PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 8 (2013)

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI Bunga Dwi Rahayu

[email protected]

Farida Idayati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT Basically an organization is established in order to achieve objectives which have been mutually agreed efficient and effectively. The achievement of working effectiveness is not only determined by the total amount of the employees but it can also be related to other factor for example good governance. Good governance is a government providence processes which are clean, transparent, accountable by government organizations such as government public organization. There are principles in the good governance such as accountability transparency, responsiveness, participation and justice principles. This research is meant to find out the role of good governance implementation principles at the department of landscaping and sanitation city of Surabaya, how the employees performance effectiveness are, and what kind of problems in implementing good governance at the department of landscaping and sanitation city of Surabaya. Qualitative approach is applied in this research. The result of the research indicates that the implementation of good governance principles has strong influence with the civil servants performance effectiveness level is in the interval category among 62 – 63 which indicate to high category. It proves and indicates that there is a strong influence when good governance principles are implemented correctly there will be an improvement on the effectiveness of civil servants performance. Keywords: Good Governance, Effectiveness, Employees Performance, Department of Landscaping and Sanitation City of Surabaya ABSTRAK Didirikannya organisasi pada dasarnya ingin mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif. Tercapainya efektifitas kerja bukan saja ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai, akan tetapi juga dapat dihubungkan oleh faktor lain, seperti good governance. Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh organisasiorganisasi pemerintah seperti organisasi publik pemerintah. Di dalam good governance, terdapat prinsip diantaranya prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, partisipasi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penerapan prinsip-prinsip good governance di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, bagaimana efektifitas kerja pegawai, dan apa saja kendala-kendala dalam implementasi good Governance di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance mempunyai pengaruh yang kuat atau tinggi dengan tingkat efektifitas kerja pegawai dinas, berada dalam kategori interval antara 62-63 hal ini mengindikasikan pada kategori sangat tinggi. Hal ini terbukti dan menunjukkan adanya pengaruh yang kuat jika prinsip-prinsip good governance diterapkan dengan benar maka akan terjadi peningkatan efektifitas kerja pegawai. Kata kunci : Good Governance, Efektifitas, Kinerja pegawai, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

PENDAHULUAN Surabaya yang merupakan Ibukota Jawa Timur dengan penduduk metropolisnya mencapai 3 juta jiwa menurut pemerintah kota Surabaya untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya produktif, serta melayani, mengadakan, dan memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat sesuai dengan keperluan yang ada dan juga sebagai kota terbesar ke 2 di indonesia. Tentunya hal ini menuntut kerja keras dalam menjaga kebersihan dan tata kota yang indah dan nyaman dan ini tidak mudah bagi pemerintah kota Surabaya, namun


2

hal ini merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), yang mengatur tentang otonomi daerah, dimana definisi otonomi daerah adalah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan". Dengan begitu diharapkan Kota Surabaya dapat berkembang lebih bersih, dan hijau seperti tertuang dalam slogannya "Surabaya bersih dan hijau". Oleh sebab itu pemerintah kota Surabaya membuat berbagai kantor dinas untuk memudahkan kewajiban yang ada. Dari berbagai kantor dinas yang ada di Surabaya salah satu dinas yang penting adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang berfungsi sebagai motor penggerak dan sekaligus sebagai pengawas dalam mensukseskan Surabaya yang bersih dan hijau. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang merupakan salah satu dinas pemerintahan sebagai mitra pemerintah Kota Surabaya yang membantu dalam menyelesaikan tugas pemerintah daerah serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan good governance, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya harus bisa menjadi suatu organisasi yang efektif, karena salah satu karakteristik good governance adalah efektifitas. Efektifitas organisasi tentu akan tercapai apabila tercipta efektifitas kerja di pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas organisasi tidak lepas dari efektifitas kerja pegawai sebagai salah satu unsur organisasi, memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan sumber daya manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lain. Sehingga dalam organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan good governance. Maka dapat disebutkan bahwa good governance akan tercapai apabila prinsip-prinsip good governance dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian ada hubungan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap efektifitas kerja pegawai. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya?. Dan Apakah Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance yang Didasarkan Dari Kategori Interval Kepuasan Akan Memiliki Pengaruh Terhadap Kenaikan Efektifitas Kerja Pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya?. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peranan dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Bagaimana efektifitas kerja pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Serta kendala-kendala dalam implementasi Good Governance di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. TINJAUAN TEORITIS Pengertian Good Governance "Kepemerintahan" atau dalam bahasa inggris "governance" yaitu "the ac, fact, manner of governing", berarti: "tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan". Dengan demikian governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana diungkapkan dengan Kooiman (dalam Sedamaryanti, 2004:3) bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan interfensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Sedang oleh United Nation Development Program (UNDP) (dalam Mardiasmo, 2010:17) good governance yaitu "The exercise


3

of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all level's". Atau jika diartikan governance yaitu penekanan pada aspek politik (pembuatan kebijakan), ekonomi (pembuatan keputusan ekonomi), dan administratif (sistem implementasi kebijakan) dalam pengelolaan negara. Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Sinambela, 2006:23) memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agen of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam negara berkembang. Agen of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga Agent of Development. Lembaga Administrasi Negara (dalam Sedarmayanti, 2004:3) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergian" interaksi yg konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 (dalam Sedarmayanti, 2004:4) merumuskan arti good governance sebagai berikut: kepemerintahan yang mengemban akan menerapkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat di terima oleh semua masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2004:3) Istilah kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung pemahaman nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip Good Governance Menurut Santoso (2008:131), mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip good governance terdiri dari: 1. Partipasitoris, setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya). 2. Rule of law, harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan ham, tidak memihak, berlaku pada semua warga. 3. Transparency, adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi negara yang terbuka untuk publik. 4. Responsiveness, lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "basic need" (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya). 5. Consensus, jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog atau musyawarah menjadi consensus. 6. Persamaan hak, pemerintahan harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan. 7. Efektifitas dan efisiensi, pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll. 8. Akuntabilitas, suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Keseluruhan karakteristik atau prinsip-prinsip good governance adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. Maka apabila penerapan good governance atau kepemerintahan yang baik dalam organisasi kepemerintahan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah seharusnya, maka secara otomatis hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan disegala bidang.


4

Efektifitas kerja Widjaja (1993:32) mengemukakan: "Efektifitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan". Selanjutnya oleh John Suprihanto et al. (2003:15) efektifitas diartikan sebagai prestasi (performance) individu, kelompok, dan organisasi. Semakin berprestasi seseorang, kelompok, ataupun organisasi, semakin menunjukkan efektifitasnya. Untuk melihat efektifitas kerja, pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial. Efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektifitas dengan "berhasil guna", yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran. Jadi efekktifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau efektifitas kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna penekannya pada efeknya, atau hasil perlu memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan oleh hasil tersebut. Apa yang dimaksud efektifitas kerja dipertegas Siagian (1996:19) yaitu "penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan terutama menjawab tentang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut". Pengukuran Efektifitas Kerja Menurut Campel (dalam Steers, 1998:45) untuk mengukur efektifitas kerja, ada beberapa variabel yang biasanya dipergunakan, yaitu: 1. Kesiagaan Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta. 2. Kemangkiran Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja. 3. Motivasi Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan. 4. Kepuasan Kerja Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka. 5. Beban Pekerjaan Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka. 6. Waktu Menyelesaikan Tugas


5

Waktu merupakan salah satu pengukuran efektifitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bisa melaksanakan tugastugasnya secara efektif. Pengukuran efektifitas kerja yang penulis lakukan didasarkan atas banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi sehingga menghasilkan efektifitas kerja sebagaimana diharapkan. Penelitian terdahulu Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda (Putri Yenny, 2012) menyatakan antara lain Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelaksanaan Pelayanan Publik yang menunjukkan hasil bahwa penilaian pelaksanaan pelayanan publik yang baik didasarkan dari penerapan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penempatan Aparatur Dalam Jabatan Struktural Disekretariat Daerah Kabupaten Pohwatu (Saleh et al, 2011) menyatakan bahwa penempatan aparatur dalam jabatan struktural disekretariat aparatur telah dijalankan dengan baik berdasarkan dengan prinsip-prinsip good governance. Perbedaan yang ada antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 1. Penelitian yang digunakan oleh (Putri Yenny, 2012) bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip–prinsip Good Governance di dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sedangkan penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui secara terinci satu per satu penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk penilaian efektivitas kerja pegawai. 2. Penelitian yang dilakukan oleh (Saleh et al, 2011) bertujaun untuk mengetahui PrinsipPrinsip Good Governance Dalam Penempatan Aparatur Dalam Jabatan Struktural Disekretariat Daerah. Sedangkan penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil dari evaluasi akuntansi pertanggungjawaban menurut pemahaman, pemikiran, dan persepsi penulis berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini didahului dengan observasi terhadap objek penelitian. Populasi menurut Sugiono (2003:72) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Teknik Pengambilan Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2003:73). Pengambilan sebagian itu dimaksudkan sebagai representatif dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi. Dimana pada penelitian ini populasi terdiri dari 65 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Teknik yang digunakan dalam


6

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Quota Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menetapkan hasil atau jumlah (jatah) tertentu sesuai dengan pertimbangan atau hasil yang diinginkan oleh peneliti. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai penetapan sampling yaitu berupa jumlah tertinggi yang didapat dari hasil jawaban kuesioner yang disebar kepada responden. Maka, dalam penelitian ini teknik Quota Sampling dirasa yang paling tepat. Teknik Pengumpulan Data Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subyek (Self-Report Data), dimana Indriantoro dan Supomo (1999:145) menuliskan bahwa data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gelaja yang dapat diamati dari objek penelitian, dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara: a) Angket (kuesioner), yaitu mengajukan pertanyaan secara tertutup yang disebarkan kepada pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang terpilih menjadi sampel dari penelitian. Angket dikembangkan dari berbagai sumber buku antara lain Sugiono (2003) dan Mustafa (2009), serta penelitian sebelumnya yaitu Saleh (2011). b) Metode wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada pihakpihak yang terkait dan memiliki relevansi terhadap masalah penelitian Satuan Kajian 1. Variabel Penelitian prinsip-prinsip good governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu: a. Akuntabilitas. b. Transparansi atau keterbukaan. c. Responsivitas atau ketanggapan. d. Partisipasi. e. Keadilan. 2. Efektifitas kerja pegawai dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: a. Kesiagaan. b. Kemangkiran. c. Semangat kerja. d. Motivasi. e. Kepuasan Kerja. f. Keahlian dan fasilitas yang tersedia. g. Waktu menyelesaikan tugas. Teknik Analisis Data Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif maka dari itu penulis memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis kualitatif yaitu: 1. Mentranskrip data yang masih mentah dari hasil kuisioner dan wawancara terstruktur. 2. Hasil dari penelitian berupa data kemudian disorting (mengolah informasi yang diperoleh sehingga sistematis berdasarkan variabel yang diteliti) dengan cara mereduksi data yang diperoleh. Proses mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.


7

3.

4.

5.

6. 7. 8.

Data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, penelitian melakukan classifying (mengklasifikasikan informasi yang disusun sebelumnya agar dapat dibandingkan responden) dengan cara menyajikan data tersebut. Penyajian diikuti dengan proses mengumpulkan data-data yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, pendokumentasian dan pengamatan yang lebih mendalam. Data-data yang saling berhubungan dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-kelompok data yang selanjutnya akan disimpulkan. Sedangkan untuk menganalisis data dipakai berdasarkan kategori interval kepuasan (teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan tingkat kepuasan yang didasarkan dari kuisioner). Memasukkan hasil korelasi yang diharapkan dari integrasi interval Good Governance dengan tingkatan kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Memasukkan hasil korelasi yang diharapkan dari integrasi interval efektifitas kerja dengan tingkatan kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan. Isi kesimpulan tersebut akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance 1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Tabel 1 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prinsip Akuntabilitas Butir Instrumen Penelitian No. 1 Pemahaman Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagai Pegawai Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Mengetahui 5 65 100 Mengetahui 4 0 0 Kurang Mengetahui 3 0 0 Tidak Mengetahui 2 0 0 Sangat Tidak Mengetahui 1 0 0 Jumlah 65 100 Butir Instrumen Penelitian No. 2 Inisiatif Menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Jawaban Score Frekuensi Selalu 5 62 Sering 4 3 Kadang-kadang 3 0 Jarang Sekali 2 0 Tidak Pernah 1 0 Jumlah 65

Persentase (%) 95 5 0 0 0 100

Sumber: Kuesioner Penelitian 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden dalam menjawab butir instrumen nomor 1 atau sebanyak 65 orang responden (100%) menyatakan bahwa mereka memahami tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Dalam menjawab instrumen penelitian nomor 2 hampir seluruh responden atau sebanyak 62 orang responden (95%) menyatakan bahwa mereka selalu berinisiatif menyusun laporan akuntabilitas kinerja di setiap akhir tahun anggaran. Sehingga dari hasil penelitian disimpulkan bahwa di dalam diri pegawai sudah tertanam prinsip akuntabilitas.


8

2.

Penerapan Prinsip Transparansi Tabel 2 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prinsip Transparansi Butir Instrumen Penelitian No. 3 Komunikasi Organisasi dengan Masyarakat Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Terbuka 5 35 55 Terbuka 4 29 44 Kurang Terbuka 3 1 2 Tidak Terbuka 2 0 0 Sangat Tidak Terbuka 1 0 0 Jumlah 65 100 Butir Instrumen Penelitian No. 4 Sosialisasi Program Kerja Kepada Masyarakat Jawaban Score Frekuensi Sangat Terbuka 5 59 Terbuka 4 6 Kurang Terbuka 3 0 Tidak Terbuka 2 0 Sangat Tidak Terbuka 1 0 Jumlah 65

Persentase (%) 90 10 0 0 0 100

Butir Instrumen Penelitian No. 5 Aliran penggunaan Dana Kas yang Disampaikan Kepada Masyarakat Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Terbuka 5 5 8 Terbuka 4 53 81 Kurang Terbuka 3 7 11 Tidak Terbuka 2 0 0 Sangat Tidak Terbuka 1 0 0 Jumlah 65 100 Sumber: Kuesioner Penelitian 2013

Dari data instrumen nomor 3 yaitu sebanyak 35 orang (54%) menyatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat sangat terbuka. Sementara 29 orang (44%) menyatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat terbuka. Dan 1 orang (2%) menyatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat kurang terbuka. Dari data instrumen nomor 4 yaitu sebanyak 59 orang (90%) menyatakan bahwa mereka melakukan sosialisasi sangat terbuka atas program dan kebijakan kerja kepada masyarakat. Sementara sebanyak 6 orang (10%) menyatakan bahwa mereka melakukan sosialisasi terbuka atas program dan kebijakan kerja kepada masyarakat. Dari data instrumen nomor 5 yaitu sebanyak 53 orang (81%) menyatakan sudah melakukan sosialisasi mengenai kas dinas secara terbuka kepada masyarakat. 7 orang responden (11%) menyatakan melakukan sosialisasi kurang terbuka kepada masyarakat. 3. Penerapan Prinsip Responsivitas dan Partisipasi Tabel 3 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prinsip Responsivitas dan Partisipasi Butir Instrumen Penelitian No. 6 Aktif dalam Menanggapi Kebutuhan Masyarakat Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Aktif 5 44 68 Aktif 4 19 29 Kurang Aktif 3 2 3 Tidak Aktif 2 0 0 Sangat Tidak Aktif 1 0 0 Jumlah 65 100


9 Butir Instrumen Penelitian No. 7 Mempertimbangkan Aspirasi Masyarakat Jawaban Score Frekuensi Selalu 5 41 Sering 4 14 Kadang-kadang 3 1 Jarang Sekali 2 5 Tidak Pernah 1 4 Jumlah 65

Jawaban Sangat Penting Penting Kurang Penting Tidak Penting Sangat Tidak Penting Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 8 Penting Tidaknya Aspirasi Warga Score Frekuensi 5 41 4 19 3 5 2 0 1 0 65

Persentase (%) 63 21 2 8 6 100

Persentase (%) 63 29 8 0 0 100


4.

Dari data instrumen nomor 6 sebanyak 44 responden (68%) yang mengatakan sangat aktif dalam menanggpai kebutuhan masyarakat dan 19 orang responden (29%) yang menyatakan aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, serta 2 responden (3%) yang menyatakan kurang aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Dari data nomor 7 dapat dilihat bahwa mayoritas Pegawai bersifat aspiratif. Ini dapat dilihat dari jawaban responden sebanyak 41 orang (63 %) menyatakan selalu mempertimbangkan aspirasi warga dalam setiap pengambilan keputusam, sementara 14 orang responden (21%) menyatakan sering mempertimbangkan aspirasi masyarakat Dari data instrumen nomor 8 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 41 orang (63%) menyatakan bahwa aspirasi warga sangat penting untuk didengar dan ditindaklanjuti. Sementara 19 orang responden (29%) menganggap aspirasi warga penting untuk didengar dan ditindaklanjuti. Penerapan Prinsip Keadilan atau Kesetaraan Tabel 4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prinsip Keadilan/ Kesetaraan Butir Instrumen Penelitian No. 9 Perlakuan Adil Terhadap Pegawai Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Selalu 5 51 78 Sering 4 9 14 Kadang-kadang 3 3 5 Jarang Sekali 2 2 3 Tidak Pernah 1 0 0 Jumlah 65 100 Butir Instrumen Penelitian No. 10 Perbedaan dalam Penempatan Posisi Berdasarkan Jenis Kelamin Jawaban Tidak Pernah Tidak Kadang-kadang Sering Sangat Sering Jumlah Sumber: Kuesioner Penelitian 2013

Score 5 4 3 2 1

Frekuensi 55 9 1 0 0 65

Persentase (%) 84 14 2 0 0 100


10

Dari data jawaban responden nomor 9 pada tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas 51 responden yaitu (78%) menyatakan bahwa mereka selalu mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan. Sementara 9 orang responden (14%) menyatakan bahwa mereka sering mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan. Dari data pada tabel jawaban responden nomor 10 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas 55 responden yaitu (84%) menyatakan mereka tidak pernah di beda-beda kan dalam penempatan posisi. Sementara 9 responden (14%) menyatakan mereka tidak dibedabedakan 5. Penerapan Prinsip Kapasitas Tabel 5 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Prinsip Kapasitas Butir Instrumen Penelitian No. 11 Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan Pegawai Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Berpengaruh 5 58 89 Berpengaruh 4 7 11 Kurang Berpengaruh 3 0 0 Tidak Berpengaruh 2 0 0 Sangat Tidak Berpengaruh 1 0 0 Jumlah

65

Butir Instrumen Penelitian No. 12 Kemampuan Menjalankan Tugas dan Fungsi Jawaban Score Frekuensi Sangat Mampu 5 57 Mampu 4 8 Kurang Mampu 3 0 Tidak Mampu 2 0 Sangat Tidak Mampu 1 0 Jumlah 65

Jawaban Sangat Perlu Perlu Kurang Perlu Tidak Perlu Sangat Tidak Perlu Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 13 Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Score Frekuensi 5 59 4 4 3 2 2 0 1 0 65

100

Persentase (%) 88 12 5 3 0 100

Persentase (%) 91 6 3 0 0 100


Dari tabel instrumen nomor 11 sebanyak 58 orang (89%) menyatakan pengetahuan dan keterampilan Pegawai sangat mempengaruhi kinerja, sementara 7 orang responden (11%) menyatakan pengetahuan dan keterampilan berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Dinas. Jawaban butir instrumen nomor 12 antara lain sebanyak 57 orang (88%) yang menyatakan pegawai Dinas yang ada sekarang sangat memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Namun sebanyak 8 orang responden (12 %) menyatakan memiliki kemampuan yang standar melaksanakan tugasnya. Data butir instrumen nomor 13 menyatakan sebanyak 59 responden (91%) mengatakan sangat perlu mendapat pelatihan dan 4 orang responden (6%) yang menyatakan perangkat dinas perlu perlu untuk mendapat pelatihan dan pembinaan. Dalam penelitian ini, variabel penerapan prinsip-prinsip good governance terdiri dari 13 butir instrumen. Setelah menganalisis data yang di dapat dari kuesioner penelitian, maka


11

diperoleh nilai tertinggi adalah 63 dan nilai terendah adalah 58. Untuk menentukan jarak intervalnya maka digunakan rumus yang dituliskan oleh Sutrisno Hadi (1983:12), yaitu:

I= 1 Interval tersebut dapat digunakan untuk menyusun kategori variabel penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. Untuk Kategori Sangat Tinggi : 62-63 2. Untuk Kategori Tinggi : 61 3. Untuk Kategori Sedang : 60 4. Untuk Kategori Rendah : 59 5. Untuk Kategori Sangat Rendah : 58 Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, dilihat dari rekapitulasi jawaban responden seluruhnya yang terdiri dari 65 responden Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Jawaban Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah

Interval

Frekuensi

Persentase (%)

62-63 61 60 59 58

23 15 18 6 3 65

35 23 28 9 5 100

Jumlah Sumber: Kuesioner Penelitian 2013

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berada pada kategori sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden dimana sebanyak 23 responden (35%) berada di kategori interval antara 62-63. Penerapan variabel prinsip good governance berada pada kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa prinsip good governance sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Jika digambarkan dalam bentuk diagram maka jawaban responden mengenai tingkat penerapan prinsip good governance adalah sebagai berikut: 40 30 20 10 0

(%)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

Kategori Gambar 1 Diagram Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tingkat Penerapan Good Governancedi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya


12

Efektifitas Kerja Pegawai 1. Kesiagaan

Jawaban Sangat Mampu Mampu Kurang Mampu Tidak Mampu Sangat Tidak Mampu Jumlah

Tabel 7 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kesiagaan Butir Instrumen Penelitian No. 1 Kemampuan Menyelesaikan Tugas Khusus Score Frekuensi Persentase (%) 5 4 6 4 59 91 3 2 3 2 0 0 1

0

0

65

100

Jawaban Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Sekali Tidak Pernah Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 2 Pencapaian Sasaran Score Frekuensi 5 11 4 41 3 6 2 7 1 0 65

Persentase (%) 17 63 9 11 0 100


Butir Instrumen Penelitian No. 3 Mencari Sendiri Alternatif Solusi Score Frekuensi 5 9 4 40 3 10 2 6 1 0 65

Persentase (%) 14 62 15 9 0 100

Butir Instrumen Penelitian No. 4 Meminta Bantuan Kepada Rekan Kerja Jawaban Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Sekali Tidak Pernah Jumlah

Score 5 4 3 2 1

Frekuensi 40 20 5 0 0 65

Persentase (%) 61 31 8 0 0 100


Dari insrumen nomor 1, 59 responden (91%) menyatakan mereka mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Sementara 4 orang responden (6%) menyatakan sangat mampu menyelesaikan tugas. Dari insrumen nomor 2 sebanyak 41 orang responden (63%) menyatakan bahwa mereka sering menyelesaikan tugas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara 11 orang (17%) menyatakan bahwa mereka selalu menyelesaikan tugas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dari instrumen nomor 3 yaitu sebanyak 40 orang (62%) menyatakan bahwa mereka sering mencari sendiri solusi terhadap masalah pekerjaan. 9 orang responden (14%) menyatakan bahwa mereka selalu mencari sendiri solusi terhadap masalah pekerjaan,10


13

orang responden (15%) menyatakan bahwa mereka kadang-kadang saja mencari sendiri solusi terhadap masalah pekerjaan. Serta dari instrumen nomor 4 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang (31%) menyatakan bahwa mereka sering meminta bantuan kepada rekan kerjanya jika menemui hambatan dalam pekerjaannya. Sementara 40 orang responden (61%) menyatakan bahwa mereka selalu meminta bantuan kepada rekan kerja nya jika menemui hambatan dalam pekerjaannya 2. Kemangkiran Tabel 8 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kemangkiran Butir Instrumen Penelitian No. 5 Kehadiran Di Tempat Kerja Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Selalu 5 31 48 Sering 4 27 41 Kadang-kadang 3 6 9 Jarang Sekali 2 0 0 Tidak Pernah 1 1 2 Jumlah 65 100


Butir Instrumen Penelitian No. 6 Keberadaan Di Tempat Kerja Score Frekuensi 5 26 4 28 3 3 2 8 1 0 65

Persentase (%) 40 43 5 12 0 100


Dari data instrumen nomor 5 sebanyak 31 orang (48%) menyatakan bahwa mereka selalu berada di tempat kerja pada saat jam kerja. Sementara 27 orang responden (41%) menyatakan bahwa mereka sering berada di tempat kerja pada saat jam kerja. Dan 6 orang responden (9%) menyatakan bahwa mereka kadang-kadang berada di tempat kerja pada saat jam kerja, dan 1 orang responden (2%) menyatakan bahwa dia tidak pernah berada di tempat kerja pada saat jam kerja. Dari data pada tabel jawaban responden mengenai Keberadaan di tempat kerja di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 26 orang (40%) menyatakan bahwa mereka selalu berada di tempat kerja sampai dengan waktu pulang kerja. Sementara 28 orang responden (43%) menyatakan bahwa mereka sering berada di tempat kerja sampai dengan waktu pulang kerja. 3. Motivasi dan Semangat Kerja Tabel 9 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Motivasi dan Semangat Kerja Butir Instrumen Penelitian No. 7 Penundaan Pekerjaan Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Tidak Pernah 5 33 50 Tidak 4 16 25 Kadang-kadang 3 16 25 Sering 2 0 0 Sangat Sering 1 0 0 Jumlah 65 100


14



Butir Instrumen Penelitian No. 8 Motivasi yang Diberikan Atasan Score Frekuensi 5 39 4 21 3 0 2 5 1 0 65 Butir Instrumen Penelitian No. 9 Semangat Kerja Score Frekuensi 5 43 4 21 3 1 2 0 1 0 65

Persentase (%) 60 32 0 8 0 100

Persentase (%) 66 32 2 0 0 100


Dari data instrumen nomor 7 sebanyak 33 orang (50%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah menunda-nunda pekerjaannya, 16 orang responden (25%) menyatakan bahwa mereka tidak menunda-nunda pekerjaannya, serta 16 orang responden (25%) juga menyatakan bahwa mereka Kadang-kadang menunda-nunda pekerjaannya. Dari data instrumen nomor 8 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 39 orang (60%) menyatakan bahwa mereka selalu mendapatkan motivasi dari atasan. Sebanyak 21 orang responden (32%) menyatakan bahwa dia sering mendapatkan motivasi dari atasan. Serta data pada instrumen nomor 9 sebanyak 43 orang (66%) menyatakan bahwa mereka selalu merasa bersemangat untuk melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan motivasi dari atasan. Sementara 21 orang responden (32%) menyatakan bahwa mereka sering merasa bersemangat untuk melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan motivasi dari atasan. 4. Kepuasan Kerja Tabel 10 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepuasan Kerja Butir Instrumen Penelitian No. 10 Kepuasan Kerja Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Puas 5 42 65 Puas 4 19 29 Kadang-kadang 3 0 0 Jarang Sekali 2 4 6 Tidak Pernah 1 0 0 Jumlah 65 100 Butir Instrumen Penelitian No. 11 Beban Pekerjaan yang Diberikan Jawaban Sangat Senang Senang Kurang Senang Tidak Senang Sangat Tidak Senang Jumlah Sumber: Kuesioner Penelitian 2013

Score

Frekuensi

Persentase (%)

5 4 3 2 1

16 35 11 3 0 65

25 53 17 5 0 100


15

Dari data pada instrumen nomor 10, sebanyak 42 orang (65%) menyatakan bahwa mereka merasa sangat puas setelah menyelesaikan pekerjaanya. Sementara 19 orang responden (29%) menyatakan mereka merasa puas setelah menyelesaikan pekerjannya. Pada instrumen nomor 11, sebanyak 35 orang (53%) menyatakan mereka merasa senang dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada mereka. Sementara 16 orang responden (25%) menyatakan bahwa mereka merasa sangat senang dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada mereka, dan 11 orang responden (17%) menyatakan bahwa mereka merasa kurang senang dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada mereka. 5. Kemampuan dan Fasilitas yang Tersedia Tabel 11 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kemampuan dan Fasilitas yang Tersedia Butir Instrumen Penelitian No. 12 Keahlian Pegawai Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Sesuai 5 13 20 Sesuai 4 51 78 Kurang Sesuai 3 1 2 Tidak Sesuai 2 0 0 Sangat Tidak Sesuai 1 0 0 Jumlah 65 100

Jawaban Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Sangat Tidak Sesuai Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 13 Dana yang Diberikan Score Frekuensi 5 1 4 47 3 5 2 11 1 1 65

Persentase (%) 2 71 8 17 2 100

Jawaban Sangat Memadai Memadai Kurang Memadai Tidak Memadai Sangat Tidak Memadai Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 14 Fasilitas yang Tersedia Score Frekuensi 5 1 4 47 3 2 2 14 1 1 65

Persentase (%) 2 71 3 22 2 100


Dari instrumen nomor 12, sebanyak 51 orang (78%) menyatakan bahwa mereka merasa pekerjaan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Sementara 13 orang responden (20%) menyatakan bahwa mereka merasa pekerjaan yang diberikan oleh atasan sangat sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Dari data instrumen nomor 13 sebanyak 47 orang (71%) menyatakan bahwa dana yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya sudah sesuai. Sementara 11 orang responden (17%) menyatakan bahwa dana yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak sesuai, 5 orang responden (8%) menyatakan bahwa dana yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya kurang. Serta data instrumen 14, terdapat 47 orang (71%) menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di kantor sudah memadai. Sementara 14 orang responden (22%) menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di kantor tidak memadai.


16

6.

Waktu yang Tersedia Tabel 12 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Waktu Yang tersedia Butir Instrumen Penelitian No.15 Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu Jawaban Score Frekuensi Persentase (%) Sangat Mampu 5 4 6 Mampu 4 56 86 Kurang Mampu 3 5 8 Tidak Mampu 2 0 0 Sangat Tidak Mampu 1 0 0 Jumlah 65 100

Jawaban Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Sangat Tidak Sesuai Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 16 Waktu Menyelesaikan Tugas Score Frekuensi 5 6 4 55 3 4 2 0 1 0 65

Persentase (%) 9 85 6 0 0 100

Jawaban Tidak Pernah Tidak Kadang- kadang Sering Sangat Sering Jumlah

Butir Instrumen Penelitian No. 17 Kendala dalam Menyelesaikan Tugas Score Frekuensi 5 31 4 19 3 12 2 3 1 0 65

Persentase (%) 48 29 18 5 0 100


Dari data instrumen nomor 15 sebanyak 56 orang (86%) menyatakan bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sementara 5 orang responden (8%) menyatakan bahwa mereka kurang mampu untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dan 4 orang responden (6%) menyatakan bahwa mereka sangat mampu untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dari data instrumen nomor 16 atau sebanyak 55 orang (85%) menyatakan bahwa waktu untuk menyelesaikan tugasnya sudah sesuai. Sementara 6 orang responden (9%) menyatakan bahwa waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugasnya sangat sesuai. Serta dari data instrumen 17 sebanyak 31 orang (48%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kendala dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara 19 orang responden (29%) menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kendala dalam menjalankan pekerjaannya. 12 orang responden (18%) menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mengalami kendala dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam penelitian ini, penerapan Efektivitas kinerja pegawai terdiri dari 17 butir instrumen. Setelah menganalisis data yang di dapat dari kuesioner penelitian, diperoleh nilai tertinggi adalah 72 dan nilai terendah adalah 66. Untuk menentukan jarak intervalnya maka digunakan rumus Sutrisno Hadi (1983:12):

,2 (Dibulatkan 1)


17

Interval tersebut dapat digunakan untuk menyusun kategori variabel tingkat efektifitas kerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Interval tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk Kategori Sangat Tinggi : 71-72 2. Untuk Kategori Tinggi : 70 3. Untuk Kategori Sedang : 69 4. Untuk Kategori Rendah : 68 5. Untuk Kategori Sangat Rendah : 66-67 Tabel 13 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tingkat Efektivitas Kerja Pegawai Jawaban

Interval

Frekuensi

Persentase (%)

71-72 70 69 68 66-67

16 22 22 2 3

24 34 34 3 5

65

100

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Jumlah Sumber: Kuesioner Penelitian 2012

40 30 20

(%)

10 0 Sangat Tinggi Tinggi

Sedang

Kategori

RendahSangat Rendah

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Gambar 2 Diagram Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tingkat Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya

Evaluasi Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Penerapan prinsip good governance selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip good governance juga dirasakan sangat kuat dalam kegiatan operasional pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dalam menerapakan prinsip good governance pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu dilakukan yaitu tahap persiapan, implementasi dan evaluasi. Karena proses ini adalah langkah awal untuk membangun kesadaran tentang arti penting prinsip good governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Dalam hal ini kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah merumuskan pedoman good governance dan menyampaikan terhadap pegawai atau bawahannya dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dari fakta dilapangan yang dilakukan melalui wawancara pernyataan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan penyebaran kuesioner terhadap pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan, melakukan tahap


18

implementasi yang meliputi sosialisasi, implementasi dan internalisasi. Tahap sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan berbagai aspek yang terkait dengan prinsip good governance yaitu tahap sosialisasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini adalah setiap pegawai akan dibekali oleh pengetahuan yang meliputi pelatihan dasar-dasar prinsip good governance untuk mengetahui arti penting penerapan good governance. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya juga melakukan tahapan evaluasi yaitu dengan mengevaluasi setiap bulan dengan checklist untuk mengukur pelaksanaan prinsip good governance dan dilaporkan kepada kepala Dinas. Berdasarkan seluruh uraian dan data-data di atas dapat dipahami bahwa implementasi antara penerapan prinsip-prinsip good governance dan tingkat efektivitas kerja pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya merupakan hubungan kausalitas. Dengan kata lain, semakin baiknya penerapan prinsip good governance yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya akan meningkatkan tingkat efektivitas kerja pegawai. Dan sebaliknya, semakin efektif pegawai dalam menjalankan fungsinya, berarti penerapan prinsip good governance oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya semakin baik. Hal ini telah dibuktikan melalui wawancara dengan Kepala Dinas serta penyebaran kueisoner di lingkungan pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. didapatkan dalam rekapitulasi kuesioner dari prinsip good governance dan rekapitulasi kuesioner efektivitas pegawai berada dalam kategori interval antara 62-63 hal ini mengindikasikan pada kategori sangat tinggi. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Setelah melakukan pengumpulan data hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang telah disusun serta jawaban dari hasil wawancara maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap tingkat efektifitas kerja, yaitu: 1. Penerapan prinsip Good Governance oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sudah cukup baik. Meskipun belum maksimal, namun pemerintah kota sudah mulai menerapkan prinsip Good Governance dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah kota. Ini dapat dilihat dari penerapan dalam prinsip-prinsip Good Governance berikut: a. Akuntabilitas: Adanya inisiatif untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahunan dan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya disetiap akhir tahun anggaran, dan kemudian disampaikan kepada Walikota. b. Transparansi: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi mengenai aliran penggunaan kas daerah dan APBD Dinas kepada masyarakat secara terbuka, dan membuka line interaktif kepada masyarakat secara on-line, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Ini menunjukkan prinsip transparansi sudah tertanam dalam diri aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya meskipun dalam pelaksanaannya terkadang belum maksimal dikarenakan terbatasnya media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses media tersebut. c. Responsivitas dan Partisipasi: Masyarakat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis mengenai kesejahteraan masyarakat. Aparatur Dinas sangat responsif dalam menanggapi keluhan dan segala yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat bisa melaporkan apa yang mereka butuhkan melalui


19

line telephone Dinas secara langsung atau melalui Radio Suara Surabaya yang setiap hari melaporkan kejadian yang ada di Surabaya bisa berupa pohon tumbang, sampah dan sebagainya. Semua keluhan yang datang akan ditanggapi secepat mungkin dalam waktu yang tidak lama oleh aparatur. d. Keadilan atau Kesetaraan: Keadilan atau Kesetaraan diterapkan dengan tidak membedakan antara pria dan wanita untuk menempati posisi atau jabatan tertentu. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tidak hanya menerapkan prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam lingkungan kantor Dinas saja melainkan pelayanan kepada seluruh masyarakat pun tidak ada yang dibedakan baik warga dari wilayah pemukiman, perumahan mewah, dunia usaha maupun dunia pendidikan semuadilayani tanpa membedakan. e. Kapasitas: Kapasitas berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah. Kapasitas sumber daya manusia aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam melaksanakan fungsinya sudah bagus, meskipun masih belum maksimal. Ada beberapa aparatur yang mungkin mempunyai taraf pendidikan dibawah standar yang perlu diadakan pelatihan dan pembinaan kemampuan berorganisasi dan penggunaan teknologi yang terbaru dalam pelaksanaan operasional. 2.

Dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya kinerja aparatur dirasa sudah sangat efektif dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas.Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan penelitian tentang tingkat efektifitas kerja, yaitu: a. Kesiagaan: Para aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sangat siap dan mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesiagaan yang sudah tertanam dalam benak aparatur Dinas. b. Kemangkiran: Karena sikap disiplin dalam diri setiap aparatur Dinas sangat tinggi, maka tingkat mangkir saat jam kerja atau bolos tanpa alasan yang jelas sangat minim terjadi. Bahkan Dinas kebersihan yang seharusnya memulai jam kerja pada pukul 07.30 justru para pegawai memulai kerja lebih awal yaitu pukul 06.00. Ini menunjukkan tingkat kemangkiran yang rendah. c. Motivasi dan Semangat Kerja: Tiap individu aparatur Dinas sangat bersemangat dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai sasaran. Dengan motivasi yang berasal dari atasan dan dalam hati setiap individu aparatur yang melibatkan diri dalam segala kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini menunjukkan Motivasi dan Semangat Kerja yang tinggi dalam Dinas. d. Kepuasan kerja: Kepuasan kerja dialami oleh para pegawai Dinas karena atasan yang selalu berlaku adil dan tidak membedakan dalam memberikan tugas kepada pegawai sesuai dengan kemampuan mereka. Serta motivasi yang selalu diberikan oleh atasan dengan memberi semangat dalam penyelesaian tugas. e. Kemampuan dan fasilitas yang tersedia: Kemampuan dan keahlian pegawai dalam menyelesaikan tugas sudah cukup baik. Didukung dengan fasilitas yang tersedia untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Meskipun mungkin di beberapa bidang lain masih ada fasilitas yang kurang memadai untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. f. Waktu yang Tersedia: Pegawai Dinas dalam menyelesaikan tugas selalu sesuai sasaran dan tepat pada waktunya. Ini dikarenakan para pegawai sangatlah menghargai waktu yang disediakan, dan banyaknya pekerjaan yang diberikan oleh


20

atasan. Namun semua itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tiap individu aparatur pemerintah tersebut. Keterbatasan Selain dari kelebihan–kelebihan diatas terdapat pula kelemahan atau kendala dalam pelaksanaan Good Governance dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adapun temuantemuan selama penelitian antara lain: a. Kendala terbatasnya media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses media informasi lineinternet yang sudah tersedia mengenai berbagai regulasi dan recana pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat. b. Kurangnya pengetahuan dari aparatur pemerintah mengenai penggunaan teknologi yang terbaru dalam pelaksanaan operasional kerja. Mengenai teknologi yang sesuai untuk pengelolaan sampah, alat berat dalam pengerukan sampah, transportasi sampah, dan tata cara bersosialisasi dan berorganisasi. c. Ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Kurangnya penyediaan lahan untuk TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan SNI. Tidak adanya TPST yang lebih ramah lingkungan. Dan tempat temporari disposal untuk bahan bahan berbahaya (B3). d. Kendala intern lebih kepada masih banyaknya regulasi regulasi yg belum terpenuhi atau perlu dilakukan pembaharuan dalam regulasi yang sudah ada. e. Dari pihak internal, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dari warga pendatang yang masih sering membuang sampah secara sembarangan. Good governance merupakan nilai yang harus ditanamkan ke dalam diri setiap aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya agar prilaku aparatur tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya menjunjung tinggi prinsip good governance. Oleh karena itu, proses penanaman prinsip good governance harusnya dilakukan melalui proses sosialisasi dan asimilasi, bukan hanya melalui tuntutan regulasi. Saran Setelah melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap tingkat efektifitas kerja pegawai, maka penelitian ini memiliki beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai bahan masukan antara lain: Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam usaha untuk peningkatan efektifitas kerja pegawai yaitu: 1. Pemerintah kota harusnya secara rutin merancang semacam seminar atau workshop yang dihadiri oleh pakar yang terkait (LSM, Tokoh masyarakat) serta seluruh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, khusus untuk mensosialisasikan mengenai prinsip good governance maupun semacam pelatihan untuk menambah pengetahuan dan skill aparat Dinas terkait fungsi dan tugasnya. 2. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah kota bagi aparatur Dinas untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam berorganisasi, baik itu penguatan capacity building maupun institutional building.


21

3. Perlu diadakan sosialisasi mengenai line informasi yang bisa diakses oleh masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui apa saja bentuk rencana regulasi dan atau regulasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. 4. Perlu adanya penambahan kapasitas pendukung sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam bentuk bangunan, pengadaan lahan untuk TPS, perlu adanya tempat pembuangan sampah terpadu(TPST) yang lebih ramah lingkungan. Dan tempat temporari disposal untuk bahan bahan berbahaya (B3). Memperbaiki, memfasilitasi, dan menambah sarana dan prasarana yang sudah ada guna meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang lebih prima guna efektifitas kerja aparatur pemerintah. 5. Teguran secara langsung atau bila perlu dikenakan sanksi kepada para pendatang yang dengan sengaja membuang sampah secara sembarangan. DAFTAR PUSTAKA Indrianto, N. Dan B. Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Penerbit BPFE. Yogyakarta. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia . Jakarta. Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta. Mustafa, Z. 2009. Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta. Santoso, P. 2008. Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Aditama. Bandung. Sarwoto. 1990. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bagian Kedua. Mandar Maju. Bandung. Siagian, PS. 1996. Organisasi, Kepemilikan dan Perilaku Administrasi. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. Sinambela, L P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara. Jakarta. Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Penerbit Alfabeta. Bandung. Suprihanto, J, H. Agung, dan H. Prakosa. 2003. Perilaku Organisasional. Penerbit STIE. Yogyakarta. Steers, RM. 1998. Efektivitas Organisasi. Penerbit Erlangga. Jakarta. Patriadi, P. 2004. Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN dalam Kebijakan Privatisasi. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Depkeu RI. Volume 8, Nomor3. Jakarta. _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaya, A T. 1993. Manajemen Suatu Pengantar. Cetakan pertama. Penerbit Rineka Cipta Jaya. Jakarta. Yenny, P. 2013. Penerapan Prinsip–Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. E- Journal Ilmu Administrasi Negara. 1 (2): 196-209. http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/ . Diakses tanggal 23 Agustus 2013. Saleh, GS., M. K. Bailusy dan T. Haning. 2011. Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penempatan Aparatur Dalam Jabatan Struktural Disekretariat Daerah Kabupaten Pohwato. http://pasca.unhas.ac.id/ . Diakses 23 Agustus 2013. ●●●

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI

Recommend Documents