagan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasn atau kewenangan mejatuhkan sanksi ; Upaya penegakan sanksi adaministrasi oleh pemerintah secara ketaatan dan konsisten dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.Wewenang untuk menerapkan paksaan administratif, hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu

16

Nommy Horas Thombang Siahaan, 2009, Hukum Lingkungan, Erlangga, Jakarta halaman 260. 17 Ibid, halaman 621. 12

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa, dan penarikan izin. 6. Sampah Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembautan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. 18 7. Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum lingkungan adalah semata-mata mengacu pada kepentingan hukum ataupun tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan memperhambat

pembangunan

berkelanjutan,

sebaliknya

kegiatan

18

Artikel Berjudul Sampah http://putrisebelasipasatu.blogspot.com/ Diakses tangal 7 mei 2013. 13


pembangunan

akan

dapat

menimbulkan

dampak

negatif

bagi

lingkungan.19 Penegekan hukum lingkungan adalah jauh lebih rumit daripada delik lingkungan, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Pada umumnya masalah dimulai dari satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.20 Aparatur penegak hukum lingkungan merupakan, konsekwensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi

pencemaran

dan/atau

kerusakan

lingkungan.21

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kapatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 (tiga) bidang hukum yaitu, administrasi, pidana, dan perdata.

19

AlviSyahrin, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, PT. Sofmedia, Medan Halaman 6. 20 Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafik, Jakarta halaman 50-51 21 Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 14

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) Penutup A. Kesimpulan Dari pembahasan di atas mengenai Penerapan Sanksi Administratif terhadapa membuang sampah di siang hari, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kesadaran masayarakat dalam membuang sampah sesuai dengan poerturan yang berlaku ternayata masih sangat minim hal ini terlihat dengan masih adanya masyarakat yang membaung sampah di siang hari, sanksi administratif yang dapat diterapkan pada mayarakat yang tertangkap tangan membuang sampah disiang hari adalah dengan dikenakan denda bahkan sampai bisa di denda dan kenakan hukuman kurungan penjara selama 3 hari; 2. Pengawasan terhadap masalah sampah menjadi tanggung jawab kita semua baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi dan masyarakat pada umumnya; B. Saran 1. Perlunya koordinasi antara kelurahan, pemerintah kota, dinas kebersihan dan masyarakat

dalam hal penanganan masalah samapah agar setiap

tindakan dapat berjalan sebagaiman mestinya; 2. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penerapan peraturan daerah oleh pihak kelurahan yang dilaksanakan oleh Dinas kebersihan kota samarainda sekaligus adanya peran serta masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dalam penangganan masalah sampah;

15


3. Perlunya peningkatan kualitas kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam hal penerapan perda no 02. Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah; 4. Pada lingkup daerah perlu diterbitkan Peraturan Daerah untuk agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di siang hari; 5. Penegakkan hukum secara tegas, aturan harus dijalankan secara konsekuen. Dalam hal ini pembuangan samapah , bagaimanapun terhadapnya peraturan harus ditegakkan. Tentu saja penertiban harus dibarengi

dengan

langkah-langkah

untuk

mengantisipasi

segala

permasalahan yang muncul; 6. Perlunya

keterlibatan

seluruh

unsur

masyarakat

pengelolaan dan pengolahan masalah sampah;

16

terkait,

dalam

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) DAFTAR PUSTAKA A. Buku Conrad juergensmeyer Julian, Control Of Air Polilution Through The Assertion Of Private Rights (1967) Duke Law Journal 1126, Danusaputro. Munajat, 1980, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta Jakarta Erwin, Muhammad, 2009, Hukum Lingkungan Dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung Hadiati Koeswadji Hermaien, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hamzah, Andi, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Yogyakarta. Hamzah Andi, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafik, Jakarta. Husin Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hardjasoemantri Koesnadi, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada, University Press. Mahmud Peter Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Mahmud Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta. Rahmadi Takdir, 2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya. Rangkuti, Siti, Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga, Surabaya. Siahaan, N.H.T, 2009, Hukum Lingkungan, Erlangga, Jakarta. Soemartono R.M. Gatot P., 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Suryabrata Sumadi, 2003, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar , Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Syahrin Alvi, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, PT. Sofmedia, Medan. B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1945; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;

17


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah; C. Dokumen Buku, Skripsi, Dan Tesis Fl. Sudiran, (2005), Instrumen Sosial Masyarakat Karangmumus Kota Samarinda

Dalam

Penanganan

Sampah

Domestik,

Fakultas

Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 1 Siti Kamsiah, (2012), Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kasus Pencemaran Air Oleh PT. Kaltim Prima coal di Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet Artikel “Berjudul Sampah” http://putrisebelasipasatu.blogspot.com/ Diakses tangal 7 mei 2013. Artikel “Makalah Pengelolaan Sampah” http://yandiyulio.wordpress.com/2011/07/12/makalah-pengolahansampah/ di akses tanggal 05 mei 2013. Artikel “Mengapa Orang Membuang Samapah Sembarangan” http://bapelkescikarang.or.id/bapelkescikarang/index.php?option=co m_content&view=article&id=654:mengapa-orang-membuangsampah-sembarangan-&catid=39:kesehatan&Itemid=15 di akses pada tanggal 05 mei 2013. Artikel “Menurut Darsono, 1995 Dalam Artikel Pengertian lingkungan” http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertianlingkungan-hidup-menurut.html Diakses tanggal 7 mei 2013. Artikel “Menurut Daniel (2009) jenis–jenis sampah” http://ayodarling.wordpress. com/2013/04/07/jenis-jenis-sampah/ Diakses Tanggal 18 mei 2013 Artikel “Samarinda Pos Berjudul 2 Jam, 47 Warga Terjaring Akibat Buang Sampah Siang Hari”

18

Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Membuang sampah (Budi Irawan) http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/34885 di akses pada tanggal 06 mei 2013. Jurnal Skripsi Harianto tentang pengawasan camat dalam pengelolaan sampah kebersihan di kecamatan tampan kota pekanbaru tahun 2011

19

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMBUANG SAMPAH PADA SIANG HARI DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUNGAI DAMA)

Recommend Documents